plagiat merupakan tindakan tidak terpuji - core.ac.uk · dengan demikian, sangat sulit untuk...
TRANSCRIPT
i
PERAN SOEKARNO DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN
TAHUN 1959-1966
MAKALAH
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah
Oleh:
ARISTA SWASTI
NIM: 101314027
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
PERSEMBAHAN
Makalah ini saya persembahkan kepada:
1. Bapak Tawino Santoso dan Ibu Suryatiningsih yang selalu memberikan
semangat dan doa demi keberhasilanku,
2. Kakakku Agus Prabowo dan Mbak Hedi Diana yang telah memberikan
dukungan kepadaku terima kasih semuanya,
3. Seluruh Keluarga Besar, sahabat dan someone special yang selalu
memberi semangat dan doanya kepadaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
MOTTO
Jangan hanya berharap yang terbaik, tetapi lakukanlah yang terbaik.
(Arista Swasti)
Orang lain saja bisa, kenapa kita tidak ?
(Arista Swasti)
Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi
kelegaan kepadamu.
(Matius 11:28)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
ABSTRAK
PERAN SOEKARNO DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN
TAHUN 1959-1966
Arista Swasti
Universitas Sanata Dharma
2015
Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tiga permasalahan pokok,
yaitu: 1) Proses lahirnya Demokrasi Terpimpin; 2) Peran Soekarno dalam
Demokrasi Terpimpin; 3) Akhir dari Demokrasi Terpimpin.
Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode sejarah yang mencakup
lima tahapan yaitu perumusan judul, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik
sumber), interpretasi, penulisan sejarah. Penulisan ini menggunakan pendekatan
politik dan ditulis secara deskriptif analitis.
Hasil penulisan ini menunjukkan1) Banyaknya sistem kepartaian di
Indonesia yang mengakibatkan adanya partai yang merusak negara sehingga
Soekarno membuat kebijakan yaitu mengganti Demokrasi Liberal ke Demokrasi
Terpimpin pada tanggal 5 Juli 1959 2) Soekarno dalam melaksanaan Demokrasi
Terpimpin menjadi pemegang inisiatif dari keseluruhan jalannya pemerintahan.
Soekarno mengatur keseimbangan kekuatan politik antara TNI AD dan PKI dan
berusaha tetap mengontrolnya agar salah satu tidak lebih dominan dari Presiden.
3) Persaingan antara TNI AD dengan PKI menyebabkan meletusnya Gerakan 30
September/PKI, dan sejak itu kekuasaan Soekarno merosot dan akhirnya jatuh.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
ABSTRACT
SOEKARNO ROLE OF GUIDED DEMOCRACY (1959-1966)
Arista Swasti
Universitas Sanata Dharma
2015
This paper aims to describe and analyze three key issues, which are: 1) the
birth process of the guided democracy, 2) the role of Soekarno in guided
democracy 3) the end of the guided democracy
This paper was prepared using the historical method that include five
stages which were preparing the title, collecting resource, verification (source
criticism), interpretation, and historical writing. This paper used the political
approach and was written with descriptive analysis.
The results are: 1) guided democracy began since the President decree had
been is implemented on July 5, 1959 when Soekarno has a great power in his hand
2) Soekarno set the balance of political power between the military and PKI and
tried to keep control of them so they cannot be dominant, while President still be
the determinant factor (dominant) 3) The Competition between the PKI resulted,
while the power Soekarno slowly deersed and he feel down in the 30 September
Coup.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas berkat dan bimbingan-Nya, saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul
“Peran Soekarno Dalam Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1966” dengan baik
dan lancar. makalah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta.
Saya menyadari bahwa penulisan makalah ini tidak mungkin selesai tanpa
bantuan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan
terimakasih kepada :
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan saran
dan dorongan untuk menyelesaikan makalah ini.
4. Drs. A.K. Wiharyanto, M.M., selaku dosen pembimbing yang telah sabar
membimbing dan memberikan banyak arahan serta masukan selama
penyusunan makalah ini.
5. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah
yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis
menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
HALAMAN JUDUL PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii
PERSEMBAHAN .................................................................................................. iv
MOTTO ................................................................................................................... v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ................................................................ vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI ............................................................................. vii
ABSTRAK ........................................................................................................... viii
ABSTRACK ............................................................................................................ ix
KATA PENGANTAR ............................................................................................ x
DAFTAR ISI ....................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................. 5
C. Tujuan Penulisan ............................................................................................... 5
B. Manfaat Penulisan ............................................................................................. 5
E.Sistematika Penulisan .......................................................................................... 6
BAB II LAHIRNYA DEMOKRASI TERPIMPIN
A.Gagalnya Konstituante ......................................................................................... 7
B. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ............................................................................. 10
BAB III PERAN SOEKARNO DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN
A. Kebijakan Soekarno dalam bidang politik ...................................................... 14
B. Kebijakan Soekarno dalam bidang ekonomi ..................................................... 30
BAB IV AKHIR DARI DEMOKRASI TERPIMPIN ........................................... 25
A. Konflik- Konflik Politik ................................................................................... 24
B. Dampak dari Konflik Politik ............................................................................. 27
BAB V PENUTUP ................................................................................................. 32
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 34
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
LAMPIRAN
A. Silabus .............................................................................................................. 35
B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran .................................................................. 36
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan pada tanggal 15
Agustus 1950, maka bentuk negara Indonesia kembali ke dalam bentuk negara
kesatuan, sehingga menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan
menggunakan UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950 sistem demokrasi yang
dianut adalah demokrasi parlementer. Dalam kabinet parlementer dipimpin oleh
seorang perdana menteri yang bertanggungjawab kepada DPR bukan kepada
Presiden. Sistem demokrasi liberal ditandai dengan sering bergantinya kabinet.
Dalam sistem demokrasi liberal, kedudukan dan peranan partai-partai
politik penting sekali. Hal ini terjadi karena partai-partai besar menguasai suara
mayoritas di DPR. Bila kebijaksaaan pemerintah (kabinet) tidak disetujui DPR,
maka kabinet dapat dengan mudah dijatuhkan. Sementara dalam kenyataannya
partai-partai besar itu tidak selalu dalam satu haluan atau satu kepentingan.
Dengan demikian, sangat sulit untuk membentuk koalisi (kerja sama) antara
partai-partai besar.
Hal itu memuncak ketika akan kembali ke UUD 1945. Gagalnya usaha
untuk kembali ke UUD 1945 oleh Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa
politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959, mendorong Presiden
Soekarno untuk menyatakan suatu keadaan yang membahayakan stabilitas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
negara.1 Karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana
Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit2 Presiden mengenai
pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka
sebuah sistem demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi Terpimpin, terlepas dari pelaksanaannya yang dianggap otoriter,
dapat dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul dari
dalam politik Indonesia pada pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan
pertentangan antara partai-partai di parlemen, suatu sistem yang otoriter
diciptakan oleh Presiden Soekarno. Ia memberlakukan kembali UUD 1945 mulai
tahun 1959 dengan dukungan kuat dari AD. Akan tetapi, Soekarno menyadari
keterkaitannya dengan AD dapat membahayakan kedudukannya, sehingga
mendorong kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok sipil sebagai
penyeimbang terhadap AD.
Di antara kelompok sipil ini yang paling utama adalah Partai Komunis
Indonesia (PKI) dan juga dari golongan agama meski tidak terlalu signifikan,
yaitu khususnya diwakili oleh Nahdatul Ulama (NU) yang bergabung dalam poros
Nasakom Soekarno semasa pemberlakuan Demokrasi Terpimpin. Meskipun
pemimpin PKI maupun AD mengaku setia kepada Presiden Soekarno, mereka
masing-masing terjebak dalam pertentangan yang tak terselesaikan.
1S. M. Amin, Indonesia Di Bawah Resim Demokrasi Terpimpin,Jakarta: Bulan Bintang, 1967,
hlm. 14. 2 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diumumkan setelah sidang Konstituante macet. Dekrit berasal
dari kata decretum (bahasa Latin) yang berarti maklumat (pemerintah) yang memuat suatu
keputusan penguasa, pengumuman kepada seluruh masyarakat atau seluruh dunia. Dekrit juga
dapat diartikan sebagai suatu keputusan pemerintah dengan dasar kekuasaan penuh.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
Soekarno berusaha mengumpulkan sebuah kekuatan politik yang saling
bersaing melalui Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu
mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Ia menciptakan suatu
ideologi nasional yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan
kesetiaan kepadanya. Pancasila ditekankan olehnya dan dilengkapi dengan
serangkaian doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom. Dalam usahanya
mendapat dukungan yang luas untuk kampanye melawan Belanda di Irian Barat
dan Inggris di Malaysia, ia menyatakan bahwa Indonesia berperan sebagai salah
satu pimpinan “kekuatan-kekuatan yang sedang tumbuh” di dunia, yang bertujuan
untuk menghilangkan pengaruh Nekolim (neokolonial dan imperialis). Sebagai
pemimpin bangsa, Soekarno bermaksud menciptakan suatu kesadaran akan tujuan
nasional yang akan mengatasi persaingan politik yang mengancam kelangsungan
hidup sistem Demokrasi Terpimpin.
Sampai dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 pada bulan Juli 1959,
Soekarno adalah pemegang inisiatif politik, terutama dengan tindakan dan janji-
janjinya yang langsung ditujukan kepada pembentukan kembali struktur
konstitusional.3
Pada paruh kedua 1959, Soekarno semakin menonjolkan gagasan-
gagasannya. Dalam hal ini yang terpenting ialah pidato kenegaragaan Presiden
pada ulang tahun kemerdekaan RI tahun 1959 dan selanjutnya hasil kerja Dewan
Pertimbangan Agung (DPA) dalam penyusunan sistematis dalil-dalil yang
terkandung dalam pidato tersebut. Pidato kenegaraan yang berjudul Penemuan
3 Ibid., hlm. 27.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
Kembali Revolusi Kita, sebagai besar memuat alasan-alasan yang membenarkan
mengapa harus kembali ke UUD 1945. Sesungguhnya hanya sedikit tema-tema
baru dalam pidato Presiden, tetapi pidato itu penting karena berkaitan dengan
diberlakukannya kembali UUD 1945 tersebut.
Tiga bulan setelah pidato kenegaraannya itu, Soekarno menyatakan naskah
pidato itu menjadi “Manifesto Politik Republik Indonesia”. Bersamaan dengan itu
Soekarno mengesahkan rincian sistematikanya yang disusun oleh DPA. Dalam
pidato-pidatonya, Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia
memiliki lima gagasan penting. Pertama: UUD 1945, kedua: Sosialisme ala
Indonesia, ketiga: Demokrasi Terpimpin, keempat: Ekonomi Terpimpin dan yang
kelima: Kepribadian Indonesia. Dengan mengambil huruf pertama masing-masing
gagasan itu, maka muncullah singkatan USDEK. “Manifesto politik Republik
Indonesia” disingkat “Manipol”, dan ajaran baru itu dikenal dengan nama
“Manipol-USDEK”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses lahirnya Demokrasi Terpimpin ?
2. Bagaimana peran Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin ?
3. Bagaimana akhir dari Demokrasi Terpimpin ?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini adalah:
1. Untuk mendeskripsikan proses lahirnya Demokrasi Terpimpin.
2. Untuk mendeskripsikan peran Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin.
3. Untuk mendeskripsikan akhir dari Demokrasi Terpimpin.
D. Manfaat Penulisan
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Penulis
Tulisan ini menjadi sesuatu yang berharga bagi penulis dalam
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai peran Soekarno dalam
Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1966. Hal tersebut sangat berguna sebagai
pembelajaran dan wawasan penulis supaya mampu menjelaskan Peran
Soekarno kepada peserta didik dengan lebih baik.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Penulisan makalah ini merupakan usaha untuk melaksanakan salah
satu Tri Dharma perguruan tinggi, yakni dharma bidang penelitian. Makalah
ini diharapkan dapat menambah kekayaan khasanah pustaka sejarah sebagai
bahan bacaan yang berguna bagi pembelajaran sejarah, khususnya mengenai
peran Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1966.
3. Bagi Prodi Pendidikan Sejarah
Makalah ini diharapkan mampu menarik minat mahasiswa Pendidikan
Sejarah untuk mempelajari lebih dalam mengenai peran Soekarno Dalam
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1966. Hal tersebut dimaksudkan untuk
menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa.
E. Sistematika Penulisan :
Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan Penulisan, dan Sistematika Penulisan
Bab II : Lahirnya Demokrasi Terpimpim
Bab III : Peran Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin
Bab IV : Akhir dari Demokrasi Terpimpin
Bab V : Kesimpulan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
BAB II
LAHIRNYA DEMOKRASI TERPIMPIN
Ketegangan-ketegangan politik yang terjadi pasca Pemilihan Umum 1955
membuat situasi politik tidak menentu. Kekacauan politik ini membuat keadaan
negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal ini diperparah dengan Dewan
Konstituante yang mengalami kegagalan dalam menyusun konstitusi baru,
sehingga negara Indonesia tidak memiliki pedoman hukum yang mantap. Berikut
latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno.
A. Gagalnya Konstituante
Sebelum lahir Demokrasi Terpimpin, di Indonesia berlangsung sistem
demokrasi perlementer. Era Demokrasi Parlementer ditandai dengan
westernisme4. Sedangkan munculnya Demokrasi Terpimpin di akhir tahun 1950-
an berfungsi pemukul bagi mereka yang menuntut pemisahan kekuasaan,
perlementarisme, dan perluasan hak-hak politik, serta bebas pers.5 Demokrasi
tersebut oleh Soekarno dinyatakan sudah sesuai dengan kepribadian Bangsa
Indonesia.
Sesungguhnya sejak RIS, pamerintah sudah mulai mengkonsilidasi dan
menertibkan suatu keresahan revolusioner, mereorganisir tentara dan pamong
praja, memperkuat pengawasan dan peraturan dan melangkah maju dengan tugas-
tugas praktis administratif dan ekonomis dalam negeri. Di pihak lain, tidak
4 Westernisme adalah paham kebarat-baratan, disintegrasi nasional, keterbelakangan ekonomi dan
ketidakstabilan politik yang kronis. 5 David Bourchier, dkk, Demokrasi di Indonesia Tahun 1950-an dan 1990-an, 1994, Melbuorne:
Monash University, hlm 1.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
melakukan upaya apapun untuk mempertahankan struktur federalis negara,
sehingga pada bulan Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat (RIS) diubah
menjadi Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI).6 Ketika kabinet RIS
menjadi kabinet NKRI, kabinet Hatta digantikan oleh kabinet parlementer
pimpinan Perdana Menteri Natsir, seorang pemimpin sebuah partai Islam
(Masyumi). Hatta sendiri kembali kepada jabatan wakil Presiden. Selanjutnya,
Kabinet Natsir diganti oleh kabinet Masyumi lainnya di bawah Perdana Menteri
Sukiman. Dalam bulan April 1951, pemerintah Sukiman ini diganti oleh kabinet
pimpinan tokoh PNI (Partai Nasional Indonesia) Wilopo dan ketika kabinet ini
jatuh dalam bulan Juni 1953, terjadilah krisis kabinet empat kali dalam jangka
waktu kurang dari tiga tahun.
Setelah pemilu I tahun 1955, Ali Sastroamidjojo (PNI) terpilih lagi sebagai
Perdana Menteri dengan dukungan Masyumi dan NU. Karena itu kabinetnya
disebut Kabinet Ali II. Kabinet yang mulai bekerja sejak 20 Maret 1956 ini,
mencanangkan beberapa program kerja, misalnya membebaskan Irian Barat,
melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom, menyehatkan anggaran
keuangan dan mewujudkan pergantian ekonomi kolonial.
Dalam perkembangannya, Kabinet Ali II menghadapi gerakan separatis dan
gerakan anti Cina. Saat itu secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB. Hal
ini diikuti dengan usaha untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan
Belanda di Indonesia. Namun usaha ini tidak mudah, sebab banyak politisi yang
tidak setuju dengan kebijakan itu. Sementara itu, para penguasaha Belanda justru
6 Herbert Feith, Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin, 1995, Pustaka Sinar Harapan, hlm
29.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
menjual perusahaannya kepada pengusaha keturunan Cina. Akibatnya timbul
gerakan anti Cina di Indonesia.
Kesulitan-kesulitan ekonomi dan gangguan keamanan seperti itulah yang
kemudian memaksa Kabinet Ali II yang sekaligus sebagai kabinet keenam masa
demokrasi liberal itu mengundurkan diri pada tanggal 14 Maret 1957 dan
digantikan oleh Djuanda.
Djuanda ditunjuk sebagai perdana menteri bukan karena tokoh partai tetapi
karena memiliki keahlian. Karena itu kabinet ketujuh masa demokrasi liberal itu
di samping disebut Kabinet Djuanda juga disebut zaken kabinet (kabinet ahli atau
kabinet karya). Kabinet ini mulai bekerja 8 April 1957 menetapkan lima program
kerja disebut panca karya. Kelima program kerja itu adalah membentuk dewan
nasional, normalisasi keadaan Rebuplik, melancarkan pelaksanaan pembatalan
KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan menggiatkan pembangunan.
Dalam masa Kabinet Djuanda ini terjadi beberapa peristiwa penting,
misalnya Peristiwa Cikini (usaha pembunuhan Presiden Soekarno) pada tanggal
30 November 1957. Ketika itu Presiden Soekarno menghadiri pesta sekolah di
Cikini, tempat putra-putri beliau bersekolah. Percobaan pembunuhan itu
dilakukan dengan menggunakan granat tangan sehingga menimbulkan banyak
korban, terutama anak-anak sekolah yang berada di muka halaman sekolah.
Presiden Soekarno sendiri terhindar dan dapat diselamatkan. Para pelaku peristiwa
percobaan pembunuhan tersebut dapat segera ditangkap dan diajukan ke
pengadilan pada tanggal 28 April 1958. Para pelaku adalah Jusuf Ismail, Saadon
bin Mohammad, Tasrif, dan Moh. Tasin bin Abubakat dijatuhi hukuman mati.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
Peristiwa penting lainnya pada masa Kabinet Djuanda adalah Operasi Tujuh Belas
Agustus untuk menumpas pemberontakan Permesta di Sulawesi.
B. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak saja mendapat sambutan baik dari
masyarakat yang hampir 10 tahun dalam kegoyangan zaman liberal mendambakan
stabilitas politik yang dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung.7
Konstituante yang mulai bersidang sejak 10 November 1956 di Bandung,
yang diharapkan akan bisa membentuk UUD baru, tetapi sampai akhir tahun 1958
belum menunjukkan tanda-tanda berhasil. Persoalan yang menjadi sebabnya
adalah Dasar Negara: Islam (tuntutan partai-partai Islam) atau Pancasila (tuntutan
parta-partai non Islam). Golongan pendukung Pancasila mempunyai suara lebih
besar daripada golongan Islam tetapi belum mencapai 2/3 untuk mengesahkan
suatu keputusan tentang Dasar Negara (pasal 137 UUDS 1950). Persoalan lain
ialah demokrasi macam apa yang akan diterapkan di Indonesia, lebih-lebih setelah
konsepsi Presiden dan dikemukakannya gagasan Demokrasi Terpimpin.
Persoalan baru yang ikut menentukan perkembangan politik di Indonesia
ialah dwifungsi ABRI (TNI dan Polri). Sepanjang sejarahnya, ABRI selalu
menunjukkan sumbangan dan peranannya yang besar, juga dalam persoalan-
persoalan non-militer. Dalam masa revolusi ABRI telah mengendalikan
pemerintahan gerilya. Disamping itu di kalangan perwira-perwira ada yang
memiliki kemampuan atau bakat di bidang non-militer yang bisa disumbangkan
demi pembangun, Pimpinan ABRI, terutama Nasution, menyadari prestise yang
7 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI:
Zaman Jepang dan Zaman Rebuplik Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka,2008, hlm. 419.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
menanjak, sehingga memandang waktunya untuk mendesak kepada pemerintah
agar dalam kegiatan-kegiatan non-militer, para perwira tersebut diberi kesempatan
juga. Dengan kata lain, ABRI menghendaki ikut serta dalam pemerintahan atau
lembaga-lembaga non-militer.
Dalam masa keadaan darurat (SOB) maksud tersebut memang telah
tercapai, karena banyak perwira-perwira ABRI yang ambil bagian dalam
kegiatan-kegiatan pemerintahan, usaha-usaha ekonomi maupun sosial. Tetapi
kalau keadaan darurat sudah diakhiri, maka ikut sertanya ABRI dalam kegiatan-
kegiatan non-militer akan kehilangan raisond’etre (alasannya). Karena itu suatu
saluran baru yang memungkinkan ABRI tetap bisa ber- dwifungsi harus
ditemukan: kembali ke UUD 1945 yang antara lain menetapkan bahwa
keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan wakil-wakil daerah serta
golongan-golongan dalam masyarakat atau golongan fungsional (pasal 2 UUD
1945). Dalam situasi yang genting itu ABRI berhasil memperjuangkan agar
mereka dimasukkan dalam golongan yang dimaksud. Oleh karena itulah jalan
formal yang paling baik, sementara Konstituante tidak menunjukkan kemajuan
yang diharapkan, ABRI khususnya KSAD Nasution, mendesak agar UUD 1945
diundangkan lagi.
Berbagai partai mula-mula tidak setuju dengan gagasan Nasution terutama
yang mengenai persoalan golongan fungsional. Mereka umumnya segan meminta
tuntutan ABRI agar disetujui ikut serta dalam kegiatan-kegiatan non-militer.
Tetapi menentang gagasan itu dikhawatirkan akan berakibat lebih buruk seperti
yang terjadi di negara Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Nasution
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
menyadari adanya kekhawatiran itu, karena beberapa kali ia mengadakan
konferensi antar Komando Daerah Militer (reorganisasi dari divisi) dalam tahun
1958. Konferensi itu tampaknya mengisyaratkan untuk menggertak partai-partai
dan Nasution seolah-olah berbisik “menerima UUD 1945 atau coup”. Partai-partai
sendiri mau melupakan pertentangan mereka sendiri. Menyadari bahaya itu PKI,
yang didirikan oleh perwira-perwira yang nonaktif karena peristiwa 17 Oktober,
memelopori persetujuannya untuk menerima kembali UUD 1945 pada 30 Januari
1959. Partai-partai non-Islam, terutama PNI, menyusul. Presiden Soekarno sendiri
mula-mula ragu-ragu, sebab ia bukan administrator meskipun UUD 1945
memberi jalan realisasi demokrasi terpimpin. Dalam bulan Februari 1959
Nasution mengadakan lagi konferensi Komando Daerah Militer dan diputuskan
untuk mendesak, terutama Kabinet Karya, agar menerima kembali gagasan
kembali ke UUD 1945. Atas desakan itu Kabinet Karya menerima gagasan
kembali ke UUD 1945 pada 19 Februari 1959.
Persoalannya sekarang ialah bagaimana cara atau prosedur kembali ke
UUD 1945. Menurut putusan sidang Kabinet Karya tanggal 19 Februari 1959,
Presiden akan menyampaikam amanat kepada Konstituante berisi permintaan
supaya kembali ke UUD 1945. Kalau Konstituante dapat menerima permintaan
tersebut maka pengundangan kembali UUD 1945 akan dilakukan di Bandung
dengan mengeluarkan suatu piagam yang boleh disebut Piagam Bandung. Jadi
yang merupakan persoalan sekarang ialah sikap Konstituante. Menurut UUDS
1950 untuk mengambil keputusan tentang persoalan itu, minimal 2/3 anggota
Konstituante harus menghadiri sidang dan 2/3 dari mereka itu memberikan suara
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
setuju. Tetapi sampai 3 kali Konstituante mengadakan pemungutan suara, ternyata
mayoritas yang diperlukan tidak mau menghadiri sidang-sidang Konstituante lagi.
Hal ini sudah pasti menyebabkan Konstituante tidak berfungsi mengemban tugas
dari rakyat. Oleh Karena itu, pihak yang pro bersama pihak militer, mendesak
Presiden untuk mengundangkan kembali UUD 1945 dengan Dekrit.
Kegagalan Dewan Konstituante untuk kembali UUD 1945 yang baru justru
mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit. Dikeluarkannya Dekrit
Presiden memaksa Kabinet Djuanda mengundurkan diri dan kekuasaan
pemerintahan kembali ke tangan Presiden. Presiden Soekarno menyampaikan
dekrit kepada seluruh rakyat pada tanggal 5 Juli 1959. Isi pokok dekrit ialah
pembubaran Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, tidak berlakunya
UUDS 1950, dan pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan
dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta dinyatakan bahwa Piagam
Jakarta menjiwai UUD 1945.8
Dekrit tersebut mendapat sambutan dari seluruh rakyat yang sudah jenuh
pada ke-mandek-an nasional, korupsi, dan tertundanya pembangunan. Pimpinan
Angkatan Darat, A.H. Nasution, mengeluarkan perintah harian agar
mengamankan dekrit itu. DPR hasil pemilu 1955 secara aklamasi bersedia bekerja
terus dalam rangka UUD 1945. Dan dengan berlakunya kembali UUD 1945, roda
demokrasi terpimpin dan dwifungsi ABRI menemukan landasannya untuk mulai
berputar.
8 Kardiyat Wiharyanto, A. Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009,2011, USD,
Yogyakarta. hlm. 87.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
BAB III
PERAN SOEKARNO DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN
Sebagai tindak lanjut Dekrit Presiden adalah penataan kehidupan politik
dan ekonomi sesuai ketentuan-ketentuan demokrasi terpimpin, berikut adalah
peran Soekarno dalam demokrasi terpimpin.
A. Kebijakan Soekarno dalam Bidang Politik
Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di Indonesia berlaku demokrasi
liberal (bebas) yaitu demokrasi yang begitu leluasa untuk menyatakan pendapat.
Semasa Demokrasi Terpimpin, yaitu tetap ada kebebasan tetapi dibatasi dengan
alasan demi kepentingan rakyat banyak dan keselamatan negara. Demokrasi
terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun prakarsa
pelaksanaanya dia ambil bersama-sama dengan pimpinan angkatan bersenjata. 9
Istilah terpimpin diambil dari Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan” yang berarti permusyawaratan rakyat. Dalam
pelaksanaannya pengertian terpimpin tersebut oleh Presiden Soekarno ditafsirkan
terpimpin secara mutlak oleh diri pribadinya. Itulah sebabnya Presiden menjadi
penguasa tertinggi dan mutlak di dalam negara. Walaupun dalam UUD 1945 ada
pembagian kekuasaan secara jelas (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi
dalam Demokrasi Terpimpin ketiga kekuasaan itu di bawah Presiden.
9 M. C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, 2008, PT. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,
hlm 533.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
Meskipun pada masa Demokrasi Terpimpin kebebasan dibatasi tetapi tetap
ada sifat-sifat demokrasi yakni dengan adanya lembaga-lembaga negara. Sesuai
dengan UUD 1945 dibentuklah lembaga tertinggi negara, MPRS (Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara), kemudian lembaga-lembaga tinggi negara
seperti DPR, BPK, MA, DPA. Tidak hanya itu terdapat pula Dewan Perancang
Nasional dan Front Nasional yang dibentuk berdasarkan Kepres (Keputusan
Presiden).
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara terdiri dari seluruh anggota
DPR ditambah utusan daerah dan golongan. Karena para anggotanya diangkat
berdasarkan Kepres, maka disebut MPR Sementara (MPRS). Sedangkan DPR
yang juga bukan hasil pemilihan umum itu disebut DPR Gotong Royong
(DPRGR).
Disamping MPRS dan DPRGR, juga dibentuk Dewan Pertimbangan Agung
(DPA) yang berperan sebagai penasihat atau pertimbangan. Karena
pembentukannya tidak berdasarkan undang-undang, maka disebut Dewan
Pertimbangan Agung Sementara (DPRS). Kemudian, juga dibentuk Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA). Badan Pemeriksa
Keuangan bertugas memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah.
Sedangkan Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga peradilan tertinggi.
Selain pembentukan lembaga-lembaga seperti yang tercantum dalam UUD
1945, juga dibentuk lembaga-lembaga yang membantu pemerintah seperti Dewan
Perancang Nasional (Depernas) dan Front Nasional (FN). Dewan Perancang
Nasional bertugas menyusun rancangan pembangunan nasional semesta yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
berpola delapan tahun. Sementara itu, Front Nasional bertugas untuk
mengerahkan massa. Badan ini telah berperan dalam pengerahan massa
pembebasan Irian Barat dan peng-ganyang-an Malaysia.
Lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara itu menurut UUD 1945
berdiri sendiri, tetapi dalam massa Demokrasi Terpimpin menjadi lembaga
bawahan Presiden (karena semua pimpinan lembaga diberi pangkat menteri).
Dengan demikian, Presiden bukan hanya memimpin badan eksekutif
(pemerintahan) tetapi juga semua lembaga negara yang ada, karena itu tidak
mustahil MPRS menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dan
tercipta gelar Pemimpin Besar Revolusi.
Menurut UUD 1945, DPR merupakan perwakilan rakyat yang mengawasi
atau mengkontrol tindakan-tindakan pemerintah, namun dalam Demokrasi
Terpimpin tidak lebih dari lembaga yang mensahkan secara formal-yuridis apa
yang diputuskan dan apa yang dilakukan oleh Presiden/Kepala Pemerintahan,
seperti dalam hal anggaran pendapatan dan belanja negara, politik luar negeri dan
lain-lain.
Sementara itu TNI dan Polri dipersatukan menjadi ABRI (Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia) dan berperan ganda seperti zaman perang
kemerdekaan (peran sosial-politik dan pertahanan-keamanan). ABRI juga diakui
sebagai golongan fungsional (karya) yang berdasarkan ketentuan dalam UUD
1945 mempunyai wakil di MPRS. Presiden mengambil alih secara langsung
pimpinan tertinggi ABRI dengan membentuk Koti (Komando Operasi Tertinggi)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
masing-masing angkatan (AD, AL, AU dan Polri) berdiri sendiri-sendiri di bawah
seorang Menteri/Panglima yang langsung di bawah Presiden.10
Pertama kali Soekarno menyatakan gagasan tentang Demokrasi Terpimpin
pada tanggal 17 Agustus 1957, pada saat itu masih berlaku Undang-Undang Dasar
Sementara dengan ketentuan-ketentuan, “Presiden tidak dapat diganggu gugat,
menteri bertanggung jawab, dan sebagainya”. Hal inipun dinyatakan setelah
Soekarno merancangkan Konsepsi Baru (21 Februari 1957), suatu konsepsi yang
dicanangkan sebagai usaha untuk menyelamatkan negara, yang pada waktu itu
keadaannya dianggap sedang bahaya. Suatu usaha yang selanjutnya berkembang
dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisikan pembubaran
Konstituante dan berlakunya krmbali Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak
diberlakukannya kembali UUDS 1950. Pemakaian istilah Demokrasi Terpimpin
yang mulai digunakan pada tanggal 17 Agustus 1957. Tidak berhenti begitu saja,
akan tetapi sebaliknya gagasan tersebut semakin diperdalam dan akan dijalankan
untuk suatu ketatanegaraan yang baru (Demokrasi Terpimpin) menggantikan
sistem yang lama (Demokrasi Parlementer).
Demokrasi Terpimpin tidak dapat dipisahkan daripada perkembangan
susunan ketatanegaraan ini, yang berarti penggunaan Demokrasi Terpimpin itu
tidak dapat dipisahkan dari perubahan ke dalam bagi susunan ketatanegaraan yang
baru, yaitu susunan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945. Pada waktu Soekarno
mengumumkan konsepsi baru tersebut, ia sudah menjelaskan apa yang
menurutnya menjadi sebab kebobrokan keadaan tanah air kita, ialah penggunan
10
A. Kardiyat Wiharyanto, Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009,2011, USD,
Yogyakarta. hlm. 94.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
dari demokrasi yang asalnya dari barat, yang dianggapnya juga tidak cocok
dengan jiwa Bangsa Indonesia. Dari penjelasan tersebut dapat ditangkap adanya
perbedaan antara Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Barat (Parlementer).
Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tetapi perbedaan ini hanya terletak pada
pelaksanaan, pelaksanaan dari pada tolak pangkal yang sama, tujuan yang sama
(pemerintahan, kekuasaan individu), prinsip yang sama dalam pada ini (kebebasan
individu dan trias politica, checks and blances) dan hanya berbeda dalam
penyelenggaraan trias politica dan checks and balances tadi.
Presiden Soekarno juga membentuk kabinet baru yang sesudah Oktober
1959 tidak lagi bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam bulan Januari 1960
Presiden Soekarno sudah mengusai semua partai politik, dengan hak untuk
membubarkan mereka jika dianggap perlu. Dalam bulan Agustus 1960 diambil
tindakan pertama, yaitu membubarkan partai-partai politik yang tidak mau
mengikuti jalan yang diusulkan oleh Soekarno (Masyumi yang dipimpin oleh
Moh. Natsir dan Partai Sosialis Indonesia pimpinan Sutan Sjahrir. Hatta sudah
mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden sebelum perkembangan itu, dan
dengan tindakannya itu ia menunjukkan bahwa ia pun tidak bersedia mengikuti
jalan yang telah digariskan oleh Soekarno). Tetapi bagi Soekarno sekarang
saatnya untuk memulai fase baru dari perjuangannya yang lama untuk
mewujudkan suatu tatanan sosial yang adil di Indonesia. Bersamaan dengan
penolakan terhadap sistem liberal, diperkenalkannya sistem Indonesia yang baru.
Pada tanggal 27 Maret 1960, keluarlah pengumuman mengenai
pembentukkan sebuah parlemen gotong-royong dan DPR sebagai badan penasehat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
bagi pemerintah, yang mewakili hampir sama anasir dari masyarakat. Tanggal 15
Agustus menyusul pengumuman tentang pembentukan Majelis Permusyawaratan
Perwakilan Sementara (MPRS), yang sebagai pemegang kekuasaan negara yang
tertinggi akan bersidang setiap tiga tahun sekali. Dalam waktu yang bersamaan
Soekarno mengangkat Dewan Pusat sebuah Front Nasional.
Front Nasional ini, yang dimaksudkan untuk mencakup golongan-golongan
Nasionalis, Agama dan Komunis diberi nama “Nasakom” sebagai singkatan nama
ketiga golongan itu. Dengan demikian, Soekarno menggunakan suatu istilah baru
bagi pergerakan tunggal yang sudah sejak lama didambakannya, yang akan
mencakup semua aliran politik dalam masyarakat.
Upaya Soekarno untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang adil dan
makmur telah gagal. Demokrasi Terpimpin yang didasarkan atas karisma dan
persuasi sangat bergantung atas loyalitas PKI dan Angkatan Bersenjata sebagai
kedua blok kekuatan yang paling baik organisasinya di Indonesia. Tetapi sejak
semula loyalitas itu meragukan, karena seorang ahli waris politik yang sedang
bersaing kedua golongan itu saling mengawasi kegiatan mereka masing-masing
dengan kecurigaan yang semakin besar. Baik perjuangan yang sedang berkobar
melawan imperialisme maupun Nasakom tidak mampu menjematani jurang antara
kedua blok kekuatan itu serta organisasi-organisasi massa yang memihak mereka.
Dengan demikian, Nasakom hanya merupakan suatu rumusan yang kosong,
seperti halnya Pancasila di masa Demokrasi Liberal, ketika partai-partai
menghimpun kekuatan masing-masing dan tidak mau menuangkan ideologi-
ideologi mereka ke dalam tempat peleburan yang telah dirancang oleh Soekarno,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
dalam upayanya menciptakan suatu persatuan yang mencakup keseluruhannya.
Setiap kali ia menemukan tidak relevannya sebuah rumusan, ia akan menciptakan
rumusan yang lain.
B. Kebijakan Soekarno dalam Bidang Ekonomi
Kebijakan ekonomi yang lain dilakukan Soekarno pada tahun 1958 yaitu
dengan menasionalisasikan firma-firma Belanda menjadi perusahaan nasional,
walaupun kebijakan ini banyak ditentang oleh beberapa lawan politiknya terutama
kalangan pengusaha swasta luar negeri tetapi tetap dijalankan oleh Pemerintahan
Soekarno.11
Akibat dari adanya kebijakan nasionalisasi firma-firma ini membawa
dampak perhitungan yang tidak seimbang bagi pemerintah dibidang ekonomi.
Ekonomi Indonesia yang morat-marit akibat dari persetujuan KMB yang
mengharuskan Indonesia membayar pampasan perang Belanda ditambah keras
kepalanya ahli-ahli ekonomi Indonesia dalam membangun arah ekonomi masa
depan Indonesia menjadi penyebab krisis yang berlangsung waktu itu.
