ppn

Dasar Hukum

Subjek dan objek PPNSubjek PPN

1. Pengusaha Kena Pajak

Terhadap Subjek Pajak PKP, PPN akan terutang dalam hal :

1) PKP melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak);

2) PKP melakukan penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak);

3) PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP.

2. Non PKPTerhadap Subjek Pajak Non PKP, PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam hal :1) impor BKP;2) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean;3) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean;4) Melakukan kegiatan membangun sendiri (Pasal 16C UU PPN).

Subjek dan objek PPN

Objek PPN

1. Objek PPN Umum

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

2) Impor barang kena pajak;

3) Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

4) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah

pabean;

5) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;

6) Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak;

7) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak; dan

8) Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Subjek dan objek PPNObjek PPN2. Objek PPN khusus

PPN dikenakan atas :

1) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi;

2) Atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain (pasal 16C UU no 42 tahun 2009);

3) Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c (pasal 16D UU no 42 tahun 2009);

4) Apa yang dimaksud dengan barang kena pajak dan juga jasa kena pajak? Definisi barang itu sendiri terdiri dari barang berwujud (yang dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

5) Sedangkan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesana.

Hak Dan Kewajiban Pengusahaan Kena Pajak

Kewajiban PKPPengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP di dalam Daerah

Pabean dan/atau melakukan ekspor BKP Berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor BKP

Tidak Berwujud diwajibkan:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;

2. Memungut pajak yang terutang;

3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar

dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPnBM yang

terutang; dan

4. Melaporkan penghitungan pajak dalam SPT Masa PPN.

Kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPnBM yang

terhutang dimulai sejak saat pengukuhan sebagai PKP.

Hak Dan Kewajiban Pengusahaan Kena Pajak

Hak PKPHak yang diperoleh jika telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah:

1. Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP;

Pajak Masukan adalah PPN yang sudah dibayar oleh PKP karena memperoleh atau

membeli BKP dan/atau JKP. Kemudian Pajak Masukan tersebut dapat berfungsi

menjadi kredit atau pengurang pajak keluaran apabila PKP menjual barang. Pajak

keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan BKP

dan/atau JKP.

2. Restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN. Apabila Pajak Masukan lebih besar

daripada Pajak Keluaran, maka PKP dapat mengajukan restitusi atau kompensasi.

Restitusi adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain

restitusi PKP dapat melakukan kompensasi kelebihan Pajak Masukan untuk masa

pajak berikutnya.

Tarif dan dasar perhitungan PPN

Tarif PPN

Diatur dalam Pasal 7 UU PPN 1984, antara lain:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen);

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (Nol Persen) diterapkan pada:

1) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud;

2) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud; dan/atau

3) Ekspor Jasa Kena Pajak.

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah

5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarif nya

diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Tarif dan dasar perhitungan PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPNDasar Pengenaan Pajak adalah

1. Harga Jual

2. Penggantian

3. Nilai Impor

Nilai Impor = Cost, Insurance, and Freight (CIF) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan

4. Nilai Ekspor

5. Nilai Lain.

Dasar pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

75/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 beserta perubahannya.

Penggolongan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak.

Barang Kena Pajak (BKP)1. Pengertian

1) Barang

Menurut pasal 1 angka 2 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, barang adalah barang berwujud yang menurut sifat dan

hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak

berwujud.

2) Barang Kena Pajak

Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yang

ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor PPN itu sendiri. Menurut pasal 1 angka 3,

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini (UU

No. 42 Tahun 2009). Barang Kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan

tidak bergerak) dan barang tidak berwujud.


Barang Kena Pajak (BKP)2. Jenis

BKP dapat dibagi dua jenis, yaitu :

1) Barang berwujud, dibagi dua,

a. Barang bergerak, yaitu barang yang menurut sifatnya dapat berpindah

sendiri atau dapat dipindahkan, contoh : uang kas, mobil, mesin dan lain-lain

b. Barang tidak bergerak, yaitu barang yang pada dasarnya tidak dapat

berpindah sendiri dan dipindahkan, contoh : tanah dan bangunan.

2) Barang tidak berwujud,

Barang tidak berwujud adalah barang yang tidak ada wujudnya tetapi

mempunyai nilai. contoh : sekuritas, software hak cipta yang dipatenkan, merek

dagang yang dipatenkan, dan lainnya. Dipatenkan artinya didaftarkan didaftarkan

di Direktorat Paten Kementerian Hukum dan HAM.


Barang Kena Pajak (BKP)3. Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya;

2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung,

dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat

maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha

jasa boga atau katering;

4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Penggolongan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak (BKP)1. Pengertian

1) Jasa

Menurut pasal 1 angka 5 UU PPN 1984, Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan

suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau

kemudahan atas hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk

menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk

dari pemesan.

2) Jasa Kena Pajak

Sedangkan yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1

angka 6 UU PPN 1984 adalah jasa yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang ini. Jadi

sama halnya dengan Barang Kena Pajak, semua jasa pada dasarnya dikenakan PPN, kecuali

yang dikecualikan menurut UU PPN 1984.


Jasa Kena Pajak (BKP)2. Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan ketentuan pasal 4A ayat (3) dan penjelasannya ditetapkan jenis jasa

tidak dikenakan PPN adalah :

1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis;

2) Jasa di bidang pelayanan sosial;

3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

4) Jasa keuangan;

5) Jasa Asuransif;

6) Jasa di bidang keagamaan;

7) Jasa di bidang pendidikan;

8) Jasa di bidang kesenian dan hiburan;

9) Jasa di bidang penyiaran ;


Jasa Kena Pajak (BKP)2. Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri

yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

11) Jasa di bidang tenaga kerja;

12) Jasa di bidang perhotelan;

13) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan

secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Izin

Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak,pembuatan Kartu

Tanda Penduduk;

14) Jasa penyediaan tempat parkir;

15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

ppn

Documents