presentasi bappeda mamuju yasmib sulawesi wilayah timur
TRANSCRIPT
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
MELALUI ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER
"JEMBATAN UNTUK ANAK KE SEKOLAH
DAN MENINGKATKAN AKSES IBU HAMIL
KE PUSAT PELAYANAN"
DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT
disampaikan pada :Lokakarya Nasional
"Kolaborasi Pemerintah dan CSO Untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dalam
Rangka Penanggulangan Kemiskinan"Jakarta, 29 Juni 2015
ISU / MASALAH
Akses masyarakat, baik
perempuan, laki-laki,
maupun anak-anak
terhadap layanan
kesehatan dan
pendidikan yang
sangat terbatas
karena kondisi
infrastruktur yang
kurang
memadai..........
KONTEKS
Mulai Kegiatan/Proyek 15 April 2011
Awal tutup proyek 30 Juni 2014
Dana Hibah The Asia Foundation-DFATD Canada
Pelaksana YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi
Lokasi Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, dan Provinsi Sulawesi Barat
Kelompok target Kelompok Perempuan
Jaringan Kabupaten/Provinsi (Media/LSM/Ormas/PT)
Pemerintah Daerah/Provinsi
DPRD Kabupaten/Provinsi
Penerima Keuntungan (l/p)
Masyarakat Miskin, khususnya perempuan dan anak
NKB : Bupati Mamuju, DPRD
Mamuju, dan YASMIB Sulawesi
Peningkatan Kapasitas Masyarakat (khususnya
kelompok perempuan dan masyarakat miskin) serta
Jaringan, dalam mendorong kebijakan yang pro poor dan
responsif Gender
Peningkatan Kapasitas
Eksekutif dan Legislatif, agar
mampu melahirkan kebijakan
yang pro poor dan responsif
gender
KEGIATAN
PERUBAHAN DAN HASIL
(Masyarakat :Kel.Perempuan)
Meningkatnya Akses, partisipasi, dan kontrol perempuan khususnya
perempuan basis dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, monitoring
pembangunan mulai dari desa-kabupaten
PERUBAHAN DAN HASIL : Pemerintah
• Meningkatnya kapasitas Perencana SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan dengan menggunakan analisis Gender "
Renstra SKPD PU 2010-2015
• Renja SKPD PU tahun 2013
• Membuat Gender Analysis Pathway "Kegiatan Pembangunan Jembatan"
• Membuat dokumen Gender Budget Statement, yang digunakan dalam pembahasan anggaran (TAPD dan DPRD)
• TOR/KAK
• RKA/DPA yang responsif gender
SEBELUM
SETELAH
FAKTOR KEBERHASILAN
• Keterbukaan dan Dukungan dari Pemerintahan (Desa-Kabupaten), Stakeholder, dan masyarakat di Kabupaten Mamuju.
• Pemetaan "Aktor Kunci" secara tepat
• Pengelolaan program di lapangan yang fleksibel dari lembaga donor, The Asia Foundation - DFATD Canada (Program tetap mengacu pada logframe yang telah disepakati, tetapi tetap bisa berinovasi dan berkreasi untuk pencapaian tujuan program)
• Asistensi dari Donor (The Asia Foundation) dan Jaringan YASMIB (SEKNAS FITRA : Tim TA)
• Ketersediaan dan kesiapan lembaga mitra (YASMIB) dalam mengimplementasikan program di lapangan
AKTOR KUNCI DAN PERANAKTOR KUNCI PERAN
Jaringan Perempuan (desa -kabupaten)
Mengawal proses perencanaan dari desa-kabupaten
Memantau pelaksanaan pembangunan di lapangan
Relawan Desa/Kabupaten Mendampingi anggota Jaringan Perempuan / kelompk masyarakat lainnya dalam mengadvokasi usulan dan mengawal pelaksanaan pembangunan
CSO(Media/Ormas/Perguruan Tinggi)
Mempublikasikan hasil kerja di lapangan
Memperluas pengetahuan dan keterampilan tentang PPRG
Eksekutif (Bupati, POKJA PUG, Focal Point PUG, Pemerintah Desa)
Membangun komitmen Pilitik
Menerapkan hasil pelatihan dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran
Membuka ruang partisipasi bagi warga
Legialatif Memastikan usulan masyarakat (Jaringan Perempuan) terakomodir dalam dokumen APBD
Strategi Menjaga Keberlanjutan dan
Memperluas/Mereplikasi Keberhasilan
• Strategi yang dilakukan agar
keberhasilan dapat terus
dipertahankan : Evaluasi impelementasi dan
dampak program
Pertemuan berkala dengan
relawan lokal
Meperkuat komunikasi dengan
jaringan masyarakat yang sudah
terbangun
Tetap melakukan komunikasi
dengan pihak Eksekutif dan
Legislatif, khusus Focal Point
PUG, untuk dapat melahirkan
kebijakan perencanaan dan
penganggaran yang responsif
gender
• Upaya untuk
memperluas/mereplikasi
keberhasilan:
Melakukan Assesment di wilayah
lain
Membangun kelompok sasaran
yang baru
Memperluas Jaringan CSO
Membangun komunikasi dengan
pemerintah di wilayah lain (Contoh:
sejak tahun 2014, Pemda Majene
telah menganggarkannya dalam
APBD, untuk peningkatan
kapasitas perencana terkait
PPRG)
Pendokumentasian "keberhasilan
program" melalui publikasi media
(buku dan website)
PEMBELAJARAN
Strategi yang telah dilakukan ini, tidak menutup kemungkinan bisa diterapkan "semua atau sebagian",
baik di lokasi yang sama ataupun di lokasi yang berbeda. Hal ini sangat tergantung dari perkembangan
situasi/kondisi daerah dan masyarakat di daerah tersebut
(sistem birokrasi, sosial politik, ekonomi, dan budaya)
Terima Kasih
Penyelasaian Masalah Kemiskinan, TIDAK BISA
hanya diselesaikan oleh SATU SEKTOR...
tetapi HARUS MULTISEKTOR
LAMPIRAN
disampaikan pada :Lokakarya Nasional
"Kolaborasi Pemerintah dan CSO Untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dalam
Rangka Penanggulangan Kemiskinan"Jakarta, 29 Juni 2015
• Peningkatan Kapasitas Masyarakat (khususnya kelompok perempuan dan masyarakat miskin) serta Jaringan, dalam mendorong kebijakan yang pro poor dan responsif Gender:
Pendidikan Dasar ARG : "Diskusi Kampung"
Pendidikan Anggaran "lanjutan"
Pelatihan Pemantauan Pelaksanaan Anggaran
Pelatihan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa
Diskusi Rutin Jaringan
Temu Perempuan
Hearing dengan SKPD terkait dan DPRD
Pengawalan proses perencanaan dan penganggaran (desa-kabupaten
Audit Sosial
Publikasi
KEGIATAN
Kegiatan (lanjutan)
• Peningkatan Kapasitas Eksekutif dan Legislatif, agar mampu melahirkan kebijakan yang pro poor dan responsif gender (Kabupaten/Provinsi) :
TOF PPRG
Pelatihan PPRG
Penguatan Data Sektoral
TA penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
Diskusi Publik APBD
Temu Konstituen
Perubahan dan Hasil (Eksekutif)
Meningkatnya kapasitas Perencana SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan dengan menggunakan analisis Gender
Selain dukungan dari Program yang dilaksanakan oleh YASMIB, Pemerintah Kab.Mamuju, melalui Bappeda juga telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas SKPD tentang Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada TA 2013 sebesar Rp. 145.955.000 (melibatkan semua SKPD kecuali SKPD kecamatan)
Semua Driver PPRG sudah terlibat dalam penguatan kapasitas yaitu Bappeda, Kantor PPKB, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat.
Penggunaan Analisis Gender dalam Dokumen
Perencanaan Anggaran
• Pada tahun 2012, salah satu SKPD yang telah menggunakan alat ini adalah Dinas PU.
• Berdasarkan hasil musrenbang, salah satu kegiatan yang terakomodir adalah "Pembangunan Jembatan Kassa dan Pammoseang di Kelurahan Sinyonyoi Kec.Kalukku". Usulan kegiatan ini telah dikawal oleh kelompok perempuan dan pemerintah kelurahan.
• Data Dinas Kesehatan, Kecamatan Kalukku merupakan penyumbang "terbesar" kasus kematian ibu hami/melahirkan.
• Data lapangan : anak-anak terpaksa tidak bisa ke sekolah jika sungai banjir (musim penghujan)
• Bagian Perencana Dinas PU, kemudian membuat analisis gender dengan tool "Gender Analysis Pathway (GAP)", yang kemudian menuangkannya dalam Form Gender Budget Statement (GBS)