power point aspek hukum ekonomi
DESCRIPTION
hukum ekonomiTRANSCRIPT
OLEH : EVALINA ALISSA
MANUSIA TIDAK BISA HIDUP SENDIRI, HARUS HIDUP BERSAMA DALAM MASYARAKAT YANG TERORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA
MANUSIA TIDAK BISA HIDUP SENDIRI, HARUS HIDUP BERSAMA DALAM MASYARAKAT YANG TERORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA
SUATU PEDOMAN ATAU PERATURAN HIDUP YANG MENENTUKAN BAGAIMANA MANUSIA HARUS BERTINGKAH LAKU DALAM MASYARAKAT AGAR TIDAK MERUGIKAN ORANG LAIN
SUATU PEDOMAN ATAU PERATURAN HIDUP YANG MENENTUKAN BAGAIMANA MANUSIA HARUS BERTINGKAH LAKU DALAM MASYARAKAT AGAR TIDAK MERUGIKAN ORANG LAIN
1.NormaAgama Berpangkal pd kepercayaan
kpd Tuhan YME,yg berisikan perintah-perintah,larangan-larangandan ajaran-ajaran yg berasal dr Tuhan. Sanksinya kelak di akhirat.
2.Norma Kesopanan
2
NORMA YANG BERSANGKUTAN DENGAN ASPEK KEHIDUPAN PRIBADI, DIMANA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK INI ADALAH NORMA AGAMA DAN NORMA KESUSILAAN
NORMA YANG BERSANGKUTAN DENGAN ASPEK KEHIDUPAN ANTAR PRIBADI, DIMANA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK INI ADALAH NORMA SOPAN SANTUN DAN NORMA HUKUM
PERANGKAT KAIDAH DALAM PERATURAN BAIK ITU TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG MENNGATUR TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG DIBUAT OLEH PENGUASA (PIHAK YANG BERWENAG) BERSIFAT MEMAKSA DAN MENGIKAT, BERISI LARANGAN DAN / PERINTAH YANG WAJIB DIPATUHI DAN ADA SANKSI YANG TEGAS BAGI PELANGGARNYA (PIDANA, PERDATA, ADMINISTRASI) SERTA MEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEADILAN
UNSUR HUKUM
PERATURAN TENTANG TINGKAH LAKU MANUSIA
DIBUAT OLEH BADAN RESMI YANG BERWAJIB
BERSIFAT MEMAKSA DAN MENGIKAT
MEMILIKI SANKSI YANG TEGAS
BERTUJUAN MEWUJUDKAN KEAMANAN, KEADILAN DAN KETERTIBAN
CIRI-CIRI HUKUM
ADANYA PERINTAH DAN LARANGAN
LARANGAN DAN PERINTAH ITU HARUS DIPATUHI
ADAYA SANKSI HUKUM YANG TEGAS BAGI PELANGGARNYA
MENCAPAI KEADILAN MENCAPAI KEBAHAGIAN MANUSIA MENCAPAI KETERTIBAN
ALAT KETERTIBAN DAN KETERATURAN MASYARAKAT
SARANA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL ALAT PENGGERAK PEMBANGUNAN NASIONAL ALAT KRITIK SARANA PENYELESAIAN
SENGKETA/PERTIKAIAN
UNDANG-UNDANG YURISPRUDENSI KEBIASAAN PERJANJIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DOKTRIN
UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG MERUPAKAN PERATURAN YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.YURISPRUDENSIPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP, YANG SECARA UMUM MEMUTUSKAN SESUATU PERSOALAN YANG BELUM ADA PENGATURANNYA PADA SUMBER HUKUM YANG LAIN.
KEBIASAANKEBIASAN MERUPAKAN PERBUATAN MANUSIA YANG DILAKUKAN BERULANG-ULANG DALAM HAL DAN KEADAAN YANG SAMA.PERJANJIANPERJANJIAN MERUPAKAN SUATU PERISTIWA DI MANA PIHAK YANG SATU BERJANJI KEPADA PIHAK YANG LAIN UNTUK MELAKSANAKAN ATAU TIDAK MELAKSANAKAN SUATU HAL SEHINGGA PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN TERSEBUT TERIKAT OLEH ISI PERJANJIAN YANG MEREKA BUAT.
PERJANJIAN INTERNASIONALPERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA NEGARA ATAU LEBIH
DOKTRIN/PENDAPAT AHLIPENDAPAT DARI PAKAR AHLI HUKUM YANG TERKENAL DIBIDANGNYA DAN DIAKUI WIBAWANYA DILINGKUNGAN DUNIA HUKUM, SEHINGGA PANDANGANNYA SERING DIGUNAKAN ORANG UNTUK MEMBERIKAN DASAR ILMIAH DARI ATAU BAGI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN HUKUM YANG DIAMBIL.
