21Rabu, 27 April 2016 A S U R A N S I & P E M B I A Y A A N

Modalku Jajaki Perbankan

ASURANSI RANGKA KAPAL

Aturan Ditegakkan, Premi Meninggi

JAKARTA — Per usa -haan penyedia jasa ke -uangan berbasis tekno-logi PT Mitrausaha Indo-nesia Group akan me -ning katkan kemitraan de ngan perbankan untuk pe nyaluran pin jaman mo dal bagi UMKM.

Chief Operational Officer PT Mitrausaha In donesia Group (Mo -dal ku) Iwan Kurniawan menyatakan pihaknya tengah menjajaki pelu-ang kerja sama dengan sejumlah bank terkait dengan penyaluran pin-jaman modal kepada UMKM.

“Kami sedang diskusi dengan berbagai bank, tetapi mereka butuh wak tu untuk mempe-lajari dan mengetahui bis nis Modalku,” kata Iwan belum lama ini.

Dia mengungkapkan dalam kemitraan deng-an Modalku, bank nan-tinya akan berperan se -bagai pihak pengelola rekening penampungan dana dari para investor sebelum disalurkan ke -pada para debitur yang mayoritas UMKM.

Dia berharap berbagai penjajakan segera me-ma suki tahap peresmian kerja sama pada tahun ini. Menurutnya, selain berperan sebagai penge-lola rekening penam-pungan dana investor (escrow agent), Modalku juga membuka peluang kerja sama bagi bank untuk menjadi investor. (Fitri Sartina Dewi)

JAKARTA — Asosiasi Asu ransi Umum Indo ne sia menyatakan premi asu-ransi jasa perlindung an dan ganti rugi perka palan bertumbuh tinggi pada awal 2016 lantaran mulai intensifnya pe ne gakan ke wajiban pe nyingkiran rang ka ka pal yang dimulai se jak Sep tem ber 2015.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Yasril Y. Rasyid me -ngatakan semakin banyak pemilik kapal yang meng-ikuti asuransi yang diwa-jibkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan No.71/2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air itu.

Premi asuransi rangka kapal atau perlindungan dan ganti rugi (protection & indemnity/P&I) pun me-ningkat.

“Sepengetahuan saya pre minya mengalami ke -naik an yang signifikan dan juga bertambah jumlah kapal yang mengikuti be -leid ini,” ujarnya kepada Bis nis, Senin (25/4).

Kendati demikian, Yas-ril belum bisa mengung-kap kan jumlah kapal yang sudah melaksanakan kewajiban tersebut.

Se be lumnya dia menu-tur kan pertumbuhan pre-mi produk asuransi mam-pu bertumbuh tinggi sebab juga dapat diperluas dengan asu ransi P&I yang menja min risiko polusi, awak ka pal, dan sejumlah hal lainnya.

Apalagi, konsorsium asuransi perlindungan dan ganti rugi perkapalan yang dipimpin PT Tugu Pratama Indonesia diklaim menye-diakan premi asuransi yang lebih murah dan mudah dalam penutupan serta pe -nye lesaian klaimnya.

Selain itu, perlindungan asuransi dilengkapi sistem yang memungkinkan pe -ngecekan berbasis tekno-logi informasi sehingga oto ritas pelabuhanan deng-an mudah dapat memberi-kan izin pelayaran.

“Syahbandar dan Ditjen Hubla bisa mengetahui dengan cepat apakah kapal sudah punya asuransi atau belum, sehingga bisa mem-berikan izin pelayaran,” kata Yasril.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Na -

sional (Indonesia National Shipowners Association/INSA) Carmelita Hartoto me nilai sebagian besar ang-gotanya sudah memiliki produk asuransi tersebut.

Namun, dia tidak me -nampik masih ada kapal yang belum melaksanakan ketentuan tersebut.

“Mungkin karena bisnis shipping lagi susah sekali, ditambah lagi asuransi rangka kapal, biaya tam-bah an,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (26/4).

Kendati demikian, Car-melita menegaskan INSA terus menyuarakan pe me-nuhan peraturan Ke men-hub tersebut. Setiap kapal, ujarnya, wajib untuk me -miliki perlindungan pro-duk tersebut. “Kami terus ingatkan kepada anggota.”

SURAT EDARANPada 30 November 2015,

Direktorat Jenderal Per-hubungan Laut (Ditjen Hub la) Kementerian Per-hu bungan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. UM.003/94/16/DJPL.15.

Dalam SE itu, Kemenhub kembali mengingatkan pe -milik kapal untuk meng-asuransikan kapalnya da -lam rangka penyingkiran kerangka kapal, perlin-dung an, serta ganti rugi.

Ka pal berukuran 35 GT (gross tonage) atau lebih dan berlayar di dalam ne -geri wajib disertakan da -lam asuransi itu. Kapal yang berlayar ke luar ne -geri dan berukuran 300 GT atau lebih juga wajib me -mi likinya.

“Kapal kayu sudah wa -jib memiliki asuransi pe -nying kiran kerangka ka pal (wreck removal) sejak 14 April 2015, sesuai de ngan tanggal diberlakukan nya aturan Wreck Re mo val da lam Konvensi In ter na-sio nal Nairobi,” demikian ter tulis dalam keterangan Ke menhub.

Konvensi tersebut mene-tapkan kewajiban ketat pada pemilik kapal untuk mencari, menandai, dan mengangkat bangkai kapal yang dianggap bahaya dan mewajibkan pemilik ka pal untuk membuat ser ti fi kasi asuransi negara atau ben-tuk asuransi lain untuk keamanan finansial per-usa haan kapal. (Oktaviano

D.B. Hana)

PREMI BRUTO JIWASRAYA

Karyawan melintas di dekat logo milik PT Asuransi Jiwasraya (Perse-ro) di Jakarta, Selasa (26/4). Jiwasraya membukukan premi bruto senilai Rp2,48 triliun pada kuartal I/2016.

Bisnis/Nurul Hidayat

Anggara Pernandoanggara.pernando@bisnis.com

Diding S. Anwar, Direktur Uta -ma Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jam-krindo), mengatakan hasil rating tidak sebatas digunakan sebagai syarat memperoleh kredit. Lem-baga yang memperoleh nilai ku -rang, katanya, akan diberikan pen dampingan agar usahanya le bih berkembang.

“Rating merupakan nilai tam-bah dan menjadi filter. Hasil ra ting menjadi sejenis jaminan bagi bank,” ujar Diding, Selasa (26/4).

Diding mengatakan pemering-katan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ko perasi ini ditargetkan dapat dimulai Juni 2016. Saat ini divisi pemeringkat Jamkrindo sedang menyiapkan infrastruktur pen-dukung seperti teknologi infor-masi serta kriteria pemeringkat-an.

Menurut Diding, pemetaan UMKM melalui rating ini meru-pakan penugasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penugasan diberikan sejak akhir 2015. Pada tahap awal, UMKM dan koperasi yang akan di-rating merupakan nasabah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Jamkrindo bekerja sama de-ngan Kementerian Koperasi dan Bank Indonesia untuk melaku-kan rating terhadap UMKM yang terdaftar di dalam database lem-baga itu. Rating juga menyasar perusahaan yang sudah per nah mendapat jaminan dari Jam-krindo. Pilot project telah dilaku-kan pada akhir 2015.

“Karena saat ini sifatnya penu-gasan jadi seluruh biayanya gra-tis,” ujar Diding.

Dia mengatakan hasil rating akan ditampilkan apa adanya. Dia menuturkan UMKM yang me nerima plafon kredit maksi-mal tetapi setelah di-rating ter-nyata kinerjanya lebih rendah, maka kredit yang sudah di -cairkan tidak akan ditarik.

