Theory of JusticeTheory of Justice

Oleh:Brigita P. M.

Aristoteles Aristoteles • Ahli yang pertama merumuskan keadilan“some of the earliest thinking about justice is found in

Aristotle”

• Tulisannya “nicomachean ethics”• Mengemukakan “corrective justice” dan

“distributive justice” • konsep keadilan “goods might be distributed

according needs or desert or moral virtue, etc”

John RawlsJohn RawlsA Theory of Justice• konsep keadilan :1. The maximisation of liberty, subject only to such constraints

as are essential for the protection of liberty itself2. Equality for all, both in the basic liberties of social life and

also in distribution of all other forms of social goods, subject only the exception that inequalities may be permitted if they produce the greatest possible benefit for those least well off in given scheme of inequality

3. “fair equality of opportunity” and the elimination of all inequalities of opportunity based on birth or wealth.

John RawlsJohn Rawls• Perbedaan dengan Utilitarian1. Utilitarians can accept inequalities, social arrangements in which

some benefit at the expense of others, provided benefits esceed the cost, so that the outcome is the maximisation of overall wellfare level (the greatest happinest of the greatest number)

2. While utilitarians defend liberty and political rights, they are no objection to limiting liberty or stricting political rights, provided doing so would promote greater well being

3. Rawls conception of benefits is different from utilitarianism, which is concerned with welfare. Rawls by contrast, defines benefits in terms of “primary goods”, liberty and opportunity, income and the bases of self respect.

John RawlsJohn Rawls

Political Liberalism• perbaikan dari tulisan “A Theory of Justice”• Menerima “fact of reasonable pluralism”• menekankan “fact of oppression”• Merumuskan empat tahap, dimana dua

diantaranya merupakan prinsip yang terkait dengan institusi dan kebijakan pada demokrasi konstitusional

John RawlsJohn Rawls• Tahapan dalam Political Liberalism :1.“original position”, followed by constitusional,

legislative, and judicial stages• A constitutional ”sine qua non” for a

constitutional democracy2. Incorporated onlu at thge legislative

stage and then only insofar as it is accepted by citizens

John RawlsJohn Rawls

• Dualisme konsep atas demokrasi konstitusional :

1. What the “people” will initially as a “higher law”

2. What subsequently emanates from legislative bodies

Robert NozickRobert Nozickmengkritik Rawls terutama pada prinsip

perbedaan (difference principle)Nozick : prinsip kebebasan menuntut

tidak ada pembatasan pada hak kepemilikan individual.

Teorinya disebut "entitlement theory" atau "landasan hak".

Implementasi di IndonesiaImplementasi di IndonesiaPandangan mengenai keadilan dalam

hukum yang berlaku di Negara ini berdasarkan pada Pancasila yang merupakan dasar Negara.

sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Contoh kasus Contoh kasus • Nenek Minah, warga dusun Sidoarjo, Desa

Darmakradenan, kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah yang ketika memanen kedelai, ia memetik tiga buah kakao yang sudah ranum untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Nenek minah sudah minta maaf fan mengembalikan ketiga kakao. Akibat perbuatannya, nenek Minah yang buta huruf diganjar satu bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan.

Contoh kasus Contoh kasus Kasus pencuri sandal jepit dengan pelaku

siswa SMK di Palu. Ia mengaku mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi dan Briptu Simson Sipayung, anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011. Pelaku diancam hukuman lima tahun penjara

Kasus pencurian sandal jepit diangkat menjadi salah satu headline media asing seperti di Singapura dan Washington Post di Amerika Serikat, judul beritanya antara lain :

“Indonesia Protest With Flip-Flop”“Indonesia have new symbol for injustice :

sandals”“Indonesia dump flip-flops at police station in

symbol of frustation over uneven justice”“Indonesia fight injustice with sandals”

Analisis kasusAnalisis kasusBerdasar definisi Justice Rawls :“Equality for all, both in the basic liberties of

social life and also in distribution of all other forms of social goods”

Kedua kasus diatas merupakan salah satu bentuk penerapan hukum dengan prinsip kesamaan seperti yang diutarakan Rawls

Analisis kasusAnalisis kasusNamun jika dikaitkan dengan sila ke-2 : Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Serta sila ke-5 : Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang

mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong

Bersikap adil

Maka kedua kasus diatas masuk kategori tidak adil, karena jika menilik nilai kerugiannya semestinya kasus tersebut bisa diselesaikan di luar pengadilan sesuai prinsip kekeluargaan dan kemanusiaan.

Restorative JusticeRestorative Justicesuatu pendekatan yang lebih menitik-

beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri

keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku

Restorative JusticeRestorative JusticePemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas

kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya

Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka

Kesimpulan dan SaranKesimpulan dan SaranKeadilan yang disampaikan Rawls ataupun Nozick

perlu disesuaikan dengan kondisi terkini, karena hukum itu berdiri diatas perilaku manusia, bukan teks, masyarakat tidak menjadi tertib dan teratur secara substansial disebabkan karena kehadiran hukum, melainkan karena perilaku substansial para anggota masyarakat disitu (Satjipto Raharjo)

Keadilan memang harus ditegakkan tetapi perlu diperhatikan pula faktor materiil dalam kasus tersebut, sehingga tidak terjadi overcriminalization

Terima kasih