pp 53-2010 new
TRANSCRIPT
1
Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Jawa Tengah
2
MATERI YANG DIATUR
a. Kewajiban PNS ;b. Larangan PNS ;c. Sanksi hukuman disiplin ;d. Pejabat yang berwenang menghukum ;e. Tatacara penjatuhan hukuman disiplin ;f. Upaya administratif atas hukuman
disiplin.
3
BERLAKUNYA PP 53/2010BERLAKUNYA PP 53/2010BERLAKUNYA PP 53/2010BERLAKUNYA PP 53/2010
1.1. Dengan berlakunya PP 53/2010 (Dengan berlakunya PP 53/2010 (6 Juni 20106 Juni 2010) ) maka :maka : PP 30/1980 ttg Peraturan Disiplin PNS, danPP 30/1980 ttg Peraturan Disiplin PNS, dan Pasal 12 PP 32/1979 ttg Pemberhentian Pasal 12 PP 32/1979 ttg Pemberhentian
PNSPNSdinyatakan dinyatakan tidak berlakutidak berlaku..
2.2. Juklak mengenai disiplin PNS yang ada Juklak mengenai disiplin PNS yang ada (SE Ka. BAKN No. 23/SE/1980) tetap berlaku, (SE Ka. BAKN No. 23/SE/1980) tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan PP 53/2010.diubah berdasarkan PP 53/2010.
4
Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melelui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.Jika nilai-nilai tersebut telah menyatu dalam dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bila tidak berbuat seperti nilai-nilai yang telah lazim dilakukan.
5
Terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan disiplin, yaitu :
1.Adanya faktor kesadaran.2.Adanya faktor keteladanan.3.Adanya faktor motivasi.4.Adanya faktor penegakan
peraturan.
6
Instrumen Kendali Disiplin PNSa.Peraturan Perundang-undangan.-Peraturan Perundang-undangan No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS-Peraturan Perundang-undangan No.32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS.- PP No. 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian sementara PNS.- PP No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang ijin perkawinan.
8
Alasan ditetapkannya PP 53 Tahun 2010 :
a. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja & pelayanan PNS seiring dengan reformasi birokrasi.
b. Penyesuaian kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin seiring dg otonomi daerah.
c. Mengkaitkan tingkat dan jenis hukuman disiplin dengan jenis pelanggaran disiplin terhadap kewajiban dan larangan.
LATAR BELAKANG
9
LATAR BELAKANGAlasan ditetapkannya PP 53 Tahun 2010 :
d. Mempertegas pendelegasian kewenangan secara berjenjang kepada setiap pejabat struktural untuk dapat menjatuhkan hukuman disiplin.
e. Menumbuhkan keberanian kepada setiap pejabat struktural untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai di lingkungannya.
10
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
KEWAJIBAN & LARANGAN1. Kewajiban (Pasal 3) : 26 butir menjadi 17 butir
2. Larangan (Pasal 4) : 18 butir menjadi 15 butir
Penyempurnaan tersebut meliputi :
Pengelompokan beberapa kewajiban & larangan ke dalam kesatuan bunyi sumpah/janji jabatan/PNS sbg kewajiban untuk mengucapkan & menaati sumpah/janji PNS dan jabatan.
penambahan SKI sebagai kewajiban.
penambahan butir larangan dalam kampanye Pemilu (sesuai UU 10/2008 dan UU 42/2008).
penambahan butir larangan kampanye Pilkada (selama ini diatur dgn SE MENPAN).
1
11
SANKSI (Pasal 7)
Tingkat dan jenis hukuman disiplin, disempurnakan dengan mengubah dan menambah jenis hukuman sebagai berikut :
Untuk jenis hukuman sedang :
jenis hukuman penurunan gaji sebesar 1 kali gaji berkala untuk paling lama 1 tahun dihapuskan
penambahan jenis hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun (selama ini sebagai hukuman berat).
