pilihan bentuk negara - safaat.lecture.ub.ac.id · suatu undang-undang dasar negara indonesia, yang...
TRANSCRIPT
PILIHAN BENTUK NEGARADAN PEMERINTAH DAERAH
Muchamad Ali Safa’at
“Cita Negara”terjemah dr “Staatsidee”. Supomo:
“dasar pengertian negara” atau“aliran pikiran negara”.
Oppenheim (ahli HTN dan HAN):“hakekat yang paling dalam dari negara” sebagai”kekuatan yang menbentuk negara-negara”
Bierens De Haan:negara adalah produk dari pertumbuhan paguyubanmasyarakat dalam memenuhi kehendaknyamengorganisasikan diri ke dalamnya.
Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu,Imanuel Kant, dll):(berangkat dari gambaran manusia sebagai individuyang terlepas dari hubungan masyarakat mengadakanperjanjian membentuk dan menunjuk penguasa yangmembawa mereka terikat dalam suatu paguyuban.
ALENIA IV PEMBUKAAN UUD 1945
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia
dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Penjelasan umum (sekarang sudahdihapus)
menjelaskan pokok-pokok pikiran yangterkandung dalam pembukaan : “Negara begitubunyuinya – “melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadengan berdasar atas persatuan denganmewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia. Dalam pembukaan ini diterima alirannegara persatuan, negara yang melindungi danmeliputi segenap bangsa seluruhnya.
UNITARY STATE
• The supremacy of the central government
• The absence of subsidiary sovereign bodies
1.United Kingdom2.New Zealand3.Eire4.France5.Italy
FEDERAL STATE
CONDITIONS:
• A sense of nationality among the unitfederating.
• Federating units, though desiring union, donot desire unity.
Distribution of power between federalauthority and the federating units
Perbedaanya
• KesatuanKekuasaan asli negara berasal & beradapada pusat yang sebagian d iserahkankepada daerah
• SerikatKekuasaan asli negara berasal darinegara bagian yang sebagian d iserahkanke negara serikat
Sistem pelaksanaan pemerintahanpada negara kesatuan
• Sentralisasidimana segala sesuatu dalam negara itulangsung diatur dan diurus oleh PemerintahPusat, dan daerah-daerah tinggalmelaksanakannya
• DesentralisasiDaerah-daerah(daerah otonom) diberikewenangan oleh pemerintah pusat untukmengurus rumah tangga sendiri (urusanotonom)
Asas Negara Kesatuan: sentra listik Kewenangan m enja lankan kekuasaanpem erin tahan ada pada pem erin tah pusat
Pem erin tahan dalam negara m erupakansatu sistem hirarkh i dari pem erin tahtertingg i sam pai terendah
Penyelenggara dan penanggung jawabpem eritahan pada Presiden
DESENTRALISASI
• Penyerahan Urusan Pemerintahan olehPemerintah Pusat kepada daerah otonomberdasarkan Asas Otonomi.
• Asas Otonomi adalah prinsip dasarpenyelenggaraan Pemerintahan Daerahberdasarkan Otonomi Daerah.
• Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dankewajiban daerah otonom untuk mengatur danmengurus sendiri Urusan Pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistemNegara Kesatuan Republik Indonesia.
Desentralisasi – AsasPemerintahan
Penyerahan kewenanganmenjalankan urusan pemerintahandari pemerintah kepada daerah
Daerah yang menerima penyerahankewenangan menjadi daerahotonom
Kewenangan yang diberikan menjadiisi otonomi daerah
DEKONSENTRASI
• Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagianUrusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Pemerintah Pusat kepadagubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusanpemerintahan umum.
TUGAS PEMBANTUAN
• Tugas Pembantuan adalah penugasan dariPemerintah Pusat kepada daerah otonomuntuk melaksanakan sebagian UrusanPemerintahan yang menjadi kewenanganPemerintah Pusat atau dari PemerintahDaerah provinsi kepada Daerahkabupaten/kota untuk melaksanakan sebagianUrusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah provinsi.
DAERAH OTONOM DANWILAYAH ADMINISTRATIF
• Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerahadalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyaibatas-batas wilayah yang berwenang mengatur danmengurus Urusan Pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia.
• Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkatPemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat untuk menyelenggarakan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan PemerintahPusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur danbupati/wali kota dalam melaksanakan urusanpemerintahan umum di Daerah.
Negara KesatuanAsas Otonomi
Negara KesatuanAsas Otonomi
DesentralisasiDesentralisasiDekonsentrasiDekonsentrasi Tugas PembantuanTugas Pembantuan
PROVINSI
KABUPATEN
KOTA
Daerah OtonomDaerah Otonom
Wilayah AdministratifWilayah Administratif
Instansi VertikalInstansi Vertikal
TB
Sentralisasi Sentralisasi
Kata Kunci
• Desentralisasi– Desentralisasi Administrasi– Desentralisasi politik Devolusi
• Dekonsentrasi– Pelimpahan sebagian urusan
• Tugas Pembantuan– Penugasan