phb meet 8-kepailitan

8/17/2019 Phb Meet 8-Kepailitan

1/12

Pengertian dan Syarat Kepailitan

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewai!an Pem!a"aran Utang #Undang-undang Kepailitan dan PKPU$% &kepailitan'

diartikan se!agai sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas( )enurut

kamus% pailit !erarti &!angkrut' atau &atuh miskin'( Dengan demikian maka kepailitan adalah

keadaan atau kondisi dimana seseorang atau !adan hukum tidak mampu lagi mem!a"ar

kewai!ann"a #Dalam hal ini utangn"a$ kepada si piutang(

Tampak !ahwa inti kepailitan adalah sita umum #!eslaang $ atas keka"aan de!itor(

)aksud dari pen"itaan agar semua kreditor mendapat pem!a"aran "ang seim!ang dari hasil

pengelolaan asset "ang disita( Dimana asset "ang disita dikelola atau "ang dise!ut pengurusan

dan pem!eresan dilakukan oleh *urator(

Dalam hal teradi kepailitan% "aitu De!itur tidak dapat mem!a"ar utangn"a% maka ika

De!itur terse!ut han"a memiliki satu orang Kreditur dan De!itur tidak mau mem!a"ar utangn"a

se*ara sukarela% maka Kreditur dapat menggugat De!itur ke Pengadilan Negeri dan seluruh harta

De!itur menadi sum!er pelunasan utangn"a kepada Kreditur( Namun% dalam hal De!itur

memiliki le!ih dari satu Kreditur dan harta keka"aan De!itur tidak *ukup untuk melunasi semua

utang kepada para Kreditur% maka akan tim!ul persoalan dimana para Kreditur akan !erlom!a-

lom!a dengan segala ma*am *ara untuk mendapatkan pelunasan piutangn"a terle!ih dahulu(

Kreditur "ang !elakangan datang kemungkinan sudah tidak mendapatkan lagi pem!a"aran

karena harta De!itur sudah ha!is( Kondisi ini tentu sangat tidak adil dan merugikan Kreditur

"ang tidak menerima pelunasan( Karena alasan itulah% mun*ul lem!aga kepailitan dalam hukum(

+em!aga hukum kepailitan mun*ul untuk mengatur tata *ara "ang adil mengenai pem!a"aran

tagihan-tagihan para Kreditur dengan !erpedoman pada KU,Per% terutama pasal 1131 dan 1132%

maupun Undang-undang Kepailitan dan PKPU(

Pasal 1131 KU,Per

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun

yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu.”

Pasal 1132 KU,Per


2/12

“arang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya! hasil

penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing ke"uali bila

di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Dari dua pasal terse!ut% dapat kita simpulkan !ahwa pada prinsipn"a pada setiap indi.idumemiliki harta keka"aan "ang pada sisi positi/ di se!ut ke!endaan dan pada sisi negati/ dise!ut

perikatan( Ke!endaan "ang dimiliki indi.idu terse!ut akan digunakan untuk memenuhi setiap

perikatann"a "ang merupakan kewai!an dalam lapangan hukum harta keka"aan(

Syarat Kepailitan

,al ini dielaskan dalam Pasal 2 a"at # 1 $ UUK

&De!itor "ang mempun"ai dua atau le!ih kreditor dan tidak mam!a"ar lunas sedikitn"a satu

utang "ang telah atuh waktu dan dapat ditagih% din"atakan pailit dengan putusan pengadilan%

!aik atas permohonann"a sendiri maupun atas permohonan satu atau le!ih kreditorn"a('

)enurut pasal 2 a"at #1$ Undang-undang Kepailitan dan PKPU di atas% supa"a pasal 1131 dan

1132 KU,P !erlaku se!agai aminan pelunasan utang Kreditur% maka pern"ataan pailit terse!ut

harus dilakukan dengan putusan Pengadilan "ang terle!ih dahulu dimohonkan kepada

Pengadilan Niaga( )enurut unawan idaa% maksud dari permohonan dan putusan pailit

terse!ut kepada Pengadilan adalah untuk memenuhi asas pu!lisitas dari keadaan tidak mampu

mem!a"ar De!itur( sas terse!ut dimaksudkan untuk mem!eritahukan kepada khala"ak umum

