ppt negara hukum
DESCRIPTION
Negara HukumTRANSCRIPT
![Page 1: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/2.jpg)
NEGARA HUKUM
KELOMPOK FAKULTAS KEDOKTERAN
2013
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
SUCI TRIANA PUTRI
![Page 3: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/3.jpg)
Negara Indonesia
adalah Negara Hukum
Negara Hukum
Pasal 1 ayat 3 UUD
1945
![Page 4: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/4.jpg)
A. Konsep Negara Hukum
1. Konstitusi dan konstitusionalismeKonstitusi adalah undang undang yang
mengatur negara dan menetapkan kekuasaan negara demikian rupa sehingga kekuasaan pemerintah negara efektif untuk kepentingan rakyat dan tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan.
Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak hak dasar rakyat harus dijamin dalam suatu konstitusi negara
![Page 5: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/5.jpg)
2. Pengertian Negara Hukum negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahanya didasarkan atas hukum
3. Negara Hukum Formal dan Negara Hukum MaterilNegara hukum Formal adalah negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara.Negara hukum materil adalah negara yang pemerintahnya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.
![Page 6: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/6.jpg)
INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM
Indonesia adalah negara hukum dan perumusan hukum negara indonesia adalah
a. Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka
b. Pemerintah negara indonesia berdasarkan atas konstitusi dengan kekuasaan pemerintah terbatas, tidak absolut
![Page 7: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/7.jpg)
Perwujudan Negara Hukum Indonesia
Perwujudan negara hukum negara indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945
Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut :
1. Norma hukum bersumber pada pancasila
2. Sistemnya yaitu sistem konstitusi
3. kedaulatan adalah Demokrasi
4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahanya yaitu dalam pasal 27 ayat 1 UU 1945
5. adanya organ pembentuk UU ( presiden dan DPR )
6. sistem pemerintahanya adalah Presidensiil
7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain
8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
9. Adanya jaminan akan Hak asasi dan kewajiban dasar manusia.
![Page 8: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/8.jpg)
Bagaimana Aspek Hukum dalam Dunia Kesehatan/Medis ?
![Page 9: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/9.jpg)
ASPEK HUKUM PELAYANAN KESEHATAN
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan rujukan, namun dikarenakan PP terbaru belum dikeluarkan maka Masih memakai Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
POLA HUBUNGAN DOKTER/NAKES DENGAN PASIEN
• Hubungan paternalistik dengan prinsip father knows best• Kedudukan pasien tdk sederajat dengan dokter/nakes• Kedudukan dokter/nakes dianggap lebih tinggi oleh pasien,
peranannya lebih penting dalam upaya penyembuhan• Pasien nasib sepenuhnya kepada dokter/nakes
A W A L
![Page 10: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/10.jpg)
SAAT INI
• Horisontal kontraktual• Dokter dan pasien sama-sama subjek hukum
mempunyai kedudukan yang sama• Didasarkan pada sikap saling percaya • Mempunyai hak dan kewajiban yang
menimbulkan tanggung jawab baik perdata atau pidana
![Page 11: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/11.jpg)
TINJAUAN PP NO.32 TAHUN 1996 TENTANGTENAGA KESEHATAN
JENIS TENAGA KESEHATAN1. Tenaga Medis Dokter dan Dokter gigi2. Tenaga Keperawatan Perawat dan Bidan3. Tenaga Kefarmasian Apoteker, Analis Farmasi, Asisten
Apoteker4. Tenaga Kes Masyarakat Epidemiolog, Entomolog Kes,
Mikrobiolog Kes, Penyuluh Kes, Administrator Kes, Sanitarian
5. Tenaga Gizi Nutrisionis dan Dietisien6. Tenaga Keterapian Fisik Fisioterapis, Okupasiterapis,
Terapis Wicara
![Page 12: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/12.jpg)
HAK DAN KEWAJIBAN (tinjauan UU No.36/2009 tentang Kesehatan dan UU No.44/2009 tentang Rumah Sakit)
PASIEN1. Memperoleh informasi dan
edukasi2. Yankes aman dan bermutu3. Memilih yankes/laboratorium4. Memperoleh akses 5. Kerahasian6. Informed concent7. Menolak tindakan8. Menggugat dan menuntut9. Memperoleh Rekam
medik/lab10.Pengaduan atas Yankes11.Menolak bimbingan rohani 12.Keluhan yankes melalui media
cetak dan elektronik
Nakes1. Menerima Informasi benar
dan jujur2. Imbalan3. Perlindungan hukum4. Tolak ungkap rahasia
pasienterkecuali apabila pasien menuntut dan memberi informasi kpd media cetak dianggap telah melepaskan haknya
5.Menggugat dan menuntut6. Perlindungan hukum
H A K
![Page 13: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/13.jpg)
PASIEN1.Memberikan
informasi yg benar, lengkap dan jujur
2.Mematuhi aturan sarana pelayanan kes
3.Memberikan imbalan
NAKES1. Memiliki
SIP/SIK2. Mengikuti
SP,SPO, etika 3. Menghormati
hak pasien4. Mengutamakan
keselamatan pasien
KEWAJIBAN
![Page 14: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/14.jpg)
Bagaimana Konsep Negara Hukum tentang Syariah Islam ?
![Page 15: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/15.jpg)
Negara hukum menurut Alquran dan sunnah. Untuk konsep ini penulis cenderung menggunakan istilah nomokrasi Islam dari Malcoml H Kerr. Majid Khudori juga menggunakan istilah nomokrasi untuk konsep Negara dari sudut pandang islam. Namun untuk membedakannya dengan konsep Negara sekuler atau negara hukum menurut konsep barat penulis berpendapat istilah nomokrasi islam lebih tepat.
Konsep Negara Hukum dalam Islam
![Page 16: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/16.jpg)
Prinsip-Prinsip Negara Hukum Menurut Al Qur’an dan As Sunnah.
1. Prinsip Kekuasaan sebagai AmanahPerkataan amanah tercantum dalam Al Qur’an, surah An Nisaa
ayat 58. Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh hazairin dan dikembangkan oleh sayuti Thalib, maka dari itu dapat ditarik dua garis hukum yaitu (1). Manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan (2). Menusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.
2. Prinsip Musyawarah.Dalam sebuah hadist nabi digambarkan sebagai orang yang
paling banyak melakukan musyawarah. Beliau melakukan hal ini karena prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah Allah sebagaimana digariskan dalam ayat yang kedua yang dengan tegas menyebutkan perintah itu dalam surat Ali Imron ayat 159. Yang artinya “…bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan”.
![Page 17: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/17.jpg)
3. Prinsip KeadilanPerkataan keadilan bersumber dari Al Qur’an cukup banyak ayat
Al qur’an yang menggambarkan tentang keadilan. Dalam surat An Nisaa ayat 135, Dapat dtarik tiga garis hukum dari ayat tersebut, yaitu: (1). Menegakkan keadilan adaah kewajiban orang-orang yang berima; (2). Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil; (3). Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu, dilarang menyelewenagkan kebenaran.
4. Prinsip PersamaanPersamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan
perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua manusia tanpa memandang kedudukannya. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Rasul Muhammad sebagai kepala Negara Madinah, ketika ada pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elit. Nabi berkata dalam hal tersebut: Demi Allah seandainya Fatimah putriku mencuri tetap akan kupotong tangannya:”
![Page 18: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/18.jpg)
7. Prinsip PerdamaianSalah satu tugas pokok yang dibawa rasulullah melalui ajaran
islam adalah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia dimuka bumi ini. Arti perkataan islam itu sendiri kecuali penundukan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan dan pula ia mengandung suatu makna yang didambakan oleh setiap orang yaitu perdamaian. Al Qur’an dengan tegas menyeru manusia yang beriman agar masuk kedalam perdamaian;” wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua dalam perdamaian”.
8. Prinsip Kesejahteraan.Al qur’an telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana
untuk jaminan social bagi anggota masyarakat yang memerlukannya dengan berpedoman pada prinsip keadilan social dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut antara lain adalah Zakat, infaq Sodaqoh, hibah dan wakaf dengan tidak menutup kemungkinan bagi pendapatan pendapatan Negara dari sumber-sumber lain, seperti pajak, bea dan lain-lain.
![Page 19: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/19.jpg)
9. Prinsip Ketaatan Rakyat.
Al Qur’an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan
rakyat prinsip itu ditegaskan didalam surah An Nisaa:59 yang artinya: hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya serta orang-orang yang berwenang diantara kamu. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu hal maka kembalilah kepada Allah (Al Qur’an) dan rasulnya (sunah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
![Page 20: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/20.jpg)
Referensi
http://4iral0tus.blogspot.com/2009/12/konsep-negara-hukum-menurut-syariah.html
http://4iral0tus.blogspot.com/2009/12/konsep-negara-hukum-menurut-syariah.html
http://najiyah-rizqi-maulidiyah-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-78872-PPKN-Indonesia%20Sebagai%20Negara%20Hukum.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum
![Page 21: Ppt Negara Hukum](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022033014/55cf9a1f550346d033a08f25/html5/thumbnails/21.jpg)
Ya
Keyakinan dan kesungguhan dalam berupaya adalah
sebuah gerbang untuk menapaki tangga
keberhasilan.