PPh Badan

PPh BadanWidy Setiawan, S.E.1Dasar HukumUU No. 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU No. 36 TAHUN 2008Berbagai peraturan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan pelaksanaan lainnya

2PAJAK PENGHASILAN(PPh)

A D A L A HPAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK3Subjek Pajak4Subjek Pajak (lanj.)5Subjek Pajak (lanj.)Dalam Negeriorang pribadi yang bertempat tinggal/berada di indonesia lebih dari 183 hari dlm 12 bulan; atau dalam suatu tahun pajak berada di indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di indonesiaBadan yang didirikan atau bertempat kedudukan di IndonesiaWarisan yang belum terbagi6Subjek Pajak (lanj.)Luar Negeriorang pribadi yang TIDAK bertempat tinggal/berada di indonesia TIDAK lebih dari 183 hari dlm 12 bulan; Badan yang TIDAK didirikan atau TIDAK bertempat kedudukan di IndonesiaYANG MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA atauYANG MENERIMA PENGHASILAN BUKAN DARI MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA7Bentuk Usaha TetapBENTUK USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEHORANG PRIBADISEBAGAISUBJEK PAJAK LNUNTUK MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATANDI INDONESIABADANSEBAGAISUBJEK PAJAK LN8Bentuk Usaha Tetap (Lanj.)DAPAT BERUPA:Tempat kedudukan manajemenCabang perusahaanKantor perwakilanGedung kantorPabrikBengkel, Gudang, Ruang Promosi & PenjualanPertambangan dan penggalian sumber alam,wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumiPerikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutananProyek konstruksi/instalasi/perakitanPemberian jasa yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulanAgen yang kedudukannya tidak bebasAgen atau pegawai dari perusahaan asuransi luar negeri yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet910 SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

ORANG PRIBADI

MULAI :- SAAT DILAHIRKAN- SAAT BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA

BERAKHIR :- SAAT MENINGGAL- MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMANYA. BADANMULAI :SAAT DIDIRIKAN/BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

BERAKHIR :SAAT DIBUBARKAN ATAU TIDAK LAGI BERKEDUDUKAN DI INDONESIA. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BUT

MULAI :SAAT MENERIMA/MEMPEROLEHPENGHASILAN DARI INDONESIA

BERAKHIR :SAAT TIDAK LAGI MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BUTMULAI :SAAT MELAKUKAN USAHA / KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA

BERAKHIR :SAAT TDK LAGI MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA.WARISAN YG BELUM TERBAGI

MULAI :SAAT TIMBULNYA WARISAN

BERAKHIR : SAATWARISAN SELESAI DIBAGIKANKEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFPasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)

10Objek PPhobjek PPh adalah penghasilan, yaitu:setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun11Tambahan Kemampuan Ekonomis12Penghasilan dari usaha atau kegiatanlaba usaha premi asuransiiuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha / pekerjaan bebashadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan

13Penghasilan dari modal/investasiKeuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya; keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali hibah pasal 4 ayat 3; dankeuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan14Penghasilan dari modal/investasi (lanj.)bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utangdividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasiroyalti atau imbalan atas penggunaan haksewa & penghasilan lain sehub dengan penggunaan harta15Penghasilan Lain-lainhadiah dari undianpenerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajakpenerimaan atau perolehan pembayaran berkalakeuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

16Penghasilan Lain-lain (lanj.)keuntungan selisih kurs mata uang asingselisih lebih karena penilaian kembali aktivatambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajakpenghasilan dari usaha berbasis syariahimbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakanSurplus Bank Indonesia

17PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI ( PP No. 131 TAHUN 2000 jo KMK No.51/KMK.04/2001)3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (PP No. 48 TAHUN 1994 jo PP No. 79 TAHUN 1999 jo. 71 TAHUN 2008) 5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 29 TAHUN 1996 Jo. PP No. 5 Tahun 2002 )2. PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN ( PP No. 132 TAHUN 2000)PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK ( PP No. 41 TAHUN 1994 jo PP No. 14 TAHUN 1997)6. PENGHASILAN BERUPA OBLIGASI YG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (PP Nomor 16 TAHUN 2009 Jo. PMK No. 85/PMK.03/2011)7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN ( PP No. 51 TAHUN 2008 jo. PP No. 40 TAHUN 2009 jo. PMK No. 187/PMK.03/2008 jo. 153/PMK.03/2009) PENGHASILAN TERTENTU YANGPENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH (PP)18Penghasilan yang dapat dikenai PPh Finalpenghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;penghasilan berupa hadiah undian;penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; danpenghasilan tertentu lainnya.19Bukan Objek PPhbantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; danharta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan kegamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangansepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;20Bukan Objek PPh (lanj.)Warisan; harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

21Bukan Objek PPh (lanj.)dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.(syarat mempunyai usaha aktif dihapus di UU Baru)

22Bukan Objek PPh (lanj.)iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;Dihapus (Bunga Obligasi yg diterima Perusahaan Reksadana)

23Bukan Objek PPh (lanj.)penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dgn syarat badan pasangan usaha tersebut :merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

24Bukan Objek PPh (lanj.)beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuan-nya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; danbantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan. 25Biaya Fiskal 26Biaya Fiskalbiaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu:biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:biaya pembelian bahan;biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;bunga, sewa, dan royalti;biaya perjalanan;biaya pengolahan limbah;premi asuransi;biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;biaya administrasi; danpajak kecuali Pajak Penghasilan;penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;27Biaya Fiskal (lanj.)iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;kerugian selisih kurs mata uang asing;biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;biaya beasiswa, magang, dan pelatihan (dengan memperhatikan kewajaran);piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih dengan syarat:telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dantelah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;28Biaya Fiskal (lanj.)sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dansumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29Kompensasi KerugianJika pengeluaranpengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiscal selama 5 (lima) tahun berturutturut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut30Non-biaya FiskalAlasan Titik Pemajakanpembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;31Non-biaya Fiskal (lanj.)Alasan Pengalihan Saat Pemajakan

premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan32Non-biaya Fiskal (lanj.)Alasan Insentif Investasi atau Prinsip Realisasipembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dancadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syaratsyaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;33Non-biaya Fiskal (lanj.)Alasan Membina Kepatuhan Wajib Pajaksanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan

Alasan Penghindaran Penghitungan BergandaPajak Penghasilan

Alasan Penegasan Standar Akuntansigaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

34Koreksi atas PenghasilanPenghasilan diakui secara komersial tetapi secara fiskal bukan obyek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).Penghasilan yang dikenakan PPh final diakui baik secara komersial maupun fiskal, tetapi karena sudah dikenakan PPh final maka harus dikoreksi pada waktu menghitung PPh terutang.Ketentuan perpajakan tertentu, mis : leasing dll.

35PENENTUAN HARGA PEROLEHANATAU HARGA PENJUALAN1. - TIDAK DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA JUMLAH SESUNGGUHNYADIKELUARKAN/DITERIMAJUMLAH YG SEHARUSNYADIKELUARKAN/DITERIMA2. - DALAM HAL TUKAR MENUKAR JUMLAH YG SEHARUSNYA DIKELUARKAN/DITERIMA BERDASARKAN HARGA PASAR. 3. DALAM RANGKA : - LIKUIDASI - PENGGABUNGAN - PELEBURAN - PEMEKARAN - PEMECAHAN ATAU - PENGAMBIL ALIHAN USAHA

JUMLAH YANG SEHARUSNYA DIKELUARKAN/DITERIMA BERDASARKAN HARGA PASAR KECUALI DITETAPKAN LAIN OLEH MENTERI KEUANGAN. 364 PENGALIHAN HARTA YG MEMENUHI PSL 4 AYAT (3) HURUF a & b DASAR PENILAIAN BAGI YG MENERIMA: - SAMA DG NILAI SISA BUKU DARI PIHAK YG MENGALIHKAN - ATAU NILAI YG DITETAPKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PENGALIHAN HARTA YG TIDAK MEMENUHI PSL 4 AYAT (3) HURUF a. DASAR PENILAIAN BAGI YG MENERIMA: - SAMA DG NILAI PASAR DARI HARTA tsb 5.PENGALIHAN HARTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PSL 4 AYAT (3) HURUF c DASAR PENILAIAN BAGI BADAN YG MENERIMA- SAMA DG NILAI PASAR DARI HARTA tsb. 6. PERSEDIAAN & PEMAKAIAN UNTUK PENGHITUNGAN HARGA POKOK DINILAI BERDASARKAN HARGA PEROLEHAN YG DILAKUKAN SECARA RATA- RATA ATAU MENDAHULUKAN PERSEDIAAN YANG DIPEROLEH PERTAMA PSL 10 AYAT (1), (2), (3), (4), (5), DAN (6)Sumber: Agus Budihardjo37Penilaian dan Pemakaian Persediaan utk Perhitungan Harga Pokok38PenyusutanKELOMPOK HARTAMASA MANFAATGARIS LURUSSALDO MENURUNKELOMPOK I4 TAHUN25 %50 %KELOMPOK II8 TAHUN12,5 %25 %KELOMPOK III

16 TAHUN6,25 %12,5 %KELOMPOK IV

20 TAHUN5 %10 %PENYUSUTAN NON BANGUNANPENYUSUTAN BANGUNANKELOMPOK HARTAMASA MANFAATGARIS LURUSPERMANEN20 TAHUN5 %NON PERMANEN10 TAHUN10 %39Prinsip PenyusutanNilai residu tidak diakui.Tanah tidak disusutkan.Aktiva Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2001, pada tahun perolehannya disusutkan setahun penuh.Aktiva tetap yang diperoleh sejak 1 Januari 2001, pada tahun perolehannya, disusutkan mulai bulan perolehan.Pengelompokkan aktiva tetap sesuai masa manfaatnya diatur di KMK 138/KMK.02/2002.

40AmortisasiAMORTISASI ADALAH ALOKASI NILAI AKTIVA TIDAK BERWUJUD UNTUK DIBEBANKAN SELAMA MASA MANFAAT.KELOMPOK HARTAMASA MANFAATGARIS LURUSSALDO MENURUNKELOMPOK I4 TAHUN25 %50 %KELOMPOK II8 TAHUN12,5 %25 %KELOMPOK III

16 TAHUN6,25 %12,5 %KELOMPOK IV

20 TAHUN5 %10 %METODE DAN TARIF AMORTISASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :41Prinsip AmortisasiAmortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran.Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka menggunakan masa manfaat yang terdekat.Diatur pula amortisasi untuk biaya-biaya tertentu :Biaya pendirian dan biaya perluasan modalBiaya Pra OperasiBiaya memperoleh hak dibidang penambangan minyak dan gas bumiBiaya memperoleh hak dibidang penambangan selain minyak dan gas bumi

42Rekonsiliasi Fiskal (format 1)NoUraianR/L KomersialKoreksi PositifKoreksi NegatifR/L Fiskal1Penjualan2HPP3Laba Bruto4Biaya Umum Adm5Biaya Penjualan6Laba Operasi7Pend (Biaya) Luar Usaha8Laba Bersih43Rekonsiliasi Fiskal (format 2)1Laba Bersih Komersialxxx2Koreksi-koreksiPositifNegatif....................................................Jumlah koreksixxxxxx3Laba Bersih Fiskalxxx44Tarif PPh BadanUU Lama - s.d. Tahun 2008UU Baru - Sejak tahun 2009TarifLapisan PKPTarifLapisan PKP10%s.d. Rp.50 juta28%Untuk semua lapisan PKP(berlaku tahun 2009)15%> Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta30%diatas Rp.100 juta25%Untuk semua lapisan PKP(berlaku sejak 2010)45Tarif Khusus5% LEBIH RENDAH DARIPADA TARIF UMUMSYARAT :

40% SAHAM DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK DI INDONESIA

2. SYARAT LAIN YG DIATUR PP 46Tarif Khusus (lanj.)WP BADAN DENGAN PEREDARAN BRUTO S.D. Rp.50 MILYARMENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN TARIF 50% DARI TARIF UMUMYANG DIKENAKAN ATASPENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO S.D. Rp.4,8 MILYAR

47BAGAN SUBJEK PAJAKSUBJEK PAJAKSUBJEK PAJAK LUAR NEGERISUBJEK PAJAK DALAM NEGERIOrang PribadiBadanBUTNon BUTSeluruh PenghasilanPenghasilan dari kegiatan operasi dan harta yang dimiliki/dikuasaiPenghasilan kantor pusat Penghasilan lainnya yang diperoleh sehubungan dengan penghasilan kantor pusatPenghasilan yang diperoleh dari IndonesiaPasal 5(1)Pasal 5(1)Pasal 4Pasal 2(2)Pasal 2(3)Pasal 2(4)Objek PajakWarisan yang belum terbagiOrang PribadiBadanSumber Tim TaxSys48Penghitungan PPhPasal 24WAJIB PAJAKBADANLaporan Laba / RugiPenghasilanxxxBiaya(xxx)LabaxxxKoreksi FiskalxxxPenghasilan Kena PajakxxxPajak TerutangxxxPajak dibayar dimuka(xxx)Pajak yang harus dibayarxxxPasal 23Pasal 6Pasal 22, 23, 24, 25Pasal 26Pasal 23Pasal 4Pembayaran dari Luar NegeriPembayaran ke Luar NegeriLuar NegeriIndonesiaPasal 9Pasal 17Pasal 2949PEMBAYARAN PPh DALAM TAHUN BERJALANPPh DIBAYARDIBAYAR SENDIRIMELALUI PIHAK LAINPPh Psl 25FISKAL LNPPh AtasPenjualanTanahPPh Psl 21/26PPh Psl 23PPh Psl 22PPh Psl 24/KPLNDIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh AKHIR TAHUN SELAIN YANG DIKENAKAN PPh FINAL50