PERANGKAT KAIDAH DALAM PERATURAN BAIK ITU TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG MENNGATUR TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG DIBUAT OLEH PENGUASA (PIHAK YANG BERWENAG) BERSIFAT MEMAKSA DAN MENGIKAT, BERISI LARANGAN DAN / PERINTAH YANG WAJIB DIPATUHI DAN ADA SANKSI YANG TEGAS BAGI PELANGGARNYA (PIDANA, PERDATA, ADMINISTRASI) SERTA MEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEADILAN
PERATURAN TENTANG TINGKAH LAKU MANUSIA
DIBUAT OLEH BADAN RESMI YANG BERWAJIB
BERSIFAT MEMAKSA DAN MENGIKAT
MEMILIKI SANKSI YANG TEGAS
BERTUJUAN MEWUJUDKAN KEAMANAN, KEADILAN DAN KETERTIBAN
• ALAT KETERTIBAN DAN KETERATURAN MASYARAKAT
• SARANA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL
• ALAT PENGGERAK PEMBANGUNAN NASIONAL
• ALAT KRITIK• SARANA PENYELESAIAN
SENGKETA/PERTIKAIAN
Tertulis Tidak tertulis
Mencapai keadilan Kepastian hukum Kedamaian Ketertiban Kesejahteraan Kemakmuran
Hukum hrs mampu menjaga dan mengatur harkat & martabat manusia
Mengatur kehidupan manusia dengan mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak demi kesejahteraan nilai-nilai kemanusiaan.
Eko : ilmu Nomos : Rumah tangga
Kecil => Keluarga Besar => Negara
TUJUAN Pengaturan RT : mencapai KEMAKMURAN
KESELURUHAN KAIDAH-KAIDAH DAN PUTUSAN-PUTUSAN HUKUM YANG SECARA KHUSUS MENGATUR KEGIATAN DAN KEHIDUPAN EKONOMI DI INDONESIA
HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN YAITU SELURUH PERATURAN DAN PEMIKIRAN HUKUM MENGENAI CARA-CARA PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI (MISAL : HUKUM PENANAMAN MODAL DAN HUKUM PERUSAHAN)
HUKUM EKONOMI SOSIAL, YAITU SELURUH PERATURAN DAN PEMIKIRAN HUKUM MENGENAI CARA-CARA PEMBAGIAN HASIL PEMBANGUNAN EKONOMI SECARA ADIL DAN MERATA, SESUAI DENGAN HAK AZASI MANUSIA (MISAL : HUKUM PERBURUHAN DAN HUKUM PERUMAHAN)
HUKUM EKONOMI
Rangkaian perangkat peraturan yg mengatur kegiatan ekonomi yg dilakukan oleh pelaku ekonomi
Mrpkan kajian baru yg berawal dr konsep kajian Hukum Dagang
Embrio Hk Ekonomi adl kajian Hk Dagang dan perkembangan pd bagian dr Hk Perdata
Hukum Ekonomi tidak hanya dikaji dari Hukum Perdata saja tapi harus dikaji dari banyak aspek sehingga membutuhkan metode pendekatan yang berbeda dari kajian Hukum Dagang / Hukum Perdata pada umumnya.
MAKRO : memanfaatkan ilmu-ilmu lain sbg pisau analisis terhadap berbagai masalah. Dimanfaatkan utk kajian perlindungan publik & konsumen
MIKRO : dimanfaatkan utk mengkaji hub hukum para pihak sesuai target.
Kajian yg berkonsep makro kajian hukum thdp setiap hal yg ada
kaitannya dg keg pelaku ekonomi scr makro Ada campur tangan negara thdp keg tsb shg
tercapai masy ekonomi yg sehat & wajar. Kajian yg berkonsep mikro
Kajian yg punya wawasan khusus thdp hubungan hubungan yg tercipta krn adanya hub para pihak yg sifatnya kondisional, situasional.
Negara ikut berperan sbg regulator dlm pengaturan berbagai kegiatan ekonomi
Apabila keg. ekonomi tdk ada intervensi dr negara maka pelaku ekonomi cenderung bersikap sewenang-wenang. Tdk akan tercipta kemakmuran dan pembagian hasil pembangunan scr adil & merata bagi masyarakat.
Mengatur perekonomian dg memberikan batasan-batasan tertentu kpd pihak yg kuat dan memberi peluang-peluang kpd pihak yg lemah agar tercapai keadilan.
Dengan demikian diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan scr adil.
Kajian dg spesifikasi pd hub hukum para pihak yg melakukan aktifitas dlm menjalankan perusahaan
Hukum Dagang bagian dr Hukum Perdata yg mengatur hal-hal khusus di berbagai bid usaha.
Kajian Hk Dagang selalu mempunyai tekanan utama pada : Perikatan para pihak (Hub Hk para
pihak) Hak & Kewajiban para pihak
Hukum Perdata (dlm hal ini HK Dagang) dikaji dg pendekatan mikro saja (hub para pihak)
Hukum Dagang adl perangkat peraturan yg mengatur hub hukum antara konsumen & produsen dlm arti luas.
Jadi hakikatnya Hk Dagang mengkaji hub hukumnya saja.
Pdhl bila dikaji ulang&cermat, hub hukum antara produsen & konsumen tsb tdk semata-mata ditentukan para pihak tsb tp oleh banyak faktor yg berada di luar kompetensi Hk Perdata & Hk Dagang.
Krn melalui hk ekonomi masy diarahkan utk melakukan / tdk melakukan hal-hal tertentu utk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yg diinginkan
Birokrasi yg berlebihan Persaingan tidak sehat Hukum tidak jelas
Pemerintah Swasta Nasional Pihak Asing
Suatu perbuatan dimana Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih satu orang atau lebih mengikatkan dirinya mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain terhadap satu orang lain atau lebihatau lebih
• Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur
• Asas kebebasan berkontrak• Asas pacta sunt servanda
(mengikatnya suatu perjanjian)• Asas konsensualisme (tercapainya
kata sepakat)• Asas obligatoir
• Adanya kata sepakat di antara para pihak
• Adanya kecakapan tertentu• Adanya suatu hal tertentu• Adanya suatu sebab yang halal
Perjanjian mengikat para pihakPerjanjian mengikat para pihak
Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihaksepihak
Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baikbaik
• Karena pembayaran• Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti
dengan penyimpanan atau penitipan• Karena pembaharuan utang ( novasi )• Karena perjumpaan utang atau kompensasi• Karena pencampuran utang• Karena pembebasan utang• Karena musnahnya barang yang terutang• Karena kebatalan atau pembatalan
PERUSAHAAN ADALAH SETIAP BENTUK BADAN USAHA YANG MENJALANKAN SETIAP JENIS USAHA YANG BERSIFAT TETAP DAN TERUS MENERUS DIDIRIKAN, BEKERJA, SERTA BERKEDUDUKAN DALAM WILAYAH NEGARA INDONESIA DENGAN TUJUAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN(UU NO. 3 TAHUN 1982)
ORANGORANG PERSEORANGAN, BADAN USAHA, BADAN HUKUMPERSEORANGAN, BADAN USAHA, BADAN HUKUM
TERUS MENERUS/TDK TERPUTUS PUTUSTERUS MENERUS/TDK TERPUTUS PUTUS
TERANG TERANGANTERANG TERANGAN
UNTUK MEMPEROLEHUNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN ATAU LABA KEUNTUNGAN ATAU LABA
DALAM DALAM BIDANG BARANG, JASA, ATAU HAK KEKAYAAN BIDANG BARANG, JASA, ATAU HAK KEKAYAAN INTELEKTUALINTELEKTUAL
MENGADAKAN MENGADAKAN BERBAGAI AKTIFITAS BERBAGAI AKTIFITAS PERDAGANGANPERDAGANGAN
SUATU PERSEKUTUAN YANG DIBENTUK ATAS SUATU PERJANJIAN, DIMANA DUA ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRI UNTUK MEMASUKKAN SESUATU (INBRENG) KE DALAM PERSEKUTUAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBAGI KEUNTUNGAN”
SUATU JENIS PERSEKUTUAN PERDATA YANG KHUSUS DIDIRIKAN UNTUK MENJALANKAN PERUSAHAAN DENGAN NAMA BERSAMA”
SUATU FIRMA YANG MEMPUNYAI SATU ATAU BEBERAPA ORANG SEKUTU KOMANDITER
BADAN HUKUM YANG MERUPAKAN PERSEKUTUAN MODAL, DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN, MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DENGAN MODAL DASAR YANG SELURUHNYA TERBAGI DALAM SAHAM
BADAN USAHA YANG BERANGGOTAKAN ORANG-ORANG ATAU BADAN HUKUM KOPERASI YANG MELANDASKAN KEGIATANNYA BERDASARKAN PRINSIP KOPERASI SEKALIGUS SEBAGAI GERAKAN EKONOMI RAKYAT YANG DIDASARKAN ATAS KEKELUARGAAN
YAYASAN ADALAH BADAN HUKUM YANG TIDAK MEMPUNYAI ANGGOTA YANG DIKELOLA OLEH PENGURUS DAN DI DIRIKAN UNTUK TUJUAN SOSIAL
BADAN USAHA YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MODALNYA DIMILIKI OLEH NEGARA MELALUI PENYERTAAN SECARA LANGSUNG YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN