SETIAP hari tidak banyak yang bisa diberitakan kepada publik dari Istana Medan Merdeka Selatan tempat Wakil Presiden (Wapres) Boediono berkan-tor. Padahal, Wapres diserahi sepuluh tugas utama, termasuk penuntasan kasus mafi a pajak yang melibatkan Gayus Tam-bunan.

Namun, hal itu tentu tidak bisa menjadi patokan bahwa Wapres tidak bekerja. Setiap hari, jika tidak ada agenda kunjungan kerja ke luar kota, Beodiono selalu tepat waktu tiba di Istana Wapres. Kese-hariannya, tepat pukul 09.00 WIB mobil dinasnya sudah tiba di kantor dan bertolak ke kediaman pada pukul 16.00, kecuali ada rapat mendesak yang menuntut Wapres hingga malam berada di kantor.

Tak hanya itu, Boediono yang dikenal memang pekerja keras terkadang memanfaatkan hari liburnya untuk menggelar ra-pat. Misalnya saja pada Kamis (3/2) lalu yang merupakan tanggal merah karena berte-patan dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Wapres justru menggelar rapat mengenai evaluasi pelaksanaan Inpres

1/2011 di kediaman dinasnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Namun, meski setiap hari tidak lepas dari kegiatan sere-moni, menerima tamu, dan

memimpin rapat yang satu ke rapat yang lainnya, tetap saja kegiatan Boediono sulit untuk diberitakan ke publik. Hal itu karena keengganan pihak terkait memberi informasi.

Jadi sering kal i , meski Wapres menggelar rapat ter-tutup, yang bahkan terke-san kucing-ku cingan dengan wartawan, para pencari berita harus gigit jari karena hanya

mendapat berita kosong begitu rapat usai.

Bahkan, dalam catatan Me-dia Indonesia, Senin (7/2), saat Wapres mengadakan rapat in-ternal dengan Ketua Unit Kerja

Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangun-an (UKP4) Kuntoro Mang-kusubroto di Kantor Wapres, rapat yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga pukul 17.00 itu ternyata tidak menghasil-kan keputusan apa pun.

Kuntoro yang dicegat saat akan memasuki mobilnya hanya menjawab, “Pertemuan rutin saja dengan Wapres,” ujarnya.

Ketika dimintai konfi rmasi kepada Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat , ia ha nya menjawab enteng, “Bahas agenda rapat yang menjadi utang selama ini. Terkait de-ngan masalah yang ditangani Wapres, misalnya jalan tol, pangan, transportasi, dan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.”

Padahal, pertemuan Wapres dengan Ketua UKP4 itu ber-langsung di tengah isu perom-bakan di tubuh kabinet. Kun-toro yang punya wewenang menilai kinerja para menteri tentu tidak akan datang ke sebuah rapat yang isinya hanya asal jawab seperti yang disam-paikan di atas.

Untuk kasus berbeda, misal-

nya soal penanganan kemacet-an Jakarta yang juga menjadi tanggung jawab Wapres, semua pihak akan royal memberi in-formasi soal masalah lalu lintas di Jakarta.

Yang pasti, sejak 2 September 2010 saat Wapres memimpin ra-pat transportasi massal Jakarta untuk pertama kalinya, hingga hari ini belum ada perkem-bangan signifikan terhadap transportasi Jakarta.

Namun kembal i untuk diingat, konstitusi memang menempatkan wapres hanya pembantu presiden, termasuk menggantikan tugas-tugas kenegaraan apabila presiden ke luar negeri.

Wapres hanya ban serep yang bisa dipakai apabila presiden mengalami kejadian yang luar biasa sehingga tak bisa men-jalankan tugasnya. Itu bukan berarti karena dipilih dalam satu paket, posisi presiden dan wapres sama.

Jadi, wapres tetaplah wapres. Semaju apa pun pikiran se-orang wapres, selama presiden masih mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tetap saja sosok wapres ada di balik layar. (Mad/P-2)

Peluru

Banyak Rapat, Minim Hasil

23SENIN, 14 FEBRUARI 2011 | MEDIA INDONESIAPOLKAM

Pak Boed tidak Suka Cari Nama

CUKUP mengagetkan jika me-lihat hasil jajak pendapat Lem-baga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2010. Survei yang dilakukan untuk menja-ring penilaian masyarakat atas kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boe-diono menunjukkan, kurang dari separuh responden yang mengaku puas atas kinerja Boe diono selaku wakil presi-den.

Kinerja Boediono yang di-angkat Presiden dari kalangan profesional itu dinilai tidak memuaskan oleh 47,1% dari 1.000 responden.

Masyarakat lebih merindu-kan gaya kepemimpinan bekas Wapres Jusuf Kalla yang nota-bene berasal dari lingkung an politik. Kalla dinilai cepat tanggap dan berani mengam-bil risiko.

Apa tanggapan Wakil Presi-den atas hasil survei itu? Melalui juru bicaranya, Yopie Hidayat, Wapres menilai ha-sil survei itu sebagai bukti masih lebarnya jarak antara ekspektasi masyarakat dan kinerjanya.

“Itu akan menjadi ceme ti bagi kami,” kata Yopie yang sejak lama sudah menjadi te-man diskusi dan berdebat Boediono.

Berikut penjelasan lengkap-nya kepada Anata Syah Fitri dari Media Indonesia, dalam sebuah perbincangan pada akhir pekan lalu.

Bagaimana pemerintah me-nanggapi hasil survei LSI yang menunjukkan ketidak-puasan publik atas kinerja Wakil Presiden Boediono?

Pemerintah menghargai hasil survei itu sebagai masukan dalam usaha meningkatkan kinerja Boediono. Kami mema-hami level ekspektasi publik meningkat di tengah situasi saat ini.

Kemajuan ekonomi dan era keterbukaan demokrasi ini telah mendorong kenaikan ekspektasi publik. Kalau dulu, mungkin di titik itu ekspektasi masyarakat sudah terpenuhi. Namun, kalau sekarang belum terpuaskan. Ini akan menjadi cemeti bagi kami.

Bagaimana Wapres bisa fokus menunjukkan kiner-janya di tengah banyaknya beban kerja yang diberikan Presiden?

Tugas yang harus dilaksana-kan Wapres memang banyak, di antaranya mengoordinasi-kan menteri-menteri. Namun, dia kan mendapat banyak du-

kungan juga. Maka di tengah banyaknya tugas dan ekspek-tasi publik itu, Wapres akan berusaha menunjukkan kinerja yang lebih intensif.

Bagaimana tanggapan Anda jika selama ini peran dan ki-nerja Wapres dinilai masih tak terlihat di mata publik?

Presiden dan Wapres itu satu kotak, keberhasilan Wapres berarti keberhasilan pemerin-tah. Tidak dilihat sebagai ke-berhasilan Wapres sendiri atau Presiden sendiri. Wapres tidak memikirkan siapa yang menda-pat kredit atas hasil kerja itu.

Yang terpenting bagi Wapres adalah hasil kerja. Di situasi negara yang seperti sekarang ini, paling penting adalah bagaimana bekerja seoptimal mungkin agar menghasilkan kinerja sebaik-baiknya.

Apakah peran Boediono dianggap lemah karena tidak kuat secara politik di dalam pemerintahan?

Boediono memang bukan politikus. Hal semacam itu tidak menjadi pikirannya selintas pun. Dia tidak me-mikirkan unsur politik dalam pemerintahan. Wapres hanya berorientasi pada hasil kerjan-ya, tanpa memikirkan kredit secara politik. (P-2)

FOTO ANTARA/SAPTONO

ANTARA/WIDODO S. JUSUF

KENAIKAN LISTRIK : Wapres Boediono (kiri) memberi salam sebelum memimpin rapat mengenai listrik yang diikuti sejumlah menteri di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (1/7).

TIBA DI TANAH AIR: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

(kiri) berbincang dengan Wapres Boediono seusai mendarat menggunakan

pesawat Kepresidenan di Bandara Halim

Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (30/1).

TEMA:Berebut Kuasa

diTangkuban Perahu

NUSANTARARABU (16/2/2011)

FOKUS

TEMA:Berebut Kuasa

diTangkuban Perahu

NUSANTARARABU (16/2/2011)

FOKUS