pkn "mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia"

9
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia Bab 5

Upload: khairunnisa07

Post on 15-Apr-2017

1.066 views

Category:

Education


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: PKN "Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia"

Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia

Bab 5

Page 2: PKN "Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia"

C. Bagaimana sistem peradilan Indonesia?

Page 3: PKN "Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia"

Bagan Lembaga Peradilan Nasional

Pengadilan Militer

Lembaga Peradilan Nasional

Mahkamah Agung

Peradilan Umum Peradilan Khusus

Peradilan Militer

Pengadilan Militer

Pengadilan Tinggi Militer

PengadilanMiliter Utama

PengadilanMiliter

Pertempuran

Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha

Negara

Peradilan Syariah Islam

Peradilan Syariah Islam

PengadailanTinggi Agama

PengadilanAgama

Peradilan Tinggi

Peradilan Negeri

Page 4: PKN "Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia"

D. Peranan Lembaga Peradilan

Page 5: PKN "Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia"

Dasar hukum • Pancasila terutama sila ke 5• UUD Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat 2 dan 3• UUD No. 31 Tahun 1977 tentang Peradilan Militer• UUD No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman• UUD No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

UUD No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung • UUD No. 49 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas

UUD No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum• UUD No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

UUD No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara• UUD No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

UUD No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Page 6: PKN "Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia"

Macam – Macam Lembaga Peradilan

Page 7: PKN "Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia"

Peradilan Umum

Page 8: PKN "Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia"

Peradilah Khusus

Page 9: PKN "Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia"

Kesimpulan

Seluruh proses penegakan hukum di NKRI yang berkaitan dengan

pengadilan perkara diatur dalam Undang-Undang dan hanya dapat

di selesaikan oleh pihak resmi seperti lembaga-lembaga

Nasional.