Pikiran Rakyat~~~-= ~;,;c:. ·~!;~~":Sr.> .•••.:1;.~~_~:. ....}t;'.::$.,~""':-"J.A..I.#~;Jt~.4titf~~~~ ••• ~-.u:.l~~o Senin ~.:) Selasa ~ Rabu Kamis :) Jumat :J Sabtu o Minggu

2 4 ® 6 7 B 9 10 11 12 13 14 1518 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

oMar OApr OMei ()Jun OJul .Ags OSep OOkt ONov ODes

Perda Parkirdan Perlindungan Konsumen

Oleh YESMIL ANWAR

D ISKURSUS menge-nai putusan Mahka-mah Agung (MA) ten-

tang ganti rugi kendaraan pe-langgan yang hilang di area par-kir merupakan sumber hukumbaru sehingga dapat segera di-implementasikan (erea). Dilihatdari sudut hukum, putusan ha-kim yang didasarkan peninjau-an kembali (PK) ini merupakanupaya hukum paling tinggi danharus ditaati. Sementara di pi-hak lain ada yang berpendapatuntuk mengubah peraturandaerah (perda), dalam hal initentang parkir, baru bisa dilaku-kan apabila putusan MAdiikutiundang-undang baru karena di-anggap putusan MA ini masihbelum dapat dikatakan sebagaisumber hukum baru untuk dija-dikan penyesuaian parkir.Diskursus ini tidak perlu ter-

jadi apabila ada pemahamanyang mendalam mengenai Un-dang-Undang No. 10 tahun2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undang-an yang secara nyata menyata-kan, asas peraturan perundang-undangan dalam pasal 7, jenisdan hierarki perudang-undang-an meletakkan perda paling ba-wah. Memang ada pendapat,perda harus dicabut oleh perdayang baru. Pendapat ini sudahbanyak ditinggalkan dalam dok-trin modern, tetapi kenyataan-nya masih banyak perda yangtetap "gentayangan" meskipun

sudah dicabut "akarnya". Se-mentara dalam paradigma baruyang dianut dalam kontes pene-gakan hukum progresif, sesung-guhnya apabila putusan MAte-lahjelas, secara otomasis putu-san MA itu mencabut perda.Yang perlu disiapkan adalah

harmonisasi hukum dalam im-plementasi dengan membuatinstrumen teknis yang merujukpada DU lain, misalnya merujukke DU 8/1999 tentang Perlin-dungan Konsumen dan DU39/1999 tentang HakAsasi Ma-nusia (HAM). Masalah perpar-kiran merupakan bentuk peng-aturan yang berkaitan denganpenggunaan lahan pemerintahuntuk memberikan kenyarna-nan dan keamanan kepada ma-syarakat dalam menitipkan ken-daraannya yang selayaknyamendapatkan perlindungan dankenyamanan yang memadai se-bagaimana tercantum dalamUU Perlindungan Konsumen.Undang-Undang PerlindunganKonsumen merupakan pengeja-wantahan dari hak warga nega-ra dalam konteks perlindunganHAM sebagaimana diatur da-lam DUHAMyang rrtengatakanbahwa setiap warga negara ber-hak untuk mendapatkan ke-amanan, kenyamanan, dan ke-sejahteraan di dalam suatu ne-gara serta dijamin oleh negara.Selama ini, pemerintah, khu-

susnya Pemerintah Kota Ban-dung, dalam hal perparkiran

Kliping Humas Unpad 2010

Pikiran Rakyat~~~, .......".,.~~o Senin o Selasa o Rabu • Kamis o Jumat (] Sabtu o Minggu

2 3 4 & 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1519 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OPeb ()Mar OApr OMei OJun OJul .Ags OSep OOkt ONov.,- ..............,,-

acap kali tidak bertanggungja-wab terhadap teIjadinya kehi-langan ataupun kerusakan dankenyamanan pengguna lahanparkir yang telah membayar re-tribusi, bahkan terjadi kecende-rungan warga negara yang me-markir kendaraannya di tanahpemerintah diminta untuk ber-tanggungjawab sendiri. Bahkandi dalam karcis parkir, pihak pe-ngelola mencantumkan klausul,kehilangan kendaraan ataupunisinya merupakan tanggungja-wab pemilik kendaraan, tidakada ganti rugi ataupun asuransi.Hal ini sangat bertentangan de-ngan asas DU Konsumen dan isiserta tujuan DU PerlindunganKonsumen. Perilaku demikianmerupakan pelanggaran terha-dap HAM, merupakan abuse ofpower yang apabila dilihat darihukum pidana pemerintah me-lakukan delik pembiaran (delicommissi), yaitu seharusnya pe-merintah melakukan sesuatukewajibannya tetapi tidak mela-kukannya bahkan dibiarkan.Perlindungan konsumen

mempunyai sendi-sendi yangkeberadaannya disepakati ma-syarakat internasional, yaituadanya kesederajatan (equal)antara konsumen dan pengusa-ha (pengelola), dihormatinyahak-hak konsumen, serta ada-nya kewajiban dasar dari peng-usaha, pengaturan mengenaiperlindungan konsumen ber-kontribusi sangat signifikan pa-da pembangunan nasional, pe-ran aktif pemerintah ataupunmasyarakat dalam mengimple-

mentasikan asas kesadaran hu-kum. Di samping itu, perlin-dungan konsumen memerlukanterobosan konsep-konsep hu-kum. Konsep perlindungankonsumen memerlukan pembi-naan sikap dari semua kalanganyang terlibat, yaitu pengusaha,konsumen, dan pemerintah.Pembinaan tersebut harus ber-kelanjutan.Secara historis, latar belakang

pentingnya perlindungan kon-sumen sebagaimana dilakukandi Inggris mengacu pada per-aturan perundang-undangankonsumen, antara lain The Tra-de Description Act 1968, TheConsumer Credit Act 1974, TheConsumer Protection Act 1987yang intinya, terdapat perubah-an-perubahan mendasar dalampasar konsumen.Di Indonesia, ada kecende-

rungan UU Perlindungan Kon-sumen tampil ke permukaan se-bagai suatu keharusan untukmemenuhi ketentuan-ketentuaninternasional belaka, yaitu ten-tang agreement establishing theWorld Trade Organizationyang diratifikasi pemerintahmelalui DU Nomor 7 tahun1997.Tentu saja peranti hukumperlindungan konsumen tidakdimaksudkan untuk mematikanaktivitas perilaku usaha tetapijustru menciptakan iklim usahayang lebih sehat. Dalam hal per-parkiran yang merupakan ben-tuk dari pelayanan publik yangdilakukan pemerintah kepadawarganya dengan mengguna-kan tangan pengelola, prinsip-

prinsip pelayanan publik tidakboleh dikesampingkan dalammencari keuntungan.Alasan yang dicari untuk

menghindari berlakunya putu-san MA akan lebih menjauhkancita-cita terbentuknya masyara-kat madani. Kekhawatiran akandisalahgunakan jika ada pihak-pihak yang akan dengan senga-ja berkompmt"fi'i~nghilangkankendaraannya lalu minta gantikerugian tampak kekanak-ka-nakan. Banyak sekali bentukkejahatan kerah putih dalamranah kejahatan ekonomi, asu-ransi, dan berbagai bentuk ke-curangan dalam lembaga lea-sing bisa terjadi, Namun yangterpenting, antisipasi dari pene-gak hukum dan pemerintah un-tuk menghindari hal itu. Rasa-nya seperti mengada-ada jikapemerintah memulai suatu si-kap yang represif defensif ter-hadap keputusan MA tentangperparkiran yang notabene me-rupakan benteng tertinggi bagimasyarakat untuk mencari ke-adilan.Bukankah DU perlindungan

konsumen yang merupakanpengejawantahan DeklarasiUniversal HAM mengacu padafilosofi pembangunan nasional,termasuk pembangunan hu-kum yang memberi perlindung-an terhadap konsumen? Semuaini dalam rangka pembangunanmanusia seutuhnya berlandas-kan Pancasila dan DUD 45.***

Penulis, dosen FH Unpaddan Unpas Bandung.

Kliping Humas Unpad 2010