Me nu rutnya, Jamkrindo le bih men dahulukan dilakukan pem-bi na an manajemen hingga hasil ra ting berikutnya lebih baik.

Adapun untuk dapat mening-katkan kreditnya, kata Diding, UMKM harus terlebih dahulu me naikkan kelas perusahaan

agar sesuai dengan kapasitas dan ke mampuan sebagai debitur.

PROGRAM KREDITSaat ini untuk mendukung

UMKM pemerintah menyedia-kan beberapa program kredit lu nak yakni KUR Mikro deng-an plafon kredit sampai dengan Rp25 juta, KUR Ritel dengan pla fon Kredit Rp25 juta—Rp500 juta, dan KUR TKI dengan plafon maksimal Rp25 juta.

Adapun bagi pengusaha deng-an pemasaran ekspor pemerin-tah menyediakan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) Mikro dengan plafon mak simal Rp5 miliar, KURBE Kecil Rp25 miliar, dan KURBE Me nengah dengan plafon maksi-

mal Rp 50 miliar. Nanang Waskito, Ketua Umum

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo), menga-takan rating merupakan solusi untuk membantu lembaga ke -uang an menjaga kualitas kredit. Selain itu adanya rating juga da pat menekan potensi kredit ber masalah yang dijamin oleh per usahaan penjaminan.

“Kami [perusahaan penjamin-an] maupun kreditor bisa lebih pro aktif. Semuanya lebih efisien ka rena tata kelola lebih baik,” katanya.

Nanang mengatakan saat ini pemeringkatan masih dilakukan oleh Jamkrindo, akan tetapi ke depan rating dapat dilakukan oleh lembaga yang mengkhusus-

kan dirinya pada model bisnis ini. Menurutnya, setelah penu-

gas an selesai, Jamkrindo akan mem pertimbangkan divisi ini men jadi anak usaha tersendiri. “Mengenai kriteria kami usul agar tidak terlalu jauh dengan lem baga rating yang sudah ada,” katanya.

Dumoly F. Pardede, Deputi Ko -misioner Pengawas Industri Ke -uangan Non Bank OJK, menga-takan pemerintah tengah menja-hit ulang pola penyaluran kredit. Selain mengatur ulang pola seg-men tasinya, pemerintah juga mem benahi dari sisi debitur.

“Sekarang sedang dijahit ulang, di situ akan disegmen ulang. Ada Penjaminan, KUR dan LPEI,” kata Dumoly.

Hasil rating digu-nakan sebagai syarat memperoleh kredit.

Pemeringkatan UMKM dan koperasi di tar getkan dapat di -mu lai pada Juni 2016.

JAKARTA — Pemerintah akan menata ulang model penyaluran kredit bagi UMKM dan

koperasi dengan mengacu pada hasil peme-ringkatan yang segera diterapkan.

No Keterangan Januari Februari

1 Investasi 9.317.558 9.582.593

2 Aset Non Investasi 4.290.830 4.303.900

3 Total Aset 13.608.388 13.886.494

4 Total Liabilitas 3.094.086 3.238.876

5 Total Ekuitas 10.514.302 10.647.618

6 Total Pendapatan Operasional 146.313 304.706

7 Total Beban Operasional 121.826 248.449

8 Laba (Rugi) Bersih 39.505 78.707

9 Outstanding Penjaminan - Usaha Produktif 41.481.022 44.026.540

10 Outstanding Penjaminan - Usaha Non Produktif 58.688.121 58.503.595

11 Total Outstanding Penjaminan 100.169.143 102.530.135

Kinerja PerusahaanPenjaminan 2016 (Rp juta)

Sumber: OJK, Diolah BISNIS/TRI UTOMO

Jan

9.317.558

taJan

)ri

9 582 593

riuaruaruaari FebruFeFebruFe

tta)ta)

RATING UMKM

Penyaluran Kredit Ditata UlangPenyaluran Kredit Ditata Ulang