presentasi regulasi asi
DESCRIPTION
Presentasi Regulasi ASI di Indonesia oleh Ade NovitaTRANSCRIPT
Regulasi Perlindungan Pemberian ASI di Indonesia
Ade NovitaKetua Departemen Pemberdayaan Masyarakat
Ikatan Sarjana Hukum Indonesia
Upaya Dunia
Internasional
1974World Health Assembly
mendesak agar negara-negara anggota mengkaji kembali kegiatan-kegiatan promosi penjualan makanan bayi
1978World Health Assembly
mendesak negara anggota untuk mendukung dan
mempromosikan pemberian ASI
1979WHO & UNICEF
menyelenggarakan pertemuan bersama mengenai pemberian
makanan bagi bayi dan anak-anak
1980World Health Assembly
merekomendasikan perlunya kode etik internasional
pemasaran formula bayi dan produk pengganti ASI lainnya
1981Kode Etik Internasional
Pemasaran Pengganti ASI diadopsi oleh
World Health Assembly
Pokok-Pokok
Kode
Internasional Pemasaran Pengganti
ASI
Tidak dibenarkan mengiklankan atau melakukan promosi Pengganti ASI termasuk tapi tidak terbatas pada Susu Formula, Makanan Bayi kepada Publik
Tidak diperkenankan melakukan promosi di Sarana Pelayanan Kesehatan
Tidak dibenarkan memberikan contoh produk secara cuma-cuma termasuk tapi tidak terbatas dalam bentuk potongan harga dan/atau hadiah kepada Tenaga Kesehatan, Ibu hamil, Ibu menyusui beserta keluarganya
Tidak dibenarkan menjadikan Tenaga Kesehatan sebagai media promosi kepada Ibu hamil, Ibu Menyusui dan Keluarganya
Produsen dapat memberikan informasi mengenai produk Pengganti ASI sebatas info yang bersifat ilmiah dan faktual, namun tidak dapat menyatakan produknya setara atau lebih baik dari ASI
Penjelasan mengenai penggunaan Produk Pengganti ASI hanya dapat dibenarkan apabila diberikan oleh Tenaga Kesehatan dan hanya kepada Ibu Menyusui dan/atau keluarganya yang nyata-nyata butuh dari segi medis
Informasi yang terdapat pada Kemasan Produk Pengganti ASI harus memberikan penjelasan tata cara penggunaan Pengganti ASI yang benar, resiko penggunaan, bahan, komposisi dan tidak boleh menyatakan produknya ideal, setara dan/atau lebih baik dari ASI
Kemasan Produk Pengganti ASI tidak boleh menggunakan foto dan atau gambar bayi/anak
Regulasi Lokal
UUD 1945“Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’
(Pasal 28B ayat 2)
UU No.13/2003 ttg Ketenagakerjaan
“Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi
kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus
dilakukan selama waktu kerja” (Pasal 83)
UU No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak
“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
perlindungan anak“ (Pasal 22)
UU No. 49 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
“Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan
pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau
kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita“
(Pasal 49 ayat 2)
PP NO. 69/1999 tentang LABEL DAN IKLAN PANGAN
Pasal 44 (1)“Setiap iklan tentang pangan yang
diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara
benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar atau suara, pernyataan
dan atau bentuk apapun lainnya”
PP NO. 69/1999 tentang
LABEL DAN IKLAN PANGAN• Pasal 47 (4)
“Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia sampai dengan (1)
tahun dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus
untuk kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat
keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI”
PP NO. 69/1999 tentang
LABEL DAN IKLAN PANGANPasal 51
• iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan atau anak berumur dibawah
lima tahun wajib memuat keterangan mengenai peruntukannya
• selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iklan dimaksud harus pula memuat peringatan mengenai dampak negatif pangan yang bersangkutan bagi
kesehatan.
UU No 36/2009 tentang KESEHATAN Pasal 128
(1) setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6
(enam) bulan, kecuali atas indikasi medis(2) selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan
waktu dan fasilitas khusus(3) penyediaan fasilitas khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum
UU No 36/2009 tentang KESEHATAN
Pasal 129(1) pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka
menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara
eksklusif(2) ketentuan lebih lanjut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Usulan dan Rekomendasi
• Perlu disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan pemberian ASI secara terpadu
• Lebih ditingkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan pemberian ASI saat ini
• Perlu dibuka pelayanan pengaduan terhadap pelanggaran pelaksanaan perlindungan pemberian ASI