petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan · vi petunjuk teknis pelaksanaan egiatan edelai dan aneka...
TRANSCRIPT
![Page 1: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/1.jpg)
PETUNJUK TEKNIS
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN KEDELAI DAN ANEKA KACANG UMBI LAINNYA TAHUN 2018
PELAKSANAAN KEGIATANKEDELAI DAN ANEKA KACANG UMBI LAINNYA
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGANKEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2018
KEMENTERIAN PERTANIANDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGANJl. Aup No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520Kotak Pos 7264 & 7301 / JKS PSMTelp. 021-7806819, 7824669 Fax. 021-7806309Website: http://www.deptan.go.id/ditjentanEmail: [email protected]
juklak kacang umbi revisi.indd 1 29/03/18 04.05
![Page 2: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/2.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 2 29/03/18 04.05
![Page 3: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/3.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 3 29/03/18 04.05
![Page 4: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/4.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 4 29/03/18 04.05
![Page 5: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/5.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI v
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGANNOMOR 30 / HK. 310 / C / 3 / 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGANNOMOR 119/HK.310/C/12/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN KEDELAI DAN ANEKA KACANG UMBI LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada padi, jagung serta peningkatan produksi kedelai dan komoditas tanaman pangan lainnya, Pemerintah merealokasi kegiatan kedelai berdasarkan kesiapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) di daerah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan agar penyaluran bantuan kedelai dan aneka umbilainnya tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna perlu melakukan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor 119/HK.310/C/12/2017 tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya Tahun Anggaran 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
juklak kacang umbi revisi.indd 5 29/03/18 04.05
![Page 6: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/6.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 2018vi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices);
juklak kacang umbi revisi.indd 6 29/03/18 04.05
![Page 7: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/7.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI vii
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/ Permentan/ OT.140/12/2003 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1348/RC.140/C/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Perubahan atas Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Mengubah beberapa ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 119/HK.310/C/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :1. Mengubah skenario capaian produksi kedelai
semula 2.200.000 ton menjadi 2.500.000 ton2. Mengubah unit cost kacang hijau semula Rp
880.000,- menjadi Rp. 615.000,-3. Mengubah BAB III point b.1 paragraf 3 baris ke 4
menjadi komponen sarana produksi dapat dilakukan substitusi disesuaikan kondisi setempat
4. Mengubah sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai pada lampiran 1.
juklak kacang umbi revisi.indd 7 29/03/18 04.05
![Page 8: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/8.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 2018viii
KETIGA : Pada saat ditetapkannya keputusan ini ketentuan lain di dalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 119/HK.310/C/12/2017 dinyatakan masih tetap berlaku
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 6 Maret 2018
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,
SUMARJO GATOT IRIANTONIP 196010241987031001
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;2. Pimpinan Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;3. Gubernur seluruh Indonesia;4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;5. Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang
Tanaman Pangan seluruh Indonesia;6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan
dibidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia.
juklak kacang umbi revisi.indd 8 29/03/18 04.05
![Page 9: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/9.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 9 29/03/18 04.05
![Page 10: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/10.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 10 29/03/18 04.05
![Page 11: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/11.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI xi
KATA PENGANTAR
Kebutuhan akan komoditi aneka kacang dan umbi (AKABI) meningkat setiap tahunnya sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, berkembangnya industri pangan dan pakan. Produksi yang dihasilkan
belum bisa memenuhi untuk kebutuhan tersebut. Untuk itu produksi AKABI perlu ditingkatkan setiap tahunnya melalui program Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi..
Dalam mempercepat pelaksanaan program tersebut ditingkat lapangan, maka disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya, sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan peningkatan produksi AKABI di daerah. Selanjutnya untuk mengatasi persoalan spesifikasi lokasi maka pedoman ini perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan pedoman pelaksanaan ini, diharapkan semua pihak yang terkait memiliki persepsi yang sama untuk saling berkoordinasi dan bersinergi sehingga kegiatan pengembangan aneka kacang dan umbi berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sasaran produksi dapat tercapai.
Jakarta, Maret 2018 Direktur Jenderal Tanaman Pangan,
juklak kacang umbi revisi.indd 11 29/03/18 04.05
![Page 12: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/12.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 12 29/03/18 04.05
![Page 13: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/13.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI xiii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................... ixDAFTAR ISI ................................................................................................... xiDAFTAR TABEL............................................................................................... xiiDAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................1A. Latar Belakang ..............................................................................1B. DasarHukum ................................................................................2C. Tujuan ..........................................................................................3D. Sasaran .........................................................................................3E. Istilah dan Pengertian ....................................................................4
BAB II SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN ..............................................9A. Sasaran ........................................................................................... 9B. Strategi ........................................................................................... 9C. Kebijakan ..................................................................................... 10
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN ANEKA KACANG DAN UMBI TA. 2018 .......................................................................13A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Hasil (Outcome) Program ................................................................ 13B. Sasaran Strategis dan Indikator Keluaran (Output) Kegiatan.. .......17
BAB IV TEKNOLOGI BUDIDAYA KEDELAI DI PEMATANGSAWAH ............27BAB V PENGAWASAN DANPENGENDALIAN ............................................31
A. Pengawasan .................................................................................. 31B. Pengendalian Intrernal .................................................................. 31C. Pengawasan Fungsional Internal ................................................... 31D. Pengawasan Eksternal ................................................................... 32E. Pengendalian ................................................................................ 32
BAB VI MONITORING, EVALUSI DAN PELAPORAN ................................... 35A. Monitoring ..................................................................................35B. Evaluasi ......................................................................................36C. Pelaporan....................................................................................36
BAB VII PENUTUP .......................................................................................39
juklak kacang umbi revisi.indd 13 29/03/18 04.05
![Page 14: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/14.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 2018xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Program Pengelolaan Produksi AKABI Tahun 2018 ....................................14
Tabel 2 Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun2018 ...........................................14
Tabel 3 Skenario Pencapaian Produksi Kedelai Tahun 2018 ......................14
Tabel 4 Skenario Pencapaian Produksi Kacang Tanah Tahun 2018 ............16Tabel 5 Skenario Pencapaian Produksi Kacang Hijau Tahun 2018 .............16Tabel 6 Skenario Pencapaian Produksi Ubi Kayu Tahun2018 ....................17Tabel 7 Skenario Pencapaian Produksi Ubi Jalar Tahun2018 ................17Tabel 8 Contoh Komponen Sarana Produksi Kegiatan Peningkatan
Produksi Kedelai ..........................................................................19Tabel 9 Contoh Komponen Sarana Produksi Kegiatan Peningkatan
Produksi Kacang Hijau. ...............................................................20Tabel 10 Contoh Komponen Sarana Produksi Kegiatan Peningkatan
Produksi Ubi Kayu ..........................................................................21Tabel 11 Contoh Komponen Sarana Produksi Kegiatan Peningkatan
Produksi Ubi Jalar ........................................................................21Tabel 12 Komponen Sarana Produksi Kegiatan Peningkatan
Produksi Talas ..............................................................................22
juklak kacang umbi revisi.indd 14 29/03/18 04.05
![Page 15: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/15.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Tahun 2018 ............................................43
Lampiran 2 Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Tanah Tahun 2018 ..................................44
Lampiran 3 Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Hijau Tahun2018 ....................................45
Lampiran 4 Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Kayu Tahun2018 ..........................................46
Lampiran 5 Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Jalar Tahun2018 ...........................................47
Lampiran 6 Contoh Format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah melalui Transfer Uang ..............................................................48
Lampiran 7 Contoh Format SK Pengukuhan Calon Petani dan Calon Lahan Pelaksana Kegiatan .......................................55
Lampiran 8 Contoh Format Lampiran SK Pengukuhan Calon Petani dan Calon Lahan Pelaksana Kegiatan. ......................................57
Lampiran 9 Contoh Format SK Penetapan Calon Petani dan Calon lahan Penerima Bantuan Kegiatan Pengelolaan Produksi .................. 58
Lampiran 10 Contoh Format Lampiran SK Penetapan Bantuan Pemerintah ...61Lampiran 11 Contoh Kuitansi Penerima Bantuan Pemerintah. .......................62Lampiran 12 Contoh Berita Acara Serah Terima Barang ................................63Lampiran 13 Contoh Format Rencana Usaha Kelompok ...............................65Lampiran 14 Contoh Format Surat Pernyataan Penerima
Bantuan Pemerintah .................................................................66Lampiran 15 Contoh Rekapitulasi RUK .........................................................67
juklak kacang umbi revisi.indd 15 29/03/18 04.05
![Page 16: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/16.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 16 29/03/18 04.05
![Page 17: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/17.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komoditi aneka kacang dan umbi seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk ditumbuh kembangkan. Hal tersebut dapat terlihat dengan semakin meningkatnya kebutuhan baik sebagai bahan pangan, pakan dan bahan baku industri maupun bahan bakar nabati (bio ethanol).
Kegiatan pengelolaan produksi kedelai dan tanaman aneka kacang umbi (AKABI) merupakan salah satu upaya dari unit kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan komoditas aneka kacang danumbi. Kegiatan tersebut difokuskan pada beberapa komoditas antara lain kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan talas. Sedangkan komoditas kacang tanah, aneka kacang dan umbi lain diprioritaskan pada kegiatan pendampingan/pengawalan penerapan budidaya yang tepat dan berkelanjutan.
Kegiatan pengelolaan produksi AKABI pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk memfasilita situmbuh dan kembangnya usaha budidaya aneka kacang dan umbi sehingga mampu berproduksi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pengelolaan aneka kacang dan umbi juga memiliki orientasi untuk meningkatkan produktivitas dan produksi, efisiensi, nilai tambah dan daya saing sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani maupun masyarakat sekitarnya.
Program kegiatan pengelolaan produksi komoditas AKABI difokuskan pada penerapan pengelolaan budidaya yang tepat dan efisien yang diprioritaskan pada:
1. Komoditas utama dan unggulan nasional yaitu kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.
2. Komoditas AKABI lainnya unggulan daerah (lokal) seperti talas, garut, gembili, kacang koro pedang dan lain yang berperan sebagai substitusi komoditas utama.
juklak kacang umbi revisi.indd 1 29/03/18 04.05
![Page 18: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/18.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 20182
B. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan kedelai dan aneka kacang umbi lainnya sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 25Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden No.4 tahun 2015, Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
juklak kacang umbi revisi.indd 2 29/03/18 04.05
![Page 19: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/19.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 3
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/ Permentan/RC.110/12/2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1348/RC.140/C/12/2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018
C. Tujuan
1. Memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan pengelolaan produksi AKABI untuk mendukung pencapaian sasaran tanam dan produksi tahun 2018;
2. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan Kegiatan pengelolaan produksi AKABI;
3. Mendukung percepatan penerapan komponen adopsi teknologi spesifik lokasi ditingkat petani sehingga dapat meningkatkan produksi nasional sesuai yang diharapkan;
4. Memfasilitasi kemitraan petani dengan stake holders terkait dalam usaha pengembangan komoditas aneka kacang dan umbi dari hulu hingga hilir;
5. Meningkatkan produktivitas dan produksi dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
D. Sasaran
1. Tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi AKABI tahun 2018;
juklak kacang umbi revisi.indd 3 29/03/18 04.05
![Page 20: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/20.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 20184
2. Terjalinnya koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi AKABI;
3. Teradopsinya penerapan teknologi spesifik lokasi AKABI ditingkat petani sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha taninya untuk mendukung peningkatan produksi nasional;
4. Berkembangnya agribisnis aneka kacang dan umbi dari hulu hingga hilir sehingga dapat memantapkan ketahanan pangan Nasional; dan
5. Tercapainya sasaran produksi tahun 2018 untuk kedelai sebesar 2,5 juta ton, kacang tanah 0,63 juta ton, kacang hijau 0,28 juta ton, ubi kayu 20,9 juta ton dan ubi jalar 2,39 juta ton. .
E. Istilah dan Pengertian
1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah
2. Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi AKABI adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada penerima bantuan pemerintah.
3. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi Pemberian penghargaan; Beasiswa; Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; Bantuan Operasional; Bantuan Sarana Prasarana; Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna Anggaran (PA).
4. Bentuk Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi AKABI adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna Anggaran (PA).
5. Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi AKABI berupa paket sarana produksi meliputi benih, rhizhobium, pupuk anorganik, bahan organik, dolomit, spesifikasi lokasi, yang diberikan kepada penerima bantuan.
6. Penambahan Areal Tanam Baru (PATB) Kedelai adalah penanaman kedelai dengan memanfaatkan lahan yang belum pernah ditanami kedelai;
juklak kacang umbi revisi.indd 4 29/03/18 04.05
![Page 21: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/21.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 5
7. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
8. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9. Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok yang dibentuk oleh beberapa orang anggota masyarakat untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan.
10. Usaha Tani adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan.
11. Usaha Tani AKABI adalah usaha dibidang komoditi aneka kacang dan umbi;
12. Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu,usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
14. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/LMDH yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
15. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
juklak kacang umbi revisi.indd 5 29/03/18 04.05
![Page 22: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/22.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 20186
16. Intensifikasi Pertanian adalah pola penerapan teknologi usaha tani budidaya komoditas,yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam persatuan luas melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan pemanfaatan semua sarana dan prasarana seperti air, benih unggul, bahan organik.
17. Pengelolaan Produksi AKABI adalah upaya penerapan teknologi usaha tani aneka kacang dan umbi, yang diprioritaskan pada peningkatan luas tanam.
18. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepasoleh Pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifatlainnya.
19. Benih varietas unggul bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi.
20. Bahan organik adalah bahan-bahan yang dapat diperbaharui, didaur ulang, dirombak oleh bakteri-bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman tanpa mencemari tanah dan air. Merupakan semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan, baik yang masih hidup atau yang telahmati, pada berbagai tahapan dekomposisi (Miiler,1955)
21. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekaya sasecara kimia, fisik dan atau biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk
22. Pematang Sawah adalah batas dari petakan sawah dari satu petak ke petak lainnya.
23. Refugia adalah pertanaman beberapa jenis tumbuhan yang dapat menyediakan tempat perlindungan, sumberpakan atau sumber daya yang lain bagi musuh alami seperti predator dan parasitoid.
24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasadari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
juklak kacang umbi revisi.indd 6 29/03/18 04.05
![Page 23: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/23.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 7
26. Pejabat Pembuat Komitmen yangse lanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
juklak kacang umbi revisi.indd 7 29/03/18 04.05
![Page 24: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/24.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 8 29/03/18 04.05
![Page 25: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/25.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 9
BAB II
SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Sasaran
Sasaran utama Direktorat Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) tahun 2018 yaitu 1) mewujudkan pencapaian swasembada kedelai dan tercapainya sasaran produksi aneka kacang dan umbi, 2) mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan, 3) mewujudkan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, serta 4) mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.
Pencapaian keempat sasaran (target) utama diharapkan dapat memberikan dampak kinerja yang signifikan bagi pemenuhan kebutuhan pangan terutama ketahanan pangan nasional. Selain itu, dampak dari kinerja tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petanidan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai.
B. Strategi
1. Peningkatan Produktivitas
Upaya peningkatan produktivitas dilaksan akan melalui : a) perakitan, diseminasi dan penerapan paket teknologi tepat guna spesifik lokasi, b) penerapan dan pengembangan teknologi, c) disertai pengawalan, sosialisasi, pemantauan, pendampingan dan koordinasi.
2. Perluasan Areal Tanam
Perluasan areal tanam komoditas AKABI dilaksanakan pada : a) lahan PATB Kedelai; b) lahan kering; c) lahan bera, lahan tidur, lahan pasangsurut, lahan perkebunan, lahan perhutani/inhutani, lahan perhutanan sosial, lahan ex tambang, lahan exPATB Kedelai APBN-P 2017; d) lahan komoditas laindengan sistem tumpang sari; e) lahan tegalan; f) pematang sawah; g) lahan milik swasta melalui sistem investasi dengan pola kemitraan.
juklak kacang umbi revisi.indd 9 29/03/18 04.05
![Page 26: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/26.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201810
3. Pengamanan Produksi
Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim seperti kebanjiran dan kekeringan serta pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan pengamanan kualitas produksi dari residu pestisida serta mengurangi kehilangan hasil pada saat penanganan panen dan pasca panen yang masih cukup besar.
4. Peningkatan Manajemen.
Strategi ini dilakukan melalui antara lain koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan antara lain a) perbaikan sistem perbenihan; b) peraturan penetapan harga pembelian komoditas AKABI di tingkat petani; c) kepastian harga pasar; d) peraturan pengendalian impor; e) peraturan penerapan tarif bea masuk impor; f) perbaikan sistem pembiayaan; g) perbaikan pengelolaan mekanisasi pertanian; h) penguatan sistem data; i) penguatan petugas lapangan; j) pembangunan sistem informasi agribisnis secara terpadu dari hulu on-farm dan hilir dalam meningkatkan pengawasan dan pelayanan pada masyarakat; k) pengembangan teknologi agribisnis; l) kegiatan pendukung lainnya yang dapat mendorong pencapaian sasaran produksi AKABI.
C. Kebijakan
Kebijakan Kementerian Pertanian dalam pemenuhan kebutuhan komoditas AKABI khusus untuk kedelai dalam negeri adalah dengan melakukan percepatan peningkatan produksi sebagai upaya pencapaian swasembada kedelai. Pencapaian swasembada kedelai tersebut ditempuh secara terpadu dari mulai sub-sistem hulu pengelolaan sumber daya dan sarana produksi, on-farm pengelolaan budidaya dan subsistem hilir pengelolaan pasca panen, pengolahanserta pemasaran hasil. Bantuan Pemerintah untuk pengembangan kedelai tahun 2018 melalui Penambahan Areal Tanam Baru (PATB). Sedangkan untuk komoditas selain kedelai dapat dilakukan dengan optimalisasi lahan yang ada.
juklak kacang umbi revisi.indd 10 29/03/18 04.05
![Page 27: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/27.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 11 29/03/18 04.05
![Page 28: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/28.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 12 29/03/18 04.05
![Page 29: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/29.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 13
BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN ANEKA KACANG DAN UMBI
TA. 2018
A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Hasil (Outcome) Program
Dalam mewujudkan sasaran utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, program yang ditetapkan tahun 2018 adalah Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
Indikator keberhasilan kinerja program tersebut diatas adalah perluasan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan yang tepat dengan didukung oleh sistem penanganan pascapanen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujud kanproduksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan, sehingga dapat tercapai swasembada pangan dan swasembada pangan berkelanjutan.
Dalam upaya pencapaian program dan kegiatan pengelolaan produksi tanaman AKABI tahun 2018, telah ditetapkan berbagai kegiatan baik Pusat maupundi Daerah. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan produksi tanaman AKABI meliputi:1. Penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi
bulanan dantahunan;2. Penyusunan kegiatan untuk pencapaian sasaran produksi;3. Penyusunan skenario pencapaian sasaran produksi;4. Penyusunan kebutuhan sarana prasarana faktor produksi;5. Pembinaan, pengawalan dan koordinasi;6. Monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran luastanam, luaspanen,
produktivitas dan produksi bulanan, triwulan dan tahunan;
juklak kacang umbi revisi.indd 13 29/03/18 04.05
![Page 30: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/30.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201814
Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Program Pengelolaan Produksi AKABI Tahun 2018
Sasaran strategisIndikator Kinerja
(Outcome)Target(Ton)
Mewujudkan pencapaian produksi secara berkelanjutan dalam rangka penyediaan kebutuhan pangannasional
Jumlah Produksi :
- Kedelai 2.500.000
- Kc. Tanah 634.704
- Kc.hijau 281.326
- Ubikayu 20.900.870
- Ubijalar 2.385.000
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran produksi tersebut, diperlukan sasaran luas tanam/luas panen dengan capaian produktivitas tertentu. Adapun sasaran per komoditas aneka kacang dan umbi sebagai berikut:
Tabel 2. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi Tahun 2018
No Uraian Kedelai Kc. Tanah Kc. Hijau Ubikayu Ubijalar
1 Luas Tanam (Ha) 1.221.292 483.277 248.021 886.021 141.879
2 Luas Panen (Ha) 1.638.290 460.264 236.210 843.830 135.123
3 Produktivitas (Ku/Ha) 15,26 13,79 11,91 247,69 176,51
4 Produksi (Ton) 2.500.000 634.704 281.326 20.900.870 2.385.000
Untuk mewujudkan pencapaian produksi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar maka ditetapkan skenario pencapaian produksi sebagai berikut:
Tabel 3. Skenario Pencapaian Produksi Kedelai Tahun 2018
No KegiatanLuas Tanam
(Ha)Luas Panen
(Ha)Produktivitas
Ku/HaProduksi
(Ton)
1. Peningkatan Produktivitas 200.000 190.000 15.35 791.700
- Bantuan Benih 200.000 190.000 15.35 791.700
2. Perluasan Area Tanam 1.021.292 1.448.290 15.25 2.208.300
- Carry Over APBN-P Tahun 2017 475.000 15.25 724.190
- Peningkatan Produksi Kedelai 1.021.292 973.290 15.25 1.484.110
Jumlah 1.221.292 1.638.290 15.26 2.500.000
juklak kacang umbi revisi.indd 14 29/03/18 04.05
![Page 31: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/31.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 15
Dalam mewujudkan pencapaian kinerja program tersebut, peningkatan produktivitas kedelai nasional menjadi faktor penentu utama di samping program lainnya. Oleh karenaitu, keberhasilan pencapaian produksi kedelai memerlukan integrasi dari berbagai unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain. Indikator output kinerja kegiatan pengelolaan produksi kedelai adalah tercapainya peningkatan produktivitas, penambahan luas areal tanam kedelai dan peningkatan produksi.
Dalam upaya peningkatan produksi kedelai, berdasarkanalokasi dukungan anggaran APBN Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sasaran produksi kedelai tahun 2018 sebesar 2.500.000 ton.
Untuk mencapai sasaran produksi tersebut ditempuh melalui Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai padalahan PATB kedelai, lahan kering, lahan bera, lahantidur, lahan pasang surut, lahan perkebunan, lahan perhutani/inhutani, lahan perhutanan sosial, lahan ex tambang, lahan ex PATB Kedelai APBN-P 2017, lahan komoditas lain dengan sistem tumpangsari, lahan tegalan, pematang sawah, lahan milik swasta melalui sistem investasi dengan pola kemitraan. Upaya pencapaian sasaran produksi tahun 2018 juga dilakukan dengan mengoptimalkan potensi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai melalui APBN-PTahun 2017 yang tidak terlaksana dikarenakan padasaat pencairan bantuan pemerintah administrasi pendukung tidak lengkap.
Skenario peningkatan produksi kedelai tahun 2018 dapat terealisasi apabila seluruh faktor kunci dan pendukung peningkatan produksi berikut ini dapat dipenuhi:a. Fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bantuan sarana produksi;b. Penetapan kebijakan harga beli kedelai petani dan jaminan Pasar;c. Pengaturan importasi kedelai dan penerapan tarif bea masuk impor
kedelai;d. Kondisi iklim yang mendukung pertanaman kedelai;e. Dukungan nyata pemerintah daerah dan seluruh pemangku
kepentingan.
Pencapaian produksi kacang tanah pada tahun 2018 tidak mendapat bantuan dari Pemerintah, namun akan didorong produksinya melalui pembinaan dan pengawalan. Sedangkan kegiatan kacang hijau dialokasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2018 seluas 5.000 ha.
Skenario pencapaian produksi kacang tanah dankacang hijau pada tahun 2018 dilaksanakan melalui diseminasi dan penerapan teknologi budidaya
juklak kacang umbi revisi.indd 15 29/03/18 04.05
![Page 32: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/32.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201816
yang mengacu pada paket rakitan teknologi budidaya kacang tanah dan kacang hijau yang dikeluarkan oleh Balitkabi pada pertanaman di tingkat petani, selain itu juga ada upaya untuk mendorong pemanfaatan lahan terlantar/lahan marginal dan mendorong peningkatan IP (indeks pertanaman) serta promosi investasi. Kegiatan kacang hijau ini juga didukung alokasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2018 seluas 5.000 ha.
Secara rinci pendekatan pencapaian sasaran produksi tersebut dapat dilihat pada tabel 4-7 berikut
Tabel 4. Skenario Pencapaian Produksi Kacang Tanah Tahun 2018
NO. URAIANLUAS
TANAM (Ha)
LUAS PANEN
(Ha)
PRODUK-TIVITAS (Ku/Ha)
PRODUKSI (Ton)
1 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
483.277 460.264 13,78 634.704
- Pembinaan teknologi budidaya pada pertanaman swadaya petani
483.277 460.264 13,78 634.704
JUMLAH 483.277 460.264 13,79 634.704
Tabel 5. Skenario Pencapaian Produksi Kacang Hijau Tahun 2018
NO. URAIANLUAS TANAM
(Ha)LUAS PANEN
(Ha)
PRODUK-TIVITAS(Ku/Ha)
PRODUKSI(Ton)
1 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 258.021 236.210 11,91 281.326
a. Pembinaan teknologi budidaya pada pertanaman swadaya petani
258.021 231.460 11,90 275.341
b. Pengembangan Budidayda 5.000 4.750 12,60 5.985
JUMLAH 258.021 236.210 11,91 281.326
Dalam mengoptimalkan usaha pencapaian sasaran tersebut, diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak mulai dari peneliti, penyuluh, pengambilan kebijakan, pelaku usaha dan petani itu sendiri.
juklak kacang umbi revisi.indd 16 29/03/18 04.05
![Page 33: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/33.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 17
Tabel 6. Skenario Pencapaian Produksi Ubi kayu Tahun 2018
No. URAIANLuas Tanam
(Ha)Luas Panen
(Ha)Produktivitas
(Ku/Ha)Produksi
(Ton)
1 Peningkatan Produktivitas: 876.021 831.811 248,40 20.662.086
a. Pengembangan Budidaya Ubi kayu
1.500 1.425 249,20 35.511
b. Swadaya 874.521 830.386 248,40 20.626.575
2 Perluasan Areal Tanam (PAT): 10.000 9.500 248,70 236.265
- Kemitraan dan atau Pemanfaatan Lahan (Perkebunan, kehutanan, dll)
10.000 9.500 248,70 236.265
JUMLAH 886.021 843.830 247,69 20.900.870
Tabel 7. Skenario Pencapaian Produksi Ubi Jalar Tahun 2018
NO. URAIANLuas Tanam
(Ha)LuasP anen
(ha)Produktivitas
(Ku/Ha)Produksi (Ton)
1 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 140.879 134.173 176,50 2.368.124
a. Pengembangan budiaya Ubi jalar 500 475 178,60 8.484
b. Pembinaan Swadaya Masyarakat 140.379 133.698 176,55 2.359.640
2 PERLUASAN AREAL TANAM 1.000 950 177,65 16.877
- Promosi Investasi 1.000 950 177,65 16.877
JUMLAH1+2 141.879 135.123 176,51 2.385.000
Dukungan alokasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan peningkatan produksi ubi kayu seluas 1.500 ha dan ubi jalar ini seluas 500 ha. Selain itu juga terdapat dukungan anggaran untuk pengembangan talas seluas 500 ha.
B. Sasaran Strategis dan Indikator Keluaran (Output) Kegiatan
Pada tahun anggaran 2018, kinerja program pengelolaan produksi AKABI dengan sasaran produksi kedelai 2.500.000 ton; kacang tanah 634.704 ton, kacang hijau 281.326 ton, ubi kayu 20.900.870 ton dan ubi jalar 2.385.000 ton.
Untuk pencapaian sasaran produksi kegiatan komoditi aneka kacang dan umbi, difasilitasi oleh bantuan pemerintah (banper) dalam bentuk sarana produksi, yaitu:
juklak kacang umbi revisi.indd 17 29/03/18 04.05
![Page 34: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/34.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201818
1. Kedelai: benih bersertifikat, pupuk, rhizobium, bahan organik/dolomit
2. Kacang Hijau : benih bersertifikat, urea
3. Ubi Kayu : pupuk organik
4. Ubi Jalar : pupuk organik
5. Talas : pupuk organik
Untuk kegiatan AKABI yang tidak mendapatkan fasilitasi bantuan pemerintah, diprioritaskan pada pembinaan/pengawalan baik ditingkat provinsi/kabupaten. Dukungan pendanaan APBD provinsi/kabupaten dan swadaya masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan.
Dalam rangka pencapaian sasaran produksi aneka kacang dan umbi tahun anggaran 2018, dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:
1. Peningkatan Produksi Kedelai
Sasaran peningkatan produksi kedelai tahun 2018 seluas 1.221.292 ha (23 provinsi, 259 kabupaten/Kota). Untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi kedelai, pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi, pendampingan Petugas penyuluh/ Mantri tani maupun pendamping lainnya.
Bantuan sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kedelai, diberikan langsung kepada kelompok tani pelaksana dalam bentuk transfer uang, dengan Total bantuan pemerintah senilai Rp 952.000,- per hektar (sudah termasuk pajak). Total Jumlah bantuan pemerintah yang diberikan adalah jumlah maksimal, apabila dirasakan kurang, maka petani dapat menambah secara swadaya.
Komponen sarana produksi yang diberikan antara lain: benih bersertifikat, pupuk urea, rhizobium dan bahan organik/dolomit yang pembeliannya melalui rencana usaha kelompok tani (RUK). Komponen sarana produksi dapat dilakukan subtitusi disesuaikan dengan kondisi setempat.
Penyaluran bantuan pemerintah kepada penerima bantuan dapat dilakukan sebelum pencairan anggaran, apabila waktu tanam sudah
juklak kacang umbi revisi.indd 18 29/03/18 04.05
![Page 35: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/35.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 19
mendesak (tidak dimungkinkan mundur tanam). Penerima bantuan diperbolehkan bekerjasama dengan pihak terkait dalam penyediaan sarana produksi sesuai RUK atas sepengetahuan tim teknis dan PPK dengan syarat penerima bantuan sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan kegiatan pengelolaan produksi kedelai melalui SK Penetapan PPK dan/atau Kepala Dinas.
Tabel 8. Contoh Komponen Sarana Produksi Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai
No Uraian VolumeHarga Satuan
(Rp)Jumlah( Rp)
1 Benih 50 Kg 10.320 516.000
2 Urea 75 Kg 1.800 135.000
3 Bahan Organik/Dolomit 250 Kg 1.100 275.000
4 Rhizobium 115 gr 226 26.000
Total Biaya per Hektar 952.000
2. Peningkatan Produksi Aneka Kacang Lain
Sasaran pelaksanaan peningkatan produksi kacang hijau seluas 5.000 ha (5 Provinsi, 26 Kabupaten/Kota). Untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi kacang hijau ini pemerintah memberikan bantuan berupasarana produksi, pendampingan Petugas penyuluh/Mantritani maupun pendamping lainnya.
Bantuan sarana produksi kegiatan peningkatan produksi kacang hijau, diberikan langsung kepada kelompok tani pelaksana dalam bentuk transfer uang, dengan total bantuan pemerintah senilai Rp 615.000,- per hektar (sudah termasuk pajak). Total Jumlah bantuan pemerintah yang diberikan adalah jumlah maksimal, apabila dirasakan kurang, maka petani dapat menambah secara swadaya.
Komponen sarana yang diberikan benih dan pupuk urea. Komponen sarana produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing masing daerah berdasarkan rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi).
juklak kacang umbi revisi.indd 19 29/03/18 04.05
![Page 36: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/36.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201820
Tabel 9. Contoh Komponen Sarana Produksi Kegiatan Peningkatan Produksi Kacang Hijau
No Uraian VolumeHarga
Satuan(Rp)Jumlah (Rp)
1 Benih 25 Kg 21.000 525.000
2 Urea 50 Kg 1.800 90.000
Total Biaya per Hektar 615.000
3. Peningkatan Produksi Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain
Sasaran pelaksanaan pengelolaan produksi ubi kayu dan aneka umbi lain terdiri dari beberapa kegiatan. Kegiatan ubi kayu seluas 1.500 ha (8 Provinsi, 16 Kabupaten/Kota), ubi jalar seluas 500 ha (4 Provinsi, 8 Kabupaten/Kota) dan talas seluas 500 ha (2 Provinsi, 2 Kabupaten). Untuk memfasilitasi kegiatan peningkatan produksi ubi kayu dan aneka umbi lain ini pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi, pendampingan petugas penyuluh/mantri tani maupun pendamping lainnya.
Tabel 10. Contoh Komponen Sarana Produksi Kegiatan Peningkatan Produksi Ubi kayu
No Uraian VolumeHarga Satuan
(Rp)Jumlah (Rp)
1 Pupuk Organik 1000 Kg 600 600.000
Total Biaya per Hektar 600.000
Bantuan sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi ubikayu, diberikan langsung kepada penerima bantuan melalui mekanisme transfer uang. Total bantuan pemerintah sebesar Rp 600.000,- per hektar (sudah termasuk pajak). Total jumlah bantuan pemerintah yang diberikan adalah jumlah maksimal, apabila dirasakan kurang, maka petani dapat menambah secara swadaya. Namun jika terdapat sisa anggaran, wajib dikembalikan ke kas Negara.
juklak kacang umbi revisi.indd 20 29/03/18 04.05
![Page 37: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/37.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 21
Komponen bantuan sarana produksi berupa pupuk organik. Volume dan harga sarana produksi per hektar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
Tabel 11. Contoh Komponen Sarana Produksi Kegiatan Peningkatan Produksi Ubi Jalar
No Uraian VolumeHarga
Satuan (Rp)Jumlah (Rp)
1 Pupuk Organik 1000 Kg 600 600.000
Total Biaya per Hektar 600.000
Bantuan sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi ubijalar, diberikan langsung kepada penerima bantuan melalui mekanisme transfer uang. Total bantuan pemerintah sebesar Rp 600.000,- per hektar (sudah termasuk pajak). Total jumlah bantuan pemerintah yang diberikan adalah jumlah maksimal, apabila dirasakan kurang, maka petani dapat menambah secara swadaya. Namun jika terdapat sisa anggaran, wajib dikembalikan ke kas Negara.
Komponen bantuan sarana produksi berupa pupuk organik. Volume dan harga sarana produksi per hektar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
Tabel 12. Contoh Komponen Sarana Produksi Kegiatan Peningkatan Produksi Talas
Bantuan sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi talas, diberikan langsung kepada penerima bantuan melalui mekanisme transfer uang. Total bantuan pemerintah sebesar Rp 600.000,- per hektar (sudah termasuk pajak). Total jumlah bantuan pemerintah yang diberikan adalah jumlah maksimal, apabila dirasakan kurang, maka petani dapat menambah secara swadaya. Namun jika terdapat sisa anggaran, wajib dikembalikan ke kas Negara.
juklak kacang umbi revisi.indd 21 29/03/18 04.05
![Page 38: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/38.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201822
Komponen bantuan sarana produksi berupa pupuk organik. Volume dan harga sarana produksi per hektar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
4. Penyiapan Kebijakan dan Regulasi, Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Sosialisasi.
Kegiatan penyiapan kebijakanyang mendorong peningkatan produksi AKABI, dilaksanakan melalui pertemuan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi AKABI yang disiapkan oleh Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
5. Pendampingan, Pengawalan, Pembinaan serta Monitoring dan Evaluasi
Dalam upaya pencapaian sasaran produksi tahun anggaran 2018 untuk komoditas kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan talas dilakukan kegiatan pembinaan, bimbingan dan monitoring peningkatan produksi terhadap kelompok tani/penerima bantuan lainnya yang melaksanakan kegiatan budidaya AKABI. Sasaran pendampingan, pengawalan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi dengan tujuan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana, dan tercapainya sasaran produksi yang ditetapkan.
Pendampingan, pengawalan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan instansi terkaitlainnya.
6. Sarana Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pengadaan sarana penunjang kelancaran tugas kantor berupa peralatan, bahan maupun honor yang dialokasikan dipusat maupun di daerah, agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mencapai sasaran produksi AKABI tahun 2018 dilaksanakan melalui program dan kegiatan secara terpadu melibatkan Instansi dan pemangku kepentingan terkait:
juklak kacang umbi revisi.indd 22 29/03/18 04.05
![Page 39: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/39.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 23
a. Perbenihan
Penyediaan benih berkoordinasi dengan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Balitkabi, BPSB, BBI, BUMN, BUMD dan Penangkar benih. Benih yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan AKABI khususnya komoditas kedelai dan kacang hijau dapat menggunakan Benih Sebar (BR). Untuk mengantisipasi kebutuhan benih besertifikat di masing-masing daerah dapat menyediakan kebutuhan benihnya melalui penangkar-penangkar setempat.
b. Infrastruktur, Prasarana dan Sarana Pertanian
Untuk mendukung peningkatan produksi komoditas AKABI diperlukan tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pengalokasian pupuk bersubsidi dan bantuan alat mesin pertanian berupa traktor, pompa air dan sprayer. Sedangkan bantuan peralatan pasca panen, dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP), Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta Instansi terkait
lainnya.
c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk mendukung peningkatan SDM pertanian, berkoordinasi dengan Bidang Penyuluhan Provinsi dan Kabupaten serta Instansi terkait lainnya dalam hal: a). pengawalan dan pendampingan kegiatan pengelolaan produksi AKABI, b). peningkatan kompetensi melalui pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian serta c). pemberian materi bagi petugas lapangan sebagai bahan dan alat bantu untuk kelancaran opersional dilapangan.
d. Pembiayaan
Dalam mendukung kegiatan pengelolaan produksi AKABI, untuk kelompok tani yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah difasilitasi berupa dukungan pembiayaan berupa skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sumber pembiayaan lainnya.
e. Teknologi
juklak kacang umbi revisi.indd 23 29/03/18 04.05
![Page 40: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/40.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201824
Penerapan teknologi budidaya AKABI antara lain dengan penggunaan varietas unggul dan inovasi teknologi spesifik lokasi di lapangan berkoordinasi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat dan Instansi terkait lainnya.
f. Penanggulangan Hama dan Penyakit
Untuk menanggulangi adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), sarana pengendalian hama penyakit disediakan oleh Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Dinas Pertanian masing-masing Provinsi.
g. IndustriHilir
Dalam mendukung peningkatan mutu hasil panenkomoditas AKABI diperlukan pelatihan dan pendampingan pengelolaan pasca panen, Unit Pengolahan Hasil (UPH) dan Labeling serta Branding berkoordinasi dengan Direktorat PPHTP, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan instansi terkaitlainnya.
h. RegulasiPendukung
Dalam mendukung regulasi komoditas AKABI diperlukan Tata Niaga importasi komoditas AKABI meliputi harga acuan pembelian di tingkat petani, pengaturan importasi, tarif bea masuk dan jaminan pasar, berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kooperasi, Kementerian BUMN, BULOG, Gakoptindo, Kopti dan pemangku kepentingan lainnya.
juklak kacang umbi revisi.indd 24 29/03/18 04.05
![Page 41: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/41.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 25 29/03/18 04.05
![Page 42: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/42.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 26 29/03/18 04.05
![Page 43: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/43.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 27
BAB IV
TEKNOLOGI BUDIDAYA KEDELAI DI PEMATANG SAWAH
Upaya peningkatan produksi kedelai melalui Penambahan Areal Tanam Baru (PATB) yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal adalah pematang sawah. Dari sisi kesuburantanah, pematang sawah
mempunyai kesuburan yang tinggi, sehingga berpotensi tanaman kedelai tumbuh dengan baik dikarenakan efek tanaman pinggiran, ketersediaan air cukup (kapasitas lapang), di tanam musim hujan dan air tidak tergenang. Kondisi tersebut memenuhi persyaratan tumbuh kedelai, sehingga pertumbuhan tanaman pada pematang lebih baik dan produksi buahnya lebih banyak.
Luas pematang berkisar 5 – 8% dari luas areal sawah, keuntungan dari tanam kedelai di pematang antara lain: a) tanaman lebih subur, b) ketersediaan air cukup, dan c) produksi pertanaman lebih baik (jumlah polong per tanaman lebih banyak), serta d) perawatan lebih mudah.
