Etika Islam dalam Aspek Politik

Oleh kelompok 3• UmiLeni

•Firda Heru•Chandra

A. Landasan Etik Politik Islam• Islam sebagai agama samawi yang komponen

dasarnya Aqidah, Syariah dan akhlaq mempunyai korelasi yang erat dengan politik dalam arti luas.

• Maksudnya adalah sebagai sumber motivasi masyarakat, Islam berperan penting menumbuhkan sikap dan Prilaku sosial politik.

• Pemikiran Islam sebagai hasil sistematisasi ajaran2 Islam dan Tradisi2 kaum muslimin di bidang politik itu muncul sejalan dengan kepesatan ekspansi Islam keluar jazirah arab.

• Perhatian utama Al-Qur’an adalah memberikan landasan etik bagi terbangunya sistem politik yang didasarkan pada prinsip tegaknya masyarakat yang berkeadilan dan bermoral.

• Selain itu dalam mengkaji pemikiran politik dan sistem ketatanegaraan, dalam Islam harus berorientsi pada upaya menerjemahkan cita-cita politik Islam dengan cara membuat format dan sistem politik yang sesuai dengan etika Islam.

• Pertanyaanya kemudian mengapa Al-Qur’an ataupun Al-Sunnah tidak memberikan suatu teori atau sistem politik yang baku sebagai pedoman?

B. Konsep dasar Politik Sunni

• Paradigma pemikiran Sunni secara umum didasarkan pada 4 prinsip:

1. Kualifikasi dari seorang khalifah haruslah berasal dari suku quraisy. Dengan demikian rekruitmen pemimpin politik menurut sunni masih mendasarkan pada pertimbangan2 etnis.

2. seorang khalifah dianggap sah apabila telah mendapat persetujuan umum melalui bai’at (kontrak sosial), yang dipilih sebelumnya oleh sebuah dewan pemilih, yaitu Ahlu al-Hal wa al- ’aqd.

• Ketiga, kepala negara (Khalifah) dipilih melalui permusyawaratan dan konsultasi yaitu prinsip syura.

• Keempat, prinsip keadilan dan ini merupakan esensi yang menyinari semua persyaratan yang ada.

C. khalifah, Imammah dan Imarah sebagai Institusi Politik islam

• Pada masa awal Islam baik periode Nabi ataupun sahabat, Islam belum mengenal institusi politik yg bernama Daulah dalam pengertian negara.

• Kaum Muslimin saat itu, tidak memandang Islam sebagai daulah yaitu sebagai kekuasaan yang berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan lain.

• Namun, kaum muslimin lebih memandang bahwa Islam itu sebagai agama pamungkas yang mengakhiri semua agama.

• Istilah daulah sebagai institusi politik kemudian dimulai ketika orang2 Abbasiyah dan para pendukungnya meraih tampuk kekuasaan pada pertengahan abad ke-8 dari tangan dinasti Ummayah.

• Istilah lain dari Daulah inilah yang kemudian memunculkan kata Khalifah, Imamah dan Imarah dalam bahasa Arab.

• Ketiga istilah ini dalam prakteknya kemudian mempunyai karakteristik dan aksentuasi makna yang berbeda-beda sesuai dg kepentingan org yg menggunakan istilah tersebut dalam praktek pemerintahan.

1. khalifahkata ini mengandung makna ganda, yaitu khalifah dipandang sebagai kepala negara dan khalifah dimaknai sebagai wakil Tuhan dimuka bumi.

• Yang dimaksud wakil tuhan dimuka bumi yaitu pengertian khalifah yang diwujudkan dalam jabatan kepala negara dan fungsi manusia sebagai ciptaan tuhan yang paling sempurna.

• Didasarkan pada Surat Al-Baqoroh ayat 30 dan surat Shad ayat 56.

2. Imamah • Imamah berarti kekuasaan atau kekuatan yang

ditaati atau diikuti.• Sedangkan kata Imam berarti pemimpin, atau

setiap orang yang diikuti dan dijadikan teladan dalam urusan Agama.

• Dasarnya adalah Surat Al-Baqoroh ayat 124, Al-Anbiya 73, At-taubah ayat 12, dan Al-Qashas ayat 41.

3. Imarah• Istilah Amir berarti yang memerintah, bisa seorang

komandan militer dan seorang gubernur propinsi.• Biasanya sebutan Amir ini digunakan oleh

beberapa penguasa yang lebih rendah tingkatanya, yang tampil sebagai gubernur propinsi dan bahkan walikota yang menguasai wilayah tertentu di suatu kota sambil memberikan pengakuan simbolik kedaulatan khalifah sebagai penguasa tertinggi.

• Kekuasaan yang dimiliki Amir inilah yang disebut Imarah

D. Islam dan wawasan Politik• Salah satu karakteristik syariah Islam adalah

cakupanya tidak ada satupun dalam kehidupan yang tidak ada hukumnya dalam Al-Qur’an.

• Dalam Al-Qur’an dapat ditemukan hukum2 ibadah, aqidah (teologi), akhlaq, dan mu’amalah yang mengatur hubungan timbal balik antar manusia.

• Dari kajian tentang Al-Qur’an dan karier Nabi Muhammad selama kerasulanya inilah dapat disimpulkan bahwa Islam dan wawasan politik (kekuasaan) harus disinari oleh wawasan moral sebagai salah satu indikator imam/pemimpin (konteks sosial dan realitas sejarah).

