PENDAHULUANPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan dalam dua aspek, yaitu aspek kesejarahan, dan aspek kemakmuran. Hubungan aspek kesejarahan, bahwa riwayat singkat perumusan dan kesepakatan Pancasila bersamaan dengan perumusan Undang-Undang Dasar, yang dilakukan oleh para tokoh perjuangan kemerdekaan dan para pendiri negara Republik Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.Negara kesatuan RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Pancasila sebagai dasar Negaranya dan UUD 1945 sebagai hukum dasar tersebut, merupakan puncak perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia.Untuk membatasi ruang lingkup dalam pembahasan masalah, kami hanya akan membahas masalah-masalah berikut ini :1. Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dan sumber dari segala sumber

hukum di Indonesia2. Isi pembukaan UUD 1945 sebagai “staasfundamentalnorm”3. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila dan Pasal-Pasal UUD

Contoh KasusPada awal bulan Maret 1998 melalui Sidang Umum MPR, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, serta melaksanakan pelantikan Kabinet Pembangunan VII. Namun pada saat itu semakin tidak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi dan siutasi seperti ini mengundang keprihatinan rakyat.

Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki Gedung DPR/MPR.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden

Pancasila sebagai dasar Negara merupakan sumber dari segala

sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan

Sumber dari segala Sumber

Hukum

Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar

Negara (baik hukum dasar tertulis maupun

tidak tertulis)

Merupakan sumber semangat bagi Undang-

Undang Dasar 1945, penyelenggara Negara,

dan para pelaksana pemerintah (juga para penyelenggara partai

dan golongan fungsional)

Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenhin-tergrund) dari UUD 1945

Mengandung norma yang mengharuskan isi Undang-Undang Dasar

mewajibkan pemerintah dan penyelenggara

Negara lainnya (termasuk partai dan golongan fungsional)

memegang teguh cita-cita moral rakyat yang

luhur

Isi Pembukaan UUD 1945,

Pembukaan sebagai

Staatsfunda-mentalnorm

Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum

Tertinggi

Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah

Negara yang Fundamental

Pembukaan UUD 1945 Memenuhi

Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia

Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia

Memasukan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi

Adanya Kesatuan subyek

Adanya Kesatuan

waktu

Adanya Kesatuan daerah

Adanya Kesatuan asas

kerohanian

Pembukaan UUD 1945Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Makna yang terkandung dalam

tiap-tiap Alinea Pembukaan UUD

1945

Hukum Kodrat &

Hukum Etis

Cita-Cita Kemerdekaan

Hukum Tuhan & Hukum Etis

Dasar Filsafat Negara

(Pancasila)

Alinea Pertama

Alinea Kedua

AlineaKetiga

AlineaKeempat

Tujuan Negara

Bentuk Negara

Ketentuan Diadakannya UUD Negara

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan

Pancasila dan Pasal-Pasal UUD 1945

Hubungan Pembukaan UUD

1945 dengan Pancasila

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan

Pasal-Pasal UUD 1945

Alinea Pertama, Kedua, dan Ketiga,

tidak Kuarsal Organis

Alinea Keempat, Kuarsal Organis

Hubungan Formal

Hubungan Secara

Material

Kesimpulan & SaranKesimpulan :

Menurut kelompok kami, gerakan reformasi yang dilakukan pada tahun 1998 adalah benar. Karena situasi pada saat itu, Negara yang dipimpin oleh pemerintah sudah menyimpang dari isi Pembukaan UUD 1945, dimana dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.Namun kenyataannya, pada tahun 1998 negara melakukan kesalahan dengan mengangkat kembali Presiden Soeharto, dimana pada masa kepemimpinannya, kemerdekaan hanya dimiliki oleh masyarakat yang memiliki kedudukan di pemerintahan. Hal ini tidak sesuai dengan sila ke-4 dan sila ke-5 yang terdapat di Pancasila.

Saran :Pengawasan yang dilakukan MPR terhadap kepemerintahan Presiden dan para pembantunya (dalam hal ini Menteri di kabinet) sebaiknya diperketat, apakah mereka memimpin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Dan mementingkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan apapun yang bersifat golongan atau bahkan pribadi.