ppid utama
TRANSCRIPT
L̀APORAN LAYANANINFORMASI PUBLIK
TAHUN2020TAHUN2020
PPIDUTAMAKABUPATEN BANTUL
LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN BANTUL 2020
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN
BANTUL
Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam
konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik
juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat,
murah dan sederhana.
Terkait dengan tugas PPID Kabupaten Bantul telah menyediakan sarana prasarana fasilitas
berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan
waktu layanan informasi.
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
1. Saranan dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.
Pelayanan informasi untuk PPID Utama telah memiliki Ruangan Desk Layanan Informasi
Publik yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit computer,
printer, ruang tunggu, layar LED, air conditioner (AC), serta formulir yang terkait dengan
pelaksanaan PPID.
W
a
k
t
u
p
e
l
a
y
a
n
Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum’at dengan
pembagian waktu sebagai berikut :
Hari Waktu Pelayanan Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis 09.00 - 15.00 12.00 – 13.00
Jum’at 09.00 – 15.00 11.00 – 13.00
Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :
a. Ruang Pelayanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bantul, Gedung Sayap Barat Lantai 3 Komplek Parasamya Bantul
b. Fax. 0274 367509
c. E-mail : [email protected]
d. Telepon : 0274 - 367509
e. Laman Kabupaten Bantul : www.bantulkab.go.id
f. Laman PPID : ppid.bantulkab.go.id
g. Facebook : Pemkab Bantul
h. Instagram : Pemkab Bantul
i. Twitter : Pemkab Bantul
j. Youtube : Bantul TV
k. Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul :
kominfo.bantulkab.go.id
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta
kualifikasinya.
Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID
Utama Kabupaten Bantul ada 4 (empat) orang dengan kualifikasi 3 (tiga) orang
berpendidikan sarjana dan 1 (satu) orang berpendidikan SMK.
3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
Kegiatan PPID Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp 97.925.000,00 tetapi
karena ada wabah Covid-19 anggaran dikurangi untuk penangananan Covid-19
menjadi Rp 17.800.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
Nomor Uraian Anggaran (Rp)
1 Belanja makanan dan minuman 13.175.000
2 Belanja dekorasi (spanduk, banner) 1.300.000
3 Belanja cetak dan penggandaan 1.825.000
4 Jasa narasumber 1.500.000
Jumlah 17.800.000
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik
Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Bantul dilaksanakan
dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/offline dan tidak langsung/online. Pelayanan
langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan Informasi di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul dan pelayanan tidak langsung melalui laman Kabupaten
Bantul pada menu Hubungi Kami dan e-mail PPID Utama Kabupaten Bantul.
Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik
yang secara langsung maupun tidak langsung :
Nomor Nama OPD
Jumlah
Permohonan
Informasi
Publik
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 38
2 Badan Keuangan dan Aset Daerah 0
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0
4 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0
5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0
6 Inspektorat Daerah 0
7 Dinas Komunikasi dan Informatika 6
8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0
10 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman 0
11 Dinas Lingkungan Hidup 13
12 Dinas Kesehatan 598
13 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan 35
14 Dinas Perhubungan 18
15 Dinas Perdagangan 59
16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian 128
17 Dinas Kebudayaan 40
18 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan 75
19 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 27
20 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 287
21 Dinas Pariwisata 13
22 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4
23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 657
25 Satuan Polisi Pamong Praja 15
26 Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati 38
27 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10
28 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 0
29 Bagian Administrasi Pembangunan 0
30 Bagian Administrasi Pemerintahan Desa 0
31 Bagian Administrasi Pemerintahan 0
32 Bagian Administrasi Perekonomian 1
33 Bagian Hukum 6
34 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 1
35 Bagian Umum 0
36 Bagian Humas dan Protokol 0
37 Bagian Organisasi 0
38 Kapanewon Bantul 9
39 Kapanewon Bambanglipuro 13
40 Kapanewon Kretek 0
41 Kapanewon Pundong 6
42 Kapanewon Jetis 4
43 Kapanewon Imogiri 1
44 Kapanewon Dlingo 0
45 Kapanewon Piyungan 4
46 Kapanewon Banguntapan 0
47 Kapanewon Pleret 0
48 Kapanewon Sewon 20
49 Kapanewon Kasihan 17
50 Kapanewon Sedayu 0
51 Kapanewon Pandak 11
52 Kapanewon Pajangan 1
53 Kapanewon Srandakan 0
54 Kapanewon Sanden 23
Jumlah 2188
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan
klasifikasi tertentu antara 1 sampai 3 hari.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
ada 2188.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya ada 2 (dua) yaitu :
Pemohon Data yang
diminta
Alasan penolakan OPD yang
memanggapi
Tri Wahyu
Kushardiyatmo
selaku Ketua
Gerakan Anti
Korupsi
Yogyakarta,
Pengok GK I/691
Gondokusuman,
Yogyakarta
Akses Informasi
Terkait Dokumen
Kesimpulan
Pemda Bantul
Kesimpulan dalam Hukum
Acara Perdata bukan
termasuk kategori informasi
publik yang wajib
disediakan dan diumumkan
menurut UU No. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
Bagian Hukum
Sdr. Chandera,
S.H, M.Hum dkk,
Kantor Hukum
Benk N Parrtners,
Jl. Kledokan Raya
No. 6,
Caturtunggal,
Sleman
Peminjaman
Arsip/Dokumen :
LHP Inspektorat
Bantul Tahun
2013, LHP BPK
RI Tahun 2011,
2014.
Bukan termasuk informasi
publik yang wajib
disediakan dan diumumkan
menurut UU No. 14 Tahun
2008.
Bagian Hukum
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Sepanjang tahun 2020 terdapat 1 (satu) pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi
publik di tingkat desa, terjadi di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret.
1. Jumlah keberatan yang diterima 1 (satu), dari H. Muhammad Arwan.
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik 1
(satu), Pemerintah Desa Segoroyoso.
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang ada
1 (satu). H. Muhammad Arwan mengajukan informasi terkait Turunan Kutipan Letter C
atas nama Ahmat Kayat (Almarhum) RT. 04 Daharmo I kepada Kepala Desa
Segoroyoso, Kecamatan Pleret.
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan
pelaksanaannya oleh badan publik ada 1 (satu). Putusan mediasi dilaksanakan dengan
menimbang kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang sebelumnya dilakukan
mediasi oleh Sri Surani, S.P. selaku Mediator. Mediasi dihadiri oleh pihak pemohon
sendiri dan termohon Rusgiyanti selaku Kasie Pemerintahan Desa Segoroyoso, Pleret
mewakili Kepala Desa.
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, nihil.
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik ada 1 (satu).
7. Putusan Mediasi Nomor 007/VIII/KID DIY-PS-A-M/2020 bersepakat bahwa pihak
termohon akan memberikan informasi salinan fotocopi Letter C atas Nama Ahmat
Kayat dengan terlebih dahulu melakukan pengajuan turun waris ke Pemerintah Desa
Segoroyoso dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
1. Kendala eksternal
Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2020 tidak ada kendala.
2. Kendala internal
Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Bantul
sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2020. Kendala-kendala tersebut antara lain :
a. Badan Publik belum siap membuka diri sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan
mekanisme akses yang cepat, mudah, murah dan sederhana;
b. Penyelenggaraan informasi publik belum didudukkan sebagai prioritas dalam
pelayanan publik;
c. Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan
outputnya;
d. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu
lama untuk menemukan kembali;
e. Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;
f. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.
g. Belum semua Badan Publik tersedia Desk Layanan Informasi.
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut.
Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID bagi admin web PPID Pembantu di
masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kapasitas
sebagai berikut :
1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas
dan operasional PPID di Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan segera membentuk PPID
Kalurahan karena Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Standar Layanan
Informasi Publik Kalurahan telah ditetapkan dan sudah disosialisasikan kepada 75
(tujuh puluh lima) Carik se-Kabupaten Bantul pada tanggal 26 November 2020.
3. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Daerah
DIY ke Badan Publik sehingga meningkatkan akselerasi kegiatan pelayanan
informasi.
Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020. Semoga laporan ini bermanfaat dalam
meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Bantul, 31 Januari 2021
PPID Utama
Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T
Pembina Utama Muda , IV/c
NIP. 196704031994032008
Lampiran I. KEGIATAN PPID UTAMA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020
Nomor Kegiatan Pelaksanaan
1 Mengelola konten website PPID Januari – Desember
2 Menerima Audiensi Komisioner KID DIY yang
baru Periode 2019 - 2023.
15 Januari
3 Mengikuti rapat-rapat PPID :
- Rapat Kerja IKP Kabupaten/Kota se-DIY
12 Februari
- Mengikuti Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik DIY Tahun 2020 oleh KID DIY melalui Geoogle Meet.
09 Juni
- Webinar Hari Hak Untuk Tahu 2020 yang diselenggarakan oleh KID DIY.
