ppid.limapuluhkotakab.go.id · perikanan kabupaten lima puluh kota tahun 2016-2021 merupakan acuan...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 merupakan acuan dalam
pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sektor perikanan. Namun proses
pembangunan tersebut sangat dinamis dan cepat sehingga perencanaan serta
target yang sudah ditetapkan harus disesuaikan sejalan dengan perubahan yang
terjadi tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Lima
Puluh Kota. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota ini seperti hal-nya Renstra awal
memberikan gambaran tentang pendahuluan, gambaran pelayanan OPD, isi-isu
strategis berdasarkan tugas,pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif,
Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD,
penutup, dan lampiran. Perbedaanya pada Perubahan Renstra ini Tujuan, Sasaran,
Strategi, Program dan Kegiatan mengalami perubahan atau penambahan. Selain
itu juga ada beberapa indikator yang mengalami penajaman ataupun perubahan
dengan berdasarkan kepada hasil analisa dan evaluasi pada proses pembangunan
yang sudah berjalan serta kewenangan Kabupaten berdasarkan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 didasarkan kepada : 1.
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
ii
Kepada semua pihak yang memberikan masukan dan saran sehigga
Perubahana dokumen rencana strategis ini kami sampaikan terima kasih dan
penghargaan. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan
sector perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Sarilamak, 14 Desember 2018
iii
Lampiran I: Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 117 Tahun 2018 Tentang : Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 - 2021
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................... Hal BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. I-1
1.1 Latar Belakang ........................................................................... I-1 1.2 Landasan Hukum ....................................................................... I-3 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................... I-5 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................... I-6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN ........................... II-1 2.1 Tugas, Fungsi dan Bagan Sususnan Organisasi Dinas Perikanan..................................................................................... II-1 2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan .................................................. II-14 2.3 Kinerja Pelayanan ...................................................................... II-17 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan....................................................................................... II-37
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ....... III-1 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan OPD ......................................................................... III-1 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih ............................................................... III-3 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia dan Renstra Provinsi Sumatera Barat ......... III-7 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS ....................................................... III-14 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ....................................................... III-16 3.6 Isu Strategis ............................................................................... III-18
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN ................................................................. IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan .......... IV-1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................................................ V-1 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.................... VI-1
6.1 Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ........................... VI-1
BAB VII. INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD....................................... VII-1
7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan..................................... VII-1
BAB VIII. PENUTUP ....................................................................................... VIII-1
iv
Lampiran II : Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 117 Tahun 2018 Tentang : Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 - 2021
DAFTAR TABEL KATA PENGANTAR ...................................................................................... Hal
Tabel 2.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Perikanan ........................ Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 ................................. II-14 Tabel 2.2 Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (RTP) ................... II-14 Tabel 2.3. Luas Areal Budidaya Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota . Tahun 2011– 2015 .................................................................. II-16 Tabel 2.4. Produksi Ikan Konsumsi dan Pembenihan Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Lima Puluh Kota ..................................................... II-16 Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan ..................... II-18 Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan ................................................................................. II-23 Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.......................................................................................... III-1 Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan ................................................................................. IV-2 Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ................................ V-2 Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perikanan .................................................................................................... VI-4 Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .................................................... VII-3
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
I.1
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Perubahan Renstra PD adalah Dokumen perencanaan perangkat
daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana strategis Dinas
Perikanan (Perubahan Renstra Diskan) tahun 2016 – 2021 adalah dokumen
perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran / tujuan pembangunan urusan
perikanan selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 dalam bentuk kerangka
regulasi dan kerangka anggaran. Perubahan Renstra Dinas Perikanan disusun
sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, berpedoman kepada Perubahan
RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021, bersifat
indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD).
Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016 –
2021 dilakukan melaui beberapa tahapan yaitu : a. Persiapan penyusunan
Renstra Dinas Perikanan b. Penyusunan rancangan perubahan Renstra Dinas
Perikanan c. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Perikanan
d. Penetapan Perubahan Renstra Dinas Perikanan.
Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016 – 2021 merupakan
penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program,
dan menyelaraskan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota, RKPD, Renstra dan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera
Barat serta Renstra dan Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
I.2
Gambar 1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan
1.2 Landasan Hukum
Beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Renstra Kementerian
Kelautan dan Perikanan
RI 2014 -2019
Renstra Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 s.d 2021
RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 -2021
Renja Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi
Sumatera Barat
Renja Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh
Kota
RKPD Kabupaten
Lima Puluh Kota
Renstra Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat
Renja Kementerian Kelautan
dan Perikanan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
I.3
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.
5. Undang –undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang
– Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua
kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
I.4
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012
Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 6);
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
I.5
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor
68);
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra
Maksud Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan
pelaksanaan pembangunan urusan Perikanan, sebagai acuan resmi bagi seluruh
jajaran Dinas Perikanan,stakeholders terkait dalam menentukan prioritas program
lima tahunan baik pelaksanaan pembangunan urusan Perikanan antar wilayah,
antar sector serta lembaga pemerintahan baik pusat, Provinsi maupun dengan
Kabupaten.
Tujuan penyusunan Perubahan Renstra ini adalah untuk menyediakan
acuan dan pedoman bagi seluruh elemen masyarakat di dalam mewujudkan visi
dan misi daerah yang sesuai dengan aspriasi dan kebutuhan masyarakat, dalam
rangka mewujudkan cita-cita pembangunan berupa peningkatan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan lain dari Renstra ini adalah
meningkatkan koordinasi, sinergitas dan partisipasi seluruh stakeholders dalam
mendukung keseluruhan proses pembangunan sektor perikanan di Kabupaten
Lima Puluh Kota, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), APBD
Propinsi, investor, swadaya masyarakat dan lain sebagainya.
1.4 Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh
Kota tahun 2016 – 2021 terdiri dari 8 (delapan) bab dengan rincian sebagai
berikut:
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
I.6
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra PD, fungsi
Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD
dengan RPJMD, Renstra Kementrian/Lembaga, dan Renstra
Provinsi/Kabupaten dan dengan Renja PD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang - undang, peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja
sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian -capaian penting yang telah di hasilkan melaui Renstra
PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi
dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.
2.1 Tupoksi, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur
Organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon
dibawah kepala PD.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
I.7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
asset / modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran /
target Renstra PD periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal
(SPM) untuk urusan wajib, dan atau indicator kinerja pelayanan PD dan atau
indicator lainnya seperti Millenium Development Goals ( MDGs) atau indicator
yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian /
Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Renstra Tata
Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan
pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan
macam pelayanan, pikiran besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi
pengembangan pelayanan yang dibutuhkan
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
Pada bagian ini di kemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan PD
beserta faktor yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih,
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan
visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan
apa saja faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
I.8
terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan
perumusan isu setrategis pelayanan PD.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat ataupun faktor –
faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi pelayan PD di tinjau
dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) ataupun
Renstra Provinsi/Kabupaten.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Pada bagian ini di kemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
PD di tinjau dari implikasi RT/RW serta impliksai dari KLHS
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan PD di tinjau dari:
1. Gambaran pelayanan PD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi/Kabupaten
4. Implikasi RT/RW bagi pelayanan PD
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD
Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut.
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagaian ini ditemukan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah. Pada Tujuan dan Sasaran jangka menengah
perangkat daerah
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagaian ini ditemukan rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan
Perangkat Daerah lima tahun mendatang.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
I.9
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagaian ini ditemukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagaian ini ditemukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
BAB VIII. PENUTUP
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan
2.1.1 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tentang
Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
Tugas, fungsi dan uraian tugas Struktur Organisasi Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :
A. Kepala Dinas
1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
daerah kabupaten.
2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perikanan mempunyai
fungsi :
a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana
strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan
jangka menengah daerah (RPJMD);
b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan
evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia
(SDM) serta pengawasan pelayanan bidang perikanan;
c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan
evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang perikanan;
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.2
d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai
dengan bidang tugasnya;
e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan
bidang teknis meliputi : Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan,
Bidang Pengembangan Sumberdaya Perikanan dan Bidang
Pemberdayaan Usaha Perikanan;
f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (AKIP);
g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan
kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran
dinas; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.
3) Uraian Tugas Kepala Dinas sebagai berikut :
a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi daerah di bidang
perikanan;
b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja
(Renja) Dinas;
c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang perikanan;
d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan
sumberdaya manusia di bidang perikanan;
e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang
perikanan;
f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang
tugasnya;
g. Melaksanakan kebijakan teknis bidang perikanan;
h. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang perikanan;
i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang
perikanan;
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.3
j. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
k. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
l. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi
terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;
n. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas;
o. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi dinas;
p. Menggoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian
dan pengawasan tugas-tugas Sekretariatan dan Bidang;
q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
r. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan
program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
s. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan
program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundan-
undangan yang berlaku;
t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
B. Sekretaris
1) Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang
meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program dan
pelaporan dinas.
2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.4
b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi: surat menyurat,
kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumah
tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas;
c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dinas;
d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program dinas; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3) Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :
a. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang
kesekretariatan;
b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
kepala sub bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
para kepala sub bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan
tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier
bawahan;
f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan;
g. Mewakili kepala dinas dalam hal kepala dinas berhalangan untuk
melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas
dinas;
h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja dinas, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas dinas;
i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi,
kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup dinas;
k. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas
dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.5
l. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada
unit organisasi di lingkup dinas;
m. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan dinas;
n. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
o. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang
menjadi kebutuhan dinas;
p. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas;
q. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas atau
kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
s. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
t. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
u. Melaksanakan pengusulan atau penunjukan bendahara dan
pembantu bendahara;
v. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada
bendahara;
w. Mengelola perencanaan dan program dinas;
x. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran
dan pelaksanakan anggaran lingkup dinas;
y. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup dinas;
z. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan
dinas kepada kepala dinas;
aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
C. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
1) Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di Sektor
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi :
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.6
a. Perumusan kebijakan tugas-tugas Bidang Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan DinasPerikanan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
d. Pelaksanaan penyiapan kebijakan pengelolaan pembudidayaan
ikan;
e. Pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan pengelolaan
pembudidayaan Ikan;
f. Pelaksanaan Norma Standart Prosedur Kerja (NSPK) pengelolaan
pembudidayaan ikan;
g. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan
ikan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang terkait Bidang Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas
dan fungsinya.
3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagai
berikut :
a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi daerah di sektor
perikanan;
b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja
(RENJA) Dinas;
c. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
d. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas,
yang berkaitan dengan kegiatan Bidang Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;
e. Mengelola rencana dan program kerja di Bidang Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan;
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.7
f. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
para Kepala seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan
tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier
bawahan;
h. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan;
i. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan ;
j. Merumuskan bahan kebijakan pemantauan, pengawasan dan
pengendalian dalam pengelolaan pembudidaya ikan;
k. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah dalam rangka pengelolaan pembudidaya ikan;
l. Melaksanakan kebijakan teknis daerah Bidang Pengelolaan
Pembudidaya Ikan;
m. Melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di
Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
n. Melaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di Bidang
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
o. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan;
p. Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan di Bidang
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
q. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai ketentuan yang
berlaku;
r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas ;dan;
s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
D. Bidang Pengembangan Sumberdaya Perikanan
1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perikanan mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.8
sektor Pengembangan Sumber Daya Perikanan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
daerah.
2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber
Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan tugas-tugas Bidang Pengembangan Sumber
Daya Perikanan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
Bidang Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
c. Pelaksanaan koordinasi pengembangan sumber daya perikanan;
d. Pelaksanaan penyiapan kebijakan pengembangan sumber daya
perikanan;
e. Pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan pengembangan
sumber daya perikanan;
f. Pelaksanaan Norma Standart Prosedur Kerja (NSPK) Bidang
Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
g. Pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya perikanan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perikanan; dan
i. Pelaksanaan tugas lainnya oleh Pimpinan di Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan sesuai tugas dan fungsinya.
3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perikanan
sebagai berikut :
a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi daerah di sektor
perikanan;
b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja
(RENJA) Dinas;
c. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang
Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.9
d. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas,
yang berkaitan dengan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber
Daya Perikanan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
e. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Pengembangan
Sumber Daya Perikanan;
f. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan
tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier
bawahan;
h. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan;
i. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pengembangan
Sumber Daya Perikanan;
j. Merumuskan bahan kebijakan pemantauan, pengawasan dan
pengendalian dalam pengelolaan sumber daya perikanan;
k. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan;
l. Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang Pengembangan
Sumber Daya Perikanan;
m. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di
dibidang Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
n. Melaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di bidang
Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
o. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
p. Pelaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan bidang
Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
q. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
bidang Pengembangan Sumber Daya Perikanan sesuai ketentuan
yang berlaku;
r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas ; dan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.10
s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
E. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan
1) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di sektor
Pemberdayaan Usaha Perikanan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan menyelenggarakan
fungsi :
a. Perumusan kebijakan tugas-tugas Bidang Pemberdayaan Usaha
Perikanan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
c. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan usaha
perikanan;
d. Pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan usaha perikanan;
e. Pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan pemberdayaan usaha
perikanan;
f. Pelaksanaan Norma Standart Prosedur Kerja (NSPK) di Bidang
Pemberdayaan Usaha Perikanan;
g. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha perikanan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Usaha
Perikanan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas di Bidang Pemberdayaan
Usaha Perikanan sesuai tugas dan fungsinya.
3) Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan sebagai
berikut :
a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Daerah di sektor
perikanan;
b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja
(RENJA) Dinas;
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.11
c. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang
Pemberdayaan Usaha Perikanan;
d. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas,
yang berkaitan dengan kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha
Perikanan, dalam rangka pengambilan keputusan / kebijakan;
e. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Bidang
Pemberdayaan Usaha Perikanan;
f. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
para Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan
tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier
bawahan;
h. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan;
i. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha
Perikanan;
j. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan
sumber daya manusia di bidang Bidang Pemberdayaan Usaha
Perikanan;
k. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan Bidang
Pemberdayaan Usaha Perikanan;
l. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
m. Melaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di Bidang
Pemberdayaan Usaha Perikanan;
n. Melaksanakan kebijakan teknis daerah Bidang Pemberdayaan
Usaha Perikanan;
o. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang
Pemberdayaan Usaha Perikanan;
p. Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan Bidang
Pemberdayaan Usaha Perikanan;
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.12
r. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
2.1.2 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan
Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh
Kota sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
c. Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari
1) Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya;
2) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
3) Seksi Budidaya Ikan
d. Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Perikanan, terdiri dari
1) Seksi Pendataan dan Perizinan Usaha
2) Seksi Pemanfaatan Perairan Umum
3) Seksi Pengolahan dan Promosi
e. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri dari
1) Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha
2) Seksi Fasilitasi Kemitraan dan Iptek
3) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
g. Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIAT BIDANG
PENATAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PERIKANAN
SEKSI
PENGAWASAN PERIKANAN SEKSI
KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN SEKSI
PENATAAN LAHAN DAN PERAIRAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
DINAS PERIKANAN NOMOR : 66 TAHUN 2016
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG :
Diundangkan di Sarilamak Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 14 Desember 2016 Pada Tanggal 14 Desember 2016
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016 NOMOR 68
SEKRETARIS DAERAH BUPATI LIMA PULUH KOTA
ttd. ttd.
