pokok pokok uu no 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran

Pokok-‐pokok UU No.20 tahun 2013 tentang

Pendidikan Kedokteran

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1 1 September 2013

Isu Pokok UU Pendidikan Kedokteran : Kondisi Sebelum & Implikasinya

UU pendidikan kedokteran diharapkan mampu : 1.  Mengintegrasikan peran pendidikan/akademik dan

layanan kesehatan/profesi, dimana secara operasional dikelola oleh kementerian dibawah sektor pendidikan dan kesehatan.

2.  mengatasi berbagai problem dalam rangka menjaga mutu, yang terkait dengan proses seleksi, proses pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana serta alat-‐alat laboratorium, Dosen, tenaga pendidik dan masalah pendanaan pendidikan kedokteran,

3.  memberi kepasAan hukum, disamping undang-‐undang yang sudah ada yaitu Undang-‐undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-‐undang Nomor 29 tahun 2004 tentang PrakAk Kedokteran

TUJUAN UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN

1.  Program Dokter layanan primer 2.  Integrasi akademik-‐profesi 3.  Integrasi FK-‐RSP (termasuk wahana pendidikan kedokteran) 4.  Pembiayaan pendidikan 5.  Seleksi mahasiswa 6.  Kuota mahasiswa 7.  Uji kompetensi 8.  Internsip (sebagai kelanjutan setelah program profesi dokter) 9.  Sistem penjaminan mutu 10.  Standar nasional pendidikan kedokteran 11.  Afirmasi (untuk mendukung pemerataan distribusi dokter)

Isu Pokok UU Pendidikan Kedokteran

PENGATURAN ISU POKOK UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN

PENGATURAN SEBELUMNYA ISU POKOK PENGATURAN

UU DIKDOK KEBIJAKAN LANJUTAN

UU No.12/2012 Og Pendidikan Tinggi

Integrasi akademik-‐profesi

Program profesi dokter dan profesi dokter gigi merupakan program lanjutan yang Adak terpisahkan dari program sarjana

Permendikbud Masa transisi : 2 tahun

Implikasi Kebijakan : •  Pembaharuan izin prodi akademik-‐profesi (satu surat untuk 2 izin, yaitu prodi

akademik dan prodi profesi) •  Pembaharuan instrumen akreditasi •  Penetapan aturan nomor induk mahasiswa untuk program akademik dan

profesi (apakah akan satu-‐kesatuan atau terpisah) •  Implikasi penyesuaian struktur organisasi prodi akademik dan profesi terhadap

struktur organisasi dekanat •  SeAap prodi harus menjadi Fakultas dalam waktu 5 tahun (pasal 59)




•  UU No.44/2009 Og RS

•  UU No.12/2012 Og Pendidikan Tinggi

Integrasi FK-‐RSP (termasuk wahana pendidikan kedokteran)

•  K e r j a s am a F K / F K G dengan RSP utama, RSP Afiliasi, RSP Satelit dan wahana pend i d i k an kedokteran

•  Kerjasama di lakukan s e c a r a t e r i n t e g r a s i (fungsional dan/atau struktural)

Peraturan Pemerintah Masa transisi : 3 tahun

Implikasi Kebijakan : •  Perlunya aturan lanjutan dan panduan terkait implementasi kerja sama

dan pembagian tugas dan fungsi antara Kemdikbud dan Kemkes •  Perlu sinkronisasi dengan PP RSP

Intregrasi Pendidikan Akademik-‐Profesi, Internsip, Spesialis-‐Subspesialis

SPESIALIS

S u b Sp

S u b Sp

S u b Sp

S u b Sp

S u b Sp

PROFESI

ORGANISASI PROFESI

RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

Dokter

AKADEMIK

Sked

Min 7 semester 144 SKS

Min 3 semester

IN TERNSIP

60%RS + 40 % PKM



•  Perpres No.72/2012 tentang SKN

•  Standar Pendidikan Profesi Dokter yang disahkan oleh KKI (revisi 2012)

Program Dokter Layanan Primer (DLP)