28 September
4 Pertemuan Forum Komunikasi PPID Kabupaten
Bantul :
- Rakor Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bantul
23 Januari
- Untuk Dinas dan Badan 10 Juni
- Untuk Bagian dan Kapanewon 14 Desember
5 Pertemuan Forum PPID DIY :
- Provinsi
- Sleman
13 Februari
19 November
6 Pendampingan pengisian Self Assessment
Questionnare (SAQ) :
- Kapanewon Pajangan
- Kapanewon Pandak
- Kapanewon Kretek
- Kapanewon Pundong
- Kapanewon Srandakan
- Kapanewon Sanden
- Kapanewon Kasihan
- Kapanewon Sedayu
- Kapanewon Banguntapan
- Kapanewon Jetis
29 Juni
29 Juni
30 Juni
30 Juni
01 Juli
01 Juli
07 Juli
07 Juli
09 Juli
09 Juli
7 Melakukan Pembinaan PPID Pembantu:
- Dinas Kesehatan
17 Juni
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD)
18 Juni
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda)
22 Juli
8 Melakukan Pelatihan Admin PPID Pembantu 54
OPD
24 – 26 Februari
9 Menanggapi Visitasi Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi 2020 dari KID DIY via
Zoom Meeting
23 November
10 Melakukan Sosialisasi Peraturan Bupati Bantul
Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman
Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan
26 November
11 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan
Publik Daerah DIY Tahun 2020
10 Desember
12 Membuat Laporan Tahunan PPID 31 Desember
Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID UTAMA
1. Menerima audiensi Komisioner KID DIY yang baru periode 2019 -2023 di Ruang Kerja Bupati, 15 Januari 2020
2. Menyelenggarakan Rakor Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bantul di Ruang Rapat Gedung Induk Lantai 3 Sayap Barat, 23 Januari 2020
3. Mengikuti Rapat Kerja Informasi Komunikasi Publik se-DIY di Aula Dinas Kominfo DIY, 12 Februari 2020.
4. Mengikuti Forum Komunikasi PPID Kabupaten/Kota putaran pertama tahun 2020 di Ruang Krisna Dinas Kominfo DIY, 13 Februari 2020
5. Menyelenggarakan Pelatihan Admin PPID Pembantu bagi 54 OPD di Ruang Pelatihan Dinas Kominfo , 24-26 Februari 2020
6. Mengikuti Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik DIY Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KID DIY melalui Geoogle Meet, 09 Juni 2020.
7. Rakor Forum PPID Pembantu Badan dan Bagian di Pondok Bebakaran Manding, 10 Juni 2020.
8. Pembinaan PPID di Dinas Kesehatan, 17 Juni 2020
9. Pembinaan PPID di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 18 Juni 2020
10. Pendampingan Pengisian SAQ dan Pembinaan PPID di Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Pandak, 29 Juni 2020.
11. Pendampingan Pengisian SAQ dan Pembinaan PPID di Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Sanden, 01 Juli 2020
12. Pendampingan Pengisian SAQ dan Pembinaan PPID di Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Sedayu, 07 Juli 2020
13. Pendampingan Pengisian SAQ dan Pembinaan PPID di Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Jetis, 09 Juli 2020.
14. Melakukan Pembinaan PPID Pembantu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 22 Juli 2020.
15. Mengikuti Webinar Hari Hak Untuk Tahu 2020 yang diselenggarakan oleh KID DIY.
16. Pertemuan Forum PPID DIY di Kabupaten Sleman, 19 November 2020.
17. Menanggapi Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2020 dari KID DIY via Zoom Meeting, 23 November 2020.
18. Melakukan Sosialisasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan, 26 November 2020.
19. Mengikuti Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, 10 Desember 2020.
20. Mengadakan Pertemuan Forum Komunikasi PPID Kabupaten Bantul untuk Bagian dan Kapanewon, 14 Desember 2020.
Lampiran III. PRESTASI PPID KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI TAHUN 2020
BERDASARKAN KEJUARAAN BADAN PUBLIK
1. Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY
PERINGKAT NAMA BADAN PUBLIK NILAI
2 Pemerintah Kabupaten Bantul 90.00
2. Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY
PERINGKAT NAMA BADAN PUBLIK NILAI
2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bantul
92.00
3. Kategori Lembaga Legislatif se-DIY
PERINGKAT NAMA BADAN PUBLIK NILAI
1 DPRD Kabupaten Bantul 91.50
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI TAHUN 2020
BERDASARKAN KUALIFIKASI BADAN PUBLIK
1. Badan Publik Kualifikasi “Informatif”
NO NAMA BADAN PUBLIK NILAI
1. Pemerintah Kabupaten Bantul 92,84
2. Dinas Komunikasi dan Informatika 98,62
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
98,38
4. Dinas Perdagangan 98,26
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu
93,66
6. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 93,14
7. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan
Perikanan
92,97
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
90,63
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Perdagangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Badan Publik Kualifikasi “Menuju Informatif”
NO NAMA BADAN PUBLIK NILAI
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 89,90
2. RSUD Panembahan Senopati 88,23
3. Dinas Pariwisata 87,13
4. Satuan Polisi Pamong Praja 85,22
5. Sekretariat DPRD 83,90
6. Dinas Perhubungan 81,42
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 80,88
8. Kapanewon Pajangan 80,59
9.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 80,25
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RSUD Panembahan Senopati
Dinas Pariwisata
Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat DPRD
Dinas Perhubungan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kapanewon Pajangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PPID UTAMAKABUPATEN BANTULPPID UTAMAKABUPATEN BANTUL
20202020
Dinas Komunikasidan Informatika ppid.bantulkab.go.id [email protected]