YENDRI TOMAS IRFENDI ARBI
KEPALA
UPT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN
PELAPORAN
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERIKANAN
UPTUPT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONALKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANGPENGELOLAAN
PEMBUDIDAYAAN IKAN
SEKSIKESEHATAN IKAN DAN
LINGKUNGAN
SEKSIBUDIDAYA IKAN
SEKSIPENGELOLAAN KAWASAN
BUDIDAYA
BIDANGPEMBERDAYAAN USAHA
PERIKANAN
SEKSIFASILITASI KEMITRAAN DAN
IPTEK
SEKSIKELEMBAGAAN DAN
PENYULUHAN
SEKSIDIKLAT DAN PENDAMPINGAN
USAHA
BIDANGPENGEMBANGAN SUMBER
DAYA PERIKANAN
SEKSIPEMANFAATAN PERAIRAN
UMUM
SEKSIPENGOLAHAN DAN PROMOSI
SEKSIPENDATAAN DAN PERIZINAN
USAHA
UPTUPTUPTUPTUPTUPTUPTUPTUPT
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ERI FORTUNA, SH
NIP. 19660104 199303 1 006
UPTUPTUPTUPTUPTUPT
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ERI FORTUNA, SH
NIP. 19660104 199303 1 006
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.14
2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan
2.2.1 Sumber Daya Manusia
1) Sumber Daya Manusia Aparatur
Jumlah aparatur Pemerintah di Dinas Perikanan Kabupaten Lima
Puluh Kota tahun 2017 sebanyak 71 orang yang terdiri dari 39 orang PNS
dan 27 orang Tenaga Harian Lepas serta penyuluh perikanan bantu (PPB)
sebanyak 5 orang. Sebanyak 40 orang bertugas di Kantor Dinas Perikanan
dan 18 orang bertugas di UPT BBI dan UPT Wilayah. Penyuluh Perikanan
berjumlah 13 (tiga belas) bertugas di lapangan.
Dari tingkat pendidikan aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Lima
Puluh Kota dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut.
Tabel 2.1. Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2017
No Tingkat Pendidikan Banyaknya (orang)
1.
2.
3.
4.
5.
S.2
S.1
D.III
SLTA
SLTP
8 orang
28 orang
15 orang
17 orang
3 orang
2) Sumber Daya Pembudidaya Ikan
Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya (RTP) Perikanan pada Tahun
2017 sebanyak 13.998 orang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.
Tabel 2.2. Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (RTP)
No. Rumah Tangga Perikanan
Jumlah (RTP)
1.
2.
3.
Kolam
Sawah
Keramba
12.580
1.150
268
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.15
3) Kelembagaan Pembudidaya Ikan
Jumlah Kelompok pembudidaya ikan Tahun 2017 sebanyak 444
kelompok yang terdiri tingkatan kemampuan kelas kelompok:
a. 429 Pemula
b. 10 Madya
c. 5 Utama
4) Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) lubuk larangan
Jumlah Pokmaswas lubuk larangan yang sudah punya Peraturan
Nagari pada Tahun 2017 sebanyak 56 kelompok.
5) Kelompok Usaha Bersama (KUB)
Jumlah Kelompok Usaha Bersama pada Tahun 2017 sebanyak 7
kelompok.
6) Kelompok Pengolahan Ikan
Jumlah Kelompok Pengolahan Ikan Tahun 2017 sebanyak 19
Kelompok
7) Balai Benih Ikan
Balai Benih Ikan yang mempunyai tugas memproduksi benih ikan
terdapat 3 (tiga) unit yaitu di Tarantang Kecamatan Harau untuk jenis Ikan
Nila,Rayo dan Lele, BBI Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru
dengan jenis ikan Nila, Lele, Baung dan BBI Air Putih Kec. Harau.
2.2.2 Sumber Daya Perikanan
A. Potensi Luas Lahan Perikanan
Luas budidaya kolam pada tahun 2017 relatif tidak mengalami
perubahan yaitu sebesar 1.525,35 Ha, budidaya sawah 513 Ha, Keramba
178 unit, Perairan Umum 3.789,25 Ha dengan jumlah produksi ikan untuk
kolam 41.785,56 ton, sawah 1.781,72 ton, keramba 424,47 ton, Perairan
umum 3.677,03 ton dan produksi benih ikan 406.944.570 ekor, dapat dilihat
pada tabel 2.3 dan 2.4.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.16
Tabel 2.3. Luas Areal Budidaya Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 – 2017
No Jenis Lahan 2013 2014 2015 2016 2017
1.
2.
3.
4.
Kolam (Ha)
Sawah (Ha)
Jumlah Keramba (Unit)
Perairan Umum (Ha)
1.497,33
488
103
3.789.25
1504,76
488
190
3.789.25
1.511,26
513
190
3.789.25
1.517,26
513
195
3.789.25
1.525,35
513
178
3.789.25
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017
Tabel 2.4. Produksi Ikan Konsumsi dan Pembenihan Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Lima Puluh Kota
No Jenis Lahan
2013 2014 2015 2016 2017
1 Kolam (Ton)
28.408,13
33,826.94
38.597,21 40.282,90 41.785,56
2 Sawah (Ton)
3.149,01
3.051,94
3.063,67 2.747,48 1.781,72
3 Keramba (Ton)
324,11
675,60
632,97 529,77 424,47
4 Tangkap (Ton)
374
292.4
180,12 3.394,9 3.677,03
5 Benih Ikan ( Ekor)
139.748.641
171.979.992 226.366.404 257.628.000 406.944.570
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.17
2.3 Kinerja Pelayanan
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan
strategis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003
Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa kinerja pelayanan instansi pemerintah
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
pelayanan instansi pemerinatah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah
ditetapkan.
Dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan suatu instansi
digunakan beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan
strategis. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yanhg ditetapkan. Indikator
kinerja kegiatan harus memuat kategori : a. Masukan (Input), b. Keluaran (Output),
c. Hasil (Outcome), d. Manfaat (Benefit), dan e. Dampak (Impact). Penetapan
indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pda perkiraan yang realistis dengan
memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang
harus diorganisasikan. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan
jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengn tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai dan (4) tidak bias.
Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun
2017 dapat dilihat pada Tabel 2.5 sbb:
2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (16) (17) (18) (19) (20)
1
Luas kawasan
potensi budidaya
yang
termanfaatkan
Poduksi
Perikanan12 % 13 % 14 % 15 % 17 % 12,5 % 13 % 13,09 % 13,74 % 13,36 % 104,17 100,00 93,50 91,60 78,59
2
Luas perairan
umum yang
termanfaatkan
10 % 14 % 16 % 18 % 20 % 12,04 % 13 % 13,69 % 13,94 % 14,08 % 120,40 90,00 85,56 77,44 70,40
3
Jumlah kawasan
pengolahan hasil
perikanan
1 kawasan 2 kawasan 3 kawasan 4 kawasan 5 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 100,00 50,00 33,33 50,00 40,00
4Jumlah produksi
budidaya25.920 ton 28512 ton 32788 ton 37707 ton 42420 ton 25.588 ton 28.455 ton 31.881,25 ton 37.554,48 ton 42.294 ton 98,72 99,80 97,23 99,60 99,70
5
Jumlah benih
yang dihasilkan
BBI dan UPR
110.000.000 ekor 135.000.000 ekor 140.000.000 ekor 150.000.000 ekor 165.000.000 ekor 118.001.200 ekor 137.122.656 ekor 139.748.641 ekor 171.979.992 ekor 226.366.404 ekor 107 101,57 99,82 114,65 137,19
6
Jumlah produksi
perikanan
tangkap
241,27 ton 371,3 ton 440,52 ton 509,74 ton 578,96 ton 409,5 ton 309,4 ton 374 ton 292,4 ton 1.801,260 ton 169,73 83,33 84,90 57,36 311,12
7Jumlah penyuluh
perikanan9 orang 13 orang 15 orang 20 orang 26 orang 8 orang 8 orang 9 orang 8 orang 8 orang 88,89 61,54 60,00 40,00 30,77
8
Tingkat
ketersediaan
sarana dan
prasarana
penyuluh
perikanan
60 % 80 % 90 % 95 % 100 % 60 % 75 % 85 % 90 % 95 % 100,00 93,75 94,44 94,74 95,00
9
Persentase
penerapan
sistem
perencanaan
pembangunan
perikanan
daerah
70 % 95 % 95 % 95 % 95 % 70 % 75 % 85 % 85 % 85 % 100,00 78,95 89,47 89,47 89,47
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota
NOTarget
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Indikator Kinerja
sesuai Tugas
dan Fungsi
Perangkat
Daerah
Target
NSPK
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
2013
Realisasi Capaian Tahun ke-
2015
(6) (7) (8) (9) (10) (15)(11)
2011 2012
(12) (13)
2014
(14)
2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (16) (17) (18) (19) (20)
NOTarget
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Indikator Kinerja
sesuai Tugas
dan Fungsi
Perangkat
Daerah
Target
NSPK
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
2013
Realisasi Capaian Tahun ke-
2015
(6) (7) (8) (9) (10) (15)(11)
2011 2012
(12) (13)
2014
(14)
10
Tingkat
pelaksanaan
kebijakan,
rencana dan
program
75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 60 % 60 % 75 % 80 % 85 % 80,00 75,00 88,24 88,89 89,47
11
Jumlah
kelembagaan
masyarakat
sektor perikanan
yang berdaya
saing
Konsumsi
Ikan129 klp 176 klp 234 klp 292 klp 327 klp 198 klp 30 klp 282 klp 344 klp 388 klp 153,49 17,05 120,51 117,81 118,65
12
Jumlah
kelembagaan
lubuk yang aktif
dan didukung
oleh peraturan
Nagari
(Pokmaswas)
45 klp 60 klp 75 klp 90 klp 100 klp 45 klp 18 klp 66 klp 66 klp 42 klp 100,00 30,00 88,00 73,33 42,00
13
Jumlah angkatan
kerja sektor
perikanan
4.542 orang 6056 orang 8075 orang 10767 orang 13626 orang 4.542 orang 6.056 orang 6.895 orang 8.175 orang 11.645 orang 100,00 100,00 85,39 75,93 85,46
14
Jumlah Nagari
yang mempunyai
komoditi
unggulan
24 Nagari 33 Nagari 43 Nagari 56 Nagari 70 Nagari 24 Nagari 27 Nagari 34 Nagari 36 Nagari 45 Nagari 100,00 81,82 79,07 64,29 64,29
15
Pengembangan
kawasan
minapolitan
daerah
25 % 45 % 70 % 95 % 95 % 25 % 45 % 65 % 85 % 85 % 100,00 100,00 92,86 89,47 89,47
16
Penghasilan
masyarakat
dalam
pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
1.000.000 (Rp) 1.150.000 (Rp) 1.300.000 (Rp) 1.450.000 (Rp) 1.600.000 (Rp) 1.000.000 (Rp) 1.100.000 (Rp) 1.200.000 (Rp) 1.300.000 (Rp) 1.400.000 (Rp) 100 95,65 92,31 89,66 87,50
17
Kontribusi sektor
perikanan
terhadap
perekoomian
Kabupaten Lima
Puluh Kota
3 % 3 % 4 % 5 % 6 % 1 % 1 % 1,00 % 1,75 % 2,5 % 39 38,61 25,00 38,89 41,67
18
Jumlah produksi
olahan hasil
perikanan
180 ton 190 ton 200 ton 210 ton 225 ton 330,86 ton 183,24 ton 192,4 ton 172,66 ton 154,43 ton 184 96,44 96,20 82,22 68,64
19Jumlah unit
pengolahan ikan24 unit 28 unit 30 unit 32 unit 36 unit 19 unit 20 unit 29 unit 32 unit 52 unit 79,17 71,43 96,67 100,00 144,44
2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (16) (17) (18) (19) (20)
NOTarget
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Indikator Kinerja
sesuai Tugas
dan Fungsi
Perangkat
Daerah
Target
NSPK
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
2013
Realisasi Capaian Tahun ke-
2015
(6) (7) (8) (9) (10) (15)(11)
2011 2012
(12) (13)
2014
(14)
20Jumlah unit
pemasaran ikan52 unit 60 unit 65 unit 70 unit 75 unit 50 unit 53 unit 60 unit 56 unit 69 unit 96,15 88,33 92,31 80,00 92,00
21
Tingkat
konsumsi ikan /
kapita / tahun
27kg / kapita
/ tahun28
kg / kapita
/ tahun29
kg / kapita /
tahun30
kg / kapita /
tahun31
kg / kapita
/ tahun27
kg / kapita /
tahun27
kg / kapita
/ tahun28,5
kg / kapita /
tahun29
kg / kapita /
tahun30
kg / kapita /
tahun100 94,64 98,28 96,67 95,16
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.20
Dari Tabel di atas dapat di uraikan sebagai berikut :
1. Luas kawasan potensi budidaya yang sudah termanfaatkan
Tingkat capaian indikator kinerja Luas Kawasan potensi budidaya yang
sudah termanfaatkan 2015 tidak mencapai target atau hanya 13,36 %. Hal
tersebut disebabkan karena kurang optimalnya pengelolaan lahan untuk
pembuatan kolam-kolam baru. Untuk pemeliharaan ikan sistem minapadi
pada Tahun 2015 Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi percontohan kegiatan
Minapadi yang di biayai oleh FAO sebanyak 25 Ha dan dari APBD 1 Ha.
Dibandingkan dengan tahun lalu luas kawasan budidaya yaitu 1.995, 86 Ha.
Pada Tahun 2015 ada penambahan lahan baru yaitu 30,46 Ha (0,20%).Sejak
Tahun 2011 ada peningkatan luas Kawasan Budidaya yaitu 10 s/d 15 Ha
pertahun. Program dan Kegiatan yang mendukung adalah Program
Pengembangan Budidaya Perikanan dengan Kegiatan Revitalisasi Perikanan
Budidaya di Kawasan Budidaya air tawar dengan jumlah anggaran Rp
337.445.000,- dengan realisasi keuangan Rp 336.462.050,- (99,71%) dan
realisasi fisik (100%)
2. Luas perairan umum yang termanfaatkan
Untuk indikator luas perairan umum yang termanfaatkan baru sekitar
14,08 %, hal ini disebabkan masih kurang terkelolanya perairan umum untuk
lahan-lahan perikanan seperti keramba jaring apung, keramba sungai maupun
jumlah lubuk larangan masih kurang. Sejak Tahun 2008 Dinas Perikanan
sudah mencoba membuat keramba – keramba apung percontohan dalam
memanfaatkan perairan umum tersebut.Sampai tahun 2015 Dinas Perikanan
mempunyai 190 unit keramba dan Keramba jaring apung dengan lokasi Cek
dam Sarasah tango, Waduk PLTA Koto Panjang Kec. Pangkalan, di genangan
air Songsang Nagari Taeh Bukik Kec. Payakumbuh dan di Sipingai Kec.
Guguak. Dibandingkan tahun 2013 tingkat pemanfaatan perairan umum
meningkat sekitar 7 Ha. Peningkatan ini dengan bertambahnya lokasi lubuk
larangan.Dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya ada peningkatan
pemanfaatan luas lahan perairan umum. Program dan Kegiatan yang
mendukung adalah Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau dan Air Tawar dengan Kegiatan Kajian kawasan budidaya laut, Air
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.21
Payau dan Air Tawar dengan alokasi anggaran Rp. 100.269.000,- ( APBD P)
dengan realisasi keuangan Rp. 99.967.400,- ( 99,67) dan realisasi fisik 100%
3. Jumlah kawasan pengolahan hasil perikanan
Indikator jumlah kawasan pengolahan hasil perikanan belum mencapai
target, kawasan sentra pengolahan baru berada di Kecamatan Pangkalan dan
kecamatan Harau . Untuk Kecamatan lain seperti Kecamatan Mungka,
Akabiluru, Payakumbuh, Suliki, Lareh sago halaban, luak sudah mulai
dikembangkan pengolahan hasil perikanan, tetapi baru beberapa unit tempat
pengolahan hasil perikanan di daerah tersebut. Pada tahun 2015 Dinas
Perikanan membangun 1 unit bangsal pengolahan yaitu di Kecamatan Harau.
