SISTEM PEMERINTAHAN RI MENURUT UUD

TAHUN 1945

Kelompok 6:1. Diah Ayu Putri Octarianti2. Firdyannisa Iskandar 3. Ismaryanti4. Lufi Anggita Prihanti5. Nur Ainaya Chairani

Menurut UUD 1945 indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan Trias Politika yang

diajarkan Montesquieu, melainkan menganut sistem Pembagian

Kekuasaan

ALASAN INDONESIA MENGANUT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN

1. UUD 1945 tidak membatasi bahwa kekuasaan harus dilakukan oleh badan tertentu yang tidak boleh campurtangan

2. UUD 1945 tidak membatasi kekuasan dibagi menjadi 3 bagian saja

3. UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR

Pokok Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Bentuk negara dengan sistem otonomi yang luas2. Bentuk pemerintahan adalah republik dan

bentuk pemerintahan adalah presidensial3. Presiden adalah kepala negara4. Mentri diangkat oleh presiden dan

bertanggungjawab pada presiden5. Parlemen terdiri atas DPR dan DPD.6. Kekuasaan yudikatif dilakukan oleh MK7. Sistem pemerintahan adalah presidensial

Sistem Pemerintahan Presidensial Republik

Indonesia

Ciri

cirikekurangan

kelebihan

terima

kasih

Ciri ciri1. Presiden dapat diberhentikan oleh

DPR2. Dalam mengangkat pejabat negara

presiden perlu persetujuan dari DPR3. Dalam mengeluarkan kebijakan

presiden perlu persetujuan DPR4. Parlemen diberi kekuasaan lebih

besar untuk membentuk UU dan hak budget (aggaran)

Kelebihan • Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen • Pemerintah dapat leluasa waktu karena

tidak ada bayang-bayang krisis kabinet• Badan eksekutif lebih stabil • Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti

selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun.

• Penyusun program kerja kabinet lebih mudah

• Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif

Kekurangan• Pengawasan terhadap rakyat lemah• Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik

negara kurang mendapat perhatian• Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan

langsung badan legislatifa Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas

• Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas

TRIAS POLITIKATrias politika (pemisahan kekuasaan) Adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara 2 atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah 1 orang atau kelompok medapatkan kuasa yang terlalu banyak. Meliputi :1. Eksekutif (menjalankan UU)2. Legislatif (Membuat UU)3. Yudikatif (Mengawasi jalannya UU)

OTONOMIotonomi daerah adalah hak, wewenang

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat