04/12/2023 1

Pidana BersyaratI Wayan Puspa

04/12/2023 2

Pidana Bersyarat oleh para praktisi lama di tanah air juga sering disebut Hukuman Percobaan, pengaruh sistem pidana penjara di Inggris yang dikenal dengan PROGRESSIVE SYSTEM pada tahun 1881.

Di Indonesia untuk pertama kalinya diterapkan adanya pidana bersyarat pada tahun 1926 yang dituangkan dalam Stb.1926 No. 251 jo 486, akan tetapi baru sejak 1 Januari 1927 dimasukkan ke dalam KUHP berupa ketentuan Pasal 14 a-f.

04/12/2023 3

PengertianPemidanaan bersyarat dapat disebut pula

pemidanaan dengan perjanjian atau pemidanaan secara janggelan, dan artinya adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi pidana ini tak usah dijalani kecuali di kemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim, jadi keputusan pidana tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu tidak dilakukan (Dr. Andi Hamzah, S.H dan Siti Rahayu, S.H).

04/12/2023 4

Pidana Bersyarat adalah suatu pidana di mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh Pengadilan (Pidana bersyarat ini merupakan penundaan pelaksanaan pidana) (Prof. Dr. Muladi, S.H).

Pidana bersyarat bukan merupakan pidana pokok melainkan merupakan cara penerapan pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.

04/12/2023 5

Tujuan Pidana Bersyarat1. Harus dapat meingkatkan kebebasan individu dan dilain pihak

mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.

2. Harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat ke dalam falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal.

3. Berusaha melemahkan dan menghindarkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.

4. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna.

5. Diharapkan dapat membatasi kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan khususnya terhadap mereka yang dalam kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.

6. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat inetgratif dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.

04/12/2023 6

Ukuran bagi Hakim dalam menjatauhkan Pidana Bersyarat (PiB)

a. Keputusan tentang pidana bersyarat secara umu dikaitkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana tertentu atau catatan kejahatan seseorang pelaku tindak pidana melainkan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang menyangkut setiap kasus.

b. Penentuan penjatuhan pidana bersyarat lebih bersifat normatif berdasarkan penilaian objektif daripada memperhatikan hal-hal yang bersifat psikologis.

Pidana bersyarat harus mendapatkan prioritas utama di dalam penjatuhan pidana, kecuali Pengadilan berpendapat bahwa :

c. Perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh si pelaku tindak pidana.

04/12/2023 7

b. Pelaku tindak pidana membutuhkan pembinaan untuk perbaikan dengan pertimbangan efektivitas dalam hal ini diperlukan pembinaan di dalam lembaga.

c. Penerapan pidana bersyarat akan mengurangi kesan masyarakat terhadap beratnya tindak pidana tertentu

04/12/2023 8

Faktor-faktor lain yang dapat dijadikan pedoman di dalam penjatuhan pidana bersyarat :

Sebelum melakukan tindak pidana tsb terdakwa belu pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku.

Terdakwa masih muda (12-18 th).Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian

yang besar.Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya

hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar.

Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya.

Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugiann atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya.

04/12/2023 9

Tindak pidana tsb merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.

Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain.

Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya.

Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat noninstitusional.

Tindak pidana terjadi di dalam keluarga.Tindak pidana terjadi karena kealpaan.Terdakwa sudah sangat tua.Terdakwa pelajar atau mahasiswa.Khusus untuk terdakwa yang dibawah umur hakim kurang

yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.

04/12/2023 10

Sejarah Perkembangan Pidana BersyaratPertumbuhan lembaga pidana bersyarat di

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan lembaga-lembaga semacam yang mendahuluinya di AS dan negara-negara bagian yang lain di Inggris serta di Eropa Barat yakni Perancis, Belgia.

Probation, di Massachusetts pada tahun 1878, yang memungkinkan dilakukannya penundaan dijatuhkan pidana dengan menempatkan si pelaku tindak pidana di dalam probation, secara bertahap diterima oleh negara-negara bagian yang lain.

04/12/2023 11

Lembaga Probation lebih merupakan penundaan pelaksanaan pidana daripada merupakan penundaan penjatuhan pidana, seperti sistem probation.

Perbedaan lain dengan sistem probation adalah bahwa lembaga penundaan pidana bersyarat ini sama sekali tidak mensyaratkan adanya pengawasan atau bantuan kepada terpidana sebagaimana sistem probation.

04/12/2023 12

Sehubungan dengan gambaran tersebut, maka pada sistem probation sebagaimana dianut di Amerika dan Inggris, pada fase pertama pelaku tindak pidana hanya dinyatakan bersalah dan ditetapkan suatu masa percobaan. Bilamana ternyata dalam masa percobaan yang bersangkutan tidak berhasil memperbaiki kelakuannya, maka pada fase kedua ia dipidana. Sebaliknya bilamana yang bersangkutan selama masa percobaan dapat berhasil memperbaiki kelakuannya, maka pada fase kedua tidak usah dijalani.

Selama masa percobaan ia dibantu dan diawasi oleh probation officers yang terdiri dari pekerja-pekerja sosial yang terlatih.

04/12/2023 13

Pada tahun 1915 pada Strafwetboek Belanda dimasukkan suatu lembaga yang dikenal sebagai voorwaardelijke veroordeling (pidana bersyarat) berdasarkan S. 1915 No.247.

Lembaga pidana bersyarat baru dimasukkan ke dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie 1915 tahun 1926 (S. 1926 No. 251 jo S. 1926 No. 487).

Sejak keluarnya ordonansi pelaksanaan dalam S.126 No. 487 hingga sekarang Indonesia belum pernah mengadakan perubahan kecuali beberapa Pasal ordonansi pelaksanaan dalam tahun 1929 (S.1939 No.77) dan penambahan Bab III tentang Pidana Bersyarat anggota tentara ( S. 1934 No. 172 jo No. 337).

04/12/2023 14

PengaturanPidana bersyarat diatur dalam ketentuan

Pasal 14 a-f KUHP yang telah ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan S. 1926-251 jo 486 beserta ordonansi pelaksanaannya S. 1926-487 dan mulai diberlakukan di Indonesia tanggal 1 Januari 1927.

04/12/2023 15

Latar Belakang diberlakukannya Pidana Bersyarat

Pada dasarnya keberadaan diberlakukannya pidana bersyarat ini diakibatkan adanya ketidak puasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan yang dalam berbagai hasil penelitian terbukti sangat merugikan, baik terhadap individu yang dikenai pidana maupun terhadap masyarakat.

04/12/2023 16

Adapun kerugian itu adalah : Kerugian yang bersumber pada hakekat pengertian

penjara pada dasarnya adalah bahwa walaupun tujuan penjara adalah menjamin pengamanan narapidana dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi, namun hakekat fungsi penjara tsb seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidak mampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.

04/12/2023 17

Kerugian dari sub kultur narapidana. Bahwa sub kultur narapidana ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan individual masing-masing narapidana khususnya proses sosialisasi narapidana tersebut ke dalam masyarakat narapidana yang disebut prisonisasi. Bahwa dalam proses prisonisasi narapidana baru harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat narapidana. Ia juga harus mempelajari kepercayaan, perilaku-perilaku dan nilai-nilai dari masyarakat tersebut. Di samping itu juga faktor lainnya seperti lamanya pidana penjara yang harus dijalani, stabilitas kepribadian terpidana, hubungan terus menerus dengan orang-orang di luar penjara, penempatannya di dalam kelompok-kelompok kerja, sel dan sebagainya. Bahwa makin lama pidana penjara itu dijalani maka kecendrungan untuk terpenjara secara sempurna cenderung untuk melakukan tindak-tindak pidana lebih lanjut setelah ia ke luar dari penjara (Clemmer).

04/12/2023 18

Bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang justeru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebenaran, pendatang baru di dunia kejahatan di rusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara itu (Barnes dan Teeters).

04/12/2023 19

Kerugian lain dengan pidana penjara telah terjadi stigmatisasi.Stigma terjadi bilamana identitas sesorang terganggu atau rusak, yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dia terganggu atau rusak. Stigmatisasi pada dasarnya menghasilkan segala bentuk sanksi yang negatif yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi. Karena suatu kejahatan seseorang resmi dipidana sehingga ia kehilangan pekerjaannya, selanjutnya hal tersebut menempatkannya di luar lingkungan teman-temannya, dan kemudian stigmatisasi menyingkirkannya dari lingkungan yang benar. Stigma meningkatkan sanksi negatif dan stigma negatif tersebut meningkatkan stigma (Hoefnagels).

04/12/2023 20

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan, dapat dikemukakan sbb :Kebanyakan menyebutkan bekas narapidana adalah orang-orang jahat, dengan alasan telah merugikan masyarakat dan tidak dapat diperlakukan sama dengan warga masyarakat lain, sehingga mereka harus diasingkan dari pergaulan, harus selalu diawasi, dipersulit membuat surat keterangan kelakuan baik, tidak dapat menduduki jabatan pamong.Para narapidana menyatakan rasa malu sehingga menimbulkan kesadaran, rasa malu menyebabkan pindah tempat usaha, rasa malu sehingga tidak betah di rumah dan sering pergi, rasa malu mendorong melakukan kejahatan lagi, rasa malu menyebabkan sikap menyendiri, sedih dan bathin tertekan karena keluarganya termasuk anak-anaknya dijauhi kawan-kawannya.

04/12/2023 21

Sehubungan dengan kenyataan-kenyataan tersebut, maka tindakan yang harus dilakukan dengan segera adalah mencari dan merumuskan dengan teliti alternatif-alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Masalah ini merupakan masalah universal dan menjadi perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni dalam Kongres PBBB tentang “Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana” pada Tahun 1970, 1975 dan 1980.

Bahkan dalam Kongres yang ketiga di Stockolm Tahun 1965 antara lain memfokuskan diri pada diskusi-diskusi tengang probation untuk orang dewasa dan tindakan-tindakan lain yang bersifat nonkonstitusional.

04/12/2023 22

Berakhirnya Pidana BersyaratPidana bersyarat secara otomatis berhenti

dengan berhasilnya terpidana bersyarat nelampaui jangka waktu percobaan yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat mempunyai wewenang untuk mengentikan pidana bersyarat setiap saat.

04/12/2023 23

Pembatalan Pidana Bersyarat

Alasan dan alternatif dari pembatalan pidana bersyarat :

a. Pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan baik syarat umum maupun syarat khusus.

b. Di dalam melaksanakan pedoman yang berkaitan dengan pembatalan pidana bersyarat maka sebelum dilakukan penentuan pidana bersyarat tersebut akan dibatalkan atau tidak, sebaiknya dilakukan langkah-langkah sbb :

04/12/2023 24

a. Peninjauan kembali terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan yang kemungkinan diikuti dengan perubahan-perubahan bilamana diperlukan.

b. Mengadakan tatap muka baik yang bersifat formal maupun informal dengan terpidana bersyarat untuk menekankan kembali perlunya pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim.

c. Peringatan formal atau informal kepada terpidana bersyarat bahwa pelanggaran lebih lanjut terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan akan dapat membatalkan pidana bersyarat.