Untuk daerah Pangkalan jenis ikan yang di olah adalah ikan patin sedangkan
untuk kecamatan Payakumbuh, Harau dan Akabiluru adalah ikan lele.
Keterbatasan bahan baku untuk diolah membuat proses pengolahan
( pengasapan ) ini tidak rutin dilaksanakan.Program dan Kegiatan yang
mendukung adalah Program Optimalisasi Pengelolaaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan dengan Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Hasil Perikanan. Alokasi Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp.
1.474.740.000,- ( APBD P) dengan realisasi keuangan Rp. 1.465.081.961,-
( 99,35) dan realisasi fisik 100 %
4. Jumlah produksi Budidaya
Tingkat capaian indikator kinerja Jumlah produksi Budidaya sudah
hampir mencapai target yaitu 99,7 %.Dalam Penetapan Target Produksi untuk
Kabupaten Lima Puluh Kota tersebanyak 176 % selama 5 Tahun ( 2015 s/d
2019) tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 523.1/3768-
DKP.1/X/2014.Untuk Mencapai target Produksi tersebut Dinas Perikanan
sudah melakukan beberapa Kegiatan yaitu Bantuan Benih dan pakan Ikan
untuk Pokdakan, Bantuan Calon Induk Ikan Unggulan untuk Pokdakan,
Pengembangan Keramba Jaring apung, rehap kolam Pokdakan,
pengembangan Keramba Jaring Apung. Dibandingkan dengan tahun 2014
ada peningkatan produksi sekitar 12,56 %.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.22
5. Jumlah produksi benih ikan yang dihasilkan BBI dan UPR
Sedangkan untuk indikator jumlah produksi benih ikan yang dihasilkan
sudah melebihi target produksi yaitu137,19 %. Meningkatnya produksi benih
disebabkan karena meningkatnya produksi benih yang dihasilkan oleh UPR.
Pada tahun 2015 Dinas Perikanan sudah memberikanan calon induk ikan nila,
lele, gurami dan mas untuk Unit Pembenihanan Rakyat. Dibandingkan tahun
2013 terjadi peningkatan produksi benih 54.386.412 ekor.
6. Jumlah produksi perikanan tangkap
Tingkat capaian indikator kinerja Jumlah produksi perikanan tangkap
jauh melampaui target. Hal ini disebabkan oleh jumlah Kegiatan
Penangkapan ikan di perairan umum sudah maksimal. Jumlah produksi
tersebut termasuk produksi lubuk larangan. Dibandingkan dengan tahun tahun
sebelumnya, Penangkapan ikan di Perairan umum (waduk, sungai, embung)
meningkat drastis.
7. Jumlah penyuluh perikanan
Tingkat capaian indikator kinerja Jumlah penyuluh perikanan baru
mencapai target yaitu 30,76%. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya
penerimaan pegawai dalam 4 tahun terakhir. Jumlah penyuluh perikanan
tersebut tidak bisa mencapai 13 Kecamatan yang ada. Dibandingkan tahun
2014 terjadi penambahan penyuluh perikanan Bantu sebanyak 2 orang.
Penyuluh Perikanan Bantu tersebut bertugas mendampingi program KKP
yang ada di Daerah.
8. Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh perikanan
Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh perikanan baru mencapai
95 %. Pada tahun 2015 Dinas Perikanan menambah fasilitas penyuluh
perikanan yaitu berupa alat alat bantu penyuluhan sepertialat lat laboratorium.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penambahan sarana
penyuluhan sehingga diharapkan penyuluh perikanan ini bisa bekerja lebih
maksimal lagi. Program dan Kegiatan yang mendukung adalah Program
Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan dengan Kegiatan Kajian
Sistem Penyuluhan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp. 138.134.000,-.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.23
Realiasi keuangan untuk kegiatan ini adalah Rp 136.991.600,- (99,17%) dan
realiasi fisik 100 %.
9. Persentase penerapan sistem perencanaan pembangunan perikanan
Tingkat capaian indikator kinerja Persentase penerapan sistem
perencanaan pembangunan perikanan daerah tahun 2015 hampir mencapai
target atau hanya 89,47%.
10. Tingkat pelaksanaan kebijakan, rencana dan program yang dijalankan Dinas
Perikanan
Tingkat indikator kinerja tingkat pelaksanaan kebijakan, rencana dan
program yang dijalankan Dinas Perikanan pada tahun 2015 hanya tercapai
89,47% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena dana
yang tersedia baik melalui APBD maupun DAK tidak bisa membiayai seluruh
program/kegiatan yang sudah ditetapkan di Renstra Dinas
Perikanan.Dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya APBD Dinas
Perikanan makan meningkat. Program dan Kegiatan yang mendukung adalah
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam
Pendayagunaan Sumberdaya laut dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan
Perda Perikanan dengan alokasi anggaran Rp 39.625.000,-. Realiasi
keuangan untuk kegiatan ini adalah Rp 36.594.000,- (92,35 %) dan realiasi
fisik 100 %.
11. Indikator kinerja jumlah kelembagaan masyarakat sektor perikanan yang
berdaya saing melebihi target 118,65 % dari target yang ditetapkan. Tingginya
tingkat capaian ini disebabkan oleh bertambahnya minat masyarakat untuk
berusaha dibidang perikanan.Dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi
penambahan kelompok sebanyak 44 Pokdakan. Dibandingkan Tahun-Tahun
sebelumnya terjadi peningkatan jumlah Pokdkan setiap Tahunnya. Pada
Tahun 2015 Pokdkan Ingin Maju Nagari Mungo kec. Luak memperoleh
penghargaan Adibakti Minabahari (Juara I Tingkat Nasional ketegori lomba
Unit Pembenihan Rakyat). Program dan kegiatan yang mendukung adalah
Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan Kegiatan
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan dengan alokasi
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.24
anggaran Rp. 99.900.000,- (APBD P) . Realisasi Keuangan untuk kegiatan ini
adalah Rp. 99.326.600,- (99,43%) dan realisasi fisik 100 %.
12. Indikator kinerja banyaknya kelembagaan lubuk larangan yang aktif yang
didukung oleh peraturan nagari belummencapai target yaitu 42%. Hal ini
disebabkan karena pada tahun 2015 Dinas Perikanan lebih terfokus terhadap
pembenahan peraturan nagari terhadap lubuk larangan yang ada.Dari 66
Pokmaswas yang sudah terdaftar di Dinas Perikanan baru 42 Pokmaswas
yang sudah mempunyai peraturan nagari dalam pengelolaan lubuk larangan
tersebut. Dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya ada penambahan
Pokmaswas yang sudah mempunyai peraturan Nagari. Program dan kegiatan
yang mendukung adalah Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,
Air Payau dan Air Tawar dengan Kegiatan Pengembangan Kawasan dan
Pelestarian Sumberdaya Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.
1.502.215.900,- (APBD P) . Realisasi Keuangan untuk kegiatan ini adalah Rp.
1.489.848.000,- (99,18%) dan realisasi fisik 100%.
13. Tingkat capaian indikator kinerja Jumlah angkatan kerja sektor perikanan
tahun 2015 baru mencapai target 85,46% Hal ini disebabkan Jenis usaha
mereka bercampur dengan bidang usaha pertanian dan peternakan.
Dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan angkatan kerja sector
perikanan, hal ini disebabkan bertambahnya jumlah Pokdakan yang terdaftar
di Dinas Perikanan. Program dan kegiatan yang mendukung adalah: Program
Pengembangan Budidaya Perikanan dengan Kegiatan Pendampingan pada
Kelompok Tani Pembudidaya Ikan dengan alokasi anggaran Rp. 99.900.000,-
(APBD P) . Realisasi Keuangan untuk kegiatan ini adalah Rp. 99.326.600,-
(99,43%) dan realisasi fisik 100%.
14. Indikator kinerja jumlah nagari yang memiliki komoditi unggulan pada tahun
2015 ditargetkan sebanyak 70 nagari. Sementara realisasinya tercapai 45
Nagari atau 64,28%. Hal ini disebabkan karena belum banyak nagari yang
belum menspesialisasikan budidaya perikanan secara khusus. Sebagian
besar pelaku usaha perikanan atau pembudidaya ikan membudidayakan ikan
secara polikultur atau tergantung permintaan pasar. Program kegiatan yang
mendukung adalah: Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.25
Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu dengan alokasi
anggaran Rp. 716.700.000,-. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah
Rp. 702.672.000,- (98,04%) dan realiasi fisik 100%.
15. Indikator kinerja Pengembangan kawasan minapolitan daerah sudah hampir
mencapai target yaitu 89,47%. Pada tahun 2013 sudah dilaksanakan
penyusunan Master Plan Minapolitan yaitu untuk Nagari Andaleh dan Mungo
dan pada Tahun 2014 sudah di susun RIPJM pengembangan kawasan
minapolitan. Diharapkan kawasan minapolitan Mungo dan Andaleh ini pada
Tahun 2015 sudah menjadi Kawasan Minapolitan percontohan yang akan
ditetapkan oleh Kementrerian Kelautan dan Perikanan.Program dan kegiatan
yang mendukung adalah: Program Pengembangan Budidaya Perikanan
dengan Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu dengan alokasi
anggaran Rp. 716.700.000,-. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah
Rp. 702.672.000,- (98,04%) dan realiasi fisik 100%.
16. Indikator kinerja Penghasilan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya
perikanan masih belum mencapai target yaitu 87,5 % dari target yang telah
ditetapkan pada tahun 2015. Rendahnya penghasilan masyarakat di sektor
perikanan karena berusaha dibidang perikanan disebabkan harga ikan
ditingkat produsen masih rendah dan tingginya biaya produksi seperti pakan
ikan. Selain dari itu kegiatan budidaya ikan merupakan usaha sampingan
yang dilakukan masyarakat.
17. Indikator kinerja rasio PAD perikanan terhadap pendapatan asli daerah adalah
41,66% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Rendahnya
realisasi pencapaian PAD sektor perikanan dari target disebabkan oleh
Penerimaan PAD baru bersumber dari penjualan hasil perikanan (benih ikan)
dari Balai Benih Ikan sedangkan pemasukan retribusi izin usaha perikanan
sesuai dengan peraturan yang ada belum ada. Pada tahun 2015, retribusi izin
usaha perikanan ditargetkan sebanyak Rp. 9.025.000, tapi sampai akhir tahun
2015 belum ada yang mengurus izin usaha perikanan. Sedangkan penjualan
hasil perikanan melebihi target yaitu dari target 81.075.000 realisasi
96.510.000,-
18. Indikator kinerja jumlah produksi olahan hasil perikanan adalah 154,43 %
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.26
19. Jumlah unit pengolahan ikan adalah 144,44% dari target yang telah ditetapkan
pada tahun 2015.
20. Indikator jumlah unit pemasaran ikan adalah pasar benih ikan di Nagari
Andaleh Kec. Luak, Kios mini pemasaran ikan dan pasar-pasar ikan
tradisional yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.Sejak Tahun 2010 Dinas
Perikanan sudah merehab pasar –pasar ikan tradisional seperti pasar ikan
Piladang, Pasar Ikan Mungka, Kubang, Muaro Paiti, Dangung - dangung dan
dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya seluruh pasar ikan di Kabupaten
Lima Puluh Kota secara bertahap. Dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi
penambahan jumlah pasar yaitu kios mini pemasaran hasil perikanan.
Program dan Kegiatan yang mendukung adalah Program Optimalisasi
Pengelolaaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan Kegiatan Kajian
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan Alokasi
Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp. 1.474.740.000,- (APBD P). Realisasi
keuangan Rp. 1.465.081.961,- (99,35) dan realisasi fisik 100%.
21. Indikator kinerja tingkat konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Lima Puluh
Kota pada tahun 2015 mendekati target yaitu 95,16%. Pencapaian yang
masih belum memenuhi target ini disebabkan masih kurang masyarakat
terhadap konsumsi ikan. Dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan
memasyarakatkan makan ikan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
juga melakukan upaya seperti kegiatan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)
dan lomba-lomba masak serba ikan. Dibandingkan tahun tahun sebelumnya
tingkat konsumsi ikan Program dan Kegiatan yang mendukung adalah
Program Optimalisasi Pengelolaaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
dengan Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil
Perikanan dengan Alokasi Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp.
1.474.740.000,- (APBD P). Realisasi keuangan Rp. 1.465.081.961,- (99,35%)
dan realisasi fisik 100%.
