pokok-pokok pengaturan pada permendagri 20 … · festival seni serta pengembangan infrastruktur...
TRANSCRIPT
POKOK-POKOK PENGATURAN
PADA PERMENDAGRI
20 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Rakor P3MD Prov. Jateng
Semarang, 3 Des 2018
PROVINSI JAWA TENGAH JUMLAH PENDUDUK: 35.812.249 JIWA
LUAS WILAYAH: 32.800,69 KM2
29 KABUPATEN
6 KOTA
573 KECAMATAN
7.809 DESA
750 KELURAHAN
SUMBER:
Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester II Tahun 2017
Permendagri Nomor 56 Tahun 2015
Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
8.559 DESA/KELURAHAN
VISI, MISI & PROGRAM KERJA GUBERNUR TERPILIH 2018-2023
MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI
“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat,
lebih pintar, lebih berbudaya dan
mencintai lingkungan
1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu,
gender, anti korupsi & magang gub untuk siswa SMA/SMK.
2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah & guru ngaji.
3. Reformasi birokrasi di kab/kota yg dinamis berbasis teknologi
informasi & sistem layanan terintegrasi.
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes
dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani
serta melindungi kepentingan nelayan.
7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan
bandara serta pembangunan embung/irigasi.
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian
terintegrasi.
9. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan
bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur OR, rumah
kebudayaan dan kepedulian lingkungan
Membangun masy Jateng yg religius,
toleran & guyup untuk menjaga NKRI 01
Mempercepat RB yg dinamis serta
memperluas sasaran ke pem Kab/Kota. 02
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat
dan membuka lapangan kerja untuk
mengurangi kemiskinan dan
pengangguran
03
04
PROGRAM KERJA MISI
LANDASAN PEMBANGUNAN JATENG 2018-2023
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan NKRI
PENGERTIAN DESA
DESA
UU NO 6 TH 2014
sebagai kesatuan masyarakat hukum
menggambarkan bahwa desa merupakan
SUBYEK HUKUM.
Posisi desa sebagai subyek hukum
menjadikan desa memiliki hak dan
kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang
menjadi miliknya.
7
Pendapatan asli Desa
Lain-lain Pendapatan yang sah
hibah dan sumbangan pihak ketiga
1
5
6
7
bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN : • Dari realokasi
anggaran pusat berbasis desa
• 10% dari dan
diluar dana
transfer ke daerah
secara bertahap
Bagian dari PDRD kabupaten/kota • Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD) • Paling sedikit 10% dari dari
dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK
• Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA (Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)
8
PERKEMBANGAN TRANSFER DANA KE DESA
DI PROV. JATENG TAHUN 2015 - 2018
0
5.000.000.000.000
10.000.000.000.000
15.000.000.000.000
2015 2016 2017 2018
DD ADD PDRD
DANA TRANSFER DESA 2015 2016 2017 2018
Dana Desa (DD) 2.228.889.296.000 4.876.601.162.000 6.384.442.058.000 6.735.002.226.000
Alokasi Dana (ADD) 2.594.058.558.914 3.128.192.974.044 3.235.951.327.794 3.128.115.173.734
Bagi Hasil PDRD 432.627.811.894 487.993.316.529 593.132.200.158 414.408.093.186
Total 5.255.575.666.808 8.492.787.452.573 10.213.525.585.952 10.277.525.492.920
Jumlah Desa 7.809 7.809 7.809 7.809
Rata-rata Dana Transfer
Per Desa (dalam rupiah) 673.015.196 1.087.564.023 1.307.917.222 1.316.112.882
Sumber : Data Dispermadesdukcapil Prov. Jateng, 2018
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk membiayai Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan, Rintisan Desa Berdikari, Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan total anggaran sebesar Rp. 932.060.766.000,- dengan perincian sbb: a. Alokasi anggaran untuk Peningkatan Sarana Prasarana Desa yang didasarkan pada mekanisme