Berganti-gantinya kabinet rupanya menimbulkan kepanikan tersendiri,
dimana kebijakan ekonomi yang diambil seharusnya dapat memecahkan masalah
ekonomi yang terpuruk akibat krisis, menjadi tambah kacau. Kabinet
Burhannuddin Harahap yang bertugas masa itu mencoba memperbaiki dan
mengatasi krisis ekonomi untuk menaikkan gaji pegawai negeri dan militer.
Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin tidak berjalan baik, bahkan
permasalahan ekonomi tidak selesai karena pemerintah di bawah Soekarno tidak
11
Legge, Soekarno Biografi Politik, Jakarta, Sinar Harapan, 2001, hlm.8
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
pernah serius melaksanakan programnya, tetapi semua berada dibawah kontrol
asing sebagai implementasi dari adanya utang yang menumpuk.
Sejak tahun 1960-1963 kemerosotan ekonomi Indonesia terus berlangsung
dan bertambah parah akibat berbagai petualang rezim Soekarno. Penderitaan
rakyat semakin hebat pada tahun 1963 beban hidup rakyat Indonesia terasa amat
menekan sekali. Harga beras yang mula-mula hanya Rp. 45,00 telah melompat
naik menjadi Rp. 60,00 hingga Rp. 70,00.12
Kepanikan yang dirasakan rezim Soekarno menghadapi kerusakan
perekonomian Indonesia diselubunginya dengan petualangan baru yang disiapkan
yaitu penolakan gagasan pembentukan Malaysia sebagai satu usaha Negara
Kapitalis mengepung Indonesia. Program ini didukung dengan sepenuhnya oleh
Partai Komunis Indonesia (PKI) karena bagaimanapun juga PKI sebagai partai
komunis menentang pembentukan negara yang penuh anti terhadap komunis.
Lebih aneh lagi adalah keterlibatan militer Nasution untuk memberikan dukungan
penuh kepada Soekarno untuk konfrontasi dengan Malaysia.
Dalam mengatasi krisis ini pemerintah menggunakan berbagai cara
diantaranya adalah menggagas adanya Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada tahun
1963. Dekon ini mempunyai program dengan bekerja membuat berbagai
kebijakan diantaranya :
12
Ibid., hlm. 10.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
1. Diciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang
bersih dari sisa-sisa Imperialisme dan Feodalisme.
2. Ekonomi sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh
manusia.
Kebijakan di atas dimaksudkan supaya tiap warga negara dijamin mendapat
pekerjaan, sandang-pangan, perumahan, kehidupan kultural dan spiritual yang
layak. Kebijakan dekon ini juga berhasil mengatasi kemorat-maritan ekonomi
yang terus menggila, pada tahun 1965 pemerintahan Soekarno mengeluarkan
kebijakan dengan membentuk sebuah badan yang bertugas menghentikan krisis
ekonomi yang mengamuk dengan hebatnya. Badan yang dibentuk ini diberi nama
dengan Komando Tertinggi Berdikari (Kotari) yang bertugas melaksanakan
pembangunan ekonomi atas dasar berdiri di kaki sendiri (berdikari).
Sebuah tindakan lain di bidang ekonomi diambil pula oleh rezim Soekarno.
Dikatakan untuk memenuhi hasrat rakyat Indonesia melaksanakan prinsip “berdiri
diatas kaki sendiri”, maka di keluarkanlah Penpres pada tanggal 24 April 1965
mengenai penempatan semua perusahaan asing di Indonesia yang tidak bersifat
domestik di bawah penguasaan pemerintah Republik Indonesia. Belum puas
dengan membentuk berbagai badan menangani kemelut perekonomian ini, maka
Soekarno telah membentuk pula sebuah badan lain bernama Dewan Pangan
Nasional. Dalam badan-badan tertinggi ini senantiasa Soekarno menjabat
ketuanya, dibentuk oleh Presidium atau staf pelaksana, tetapi pekerjaan badan-
badan hanya di atas kertas belaka.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
Teror PKI semakin meningkat baik di kota-kota besar maupun didaerah
pedalaman. Mereka melancarkan aksi-aksi terhadap mereka yang menamakan diri
sebagai setan desa dan setan kota dan seakan pura-pura tidak tahu, bahwa mereka
sendiri sedang berkolaborasi dengan setan-setan kota itu sendiri. Dengan
dimulainya teror PKI ini semakin mendekatnya diri dengan kehancuran Soekarno
dalam memimpin negeri ini. Berawal dari Pemberontakan PKI pada tanggal 30
September 1965 Soekarno mengawali kariernya sebagai Presiden dengan
memberikan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Soeharto
dilanjutkan dengan kudeta terselubung oleh Soeharto, melengkapi penderitakan
Soekarno dari jabatan Presiden.13
13
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI:
Zaman Jepang dan Zaman Rebuplik Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka,2008, hlm 432.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
BAB IV
AKHIR DARI DEMOKRASI TERPIMPIN
Dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan politik pada waktu itu terpusat
di tangan Presiden Soekarno dengan TNI AD dan PKI di sampingnya.
Sehubungan dengan strateginya yang terus-menerus mendekati Presiden
Soekarno, PKI secara sistematis berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais
dan yang mendukung kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkan.14
Berikut ini adalah konflik-konflik politik dan dampaknya menjelang akhir dari
perjalan demokrasi terpimpin.
A. Konflik-Konflik Politik
Sebelumnya perlu diketahui bahwa pada akhir pemerintahan Presiden
Soekarno terjadi konflik antara TNI AD dan PKI untuk berebut pengaruh dalam
pemerintahan. Sewaktu pimpinan AD mengadakan rapat untuk menghadapi PKI,
Jendral Soeharto tidak setuju strategi yang digunakan AD, sehingga mengambil
sikap diam. Sikap diam tersebut dinilai oleh PKI bahwa Jendral Soeharto tidak
berbahaya terhadap PKI, sehingga tidak termasuk yang diculik atau dibunuh oleh
PKI dalam pemberontakan G30S/PKI.
Langkah pertama adalah mengkonsolidasikan dan menggerakkan pasukan
Konstrad serta kesatuan-kesatuan yang tidak mendukung G30S/PKI seperti
RPKAD (kini Kopasus), serta menyadarkan pasukan yang diperalat oleh PKI.
RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhie Wibowo (Mertua SBY) dipercaya
14
Ibid., hlm. 425.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
merebut stasiun RRI dan kantor besar telekomunikasi dan berhasil dengan baik.
Agar rakyat menjadi jelas siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga mereka
tidak ragu-ragu membantu pemerintah dan ABRI untuk menumpas G30S/PKI.
Pusat pertahanan G30S berada di pangkalan udara Halim Perdanakusuma
dan Lubang Buaya. Tempat-tempat tersebut dijadikan sarana operasi-operasi
RPKAD dan berhasil dikuasai pada tanggal 2 Oktober 1965. Keesokan harinya
jenazah para pahlawan revolusi yang disembunyikan oleh para pelaku G30S/PKI
ditemukan dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya. Penemuan tersebut
berdasarkan atas laporan seorang anggota polisi Lalu Lintas Sukitman yang juga
tertangkap oleh kaum pemberontak saat ia menjalankan tugas patroli.
Setelah ditemukan tempat penimbunan jenazah, lalu dilakukan penggalian.
Karena kesulitan teknis, penggalian dilanjutkan pagi harinya (4 Oktober
1965).Yang berhasil mengangkat korban adalah anggota kesatuan Intai Para
Amphibi (Kipam) dari KKO AL bersama RPKAD. Pada tanggal 5 Oktober 1965,
bertepatan dengan hari ulang tahun TNI, para pahlawan revolusi tersebut
dimakamkan. Bersama enam perwira tinggi TNI AD, juga dimakamkan dua
korban keganasan G30S/PKI yang lain yaitu Letnan Satu Brigader Polisi Karel
Sasuit Tubun (pengawal Wakil PM Leimena) dan Letnan Kolonel Sugiona.
Setelah ibu kota berhasil dikuasai, operasi penumpasan dilakukan di Jawa
Tengah dan Yogyakarta. Dalam operasi tersebut berhasil ditangkap para
pemimpin pemberontakan yaitu Letkol Untung, Suherman, Wisnuraji, Mulyono,
Usman, dan lain-lain. Mereka yang terkangkap lalu diadili oleh Mahkamah
Militer Luar Biasa (Mahmihub). Berdasarkan ungkapan-ungkapan dalam
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
Mahmihub tersebut, maka menjadi jelas bahwa PKI adalah perencana dan pelaku
pemberontakan. Oleh karena itu, rakyat dan TNI menuntut pembubaran partai itu.
Presiden Soekarno kurang menanggapi tuntutan rakyat tersebut, tetapi
hanya menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan kriminal yang
mengakibatkan gugurnya orang yang tidak berdosa. Presiden juga menolak
tuduhan bahwa PKI terlibat dan juga tidak mau mengutuk PKI. Sebaliknya,
Presiden Soekarno terus mempropagandakan Nasakom. Presiden juga
menjanjikan akan melakukan penyelesaian politik secara adil, namun tidak pernah
menjadi kenyataan.
Sikap Presiden tersebut mengundang rasa tidak puas di berbagai kalangan.
Rasa ketidakpuasan rakyat tersebut disalurkan melalui aksi-aksi massal
(demostrasi). Ada yang menyerbu gedung-gedung atau kantor-kantor milik PKI,
gambar-gambar PKI rusak sehingga timbul bentrokan antara rakyat dan PKI.
Demonstrasi-demonstrasi tersebut dipelopori para pemuda dan mahasiswa.Mereka
menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
Dengan meningkatnya aksi-aksi tersebut Presiden Soekarno semakin
kehilangan wibawa dan arah kepemimpinannya. Sewaktu akan pelantikan Kabinet
Dwikora yang disempurnakan (24 Februari 1966), diganggu oleh para
demonstran, terutama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Dalam
demonstran tersebut, Arif Rahman Hakim, terbunuh. Ia kemudian diangkat
menjadi Pahlawan Ampera. Karena demonstran-demonstran semakin hebat,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
KAMI akhirnya dibubarkan oleh Presiden, sehingga keadaan semakin
meruncing.15
Sampai dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 pada bulan Juli 1959.
Presiden Soekarno adalah pemegang inisiatif politik, terutama dengan tindakan
dan janji-janjinya yang langsung ditujukan kepada pembentukan kembali struktur
konstitusional, dengan PKI dan Angkatan Darat menjadi kekuatan yang saling
memperebutkan bagian-bagian kekuasaan politik di negara dan masyarakat.
Pertikaian antara PKI dengan Angkatan Darat menunjukkan warna dan
corak tertentu dari perjalanan politik dan pemerintahan terpimpin. Masing-masing
kekuatan tersebut menciptakan jaringan hubungan bagi dukungan kekuatan
mereka. Keduanya bersandar pada berbagai lapisan sosial dalam masyarakat.
Dengan demikian, pertentangan antara keduanya hampir tidak dapat dihindarkan.
PKI dengan segala kemampuan agitasi dan propaganda membentuk jaringan
organisasinya membina hubungan dengan kekuatan sosial non partai politik pada
bagian-bagian tertentu dalam masyarakat.
B. Dampak dari Konflik-Konflik Politik
Peran dan kedudukan partai politik yang merosot itu dilatarbelakangi oleh
faktor dalam, berupa pertikaian tentang pelaksanaan program dalam menjalankan
pemerintahan. Pada satu sisi pertikaian ini dilatarbelakangi oleh belum mantapnya
dasar negara yang menjadi pedoman kehidupan politik nasional. Akan tetapi,
pertikaian tersebut bukan saja di antara partai politik, tetapi juga di dalam tubuh
15
A. K., Wiharyanto Sejarah Indonesia dari Proklmasi sampai Pemilu 2009, 2011, USD,
Yogyakarta, hlm 141.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
partai itu sendiri. Sementara faktor luarnya, berupa campur tangan pihak-pihak
tertentu (dalam hal ini Soekarno dan Militer) secara tidak langsung menjadikan
partai politik berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka
mengembangkan organisasi secara lebih baik. Faktor lainnya adalah perbedaan
dalam menyelesaikan masalah-masalah semacam ini secara tidak sadar
berpengaruh sejak awal pembentukan pemerintahan parlementer di pertengahan
1950. Kekurangan akan sumber-sumber ekonomi berupa modal, tenaga ahli dan
teknologi, telah menjadi bagian dari setiap program pemerintah, akan tetapi
hampir dapat dikatakan diabaikan oleh kesibukan yang bersifat politis.
Keperluan ekonomi juga merupakan andalan bagi kepentingan politik,
sudah menjadi perhatian sejak dipersoalkannya bantuan berupa kredit dari
Amerika. Hal ini, semakin menjadi ketika telah dibuka hubungan diplomatik
dengan Uni Soviet di pertengahan 1950-an di akhir tahun 1950-an.16
Naik
turunnya keperluan ekonomi juga dipersoalkan di dalam negeri. Hal ini, terlihat
dari pergolakan daerah di akhir tahun 1956 dan pemberontakan PRRI/Permesta di
awal 1958. Kerusakan dari perkembangan ekonomi nasional mulai terjadi pada
kabinet yang cukup kuat akibat permainan lisensi dan kensesi, seiring dengan
dipersoalkannya pelaksanaan pemakaian devisa negara dang angket perekonomian
dalam masa pemerintahan yang sama. Semua ini terjadi dalam masa parlementer
dan kemudian hal yang sama dalam masa politik terpimpin.
Kepentingan nasional berupa perjuangan pengembalian Irian Barat
menjadikan keperluan akan bantuan ekonomi merubah politik luar negeri yang
16
Ibid., hlm 47-125
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
semua bebas aktif condong ke Barat menjadi condong ke Timur. Bantuan Uni
Soviet yang cukup besar dalam perebutan kembali Irian Barat menjadikan negara
tersebut berpengaruh kuat di permulaan masa Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi
ini menjadi berubah ketika Presiden Soekarno dipengaruhi oleh politik luar negeri
yang radikal revolusioner dan politik pembangunan yang bersifat mercusuar.
Keperluan akan ambisi Presiden Soekarno dimanfaatkan oleh PKI untuk lebih
menarik Indonesia ke pihak komunis RRC, seiring pula dengan pemanfaatan
kemerosotan ekonomi di dalam negeri. Dalam hubungan ini Angkatan Darat
berusaha mengurangi kekiri-kirian politik luar negeri yang ada, tetapi dengan
segala konsekuensi berupa tindakan-tindakan yang sulit untuk dimengerti dari
PKI terhadap Angkatan Darat.17
Meruncingnya pertentangan ini bertambah
parahnya kondisi sosial ekonomi mengantar Indonesia ke dalam kegelapan yang
berjuang dengan adanya Gerakan 30 September (G 30 S).
Kerusakan pada sarana dasar pembangunan ekonomi menjadi kesulitan
utama perkembangan ekonomi Indonesia di masa politik dan pemerintahan
terpimpin, apalagi dukungan yang dapat menggerakkan jalannya roda sistem
politik. Hal ini disebabkan kecuali PKI, telah dilumpuhkan di akhir tahun 1950-an
oleh Presiden Soekarno.18
Sementara dukungan politik oleh PKI kepada sistem
lebih berupa usaha organisasi tersebut menguasai medan politik yang berbenturan
dengan penguasaan yang dilakukan oleh Angkatan Darat. Mungkin jarak yang
jauh antara Presiden dengan kekuatan masyarakat, tidak berfungsinya lembaga-
17
Ibid., hlm 45.
18 Peraturan pemerintah (PP) No. 12/1960, yang mengatur pengakuan, pengawasan, pembubaran
partai-partai.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
lembaga kenegaraan yang ada, kesulitan ekonomi dan stagnasi pembangunan
ekonomi yang direncanakan dalam Pembangunan Semesta Nasional 8 tahun
(1961-1969) menjadi situasi dan kondisi politik tidak memungkinkan sistem
politik dapat berjalan sesuai fungsi yang ada. Akhir perjalanan politik dan
pemerintahan terpimpin (Demokrasi Terpimpin) terlihat dengan adanya peristiwa
Gerakan 30 September. Dengan demikian berakhirlah suatu model, di samping
model parlementer sebelumnya, dalam usaha pembuktian dari pemikiran seorang
tokoh nasional Indonesia (Soekarno).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
BAB V
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Proses lahirnya Demokrasi Terpimpin adalah setelah dikeluarkannya Dekrit
Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Sebelum menganut sistem Demokrasi
Terpimpin, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berbentuk
Demokrasi Liberal. Demokrasi Terpimpin itu merupakan gagasan awal dari
Soekarno untuk mengatai sistem kepartaian di Indonesia. Pergantian sistem
pemerintahan ini tidak lepas dari pengaruh adanya banyak partai yang
merusak negara.
2) Peran Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin menimbulkan beberapa dampak
bagi kondisi politik di Indonesia. Kondisi politik pada masa itu dianggap
menjadi sebuah pemerintahan yang otoriter karena Presiden Soekarno
menjadi pemegang inisiatif dari keseluruhan jalannya pemerintahan. Partai
politik dalam pergerakannya tidak boleh bertolak belakang dengan konsepsi
Soekarno. Demokrasi Terpimpin yang dianggapnya mengandung nilai-nilai
asli Indonesia dan lebih baik dibanding dengan sistem ala Barat, ternyata
dalam pelaksanaannya lebih mengarah kepada praktek pemerintahan yang
otoriter. Dewan perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955 yang di
dalamnya terdiri dari partai-partai pemenang pemilihan umum, dibubarkan.
Beberapa partai yang dianggap terlibat dalam pemberontakan sepanjang tahun
1950-an, seperti Masyumi dan PSI, juga dibubarkan dengan paksa. Bahkan
pada tahun 1961 semua partai politik, kecuali 9 partai yang dianggap dapat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
menyokong atau dapat dikendalikan, dibubarkan pula. Dalam penggambaran
kiprah partai politik di percaturan politik nasional, maka ada satu partai yang
pergerakan serta peranannya begitu dominan yaitu Partai Komunis Indonesia
(PKI). Pada masa itu kekuasaan memang berpusat pada 3 kekuasaan yaitu,
TNI-Angkatan Darat dan PKI. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran
mengenai kehidupan partai politik pada masa demokrasi terpimpin,
pergerakan PKI pada masa ini tidak dapat dilepaskan.
