Polemik penggusuran kampung Pulo, mana yang lebih benar?

Semarang, 23 Agustus 2015

Sebelum penggusuran dilakukan di kampung pulo, warga dan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), membuat kesepakatan bahwasannya warga kampung pulo sudah mempunyai solusi dan konsep tersendiri untuk mengatasi masalah ini, selain itu warga

kampung pulo juga sudah mempresentasikan konsepnya itu kepada Ahok. Ahok setuju dengan apa yang telah warga presentasikan, akan tetapi tak lama setelah itu, Ahok berubah pikiran dan mengirimkan petugasnya untuk membongkar paksa kampung pulo. Sebelumnya warga sudah diberitahu sebelumnya bahwa tanggal 20 Agustus 2015 rumah warga sudah harus dikosongkan. Tetapi malah bukan pengosongan, melainkan pembongkaran paksa. Bentrokan pun tak bisa dihindarkan antara warga dan aparat kepolisian. Hal ini yang menjadikan para warga meminta ganti rugi atas apa yang menimpa kampungnya. Lalu siapa yang lebih benar? warga kampung pulo kah, atau bahkan pemerintah?

Dilihat dari kasusnya, memang kita tidak bisa menyebutkan bahwa warga kampung pulo bersalah atau bahkan sebaliknya pemerintah-lah yang salah. Oleh karena itu saya akan membahas hal ini dari dua sudut pandang yang berbeda. Agar kita bisa lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi di kampung pulo, dan kenapa kasus ini makin memanas.

Di satu sisi, penggusuran paksa kampung pulo memang tidak manusiawi. Seperti yang disebutkan oleh pak Thamrin bahwa penggusuran itu idealnya dilakukan setelah warga menempati rumah baru, tetapi faktanya masih banyak warga yang belum menempat rusun ketika penggusuran dilakukan. Nah, disini mungkin warga yang kesal kemudian memberontak dengan melawan petugas kepolisian. Bukan hanya itu, warga yang kecewa dengan penggusuran paksa yang dilakukan pemerintah meminta agar mereka menerima ganti rugi.

Dilihat dari faktor sosial, menurut Robertus Robert, Sosiolog UI, bahwa tidak mudah untuk menerima tempat tinggal baru. Sebab, mereka tidak memiliki referensi tentang tempat tinggal yang baru tersebut.

Warga kampung pulo pun berpendapat bahwa mereka yang memiliki rumah semi permanen mungkin bagai mendapatkan durian runtuh, tapi tidak bagi kami, yang memiliki rumah

permanen di kampung pulo. Pasalnya, warga kampung pulo akan direlokasikan ke rusunawa Jatinegara yang memiliki banyak fasilitas didalamnya.

Di sisi lain, tujuan pemerintah dilakukannya penggusuran kampung di bantaran kali ciliwiung di klaim sebagai upaya untuk mensejahterakan warga kampung pulo. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semata-mata untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Menurut dia, wilayah Kampung Pulo tidak lagi layak untuk menjadi permukiman warga karena rawan banjir dan kebakaran.

Mirisnya, warga tidak mau direlokasikan ke rusunnawa Jatinegara karena mereka menuntut ganti rugi kepada pemerintah atas penggusuran yang dilakukan. Tetapi secara hukum, warga tidak berhak meminta ganti rugi atas penggusuran yang dilakukan. Karena tanah yang mereka tempati untuk dijadikan tempat tinggal adalah tanah Negara. Sehingga warga tidak bisa menuntut kerugian yang di derita kecuali jika warga mampu menunjukan sertifikat tanah kepada pemerintah. Dan apabila pemerintah menuruti keinginan warga untuk membayar ganti rugi, itu sama saja warga memaksa agar pemerintah melakukan korupsi. Dimana uang Negara yang digunakan jika tidak untuk peruntukannya maka ini bias juga disebut korupsi. Sehingga pemerintah menegaskan tidak ada uang gati rugi kepada warga kampung pulo.

Dari kasus diatas, kita bisa tahu bahwa pada dasarnya baik pemerintah maupun warga kampung pulo tidak bisa dikatakan benar ataupun salah. Karena jawabanya relatif, dari segi mana kita memandang kasus ini. Akan tetapi secara keseluruhan, pemerintah sedikit lebih benar. Karena kebijakan – kebijakan yang dibuat tentunya sudah difikirkan matang – matang. Begitupun dengan penggusuran kampung pulo yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya agar bisa terhindar dari banjir maupun kebakaran yang sering terjadi di daerah tersebut. Pemerintah juga sudah menyediakan rusunawa bagi warga kampung pulo, agar nantinya setelah penggusuran warga kampung pulo bisa menempati rumah yang memang layak untuk di huni.