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 20102
12
Untuk jenis hukuman berat : jenis hukuman berupa penurunan pangkat
setingkat untuk paling lama 1 thn menjadi 3 thn.
jenis hukuman berupa penurunan pangkat setingkat paling lama 1 thn dihapus, diturunkan menjadi hukuman tingkat sedang.
penambahan jenis hukuman berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah (sesuai dengan Penjelasan Ps. 29 UU 8/1974 jo UU 43/1999.
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
13
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN ( Pasal 7 )Jenis hukuman disiplin tingkat ringan :
a. tegoran lisan;b. tegoran tertulis; danc. pernyataan tidak puas secara tertulis.Jenis hukuman disiplin tingkat sedang :a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk selama 1 (satu) tahun;b. penundaan kenaikan pangkat untuk selama 1 (satu) tahun ;c. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun.Jenis hukuman disiplin tingkat berat :a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah ;c. pembebasan dari jabatan;d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS; e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
14
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 20103
Menambah ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran kewajiban tidak masuk kerja tanpa alasan sah :
a. 5 sd. 15 hari kerja dikenai hukuman ringan : (Ps 8 angka 11)
1) 5 hari kerja teguran lisan;
2) 6 sd. 10 hari kerja teguran tertulis;
3) 11 sd. 15 hari kerja pernyatan tidak puas secara tertulis.
b. 16 sd. 30 hari kerja dikenai hukuman sedang : (Ps. 9 angka 11)
1) 16 sd. 20 hari kerja penundaan kenaikan gaji berkala;
2) 21 sd. 25 hari kerja penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) tahun;
3) 26 sd. 30 hari kerja penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
15
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
c. selama 31 sd. 46 hari kerja atau lebih dikenai hukuman berat :
(Pasal 10 angka 11)
1) 31 sd. 35 hari kerja penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;
2) 36 sd. 40 hari kerja pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah (bagi pejabat struktural atau fungsional tertentu) ;
3) 41 sd. 45 hari kerja pembebasan dari jabatan (bagi pejabat struktural atau fungsional tertentu) ;
4) 46 hari kerja atau lebih pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
d. Setiap PNS wajib datang, pulang dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan jam kerja. Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja sama dengan 7 ½ jam.
3
16
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
Penambahan ketentuan mengenai sanksi pelanggaran larangan dalam kegiatan kampanye Pemilu / Pilkada :
Hukuman disiplin sedang :
• ikut serta sbg pelaksana kampanye, atau peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai atau atribut PNS, atau dgn mengerahkan PNS lain dalam Pemilu Presiden/Wapres, DPR, DPD, atau DPRD
• mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan thd pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye Pemilu Presiden/Wapres, DPR, DPD, atau DPRD ;
• memberikan dukungan kpd calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dgn cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP
4
17
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
Penambahan ketentuan mengenai sanksi pelanggaran larangan dalam kampanye Pemilu / Pilkada :Hukuman disiplin berat :• mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
• menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dlm kampanye ;
• membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
4
18
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
Penambahan klausul baru mengenai klasifikasi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran dengan mempertimbangkan (tolok ukur) :
a. latar belakang dilakukannya pelanggaran (sengaja / tdk sengaja) ;
b. Protap/SOP yang ditetapkan oleh instansi;
c. dampak dari pelanggaran yang dilakukan (terhadap unit kerja, instansi ybs, atau pemerintah / negara);
5
19
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM(Pasal 15 sd. 20)
a. Presiden HD tingkat berat, bagi pejabat eselon I & pjbt lain yg pengangkatannya wenang Presiden
b. Pejabat Pembina Kepegawaian HD tingkat berat
c. Semua pejabat struktural eselon I, II, III, IV, V HD tingkat ringan dan sedang
d. Pejabat yang disetarakan pejabat struktural (Ketua Pengadilan, Rektor, Kepala Sekolah, dll.)
6
20
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
• untuk jenis hukuman sedang diatur two step down, bagi pejabat yang berwenang menghukum kecuali PPK misalnya : Pejabat struktural eselon I menjatuhkan hukuman tingkat sedang bagi pejabat struktural eselon III, dan seterusnya.
• untuk jenis hukuman ringan diatur one step down, bagi pejabat yang berwenang menghukum kecuali PPK misalnya : Pejabat struktural eselon I menjatuhkan hukuman tingkat ringan bagi pejabat struktural eselon II, dan seterusnya.
21
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
(Pasal 21)
• Penambahan ketentuan baru mengenai sanksi bagi Pejabat yang berwenang menghukum karena tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran.
• Hukuman yang dijatuhkan adalah berupa jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan.
7
22
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980MENJADI PP 53 TAHUN 2010
• Penambahan ketentuan baru mengenai pembebasan sementara bagi pejabat yang sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin oleh PPK.
• Penambahan ketentuan baru mengenai Pejabat Yang Berwenang Menghukum untuk dapat memberi peringatan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman. Berdasarkan evaluasi, Pemerintah sering dikalahkan di PTUN karena Pejabat Yang Berwenang Menghukum dalam menjatuhkan hukuman tidak didahului peringatan.
8
23
UPAYA ADMINISTRATIFUPAYA ADMINISTRATIF( ( Pasal 32 sd. 41 )Pasal 32 sd. 41 )
Keberatan Keberatan kpd atasan pjbt kpd atasan pjbt yg menghukumyg menghukum
Banding Administratif Banding Administratif ke BAPEK ke BAPEK
Upaya administratif dimaksudkan untuk Upaya administratif dimaksudkan untuk menghindari kesewenang-wenangan Pejabatmenghindari kesewenang-wenangan Pejabat
24
HUKUMAN DISIPLIN
DAPAT BANDING ADM.
DAPAT KEBERATAN
DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
ATASANPJBT YGMENG-HUKUM
BAPEK
25
YANG TIDAK DAPAT DIAJUKANYANG TIDAK DAPAT DIAJUKANUPAYA ADMINISTRATIFUPAYA ADMINISTRATIF
( Keberatan /Banding Administratif )( Keberatan /Banding Administratif )
Keputusan HD yang ditetapkan oleh Keputusan HD yang ditetapkan oleh ::
PresidenPresiden ; ;
PPKPPK, , kecuali kecuali HDHD berupa pemberhentian sbg PNS berupa pemberhentian sbg PNS..
Gubernur selaku wakil Gubernur selaku wakil PPemerintahemerintah untuk HD untuk HD berupa penurunan jabatan berupa penurunan jabatan & & pembebasan pembebasan jabatan.jabatan.
Kepala Perwakilan RIKepala Perwakilan RI,, uuntuk jenis HDntuk jenis HD ringan dan ringan dan berat berupa :berat berupa : penurunan jabatan penurunan jabatan & & pembebasan jabatanpembebasan jabatan
Pejabat Pejabat struktural,struktural, utk semua jenis HD utk semua jenis HD ringan.ringan.
26
YANG DAPAT DIAJUKANYANG DAPAT DIAJUKANKEBERATANKEBERATAN
Keputusan Keputusan HD tingkat sedangHD tingkat sedang yg yg dijatuhkan dijatuhkan oleh : oleh :
Pejabat strukPejabat strukt.t. eselon I dan pejabat yg eselon I dan pejabat yg setara;setara;
Sekda/Pejabat strukSekda/Pejabat strukt.t. eselon II Kab/Kota; eselon II Kab/Kota;
Pejabat eselon II di lingk. Instansi vertikal;Pejabat eselon II di lingk. Instansi vertikal;
utk eselon IV keutk eselon IV ke bwh dan golbwh dan gol..ruruangang III/d ke III/d ke bwhbwh..
27
YANG DAPAT DIAJUKANYANG DAPAT DIAJUKANBANDING ADMINISTRATIFBANDING ADMINISTRATIF
( Ke BAPEK )( Ke BAPEK )
Keputusan HD yang ditetapkan oleh Keputusan HD yang ditetapkan oleh PPK atau Gubernur selaku wakil PPK atau Gubernur selaku wakil Pemerintah yang berupa :Pemerintah yang berupa :
pemberhentian dengan hormat tidak pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sbg PNS ;atas permintaan sendiri sbg PNS ;
pemberhentian tidak dengan hormat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.sebagai PNS.
