pkn smp viii-01
TRANSCRIPT
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
1/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
MEDIA PEMBELAJARAN PKnSMP KELAS VIII SMT. 01
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
2/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
SK DAN KD
SK 1
SK 2
SK 3
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
3/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
SK 1Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai nilai Pancasila
KDINDIKATOR
MATERI
1.1. Menjelaskan Pancasila sebagai dasar dan
idiologi negara
1.2. Menguraikan nilainilai Pancasila sebagai dasar
negara dan idiologi negara
1. Menjelaskan pentingnya idiologi bagi suatu bangsa
dan Negara
2. Menguraikan proses perumusan Pancasila sebagai
dasar negara
3.Menjelaskan Pancasila sebagai satu kesatuan yang
bulat dan utuh4. Menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sosial budaya bangsa Indonesia
5. Menguraikan nilai-nilai yang terkandung dalam
setiap sila Pancasila
Pancasila Sebagai Dasar Negara dan
Ideologi Negara
Pelaksanaan Pancasila dalam Kehidupan
1.3. Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasiladalam kehidupan berbangsa dan bernegara
1.4. Menampilkan sikap positif terhadap pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat
6.Menjelaskan pentingnya sikap positif terhadap
Pancasila.
7.Menunjukkan sikap positif terhadap pancasila dalam
kehidupan berbangsa8.Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam
kehidupan politik
9.Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam
kehidupan ekonomi
10.Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila
dalam kehidupan sosial masyarakat
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
4/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
SK 2Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia
KD INDIKATOR
MATERI
2.1. Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah di
gunakan di Indonesia.
2.2. Menganalisis penyimpangan-penyimpangan
terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia.
1. Menjelaskan sistem ketatanegaraan menurut UUD
1945
2. Menjelaskan sistem ketatanegaraan menurut
Konstitusi RIS3. Menjelaskan sistem ketatanegaraan menurut UUD
1950
4. Menunjukkan penyimpangan terhadap UUD 1945
Konstitusi Indonesia
Amandemen UUD 1945
2.3. Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945
2.4. Menampilkan sikap positif terhadap UUD 1945
hasil amandemen
5. Menunjukkan adanya peluang untuk melakukan
perubahan atau amandemen UUD 1945.
6. Menjelaskan proses amandemen atau perubahan
UUD 1945.
7. Menjelaskan pentingnya amandemen atau
perubahan UUD 1945.
8. Menunjukkan pasal-pasal hasil amandemen atau
perubahan UUD 1945.
9. Menjelaskan pengaruh amandemen atau
UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan.
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
5/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CSK 3
Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional
KD INDIKATOR
MATERI
3.1.Mengidentifikasi tata urutan perundang-undangan
nasional
3.2.Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan
perundang-undangan nasional
3.3.Menaati peraturan perundang-undangan nasional
1. Menjelaskan kedudukan UUD 1945 dalam sistem
peraturan perundang-undangan.
2. Menjelaskan fungsi peraturan perundang-undangan.
3. Menguraikan bentuk dari tata urutan perundang-
undangan nasional.
4. Mendeskripsikan proses pembuatan undang-
undang.
5. Menjelaskan kewajiban warga negara terhadap
hukum dan peraturan perundang-undangan nasional.
6. Menunjukkan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan nasional
Peraturan Perundang-Undangan Nasional
Korupsi Kolusi dan Nepotisme
3.4.Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia
3.5.Mengidentifikasi pengertian korupsi dan
instrumen anti korupsi di Indonesia
7. Mengidentifikasi kasus korupsi di Indonesia dan
daerah.
8. Menunjukkan upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia.
9. Merumuskan pengertian korupsi.
10.Menunjukkan landasan hukum pemberantasan
korupsi.
11.Menyebutkan lembaga-lembaga pemberantasan
korupsi
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
6/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C MATERI PEMBELAJARAN
Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara
Pelaksanaan Pancasila dalam Kehidupan
Konstitusi Indonesia
Amandemen UUD 1945
Peraturan Perundang-Undangan Nasional
Korupsi Kolusi dan Nepotisme
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
7/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C1. Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara
1.
Pentingnya
Ideologi
bagi SuatuBangsa
2.Proses
Perumusan
Pancasila
sebagai
Dasar
Negara
3.
Pancasila
sebagaisatu
kesatuan
yang
bulat dan
utuh
4.
Pancasiladalam
kehidupan
sosial
budaya
bangsa
Indonesia
5.
Nilainilai
yang
terkandung
dalam
setiap sila
Pancasila
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
8/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C 1. PENTINGNYA IDEOLOGI BAGI SUATU BANGSA
Pengertian
IdeologiDimensi
IdeologiPentingnya
Ideologi
Pancasila
sebagai
Ideologi
Negara RI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
9/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C PENGERTIAN IDEOLOGI
Ideologi berasal dari kata idea (Inggris) yang artinya gagasan,
pengertian,atau disamakan dengan cita-cita, dalam bahasa
Yunani berasal dari kata oida yang artinya mengetahui,melihat dengan budi. Sedangkan kata logi berasal dari
bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Ideologi
merupakan konsep yang berisi nilai-nilai dasar yang
memberikan arah dan tujuan hidup (pedomam hidup).
Idoelogi merupakan sesuatu yang dihayati dan diyakini
kebenarannya sehingga dapat memberikan dorongan bagisetiap masyarakat dan negara untuk mewujudkannya
0
1
2
3
4
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
10/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CDIMENSI IDEOLOGI
Dimensi RealitaArtinya bahwa ideologi itu mengandung nilai-nilai yang
bersumber dari nilai-nilai yang nyata dalam masyarakat sehingga
mereka betul-betul merasa bahwa nilai itu adalah milik mereka
bersama yang tumbuh berkembang dan tertanam dengan kuat
dalam masyarakatnya.
Dimensi Idealisme
Artinya bahwa ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin
dicapai atau diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dimensi Fleksibilitas
Artinya bahwa ideologi harus mampu membawa masyarakatatau warga negara untuk mengembangkan pola pikir dan daya
kreatifitasnya yang bersumber dari nilai-nilai dasar yang
terkandung di dalamnya. Dimensi fleksibilitas ini hanya mungkin
dimiliki oleh ideologi yang terbuka dan bersifat demokratis.
0
1
2
3
4
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
11/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CPENTINGNYA IDEOLOGI
Arti penting ideologi bagi suatu bangsa adalah
sebgai berikut :
* membentuk identitas bangsa tersebut* membangun solidaraitas bangsa tersebut
* mengatasi berbagai konflik bangsa tersebut
* memberikan motifasi perjuangan membangun
bangsa tersebut
0
1
2
3
4
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
12/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CPANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL NEGARA RI
Pancasila sebagai idiologi nasional berfungsi
sebagai tujuan atau cita-cita dari bangsa
Indonesia serta sebagai sarana pemersatu
bangsa.
Makna idiologi Pancasila yaitu sebagai
keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan
dan nilai bangsa Indonesia yang secara
normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.0
1
2
3
4
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
13/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
ist
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
14/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
2. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai dasar negara bukanlah hasil perumusan
secara mendadak melainkan melalui proses yang panjang
dalam perjalanan sejarah bangsa kita.
APA MAKSUDNYA/ARTINYA ?
Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara di bedakan menjadi dua macamyaitu :
a. Perumusan secara
langsung
b. Perumusan secara
tidak langsung
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
15/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
a. Perumusan secara langsung
Yang dimaksud perumusan secara langsung yaitu perumusan yang
dilakukan pada sidang :
1. sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan
tanggal 1 Juni 1945
2. sidang yang dilakukan oleh panitia kecil atau panitia sembilan
3. sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945
4. sidangsidang yang dilakukan oleh PPKI
Coba siapa saja tokoh negara yang mengusulkan rumusan dasar negaradan bagaimana isi usul dari para tokoh tersebut ?
Bagaimana pendapat Prof. Notonegoro tentang perumusan langsung ?
0
1
2
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
16/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
Cb. Perumusan secara tidak langsung
Yang dimaksud perumusan dasar negara secara tidak langsung adalah
bahwa :
1. Nilai-nilai Pancasila sebelum dirumuskan sebagai dasar negara, telah
tercermin dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat / bangsa
Indonesia.
2. Nilai-nilai tersebut telah menjadi tatanan kehidupan dan menjadi
pedoman dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari
bangsa ndonesia.
0
1
2
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
17/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C3. Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh
Maksudnya bahwa sila-sila dalam Pancasila
merupakan satu kesatuan yang bulat, Pancasila
yang terdiri dari 5 (lima) sila itu pada dasarnya
adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
Maksudnya bahwa susunan sila-sila Pancasilaitu berurutan dan bertingkat sehingga tidak
dapat di bolak balik karena diantara sila-sila
tersebut saling menjiwai dan dijiwai
Susunan Pancasila adalah Hierarkhis Piramidal
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
18/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
4. Nilainilai Pancasila dalam kehidupan sosial budayabangsa Indonesia
Sifat dari nilai-
nilai Pancasila
sebagai ideologi
Kesetiaan
terhadap
Pancasila
Upaya
mempertahan
kan Pancasila
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
19/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C Sifat nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi
Nilai-nilai Pancasila bersifat Subyektif :Bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari sikap kepribadian
bangsa Indonesia yang telah berakar secara turun temurun
semenjak jaman nenek moyang bangsa Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila bersifat Obyektif :
Bahwa hakekat nilai-nilai pancasila adalah bersifat
universal (berlaku dimanapun), sehingga dimungkinkan
dapat diterapkan pada negara lain. 01
2
3
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
20/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C Kesetiaan terhadap Pancasila
Kesetiaan terhadap Pancasila dapat diwujudkan
denganmengamalkan nilai-nilai Pancaila dalam
kehidupan sehari-hari.
Pengamalan terhadap Pancasila hendaknya bersifat
komprehensif dan tidak bersifat parsialartinya
pengamalan Pancasila harus bersifat utuh yaitu meliputi
semua sila , tidak hanya mengamalkan satu sila tetapi
harus mengamalkan sila-sila yang lainnya.0
1
2
3
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
21/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CUpaya mempertahankan Pancasila
upaya warga negara yang paling praktis dalammempertahankan Pancasila adalah dengan mengamalkan
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,
upaya pemerintah dalam mempertahankan Pancasila
adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan yang
mendasar dalam membuat segala peraturan perundang-undangan dan semua kebijakan yang ada.
0
1
2
3
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
22/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C 5. Nilainilai yang terkandung dalam setiap sila
Pancasila
a. Nilai Ketuhanan
b. Nilai Kemanusiaanc. Nilai Persatuan
d. Nilai Kerakyatan
e. Nilai Keadilan
Coba apa saja rincian nilai-nilaiPancasila dari setiap nilai tersebut
di atas ?
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
23/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CPELAKSANAAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN
1.
Pelaksanaan
Pancasila
dalam
kehidupan
berbangsa
2.
Pelaksanaan
Pancasila
dalam
kehidupan
politik
3.
Contoh
pelaksanaan
Pancasila
dalamkehidupan
berbangsa
dan
bernegara
4.
Contoh
pelaksanaan
Pancasila
dalam
kehidupan
bermasyarakat
5.Negara
Integralistik
(Cita Negara
Persatuan)
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
24/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C1. Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa
a. Pancasila sebagai
Falsafah atau
ideologiNilai-nilai Pancasila
dijadikan dasar danmotivasi dalam segala
sikap, tingkah laku dan
perbuatan dalam hidup
bermasyarakat,
berbangsa dan
bernegara untuk
mencapai tujuan
nasionalnya
sebagaimana tercantum
dalam Pembukaan UUD
1945.
b. Pancasila sebagai
Ideologi Nasional
Pancasila menjadi jiwa dan
semangat perjuanganbangsa untuk
mewujudkan negara
yang merdeka, bersatu,
berdaulat adil dan
makmur.
c. Pancasila sebagai
Ideologi Terbuka
Karena Pancasila :
a. Mengandung nilai-nilaidan cita-cita yang
bersumber dari
kekayaan budaya
masyarakat
b. Isinya tidak dapat
langsung dioperasikan,
tetapi perlu dijabarkankedalam nilai
instrumrntal
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
25/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
2. Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan politik :
Maksudnya bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara RI harusdijaga kemanannyaCARA MENJAGANYA
a. PreventifPreventif yaitu usaha pengamanan
yang bersifat pencegahan.
Usaha pencegahan ini dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut :
1) Membina dan menanamkan
wawasan nusantara
2) Membina kesadaran tentang
ketahanan nasional3) Melaksankan system pertahanan,
keamanan rakyat semesta
(Sishankamrata)
4) Melaksanakan pendidikan
kewarganegaraan
b. Represif
Represif yaitu usaha pengamanan yangbersifat penindakan.
Usaha yang bersifat penindakan itu
antara lain :
1) Menindak pelanggar-pelanggar
hukum, pengkhianat, pemberontak
dan perongrong Pancasila
2) Melarang paham, aliran danideologi yang bertentangan dengan
Pancasila
3) Melarang masuknya atau
berkembangnya paham yang dapat
membahayakan nilai Pancasila
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
26/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
3. Contoh Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupanberbangsa dan bernegara
a. mencintai dan membina persatuan dan kesatuan
bangsa
b. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan
kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayan, jenis
kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, adat istiadat,
kebudayaan dan lain-lain
c. selalu memihak dan membela negara-negara yang
berjuang untuk memperoleh kemerdekaan
d. membeyar pajak sesuai patron yang berlaku
e. menaati dan mematuhi peraturan perundangan yang
berlaku
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
27/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
1. Di lingkungan kehidupan keluarga, misalnya setiap anggota keluarga bertekad untuk :
a. selalu mematuhi aturan-aturan dalam keluarga
b. menghormati dan menghargai terhadap senua anggota keluarga
c. bersikap dan berperilaku hidup sederhana
d. membantu meringankan beban orang tua sesuai dengan kemampuan
2. Di lingkungan sekolah, misalnya setiap warga sekolah bertekad untuk :
a. menghormarti bapak ibu guiru serta manghargi sesama temanb. belajar dengan baik untuk meraih prestasi
c. menjalin kerjasama dengan semua teman dsn kerjasama dngan sekolah lain
d. mematuhi tata tertib sekolah
e. selalu membawa nama baik sekolah dimanapun berada
3. Di lingkungan kehidupan masyarakat, misalnya setiap anggota masyarakat bertekad untuk :
a. Bergotong royong mendidrikan gardu pos ronda
b. mencegah pencemaran lingkungan dan bahaya kebakaran serta menggalakkan
penghijauan
c. membersihkan sampah, menertibkan saluran pembuangan air, disertai pembiayaan
yang dipikul bersama
d. tidak melakukan perbuatan memeras orang lain
4. Contoh pelaksanaan Pancasila dalam kehidupanbermasyarakat
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
28/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
Menurut paham Negara Integralistik, negara ialah susunan masyarakat yang integral
yang anggota-anggotanya saling terkait sehingga membentuk satu kesatuan yang
organis.
Negara yang bersifat integralistik memiliki sifat-sifat antara lain :
1. Paham Negara PersatuanNegara Indonesia adalah negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Bhineka Tunggal Ika
Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu jua adanya
Dengan demikian jelaslah bahwa Ideologi Pancasila jelas lebih baik jika
dibandingkan dengan ideologi liberalisme (yang hanya mementingkan individu),
ideologi komunis (yang hanya mementingkan kelompok / golongan). Oleh karena
itu kita sebagai pelajar wajib setia terhadap ideologi Pancasila.
5. Negara Integralistik (Cita Negara Persatuan)
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
29/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
A. Konstitusi yang
pernah berlaku di
Indonesia
B. Penyimpangan
terhadap Konstitusi di
Indonesia
UUD 1945
Konstitusi RIS
UUDS 1950
Terhadap UUD1945 periode
1945 s.d. 1949
Terhadap UUD1945 sesudah
Dekrit Presiden
Masa
Orde
Lama
Masa
Orde
Baru
Pengertian, Isi, Fungsi& Kedudukan
3. KONSTITUSI INDONESIA
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
30/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CPengertian, Isi, Fungsi dan Kedudukan Konstitusi
Pengertian KonstitusiKonstitusi dapat diartikan dengan hukum dasar. Hukum dasar dibedakanjadi 2 yaitu hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis
(Konvensi)
Muatan atau Isi Konstitusi :Suatu konstitusi biasanya memuat hal-hal pokok sebagai berikut :
a. jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
b. susunan ketatanegaraan suatu negara
c. pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan
Fungsi dan Kedudukan KonstitusiKonstitusi mempunyai fungsi menjadi pegangan dalam penyelengaaraanpemerintahan negara.
Konstitusi (UUD) mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia.
1
2
3
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
31/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
1. Sistem Ketatanegaraan dan Pemerintahan menurut UUD 1945
Pokok-pokok sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945
(sebelum amandemen) adalah sebagai berikut :
a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas
hukum (rechtsstaat)
b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi(hukum dasar) tidak bersifat absolutisme
(kekuasaan yang tidak terbatas)
c. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan
Negara tertinggi di bawah Majelis
e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat
f. Menteri negara ialah pembantu Presiden.
Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat
g. Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas
Pokok-pokok sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945
(sesudah amandemen) adalah sebagai berikut :1. Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar
2. Pasal 3 ayat (3) NegaraIndonesia adalah negara hukum
3. Pasal 22 E ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4)
Anggota MPR (DPR dan DPD), presiden dan wakil
presiden, anggota DPRD, dan kepala daerah beserta wakil
dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
4.Pasal 4 ayat (1) Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh
presiden
5.Pasal 7 C Presiden tidak dapat membekukan dan/atau
membubarkan DPR
6. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Menteri-menteri negara adalahpembantu presiden.
7.Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden
8.Pasal 20 ayat (1) Kekuasaan membentuk undang-undang
dipegang oleh DPR
Sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 terbagi dalam tiga kekuasaan yaitu
Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
1
2
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
32/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C Sistematika UUD 1945
Sistematika sebelum
Amandemen adalah :
1) Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945terdiri dari empat alinea.
Pada alinea ke empat
terdapat rumusan Pancasila
sebagai dasar negara dan
tujuan negara.
1) Batang Tubuh UUD 1945
2) Penjelasan UUD 1945
Sistematika sesudah
Amandemen adalah :
1) Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945terdiri dari empat alinea.
Pada alinea ke empat
terdapat rumusan Pancasila
sebagai dasar negara dan
tujuan negara.
2) Pasal-pasal
1
2
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
33/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C2. Sistem Ketatanegaraan dan Pemerintahan menurut Konstitusi RIS
Sistem Ketatanegaraan dalam Konstitusi RIS 1949 menganut Trias Politika yaitu Legislatif,Eksekutif dan Yudikatif ditambah kekuasaan lain. Dengan pembagian kekuasaan dalam
pemerintahan dilihat dari alat-alat perlengkapan Federal RIS yaitu : Presiden, Menteri-menteri,
Senat, DPR, MA, BPK.
Sistem pemerintahan yang dianut dalam konstitusi RIS adalah sistem Parlementer (quasi
parlementer). Hal itu dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut:a. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen.
b. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampuri oleh Presiden.
Hal ini tampak dalam ketentuan bahwa Presiden dan Menteri bersama-sama
merupakan unsure pemerintahan, seharusnya Presiden hanya selaku Kepala Negara,
sedangkan Kepala Pemerintahan adalah perdana menteri.
c. Pembentukan Kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen
d. Pertanggung jawaban menteri dilakukan kepada DPR, namun harus melaluikeputusan Pemerintah
e. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga tidak punya
pengaruh besar terhadap pemerintahan
f. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
34/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C Sistematika Konstitusi RIS
Sistematika Konstitusi RIS terdiri atas dua bagian, yaitu :
a. Mukadimah terdiri atas empat alinea.
Pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai Dasar Negarayaitu : pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanuasiaan,
Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan soaial.
b. Batang Tubuh terdiri dari 6 Bab dan 196 pasal
Berdasarkan Konstitusi RIS 1949, bentuk negara Indonesia adalah Federal
atau serikat.
Hal ini dinyatakan dengan jelas, dalam Bab 1 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara
hukum yang demokrasi berbentuk Federal
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
35/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C Sistem Ketatanegaraan dan Pemerintahan menurut UUDS
1950
Sistem Ketatanegaraan dalam UUDS 1950 menganut Trias Politika yaitu
Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif ditambah kekuasaan lain.Dengan pembagian
kekuasaan dalam pemerintahan dilihat dari alat-alat perlengkapan Federal RIS
yaitu : Presiden, Menteri-menteri, DPR, DPA, MA, BPK.
Sistem pemerintahan negara pada masa UUDS 1950 adalah kebinet parlementer
(quasi parlementer) dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu, dengan
ciri-ciri sebagai berikut :
a. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat
b. Menteri-menteri bertanggung jawab atas keseluruhan kebijaksanan
pemerintah baik secara bersama atau sendiri-sendiri
c. Presiden berhak membubarkan DPR
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
36/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
Sistematika UUDS 1950
1. Mukadimah yang terdiri adari empat alinea.
2. Batang Tubuh yang terdiri atas 16 Bab dan 147
pasal.
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
37/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
Penyimpangan terhadap UUD1945Periode 1945 s.d. 1949
1. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah fungsi daripembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan
legislatif dan ikut menetapkan GBHN, berdasarkan maklumat
Wakil Presiden no. X tanggal 16 Oktober 1945.
Seharusnya tugas legialatif dilakukan oleh DPR, dan tugas
menetapkan GBHN dilakukan oleh MPR.
2. Sistem Kabinet Presidensiil berubah menjadi KabinetParlementer berdasrkan usul dari Badan Pekerja KNIP (BP KNIP)
pada tanggal 11 November 1945, kemudian disetujui oleh
presiden. Perubahan itu diumumkan dengan maklumat
pemerintah tanggal 14 November 1945, bahwa kabinet presidensiil
berdsarkan UUD 1945 diganti dengan kabinet parlementer.
Akibat penyimpangan-penyimpangan itu kehidupan politik dan
pemerintahan tidak stabil.
APA AKIBATNYA ?
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
38/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CPenyimpangan terhadap UUD 1945 saat Orde Lama
1. Presiden telah mengeluarkan produk legislatif yang pada hakekatnya adalahundang-undang dalam bentuk penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR.
2. MPRS dengan Ketetapan No. 1/MPR/1960 telah mengambil keputusan pidatoPresiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan KembaliRevolusi Kita atau yang dikenal dengan Manifesto Politik republik Indonesia
(Manipol) sebgai GBHN yang bersifat tetap.3. Konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom ( Nasional Agama
Komunis )4. Presiden membubarkan Pemilu tahun 1955, dan membentuk DPRGR5. Membentuk MPRS dan seluruh anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden
6. Presiden diangkat seumur hidup melalui Ketetapan MPRS No. III /MPRS/ 1963
APA AKIBATNYA ?
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
39/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
Penyimpangan terhadap UUD 1945 saat Orde Baru
1. Penyelenggaraan negara yang bersifat otoriter
2. Tersumbatnya demokrasi, sehingga rakyat tidak bebas menyampaikan
aspirasinya3. 3. Presiden menjabat selama 32 tahun sehingga tidak sesuai dengan
amanat demokrasi
4. Merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme di segala bidang
kehidupan
APA AKIBATNYA ?
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
40/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C 4. AMANDEMEN UUD 1945
HASIL-HASIL
AMANDEMEN UUD 1945
LANDASAN HUKUM
AMANDEMENUUD1945
LATAR BELAKANG
AMANDEMEN UUD
1945
KESEPAKATAN MPR
UNTUK AMANDEMENUUD 1945
SIKAP POSITIF TERHADAPUUD 1945 HASIL
AMANDEMEN
TUJUAN
AMANDEMEN UUD
1945
HASIL-HASIL
AMANDEMEN UUD
1945
KETENTUAN UMUMTENTANG UUD 1945HASIL AMANDEMEN
HARAPAN DARIDILAKUKANNYAAMANDEMEN
PERILAKU APARATURNEGARA DAN WARGA
NEGARA
PERILAKU
KONSTITUSIONAL
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
41/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C LANDASAN HUKUM AMANDEMEN UUD1945
Dalam UUD 1945 sebelum perubahan juga diatur kemungkinan
dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 yaitu pada pasal 37 yang
berbunyi :a. Ayat (1) Untuk mengubah Undang Undang Dasar sekurang-
kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
b. Ayat (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
42/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CLATAR BELAKANG AMANDEMEN UUD 1945
Dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan UUD 1945
sehingga menjadikan sangat pentingnya dilakukan perubahan, antara lain :
a. UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada
kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan
kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan
saling mengimbangi pada institusi-institusi ketatanegaraan.b. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang
eksekutif (Presiden), hal ini mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter.
c. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga
menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir).
d. UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan
presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.e. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum
cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang
kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat,
penghormatan HAM, dan otonomi daerah.
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
43/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C KESEPAKATAN MPR UNTUK AMANDEMEN UUD 1945
Selain itu terdapat kesepakatan dasar dari MPR dalam melakukan
amandemen UUD 1945, yaitu :
a. tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
b. RI tetap mempertahankan NKRIc. Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil
d. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan
dimasukkan dalam pasal-pasal (batang tubuh).
e. Melakukan perubahan dengan cara adendum artinya tetap
mempertahankan naskah asli UUD1945 seperti yang terdapatdalam lembaran negara nomor 75 tahun 1959 hasil dekrit
presiden 5 Juli 1959
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
44/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CTUJUAN AMANDEMEN UUD 1945
a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasionaldan memperkokoh NKRI berdasarkan Pancasila
b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta
memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
c. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM
d. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern yaitu
dengan pembagian tugas yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangiyang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga yang baru untuk
mengakomodasi perkembangan kebutuhan dan tantangan zaman.
e. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara
mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral
dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera.
f. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensinegara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara
dan pemilu.
g. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara, dan berbangsa sesuai
dengan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia serta
mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
45/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CHASIL-HASIL AMANDEMEN UUD 1945
a. Perubahan pertama UUD 1945 hasil sidang Umum MPR tahun 1999 (14-21
Oktober 1999) yaitu pasa 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (2) pasal 14,
pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20, dan pasal 21.
Perubahan ini diputuskan dalam rapat paripurna MPR ke 12 tanggal 19 Oktober
1999 sidang umum MPR dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Perubahan kedua UUD 1945 hasil sidang umum MPR tahun 2000 (7-18 Agustus
2000) yaitu dengan mengubah dan/ atau menambahkan pasal 18, pasal 18 A,
pasal 18 B, pasal 19, pasal 20 ayat (5) pasal 20 A, Pasal 22 A, pasal 22B, Bab IX A,
pasal 25 E, bab X, pasal 26 ayat (2) dan (3), pasal 27 ayat (3), Bab X A, pasal 28 A,
pasal 28B, pasal 29 C, pasal 28 D, pasal 28 E, pasal 28 F, pasal 28 G, pasal 28 H,pasal 28 I, pasal 28 J, bab XII pasal 30, bab XV, pasal 36 A, pasal 36 B, dan pasal36
c. Perubahan dan/ atau UUD 1945 ini ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000 dan
mulai sejak tanggal ditetapkan.1
2
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
46/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
Cc. Perubahan ketiga UUD 1945 hasil sidang umum MPR tahun 2001 (1-9 November
2001) yaitu dengan mengubah dan/ atau menambah pasal 1 ayat (2) dan (3),
pasal (3) ayat (1), (2), (3), dan (4), pasal 7 B ayat (1), (2), pasal 6 A ayat (1), (2), (3)dan (5), pasal 7 A, dan B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) pasal 7 C, pasal 8
ayat (1), (2), pasal 11 ayat (2), (3) pasal 17 ayat (4) Bab VII A, pasal 22 C ayat (1),
(2), (3), (4) pasal 22 D ayat (1), (2), (3), (4), Bab VII B pasal 22 E ayat (1), (2), (3)
pasal 23 F ayat (1), (2), pasal 23 G ayat (1), (2), pasal 24 (1), (2) pasal 24 A ayat (1),
(2), (3), (4), (5), pasal 24 B ayat (1), (2), (3), (4), pasal 24 C ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6).
Perubahan ini ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 pada sidang paripurna MPRke-7 dan mulai berlaku sejak tanggall ditetapkan.
d. Perubahan keempat UUD 1945 hasil sidang umum MPR tahun 2002 (1-11 Agustus 2002)
yaitu pengubahan dan/ atau penambahan pasal 2 ayat (1), pasal 6 A ayat (4), pasal 8
ayat (2), (3), pasal 11 ayat (1), pasal 16, pasal 23 B, pasal 23 D, pasal 24 ayat (3), Bab XIII,
pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), (5), pasal 32 ayat (1), (2), Bab XIV pasal 33 ayat (4), (5),pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), (5), aturan peralihan pasal I,
II, III dan aturan tambahan pasal I dan II. Perubahan ini diputuskan dalam rapat
paripurna MPR ke-6 tanggal 10 Agustus 2002 sidang tahunan MPR dan mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan. 12
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
47/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CKETENTUAN UMUM TENTANG UUD 1945 HASIL AMANDEMEN
a. Secara resmi istilah yang dipakai perubahan bukan amandemen
b. Secara resmi penyebutannya Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 bukan Undang-undang Dasar 1945.
c. Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sudah
termasuk perubahannya.
d. Kata Pembukaan merupakan penyebutan resmi untuk menunjukkanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, istilah lain
yang boleh preambule. Sedangkan Mukadimah istilah yang digunakan
dalam Piagam Jakarta.
e. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari
dua bagian yaitu Pembukaan dan pasal-pasal. Istilah batang tubuh sudah
tidak dipakai karena sudah digantikan pasal-pasal.
f. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tidak berlaku lagi sesuai dengan Pasal II Aturan Tambahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
48/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C HARAPAN DARI DILAKUKANNYA AMANDEMEN UUD 1945
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten
dan konsekwen akan memberikan harapan besarbagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang demokratis,
modern, dan religius sebagai perwujudan
pelaksanaan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
yang tertuang dalam Pembukaan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
49/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
PERILAKU APARATUR NEGARA DAN WARGA NEGARA
Seluruh penyelenggara negara diharapkan menjalankan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara baikdan benar dalam kehidupan bernegara. Oleh karena perilaku
penyelenggara negara yang demikian dapat dijadikan contoh bagi
warga negara Indonesia pada umumnya sesuai dengan peraturan
perudang-undangan yang berlaku.
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
50/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CPERILAKU KONSTITUSIONAL
Perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
disebut perilaku yang konstitusional.
Perilaku konstitusional juga harus dilaksanakan oleh semua warga negara,termasuk para pelajar karena konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945) mengikat semua warga negara.
Perilaku konstitusional juga dapat menciptakan kehidupan yang disiplin,
serta sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Oleh karena itu
setiap warga negara sebaiknya membiasakan berperilaku yangkonstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1
2
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
51/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C CONTOH PERILAKU KONSTITUSIONAL
Contoh perilaku konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
antara lain :
a. Mengadakan pemilihan umum untuk perubahan kepemimpinannegara berdasarkan konstitusi yang berlaku, bukan dengan cara
paksaan, kekerasan, pemberontakan, atau pemakaian senjata.
b. Mengadakan musyawarah atau pemungutan suara untuk memilih
pejabat berdasarkan konstitusi yang berlaku, bukan dengan money
politic, intimidasi, suap atau kolusi.
c. Menyerahkan para pelaku kejahatan kepada pihak yangberwenang berdasarkan konstitusi yang berlaku, bukan dengan
cara menganiaya, membakar ataupun main hakim sendiri.
1
2
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
52/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANNASIONAL
TATA URUTAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
NASIONAL
PROSES PEMBUATAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN NASIONAL
LANDASANDAN
PENGERTIAN
AZAS
PEMBENTUKANPERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
ARTI PENTING
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
DASAR HUKUM
PENYUSUNANPERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
PROSES
PEMBENTUKANPERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
FUNGSI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT
CONTOH MENAATI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TATA URUTAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
MENAATI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
NASIONAL
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
53/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CLANDASAN DAN PENGERTIAN
Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :
a. UU RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
b. Peraturan Perundangan yang berada di atasnya
Pengertian-pengertian :
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI No. 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
Peraturan perundang-undangan nasional adalah aturan-aturan yang telah
dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh
warga negara dan bersekala nasional.
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
54/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C AZAS-AZAS PEMBENTUKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
a. Kejelasan tujuan artinya mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat artinya peraturan perundang-
undangan dibuat oleh pejabat/ lembaga yang berwenang.
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan artinya peraturan perundang-
undangan memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan
perundang-undanganya.
d. Dapat dilaksanakan artinya memperhatikan efektifitas peraturan perundang-
undangan tersebut dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun
sosiologis.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan artinya peraturan perundang-undangan
dibuat memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
f. Keterbukaan artinya setiap proses pembentukan peraturan perundang-
undangan bersifat transparan dan terbuka.
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
55/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
ARTI PENTING PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
a. Menciptakan ketertiban hidup bermasyarakat
b. Menciptakan ketertiban hidup bernegara
c. Menciptakan keadilan bagi warga negara
d. Memberikan kepastian hukum hak-hak warga negara
e. Memberikan perlindungan dan pengayoman bagi warga
negara
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
56/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945)
b. Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perppu)
c. Peraturan pemerintah (PP)
d. Peraaturan presiden (Perpres)e. Peraturan daerah (Perda)
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
57/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C DASAR HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dasar hukum peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945 dan peraturan yang
lebih tinggi.
a. UUD 1945
- Pasal-pasal yang menjadi dasar hukum pembuatan peraturan perundang-
undangan :
Pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4, 5
Pasal 21
Pasal 22 ayat 1, 2, 3
Pasal 22 A
b. Ketetapan MPR RI No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Perundang-undangan
c. UU RI No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
d. Keputusan Presiden RI No 188 Tahun 1988 tentang Tata Cara Mempersiapkan
Rancangan Undang-undang
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
58/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
Proses Pembentukan
Undang-Undang
Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang (Perpu)
Proses Pembentukan Peraturan
Pemerintah (PP)
Proses Pembentukan PeraturanPresiden
Proses Pembentukan Peraturan Peraturan
Daerah (Perda)
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
59/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CPROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
0
1
2
3
4
5
1. Penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU)
RUU dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden ataupun Dewan
Perwakilan Daerah (DPD)
2. Pengajuan Rencana Undang-Undang (RUU)
RUU yang telah disiapkan oleh presiden diajukan dengan surat presiden kepada
pimpinan DPR. RUU yang telah disiapkan DPR disampaikan dengan surat pimpinanDPR kepada presiden.
3. Pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU)
4. Pengesahan Undang-Undang (UU)
RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh
pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi Undang-undang.
5. Pengesahan dan Penyebarluasan Undang-UndangAgar setiap orang mengetahui undang-ndang yang telah disahkan maka UU tersebut
diundangkan dengan menempatkanya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
dan Berita Negara Republik Imdonesia.
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
60/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
PROSES PEMBENTUKAN PERPPU
0
1
2
3
4
5
Menteri atau kepala lembaga pemerintahan memberitahukan tentang
suatu keadaan darurat untuk membuat perppu melalui sekretaris negara.Kemudian Presiden membuat rancangan perppu, setelah perppu selesai
kemudian ditetapkan dan disahkan. Perppu diundangkan dalam lembaran
negara RI dan berita negara RI.
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
61/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CPROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH
0
1
2
3
4
5
1. Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah
Rancangan PP dapat dari setiap departemen dan lembaga pemerintah sesuai
dengan bidangnya.
2. Pengajuan Rancangan Peraturan Pemerintah
Rancangan PP diajukan kepada presiden untuk mendapat persetujuan.3. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah
Rancangan PP dibahas oleh panitia yang disebut panitia antar departemen atau
panitia internal departemen.
4. Pengesahan Peraturan Pemerintah
Rancangan PP jika disetujui presiden maka disahkan oleh presiden untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.5. Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Pemerintah
PP yang sudah disahkan diundangkan lembaran negara dan berita Negara
Republik Indonesia
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
62/87
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CPROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN
0
1
2
3
4
5
1. Penyiapan Rancangan Peraturan Presiden
Rancangan peraturan presiden dapat dari setiap departemen dan lembaga
pemerintah sesuai dengan bidangnya.
2. Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden
Rancangan peraturan presiden diajukan kepada presiden untuk mendapat
persetujuan.3. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden
Rancangan peraturan presiden dibahas oleh panitia yang disebut panitia antar
departemen atau panitia internal departemen
4. Pengesahan Peraturan Presiden
Rancangan peratuaran presiden jika disetujui presiden maka disahkan oleh
presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden.5. Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Presiden
Peraturan presiden yang sudah disahkan diundangkan dalam lembaran negara
dan Berita Negara Republik Indonesia.
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
63/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
0
1
2
3
4
5
1. Penyiapan Rancangan Peraturan daerah
Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau gubernur atau bupati/
wali kota sebagai kepqala daerah provinsi, kabupaten atau kota.
2. Pengajuan Rancangan Peraturan daerah
Rancangan perda yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/ wali kota
disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau wali kota kepada DPRD.Rancangan perda yang telah DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD
kepada gubernur atau bupati/ wali kota.
3. Pembahasan Rancangan Peraturan daerah
Pembahasan ini dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupai/ wali kota.
4. Pengesahan Peraturan daerah
Pengesahan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur bupati/ wali kota.5. Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Presiden
Peraturan daerah yang disahkan diundangkan dalam lembaran daerah dan berita
daerah.
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
64/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan perundang-undangan disusun untuk
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara agar menjadi tertib, aman dan terlindungihak-hak warga negara.
Kewajiban warga negara adalah mentaatinya.
Warga negara dapat berpartisipasi dalam prosespenyusunan peraturan perundang-undangan melalui
lembaga perwakilan rakyat.
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
65/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
Lembaga-lembaga perwakilan rakyat antara lain:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
(MPR RI)
b. Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia (DPR RI)
c. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD Provinsi)
d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRDKabupaten/ Kota)
e. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
66/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
Contoh Menaati Peraturan Perundangan dalamKehidupan Keluarga
Contoh Menaati Peraturan Perundangan dalamKehidupan Sekolah
Contoh Menaati Peraturan Perundangan dalamKehidupan Bermasyarakat
Contoh Menaati Peraturan Perundangan dalamKehidupan Berbangsa & Bernegara
CONTOH MENAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Sebagai warga negara yang baik dan memiliki kesadaran hukum, kita
wajib mentaati segala peraturan hukum dalam berbagai lingkungan
kehidupan.
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
67/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C Contoh Menaati Peraturan Perundang-undangan
dalam Kehidupan Keluarga
0
1
2
3
4
a. tidak mencemarkan nama baik keluargab. mematuhi nasehat orang tua
c. saling menghormati antar anggota
keluarga
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
68/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CContoh Menaati Peraturan Perundangan
dalam Kehidupan Sekolah
0
1
2
3
4
a. membiasakan belajar dengan penuhdisiplin
b. tidak mencoret-coret dinding sekolah
c. Membiasakan mematuhi peraturan
sekolah
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
69/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C Contoh Menaati Peraturan Perundangan
dalam Kehidupan Masyarakat
0
1
2
3
4
a. tidak membuang sampah dipekarangan
orang lain/ tetangga
b. mematuhi jam wajib belajar yang telah
disepakati oleh masyarakat
c. mematuhi peraturan desa yang dibuat
oleh kepala desa bersama BPD
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
70/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CContoh Menaati Peraturan Perundangan dalam
Kehidupan Berbangsa & Bernegara
0
1
2
3
4
a. Kita mengendarai sepeda motor dengan
dilengkapi SIM dan STNK
b. Kita mematuhi nilai minimal standart
kelulusan dalam ujian nasional
c. Kita menghindari main hakim sendiri
terhdap pencuri yang tertangkap
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
71/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C6. KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
KORUPSI KOLUSI DAN
NEPOTISME (KKN)
UPAYA PEMBERATASAN
KORUPSI KOLUSI DAN
NEPOTISME
PENGERTIAN KORUPSIKOLUSI DAN NEPOTISME
CONTOH-CONTOH
KASUS KKN
AKIBAT-AKIBAT DARIPERILAKU KKN
SIKAP WARGA NEGARA
TERHADAP KKN
UPAYA-UPAYA
PEMBERANTASAN KKN
INSTRUMEN HUKUM
ANTI KKN
LEMBAGA-LEMBAGA
PEMBERANTAS KKN
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
72/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C PENGERTIAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Pengertian
PenyelenggaraNegara
Pengertian
Korupsi
Pengertian
Kolusi
Pengertian
Nepotisme
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
73/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C PENYELENGGARA NEGARA
adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seorang penyelenggara yang bersih adalah
seseorang pejabat negara yang menaati asas-asas
umum penyelenggara negara dan bebas dariprktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta
perbuatan tercela lainya.0
1
2
3
4
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
74/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
KORUPSI
adalah penyelewengan
atau penggelapan harta
milik perusahaan atau milik
negara untuk kepentingan
pribadi atau golongan.0
1
2
3
4
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
75/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
KOLUSI
adalah pemufakatan atau kerja sama secara
melawan hukum antar penyelenggara
negara atau antara penyelenggara negara
dengan pihak lain. 01
2
3
4
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
76/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
NEPOTISME
adalah setiap perbuatan penyelenggara negara
secara melawan hukum yang menguntungkan
kepentingan keluarganya dan atau kroninya diataskepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
0
1
2
3
4
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
77/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CCONTOH KASUS-KASUS KKN
Kita semua dapat menyaksikan melalui berbagai media yangmemberitakan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, misalnya :a. terdapat anggota DPR korupsi,b. anggota DPRD korupsi,c. terdapat pula Bupati Batang non aktif,d. Bupati Temanggung non aktif,e. Bupati Cilacap non aktif,
f. mantan Gubernur Jawa Barat yang terindikasi korupsi.
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
78/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C AKIBAT-AKIBAT DARI PERILAKU KKN
Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pemimpin
politik dan pejabat negara yang melakukan korupsi,
kolusi, nepotisme antara lain :
a. Merugikan keuangan negarab. Merugikan perekonomian negara
c. Menghambat pertumbuhan dan kelangsungan
pembangunan nasional yang menuntut efisiensi
tinggi
d. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada parapemimpin politik dan pejabat negara
e. Kepercayaan dunia internasional menurun
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
79/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CSIKAP WARGA NEGARA TERHADAP KKN
Karena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
merugikan bangsa dan negara Indonesia
dan menjadi musuh kita bersama maka
hendaknya kita bersikap :
1. Tidak melakukan tindakan KKN
2. Mendukung pemberantasan KKN
yang dilakukan oleh pemerintah
3. Melaporkan kepada aparatur yang
terkait bila mengetahui terjadinya
KKN di pemerintahan maupun di
masyarakat
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
80/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
CUPAYA-UPAYA PEMBERANTASAN KKN
Upaya yang harus dilakukan untuk pemberantasan KKN menurut Ketetapan MPR No.
VIII/MPR/2001 yaitu dengan :
a. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama penegak hukum
dan penyelenggara negara yang diduga melakukan KKN
b. Melakukan tindakan hukum yang lebih sungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi.
c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan bila ada dugaan KKN
d. Mencabut peraturan perundangan yang memungkinkan dan/atau melindungi terjadinyaKKN
e. Merevisi peraturan perundangan yag berkenaan dengan KKN sehingga sinkron satu sama
lainnya.
f. Membentuk undang-undang tentang pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
g. Melalui undang-undang dibentuk lembaga independen yang melakukan pemberantasan
korupsi, kolusi dan nepotisme. Lembaga pemberantas KKN yang independen ialah Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lebih dikenal dengan sebutan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
h. Melakukan pembinaan dan/atau pembersihan lembaga penegak hukum
dari praktik-praktik KKN
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
81/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C INSTRUMEN HUKUM ANTI KKN
Peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum/instumen anti
korupsi di Indonesia antara lain :
a. Ketetapan MPR RI No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
b. Ketetapan MPR RI No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah KebijakanPemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
c. Undang-undang RI No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
d. Undang-undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
e. Undang-undang RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi (KPK).
f. Keputusan Presiden RI No 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.
g. Intruksi Presiden RI No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
82/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C LEMBAGA-LEMBAGA PEMBERANTAS KKN
- Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK)- Komisi Ombudsman Nasional.
- Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi
- Kejaksanaan-Kepolisian Republik Indonesia
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
83/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
SOAL-SOAL LATIHAN
IDEOLOGI PANCASILA
KD 1.1, 1.2
PELAKSANAAN PANCASILA
KD 1.3, 1.4
KONSTITUSI INDONESIA
KD 2.1, 2.2
AMANDEMEN UUD 1945
KD 2.3, 2.4
PERUNDANG-UNDANGAN
KD 3.1, 3.2, 3.3
KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME
KD 3.4, 3.5
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%201.1,%201.2.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%201.1,%201.2.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%201.3,%201.4.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%201.3,%201.4.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%202.1,%202.2.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%202.1,%202.2.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%202.3,%202.4.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%202.3,%202.4.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%203.1,%203.2,%203.3.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%203.1,%203.2,%203.3.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%203.4,%203.5.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%203.4,%203.5.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%203.4,%203.5.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%203.4,%203.5.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%203.4,%203.5.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%203.1,%203.2,%203.3.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%203.1,%203.2,%203.3.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%203.1,%203.2,%203.3.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%203.1,%203.2,%203.3.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%203.1,%203.2,%203.3.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%202.3,%202.4.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%202.3,%202.4.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%202.3,%202.4.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%202.1,%202.2.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%202.1,%202.2.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%202.1,%202.2.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%201.3,%201.4.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%201.3,%201.4.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%201.3,%201.4.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%201.1,%201.2.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%201.1,%201.2.docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_8/UJI%20KOMPETENSI%20%20KD%20%201.1,%201.2.docx -
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
84/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
EVALUASI
EVALUASI 1
( SK 1 )
EVALUASI 2
( SK 2 )
EVALUASI 3
( SK 3 )
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
85/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
86/87
MENU UTAMA KELUAR
A
B
C
SK DAN KD MATERI LATIHAN EVALUASI
-
7/13/2019 PKn SMP VIII-01
87/87
A
B
C
SELESAI