usulan hasil Musrenbang, Roadshow Gubernur/Wakil Gubernur dan Aspirasi Masyarakat diinventaris bagi 2.190 lokasi sebesar Rp. 324.654.142.000,- pada APBD 2018 dan 1.206 lokasi sebesar Rp. 175.411.624.000,- pada Perubahan APBD 2018 ;
b. Alokasi anggaran untuk Rintisan Model Desa Berdikari bagi 50 Desa masing-masing senilai Rp. 50 juta sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
c. Alokasi anggaran untuk peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa bagi 7.809 Desa masing-masing Rp. 50 juta senilai Rp. 390.450.000.000,- (RTLH Rp. 234.270.000.000,-);
d. Alokasi anggaran untuk Operasional KPMD bagi 7.809 Desa masing-masing Rp. 5 juta sebesar Rp. 39.045.000.000,-
2. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
10
UNSUR PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA
KELEMBAGAAN
KEWENANGAN
KEUANGAN
1. PEMERINTAH DESA
2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
3. LEMBAGA KEMASYARAKAT DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA
1. KEWENANGAN ASAL-USUL
2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA
3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN
OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV
DAN PEMDA KAB/KOTA;
4. KEWENANGAN LAIN YANG
DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH,
PEMDA PROV DAN PEMDA
KAB/KOTA
1. PADes
2. APBN DANA DESA
3. APBD (PERIMBANGAN) KAB/KOTA ADD
4. BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH KAB/KOTA
5. BANTUAN KEU. PROV/KAB/KOTA
6. HIBAH & SUMBANGAN TIDAK MENGIKAT PIHAK KETIGA
7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH
DIATUR &
DIURUS
DIURUS
12
“Dengan dilahirkannya UU 6 Tahun 2018, selanjutnya Pengelolaan
Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dengan Permendagri 37 Tahun 2007 dicabut dan digantikan dengan
Permendagri 113 Tahun 2014.”
2. Kewenangan
Mengetur
3. Kedudukan Keudes
1.Tata Kelola
Instruksi
Presiden
Laporan
Sederhana
Output
Dana Desa
Laporan Output
Padat
Karya
ISUE STRATEGIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (1)
Masalah
Hukum
(Fraud)
Perubahan Permendagri
Nomor 113/2014
14
1. TATA KELOLA
• Struktur
• Proses
• Alat
Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan PKD menguasakan sebagian kekuasaannya kepada
Perangkat Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa:
1.Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Penatausahaan;
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungjawaban
Prinsip Azas PKD:
1. Partisipatif
2. Transparansi
3. Tertib dan Disiplin
4. Akuntabel
APBDesa 1 TA
(1 Jan-31 Des)
15
2. KEWENANGAN MENGATUR • KEMENDAGRI
• KEMENKEU
• KEMENDES, PDTT
Pengelolaan Keuangan Desa
(Ps 106 PP. 43/2014 dan Ps 7
PP 60/2014)
Tata cara pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi DD
(PP. 60/2014)
Prioritas Penggunaan
Dana Desa (Ps. 21 PP. 60/2014)
16
3. KEDUDUKAN KEUANGAN DESA
Pusat
Provinsi
Kab/
Kota
Desa?
UU . 17/2003
UU. 1/2004
Lain-lain Penugasan
UU. 6/2014
Hak Asal Usul
Lokal Berskala Desa
Penugasan
TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
17
INTERNAL DESA Sumber-sumber pendapatan Desa yang harus dikelola dalam
APBDesa
Proporsi belanja desa 70% : 30%
Kapasitas SDM pengelola keuangan Desa masih terbatas;
tingkat kesulitan geografis tiap desa bervariasi, mulai ringan,
sedang dan berat;
ketidak tepatan (sasaran, target, output, kebutuhan besaran
anggaran) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
dan anggaran;
Keterbatasan sarana dan prasarana Kantor Desa; dan
Integritas dan mentalitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Kebutuhan simplifikasi dan sinergitas laporan, terutama DD –
laporan yang sederhana, akuntabel, kejelasan data output )
Makin meningkatnya masalah pelanggaran hukum
TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
18
EKSTERNAL DESA Integritas dan mentalitas supra Desa;
Kapasitas pemerintah supra Desa yang melaksanakan tugas
binwas terbatas;
Binwas yang dilakukan oleh Pemerintah, Gubernur dan
Bupati/Wali Kota masih belum berjalan dengan optimal.
Ketidaktersediaan perbup/perwal terkait kewenangan Desa,
pengelolaan keuangan Desa, pengadaan barang/jasa di
Desa, pengalokasian DD, pengalokasian ADD, BHPRD.
Pendampingan masih belum optimal;
Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan DD
Tuntutan Desa (pengaturan Siltap, dan tunjangan)
Implikasi kebijakan pemerintah lainnya (PKTD; SKB Pengawasan
bersama DD) Terbitnya Permendagri 20/2018.
Poin-Poin Penting Kebijakan terkait Pengelola Keuangan Desa: 1. Pengelolaan keuangan di Desa disesuikan dengan organisasi
pemerintah Desa dengan tetap berpedoman pada konsep pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Pemisahan kewenangan tersebut mengacu pada pasal 5 ayat (4) Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, apa yang diatur dalam Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah tidaklah diterapkan seluruhnya, karena keterbatasan personil yang ada di Desa
2. Pelibatan semua perangkat Desa dalam pelaksanaan kegiatan (sebagai PPKD dan tim yang melaksanakan kegiatan)
3. Memperjelas kewenangan pengelolaan keuangan berada di Perangkat Desa
21
1. STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
22
Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Perencanaan APBDesa: 1. Penyusunan Rancangan Perdes tentang APB Desa 2. Penyusunan Rancangan Perkades tentang Penjabaran APB Desa 3. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan
Perdes tentang APB Desa; 4. Penyampaian Rancangan Perdes tentang APB Desa kepada
Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi. 5. Evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa 6. Penetapan APB Desa 7. Informasi APB Desa kepada masyarakat 8. Perubahan Perdes tentang APB Desa dan Perkades tentang
Penjabaran APB Desa
2. PROSES / MEKANISME.... TAHAP PERENCANAAN
23
Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Pelaksanaan APBDesa: 1. Persiapan Pelaksanaan APB Desa:
a.Penyusunan Rancangan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) b.Penyusunan RAK Desa (Rencana Anggaran Kas)
2. Pengutamaan pelaksanaan kegiatan secara swakelola (yang menjadi payung pelaksanaan Padat Karya Tunai)
3. Mekanisme pengajuan dan pencairan anggaran kegiatan (didalamnya terdapat pengaturan uang panjar)
4. Laporan perkembangan dan akhir pelaksanaan kegiatan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (yang menjadi basis data laporan semester I dan laporan pertanggungjawaban)
5. Perubahan Kegiatan dan Anggaran (penyusunan DPPA) 6. SiLPA 7. Kegiatan Lanjutan (DPA-L)
2. PROSES / MEKANISME....TAHAP PELAKSANAAN
24
Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Penatausahaan APBDesa: 1. Pencatatan Pengeluaran dan Penerimaan 2. Mekanisme pengeluaran Kas
2. PROSES / MEKANISME.... TAHAP PENATAUSAHAAN
Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Pelaporan APBDesa: 1. Waktu dan format Laporan 2. Alur data laporan 3. Konsolidasi Laporan 4. Transparansi dan akuntabilitas
2. PROSES / MEKANISME.... TAHAP PELAPORAN
25
Poin-Poin Penting Kebijakan Tahapan Pertanggungjawaban APBDesa: 1. Waktu dan format Laporan Pertanggungjawaban 2. Konsolidasi laporan 3. Transparansi dan akuntabilitas
2. PROSES / MEKANISME.... TAHAP PERTANGGUNG JAWABAN
Catatan:
Dengan adanya format baru laporan, dan didukung ketersediaan
sumber data, pengelolaan informasi tidak hanya sekedar dapat
mengetahui apa output DD. Sehingga apabila terdapat permintaan
laporan/info, aturan yang dirumuskan ini telah memungkinkan untuk
menyediakan info yang dibutuhkan, karena sumber data telah tersedia
26
3. ALAT/TOOLS
Lampiran yang dimaksudkan sebagai alat bagi Pengelolaan Keuangan Desa: 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2. Rencana Anggaran Kas Desa 3. Laporan Perkembangan Kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan
Anggaran 4. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan
Anggaran.
Fungsi bagi Pemerintah Desa: menjadi alat pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran, sekaligus mempertegas bahwa pelaksanaan kegiatan secara teknis dilaksanakan oleh perangkat Desa (Kasi dan Kaur), bukan Kades Fungsi bagi Pembina/Pengawas: menjadi alat monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan.
27
4. KHUSUS
PoIN-POIN PENTING KEBIJAKAN KHUSUS: 1. Penegasan Pengelolaan Keuangan berbasis Kas, dengan
penerimaan dan pengeluaran melalui satu rekening. 2. Penegasan pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi 3. Pelaporan nomor rekening Kas Desa, yang dimaksudkan
sebagai alat pengendalian dana transfer 4. Slot Anggaran untuk mengatasi permasalahan sosial dan
kemanusiaan, serta krisis di Desa yang tidak diprediksi sebelumnya terjadi, melalui penyediaan blok dana di Jenis Belanja Tak Terduga, untuk kegiatan di Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak
5. Simplifikasi pelaporan 6. Kode Rekening (klasifikasi bidang dan ekonomi) 7. Buiding Block kegiatan dalam sub bidang dan bidang.
Perubahan Permendagri
113/2014 mengusung
konsep pembagian
Bidang kedalam Sub
Bidang, dimana dalam
Sub Bidang terbagi dalam
kegiatan-kegiatan.
Penetapan Sub Bidang
merujuk pada Urusan
yang diatur dalam UU
23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Dengan demikian terjadi
perubahan format
APBDesa.
1
PERMENDAGRI
114/2014
- Perencanan dan
pelaksanaan
Kegiatan
- Pembagian Bidang
dalam Sub Bidang
dan Kegiatan
2
PERMENDAGRI
46/2016
- Format laporan
Realisasi APB Desa
3
PERMENKEU (PMK)
- Pelaporan (waktu
dan format)
4
PERATURAN LKPP
(PBJ)
- Mekanisme
Pengadaan
Barang/Jasa
- Pelaksana
pengadaaan
Barang/Jasa
IMPLIKASI DI TETAPKANNYA
PERMENDAGRI 20/2018
Muatan substansi yang perlu ditindaklanjuti dengan Perkada mengenai Pengelolaan Keuangan Desa:
1. Pengaturan mengenai kegiatan dalam Bidang 5: a. kriteria bencana alam dan bencana sosial; b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial; c. kriteria keadaan darurat; d. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat; e. kriteria keadaan mendesak; f. kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan g. tata cara penggunaan anggaran dalam .
2. Tata cara penyertaan modal a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan b. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
29
30
3. Pedoman penyusunan APB Desa a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah
kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
b. prinsip penyusunan APB Desa; c. kebijakan penyusunan APB Desa; d. teknis penyusunan APB Desa; dan e. hal-hal khusus lainnya.