28
PENANGANAN KEBERATAN PENANGANAN KEBERATAN PENANGANAN KEBERATAN PENANGANAN KEBERATAN
Keberatan dapat diajukan Keberatan dapat diajukan oleh PNS yang dijatuhi oleh PNS yang dijatuhi HD HD secara secara tertulistertulis kepkepada ada atasanatasan pejabat yg pejabat yg berwenang menghukum disertai alasan keberatanberwenang menghukum disertai alasan keberatan, , tembusannyatembusannya disampaikan kpd pejabat yg disampaikan kpd pejabat yg berwenang menghukum.berwenang menghukum.
Keberatan diajukan dalam jangka waktu Keberatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari14 hari terhitung mulai tanggal ybs menerima keputusan terhitung mulai tanggal ybs menerima keputusan hukuman disiplin.hukuman disiplin.
Pejabat yang berwenang menghukum harus Pejabat yang berwenang menghukum harus memberi memberi tanggapantanggapan tertulis tertulis atas keberatan dan atas keberatan dan disampaikan kepada atasan pejabat yang disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 hari 6 hari kerjakerja sejaksejak menerima tembusan surat keberatan. menerima tembusan surat keberatan.
29
Keputusan atasan pejabat yg Keputusan atasan pejabat yg berwenang menghukum, dapat berupa berwenang menghukum, dapat berupa penguatan, peringanan, pemberatan, penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin atau pembatalan hukuman disiplin serta bersifat serta bersifat finalfinal dan dan mengikatmengikat..
Apabila dalam waktu Apabila dalam waktu lebih dari 21 hari lebih dari 21 hari kerjakerja,, atasan pejabat yang berwenang atasan pejabat yang berwenang menghukum menghukum tidak mengambil tidak mengambil keputusankeputusan atas keberatan atas keberatan,, maka maka keputusan pejabat yang berwenang keputusan pejabat yang berwenang menghukum menghukum batal demi hukum.batal demi hukum.
PENANGANAN KEBERATAN PENANGANAN KEBERATAN PENANGANAN KEBERATAN PENANGANAN KEBERATAN
30
Hak-hak kepegawaian PNS yg Hak-hak kepegawaian PNS yg mengajukan banding administratif mengajukan banding administratif ke BAPEK ke BAPEK :: apabila masuk kerjaapabila masuk kerja,, gaji tetap dibayarkan. gaji tetap dibayarkan. apabila tidak masuk kerjaapabila tidak masuk kerja,, gaji tidak gaji tidak
dibayarkan.dibayarkan. PNS yang meninggal sebelum ada putusan PNS yang meninggal sebelum ada putusan
atas banding administratif, diberhentikan atas banding administratif, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya.kepegawaiannya.
31
TATACARAPENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN
TATACARAPENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN
32
1. PEMANGGILAN1. PEMANGGILAN
PNS yg diduga melanggar disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung utk dilakukan pemeriksaan.
Pemanggilan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
Apabila pada tanggal yg ditentukan PNS ybs tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang ditentukan pada pemanggilan pertama.
Apabila setelah pemanggilan kedua PNS ybs tdk hadir juga, maka HD tetap dijatuhkan berdasarkan alat bukti yg ada (tanpa pemeriksaan)
33
2. PEMERIKSAAN2. PEMERIKSAAN
Sebelum PNS dijatuhi HD setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP.
BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yg diperiksa.
Apabila PNS yg diperiksa tdk bersedia menanda-tangani, BAP tsb tetap dijadikan sebagai dasar utk menjatuhkan HD.
PNS yg diperiksa berhak mendapat fotokopi BAP.
34
2. PEMERIKSAAN2. PEMERIKSAAN
Khusus utk pelanggaran disiplin yg ancaman hukumannya sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh PPK.
Apabila perlu, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yg berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin & kemungkinan akan dijatuhi HD tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak ybs diperiksa.
Selama dibebaskan sementara dari jabatan, ditunjuk Pelaksana Harian (Plh.)