Anggaran dan Realiasasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada Tabel 2.6
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
237.678.000 347.660.500 525.435.000 686.823.800 845.638.525 236.204.648 346.733.624 496.973.290 657.898.772 816.706.977 99,38 99,73 94,58 95,79 96,58 528.647.165 510.903.462
Penyediaan Jasa Surat menyurat 975.000 975.000 1.950.000 2.775.000 2.850.000 975.000 975.000 1.950.000 2.775.000 2.848.500 100,00 100,00 100,00 100,00 99,95 1.905.000 1.904.700
Penyediaan Jasa Komunikasi
sumberdaya air dan listrik
15.600.000 17.457.000 25.700.000 32.700.000 27.800.000 14.196.748 17.158.624 23.537.790 29.770.072 25.205.834 91,00 98,29 91,59 91,04 90,67 23.851.400 21.973.814
Penyediaan Jasa Adminstrasi
keuangan
81.300.000 104.768.000 161.850.000 226.020.000 323.270.200 81.300.000 104.580.000 158.312.000 223.763.000 308.515.000 100,00 99,82 97,81 99,00 95,44 179.441.640 175.294.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.955.000 21.960.500 29.898.000 40.993.500 43.806.000 16.955.000 21.960.500 29.898.000 40.993.500 43.806.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 30.722.600 30.722.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
11.818.000 16.350.000 17.620.000 24.445.800 22.912.500 11.818.000 16.350.000 17.620.000 24.345.800 22.912.500 100,00 100,00 100,00 99,59 100,00 18.629.260 18.609.260
Penyediaaan Komponen instalasi
listrik dan Penerangan Bangunan
Kantor
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.330.000 1.775.000 1.000.000 905.000 990.000 1.330.000 1.775.000 100,00 90,50 99,00 100,00 100,00 1.221.000 1.200.000
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
11.400.000 15.850.000 39.037.000 100.567.500 140.950.000 11.400.000 15.850.000 39.035.000 100.367.500 140.490.000 100,00 100,00 99,99 99,80 99,67 61.560.900 61.428.500
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0 1.235.000 0 0 0 0 1.235.000 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 247.000 247.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan
peraturan Perundang undangan
0 4.640.000 7.100.000 3.432.000 4.200.000 0 4.360.000 7.045.000 3.402.000 3.744.000 0,00 93,97 99,23 99,13 89,14 3.874.400 3.710.200
Penyediaan makan minum 7.565.000 12.375.000 19.250.000 27.500.000 30.250.000 7.565.000 12.375.000 16.362.500 24.997.500 29.122.500 100,00 100,00 85,00 90,90 96,27 19.388.000 18.084.500
Rapat Rapat Koordinasi keluar
daerah
91.065.000 151.050.000 222.030.000 227.060.000 247.824.825 90.994.900 150.984.500 202.223.000 206.154.400 238.287.643 99,92 99,96 91,08 90,79 96,15 187.805.965 177.728.889
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
62.396.000 118.105.000 171.499.000 304.697.000 472.615.500 61.135.200 117.336.800 167.545.150 299.628.950 460.749.650 97,98 99,35 97,69 98,34 97,49 225.862.500 221.279.150
Pengadaan kendaraan dinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 0 0
Pengadaan Mobiler 0 10.215.000 10.500.000 16.650.000 22.270.000 0 10.215.000 10.123.000 16.650.000 22.270.000 0,00 100,00 96,41 100,00 100,00 11.927.000 11.851.600
Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
57.065.000 53.287.500 104.340.000 221.645.000 274.130.000 55.805.000 52.905.200 100.769.350 216.576.950 262.537.950 97,79 99,28 96,58 97,71 95,77 142.093.500 137.718.890
Pemeliharaan rutin / berkala
Gedung kantor
5.331.000 5.002.500 8.076.000 11.513.000 19.340.500 5.330.200 4.674.600 8.069.800 11.513.000 19.066.700 99,98 93,45 99,92 100,00 98,58 9.852.600 9.730.860
Rehabilitasi sedang/ berat gedung
kantor
0 49.600.000 48.583.000 54.889.000 156.875.000 0 49.542.000 48.583.000 54.889.000 156.875.000 0,00 99,88 100,00 100,00 100,00 61.989.400 61.977.800
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
0 24.550.000 25.075.000 38.900.000 0 0 24.432.000 25.075.000 38.900.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.705.000 17.681.400
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
0 14.550.000 0 19.450.000 0 0 14.432.000 0 19.450.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000 6.776.400
Pengadaan Pakaian Khusus hari
hari tertentu
0 10.000.000 25.075.000 19.450.000 0 0 10.000.000 25.075.000 19.450.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.905.000 10.905.000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
10.000.000 10.000.000 8.000.000 9.500.000 5.000.000 8.680.000 8.350.000 2.450.000 1.290.000 1.300.000 86,80 83,50 30,63 13,58 26,00 8.500.000 4.414.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 10.000.000 8.000.000 9.500.000 5.000.000 8.680.000 8.350.000 2.450.000 1.290.000 1.300.000 86,80 83,50 30,63 13,58 26,00 8.500.000 4.414.000
Program Pengembangan Sistem
Peloparan Capaian Kinerja
13.950.000 32.250.000 58.885.600 80.929.000 96.520.000 13.909.000 32.244.000 55.310.600 75.978.000 86.964.000 99,71 99,98 93,93 93,88 90,10 56.506.920 52.881.120
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja
SKPD
13.950.000 32.250.000 41.855.600 56.055.000 63.650.000 13.909.000 32.244.000 38.325.600 51.677.000 55.890.000 99,71 99,98 91,57 92,19 87,81 41.552.120 38.409.120
Penyusunan Laporan Keuangan
akhir tahun
0 0 17.030.000 24.874.000 32.870.000 0 0 16.985.000 24.301.000 31.074.000 0,00 0,00 99,74 97,70 94,54 14.954.800 14.472.000
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
Program peningkatan kesadaran
dan penegakan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya
laut
0 120.815.000 48.217.000 295.899.000 96.405.000 0 86.566.000 39.517.000 287.751.500 87.729.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.267.200 100.312.700
Pengawasan terhadap penggunaan
formalin dan bahan pengawet
lainnya
0 9.730.000 32.707.000 26.309.000 41.435.000 0 9.085.000 25.292.000 25.569.000 38.405.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.036.200 19.670.200
Pendataan statistic perikanan
tangkap/ budidaya, monitoring /
pembinaan
0 66.685.000 15.510.000 185.440.000 15.335.000 0 62.567.000 14.225.000 181.297.000 12.730.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.594.000 54.163.800
Penyusunan rancangan perda
perikanan
0 44.400.000 0 84.150.000 39.635.000 0 14.914.000 0 80.885.500 36.594.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.637.000 26.478.700
Program pengembangan
budidaya perikanan
3.186.750.000 4.099.393.000 4.040.647.000 5.537.049.700 4.092.961.200 3.170.385.430 4.002.812.490 3.897.433.930 5.424.931.750 3.855.792.325 99,49 97,64 96,46 97,98 94,21 4.191.360.180 4.070.271.185
Pengembangan Bibit Ikan Unggul 459.600.000 481.500.000 589.905.000 1.380.250.000 830.650.000 458.795.900 477.500.900 587.049.530 1.360.956.100 826.842.000 99,83 99,17 99,52 98,60 99,54 748.381.000 742.228.886
Pendampingan pada kelompok tani
pembudidaya ikan
1.352.150.000 1.610.368.000 968.860.000 124.590.450 99.900.000 1.347.743.000 1.540.944.900 901.184.200 119.253.100 99.326.600 99,67 95,69 93,01 95,72 99,43 831.173.690 801.690.360
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan
900.000.000 1.292.525.000 0 0 0 890.881.930 1.270.087.000 0 0 0 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 438.505.000 432.193.786
Pengadaan calon induk ikan
unggulan
205.000.000 670.000.000 453.860.000 484.785.000 195.633.800 204.636.000 669.559.690 452.836.000 479.907.000 195.370.300 99,82 99,93 99,77 98,99 99,87 401.855.760 400.461.798
Revitalisasi Perikanan Budidaya di
Kawasan budidaya air tawar
270.000.000 0 557.900.000 835.045.200 337.455.000 268.328.600 0 538.609.800 822.990.600 336.462.050 99,38 0,00 96,54 98,56 99,71 400.080.040 393.278.210
Pembangunan perikanan terpadu 0 0 792.742.000 328.750.000 716.700.000 0 0 745.760.400 324.599.000 702.672.000 0,00 0,00 94,07 98,74 98,04 367.638.400 354.606.280
Pengembangan kawasan
pendederan ikan unggulan
0 0 586.303.000 2.290.350.000 1.831.964.000 0 0 581.125.000 2.235.265.450 1.614.762.375 0,00 0,00 99,12 97,59 88,14 941.723.400 886.230.565
Pengendalian dan Pencegahan
penebaran penyakit ikan
0 45.000.000 91.077.000 93.279.050 80.658.400 0 44.720.000 90.869.000 81.960.500 80.357.000 0,00 99,38 99,77 87,87 99,63 62.002.890 59.581.300
Pelatihan Instruktur Petani/Nelayan
di Balai Pelatihan
0 44.666.000 0 0 0 0 41.228.500 0 0 0
Program pengembangan sistem
Penyuluhan perikanan
0 0 283.137.000 171.511.400 138.134.000 0 0 268.669.600 155.520.800 136.991.600 0,00 0,00 94,89 90,68 99,17 118.556.480 112.236.400
Kajian sistem penyuluh perikanan 0 0 283.137.000 171.511.400 138.134.000 0 0 268.669.600 155.520.800 136.991.600 0,00 0,00 94,89 90,68 99,17 118.556.480 112.236.400
Program optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
728.269.000 677.784.500 1.209.803.400 1.502.672.779 1.474.740.000 649.073.702 668.988.500 1.188.072.350 1.458.946.800 1.465.081.961 89,13 98,70 98,20 97,09 99,35 1.118.653.936 1.086.032.663
Kajian Optimalisasi pengelolaan
dan Pemasaran produksi perikanan
728.269.000 677.784.500 1.209.803.400 1.502.672.779 1.474.740.000 649.073.702 668.988.500 1.188.072.350 1.458.946.800 1.465.081.961 89,13 98,70 98,20 97,09 99,35 1.118.653.936 1.086.032.663
Program pengembangan
kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar
893.990.000 1.199.600.000 1.573.859.000 2.183.733.800 1.602.484.900 886.421.700 1.167.560.635 1.553.444.670 2.109.685.900 1.589.815.400 99,15 97,33 98,70 96,61 99,21 1.490.733.540 1.461.385.661
Kajian Kawasan Budidaya laut, air
payau dan air tawar
855.990.000 57.245.000 100.453.000 147.625.000 100.269.000 848.521.700 56.845.000 100.448.000 146.850.000 99.967.400 99,13 99,30 100,00 99,48 99,70 252.316.400 250.526.420
Pengembangan kawasan
pelestarian sumberdaya perikanan
38.000.000 1.142.355.000 1.473.406.000 2.036.108.800 1.502.215.900 37.900.000 1.110.715.635 1.452.996.670 1.962.835.900 1.489.848.000 99,74 97,23 98,61 96,40 99,18 1.238.417.140 1.210.859.241
TOTAL 5.133.033.000 6.630.158.000 7.944.558.000 10.811.716.479 8.824.499.125 5.025.809.680 6.455.024.049 7.694.491.590 10.510.532.472 8.501.130.913 97,91 97,36 96,85 97,21 96,34 7.868.792.921 7.637.397.741
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.29
Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD
utama/pendukung pelaksanaan urusan Pilihan. Rincian Program dan
Kegiatan, sumber dan alokasi dana, serta realisasinya pada Tahun 2015
terhadap penyelenggaraan urusan pilihan dapat diuraikan sebagai beritkut:
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang didanai melalui Dana
APBD dengan alokasi dana Rp. 2.850.000, Realisasi Keuangan Rp
2.848.500,- (99,95 %) dan realisasi fisik 100 %, keluaran dari kegiatan
ini adalah terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat.
1.2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang
didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana Rp. 27.800.000,-
Realisasi Keuangan Rp 25.205.834,- (90,67 %) dan realisasi fisik
100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyediaan
Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
1.3 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan yang didanai melalui
dana APBD dengan alokasi dana Rp. 323.270.200, Realisasi Keuangan
Rp 308.515.000,- (95,44%) dan realisasi fisik 100 %, keluaran dari
kegiatan ini adalah Terbayarnya honor pengelola kegiatan pada
Sekretariat dan Jasa Pegawai Harian Lepas.
1.4 Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor yang didanai melalui dana APBD
dengan alokasi dana Rp. 43.806.000, Realisasi Keuangan Rp
43.806.000,- (100 %) dan realisasi fisik 100 % , keluaran dari kegiatan
ini adalah terlaksananya Administrasi Perkantoran.
1.5 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang didanai
melalui dana APBD dengan alokasi dana Rp. 22.912.500, Realisasi
Keuangan Rp 22.912.500,- (100 %) dan realisasi fisik 100 %, keluaran
dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan administrasi
perkantoran.
1.6 Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik dan penerangan
bangunan kantor yang didanai melalui dana APBD dengan alokasi
dana Rp. 1.775.000, Realisasi Keuangan Rp 1.775.000,- (100 %) dan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.30
realisasi fisik 100 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya
alat alat listrik dan penerangan kantor.
1.5 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang didanai
melalui dana APBD dengan alokasi dana Rp. 140.950.000,- Realisasi
Keuangan Rp 140.490.000,- (99,67%) dan realisasi fisik (100%),
keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor.
1.8 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan melalui dana APBD dengan alokasi dana Rp.4.200.000,-
Realisasi Keuangan Rp 3.744.000,- (89,14%) dan realisasi fisik
100%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan
Pengetahuan Umum yang Memadai.
1.6 Kegiatan Penyediaan makan minum yang didanai melalui dana APBD
dengan alokasi dana Rp. 30.250.000,- Realisasi Keuangan Rp
29.122.500,- (96,27%) dan realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan
ini adalah tersedianya makanan minuman untuk rapat dan tamu.
1.10 Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah melalui
dana APBD dengan alokasi dana Rp. 247.824.825,- Realisasi
Keuangan Rp. 238.287.643,- (96,15%) dan realisasi fisik 100%,
keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam
rangka koordinasi dan konsultasi.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Kegiatan Pengadaan Mobiler yang didanai melalui dana APBD dengan
alokasi dana Rp. 22.270.000,- Realisasi Keuangan Rp.22.270.000,-
(100%) dan realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah
tersedianya mobiler.
2.2 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional
yang didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana Rp.
274.130.000,- Realisasi Keuangan Rp. 262.537.950,- (95,77%) dan
realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya
service, suku cadang dan Biaya Penggantian STNK dan KIR.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.31
2.3 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang
didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana Rp. 19.340.500,
Realisasi Keuangan Rp. 19.066.700,- (98,58%) dan realisasi fisik
100%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kerja.
2.4 Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor yang didanai melalui
dana APBD dengan alokasi dana Rp. 54.889.000,- Realisasi Keuangan
Rp 54.889.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan
ini adalah terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang didanai melalui dana
APBD dengan alokasi dana Rp. 5.000.000 Realisasi Keuangan Rp
1.300.000,- (26%) dan realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini
adalah Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Aparatur.
IV.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi
kinerja SKPD yang didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana
Rp. 63.650.000,- Realisasi Keuangan Rp. 55.890.000,- (87,81%) dan
realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersesusunnya
Lakip, Laporan Tahunan, RKA, DPA, Renja, Laporan Bulanan dan
terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan.
4.2 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun yang didanai melalui
dana APBD dengan alokasi dana Rp. 32.870.000,- Realisasi Keuangan
Rp. 31.074.000,- (94,54%) dan realisasi fisik 100%, keluaran dari
kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan akhir tahun, laporan
bulanan dan laporan triwulan.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.32
V. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut
5.1 Kegiatan Pengawasan terhadap penggunaan formalin dan bahan
pengawaet lainnya yang didanai melalui dana APBD dengan alokasi
dana Rp. 41.435.000,- Realisasi Keuangan Rp. 38.405.000,- (92,69%)
dan realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah
Terlaksananya pemeriksaan sampel ikan konsumsi dan pemeriksaan
sampel pakan ikan.
5.2 Kegiatan Pendataan statistik perikanan tangkap/budidaya/monitoring
dan pembinaan yang didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana
Rp. 15.335.000,- Realisasi Keuangan Rp.12.730.000,- (83,01%) dan
realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya
penyusunan data statistik perikanan.
5.3 Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Perikanan yang didanai
melalui dana APBD dengan alokasi dana Rp. 39.625.000,- Realisasi
Keuangan Rp 36.594.00,- (92,35%) dan realisasi fisik 100% , keluaran
dari kegiatan ini adalah tersusunnya Ranperda Perikanan.
VI. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut
6.1 Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul yang didanai melalui dana
APBD dengan alokasi dana Rp. 830.650.000,- Realisasi Keuangan
Rp 826.842.000,- (99.54%) dan realisasi fisik 100% , keluaran dari
kegiatan ini Tersedianya pakan dan benih ikan untuk Pokdakan dan
BBI.
6.2 Kegiatan Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan yang
didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana Rp. 99.900.000,-
Realisasi Keuangan Rp.99.326.600,- (99,43%) dan realisasi fisik
100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya lomba
pokdakkan tingkat Kabupaten, Terfasilitasi dan Terlaksananya Lomba
Pokdakan Tingkat Nasional, Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.33
Kelembagaan Perikanan, Termonitor, Terbina dan Terkelolanya
Kegiatan Pendampingan
6.3 Kegiatan Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan yang didanai melalui
dana APBD dengan alokasi dana Rp. 195.633.800,- Realisasi
Keuangan Rp. 195.370.300,- (99,87%) dan realisasi fisik 100%,
keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya calon induk ikan dan
pakan untuk Pokdakan
6.4 Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air
Tawar yang didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana Rp.
