KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNANKEPALA BAPPEDA KOTA KOTAMOBAGU(Drs. ROY BARA)

PENDAHULUAN1. Istilah gender sudah digunakan secara luas masyarakat di berbagai forum, baik yang

bersifat akademis maupun non-akademis ataupun dalam diskursus pembuatan kebijakan (law making process).

2. Konsep gender tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan). Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan konsep yang dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan.

3. Gender merumuskan peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep inilah yang kemudian membentuk identitas gender atas laki-laki dan perempuan yang diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat.

4. Berbeda dengan jenis kelamin yang ditentukan oleh aspek-aspek fisiologis, gender merupakan pengertian yang dibentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan, adat istiadat, dan perilaku sosial masyarakat.

PENGERTIAN1. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun

untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, & evaluasi atas kebijakan & program pembangunan.

2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran & tanggungjawab laki-laki & perempuan yang terjadi akibat dari dapat berubah oleh keadaan sosial & budaya masyarakat.

Lanjutan…3. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki

& perempuan untuk memperoleh kesempatan & hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, & kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut

4. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki & perempuan

LANDASAN HUKUM1. Pasal 27 dan 28 UUD 1945

2. Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 43 tahun 1998 tentang PNS.

3. INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5. Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu.

6. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

7. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lanjutan…8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja

Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

9. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

10. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

11. Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang berkeadilan.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah.

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) pertamakali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Pada saat itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) mendefinisikan PUG sebagai: “Strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan ketidakadilan tidak ada lagi.”

Lanjutan...1. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah strategi.

Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud.

2. PUG tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender.3. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG

dalam Pembangunan Nasional dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender.

KETERKAITAN PUG DAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG’s)

Millennium Development Goals (MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000. 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua.

3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. 4. Menurunkan angka kematian anak.

Lanjutan... 5. Meningkatkan kesehatan ibu. 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

TARGETNYA ADALAH TERCAPAI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PADA 2015.

KEBIJAKAN PUG DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA KOTAMOBAGU Memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu periode 2013-2018, maka dengan ini dirumuskan Visi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 adalah:

“TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING”

KEBIJAKAN PUG DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA KOTAMOBAGU

5 (Lima) Misi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, sebagai berikut:1. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang clean government dan good governance yang

bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah Dodandian Paloko-Kinalang

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya

3. Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan

Lanjutan...4. Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis namun tetap

melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Bolaang Mongondow

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi serta memberdayakan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip ”Moposad dan Pogogutat Motolu Adi.

Kebijakan PUG Dalam Pembangunan di Kota Kotamobagu sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah pada point 2 (dua) dan point 5 (lima) sebagaimana arah pembangunan RPJMD Pemerintah Kota Kotamobagu tahun 2013-2018.

KEBIJAKAN PUG DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA KOTAMOBAGU Terkait dengan upaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemerintah Kota Kotamobagu telah melakukan berbagai program dan kegiatan. Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan.

KEBIJAKAN PUG DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA KOTAMOBAGU

Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan.

NO Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 20131 SD/MI

1.1. jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI 12.725 11.297 12.873 13.905 12.88

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 14.125 12.275 14.04 15.232 13.9441.3. APM SD/ MI 90,21 91,95 91,69 91,29 92,37

2 SMP/MTs

2.1. jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs 5.467 5.911 6.347 6.87 5.696

2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 8.5 9.029 10.337 9.977 7,8552.3. APM SMP/ MTs 64,32 65,47 61,40 68,86 72,51

3 SMA/MA/SMK

3.1. jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK 6.54 5.65 6.234 7.747

3.2. jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun 11.402 11.748 9.743 11.7613.3. APM SMA/ MA/SMK 56.91 48,09 63,99 65,87

Lanjutan...

Rasio Melek Huruf dan Proporsi Kerterwakilan Perempuan

IndikatorTarget MDG's

Kondisi Nasional

Kondisi SULUT

Kondisi Kotamob

aguKet.

Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

100.00%99,85 (2009)

103.00%

99,88/98,25 =

98,36% (2011)

On Track

proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPRD

>12,50% (1990)

17,90% (2009)

25%5/20=25%

Tahun 2011

Sudah Tercapai

ARAH KEBIJAKAN : “PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN”1. Peningatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam

pembangunan

2. Harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;

3. Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan;4. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG5. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD se Kota-Kotamobagu.

Lanjutan…6. Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak.

7. Mendorong dan memfasilitasi institusi-institusi yang terlibat aktif dalam perlindungan hak-hak anak

8. Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak lansia perempuan.

9. Mendorong dan memfasilitasi institusi-institusi yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

10. Berperan aktif melakukan perlindungan anak.

STRATEGI : “PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN”

1. Pelayanan pendidikan dalam rangka mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antar tingkat sosial ekonomi ; serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal yang responsive gender.

2. Pelayanan di bidang ketenagakerjaan, melalui pengutamaan penegakan hokum yang ada untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mampu berpartisipasi tanpa diskriminasi dalam angkatan kerja ; penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam penegakan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan ; pengautan dan pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan terlaksananya pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan dgn baik.

Lanjutan…

3. Mengupayakan perlindungan social bagi kelompok perempuan yang bekerja di kegiatan ekonomi informal ; peningkatan kualitas pekerja dan calon tenaga kerja perempuan.

4. Peningkatan pendidikan dan partisipasi politik untuk perempuan.

5. Pengarusutamaan Gender pada penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pengembangan pedoman umum untuk SKPD dalam mengintegrasi perspektif gender ke dalam proses perencanaan, implementasi, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di tingkat local baik provinsi dan kab/kota.

Lanjutan…

6. Merubah sikap dan perilaku anggota keluarga khususnya laki-laki/suami untuk kemajuan perempuan dan kesetaraan dan keadilan gender diberbagai bidang.

7. Meningkatkan kesadaran pengetahuan, kepedulian perempuan dan laki-laki terhadap berbagai permasalahan kualitas hidup perempuan dan anak.

8. Peningkatan kepedulian dan peren serta pemerintah daerah, lembaga masyarakat serta anggota masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dalam perwujudan kesetaraan gender.

Lanjutan…

9. Mengembangkan system pendataan yang terpilah dan pemutakhirana data.

10. Melakukan advokasi, fasilitasi, sosialisas, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan kajian tentang perkembangan dan keberhasilan program beserta permasalahannya dan solusinya.

11. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak anak, perlindungan, tumbuh kembang dan partisipasi anak.

Lanjutan…

Dalam rangka pelaksanaan PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran di daerah, Permendagri Nomor 15 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 juga mengamanatkan kepada kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (RAD PUG).

Untuk mengimplementasikan amanat tersebut Pemerintah Kota Kotamobagu sudah memprioritaskan penyusunan RAD-PUG Kota Kotamobagu pada tahun anggaran 2015.

PENUTUPBappeda Merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah termasuk didalamnya yang berhubungan dengan Kebijakan PUG Dalam Pembangunan.

TERIMA KASIHSYUKUR MO’ANTO...