35
3. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
3. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan utk menjatuhkan HD kepada PNS tsb mrpkn kewenangan :
atasan langsung ybs, maka atasan langsung tsb wajib menjatuhkan HD.
pejabat yang lebih tinggi, maka wajib melaporkan secara hirarki disertai BAP.
PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi satu jenis HD yg terberat.
PNS yg pernah dijatuhi HD kemudian melakukan pelanggaran disiplin yg sifatnya sama, dijatuhi HD yg lebih berat dari HD terakhir yg pernah dijatuhkan kepadanya.
PNS tdk dapat dijatuhi HD dua kali atau lebih utk satu pelanggaran disiplin.
36
4. PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
4. PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN Setiap penjatuhan HD ditetapkan dgn keputusan
pejabat yg berwenang menghukum.
Keputusan HD disampaikan secara tertutup oleh pejabat yg berwenang menghukum atau pejabat lain yg ditunjuk kpd PNS ybs, tembusannya disampaikan kpd pejabat instansi terkait.
Penyampaian keputusan HD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
Dalam hal PNS yang dijatuhi HD tidak hadir pada saat penyampaian keputusan HD, maka keputusan dikirim kpd ybs
37
5. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
5. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
KKeputusan eputusan yang tidak dapatyang tidak dapat diajukan keberatandiajukan keberatan
BerlakuBerlakusejak tanggal ditetapkan.sejak tanggal ditetapkan.
38
5. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
5. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
KKeputusan eputusan yang dapat diajukan keberatan :yang dapat diajukan keberatan : Apabila Apabila tidak diajukan keberatantidak diajukan keberatan,, maka mulai maka mulai
berlaku pada hari ke 15 (lima belas)berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah setelah keputusan HD diterima.keputusan HD diterima.
Apabila Apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusanpada tanggal ditetapkannya keputusan atas atas keberatankeberatan..
Apabila PNS yang dijatuhi HD tidak hadir pada Apabila PNS yang dijatuhi HD tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan HD maka HD waktu penyampaian keputusan HD maka HD berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan yang ditentukan untuk penyampaian keputusan HD.HD.
39
5. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
5. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
Keputusan HD yang ditetapkan oleh PPK atau Gubernur selaku wakil Pemerintah yang berupa :
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sbg PNS ;
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
Apabila :
diajukan banding administratif ke BAPEK, maka berlaku tmt. sejak berlakunya keputusan BAPEK ;
tidak diajukan banding administratif ke BAPEK, maka berlaku mulai hari ke-15 setelah diterimanya Keputusan HD
40
KETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHAN
Pelanggaran yang terjadi dan sudah Pelanggaran yang terjadi dan sudah dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya PP 53/2010, maka BAP berlakunya PP 53/2010, maka BAP tetap berlaku dan penjatuhan hukuman tetap berlaku dan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan PP 53/2010.disiplin berdasarkan PP 53/2010.
Pelanggaran yang terjadi sebelum Pelanggaran yang terjadi sebelum berlakunya PP 53/2010 dan belum berlakunya PP 53/2010 dan belum dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan dan hukuman disiplin pemeriksaan dan hukuman disiplin berdasarkan PP 53/2010.berdasarkan PP 53/2010.
41
BERDASARKAN PP NO. 53 TAHUN 2010
42
PNS WAJIB :PNS WAJIB :1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan ;
3. setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah ;
4. menaati segala ketentuan peraturan per-UU
5. melaksanakan tugas kedinasan dgn penuh pengabdian kesadaran, dan tanggung jwb ;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS
43
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan ;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan ;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara ;
10. melaporkan dengan segera kpd atasannya bila mengetahui hal yg dpt membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil ;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja ;
44
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
45
PNS DILARANG :PNS DILARANG :1. menyalahgunakan wewenang ;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain ;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional ;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing ;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah ;
46
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan ;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya ;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
47
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani ;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan ;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
48
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
b. mengadakan kgt yg mengarah keberpihakan thd pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
14. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon KDh/Wakil KDh dgn cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP sesuai per-UU
49
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon menggunakan fasilitas yg terkait dgn jabatan dlm kampanye ;
b. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
c. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon sebelum selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS di lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
50
NO. KEWAJIBANHUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 8) SEDANG (Pasal 9) BERAT (Pasal 10)
1 mengucapkan sumpah/janji PNS;
apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah
2 mengucapkan sumpah/janji jabatan
apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah
3 setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
4 menaati segala ketentuan peraturan perundang undangan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
5 melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
KEWAJIBAN & SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PNSBERDASARKAN PP NO. 53 TAHUN 2010
51
NO.
KEWAJIBAN
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 8)
SEDANG (Pasal 9)
BERAT (Pasal 10)
6 menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
7 mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
8 memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
9 bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
10 melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
52
NO.
KEWAJIBAN
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 8)
SEDANG (Pasal 9)
BERAT (Pasal 10)
11 masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja :
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja
Teguran lisan
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja
Teguran tertulis
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja
Peryataan tidak puas secara tertulis
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
53
NO. KEWAJIBAN
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 8)
SEDANG (Pasal 9)
BERAT (Pasal 10)
11 masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja :
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja
pembebasan dari jabatan
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
54
NO. KEWAJIBAN
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 8)
SEDANG (Pasal 9)
BERAT (Pasal 10)
12 mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)
apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen)
13 menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
14 memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15 membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja
16 memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja
17 menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
55
NO. LARANGAN
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 11)
SEDANG (Pasal 12)
BERAT (Pasal 13)
1 menyalahgunakan wewenang
V
2 menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
V
3 tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain / organisasi internasional
V
4 bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing
V
5 memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
LARANGAN & SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PNSBERDASARKAN PP NO. 53 TAHUN 2010
56
NO. LARANGAN
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 11)
SEDANG (Pasal 12)
BERAT (Pasal 13)
6 melakukan kgt bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dgn tujuan utk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara lsg atau tdk lsg merugikan negara
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
7 memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
V
8 menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
V
9 bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja
57
NO. LARANGAN
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 11)
SEDANG (Pasal 12)
BERAT (Pasal 13)
10 melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU
sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU
sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU
11 menghalangi berjalannya tugas kedinasan
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi
apabila berdampak negatif pd pemrinth /negara
12 Memberikan dukungan kpd calon Presiden / Wapres, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara :
a.ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
V
b. menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
V
c. sebagai peserta kampanye mengerahkan PNS lain
V
d. sebagai peserta kampanye menggunakan fasilitas negara
V
58
NO. LARANGAN
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 11)
SEDANG (Pasal 12)
BERAT (Pasal 13)
13 memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden dengan cara:
a.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
V
b. mengadakan kgt yg mengarah keberpihakan thd pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingk kerjanya, keluarga, dan masyarakat
V
14 memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon KDh/Wakil KDh dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan per-UU
V
59
NO. LARANGAN
HUKUMAN DISIPLIN
RINGAN (Pasal 11)
SEDANG (Pasal 12)
BERAT (Pasal 13)
15 memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
a. terlibat dalam kegiatan kampanye Pilkada
V
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye Pilkada ;
V
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
V
d. mengadakan kgt yg mengarah keberpihakan terhadap pasangan peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS dalam lingk kerjanya, keluarga, dan masyarakat
V
60
PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS HUKUMAN DISIPLINPNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
• HD ringan • HD sedang • HD berat (Penurunan
pangkat 3 th)
• Sekretaris Daerah Provinsi• Pejabat fungsional jenjang
Utama • Staf gol. ruang IV/d & IV/e.
