pph pasal 21_pejabat negara,pns, anggota tni/polri dan pensiunannya
TRANSCRIPT
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
1/47
1
DARORI
IKA SHOHIHAH
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
2/47
GAMBARAN UMUM
KEWAJIBAN PERPAJAKANBENDAHARA
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
3/47
APBN
MasyarakatFasilitas
publik
Kas Negara
melalui Bank
atau Kantor
Pos
DJP
(Administrasi)
ALUR
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA
APBN
TERKAIT PAJAK
Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
4/47
Mendaftarkan diri untukmendapatkan NPWP
Menyetor pajak terutangsetelah terlebih dahulumenghitung & memotong/memungut;
Melaporkan pajak terutang keKPP atau KP2KP denganmenggunakan SPT.
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
5/47
Objek Penjelasan
PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu &
sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak
atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan
pembelian barang
PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,
deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubunganpenyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)
BENDAHARA PEMERINTAH
BENDAHARA PEMERINTAH
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS
DANA YANG BERASAL DARI APBN/APBD
WAJIB
Outlin
e
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
6/47
OBJEK PEMOTONGAN
PPh PASAL 21
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
7/47
SPDN SPLN
1. Pekerjaan;
2. Jasa;
3. Kegiatan
yang dilakukan orang pribadi
PPh Pasal 21 PPh Pasal 26
Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, danPembayaran lain dengan nama/bentuk apapun
Outlin
e
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
8/47
PEMOTONG PPh DANPENERIMA PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
9/47
Pemotong PPh Pasal 21
pemberi kerja yang terdiri dari:
a. orang pribadi dan badan;
b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukansebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan
pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unittersebut.
bendahara atau pemegang kas pemerintah
dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga
Kerja dan badan-badan lain orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungandengan penyerahan jasa
Penyelenggara kegiatan
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
10/47
Pemberi kerja bukan pemotong
PPh Pasal 21
Kantor perwakilan negara asing
Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkanMenteri Keuangan
Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukankegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-matamemperkerjakan orang pribadi untuk melakukanpekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalamrangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
10
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
11/47
pegawai;
penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaatpensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya;
bukan pegawai;
anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkapsebagai pegawai;
mantan pegawai;
peserta kegiatan:
Peserta perlombaan
Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungankerja
Peserta/anggota kepanitiaan
Peserta pendidikan, pelatihan
Peserta kegiatan lainnya
11
Penerima penghasilan yang dikenakan
PPh Pasal 21
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
12/47
PENGHASILAN YANGDIKENAKAN
PPh PASAL 21
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
13/47
13
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
14/47
Penghasilan yang tidak dikenakan
PPh Pasal 21
Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan,kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkanMenkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja
Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembagayang dibentuk/disahkan pemerintah
Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) huruf l UU PPh
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
15/47
PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
16/47
Setiap Masa Pajak,
kecuali Masa Pajak terakhir
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21:PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA
Masa Pajak terakhir
Perkiraan Penghasilan Neto
yang akan diterima selama
setahun,
Penghasilan teratur
sebulan dikali 12
Selisih antara PPh yang
terutang atas seluruh
penghasilan kena pajak
selama setahun dengan PPh
yang telah dipotong masa-masa sebelumnya
Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5) PER-31/PJ/2012
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
17/47
Disetahunkan Tidak Disetahunkan
1. WP OP DN meninggal
dunia atau meninggalkan
Indonesia selamanya;
2. Orang asing mulai bekerja
di Indonesia pada tahunberjalan untuk jangka
waktu lebih dari 6 bulan;
3. Karyawan pindah cabang
1. WP OP DN mulai bekerja
pada tahun berjalan;
2. WP OP DN pindah kerjake pemberi kerja yang
lain
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN KURANG DARI 12 BULAN
17
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
18/47
Pegawai tetap
Gaji, Tunjangan, Uang Pensiun Berkala
Dikurangi dengan
1. Biaya jabatan, 5% dari pengh.
Bruto maks. Rp6.000.000 pertahun atau Rp500.000 per bulan
2. Iuran pensiun, THT/JHT yang
dibayar sendiri
Dikurangi dengan
Biaya Pensiun, 5% dari pengh.Bruto maks. Rp2.400.000 pertahun atau Rp200.000 perbulan
Penerima pensiun
Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan)
Dikurangi PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17
Penghitungan PPh
Pasal 21
18
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
19/47
Rp36.000.000,00Rp36.000.000,00 Untuk diri Wajib PajakUntuk diri Wajib Pajak
Rp3.000.000,00Rp3.000.000,00
Rp3.000.000,00Rp3.000.000,00
Tambahan utk WP KawinTambahan utk WP Kawin
Tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarahsemenda dalam garis
keturunan lurus serta anak
angkat yg menjadi tanggungan
sepenuhnya maksimal 3 orang
Tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarahsemenda dalam garis
keturunan lurus serta anak
angkat yg menjadi tanggungan
sepenuhnya maksimal 3 orang
penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun
kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender
penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun
kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender
PTKP:
(PMK 122/PMK.010/2015)
19
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
20/47
Hanya untuk
diri sendiri
KawinKawin
1. Diri sendiri;
2. Tanggungan
maks 3.
Tidak
Kawin
Tidak
Kawin
1. Diri sendiri;
2. Status kawin;
3. Tanggungan
maks 3.
Kawin
Suami tidak
berpenghasilan
Kawin
Suami tidak
berpenghasilan
menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat
serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/
memperoleh penghasilan
PTKP Karyawati
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
21/47
5%Sampai dengan Rp 50 juta
15%Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta
25%Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta
30%Di atas Rp 500 juta
Sesuai
Pasal 17 ayat
(1) huruf a
UU PPh
Tarif
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
22/47
22
PPh Pasal 21:
Selain Gaji dan Tunjangan
honorarium atau
imbalan yang
bersifat tidak teratur
Tarif Pasal 17 atas Penghasilan Bruto
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
23/47
Tarif Pasal 17
UU PPh
Penghasilan Bruto
Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuhdan tidak dipecah
PPh Pasal 21:
Peserta Kegiatan
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
24/47
24
PEGAWAITetap(Pejabat Negara,PNS, TNI
, POLRI
Ph NETO - PTKP
PENSIUNAN BERKALAPh NETO - PTKP
PESERTA KEGIATAN Ph Bruto
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
25/47
Penerima penghasilan tidak
ber-NPWP
PPh Pasal 21 sebesar 120%
lebih tinggi daripada PPh
Pasal 21 yang seharusnya
(20% lebih tinggi)
Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final
Setelah pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
Desember
sebelum pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
DesemberBer-NPWP
Diperhitungkan olehpemotong dengan
PPh Pasal 21 bulan-
bulan selanjutnya
merupakan kreditpajak dalam SPT
Tahunan PPh
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
26/47
Ketentuan
Khusus
Penghasilan bersumber dari
APBN/D yang diterima oleh
Pejabat Negara, PNS, Anggota, TNI/Polri, dan
Pensiunannya
PP No. 80 Tahun
2010
26
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
27/47
27
Saat terutang
PPh Pasal 21
Penerima penghasilan
akhir bulan dilaku-
kannya pembayaran
atau
akhir bulanterutangnya
penghasilan
Pemotong
Saat dilakukannya
pembayaran
atau
saat terutangnya
penghasilan
Outlin
e
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
28/47
CONTOH PENGHITUNGAN
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
29/47
Agus Sumantri, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d, menduduki eselon IV.a status kawin,
mempunyai 2 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Kantor Pelayanan
Pemerintahan A (KPP A), menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagai
berikut:
29
Gaji Pokok 3,912,600
Tunj Isteri 391,260
Tunj Anak 156,504
Tunj Jab 540,000
Tunj Beras 289,680
Pembulatan 92,000
Jml Penghslan bruto 5,382,044
Pengurangan
Biaya Jabatan 5% x 5.382.044 264,500
Iuran Pensiun 4.75% x 4.774.264 251,280 +
515,780
Penghasilan Netto 4,774,264
Penghasilan Netto Disetahunkan 12x 4.774.264 57,291,168
PTKP/2Wajib Pajak 36,000,000
status kawin 3,000,000
tambahan 2 org anak 6,000,000 + 45,000,000
PKP 12,291,168
PEMBULATAN 12,291,000
PPh pasal 21 atas gaji setahun 5% x 12.291.000 614,550
PPh pasal 21 atas gaji sebulan 614.550 : 12 51,212
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
30/47
Abdul Gani merupakan pejabat negara pada sebuah lembaga negara yang baru
diangkat pada bulan Juli 2015, telah menikah dan memiliki 4 orang tanggungan anak
serta telah memiliki NPWP. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan
statusnya sebagai pejabat negara:
Gaji Kehormatan 10,000,000
Tunj Isteri 1,000,000
Tunj Anak 400,000
tunj jabatan 10,000,000
Jml Penghslan bruto 21,400,000
Pengurangan
Biaya Jabatan 5% x 21.400.000 500,000 atau maksimal 500.000 perbulan
Iuran Pensiun 4.75% x 11.400.000 541,500 +
1,041,500
Penghasilan Netto 20,358,500
Penghasilan Netto Disetahunkan 6x20.358.500 122,151,000
PTKP/3
Wajib Pajak 36,000,000
status kawin 3,000,000
tambahan 3 org anak 9,000,000 + 48,000,000
PKP 74,151,000
PPh pasal 21 atas gaji setahun
5% x 50.000.000 2,500,000
15% x 24.151.000 3,622,650 + 6,122,650
PPh pasal 21 sebulan 6.122.650 : 6 1,020,44130
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
31/47
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
Yanto pada tahun 2016 bekerja sebagai PNS Kementerian
Keuangan dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan
membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Yanto
menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2016menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan
dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya
kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Yanto menerima
rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa
Januari s.d. juni 2016).
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
32/47
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
33/47
33
B. Penghitungan PPh pasal 21 atas pembayaran uang rapel
Gaji Pokok 10,000,000
Jml Penghslan bruto 10,000,000
PenguranganBiaya Jabatan 5% x 10.000.000 500,000
Iuran Pensiun 200,000 +
700,000
Penghasilan Netto 9,300,000
Penghasilan Netto Disetahunkan 12x 9.300.000 111,600,000
PTKP/2Wajib Pajak 36,000,000
status kawin 3,000,000 + 39,000,000 -
PKP 72,600,000
PPh Pasal 21 terutang
5% x 50.000.000 2,500,000
15% x 22.600.000 3,390,000 5,890,000
PPh Pasal 21 sebulan 5.89.000 : 12 490,833.33 490,800
PPh pasal 21 jan sd juni 2016 sehrsnya adalah
6 x 490.800 2,944,800
PPh pasal 21 jan sd juni 2016 yg sdh dipotong jan sd juni 2016
6 x 207.500 (dari perhitungan A) 1,245,000 -
PPh pasal 21 untuk uang rapel 1,699,800
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
34/47
• Contoh 3.1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan
Selain Gaji dan Tunjangan yang diterima PNS.
• Nurul Fitriani adalah PNS golongan IV/a, pada bulan Maret2015 menerima honorarium sebagai nara sumber sebuah
seminar yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Pemerintah
sebesar Rp. 5.000.000,00. Honorarium yang dibayarkan oleh
Bendahara Pemerintah/Bendahara Pengeluaran kepada PNS
dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Tarif yang
diterapkan adalah 15% sesuai dengan pangkat/golongan Nurul
Fitriani. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang:
• 15% x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 750.000,00
• Catatan: • PPh Pasal 21 atas honorarium sebagai nara sumber tidak
ditanggung pemerintah dan pemotongannya bersifat final.
34
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
35/47
35
Contoh 3.3.
Bersamaan dengan Juju Juhairiah (contoh 3.2) Bendahara
Pengeluaran membayar honorarium sebesar Rp 1.500.000,00 kepadaSersan Kepala Widiyanto, sebagai instruktur pada Pelatihan
Kesamaptaan. Atas honorarium yang diterima oleh Serka Widyanto
dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Pangkat Sersan Kepala
termasuk dalam jenjang Bintara, maka tarif PPh Pasal 21 yang
diterapkan adalah 0%. Maka perhitungan PPh Pasal 21 atas
honorarium yang diterima Serka Widiyanto adalah:
0% x Rp. 1.500.000,00 = Rp. 0,00
Catatan :
Walaupun PPh Pasal 21 Final yang dipotong Rp. 0,00, Bendahara
pemerintah wajibmembuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final paling lama akhir
bulan Maret 2015
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
36/47
KEWAJIBAN PEMOTONG
PPh PASAL 21
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
37/47
Kewajiban Pemotong
Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPhPasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
PPh Pasal 21 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bankpaling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir *).
Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari
setelah Masa Pajak berakhir *). Wajib membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21
untuk setiap Masa Pajak
Wajib menyimpan Catatan atau Kertas Kerja sesuai ketentuan
Wajib membuat Bukti Potong dan memberikannya kepada penerimapenghasilan
Pasal 22 PER-31/PJ/2012
*) Dalam hal jatuh tempo pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
38/47
Bukti Pemotongan PPh Pasal
21
Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala:
dibuat sekali setahun (Form 1721 A2)
diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun ataupegawai berhenti
Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalamSPT Masa PPh Pasal 21
Pasal 23 PER-31/PJ/2012
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
39/47
39
Contoh
Bukti Potong PPh
Pasal 21(Formulir 1721 – A2)
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
40/47
40
Contoh
Bukti Potong PPh
Pasal 21 Lainnya(Final)
Outlin
e
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
41/47
KEWAJIBAN PENERIMA
PENGHASILAN
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
42/47
Kewajiban Penerima
Penghasilan
Wajib mendaftarkan diri ke KPP
Wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan PajakPenghasilan yang terutang selama satu tahun pajak
Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, wajib membuat suratpernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal
tahun kalender atau pada saat menjadi Subjek Pajak dalamnegeri
Wajib menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga kpdPemotong Pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun
Wajib membuat surat pernyataan baru dalam hal terjadiperubahan tanggungan keluarga paling lambat sebelum mulai
tahun kalender berikutnya
42Pasal 22 PER-31/PJ/2012
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
43/47
Kewajiban Penerima
Penghasilan
Penyetoran PPh Kurang Bayar dilakukan paling lama sebelumSPT Tahunan disampaikan
dapat dilakukan dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik(Billing System)
Billing System: metode pembayaran elektronik (melalui Teller
Bank/Pos, ATM, atau internet banking) dengan menggunakanKode Billing
Pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP dilakukan paling lama 3bulan setelah akhir tahun pajak
dapat dilakukan secara e-Filing melalui internet pada website DJP,www.pajak.go.id, (khusus Formulir 1770 S dan 1770 SS)
bagi yang belum pernah melaporkan secara e-Filing, agar terlebihdahulu mengajukan permohonan e-FIN dan membuat akun e-Filing
43
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
44/47
Pembayaran dengan e-billing
Dengan adanya transisi implementasi MPN G2 dari
MPN G1, maka per 1 Januari 2016 berlaku ketentuansebagai berikut :
Pembayaran pajak melalui non Bank BUMN, BUMBatau Kantor Pos Persepsi wajib menggunakanmekanisme e- billing Direktorat Jendral Pajak
Pembayarn pajak melalui Bank BUMN, BUMD atauKantor Pos Persepsi masih dapat menggunakan SuratSetoran Pajak (SSP) hingga tanggal 30 Juni 2016. Per1 Juli 2016 wajib pajak hanya dapat menggunakanmekanisme e- billing Direktorat Jenderal Pajak untukmembayar pajak yang terutang.
44
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
45/47
SANKSI ADMINISTRASIATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN/PEYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
46/47
SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG
BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh
SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG
BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh
PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK
SETELAH TGL JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
BERUPA BUNGA 2% PER BULAN DIHITUNG DARI BERAKHIRNYA BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN
(DAN BAGIAN DARI BULAN
DIHITUNG PENUH SATU BULAN)
DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 9 ayat (2b) UU KUP
46
-
8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya
47/47
SANKSI ADMINISTRASI ATAS
KETERLAMBATAN
atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
Pasal 7 (1) UU KUP
SPT
TAHUNAN
BADAN
WP TERLAMBAT/
TIDAK MENYAMPAIKAN
DENDA
Rp 1.000.000DENDA
Rp 100.000
SPT
TAHUNAN
OP