•  Program DLP merupakan kelanjutan dari program p ro f e s i dok t e r d an program internsip yang setara dengan program dokter spesialis

•  DLP ditujukan untuk memenuh i l a y a n a n k e s e h a t a n A n g k a t pertama

Peraturan Pemerintah Masa transisi : 2 tahun


Implikasi Kebijakan : •  Perumusan learning outcomes, standar kompetensi, kurikulum,

kualifikasi dosen, dan uji kompetensi khusus •  Nomenklatur pendidikan khusus DLP •  Perumusan kebijakan kewenangan pelayanan untuk DLP



UU No.12/2012 Og Pendidikan Tinggi

Pembiayaan pendidikan

• Menteri menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan •  FK & FKG wajib melaporkan satuan biaya operasional kepada Menteri melalui pemimpin PT



Implikasi Kebijakan : •  Penyesuaian pendanaan pendidikan dengan kebijakan UKT dan

BOPTN (untuk PTN) •  Standardisasi unit cost pendidikan kedokteran untuk program

akademik dan program profesi serta spesialis




Seleksi mahasiswa

•  Seleksi penerimaan mahasiswa dilakukan secara nasional

•  Seleksi memperhaAkan prinsip pemerataan akses dan afirmasi melalui jalur khusus



Implikasi Kebijakan : •  Penetapan metode, waktu dan paniAa seleksi serta waktu penerimaan

mahasiswa baru baik untuk program profesi maupun spesialis •  Penyesuaian dengan kebijakan kuota penerimaan mahasiswa

pendidikan kedokteran



•  UU No.29/2004 tentang standar pendidikan profesi dokter


Kuota mahasiswa •  Kuota nasional diatur melalui Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

•  Permendikbud

•  SE Dirjen DikA mengenai Kuota Penerimaan Mahasiswa FK (sebagai aturan awal)

Masa transisi : 2 tahun


Implikasi Kebijakan : •  Sanksi moratorium penerimaan mahasiswa baru bagi FK yang melanggar

ketentuan •  Pengurangan kuanAtas lulusan FK, peningkatan kualitas lulusan FK •  Kemungkinan pembukaan prodi baru yang lebih memenuhi standar



•  UU No.29/2004 Og Prak_k Kedokteran •  UU No.12/2012 Og Pendidikan Tinggi

Uji Kompetensi •  Uji kompetensi dilaksanakan secara nasional sebelum mengangkat sumpah Dokter dan Dokter Gigi (exit exam)

•  Lulusan mendapatkan serAfikat kompetensi yang dikeluarkan oleh PT



Implikasi Kebijakan : •  Biaya pendidikan kedokteran lebih besar karena biaya uji kompetensi

masuk pada biaya pendidikan •  Perlu aturan teknis terkait mekanisme pemberikan serAfikat profesi

dan serAfikat kompetensi



•  Permenkes No. 299/2010 Og penyelenggaraan program internsip dan penempatan dokter pasca internship

•  Perkonsil No.1/2010 Og internsip

Internsip •  Program profesi dokter dilanjutkan dengan program internsip (masuk pada ranah profesi/pelayanan)

•  Internsip sebagai program pemahiran dan pemandirian Dokter yang merupakan bagian dari program penempatan wajib sementara dan diperhitungkan sebagai masa kerja

Peraturan Pemerintah

Masa transisi : 2 tahun


Implikasi Kebijakan : •  Penyusunan PP yang mengatur posisi dan pengelolaan program

internsip, pembagian wewenang Kemkes dan Kemdikbud dalam implementasi internsip, serta pembiayaannya



•  UU No.12/2012 Og Pendidikan Tinggi •  Permendikbud Og SPM-‐PT & SNPT

Sistem Penjaminan Mutu

Pengaturan SPM sesuai aturan yang berlaku



Implikasi Kebijakan : •  Implementasi sistem penjaminan mutu eksternal dan sistem

penjaminan mutu internal melalui LAM PSKes dan LUK



•  UU No.29/2004 Og Prak_k Kedokteran


•  Standar pendidikan profesi dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang disahkan KKI (revisi 2012)

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK)

•  SNPK mengacu pada SNPT dan disusun bersama oleh asosiasi insAtusi pendidikan, organisasi profesi, asosiasi rumah sakit pendidikan dan kementerian bidang kesehatan

•  SNPK ditetapkan oleh Menteri dengan merujuk pada Standar pendidikan profesi dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang disahkan KKI

•  FK & FKG wajib melaksanakan kurikulum berdasarkan SNPK



Implikasi Kebijakan : •  Harmonisasi SNPK dengan standar pendidikan profesi dokter/dokter gigi (termasuk

dokter spesialis/dokter gigi spesialis ) yang disahkan/diperAmbangkan oleh KKI dan ditetapkan Menteri

•  Perlu pengaturan pola insenAf untuk program spesialis •  Menjadi aspek legal dari implementasi kebijakan SPM & standar pendidikan

kedokteran secara nasional

Standar Pendidikan Tinggi Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

SPT

SNPT Ditetapkan oleh Menteri atas usul

BSNPT

SPT Ditetetapkan oleh se_ap perguruan

_nggi

1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik

Standar Nasional Pendidikan

Standar Isi

Standar Proses

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Sarana & Prasarana

Standar Pengelolaan

Standar Pembiayaan

Standar Penllaian Pendidikan

Standar Peneli_an

Standar Hasil

Standar Arah

Standar Proses

Standar Kompetensi PeneliA

Standar Pendanaan


Standar Outcome

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Hasil

Standar Arah

Standar Proses

Standar Kompetensi Pelaksana

Standar Pendanaan


Standar Outcome

Standar Nasional Pendidikan

Standar Peneli_an

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Posisi SNPK pada Pendidikan Kedokteran (Integrasi Pendidikan dan Pelayanan)

SNP SNPT

SPSKD & SPSKDG

SNPK

•  SNPK : Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (+ standar peneliAan + standar pengabdian masyarakat + standar biaya pendidikan )

•  SPSKD : Standar Pendidikan & Standar Kompetensi Dokter (termasuk spesialis) •  SPSKDG : Standar Pendidikan & Standar Kompetensi Dokter Gigi (termasuk spesialis)

Permendikbud

KKI

Harmonisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK)

SNPT* Isi Proses Kompetensi

SDM Sarpras Kelola Biaya Nilai PeneliAan

Pengmas

SNPK

X X X X X X X X X X

Standar Pendidikan Profesi Dokter/Drg (tmsk spesialis) **

X

X

X

X

X

X

X

*) SNPT yang diatur pada UU Pendidikan Tinggi **) standar yang disahkan oleh KKI




Afirmasi •  Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa dan dosen

•  Program afirmasi untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui penempatan tahap mandiri pendidikan di RS selain RSP



Implikasi Kebijakan : •  Aksesibilitas ‘putra daerah’ untuk mendapatkan pendidikan kedokteran yang

berkualitas baik •  Implementasi harmonisasi kebijakan pemerintah daerah setempat terhadap

kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran •  Kontribusi sistem pendidikan kedokteran terhadap kebutuhan pelayanan

kesehatan di daerah

Kekhususan Pengaturan pada UU Pendidikan Kedokteran

9 KONSEP DASAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN (RSP) Pe

layana

n

9 RS Pendidikan berfungsi sebagai contoh (pemandu) fasilitas layanan kesehatan yang mengedepankan pelayanan prima kesehatan, keselamatan pasien dan penghargaan terhadap hak-‐hak pasien/klien/komunitas/masyarakat yang terjangkau, mudah diakses, berkeadilan dan berbasis bukA (evidence based)

8

RS Pendidikan menyelenggarakan pelayanan terintegrasi untuk masalah lansia (penyakit degeneraAf); penyakit akibat perilaku dan budaya; akibat kerja; akibat disparitas pelayanan/geografis; infeksi (termasuk pinere); traumatologi (kecelakaan) dan beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/SJSN) dan Adak berbasis departemen

7

RS Pendidikan digunakan untuk menghasilkan dokter layanan primer (Angkat dasar) secara holisAk/komprehensif untuk menjawab problem kesehatan bangsa Indonesia masa kini dan masa depan dengan menekankan juga aspek promoAf dan prevenAf dalam mencapai MDGs, masalah lansia (penyakit degeneraAf); penyakit akibat perilaku dan budaya; akibat kerja; akibat disparitas pelayanan/geografis; infeksi (termasuk pinere); traumatologi (kecelakaan) dan beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/SJSN)

Pend

idikan

6

RS Pendidikan merupakan insAtusi utama yang membina jejaring wahana pendidikan sebagai satu enAtas tersendiri yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan Profesi Dokter, serta Standar Kompetensi tenaga kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan sistem IT dan atau visiAng dosen klinik dalam rangka koordinasi pencapaian kompetensi sebagaimana buAr (1) dan buAr (2)

5 RS Pendidikan harus memenuhi profesionalitas inA dari 4 keilmuan klinis dasar (bedah, penyakit dalam, anak dan kandungan) dan 8 keilmuan klinis lainnya (Radiologi, Anestesi, Patologi, Kulit dan Kelamin, THT, Mata, Neurologi dan Psikiatri )

4 RS Pendidikan harus menyediakan real paAent yang memadai (jenis dan jumlahnya) dan atau simulasi tentang pasien yang relevan untuk mencapai kompetensi tertentu

3 RS Pendidikan berfungsi sebagai wahana pendidikan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya baik di RS maupun jejaringnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berkelanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan

Pene

li_an

2 RS Pendidikan merupakan insAtusi yang berfungsi sebagai pelaksana peneliAan translasional dalam rangka pengembangan pelayanan dan pendidikan dokter layanan primer dan tenaga kesehatan lain

E_ka

1 RSP harus mengutamakan aspek medikoeAk dan medikolegal profesi dalam melaksanakan pelayanan dan pendidikan oleh DPJP

Konsep Program Dokter Layanan Primer (DLP)

DLP sesuai Standar Pendidikan & Standar Kompetensi Dokter (revisi 2012)

DLP sesuai UU Pendidikan Kedokteran

RANAH

PEN

DIDIKA

N

RANAH

PELAY

ANAN

1.   Nomenklatur prodi : program profesi dokter

2.   Program profesi (KKNI level 7?/8?) 3.   Uji kompetensi sebagai exit exam 4.   Kurikulum Berbasis Kompetensi :

80% isi kurikulum + 20% muatan unggulan lokal

1.   Nomenklatur prodi : program DLP 2.   Program spesialis (KKNI level 8?/9?) 3.   Uji kompetensi khusus oleh kolegium 4.   Kurikulum : 80 % (spesialis dokter

keluarga) + 20 % (kebutuhan khusus, terutama manajemen kesehatan primer)

1. Kompetensi lulusan : Profesionalitas yang Luhur, Mawas Diri dan Pengembangan Diri, Komunikasi EfekAf, Pengelolaan Informasi, Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran, Keterampilan Klinis dan Pengelolaan Masalah Kesehatan 2. Menjalankan fungsi sebagai gate keeper 3. Masuk pada skema pembiayaan BPJS ?

1.   Kompetensi khusus DLP : Primary care management, Family Medicine Approach, Spesific problem solving skill, Comprehensive approach, Community orientaBon, HolisBc approacH & Team work 2. Menjalankan fungsi sebagai gate keeper atau hospital based (perlu perumusan sesuai target Kemkes) 3. Masuk pada skema pembiayaan BPJS

Konsep Program Dokter Layanan Primer (DLP) Kebijakan pada masa transisi selama 2 tahun (2014-‐2015) : •  Pembentukan Am khusus pengembang DLP yang terdiri dari

unsur : Ditjen DikA Kemdikbud, Dit. BUK & BPSDM Kemkes, Dekan FK akreditasi A, KDPI

•  Penentuan cuH off period implementasi DLP (lulusan mulai periode kapan?)