!ahwa De!itur dalam keadaan tidak mampu mem!a"ar% dan hal terse!ut mem!eri kesempatan

kepada Kreditur lain "ang !erkepentingan untuk melakukan tindakan( Dengan demikian% dari

pasal terse!ut dapat kita tarik kesimpulan !ahwa dika!ulkann"a suatu pern"ataan pailit ika

dapat terpenuhin"a pers"aratan kepailitan se!agai !erikut

1$ De!itur terse!ut mempun"ai dua atau le!ih Kreditur

Untuk melaksanakan Pasal 1132 KU,Per "ang merupakan aminan pemenuhan

pelunasan utang kepada para Kreditur% maka pasal 1 a"at #1$ Undang-undang Kepailitan dan

PKPU mens"aratkan adan"a dua atau le!ih Kreditur( "arat ini dituukan agar harta keka"aan

De!itur Pailit dapat diaukan se!agai aminan pelunasan piutang semua Kreditur% sehingga

semua Kreditur memperoleh pelunasann"a se*ara adil( dil !erarti harta keka"aan terse!ut harus

di!agi se*ara Pari passu dan Prorata( Pari Passu !erarti harta keka"aan De!itur di!agikan


3/12

se*ara !ersama-sama diantara para Kreditur% sedangkan Prorata !erarti pem!agian terse!ut

!esarn"a sesuai dengan im!angan piutang masing-masing Kreditur terhadap utang De!itur

se*ara keseluruhan(

Dengan din"atakann"a pailit seorang De!itur% sesuai pasal 22 o( Pasal 1 Undang-undangKepailitan dan PKPU% De!itur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan

mengurus keka"aann"a "ang dimasukkan ke dalam kepailitan( Terhitung seak tanggal putusan

Pengadilan% Pengadilan melakukan pen"itaan umum atas seluruh harta keka"aan De!itur Pailit%

"ang selanutn"a akan dilakukan pengurusan oleh Kurator "ang diawasi ,akim Pengawas( Dan

!ila dikaitkan dengan pasal 1351 KU,Per tentang hapusn"a perikatan% maka hu!ungan hukum

utang-piutang antara De!itur dan Kreditur itu hapus dengan dilakukann"a &pem!a"aran' utang

melalui lem!aga kepailitan(

#2$ De!itur terse!ut tidak mem!a"ar sedikitn"a satu utang "ang telah atuh waktu dan

dapat ditagih(

ugatan pailit dapat diaukan apa!ila De!itur tidak melunasi utangn"a kepada minimal

satu orang Kreditur "ang telah atuh tempo% "aitu pada waktu "ang telah ditentukan sesuai dalam

perikatann"a( Dalam peranian% umumn"a dise!utkan perihal kapan suatu kewai!an itu harus

dilaksanakan( Namun dalam hal tidak dise!utkann"a suatu waktu pelaksanaan kewai!an% maka

hal terse!ut !ukan !erarti tidak dapat ditentukann"a suatu waktu tertentu( Pasal 1235 KU,Per

mengatur se!agai !erikut

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan

kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap

lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

dapun *riteria "ang harus dipenuhi% "akni de!itur mempun"ai atau le!ih kteditur dan

tidak mem!a"ar sedikitn"a satu utang "ang telah atuh tempo dan dapat ditagih( 6umusan utang

dielaskan dalam Pasal 1 !utir UUK men"e!utkan utang adalah kewai!an "ang din"atakanatau dapat din"atakan dalam umlah uang !aik dalam mata uang 8ndonesia atau mata uang asing%

!aik se*ara langsung maupun "ang akan tim!ul di kemudian hari% "ang tim!ul karena peranian

atau UU dan "ang wai! dipenuhi oleh de!itur dan !ila tidak dipenuhi mem!eri hak kepada

Kreditur untuk mendapat pemenuhann"a dari harta keka"aan De!itur(


4/12

dapun s"arat "ang lain dalam kepailitan "aitu

• Pailit !erarti pemogokan pem!a"ar atau kema*etan pem!a"aran(

• De!itur dalam keadaan !erhenti mem!a"ar% dengan putusan hakim dia din"atakan pailit(

• Putusan pailit akan diu*apkan hakim% !ila se*ara sumir ter!ukti adan"a peristiwa atau

keadaan "ang menunukan adan"a keadaan !erhenti mem!a"ar dari de!itur(

• umir ter!ukti !erarti untuk pem!uktian tidak !erlaku peraturan pem!uktian "ang !iasa

# !uku 89 KU,Perdata $(

Utang adalah kewai!an "ang din"atakan atau dapat din"atakan dalam umlah uang !aik

dalam mata uang 8ndonesia atau mata uang asing% !aik se*ara langsung maupun "ang akan

tim!ul dikemudian hari "ang tim!ul karena peranian atau undang-undang dan "ang wai!

dipenuhi oleh de!itur dan !ila tidak dipenuhi mem!eri hak kepada kreditur untuk mendapat

pemenuhan dari harta keka"aan de!itur(

Asas Utama Undang-Undang Kepailitan

1) Cepat

Proses kepailitan le!ih sering digunakan oleh pelaku usaha% sehingga memerlukan keputusan

"ang *epat(

2) Adil

)elindungi kreditur dan de!itur "ang !eritikad !aik serta pihak ketiga "ang tergantung dengan

usaha de!itur(

3) Terbuka

Keadaan insol.en suatu !adan hukum harus diketahui oleh mas"arakat sehingga tidak akanmenim!ulkan e/ek "ang negati.e dikemudian hari% dan men*egah de!itur "ang !eritikad !uruk

untuk mendapatkan dana dari mas"arakt dengan *ara menipu(

4) Eekti


5/12

Keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan *epat% !aik keputusan penolakan

permohonan pailit% keputusan pailit% keputusan perdamaian ataupun keputusan PKPU(

Tu!uan "ukum kepailitan

1( gar de!itur tidak mem!a"ar utangn"a dengan sukarela walaupun telah ada putusan

pengadilan "ang menghukumn"a supa"a melunasi utangn"a% atau karena tidak mampu

untuk mem!a"ar seluruh hutangn"a% maka seluruh harta !endan"a disita untuk diual dan

hasil penualan itu di!agi-!agikan kepada semua krediturn"a menurut !esar ke*iln"a piutang masing-masing% ke*uali ada alasan-alasan "ang sah untuk didahulukan:

2( untuk menghindarkan kreditur pada waktu !ersamaan meminta pem!a"aran kem!ali

piutangn"a dari si de!itur:

3( )enghindari adan"a kreditur "ang ingin mendapatkan hak istimewa "ang menuntut hak-

hakn"a dengan *ara menual sendiri !arang milik de!itur% tanpa memperhatikan

kepentingan kreditur lainn"a:

4( )enghindarkan ke*urangan-ke*urangan "ang dilakukan oleh si de!itur sendiri% misaln"a

de!itur melarikan atau menghilangkan semua harta keka"aann"a dengan maksud

melepaskan tanggung awa!n"a terhadap para kreditur% de!itur men"em!un"ikan harta

keka"aann"a% sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa(

;( )enghukum pengurus "ang karena kesalahann"a telah mengaki!atkan perusahaann"a

mengalami keadaan keuangan "ang !uruk sehingga perusahaan mengalami keadaan

insol.ensi(

#ungsi Undang-Undang Kepailitan

1( )engatur tingkat Prioritas dan urutan masing-masing piutang para kreditor(


6/12


7/12

4( )as"arakat "ang tergantung hidupn"a dari pasokan !arang dan asa # konsumen atau

pedagang $(

Pi"ak yang &apat %enga!ukan Kepailitan

elain oleh Kreditur dan De!itur sendiri% suatu permohonan pailit dapat diaukan oleh

pihak-pihak lain seperti "ang dise!utkan dalam pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan PKPU(

)ereka adalah

1( Keaksaan untuk kepentingan umum(


8/12

1( Arang perorangan pria dan wanita: menikah atau !elum menikah( Badi pemohon adalah

de!itur perorangan "ang telah menikah% maka permohonan han"a dapat diaukan atas

persetuuan suami atau isterin"a% ke*uali tidak ada per*ampuran harta(

2( Perserikatan atau perkumpulan tidak !er!adan hukum lainn"a( Bika pemohon !er!entuk