4. Kriteria keadaan luar biasa 5. Pengaturan jumlah uang tunai yang
disimpan oleh Kaur Keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa
31
Peraturan Bupati/Wali Kota yang berhubungan dengan Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa 1. Kewenangan Desa 2. Pengadaan Barang/jasa di Desa 3. Standar Harga di Desa 4. Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa (DD) 5. Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
termasuk Pengaturan mengenai Siltap dan Tunjangan. 6. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 7. Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa 8. Tata Cara Penyusunan APBDesa 9. Pengelolaan Aset Desa
32
1. Perubahan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah suatu inisiatif yang baik dan perlu didukung semua pihak dalam rangka memberikan kejelasan kepada pemangku kepentingan di Desa melakukan pengelolaan keuangan Desa;
2. Perubahan Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi ruang untuk menyusun ulang pengaturan pengelolaan keuangan Desa secara rinci, sistematis dan berdasarkan ilmu keuangan/akuntansi yang benar, agar penerbitan aturan secara parsial oleh pemangku kebijakan dan pengambilan kebijakan secara diskresi oleh pengelola keuangan yang akan menyebabkan permasalahan hukum dapat diminimalisir.
3. Kementerian Dalam Negeri yang memiliki mandat menyusun regulasi Pengelolaan Keuangan Desa, harus menjadi leader dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa, telah mengakomodir kebutuhan K/L terkait dalam pengelolaan keuangan dalam Permendagri yang baru, untuk menghindari tumpang tindih aturan yang mangakibatkan kebingungan pelaksana di lapangan.
4. Desa sebagai entitas yang kuat dengan dua pilarnya yaitu Rekognisi dan subsidiaritas, dalam pengelolaan keuangannya tidak dapat dilepaskan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Sehingga, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara masuk dalam Perubahan Permendagri, dengan tetap bernuansa Desa. Dengan demikian penggunaan kode rekening, pembagian sub bidang mengacu pada urusan, format APB B Desa, serta format dan waktu pelaporan adalah cerminan bahwa pengelolaan keuangan Desa telah memenuhi kaedah yang standar, baik dari sisi keilmuaan (keuangan/akuntansi) maupun dari sisi rujukan regulasi.
KESIMPULAN
Nama : JOKO MULYONO, S.STP., M.Si
NIP. : 19770907 199511 1001
Tempat, tgl lahir : Boyolali, 7 September 1977
Pangkat /Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Alamat : Kembangan RT. 03 RW.I Desa Ngasem
Kec. Colomadu Kab. Karanganyar (57179)
Telp. (0271) 7851266 HP. 08112888905
Alamat Kantor : DISPERMADESDUKCAPIL PROV. JATENG
Jl. Menteri Supeno No. 17 Semarang (50243)
Telp. (024) 8311621 Ext. 201 Fax. (024) 8318492
Email / WA : [email protected] / 08112888905
Pendidikan : 1. STPDN Kermenterian Dalam Negeri Lulus Tahun 1999
2. Magister Administrasi Publik (MAP) UGM Lulus Tahun 2004
Pengalaman Organisasi antara lain :
1. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) DESA GENENGSARI Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo Tahun 2001-2007;
2. Sekretaris Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Cabang Boyolali Tahun 2010-2015;
3. Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Boyolali Tahun 2012-2017;
4. Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Yogyakarta Tahun 2014-2019;
5. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan
(IKAPTK) Jakarta Tahun 2016-2019.
Pengalaman Pekerjaan antara lain :
1. Pj. Kepala Desa SIDOMULYO Kec. Ampel Kab. Boyolali;
2. Kasubbid. Perpustakaan dan Infokom BADAN PEMERIKSA DAERAH Kab. Boyolali;
3. Sekretaris Kecamatan (Sekcam) KEC. NGEMPLAK Kab. Boyolali;
4. Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya BAPPEDA Kab. Boyolali;
5. Sekretaris Kecamatan (Sekcam) KEC. AMPEL Kab. Boyolali;
6. Kasubbag. TU Sekda Biro Umum SETDA Prov. Jateng;
7. Kabid. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BAPERMADES Prov.Jateng;
8. Kabid. Administrasi Pemerintahan Desa DISPERMADESDUKCAPIL Prov.Jateng.
BIODATA