• Dalam Islam, mendirikan institusi politik (imamah) adalah bagian tugas keagamaan. Yakni Dalam rangka membumikan ajaran islam dalam kerangka kehidupan sosial.

• Sebab, negara dipandang sebagai instrumen bagi tegaknya syariah dan ia bukan ekstansi dari agama.

• Teori Islam tentang tatanan sosial politik kemudian menyebut bahwa Tuhanlah penguasa tertinggi dan pemberi hukum

E. Fondasi Sistem Politik Islam

• menurut Munawwir Sadzali, prinsip ketatanegaraan Islam dalam Al-Qur’an meliputi.

1. Prinsip Syura (Musyawarah)• Prinsip musyawarah dalam islam tidak hanya

dinilai sebagai prosedur pengambilan keputusan yang direkomendasikan, tetapi juga merupakan tugas keagamaan.

• Praktek ini sudah dilakukan pada masa nabi yang kemudian diteruskan oleh para pengganti Rasulullah yaitu Khulafah Al-Rasyidin.

• Musyawarah termasuk perkara yang sistem dan batasanya tidak dibuat, sebagai rahmat manusia bukan karena lupa. Tetapi memberikan keleluasaan kpd mereka dan memberikan hak penuh kepada mereka untuk memilih apa yg bisa diterima oleh akal dan dipahami oleh manusia.

• Dasarnya adalah Q.S Ali Imran ayat 58 dan 159.

2. prinsip persamaan (musawah)• Islam tidak mengenal adanya perlakuan

diskriminatif atas dasar perbedaan suku bangsa, harta kekayaan, status sosial dan atribut2 keduniaan lainya.

• Yang menjadikanya beda di mata Allah adalah kualitas ketaqwaan seseorang kepada-Nya.

• Dasar prinsip ini adalah Q.S Al-Hujurat ayat: 13.

3. Prinsip Keadilan (‘adalah)• Menegakan merupakan suatu keharusan dalam

Islam, terutama bagi para penguasa dan para pemimpin pemerintahan.

• Hal ini didasarkan Q.S An-Nisa ayat : 58.• Selain itu, Islam juga memerintahkan kita untuk

menjadi manusia yang lurus, bertanggung jawab, dan berlaku ataupun bertindak sesuai dg kontrak sosialnya, sehingga terwujud keharmonisan dan keadilan hidup.

• Dasarnya adalah Q.S Al-Maidah ayat :8.

4. prinsip kebebasan (al-Hurriyah)• Dalam islam, prinsip kebebasan pada dasarnya

berarti sebagai tanggung jawab terakhir manusia.

• Konsep kebebasan dalam Islam harus dipandang sebagai tahapan pertama tindakan kearah prilaku sikap yang diatur secara rasional berdasarkan kebutuhan nyata umat manusia, baik secara material maupun secara spiritual.

• Gagasan kebebasan berpikir ini dinyatakan dalam Q.S Al-An’am ayat 164.

F. Syarat Laki-laki dan Hak Politik perempuan

• mayoritas ulama mensyaratkan ‘laki-laki” dalam kepemimpinan besar berdasarkan nash hadist yang berbunyi : tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengurusi perkara mereka itu perempuan (HR. Al-Bukhari dari Abi bakrah).

• Sebab, Ketika pembahasan kita tentang “majelis permusyawarahan” secara khusus, maka ruang lingkup pembahasanya berkisar pada problem persamaan hak politik.

• Ada dua masalah mengenai problem Hak perempuan dalam pemilu dan Hak perempuan dalam mencalonkan diri untuk menjadi dewan legislatif.

• Pendapat 1 yang menyatakan Islam tidak mengakui prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hak-hak politik. Dasarnya adalah: Q.S An-Nisa ayat 34, Sabda Nabi dalam sebuah Hadits Shahih : tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengatur urusan mereka adalah perempuan. (H.R Al-Bukhari Ahmad bin hanbal, An-Nasa’I, dan At-Tirmidzi, dari Abi Bakrah) dan Ijma yg menyebutkan bahwa di Zaman Rasul tidak ada Wanita yang masuk ke dalam anggota Dewan perwakilan Rakyat.

• Pendapat ke 2 yang mnyebutkan Islam tidak mengahalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak politiknya. Karena banyak yang berpendapat bahwa masyarakat kita belum memiliki kesiapan jika perempuan di masa sekarang menggunakan hak-hak politik itu.

• Oleh karena itu, masalah ini hanya menjadi masalah sosial yang ditentukan oleh tuntutan-tuntutan situasi dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik serta pandangan-pandangan etika dan politik

G. hak-hak politik non Muslim dalam Islam

• seorang non muslim mempunyai hak politik yang sama dengan muslim.

• Berhak mengeluarkan pendapat, berhak untuk dipilih maupun memilih, dan juga berhak memikirkan masa depan Negara yang lebih baik.

• Sedangkan hak partisipasi politik nonmuslim didalam daulah Islamiyah, tersimbol dalam dua hak, yaitu hak memilih-prsiden atau anggota parlemen dan dipilih menjadi anggota dewan parlementer juga menjadi Ahlul Hilli wal aqdi (dewan perwakilan rakyat),

Trimakasih dan

Wassalamualaikum Wr.Wb