Cirma harus memuat nama dan tempat kediaman masimh-masing persero "ang se*ara

tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Cirma(

3( Perseroan% perkumpulan% koperasi% "a"asan "ang !er!adan hukum(

4( ,arta warisan(

Akibat Kepailitan

1( Kepailitan meliputi seluruh harta keka"aan de!itur pada saat pern"ataan pailit diu*apkan

serta segala sesuatu "ang diperoleh selama kepailitan( Ke*uali tempat tidur%pakaian% alat-

alat pertukangan% !uku-!uku "ang diperlukan dalam pekeraan%makanan dan minuman

untuk satu !ulan% alimentasi atau uang "ang diterima dari pendapatan anak-anakn"a(

2( De!itur demi hukum kehilangan hakn"a untuk menguasai dan mengurus harta

keka"aann"a "ang termasuk dalam harta pailit( eak tanggal putusan pern"ataan pailitdiu*apkan # seak pukul 00(00 waktu setempat $(

3( Kepailitan han"a mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pri!adi de!itur pailit(

4( ,arta pailit diurus dan dikuasai *urator untuk kepentingan semua kreditur dan de!itur(

,akim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan alann"a kepailitan(

;( tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewai!an harta pailit harus diaukan oleh atau

terhadap *urator(

( egala per!uatan de!itur "ang dilakukan se!elum din"atakan pailit% apa!ila dapat

di!uktikan !ahwa per!uatan terse!ut se*ara sadar dilakukan de!itur untuk merugikan

kreditur maka dapat di!atalkan oleh *urator atau kreditur atau gugatan "ang diaukan


9/12

*urator demi men"elamatkan keutuhan harta pailit demi kepentingan kreditur

#ktiopauliana $(

7( ,i!ah dapat di!atalkan sepanang merugikan harta kepailitan # !oedel pailit $( )issal

penghi!ahan 40 hari menelang kepailitan dianggap di!uat untuk merugikan para

kreditur(

1( Perikatan selama kepailitan "ang dilakukan de!itur apa!ila perikatan terse!ut

menguntungkan !isa diteruskan( Namun apa!ila perikatan terse!ut dapat merugikan%

maka kerugian sepenuhn"a ditanggung oleh de!itur se*ara pri!adi atau perikatan terse!ut

dapat dimintakan pem!atalan(

2( Kepailitan suami atau istri "ang kawin dalam satu persatuan harta% diperlakukan se!agai

kepailitan persatuan harta terse!ut(

Cara Penundaan Kepailitan

ara penundaan kepailitan ini dapat ditempuh dengan mekanisme pengauan perdamaian(

De!itur pailit !erhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditur atau

melakukan PKPU(

1( Bika pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap% kepailitan !erakhir(

2( Kurator wai! mengumumkan perdamaian terse!ut dalam >erita Negara 6epu!lik

8ndonesia dan paling sedikit 2 surat ka!ar harian(

3( Bika tidak ditentukan lain% Kurator wai! mengem!alikan kepada De!itur semua !enda%

uang% !uku dan dokumen "ang termasuk harta pailit dengan tanda terima "ang sah(

2'12' Pr$sedur Perm$"$nan Pailit

>agaimana prosedur permohonan pailitE ,al ini diatur dalam pasal UUK%"aitu se!agai

!erikut

#1$( Permohonan pern"ataan pailit diaukan kepada ketua pengadilan(


10/12

#2$( Penitera menda/tarkan permohonan pern"ataan pailit pada tanggal permohonan "ang

!ersangkutan diaukan% dan kepada pemohon di!erikan tanda terima tertulis "ang ditandatangani

oleh pea!at "ang !erwenang dengan tanggal "ang sama dengan tanggal penda/taran(

#3$( Penitera wai! menolak penda/taran permohonan pern"ataan pailit !agi institusise!agaimana dimaksud dalam Pasal 2 a"at #3$%#4$ dan a"at #;$ ika dilakukan tidak sesuai dengan

ketentuan dalam a"at-a"at terse!ut(

#4$( Panitera men"ampaikan permohonan pern"ataan pailit kepada ketua pengadilan paling

lam!at 2 #dua$ hari setelah tanggal permohonan dida/tarkan(

#;$( Dalam angka waktu paling lam!at 3 #tiga$ hari setelah tanggal permohonan pern"ataan

pailit dida/tarkan%pengadilan mempelaari permohonan dan menetapkan hari sidang(

#$( idang pemeriksaan atas permohonan pern"atan pailit diselenggarakan dalam angka waktu

paling lam!at 20 #dua puluh$ hari setelah tanggal permohonan dida/tarkan(

#7$( tas permohonan de!itur dan !erdasarkan alasan "ang *ukup% pengadilan dapat menunda

pen"elenggaraan sidang se!agaimana dimaksud pada a"at #;$ sampai dengan paling lam!at 2;

#dua puluh lima$ hari setelah tanggal permohonan dida/tarkan(

Upaya (ukum

Bika para pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan niaga% dapat mengadakan upa"a

hukum% "akni kasasi( Dia!arkan dalam Pasal 11 UUK% "ang mengemukakan

#1$( Upa"a hukum "ang dapat diaukan terhadap putusan atas permohonan pern"ataan pailit

adalah kasasi ke )(

#2$( Permohonan kasasi se!agaimana dimaksud pada a"at #1$ diaukan paling lam!at 5 #delapan$

hari setelah tanggal putusan "ang domohonkan kasasi diu*apkan% dengan menda/tarkan kepada

panitera pengadilan "ang telah memutus permohonan pern"ataan pailit(

#3$( Permohonan kasasi se!agaimana dimaksud pada a"at #2$ selain dapat diaukan oleh de!itor dan kreditor "ang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama% uga dapat 1F3G diaukan

oleh kreditur lain "ang !ukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama "ang tidak

puas terhadap putusan atas permohonan pern"ataan pailit(

1


11/12

#4$( Panitera menda/tar permohonan kasasi pada tanggal permohonan "ang !ersangkutan

diaukan dan kepada pemohon di!erikan tanda terima tertulis "ang ditandatangani panitera

dengan tanggal "ang sama dengan tanggal penerimaan penda/taran(

Putusan Pailit

Bika pengadilan menerima permohonan pailit%diangkat *urator untuk melaksanakan tugas

pengurusan dan atau pem!eresan atas harta pailit( urator dapat ditunuk oleh

a( De!itor atau kreditor

!( Pengadilan

urator adalah pihak "ang di!eri tugas untuk melakukan pengurusan dan atau pem!eresan atas

harta pailit( Dalam melakukan tugasn"a% kurator

1( Tidak diharuskan memperoleh persetuuan dari atau men"ampaikan pem!eritahuan

terle!ih dahulu kepada de!itur atau salah satu organ de!itur% meskipun dalam keadaan

diluar kepailitan persetuuan atau pem!eritahuan demikian dipers"aratkan:

2( Dapat melakukan pinaman dari pihak ketiga% semata H mata dalam meningkatkan nilai

harta pailit( >ila dalam melakukan pinaman dari pihak ketiga *urator perlu mem!e!ani

harta pailit dengan hak tanggungan% gadai atau hak agunan atas ke!endaan lainn"a% maka

pinaman terse!ut harus terle!ih dahulu memperoleh persetuuan hakim pengawas(

urator "ang dimaksud di atas terdiri dari 2 ma*am% "aitu

1( >alai ,arta Peninggalan #>,P$

2( urator lainn"a "aitu perseorangan atau persekutuan perdata "ang !erdomisili di

8ndonesia "ang memiliki keahlian khusus "ang di!utuhkan dalam rangka mengurus dan

atau mem!ereskan harta pailit dan telah terda/tar pada departemen Kehakiman(

erak"irnya Kepailitan

Pem!atalan oleh ) setelah adan"a upa"a hukum(


12/12

1( Pen*a!utan kepailitan atas usul *urator karena keka"aan de!itur sangat tidak men*ukupi

untuk mem!a"ar utang(

2( Pem!eresan(

3( Perdamaian(

phb meet 8-kepailitan

Documents