• HD sedang• HD berat
• Pejabat eselon II ;• Pejabat fungsional jenjang
Madya dan Penyelia • Staf gol. ruang IV/a sd. IV/c
• HD sedang (Penurunan pangkat 1 th)
• HD berat
• Pejabat eselon III ke bawah • Pejabat fungsional jenjang
Muda ke bawah ;• Staf gol. ruang III/d ke bwh
PEJABAT YANG BERWENANGMENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN PNS
DI PROVINSI(Pasal 19)
PNS Daerah Provinsi
61
PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
Sekda Provinsi
HD ringan • Pejabat eselon II ;• Pejabat fungsional jenjang
Madya• Staf gol. ruang IV/a sd. IV/c
HD sedang(kecuali penurunan pangkat 1 tahun)
• Pejabat eselon III ;• Pejabat fungsional jenjang Muda
& Penyelia • Staf gol. ruang III/c sd. III/d
Eselon II
HD ringan • Pejabat eselon III ;• Pejabat fungsional jenjang Muda
dan Penyelia;• Staf gol. ruang III/c sd. III/d
HD sedang (kecuali penurunan pangkat 1 tahun)
• Pejabat eselon IV ;• Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana Lanjutan • Staf gol. ruang II/c sd. III/b
PNS Daerah Provinsi
62
PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS HUKUMAN DISIPLINPNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
Eselon III
HD ringan • Pejabat eselon IV ;• Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana Pratama
• Staf gol. ruang II/c sd. III/b
HD sedang (kecuali penurunan pangkat 1 tahun)
• Pejabat fungsional jenjang Pratama & Pelaksana Pemula;
• Staf gol. ruang II/a sd. II/b
Eselon IV & Pjbt yang setara
HD ringan • Pejabat fungsional jenjang Pratama & Pelaksana Pemula;
• Staf gol. ruang II/a sd. II/b
HD sedang (kecuali penurunan pangkat 1 tahun)
Staf gol. ruang I/a sd. I/d
PNS Daerah Provinsi
63
PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS HUKUMAN DISIPLINPNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
• HD tingkat ringan ;• HD tingkat sedang ;• Penurunan pangkat 3 thn
Sekretaris Daerah Kab/Kota
• HD tingkat ringan ;• HD tingkat sedang• HD tingkat berat
• Pejabat eselon II ;• Pejabat fungsional jenjang
Utama, Madya dan Penyelia • Staf gol. ruang IV/d dan IV/e
• HD tingkat sedang • HD tingkat berat
• Pejabat eselon III ke bawah • Pejabat fungsional jenjang
Muda ke bawah ;• Staf gol. ruang IV/c ke bwh
PEJABAT YANG BERWENANGMENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN PNS
DI KABUPATEN/KOTA(Pasal 20)
PNS Daerah Kab/Kota
64
PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
Sekda Kab/Kota
HD tingkat ringan • Pejabat eselon II ; • Pejabat eselon III ;• Pejabat fungsional jenjang Muda
dan Penyelia;• Staf gol. ruang III/c sd. III/d
HD tingkat sedang(kecuali penurunan pangkat 1 tahun)
• Pejabat eselon IV ;• Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana Lanjutan • Staf gol. ruang II/c sd. III/b
Eselon II
HD tingkat ringan • Pejabat eselon III ;• Pejabat fungsional jenjang Muda
dan Penyelia;• Staf gol. ruang III/c sd. III/d
HD tingkat sedang (kecuali penurunan pangkat 1 tahun)
• Pejabat eselon IV ;• Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana Lanjutan • Staf gol. ruang II/c sd. III/b
PNS Daerah Kab/Kota
65
PEJABAT YANG BERWENANG
JENIS HUKUMAN DISIPLINPNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
Eselon III
HD tingkat ringan • Pejabat eselon IV ;• Pejabat fungsional jenjang
Pratama & Pelaksana Lanjutan
• Staf gol. ruang II/c sd. III/b
HD tingkat sedang (kecuali penurunan pangkat 1 tahun)
• Pejabat fungsional jenjang Pratama & Pelaksana Pemula;
• Staf gol. ruang II/a sd. II/b
Eselon IV
HD tingkat ringan • Pejabat fungsional jenjang Pratama & Pelaksana Pemula;
• Staf gol. ruang II/a sd. II/b
HD tingkat sedang (kecuali penurunan pangkat 1 tahun)
Staf gol. ruang I/a sd. I/d
Eselon V HD tingkat ringan Staf gol. ruang I/a sd. I/d
PNS Daerah Kab/Kota
66
S E K I A N