337.455.000,- Realisasi Keuangan Rp. 336.462.050,- (99,71%) dan
realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Terberdayanya
Kembali Keramba Jaring Apung dan Keramba Sungai, Terlaksanya
Temu Usaha Kemitraan dan Bimtek Pengembangan Usaha Perikanan
6.5 Kegiatan Pembangunan perikanan Budidaya Terpadu yang didanai
melalui dana APBD dan DAK dengan alokasi dana Rp. 716.700.000,-
Realisasi Keuangan Rp. 702.672.000,- (98,04%) dan realisasi fisik
100%, keluaran dari kegiatan ini Terehab dan Terbangunnya Kolam
Pokdakan di Kawasan Minapolitan dan Kawasan Penyangga Untuk
Pengembangan, Terlaksananya Identifikasi Kualitas Induk Ikan Gurami
di UPR Kab. Lima Puluh Kota, Terlaksanya Bimtek Tentang Aplikasi
Teknologi Pakan Ikan Hasil Penelitian dari Lembaga Penelitian
dan/atau Masyarakat, Termonitor, Terbina dan Terevaluasinya
Kegiatan Pembangunan Perikanan Perikanan Budidaya
6.6 Kegiatan Pengembangan kawasan Pendederan Ikan Unggulan yang
didanai melalui dana APBD dan DAK dengan alokasi dana Rp
1.831.964.000,- Realisasi Keuangan Rp. 1.614.762.375,- (88,14%) dan
realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini Tersedianya Bantuan
Rehab Kolam untuk Pokdakan, Terlaksanya Kegiatan Sosialisasi untuk
Pokdakan, Tersedianya Tempat Packing, Pos Jaga, dan Gudang Pelet
untuk BBI Sentral, Tersedianya Jalan untuk BBI Sentral, Tersedianya
Kolam, Saluran Air Masuk dan Keluar di BBI Sentral
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.34
6.7 Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Penebaran Penyakit yang
didanai melalui dana APBD dan DAK dengan alokasi dana Rp.
80.658.400,- Realisasi Keuangan Rp. 80.357.800,- (99,63%) dan
realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Alat
dan Bahan Laboratorium dan Obat-Obatan Ikan, Terlaksananya
Kegiatan Monitoring dan Surveillance, Bimtek Pengendalian dan
Pengobatan Penyakit Ikan
VII. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
7.1 Kegiatan Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan yang didanai melalui
dana APBD dan DAK dengan alokasi dana Rp. 138.134.000,- Realisasi
Keuangan Rp. 136.991.600,- (99,17%) dan realisasi fisik 100 %,
keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pelatihan bagi petugas
dan penyuluh perikanan, Meningkatnya Wawasan dan SDM Petugas
dan penyuluh Perikanan, Tersedianya Sarana/ alat Bantu Penyuluhan
(Peralatan Audiovisual), Tersedinya Bahan Praktek Pelatihan Bagi
Petugas dan Penyuluh Perikanan, Terlaksananya Pemberdayaan
Pelaku Utama Perikanan, Tersedianya Kelengkapan Kerja Lapangan
Bagi Petugas dan Penyuluh Perikanan
VIII. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
8.1 Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan yang didanai melalui dana APBD dan DAK dengan alokasi
dana Rp. 1.474.740.000,- Realisasi Keuangan Rp. 1.465.081.961,-
(99,35%) dan realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah
Tersedianya kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,
Teridentifikasinya rumah tangga pengolah ikan UPI, Berkembangnya
sentra pengolahan ikan, Tersedianya peralatan Pengolahan Ikan,
Tersedianya Peralatan Pemasaran, Terikutinya expo produk daerah
pada setiap event secara efektif, Terlaksananya lomba gemar ikan
Tingkat Kabupaten, Terikutinya lomba gemar ikan Tingkat Propinsi,
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.35
Tersedianya informasi tentang Promosi Forikan, Terbangun dan
berfungsinya Bangsal Pengolahan Ikan, Terehabnya pasar ikan
tradisional menjadi pasar yang Bersih dan Nyaman, Terehabnya Los
Pasar Ikan, Tersedianya kios mini tempat pemasaran Ikan Konsumsi
dan Konsumsi, Tersusunya Buku statistik pengolahan hasil perikanan,
Terlaksananya Bimtek Penumbuhan dan Pembinaan asosiasi Poklasar,
Terlaksananya sosialisasi Pembentukan Asosiasi Pelaku Usaha Non
Konsumsi, Terbinanya Poklasar, Terlaksananya Sosialisasi /Penguatan
Kelembagaan Forikan, Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Makan Ikan
Anak PAUD/TK dan SD, Terlaksananya Lomba Unit Penanganan,
Terlaksananya Pameran dan Arena Promosi Oleh Pokdakan/Poklasar.
IX.Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air
Tawar
9.1 Kegiatan Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
yang didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana Rp.
100.269.000,- Realisasi Keuangan Rp 99.967.400,- (99,70%) dan
realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya
Data Keanekaragaman Jenis-Jenis Ikan Konsumsi dan Ikan Hias,Jenis
Alat Tangkap dan Spesifikasi di Perairan Umum Daratan
9.2 Kegiatan Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya
Perikanan yang didanai melalui dana APBD dan DAK dengan alokasi
dana Rp. 1.502.215.900,- Realisasi Keuangan Rp 1,489.848.000,-
(99,18%) dan realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah
terlaksananya Pembinaan Pokmaswas dan Lomba Pokmaswas,
Bimbingan Teknis Kelembagaan Pokmaswas Lubuk Larangan,
Pelatihan Pembenihan Ikan Langka, Pengadaan Benih Ikan
Langka,Pengadaan Benih Ikan Untuk di Tebar di Perairan Umum,
Pembangunan Sarana Pengembangbiakan Biota Langka,
Pembangunan Pos Jaga di Lubuk Larangan, dan Pembangunan Pintu
Gerbang Kawasan Konservasi
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan
Hasil analisis terhadap Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016-2021. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kabupaten Lima
Puluh Kota dalam Sektor Perikanan Tahun 2016-2021 adalah :
A. Tantangan
1. Peningkatan Sumber daya manusia sebagai pengendali dalam menjamin
ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan;
2. Dengan telah dibelakukannnya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) dimana
bebasnya produk–produk asing masuk ke pasar Indonesia;
3. Meningkatnya standarisasi permintaan pasar tentang kualitas, kuantitas
dan kontinuitas produk ;
4. Meningkatnya sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil
perikanan;
5. Kompetisi daerah tetangga baik di perikanan budidaya maupun tangkap;
6. Skala usaha dan kemampuan kelembagaan usaha perikanan yang masih
kecil dan perlu terus ditingkatkan melalui akses permodalan, jaringan
teknologi dan pasar;
7. Tingginya ketergantungan dan harga pakan pabrikan.
B. Peluang
1. Potensi Perikanan yang cukup luas yang belum termanfaatkan secara
optimal;
2. Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan;
3. Perluasan kesempatan kerja di sektor perikanan sebagai multiple efek
pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Meningkatnya luas lahan budidaya perikanan;
5. Meningkatnya kuantitas dan harga permintaan komoditi perikanan;
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.37
6. Tumbuh dan berkembangnya kearifan lokal yang mendukung pengawasan
dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan;
7. Pemanfaatan mesin pelet secara optimal sehingga dapat menekan biaya
produksi.
2.4.1 Analisis terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan
perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung capaian
pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan
strategis tersebut dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat
peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan,
sehingga memiliki kapasitas sumber daya manusia.
Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong
peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar
negara maupun antar area di dalam wilayah NKRI. Semakin meningkatnya
kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya
resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta
masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan
kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan
sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang
terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang
bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan
yang aman untuk dikonsumsi.
Permasalahan yang dihadapi terkait dengan rendahnya produktivitas
dan daya saing usaha kelautan dan perikanan disebabkan oleh belum
optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, masih terbatasnya
sarana dan prasarana secara memadai, dan lemahnya kualitas SDM dan
kelembagaan . Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha
kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan
dan penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan
informasi belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.38
Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang
dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha
dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para
nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih
mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan atau kredit akibat
terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk
pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan
pakan pabrikan yang sangat tergantung pada bahan baku impor terutama
tepung ikan. Data produksi pakan pellet mandiri saat ini tercatat 35.000 ton
dari 1,3 juta ton (2,7 %) dari keseluruhan pakan ikan yang digunakan untuk
produksi 2,6 juta ton ikan air tawar. Diprediksi pada tahun 2019, dengan
target produksi ikan air tawar 6,5 juta ton, dapat dihasilkan 592.000 ton
pakan pellet mandiri dari 5,92 juta ton (10 %) dari keseluruhan kebutuhan
pakan.
Tumbuh dan kembangnya kesadaran masyarakat untuk
memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari dan
bertanggung jawab di seluruh Indonesia menjadi potensi pendukung
pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Bentuk dukungan
tersebut salah satunya melalui kearifan lokal di masing-masing daerah.
2.4.2 Analisis terhadap Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat.
Beberapa rumusan yang diarahkan sebagai antisipasi perubahan dan
kecendrungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi
Dinas kelautan dan Perikanan antara lain :
a. Desain sistem pengawasan berbasis Informasi dan Tekhnologi yang
ditujukan untuk mensinergikan mekanisme pengawasan dengan aktifitas
penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tradisional di wilayah Pantai
Barat, dengan pemberian fasilitas alat komunikasi bagi setiap kapal
nelayan yang terhubung secara integral dengan pusat-pusat
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.39
pengawasan yang ada di semua titik yang memungkinkan di wilayah
pesisir dan Kab. Kepulauan Mentawai.
b. Desain fasilitasi pembiayaan dan manajemen dengan pihak eksternal
yang ditujukan antara lain untuk; menyusunan mekanisme kerjasama
pembiayaan dan restrukturisasi manajemen dengan berbagai lembaga
keuangan dan pelaku usaha skala besar dengan pola bapak-anak-asuh
dalam pengembagan usaha kelautan dan perikanan.
c. Peningkatan jaringan “kampung-rantau” untuk sistim pemasaran KP
dengan desain sentra produksi yang terkoneksi dengan sentra
pemasaran dalam satu grup usaha yang dimiliki bersama antara
pengusaha lokal yang berada di rantau dengan mitra perantau yang ada
diberbagai daerah di dalam dan laur negeri.
d. Pengerahan tenaga penyuluh perikanan / pendamping pelaku usaha
secara intensif dan terarah di sentra dan kawasan produksi perikanan
untuk pemadu serasian sasaran program serta menumbuhkembangkan
nilai-nilai keunggulan lokal yang berorientasi pasar
2.4.3 Analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kawasan Peruntukan perikanan terdiri atas :
1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap, yang terdapat di seluruh
kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya, dikembangkan pada kolam
air tenang, kolam air deras, dan keramba jaring apung. Pengembangan
pada kolam air tenang dan kolam air deras diutamakan pada kawasan
kecamatan Harau, Lareh Sago Halaban, Luak, Guguak dan Mungka.
Sedangkan pengembangan pada jaring terapung diutamakan pada
kawasan kecamatan Harau, Payakumbuh dan Pangkalan Koto Baru.
3) Kawasan Minapolitan, terdapat di Mungo dan Andaleh.
Dalam Kawasan budidaya perikanan diperkenankan adanya bangunan
prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan
perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.40
Dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi
potensi lestari dan dalam kawasan perikanan juga dibebani fungsi
wisata, pengembagan perikanan tidak boleh merusak atau mematikan
fungsi pariwisata, dan tidak boleh mengakibatkan pencemaran
lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
Kewajiban pemerintah sehubungan dengan peran serta
masyarakat dalam penataan ruang terdiri dari :
a. Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan , bimbingan,
dorongan, pengayoman, pelayanan dan bantuan tekhnik, bantuan
hukum, pendidikan dan pelatihan;
b. Menyebarluaskan informasi mengenai proses penataan ruang
kepada masyarakat secara terbuka;
c. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada
masyarakat;
d. Menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat;
e. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas
kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
f. Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses
perencanaan tata ruang, menikmati pemanfaatan ruang yang
berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat bencana tata ruang
yang ditetapkan serta dalam mentaati rencana tata ruang;
g. Memperhatikan dan menindak lanjuti saran, usul, atau keberatan
dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penataan ruang.
2.4.4 Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Keberadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan
untuk memberikan muatan substantif aspek lingkungan hidup yang
berkelanjutan berupa sinergitas rencana dan program bagi dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD) dan Rencana Strategis (Renstra
OPD) Dinas Perikanan yang kemudian akan menjadi landasan atau
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.41
platform bagi Recana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Hasil identifikasi yang terkait dengan urusan Perikanan yang dapat
dirumuskan sebagai isu-isu pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup
antara lain :
1. Perubahan fungsi lahan yang semula adalah hutan beralih fungsi
menjadi area pemukiman, perkantoran dan perumahan sehingga
mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak pada
perubahan iklim yang tidak dapat dicegah dan diprediksi perubahannya.
Akibatnya jumlah hari dan curah hujan menjadi tidak teratur dan
cenderung terjadi sepanjang tahun. Akumulasi dampak perubahan
lingkungan dan iklim adalah sering terjadi bencana alam : banjir, tanah
longsor dan kekeringan sehingga sangat mempengaruhi terhadap
kegiatan perikanan yang membutuhkan keseimbangan tata air baik
kualitas maupun kuantitas.
2. Pemanfaatan potensi daerah (sumberdaya alam) yang belum maksimal
sehingga belum optimalnya peningkatan produksi pangan (ikan), belum
berkembangnya pengolahan hasil perikanan, lemahnya distribusi dan
pemasaran pengolahan hasil perikanan, belum optimalnya
pengembangan produk unggulan daerah dan masih lemahnya
keterkaitan dan integrasi antar sektor sehingga melemahnya kondisi
perekonomian daerah secara umum.
3. Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan
perikanan dengan meminimalkan dampak pengurangan luas tutupan
hutan, peningkatan kebutuhan air, penurunan kualitas air dan
kebencanaan akibat ekstensifikasi dan intensifikasi perikanan.
4. Peningkatan kebutuhan air dan pencemaran akibat aktifitas intensifikasi
dan ekstensifikasi kegiatan perikanan terutama bagi beberapa sentra
perikanan budidaya yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah
besar bersamaan dengan penggunaan langsung oleh masyarakat dan
aktifitas ekonomi lainnya sangat berpotensi untuk mempengaruhi
tingkat pencemaran dan ekosistem sekitarnya.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
II.42
5. Pengembangan perikanan tangkap yang tidak dibarengi dengan upaya
pelestarian lingkungan perairan akan menurunkan populasi dan jenis
ikan.
6. Pengembangan perikanan budidaya yang tidak terkendali akan
memberikan pengaruh pendangkalan dan ancaman terhadap beberapa
spesies ikan tertentu.
7. Revitalisasi sektor perikanan untuk mendukung ketahanan pangan
akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan apabila dilakukan
eksploitasi yang berlebihan dan kurang terkendali.
8. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida untuk meningkatkan produksi
akan berpengaruh terhadap pencemaran tanah dan lingkungan ekologi
seperti menurunkan kualitas air dan tanah dan terganggunya ekosistem
perairan.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.1
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan OPD
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan menghadapi
permasalah - permasalahan yang sering terjadi. Adapun permasalahan-
permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya diantaranya pada Tabel 3.1
Tabel 3.1 : Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
No Masalah Pokok
Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
1 Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Daerah
1. Rendahnya jumlah produksi perikanan yang unggul
1. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan karakteristik daerah
2. Kurangnya modal usaha masyarakat perikanan
3. Biaya produksi usaha perikanan yang relatif tinggi
4. Masih rendahnya investasi, kerjasama dan kemitraan sektor perikanan
5. Kurangnya kesadaran tentang kesehatan ikan dan lingkungan sehingga rentannya berkembang hama dan penyakit
6. Penerapan CBIB dan CPIB yang belum optimal sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit
2. Rendahnya tingkat produktivitas perikanan
1. Kurang berkembangnya minapolitan berbasis kawasan yang dapat merangsang peningkatan produktivitas, daya saing dan nilai tambah bagi masyarakat perikanan
2. Minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah budidaya
3. Adanya alih fungsi lahan dari lahan perikanan menjadi lahan pertanian karena terbatasnya sumber daya air
4. Rendahnya pengembangan luas lahan budidaya (Ekstensifikasi)
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.2
No Masalah Pokok
Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Daerah
3. Rendahnya tingkat konsumsi makan ikan
1. Masih rendahnya tingkat capaian konsumsi ikan masyarakat
2. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan
3. Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses dengan cara yang sederhana
4. Masih rendahnya diversifikasi jenis olahan hasil perikanan
4. Kelompok yang sudah terdaftar di Dinas Perikanan masih banyak yang belum aktif
1. Masih kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara budidaya ikan yang baik
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan mengelola sumber daya perikanan dan pengelolaan sumber daya perikanan
5. Rendahnya cakupan bina kelompok
1. Sebagian kelas kelompok perikanan merupakan kelas kelompok pemula
2. Sebagian kelompok yang sudah terdaftar di Dinas Perikanan masih ada yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, hal itu dikarenakan kelompok yang terdaftar masih belum aktif
3.1.1 Faktor Penghambat
1. Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul
sesuai standar SNI
2. Penerapan CBIB dan CPIB yang belum optimal sehingga masih ditemui
kasus serangan hama penyakit ikan
3. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan
pentingnya manfaat konsumsi ikan
4. Masih kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan
pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar
5. Minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
wilayah budidaya
6. Sebagian kelas kelompok perikanan merupakan kelas kelompok pemula
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.3
7. Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses dengan cara
yang sederhana
8. Masih rendahnya diversifikasi jenis olahan hasil perikanan
9. Adanya alih fungsi lahan dari lahan perikanan menjadi lahan pertanian
karena terbatasnya sumber daya air
10. Rendahnya pengembangan luas lahan budidaya (Ekstensifikasi)
11. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan
karakteristik daerah
12. Kurangnya modal usaha masyarakat perikanan
13. Biaya produksi usaha perikanan yang relatif tinggi
14. Masih rendahnya investasi, kerjasama dan kemitraan sektor perikanan
3.1.2 Faktor Pendorong
1. Pemberian bantuan benih dan calon induk ikan unggul sesuai standar SNI
2. Sosialisasi dan sertifikasi CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan
3. Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)
4. Lomba Menu Kreasi berbahan dasar ikan
5. Pembentukan Forum FORIKAN
6. Fasilitasi terhadap pengolahan ikan untuk memperoleh perizinan P-IRT
7. Pendampingan pada kelas kelompok pemula
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi kelompok
9. Sosialisasi deteksi dan penanganan hama penyakit ikan
10. Bantuan excavator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
perluasan lahan perikanan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.4
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap
sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa mendatang. Untuk dapat mewujudkan
kondisi imajiner tersebut, maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan
sintesa kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi
yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dinas
daerah dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan
membuat kehidupan internal dinas daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi
berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam
konstelasi pembangunan daerah yang lebih luas.
Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan
implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah
disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta
atas bawah (Top-Down) dan bawah atas (Bottom-Top).
Sesuai dengan Undang-Undang di atas, maka Rencana Strategis Dinas
Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai
penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah untuk periode waktu 5 tahun
(2016-2021). Visi ini juga harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk menjaga
keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan daerah, propinsi dan nasional.
Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan
Wakil Bupati terpilih, namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan
masukan dari berbagai pihak. Karena secara operasional dan administrasi visi ini
akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa
analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta evaluasi capaian
pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan
berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan sebelumnya. Masukan berbagai
pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan
menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan
penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan
keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.5
masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah
di sektor perikanan secara menyeluruh.
Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan, dilaksanakan dan
diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai
dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas / daerah, keuangan
daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam perumusan visi perlu
dilakukan pertimbangan yang matang terutama pertimbangan setelah melihat
kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan
dinas daerah.
Adapun Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk
tahun 2016-2021 adalah :
“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis
“Yang Mantap” berlandaskan Iman dan Taqwa”.
Sejahtera adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin,
meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas
hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi. Dinamis adalah gambaran suatu sikap yang responsif
terhadap perubahan dan pembaharuan. Mantap adalah akronim dari Maju,
Amanah, Bermartabat dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat
yang menggambarkan sikap pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai
keterpelajaran. Iman dan Taqwa merupakan persyaratan mutlak untuk dapat
terwujudnya kehidupan agamais serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh
dan taat pada tuntutan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan yang
diarahkan untuk mencapai rakyat yang sejahtera dan dinamis yang “mantap” itu
harus dilandasi oleh iman dan taqwa sebagai ruh nya.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat didefinisikan komitmen terbaik daerah
terhadap stakeholder. Stakeholder utama pembangunan daerah adalah
masyarakat sebagai objek (tujuan) dan sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.
Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.6
“mantap” berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah
melaui 6 misi pembangunan daerah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya;
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan
reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi
daerah;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan
berbasis jorong;
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis
perjuangan.
Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan ke dalam 11 agenda prioritas
pembangunan antara lain :
1. Revolusi mental;
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri;
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Investasi dan kemudahan berusaha;
5. Penguatan ekonomi kerakyatan;
6. Akselerasi pembangunan sumberdaya manusia;
7. Reformasi birokrasi;
8. Penguatan nagari;
9. Penataan ruang dan kawasan strategis;
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan.
Berdasarkan Misi diatas, maka Dinas Perikanan dengan urusan Kelautan
dan Perikanan termasuk ke dalam MISI 2 : Meningkatkan tarah hidup masyarakat
melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis
masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.7
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia dan Renstra Provinsi Sumatera Barat
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia
Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup
berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun
berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia.
Permasalahan tersebut dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) permasalahan
utama, yakni sebagai berikut:
1. Sumber Daya Ikan
Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam
mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan
berkelanjutan. ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan
khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan
lingkungkuan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena
itu, faktor manusia harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan
sumber daya ikan secara berkelanjutan. Fakta empiris menunjukkan bahwa
terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas
manusia dalam mengekploitasi SDI yang melebihi batas kemampuan ikan
untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan manusia
dalam mengekploitasi SDI (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan
tuntutan ketersedian sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan
sumber daya ikan dan lingkungannya). Permasalahan-permasalahan pokok
SDI yang harus menjadi perhatian masyarakat kelautan dan perikanan dalam
pengembangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Tahun 2015-201932 usaha perikanan tangkap sebagai berikut:
a. Masih maraknya Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing.
b. Ketidakseimbangan pemanfaatan SDI antar WPP-NRI.
c. Belum optimalnya akurasi data kondisi stok sumber daya ikan, hasil
tangkapan dan tingkat ekploitasi sumber daya ikan.
d. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.8
e. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan hasil
tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu.
f. Belum optimalnya sinergi pengelolaan sumber daya ikan antara pusat dan
daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait.
2. Sarana dan Prasarana
Pengembangan usaha perikanan tangkap akan optimal jika didukung
dengan sarana dan dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana
tersebut mencakup: kapal dan alat tangkap, pelabuhan perikanan beserta
fasilitasnya, dan sarana dan prasarana pendukung usaha penangkapan ikan
lainnya. Permasalahan-permasalahan pokok terkait sarana dan prasarana
dalam pengembangan perikanan tangkap antara lain sebagai berikut:
a. Masih banyaknya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
b. Sebaran pelabuhan perikanan tidak merata dan sebagian besar di
Indonesia Bagian Barat.
c. Pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan belum lengkap sehingga
masih ada pelabuhan perikanan yang belum dapat dimanfaatkan dengan
baik.
d. Belum optimalnya pengelolaan pelayanan pelabuhan perikanan, termasuk
sistem pendataan, peningkatan investasi, dan Rencana Strategis
pengendalian lingkungan.
e. Kurangnya kesadaran stakeholders dalam memanfaatkan fasilitas dan
kawasan pelabuhan secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
f. Jumlah tenaga syahbandar yang masih kurang. Cara penanganan ikan di
pelabuhan perikanan belum optimal.
g. Belum seluruh pelabuhan perikanan melaksanakan ketelusuran asal ikan
(treacebility)/penerapan SHTI untuk kepentingan produk ekspor maupun
konsumsi dalam negeri.
h. Belum adanya pelabuhan perikanan yang dapat melakukan ekspor secara
langsung.
i. Integrasi dan konektivitas antar pelabuhan perikanan belum optimal,
termasuk sistem data dan informasi.
j. Ketersediaan infrastruktur termasuk listrik khususnya di luar pulau Jawa
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.9
yang masih terbatas sehingga mempengaruhi usaha penangkapan.
3. Usaha dan Kenelayanan
Beberapa permasalahan pokok terkait usaha dan kenelayanan adalah
sebagai berikut :
a. Kemiskinan nelayan yang masih tinggi;
b. Skala usaha dan kemampuan kelembagaan usaha nelayan yang masih
kecil dan perlu terus ditingkatkan;
c. Rendahnya akses usaha nelayan terhadap permodalan yang antara lain
disebabkan dukungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang
belum optimal terhadap usaha perikanan tangkap;
d. Rantai tata niaga perikanan yang masih panjang sehingga merugikan
nelayan (patront-client);
e. Masih minimnya perlindungan sosial bagi nelayan;
f. Kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang perikanan tangkap
yang masih perlu ditingkatkan.
Di samping itu, terdapat pula berbagai ancaman juga dari luar yang
apabila tidak diantisipasi dengan baik akan berpengaruh terhadap kinerja
perikanan tangkap, misalnya: adanya tuntutan standar kualitas produk ekspor
yang semakin ketat ke negara pengimpor, serta perdagangan bebas yang
apabila tidak diantisipasi dengan baik menyebabkan perikanan tangkap
domestik menjadi tidak kompetitif.
Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada
permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi,
terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan
dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air
yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta
tingginya harga pakan.
Rendahnya produktifitas perikanan budidaya juga disebabkan karena
struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional (±
80%), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.10
Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya
pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.
Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan
kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun
antar area di dalam wilayah NKRI.
Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa
konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit
ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan
membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan
peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil
perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan
budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil
perikanan yang aman untuk konsumsi manusia. Globalisasi dalam kerangka
perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas
dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (tariff barrier) dalam
perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-
masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti Uni Eropa, China,
Rusia, Canada, Korea, Vietnam dan Norwegia, semakin memperketat
persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (health,
quality and safety assurance).
Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia
berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “Agreement of The
Application of Sanitary and Phytosanitari Measure” (perjanjian SPS) yang
memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis guna
melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsep
perjanjian Sanitary and Phytosanitary (SPS) merupakan instrumen pengendali
perdagangan internasional berupa hambatan teknis (technical barrier to
trade)/hambatan non tariff (non tariff barrier). Untuk itu pengembangan sistem
jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras
dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu
meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.11
Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya
produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan
oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal
berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir,
serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai.
Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya
daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat
ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan
sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan
aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum
merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah kepulauan. Dalam
rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi adalah
masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak
perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan /
pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan / pembudidaya ikan masih mengalami
kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh
pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.
Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang
berada di daratan, wilayah pesisir, maupun lautan, tidak dapat terlepas dari
keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat
terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat
berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan, seperti kenaikan muka air laut (sea level rise) yang dapat
menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan
budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan
perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang
berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budid itu, penyiapan
kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan
adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan.
Kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan,
pengolahan dan pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam
peningkatan daya saing bangsa di era perdagangan bebas serta penerapan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.12
MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Namun, kondisi kesejahteraan para
nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan
pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas.
Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015, utamanya
adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk
meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor (termasuk dalam
mengakses sumber pembiayaan), perlindungan terhadap pasar domestik, dan
sertifikasi produk.
Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya
kesenjangan antar wilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat
Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam lima tahun
mendatang (2015-2019), arah kebijakan utama pembangunan wilayah
nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan
pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi
pembangunan wilayah.
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera
Barat
Dari inventarisasi dan investigasi berbagai permasalahan yang dihadapi di
bidang kelautan dan perikanan sampai saat ini, beberapa hal strategis yang dapat
dikuantifisir antara lain ;
a. Rendahnya kualitas induk yang ada di Sumatera Barat, baik yang ada di
semua Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Kabupaten/ Kota maupun
Unit Pembenihan Rakyat, sehingga produktifitas optimal dan tingkat
keekonomian yang diterima produsen masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini
tentunya berdampak pada kekurang populeran usaha perikanan ini bagi
calon-calon pelaku lainnya sehingga pengembangan unit usaha dan jumlah
pelaku/ tenaga kerja tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
b. Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilemma khususnya
bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan
degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona I pantai barat Pulau
Sumatera, perkembangan sektor lain yang memanfaatkan zona penangkapan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.13
seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya, dihadapkan dengan tidak
meningkatkan kuantitas dan kualitas alat tangkap yang dimiliki nelayan
tradisional. Hal ini tentunya lebih lanjut berdampak pada tingkat pendapatan/
kesejahteraan nelayan, regenerasi nelayan dan sebagainya.
c. Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan
dapat dilihat perkembangan jumlah areal budidaya, jumlah armada tangkap,
jumlah unit pengolahan dan lain-lain yang diduga diakibatkan karena
kekurangtertarikan pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk
mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan. Pola budidaya,
penangkapan, pengolahan dan pemasaran masih sangat tradisional dan
sudah bertahan dari beberapa generasi sebelumnya.
d. Terbatasnya sarana pengawasan SDI dibandingkan dengan 51.060,23 km2
perairan laut Sumatera Barat, sehingga yang sangat mungkin untuk diawasi
hanyalah wilayah zona I di Samudera Indonesia serta tidak optimalnya
pengawasan secara intensif yang dilakukan di wilayah perairan umum seperti
danau maninjau dan Singkarak dari aktifitas destructive fishing.
e. Kompetisi daerah tetangga seperti Riau, Jambi di bidang perikanan budidaya
perlu dianalisa baik dalam hal dukungan Pemerintah Daerahnya, tingkat
partisipasi masyarakatnya maupun efektifitas program dan kegiatannya,
seperti keberadaan wilayah minapolitan patin di Kab. Kampar Riau dan
pemanfaatan optimal dari BBAT Jambi oleh pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi menjadi tantangan potensial bagi
Sumatera Barat. Khusus bidang penangkapan, agresifitas nelayan Sumatera
Utara dan Bengkulu menjadi ancaman serius terlebih kurangnya perhatian
Pemerintah untuk melakukan koordinasi dalam regulasi penangkapan di
wilayah pantai barat Pulau Sumatera.
f. Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi
tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya
menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang
diinginkan tidak dapat dipenuhi Sumatera Barat.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.14
Akses internasional terbatas dengan tidak adanya penerbangan langsung
baik khusus kargo maupun passanger carrier yang dapat mengangkut cargo hasil
perikanan telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas pengiriman maupun
karena factor kualitas yang terdegradasi karena faktor waktu pengiriman. Hal
diatas mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk Sumatera
Barat di pasar internasional.
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
3.4.1 Telaahan RTRW
1) Percepatan pembangunan IKK Sarilamak sebagai pusat pemerintahan
dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di
kawasan strategis lainnya yang berwawasan lingkungan.
2) Kawasan perikanan dapat dialihkan peruntukannya menjadi pertanian
holtikultura.
3) Dalam kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata,
pengembangan perikanannya tidak boleh merusak/mematikan fungsi
wisata.
4) Dalam kawasan budidaya perikanan diperkenankan adanya bangunan
prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan
perikanan.
5) Dalam kawasan budidaya perikanan diperbolehkan pengembangan
sarana dan prasarana perikanan.
6) Pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi
potensi lestari.
7) Pemanfaatan kawasan perikanan tidak boleh mengakibatkan
pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
8) Pembangunan infrastruktur untuk wilayah dan kawasan strategis
sejarah, wisata, kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis
perbatasan.
9) Peningkatan akses menuju kawasan strategis perbatasan Kabupaten
Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Pasaman dan Agam, serta Rokan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.15
Hulu di Provinsi Riau akan segera direalisasikan sehingga
memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat.