3) Pada bulan Mei 1963, MPRS mengangkatnya menjadi Presiden seumur hidup.
Keputusan ini mendapat dukungan dari PKI. Sementara itu di unsur kekuatan
lainnya dalam Demokrasi Terpimpin, TNI- Angkatan Darat, melihat
perkembangan yang terjadi antara PKI dan Soekarno, dengan curiga. Terlebih
pada saat angkatan lain, seperti TNI-Angkatan Udara, mendapatkan dukungan
dari Soekarno. Hal ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk menyaingi
kekuatan TNI-Angkatan Darat dan memecah belah militer untuk ditunggangi.
Keretakan hubungan antara Soekarno dengan pemimpin militer pada akhirnya
muncul. Keadaan ini dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politiknya.
Sikap militant yang radikal yang ditujukkan PKI melalui agitasi dan tekanan-
tekanan politiknya yang semakin meningkat, membuat jurang permusuhan
yang terjadi semakin melebar. Konflik yang terjadi itu kemudian mencapai
puncaknya pada akhir bulan September tahun 1965. Sejak itu kekuasaan
Presiden Soekarno semakin surut dan akhirnya jatuh.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
DAFTAR PUSTAKA
Amin, S. M., 1967. Indonesia Di Bawah Resim Demokrasi Terpimpin. Jakarta:
Bulan Bintang.
Bourchier, David dkk, 1994. Demokrasi di Indonesia Tahun 1950-an dan 1990-
1n. Melbourne:Monash University.
Iman Toto K. Raharjo dan Herdianto WK, Bung Karno Wacana Konstitusi dan
Demokrasi.
Kardiyat Wiharyanto, A..2011. Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai
Pemilu 2009.Yogyakarta: USD.
Legge, 2001. Soekarno Biografi Politik. Jakarta: Sinar Harapan.
Lev, David. The Transition to Guided Democracy:Indonesians Politics 1957-
1959.1957. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Peraturan pemerintah (PP) No. 12/1960, yang mengatur pengakuan, pengawasan,
pembubaran partai-partai.
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008. Sejarah
Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Rebuplik Indonesia , Jakarta,
Balai Pustaka.
Setiono. 2003. Tionghoa Dalam Pusaran Politik. Jakarta: Elkasa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
SILABUS
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Bengkulu
Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Semester : XI/2
Standar Kompetensi : 2. Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.
Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok Pengalaman Belajar Indikator
Penilaian Alokasi
Waktu
Sumber Belajar/Alat/
Bahan Teknik Bentuk
Instrumen
Contoh
Instrumen
2.1.Merekomend
asikan
perkembangan
masyarakat
Indonesia sejak
proklamasi
hingga
Demokrasi
Terpimpin.
Peran
Soekarno
dalam
Demokrasi
Terpimpin
(1959-1966) .
Melalui model
pembelajaran jigsaw
peserta didik dapat
menjelaskan proses
lahirnya demokrasi
terpimpin.
Melalui diskusi
kelompok peserta
didik menjelaskan
peran Soekarno dalam
demokrasi terpimpin
dan akhir dari
demokrasi terpimpin.
Menjelaskan
proses lahirnya
demokrasi
terpimpin.
Mendeskripsikan
peran Soekarno
dalam demokrasi
terpimpin.
Menjelaskan akhir
dari demokrasi
terpimpin.
Tes Uraian Jelaskan
proses
lahirnya
demokrasi
terpimpin !
Jelaskan
peran
Soekarno
dalam
demokrasi
terpimpin.
Jelaskan
akhir dari
demokrasi
terpimpin.
90 Menit Sumber:
Badrika, I Wayan 2006.
Sejarah untuk SMA
kelas XI program ilmu
alam. Jakarta: Erlangga.
Wiharyanto, A.
Kardiyat.2011. Sejarah
Indonesia dari
Proklamasi sampai
Pemilu
2009.Yogyakarta: USD.
Alat:
LCD
Laptop
Bahan:
Power point
Video peran Soekarno
dalam Demokrasi
Terpimpin.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah : SMA NEGERI 1 BENGKULU
Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas / Semester : XI / 2
Pertemuan : 1 (Satu)
Alokasi Waktu : 90 Menit (1 Pertemuan)
Standar Kompetensi : Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa
Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru
I. Kompetensi Dasar : Merekomendasikan perkembangan masyarakat Indonesia
sejak proklamasi hingga demokrasi terpimpin.
II. Indikator
Menjelaskan proses lahirnya demokrasi terpimpin.
Mendeskripsikan peran Soekarno dalam demokrasi terpimpin.
Menjelaskan akhir dari demokrasi terpimpin
III. Tujuan Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
Menjelaskan proses lahirnya demokrasi terpimpin.
Mendeskripsikan peran Soekarno dalam demokrasi terpimpin.
Menjelaskan akhir dari demokrasi terpimpin.
IV. Materi Pokok
Proses lahirnya demokrasi terpimpin (terlampir)
Peran Soekarno dalam demokrasi terpimpin (terlampir)
Akhir dari demokrasi terpimpin (terlampir)
V. Metode dan Pendekatan Pembelajaran
Model Pembelajaran : Jigsaw
Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi dan presentasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
VI. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Alokasi
Waktu
1. Pembukaan a. Apersepsi
Guru memberikan salam, mengabsen siswa,
membuka pelajaran dengan berdoa dan
mengecek kesiapan siswa.
b. Motivasi
Mengingatkan pelajaran minggu lalu
Mengali kemampuan awal, sekaligus
membangkitkan motivasi siswa untuk
berpendapat, mengembangkan sikap
mandiri dan rasa ingin tahu.
c. Orientasi
Menyampaikan tujuan pembelajaran
10’
2. Kegiatan Inti a. Eksplorasi
Guru menampilkan video mengenai Peran
Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin
(1959-1966).
Guru mengajukan beberapa pertanyaan.
b.Elaborasi
1. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa
kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3
peserta didik.
2. Masing-masing peserta didik dalam satu
kelompok diberikan pertanyaan yang
berbeda-beda. Tiap orang dalam tim diberi
bagian materi yang ditugaskan (1.
Menjelaskan proses lahirnya demokrasi
terpimpin 2. Mendeskripsikan peran
Soekarno dalam demokrasi terpimpin. 3.
Menjelaskan akhir dari demokrasi
terpimpin)
3. Anggota dari tim yang berbeda yang telah
mempelajari pertanyaan yang sama bertemu
dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk
mendiskusikan pertanyaan yang mereka
dapat.
4. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap
anggota kembali ke kelompok asal dan
bergantian mengajar teman satu tim mereka
tentang pertanyaan yang mereka kuasai dan
tiap anggota lainnya mendengarkan dengan
65’
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
VII. Media dan Alat Sumber Pembelajaran
1. Alat : LCD, Laptop.
Bahan : power point, video.
2. Sumber Belajar :
I Wayan Badrika. 2006. Sejarah Untuk SMA Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan
Sosial, Jilid 3.Jakarta: Erlangga.
Wiharyanto, A. Kardiyat.2011. Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009.
Yogyakarta: USD.
Marwati Djoened Poeponegoro, Nogroho Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional
Indonesia IV. Jakarta : Balai Pustaka.
VIII. Penilaian
a. Penilaian Kognitif ( terlampir)
b. Penilaian Afektif (terlampir)
c. Penilaian Psikomotorik (terlampir)
I. Lampiran Materi
PERAN SOEKARO DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)
A. DEKRIT PRESIDEN, 5 JULI 1959
Pemilu pada tanggal 15 Desember 1955, berhasil memilih anggota-anggota DPR dan
konstituante (Dewan Penyusun UUD). Konstituante dilantik pada tanggal 10 November
1956. Tugas utama konstituante adalah merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti
UUDS 1950. Sampai dengan awal tahun 1957, konstituante belum juga berhasil
sungguh-sungguh.
5. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi
Konfirmasi
Setelah peserta didik melakukan presentasi
kemudian guru mengklarifikasi dari hasil
masing – masing kelompok dan memberikan
kesimpulan dati tiap – tiap jawaban peserta
didik.
3. Penutup
a. Guru memberikan kesimpulan kepada peserta
didik
b. Informasi rencana pembelajaran yang akan
datang
c. Guru mengucapkan salam kepada peserta didik
15’
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
merampungkan tugasnya. Sehingga pada tanggal 21 Pebruari 1957, Presiden Sukarno
mengajukan gagasan yang dikenal sebagai Konsepsi Presiden. Isi pokok dari konsepsi
presiden tersebut adalah sebagai berikut :
1. Sistem demokrasi liberal-parlementer perlu diganti dengan demokrasi terpimpin
2. Perlu dibentuk kabinet gotong royong yang merupakan kabinet kaki empat, yakni : PNI,
Masyumi, NU dan PKI
3. Perlu dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional dalam
masyarakat.
Konsepsi Presiden ini menimbulkan perdebatan dalam masyarakat dan di DPR. Partai
Masyumi, NU, PSII, Partai Katholik dan PIR menolak konsepsi tersebut. Pada tanggal 25
April 1959 di depan sidang konstituante, presiden menganjurkan agar kembali kepada UUD
1945. Anjuran presiden ini menjadi bahan perdebatan dalam konstituante. Kemudian
diputuskan untuk mengadakan pemungutan suara (voting). Pemungutan suara dilakukan
sampai tiga kali, tetapi belum mencapai kemenangan dua pertiga suara seperti yang
dipersyaratkan. Pada tanggal 3 Juni 1959 konstituante mengadakan reses (masa istirahat)
dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Pada hari yang sama pemerintah mengeluarkan
Peraturan Nomer Prt/PEPERPU/040/1059 yang berisi larangan malakukan kegiatan-kegiatan
politik.
Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan “Dekrit Presiden” yang isinya :
1. Pembubaran konstituante
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Dekrit ini mendapat dukungan dari TNI dan MA. Pada tanggal 22 Juli 1959, DPR secara
aklamsi menyatakan kesediaannya melaksanakan UUD 1945.
B. DEMOKRASI TERPIMPIN
1. Latar Belakang
a. Pelaksanaan sistem demokrasi liberal yang mengganggu stabilitas dan keamanan
dalam negeri Indonesia dan seringnya terjadi pergantian kabinet.
b. Konstituante tidak berhasil menyusun UUD yang baru sebagai pengganti UUDS
1950.
c. Munculnya gerakan sparatis seperti PRRI dan Permesta yang membahayakan
integritas bangsa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari sila ke-4 Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”. Kata
“dipimpin” kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden.
2. Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Dalam bidang politik beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya
sebagai berikut :
a. Menyusun Kabinet Kerja I yang dipimpin oleh Presiden dan Ir. Juanda sebagai
menteri pertamanya. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959, dengan
programnya yang disebut “Tri Program Kabinet Kerja” meliputi : masalah-masalah
sandang pangan, keamanan dan pengembalian Irian Barat.
b. Pada tanggal 17 agustus 1959 Presiden Sukarno menyampaikan pidato berjudul :
“Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Isi pidato ini kemudian dikenal sebagai
Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pidato ini oleh DPAS diusulkan
untuk dijadikan GBHN. Pengukuhannya sebagai GBHN melalui Penetapan Presiden
No. 1 tahun 1960. Selanjutnya ditetapkan dalam Tap. MPRS No. 1/MPRS/1960. Inti
pidato ini adalah USDEK.
c. Karena penolakan DPR terhadap Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) tahun
1960, maka pada tanggal 5 Maret 1960 DPR dibubarkan melalui Penetapan Presiden
No. 3 tahun 1960. Pada tanggal 24 Juni 1960, dibentuklah DPR-GR (DPR Gotong
Royong) yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh presiden.
d. DPAS dipimpin langsung oleh presiden dan Roeslan Abdulgani ditunjuk sebagai
wakil ketuanya. Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1959 di Istana
Negara bersama pelantikan Moh. Yamin sebagai Dewan Perancang Nasional
(Depernas) dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan Pengawas
Kegiatan Aparatur Negara.
e. MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 yang diketuai
oleh Chaerul Shaleh. Salah satu ketetapan MPRS ini adalah mengangkat Presiden
Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.
C. Sistem Ekonomi Terpimpin
Sistem ekonomi Indonesia dijalankan secara terpimpin (etatisme). Keadaan ekonomi
yang buruk semakin diperparah dengan adanya pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk
mengatasi kesulitan ekonomi, pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
a. Pada tanggal 24 Agustus 1959 diumumkan keputusan mengenai keuangan sebagai
berikut:
Uang kertas bernilai Rp. 500,- menjadi Rp. 50,-
Uang kertas bernilai Rp. 1.000,- dihapuskan
Semua simpanan melebihi Rp. 25.000,- dibekukan
b. Tanggal 28 Maret 1983 dikeluarkan landasan ekonomi baru yang disebut DEKON
(Deklarasi Ekonomi) dengan tujuan menciptakan ekonomi nasional sosialis yang bebas
dari sisa-sisa imperialisme. Pada tanggal 13 Desember 1965 diambil langkah devaluasi
dengan menjadikan uang senilai Rp. 1.000,- menjadi Rp. 1,-. Ternyata langkah-langkah
pemerintah dengan sistem ekonomi terpimpin ini gagal memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia.
II. Soal
1. Sebutkan isi pokok dari konsepsi Presiden Soekarno !
2. Sebutkan isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 !
3. Jelaskan proses lahirnya demokrasi terpimpin !
4. Deskripsikan peran Soekarno dalam demokrasi terpimpin!
5. Jelaskan akhir dari demokrasi terpimpin !
III. Kunci Jawaban
1) Isi pokok dari konsepsi Presiden adalah sebagai berikut :
a. Sistem demokrasi liberal-parlementer perlu diganti dengan demokrasi terpimpin
b. Perlu dibentuk kabinet gotong royong yang merupakan kabinet kaki empat, yakni :
PNI, Masyumi, NU dan PKI
c. Perlu dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional
dalam masyarakat.
2) Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan “Dekrit Presiden” yang
isinya :
a. Pembubaran konstituante
b. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
c. Pembentukan MPRS dan DPAS
3) Proses lahirnya Demokrasi Terpimpin adalah setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden
pada tanggal 5 Juli 1959. Sebelum menganut sistem Demokrasi Terpimpin,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berbentuk Demokrasi Perlementer
(Demokrasi Liberal). Demokrasi Terpimpin itu merupakan gagasan awal dari
Soekarno untuk mengatai sistem kepartaian di Indonesia.
4) Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menimbulkan beberapa dampak bagi kondisi
politik di Indonesia. Kondisi politik pada masa itu dianggap menjadi sebuah
pemerintahan yang otoriter karena Presiden Soekarno menjadi pemegang inisiatif
dari keseluruhan jalannya pemerintahan. Partai politik dalam pergerakannya tidak
boleh bertolak belakang dengan konsepsi Soekarno. Penetapan Presiden (Penpres)
adalah senjata Soekarno yang paling ampuh untuk melumpuhkan apa saja yang
dinilainya menghalangi jalannya revolusi yang hendak dibawakannya. Demokrasi
Terpimpin yang dianggapnya mengandung nilai-nilai asli Indonesia dan lebih baik
dibanding dengan sistem ala Barat, ternyata dalam pelaksanaannya lebih mengarah
kepada praktek pemerintahan yang otoriter. Dewan perwakilan Rakyat hasil
pemilihan umum tahun 1955 yang di dalamnya terdiri dari partai-partai pemenang
pemilihan umum, dibubarkan.
5) Pada bulan Mei 1963, MPRS mengangkatnya menjadi Presiden seumur hidup.
Keputusan ini mendapat dukungan dari PKI. Sementara itu di unsur kekuatan lainnya
dalam Demokrasi Terpimpin, TNI- Angkatan Darat, melihat perkembangan yang
terjadi antara PKI dan Soekarno, dengan curiga. Terlebih pada saat angkatan lain,
seperti TNI-Angkatan Udara, mendapatkan dukungan dari Soekarno. Hal ini
dianggap sebagai sebuah upaya untuk menyaingi kekuatan TNI-Angkatan Darat dan
memecah belah militer untuk ditunggangi. Keretakan hubungan antara Soekarno
dengan pemimpin militer pada akhirnya muncul.
IV. Lampiran Penilaian
Penilaian Kognitif
Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan singkat
Pertanyaan :
1. Sebutkan isi pokok dari konsepsi Presiden Soekarno !
2. Sebutkan isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 !
3. Jelaskan proses lahirnya demokrasi terpimpin !
4. Deskripsikan peran Soekarno dalam demokrasi terpimpin!
5. Jelaskan akhir dari demokrasi terpimpin !
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
Rambu-rambu skor Skor
Jawaban lengkap berikut alasan yang tepat 20
Jawaban berdasarkan buku paket dengan alasan
seadanya
15
Jawaban sesuai buku paket 10
Jawaban kurang lengkap 7
Jawaban tidak sesuai dengan soal yang ditanyakan 4
Catatan : soal nomor 1 skor maksimal 30
Nilai akhir = jumlah nilai perolehan
Penilaian Afektif
No Pernyataan Pilihan Sikap
SS S R TS STS
1
Percaya diri dan bertanggung jawab
dalam menyampaikan pendapat
2
Jujur dan kritis dalam menyampaikan
pendapatnya
3
Menghormati pendapat teman yang
berbeda di dalam kelompok
4
Menerima keputusan dengan lapang dada
di dalam kelompok
5
Menghargai pendapat teman yang
berbeda kelompok dalam mengajukan
pendapatnya
Keterangan :
SS : sangat setuju
S : setuju
R : ragu-ragu
TS : tidak setuju
STS : sangat tidak setuju
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
Nilai = skor perolehan x 100
25
Penilaian Psikomotorik
No Nama Siswa Sikap Kerja /
Tingkah Laku
kecepatan
Mengerjakan
Tugas
Kemampuan
Mengekspresikan
Tugas Dalam
Penampilan
Jumlah
1 Fael
2 Vivi
3 Yuni
4 Azzam
5 Melin
Catatan :
Pedoman penilaian
Skor 5 : baik
Skor 4 : cukup baik
Skor 3 : cukup
Skor 2 : buruk
Skor 1 : jelek
Nilai Akhir = 70 % kognitif +20%afektif+10 %psikomotorik
Tindak lanjut penilaian :
a. Siswa dinyatakanberhasil apabila tingkat pencapaianya mencapai KKM 70
b. Memberikan remidi untuk siswa yang tidak mencapai KKM
c. Memberikan program pengayaan untuk siswa yang mencapai atau lebih dari
KKM
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI