PERMASALAHAN ASET TETAP DAN SOLUSINYA

DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Disusun Oleh :Dra. Sri Wiwik Hidayati

NIP. 19630307 200212 2 003

BAB IPENDAHULUAN

Sejak terbitnya PP No. 24 tahun 2005, setiap unit pelaporan pada instansi pemerintah wajib untuk menyusun neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi focus utama karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.Pemahaman tentang aset tetap, permasalahan dan solusinya menjadi hal yang sangat penting bagi penyusun laporan, karena dengan pemahaman yang memadai tentang hal tersebut diharapkan laporan keuangan akan menjadi lebih berkualitas dengan opini wajar tanpa pengecualian.

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

B. PERUMUSAN MASALAHsolusi dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan aset tetap khususnya dalam hal pengambilan kebijakan akuntansi dan peraturan daerah dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang SAP Standar Akuntansi Pemerintah?”

memformulasikan solusi dan strategi dalam pengambilan kebijakan akuntansi dan peraturan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang SAP Standar Akuntansi Pemerintah untuk mengatasi permasalahan aset.

C. TUJUAN PENULISAN

D. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan dua jenis data : 1. Data Primer 2. Data sekunder

BAB I PENDAHULUAN BAB II RUMUSAN MASALAH BAB III ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH BAB IV PENUTUP

E. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

BAB IIRUMUSAN MASALAH

Database Pemerintah Kota Batu belum dapat diakui kebenarannya.

Tanah Kas Desa masuk dalam Buku Induk Inventaris Pemerintah Kota Batu.

A. GAMBARAN KONDISI YANG DIINGINKAN Dapat memperbaiki/meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu menjadi Wajar Tanpa Pengecualian

B. GAMBARAN KONDISI YANG SEBENARNYA Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu tahun 2008- 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan disclaimer/tidak memberikan pendapat apapun dengan beberapa faktor antara lain:

Belum adanya peraturan daerah/Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu tahun 2011-2013 memperoleh peningkatan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan beberapa faktor antara lain :

Belum diterapkannya kebijakan akuntansi pemerintah yang ada.

Belum terdatanya dengan baik tanah-tanah jalan milik Pemerintah Kota Batu.

Belum adanya Surat Keputusan (SK) Pengguna BMD kepada seluruh SKPD yang diterbitkan oleh Pengelola Barang melalui BPKAD Kota Batu.

Belum adanya produk hukum yang mengatur tentang Pengelolaan Aset berbasis akrual khususnya dalam penerapan dan pelaksanaan Akuntansi Penyusutan terhadap BMD.

Permasalahan pertama: bagaimana menentukan komponen biaya penunjang yang dapat dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap ?.Apakah honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium panitia pengadaan, dan honorarium panitia pemeriksa, serta biaya lain yang sifatnya menunjang pelaksanaan pengadaan dan/atau pembangunan asset tetap, dapat dikapitalisasi?.

Permasalahan kedua: apakah asset tetap yang dikuasai secara fisik namun bukti kepemilikannya tidak ada dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah, dan sebaliknya ?.

C. RUMUSAN PERMASALAHAN Dalam pelaksanaan Penatausahaan BMD, Bidang Aset sering mengalami hambatan khususnya dalam hal pembaruan dan penerapan kebijakan akuntansi. Berikut penulis rangkum beberapa permasalahan dan hambatan yang ada :

Permasalahan ketiga: bagaimana menentukan klasifikasi suatu asset tetap yang lokasinya melekat pada aset tetap lain ?.

Permasalahan keempat: bagaimana menentukan nilai perolehan awal, apabila dalam perolehan aset tetap tersebut biaya penunjangnya tidak hanya untuk aset tetap yang bersangkutan.

Permasalahan kelima: bagaimana menentukan biaya pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi dalam nilai asset tetap.

Permasalahan keenam: bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap yang pengadaan/pembangunannya diperuntukkan bagi pihak lain?

Permasalahan ketujuh: bagaimana pengakuan dan penyajian serta pengungkapan biaya pemeliharaan untuk penggantian atas kerusakan yang diakibatkan dari suatu asset tetap milik pihak lain?

BAB IIIANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

Penulis menggunakan metode analisis 5W+1H : What (apa penanggulangannya?) Why (mengapa ditanggulangi?) Where (dimana penanggulangannya?) When (kapan penanggulangannya?) Who (oleh siapa penanggulangannya?) How (bagaimana penanggulangannya?)

A. ANALISIS PERMASALAHAN

B. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

* Permasalahan pertama :Bagaimana menentukan komponen biaya penunjang yang dapat dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap ?.Apakah honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium panitia pengadaan, dan honorarium panitia pemeriksa, serta biaya lain yang sifatnya menunjang pelaksanaan pengadaan dan/atau pembangunan asset tetap, dapat dikapitalisasi?.Pemecahan :

PSAP07 Paragraf 22 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya, dalam PSAP07 paragraf 5 dinyatakan bahwa biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas

Dari permasalahan pada Bab II huruf C, penulis mengemukakan beberapa alternatif pemecahan dan pembahasan :

yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Artinya, biaya utama maupun biaya penunjang yang diperlukan sampai asset tetap siap digunakan dapat dikapitalisasi sebagai biaya perolehan.Kesimpulan : honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium panitia pengadaan, dan honorarium panitia pemeriksa, serta biaya lain yang sifatnya menunjang pelaksanaan pengadaan dan/atau pembangunan asset tetap, dapat dikapitalisasi.

* Permasalahan kedua :Apakah asset tetap yang dikuasai secara fisik namun bukti kepemilikannya tidak ada dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah, dan sebaliknya ?.

Pemecahan :Permasalahan ini pada umumnya terkait dengan tanah. Dalam Buletin Teknis No.9, dijelaskan perlakuan masalah tersebut dan perluasannya sebagai berikut: a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang

sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus

dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas LaporanKeuangan.b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun

dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan

sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

* Permasalahan ketiga :bagaimana menentukan klasifikasi suatu asset tetap yang lokasinya melekat pada aset tetap lain ?.

Pemecahan :Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama, dan komponen penunjang lain .Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi sebagai berikut :

Gedung :• Bangunan Fisik• Taman, Jalan, Tempat Parkir dan Pagar• Instalasi AC• Instalasi Listrik dan Generator• Lift

* Permasalahan keempat :Bagaimana menentukan nilai perolehan awal, apabila dalam perolehan aset tetap tersebut biaya penunjangnya tidak hanya untuk aset tetap yang bersangkutan.Pemecahan :Biaya penunjang tersebut dialokasikan dengan rata-rata tertimbang.

Contoh : Pada tanggal 20 April 20X1, Satker ABC melakukan pembelian sebuah kompleks gedung perkantoran dengan rincian : harga beli tanah Rp 8.000.000.000,-, dan harga beli gedung kantor Rp 12.000.000.000,-, biaya notaris dan balik nama Rp 60.000.000,-, dan pajak Rp 2.000.000.000,-. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai melalui SPM/SP2D LS.

Biaya perolehan gedung perkantoran, termasuk nilai tanahnya adalah sebesar :Harga perolehan Jumlah (Rp)- Harga beli tanah 8.000.000.000,-- Harga beli gedung 12.000.000.000,-- Biaya Notaris dan balik nama 60.000.000,-- Pajak 2.000.000.000,-

Total 22.060.000.000,-

Untuk mengalokasikan biaya notaris, balik nama, dan pajak dapat dilakukan dengan rata-rata tertimbang, sehingga nilai masing - masing tanah serta gedung/bangunan adalah:- Tanah = Rp. 8.000.000.000,- + (Rp 2.060.000.000X8/20)

= Rp 8.824.000.000,-- Bangunan = Rp.12.000.000.000,- + (Rp2.060.000.000X12/20) = Rp 13.236.000.000,-

* Permasalahan kelima :Bagaimana menentukan biaya pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi dalam nilai asset tetap.Pemecahan :Biaya pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi adalah kegiatan pemeliharaan yang menunjukkan adanya suatu peningkatan mutu/kualitas/kapasitas atas asset yang bersangkutan dan dapatmemberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang

manfaat asset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja).

* Permasalahan keenam :Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap yang pengadaan/pembangunannya diperuntukkan bagi pihak lain?Pemecahan :Aset tetap yang pengadaan/pembangunannya diperuntukkan bagi pihak lain disajikan sebagai persediaan. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai asset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Misalnya, apabila Kementerian Perumahan Rakyat mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca Kementerian Perumahan Rakyat, tanah tersebut tidak disajikan sebagai asset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan.

* Permasalahan ketujuh :Bagaimana pengakuan dan penyajian serta pengungkapan biaya pemeliharaan untuk penggantian atas kerusakan yang diakibatkan dari suatu asset tetap milik pihak lain?Pemecahan :Suatu satuan kerja (pada K/L atau SKPD) dapat melakukan pemeliharaan/perbaikan/renovasi asset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok asset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun tanah dan akun asset tetap lainnya jarang ditemukan. Apabila asset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu K/L atau SKPD direnovasi dan memenuhi criteria kapitalisasi asset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan asset tetap yang bersangkutan.

Dalam hal asset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai asset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal asset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu asset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

BAB IVPENUTUP

Permasalahan aset tetap masih menjadi perhatian yang serius karena nilainya sangat signifikan dan perannya sangat penting bagi pelayanan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas asset tetap, penyajiannya dalam laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun beberapa permasalahan telah terinventarisir, tampaknya masalah asset tetap akan terus berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama untuk pemerintah daerah hasil pemekaran yang memperoleh asset tetap dari Pemda induk, tetapi tanpa bukti kepemilikan atau asetnya hilang.

A. KESIMPULAN

Melihat permasalahan aset sebagaimana disebutkan dalam bab – bab sebelumnya , berikut beberapa saran terhadap pelaksanaan pengelolaan BMD Pemerintah Kota Batu, sebagai berikut :

- Perlu melengkapi peraturan – peraturan penunjang secara teknis dalam pengelolaan BMD seperti : Perdes (Peraturan Desa), Perwali (Peraturan Walikota), dsbnya, yang berkaitan dengan pengelolaan/penatausahaan BMD.

- Melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Batu.

- Penerapan dan penegasan kembali peraturan tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).

B. SARAN