10) Merupakan jalur strategis PKN Padang – PKW Bukittinggi – PKN
Pekanbaru yang merupakan urat nadi perekonomian wilayah Pulau
Sumatra.
11) Adanya potensi perikanan yg tersebar di seluruh wilayah Kabupaten
Lima Puluh Kota.
3.4.2 Telaahan KLHS
Di dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat beberapa Isu-isu
strategis khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup strategis, yaitu :
1) Penetapan Sarilamak sebagai Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota
mengharuskan kita untuk melakukan percepatan terhadap
pembangunan sehingga perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari,
dari kawasan hutan dan pertanian menjadi areal perkantoran dan
pemukiman yang berimbas pada peningkatan polusi lingkungan.
2) Terjadinya Degradasi lingkungan akibat aktifitas sosial dan ekonomi
yang berkembang dan cenderung mengalami pertumbuhan yang tinggi
dari tahun ke tahun yang berdampak pada perubahan iklim yang sulit
diprediksi sehingga jumlah hari dan curah hujan menjadi tidak teratur
dan cenderung terjadi sepanjang tahun. Akumulasi dari perubahan
lingkungan dan iklim adalah sering terjadinya bencana alam seperti
banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan kekeringan. Selain itu
bencana alam juga terjadi akibat belum maksimalnya pengelolaan
daerah aliran sungai (DAS).
3) Rendahnya daya saing komoditi lokal karena masih kurangnya inovasi
produk dan komoditi daerah.
4) Meningkatnya spesies ekosistem air tawar yang terancam punah
ataupun hampir punah akibat menurunnya kualitas, kuantitas dan
kontinuitas sumber daya air.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.16
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
a. Gambar Pelayanan PD
Sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai Tugas melaksanakan urusan
pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten. Jika
dikaitkan dengan beberapa factor penghambat dalam pelayanannya Dinas
Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perjalanannya menemui
hambatan-hambatan seperti Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
baik ditingkat masyarakat perikanan maupun aparatur Dinas Perikanan dan
Penyuluh Perikanan kurang memadai.
b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L
Di dalam sasaran jangka menengah pada renstra Kementerian
Kelautan dan Perikanan menyebutkan Permasalahan dalam pembangunan
perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal
sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari
luar sistem perikanan tangkap di Indonesia
Berdasarkan sasaran jangka menengah tersebut di atas juga
bepengaruhdalam menimbulkan isu-isu strategis yang mempengaruh
dalam pencapaian sasaran jangka menengah tersebut.
c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra PD Provinsi
Di dalam sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perikanan
Provinsi Provinsi Sumatera Barat menyebutkan sebagai berikut :
- Rendahnya kualitas induk yang ada di Sumatera Barat, baik yang ada
di semua Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Kabupaten/ Kota
maupun Unit Pembenihan Rakyat, sehingga produktifitas optimal dan
tingkat keekonomian yang diterima produsen masih jauh dari yang
diharapkan.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.17
- Keterbatasan armada dan alat tangkap
- Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan
perikanan dapat dilihat perkembangan jumlah areal budidaya, jumlah
armada tangkap, jumlah unit pengolahan dan lain-lain
- Terbatasnya sarana pengawasan Sumber Daya Ikan
- Kompetisi daerah tetangga seperti Riau, Jambi di bidang perikanan
budidaya perlu dianalisa baik dalam hal dukungan Pemerintah
Daerahnya,
- Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional
Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor
lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen
pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi Sumatera Barat.
Berdasarkan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perikanan
Provinsi Sumatera Barat di atas diatas menimbulkan beberapa isu-isu
strategis yang mempengaruhi dalam pencapaiannya.
d. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Perikanan
Rencana Tata ruang wilayah sebagaimana tertuang dalam Perda
Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 - 2032
menyebutkan antara lain :
- Kawasan perikanan dapat dialihkan peruntukannya menjadi pertanian
holtikultura.
- Dalam kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata,
pengembangan perikanannya tidak boleh merusak/mematikan fungsi
wisata.
- Dalam kawasan budidaya perikanan diperkenankan adanya bangunan
prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan
perikanan.
- Dalam kawasan budidaya perikanan diperbolehkan pengembangan
sarana dan prasarana perikanan.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.18
e . Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Perikanan
Di dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat beberapa Isu-
isu strategis khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup strategis
diantaranya perubahan fungsi lahan karena pemindahan ibukota Kabupaten,
Pengelolaa Daerah Aliran sungai yang belum maksimal dan banyaknya
spesies air tawar yang terancam punah karena kualitas air.
Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar atau sebaliknya, dan dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam
jangka panjang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan
maupun yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional maupun
regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu
tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah
tersebut.
Adapun isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang
perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:
1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi
nelayan
2. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum
optimalnya kegiatan pemberian jaminan sosial bagi nelayan ataupun
kegiatan pelatihan serta pembinaan
3. Penurunan kualitas lingkungan potensial budidaya ikan baik berupa alih
fungsi lahan potensial budidaya
4. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul serta penerapan
metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan sehingga masih ditemui
adanya serangan hama penyakit ikan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
III.19
5. Kurangnya diversifikasi hasil olahan produk perikanan serta belum
optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk
perikanan
6. Lemahnya distribusi pasar komoditas hasil perikanan serta masih
rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di
masyarakat
7. Meningkatnya tuntutan akan produk perikanan yang aman bagi
kesehatan manusia
8. Diwajibkannya kelembagaan perikanan berbadan hukum dan terdaftar
di Menkumham RI
9. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan mengelola
sumber daya perikanan dan pengelolaan sumber daya perikanan
10. Sebagian kelompok yang sudah terdaftar di Dinas Perikanan masih ada
yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, hal itu dikarenakan
kelompok yang terdaftar masih belum aktif
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
IV.1
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan
Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu
ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah
dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas
Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota .Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang
akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan, dalam kurun waktu terrtentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun ke
depan adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1.
.
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
- Produksi budidaya (ton) 46.000 46.000 51.218,40 56.073,83 61.409,03
- Produksi tangkap (ton) 3.500 3.750 4.000,00 4.250,00 4.500,00
- Produksi benih ikan (ekor) 400.000.000 425.000.000 430.000.000 440.000.000 450.000.000
- Produksi ikan hias (ekor) 5.000.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
- Produksi Produk Unggulan
Daerah (PUD) (ekor)
200.000 250.000 300.000 350.000 450.000
- Produksi hasil olahan perikanan
(ton)
350,00 350 375 400 425
2. Tingkat produktifitas perikanan
(ton/ha)
2,5 3 4 5 6
2. Meningkatnya konsumsi
makan ikan
3. Tingkat konsumsi makan ikan
(kg/kapita/tahun)
32 33 34 35 36
4. Jumlah kelembagaan sektor
perikanan yang aktif (unit)
523 566 615 671 737
5. Cakupan bina kelompok
perikanan (%)
67,5 75 80 85 90
4. 6. Nilai SAKIP 60 65 70 75 80
7. Persentase Temuan Keuangan
yang ditindaklanjuti
75 80 85 90 95
Sumber Data :
Data Statistik Dinas Perikanan
Jumlah produksi perikanan yang
unggul (ton)
1.
SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(3) (4)
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-NO. TUJUAN
Meningkatnya jumlah pelaku
utama dan pelaku usaha di
bidang perikanan yang aktif
Meningkatnya Kesejahteraan
Pelaku Usaha di Bidang Perikanan
dengan Memanfaatkan Potensi
3.
1.
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Dinas Perikanan
Meningkatnya produksi dan
produktifitas perikanan yang
unggul
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
V.1
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang
komprehensif tentang bagaimana Dinas Perikanan mencapai tujuan dan sasaran
Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi
juga dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan transformasi, reformasi dan
perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan
rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah di sektor perikanan.
Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
Arah kebijakan adalah pedoman yang mengarahkan rumusan strategi yang
dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu
selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar
memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Strategi yang dilakukan serta arah kebijakan pembangunan untuk
mewujudkan misi tersebut adalah :
1. Meningkatkan pengembangan budidaya perikanan;
2. Meningkatkan pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air
tawar;
3. Meningkatkan pengembangan sistem penyuluhan perikanan;
4. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan.
Terkait dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, maka strategi dan arah
kebijakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan
adalah sebagaimana pada tabel 5.1.
VISI :
MISI :
1. Pengembangan Bibit Ikan
Unggul
2. Pendampingan pada
kelompok tani
pembudidaya ikan
3. Pengadaan calon induk
ikan unggulan
4. Revitalisasi Perikanan
Budidaya di Kawasan
budidaya air tawar5. Pembangunan perikanan
terpadu
6. Pengembangan kawasan
pendederan ikan unggulan
7. Pengendalian dan
Pencegahan penebaran
penyakit ikan
2. 1. Pengembangan Kawasan
Budidaya laut, air payau
dan air tawar
2. Pengembangan kawasan
pelestarian sumberdaya
perikanan
2. Meningkatnya jumlah pelaku
usaha dan pelaku utama di
Bidang Perikanan yang aktif
1. Meningkatkan
Pengembangan sistem
Penyuluhan perikanan
1. Pengembangan sistem
penyuluh perikanan
1. Meningkatkan optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
1. Optimalisasi pengelolaan
dan Pemasaran produksi
perikanan
2. Pengembangan
Pengolahan Hasil
Perikanan
3. Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sasaran Strategi Arah KebijakanTujuan
Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera Dan Dinamis “Yang Mantap”
Berlandaskan Iman Dan Taqwa.
Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi
kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah
Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas Perikanan yang
unggul
1. 1. Meningkatkan
Pengembangan Budidaya
Perikanan
Meningkatnya
kesejahteraan pelaku
usaha di Bidang
Perikanan dengan
Memanfaatkan
potensi perikanan
3. Meningkatnya Konsumsi
Makan Ikan
Meningkatkan
pengembangan kawasan
budidaya laut, air payau dan
air tawar
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
VI.1
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana program yang disusun mengacu kepada tujuan, sasaran, strategi
dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana program-program yang akan
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan ini disajikan dalam
bentuk matrik indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan. Juga
digambarkan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan
yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode
perencanaan, serta target pencapaian pertahunnya.
Program ini diperoleh dari berbagai masukan, baik secara top down
berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan dan tata cara penyusunan
perencanaan pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 yaitu Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima
Puluh Kota tahun 2006-2025, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJM)
Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021, Rencana Strategis Kementerian
Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Kelautan
dan Perikanan tahun 2015-2019. Maupun bottom-up rekapitulasi hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
untuk sektor perikanan.
Pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah daerah mengacu
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.1 Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
1) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakana Hukum dalam
Pendayagunaan Sumber Daya Laut.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
VI.2
Kegiatan :
a. Pengawasan Terhadap Penggunaan Formalin Beserta Bahan
Pengawet Lainnya
Nomor Rekening : 2.05.17.04.xx
b. Pendataan Statistik Perikanan Tangkap/ Budidaya, Monitoring /
Pembinaan
Nomor Rekening : 2.05.17.05.xx
c. Survey Pembuatan Peta Data Base Potensi Perikanan
Nomor Rekening : 2.05.17.06.xx
d. Penyusunan Rancangan Perda Perikanan
Nomor Rekening : 2.05.17.07.xx
2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
a. Pengembangan bibit ikan unggul
Nomor Rekening : 2.05.20.01.xx
b. Pendampingan pada kelompok tani budidaya ikan
Nomor Rekening : 2.05.20.02.xx
c. Pembinaan dan pengembangan perikanan
Nomor Rekening : 2.05.20.03.xx
d. Pengadaan calon induk ikan unggulan
Nomor Rekening : 2.05.20.04.xx
e. Revitalisasi perikanan budidaya dikawasan budidaya air tawar
Nomor Rekening : 2.05.20.05.xx
f. Pembangunan perikanan budidaya terpadu/ Minapolitan
Nomor Rekening : 2.05.20.06.xx
g. Pengembangan Mina Tani
Nomor Rekening : 2.05.20.07.xx
h. Pengembangan kawasan pendederan ikan unggulan
Nomor Rekening : 2.05.20.08.xx
i. Revitalisasi perikanan budidaya dikawasan budidaya air tawar
Nomor Rekening : 2.05.20.05.xx
j. Pengendalian dan pencegahan penebaran penyakit ikan
Nomor Rekening : 2.05.20.10.xx
k. Pelatihan Instruktur Petani dan Nelayan di Balai Pelatihan
Nomor Rekening : 2.05.20.11.xx
3) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Kegiatan :
a. Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan
Nomor Rekening : 2.05.22.01.xx
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
VI.3
4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kegiatan :
a. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Nomor Rekening : 2.05.23.01.xx
b. Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
Nomor Rekening : 2.05.23.02.xx
c. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
Nomor Rekening : 2.05.23.03.xx
5) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payau dan air tawar
Kegiatan:
a. Kajian kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar
Nomor Rekening : 2.05.24.01.xx
b. Pengembangan kawasan dan pelestarian sumber daya perikanan
Nomor Rekening : 2.05.24.02
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkatnya
Kinerja Dinas
Perikanan
2 05 XX 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
Pelayanan
administrasi
perkantoran
10% 10% 617.327.600 20% 658.723.000 20% 651.177.500 20% 830.500.000 20% 867.500.000 100% 867.500.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 01 01 Penyediaan Jasa
Surat menyurat
% Jumlah Penyediaan
surat menyurat
10% 10% 1.566.000 20% 3.200.000 20% 3.000.000 20% 4.000.000 20% 4.000.000 100% 4.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi
sumberdaya air dan
listrik
% Jumlah penyediaan
kebutuhan air , listrik,
telepon dan internet
10% 10% 28.410.000 20% 41.400.000 20% 42.600.000 20% 45.000.000 20% 45.000.000 100% 45.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 01 07 Penyediaan Jasa
Adminstrasi keuangan
Tersedianya
honororium pengelola
kegiatan dan uang
lembur
10% 10% 347.434.000 20% 348.017.000 20% 394.690.000 20% 450.000.000 20% 450.000.000 100% 450.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 01 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
% Jumlah alat tulis
Kantor
10% 10% 31.335.000 20% 19.570.000 20% 29.257.500 20% 35.000.000 20% 35.000.000 100% 35.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 01 11 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