•  Program peningkatan kompetensi dokter menjadi DLP melalui CPD terstruktur (dilakukan oleh organisasi profesi/Kolegium Dokter Primer Indonesia) -  Apakah program CPD terstruktur akan dilanjutkan (pasca masa

transisi), paralel dengan program CPD spesialis ? -  Konversi kum CPD melalui credit earning

•  Diperlukan dukungan dari Ditjen DikA dan Kemkes untuk pengembangan program DLP terutama yang terkait dengan beasiswa, wahana, program penempatan, dan lainnya

Rencana Tindak Lanjut untuk Implementasi Undang-‐Undang Pendidikan Kedokteran

RUMUSAN ATURAN LANJUTAN UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Peraturan Lanjutan UU Dikdok : PP

PASAL PADA UU DIKDOK

NORMA PENGATURAN

ATURAN LEBIH LANJUT DARI UU DIKTI/LAINNYA

Pasal 6 ayat (6)

Syarat dan ketentuan pembentukan Fakultas Kedokteran serta penambahan program studi

•  PP Profesi •  Permendikbud penyelenggaraan dan pengelolaan PT

Pasal 7 ayat (9)

Program dokter layanan primer dan program internsip

•  PP Profesi •  Permenkes Internsip

Peraturan Lanjutan UU Dikdok : PP


NORMA PENGATURAN


Pasal 21 ayat (4)

Kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran

•  PP Penugasan dosen & pemberian insenAf

•  PP Jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (Kemenpan)

Pasal 45 Kerja sama FK dengan RSP dan wahana pendidikan kedokteran

PP RSP (Kemkes)

Peraturan Lanjutan UU Dikdok : Permendikbud


NORMA PENGATURAN


Pasal 8 ayat (5)

Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-‐subspesialis, dan dokter gigi spesialis-‐ subspesialis

•  PP Profesi •  Permendikbud penyelenggaraan dan pengelolaan PT

Pasal 17 ayat (3)

Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor

•  Permendikbud penyelenggaraan dan pengelolaan PT



NORMA PENGATURAN


Pasal 9 ayat (2)

Kuota nasional mahasiwa prodi kedokteran

•  Permendikbud penerimaan, persyaratan & hak mahasiswa •  Surat Edaran Dirjen DikA kg kuota mahasiswa kedokteran

Pasal 19 ayat (4)

Penempatan Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-‐subspesialis, dan dokter gigi spesialis-‐ subspesialis di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan

•  Permendikbud penerimaan, persyaratan & hak mahasiswa

•  Permenkes tentang program penempatan (Kemkes)



NORMA PENGATURAN


Pasal 22 ayat (2)

Warga negara asing yang dapat menjadi Dosen atau dosen tamu

Revisi permendiknas kg izin pendidik asing pada satuan pendidikan formal

Pasal 27 ayat (6)

Seleksi penerimaan calon mahasiswa

•  Permendikbud penerimaan, persyaratan & hak mahasiswa •  Surat Edaran Dirjen DikA kg kuota mahasiswa baru pendidikan kedokteran



NORMA PENGATURAN


Pasal 29 ayat (2)

Seleksi penerimaan mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-‐subspesialis, dan dokter gigi spesialis-‐subspesialis

Permendikbud penerimaan, persyaratan & hak mahasiswa

Pasal 30 ayat (5)

Calon mahasiswa warga negara asing

Pasal 31 ayat (3)

Hak dan kewajiban Mahasiswa



NORMA PENGATURAN


Pasal 35

Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan

Permendikbud beasiswa dan bantuan biaya pendidikan

Pasal 36 ayat (4)

Tata cara pelaksanaan uji kompetensi

•  Permendikbud SerAfikat Kompetensi

•  SE Dirjen DikA untuk UKDI sbg exit exam



NORMA PENGATURAN


Pasal 47

Sistem Penjaminan Mutu

•  Permendikbud SPM PT

•  Permendikbud SNPT •  Permendikbud Sistem akreditasi

Pasal 52 ayat (3)

Standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan Anggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran

PP bentuk & mekanisme pendanaan

pokok pokok uu no 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran

Education