% Jumlah Barang
cetak dan
penggandaan
10% 10% 21.937.600 20% 14.725.000 20% 18.000.000 20% 25.000.000 20% 25.000.000 100% 25.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 01 12 Penyediaaan
Komponen instalasi
listrik dan Penerangan
Bangunan Kantor
%Jumlah alat alat
listrik dan elektronik
10% 10% 2.115.000 20% 2.250.000 20% 3.000.000 20% 3.500.000 20% 3.500.000 100% 3.500.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 01 13 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
% Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
10% 10% 3.500.000 20% 20.960.000 20% 8.000.000 20% 50.000.000 20% 60.000.000 100% 60.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 01 14 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
% Jumlah alat alat
rumah tangga
10% 10% 1.175.000 20% 2.301.000 20% 810.000 20% 3.000.000 20% 4.000.000 100% 4.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 01 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan peraturan
Perundang undangan
% jumlah Buku Buku
Teknis perikanan,
Peraturan Perundang
undangan dan
tersdianya koran,
majalah
10% 10% 4.320.000 20% 4.104.000 20% 4.320.000 20% 5.000.000 20% 6.000.000 100% 6.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 01 17 Penyediaan makan
minum
Terlaksananya rapat
rapat dinas
10% 10% 31.515.000 20% 26.125.000 20% 27.500.000 20% 35.000.000 20% 35.000.000 100% 35.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 01 18 Rapat Rapat
Koordinasi keluar
daerah
Tersedianya biaya
operasional perjlanan
dinas
10% 10% 144.020.000 20% 176.071.000 20% 120.000.000 20% 175.000.000 20% 200.000.000 100% 200.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
Ketersediaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
10% 10% 326.770.500 17% 190.503.800 18% 538.525.000 20% 717.525.000 20% 362.500.000 95% 325.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 02 05 Pengadaan kendaraan
dinas
Tersedianya
Kendaraan Dinas
0% 0% 0 100% 402.525.000 402.525.000 100% 402.525.000
2 05 XX 02 10 Pengadaan Mobiler % Jumlah Mobiler
Kantor
10% 17% 8.500.000 0% 0 0% 0 25% 50.000.000 35% 72.500.000 87% 90.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 02 24 Pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan
dinas / operasional
Tersedianya biaya
operasional
kendaraan dinas
10% 10% 206.550.000 17% 89.450.000 18% 120.000.000 20% 150.000.000 20% 175.000.000 95% 200.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 02 26 Pemeliharaan rutin /
berkala Gedung kantor
Terlaksananya
perawatan gedung
kantor
10% 10% 4.031.500 17% 6.553.800 18% 8.000.000 20% 15.000.000 20% 15.000.000 95% 15.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 02 42 Rehabilitasi sedang/
berat gedung kantor
Terehapnya kantor
dinas perikanan
10% 10% 107.689.000 17% 94.500.000 18% 8.000.000 20% 100.000.000 20% 100.000.000 95% 20.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 03 Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Tingkat disiplin
aparatur
0 0 0 0 0 0 0 150 stel 90.000.000 150 stel 90.000.000 150 stel 35.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 03 02 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
0 0 0 0 0 0 0 75 stel 45.000.000 75 stel 45.000.000 150 stel 35.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome )
dan Kegiatan (output )
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Kode
(3)
Meningkatnya
akuntabilitas Kinerja
Dinas Perikanan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat DaerahTujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome )
dan Kegiatan (output )
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Kode
2 05 XX 03 03 Pengadaan Pakaian
Khusus hari hari
tertentu
Tersedianya Pakaian
hitam putih dan
pakaian kedaerahan
0 0 0 0 0 0 0 75 stel 45.000.000 75 stel 45.000.000 150 stel 35.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 05 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Tingkat kapasitas
sumberdaya
aparatur
10% 10% 8.300.000 10% 3.375.000 20% 15.000.000 20% 35.000.000 20% 40.000.000 80% 40.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 05 01 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Terlaksananya
Peningkatan SDM
Aparatur
10% 10% 8.300.000 0% 0 20% 10.000.000 20% 25.000.000 20% 25.000.000 80% 30.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 05 02 Sosialisasi Peraturan
Perundang undangan
Terlaksananya
sosialiasasi peraturan
perundang undangan
10% 0% 0 10% 3.375.000 20% 5.000.000 20% 10.000.000 20% 15.000.000 80% 10.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 06 Program
Pengembangan
Sistem Peloparan
Capaian Kinerja
Tingkat akuntabilitas
kinerja Dinas
Perikanan
8 dok 8 dok 227.730.200 8 dok 57.533.450 8 dok 57.144.000 8 dok 79.500.000 8 dok 100.000.000 40 dok 110.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 06 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Iktisar realisasi Kinerja
SKPD
Tersesusunya Renja,
Renstra, DPA, Lakip
dan Monev Kegiatan
7 dok 7 dok 194.431.000 7 dok 49.732.200 7 dok 47.144.000 7 dok 64.500.000 7 dok 75.000.000 35 dok 60.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 06 02 Penyusunan Laporan
Keuangan akhir tahun
Tersusunnya Laporan
Keuanngan Akhir
Tahun
1 dok 1 dok 33.299.200 1 dok 7.801.250 1 dok 10.000.000 1 dok 15.000.000 1 dok 25.000.000 5 dok 50.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 20 Program
pengembangan
budidaya perikanan
Tingkat produksi
Perikanan yang
unggul
43.560,15
ton/tahun, 250
juta ekor/tahun,
2.031,51 ha
43.991,75
ton/tahun, 273,5
juta ekor/tahun,
2.036,51 ha
2.245.645.200 46.000
ton/tahun, 300
juta ekor/tahun,
2.041,51 ha
2.739.664.175 51.218,40
ton/tahun, 325
juta ekor/tahun,
2.046,51 ha
2.708.186.000 56.073,83 ton/
tahun, 350 juta
ekor/tahun,
2.051,51 ha
3.350.000.000 61.409,03 ton/
tahun, 375 juta
ekor/tahun,
2.056,51 ha
3.870.000.000 61.409,03 ton/
tahun, 375 juta
ekor/tahun,
2.056,51 ha
7.324.350.000 Kepala
Dinas
Dinas
Perikanan
2 05 XX 20 01 Pengembangan Bibit
Ikan Unggul
Meningkatnya
produksi ikan
43.560,15
ton/tahun
46.000 ton /
tahun
569.310.000 46.000 ton/ tahun 642.698.500 51.218,40 ton/
tahun
439.910.000 56.073,83 ton/
tahun
600.000.000 61.409,03 ton/
tahun
700.000.000 61.409,03 ton/
tahun
1.568.150.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 20 04 Pengadaan calon
induk ikan unggulan
Meningkatnya
produksi benih ikan
dari UPR dan BBI
250 juta ekor /
tahun
273 500 juta
ekor / tahun
168.881.000 300 juta ekor
/tahun
85.966.775 325 juta ekor
/tahun
366.000.000 350 juta ekor
/tahun
450.000.000 375 juta ekor
/tahun
500.000.000 375 juta ekor
/tahun
531.200.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 20 05 Revitalisasi Perikanan
Budidaya di Kawasan
budidaya air tawar
Meningkatnya
produksi ikan
43.560,15
ton/tahun
46.000 ton /
tahun
242.565.000 46.000 ton/ tahun 330.223.250 51.218,40 ton/
tahun
300.000.000 56.073,83 ton/
tahun
400.000.000 61.409,03 ton/
tahun
450.000.000 61.409,03 ton/
tahun
1.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 20 06 Pembangunan
perikanan terpadu
Meningkatnya
Produksi Produk
Unggulan Daerah
153.000 ekor 200.000 ekor 82.007.000 250.000 ekor 92.143.150 350.000 ekor 220.000.000 100.000 ekor 300.000.000 500.000 ekor 350.000.000 500.000 ekor 753.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 20 08 Pengembangan
kawasan pendederan
ikan unggulan
Meningkatnya luas
lahan budidaya
2.031,51 Ha 2.036,51 Ha 1.145.632.200 2.041,51 Ha 1.533.503.500 2.046,51 Ha 1.300.276.000 2051,51 Ha 1.500.000.000 2056,51 Ha 1.750.000.000 2056,51 Ha 2.800.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 20 10 Pengendalian dan
Pencegahan
penebaran penyakit
ikan
Berkurangnya
penyakit ikan
10% 10% 37.250.000 20% 55.129.000 15% 82.000.000 20% 100.000.000 20% 120.000.000 75% 109.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 24 Program
pengembangan
kawasan budidaya
laut, air payau dan air
tawar
Tingkat Produksi
Tangkap
3.394,90 ton/
tahun
3.500 ton/ tahun 1.167.387.013 3.750 ton/ tahun 611.420.842 4.000 ton /tahun 424.600.000 4.250 ton /tahun 900.000.000 4.500 1.100.000.000 4.500 1.100.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 24 01 Kajian Kawasan
Budidaya laut, air
payau dan air tawar
Meningkatnya
produksi Perikanan
Tangkap
3.394,90 ton/
tahun
3.500 ton /tahun 24.415.000 3.750 ton / tahun 237.115.100 4.000 ton/ tahun 203.600.000 4.250 ton /tahun 500.000.000 4.500 ton /tahun 600.000.000 4.500 ton /tahun 100.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 24 02 Pengembangan
kawasan pelestarian
sumberdaya perikanan
Meningkatnya
produksi Perikanan
Tangkap
3.394,90 ton/
tahun
3.500 ton /tahun 1.142.972.013 3.750 ton / tahun 374.305.742 4.000 ton/ tahun 221.000.000 4.250 ton /tahun 400.000.000 4.500 ton /tahun 500.000.000 4.500 ton /tahun 1.000.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
Meningkatnya
akuntabilitas Kinerja
Dinas Perikanan
Meningkatnya
Produksi dan
Produktifitas
perikanan yang
unggul
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat DaerahTujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome )
dan Kegiatan (output )
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Kode
2 05 XX 20 Program
pengembangan
budidaya perikanan
Tingkat produksi
Perikanan yang
unggul
43.560,15
ton/tahun, 250
juta ekor/tahun,
2.031,51 ha, 457
klp
43.991,75
ton/tahun, 273,5
juta ekor/tahun,
2.036,51 ha, 523
klp
133.892.600 46.000
ton/tahun, 300
juta ekor/tahun,
2.041,51 ha, 566
klp
190.113.600 51.218,40
ton/tahun, 325
juta ekor/tahun,
2.046,51 ha, 615
klp
85.900.000 56.073,83 ton/
tahun, 350 juta
ekor/tahun,
2.051,51 ha, 671
klp
200.000.000 61.409,03 ton/
tahun, 375 juta
ekor/tahun,
2.056,51 ha, 737
klp
250.000.000 61.409,03 ton/
tahun, 375 juta
ekor/tahun,
2.056,51 ha, 737
klp
2.800.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 20 02 Pendampingan pada
kelompok tani
pembudidaya ikan
Meningkatnya jumlah
kelembagaan
profesional bidang
perikanan
457 klp 523 Klp 133.892.600 566 klp 190.113.600 615 klp 85.900.000 671 klp 200.000.000 737 klp 250.000.000 737 klp 563.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 22 Program
pengembangan
sistem Penyuluhan
perikanan
Jumlah kelembagaan
perikanan yang aktif
457 klp 523 Klp 92.011.200 566 klp 74.032.050 615 klp 139.000.000 671 klp 400.000.000 737 klp 450.000.000 737 klp 170.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 22 01 Kajian sistem
penyuluh perikanan
Terlaksananya
Kegiatan Penyuluhan
yang efektif dan
Efisien
457 klp 523 Klp 92.011.200 566 klp 74.032.050 615 klp 139.000.000 671 klp 400.000.000 737 klp 450.000.000 737 klp 170.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 23 Program optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan
Tingkat Konsumsi
Ikan dan
meningkatnya daya
saing produk
perikanan
31 kg
/tahun/kapita,
163 ton/tahun
32 kg
/tahun/kapita,
350 ton/tahun
660.106.097 33 kg
/tahun/kapita,
350 ton/tahun
418.159.075 34 kg
/tahun/kapita,
375 ton/tahun
480.467.500 35 kg
/tahun/kapita,
400 ton/tahun
1.000.000.000 36 kg
/tahun/kapita,
425 ton/tahun
1.170.000.000 36 kg
/tahun/kapita,
425 ton/tahun
4.675.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 23 01 Kajian Optimalisasi
pengelolaan dan
Pemasaran produksi
perikanan
Meningkatnya
Komsumsi ikan /
kapita
31 kg/tahun/kapita 32 kg
/tahun/kapita
336.082.000 33 kg
/tahun/kapita
263.263.825 34 kg
/tahun/kapita
132.000.000 35 kg
/tahun/kapita
500.000.000 36 kg
/tahun/kapita
600.000.000 36 kg
/tahun/kapita
3.695.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 23 02 Pengembangan
Pengolahan Hasil
Perikanan
Meningkatnya nilai
tambah dan daya
saing Produk
Perikanan
163 ton/tahun 350 ton/tahun 286.434.097 350 tahun/tahun 127.387.250 375 ton/tahun 308.467.500 400 ton/tahun 400.000.000 425 ton/tahun 450.000.000 425 ton/tahun 730.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
2 05 XX 23 03 Pengendalian dan
Pengawasan Mutu
Hasil Perikanan
Meningkatnya nilai
tambah dan daya
saing Produk
Perikanan
163 ton/tahun 350 ton/tahun 37.590.000 350 ton/tahun 27.508.000 375 ton/tahun 40.000.000 400 ton/tahun 100.000.000 425 ton/tahun 120.000.000 425 ton/tahun 250.000.000 Kepala Dinas Dinas
Perikanan
5.479.170.410 4.943.524.992 5.100.000.000 7.602.525.000 8.300.000.000 8.300.000.000
Meningkatnya
Konsumsi Makan
Ikan
Meningkatnya
Jumlah Pelaku
Usaha di Bidang
Perikanan yang
Aktif
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
VII.1
BAB VII.
INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN YANG MENGACU KEPADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, Program prioritas
pembangunan untuk urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
3) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;
4) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar;
5) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
Setelah program prioritas dan pendanaan diketahui, langkah selanjutnya
adalah menetapkan indikator kinerja daerah. Kinerja merupakan keluaran/hasil
dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan
indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif
untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
Penetapan indikator kinerja yang dimaksud pada bab ini adalah penetapan
indikator kinerja utama sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan
program dan kegiatan periode Renstra ini. Penetapan indikator kinerja utama ini
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian
visi dan misi Dinas Perikanan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek
kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi
pencapaian indikator outcome program pembangunan perikanan daerah setiap
tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi
kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra ini dapat dicapai.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
VII.2
Indikator kinerja utamakan Dinas Perikanan secara teknis pada dasarnya
dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah
ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah
dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih
indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja.
Indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di
lihat pada tabel 7.1.
Kondisi Kinerja
pada awal
periode RPJMD
Tahun 0 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
- Produksi budidaya (ton) 43.560,15 43.991,75 46.000 51.218,40 56.073,83 61.409,03 61.409,03
- Produksi tangkap (ton) 3.394,9 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 4.500
- Produksi benih ikan (ekor) 257.628.000 406.944.570 425.000.000 430.000.000 440.000.000 450.000.000 450.000.000
- Produksi ikan hias (ekor) 1.450.000 5.478.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 7.500.000
- Produksi Produk Unggulan
Daerah (PUD) (ekor)
153.000 185.000 250.000 300.000 350.000 450.000 450.000
- Produksi hasil olahan
perikanan (ton)
163 349,02 350 375 400 425 425
2 Tingkat produktifitas
perikanan (ton/ha)
2 2,5 3 4 5 6 6
3 Tingkat konsumsi makan ikan
(kg/kapita/tahun)
30,5 32 33 34 35 36 36
4 Jumlah kelembagaan sektor
perikanan yang aktif (unit)
457 523 566 615 671 737 737
5 Cakupan bina kelompok
perikanan (%)
62,5 67,5 75 80 85 90 90
6 Nilai SAKIP 55 60 65 70 75 80 80
7 Persentase Temuan
Keuangan yang ditindaklanjuti
70 75 80 85 90 95 95
Sumber Data :
Data Statistik Dinas Perikanan
Jumlah produksi perikanan yang
unggul
(2)
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Target Capaian Setiap TahunNO
Kondisi kinerja
pada akhir
periode RPJMD
Indikator
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
VIII.1
BAB VIII
PENUTUP
Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh
Kota 2016-2021 di susun karena ada Perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 s.d 2021. Rencana Strategis ini merupakan suatu dokumen
yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah , Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima
Puluh Kota 2006 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021.
Perubahan Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Dinas Perikanan dan Anggaran-Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh
Kota tahun 2016-2021.
Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tidak
hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra, melainkan diperlukan
dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan
kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Perikanan dengan semua pihak yang terkait
diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan nelayan,
pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, Pemasar dan masyarakat pesisir
lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan secara
berkelanjutan dapat terwujud.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021
DINAS PERIKANAN KAB. LIMA PULUH KOTA
VIII.2
Semoga rencana strategis ini dapat bermanfaat dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal, Desember 2018