Cara bercocok tanam kedelai di pematang sawah tidak jauh berbeda dengan bertanam kedelai di lahan kering maupun lahan sawah. Tahapan teknologi budidaya kedelai di pematang sawah sebagai berikut:
a. Varietas dipilih sesuai dengan referensi petani dan pasar,
b. Benih bermutu dan sehat
c. Persiapan lahan pematang sawah, pematang yang sudah diperbaiki pada saat musim tanam padi.
d. Waktu tanam dilakukan setelah tanam padi, agar pertanaman kedelai di pematang tidak terganggu oleh aktivitas tanam padi.
e. Kebutuhan sarana produksi meliputi: benih: 2,5–4,0kg/ha, pupuk Urea: 4,0–6,0kg/ha, Rhizobium: 12,5–20,0 gr/ha, Bahan Organik/Dolomit: 15,0–24,0kg/ha. Kebutuhan sarana produksi disesuaikan dengan spesifik lokasi masing-masing wilayah.
juklak kacang umbi revisi.indd 27 29/03/18 04.05
![Page 44: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/44.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201828
f. Penanaman dilakukan dengan cara ditugal, per lubang tanaman diberi 2-3 biji benih kedelai. Jarak tanam yang digunakan di dalam baris 10-15 cm, sedangkan antara barisan tanaman tergantung lebar pematang. Pertanaman kedelai di pematang dapat dicatat oleh BPS apabila dalam satu pematang terdapat dua baris pertanaman kedelai.
g. Pemupukan disesuaikan dengan kesuburan tanah pematang. Untuk menjaga kesuburan pematang dapat dipupuk dengan sistem tugal atau dibenamkan diantara tanaman.
h. Penyiangan dilakukan jika gulma di pandang sudah mengganggu pertumbuhan tanaman kedelai.
i. Pengendalian OPT dilakukan berdasarkan pemantauan populasi OPT di lahan pematang. Pengendalian dapat dilakukan melalui cara fisik atau mekanik, kulturteknis, pestisida nabati, dan pestisida kimia yang diaplikasikan berdasarkan hasil pemantauan OPT.
j. Panen dapat dilakukan sebelum panen padi karena umur tanaman kedelai lebih pendek dari pada umur tanaman padi.
k. Kedelai siap panen dengan ciri-ciri daun dan polong mulai menguning dan kering (masak fisiologis).
l. Penanganan pasca panen, brangkasan kedelai dijemur dan bila sudah kering dilakukan perontokan. Biji dijemur kembali dan bila kadar air sudah mencapai 10 -15% dapat disimpan ditempat yang kering.
juklak kacang umbi revisi.indd 28 29/03/18 04.05
![Page 45: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/45.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 29
Gambar 1. Pematang siap ditanami kedelai
Gambar 2. Tanam kedelai di pematang sawah saat tanam padi
juklak kacang umbi revisi.indd 29 29/03/18 04.05
![Page 46: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/46.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 30 29/03/18 04.05
![Page 47: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/47.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 31
BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
A. PENGAWASAN
Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan atau menghindari masalahyang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar atau bentuk penyelewengan lainnya. Bentuk pengawasan Bantuan Pemerintah kegiatan Pengelolaan ProduksiAneka Kacang dan Umbi Tahun 2018 berupa pengendalian internal, pengawasan fungsional internal dan pengawasan eksternal.
Pengawasan internal program Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertaniandan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawas eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika diperlukan pengelola kegiatan dapat meminta bantuan kepada KPK dan BPKPuntuk melakukan pengawasan.
B. Pengendalian Internal
Pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secaraterus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai(satker)untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
C. Pengawasan Fungsional Internal
Instansi pengawas fungsional kegiatan Bantuan Pemerintah secara internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan BPKP. Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai kebutuhan atau sesuai permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah.
juklak kacang umbi revisi.indd 31 29/03/18 04.05
![Page 48: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/48.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201832
Audit Bantuan Pemerintah dilaksanakan untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian kinerja Bantuan Pemerintah pada masing-masing tingkatan (Kementerian Pertanian, Provinsi, Kabupaten/ Kotadan kelompok tani/Gapoktan) serta keyakinan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan.
Audit kinerja kegiatan menggunakan 4 (empat) tepat yaitu: 1) tepat sasaran, 2) tepat waktu, 3) tepat jumlah, dan4)tepat guna. Selain empat tepat, audit juga melihat apakah pelaksanaan Bantuan Pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama petunjuk teknis Bantuan Pemerintah.
D. Pengawasan Eksternal
Instansi pengawas eksternal kegiatan Bantuan Pemerintah adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh tim audit keuangan yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
E. PENGENDALIAN
Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Instansi. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama pihak terkait. Pengendalian dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen. Pengendalian meliputi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian produksi AKABI tahun 2018.
Ada 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan,yaitu:
1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis di Kabupaten/Kota;
2. Tahap seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis di Kabupaten/Kota;
3. Tahap pemberkasan administrasi kegiatan (pembukaan nomor rekening, penyusunan RUK, dan sebagainya);
4. Tahap penyaluran dana Bantuan Pemerintah kerekening kelompok;
juklak kacang umbi revisi.indd 32 29/03/18 04.05
![Page 49: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/49.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 33
5. Tahap pencairan dana dan pembelian barang yang dilakukan oleh kelompok;
6. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh kelompok;
7. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok;
8. Tahap evaluasi dan pelaporan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi.
juklak kacang umbi revisi.indd 33 29/03/18 04.05
![Page 50: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/50.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201834
juklak kacang umbi revisi.indd 34 29/03/18 04.05
![Page 51: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/51.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 35
BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. MONITORING
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan program dan kegiatan pengelolaan produksi AKABI tahun 2018,makadilakukan pelaksanaan monitoring perkembangan penyaluran Bantuan Pemerintah kepada penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Monitoring terhadap realisasi tanam dan panen oleh ketua kelompok tani atau petugas lapangan. Proses pelaksanaan monitoring sebagai berikut:
1. Perkembangan Penyaluran Bantuan Pemerintah
a. PPK Satker Tugas pembantuan, mengirimkan data transfer Bantuan Pemerintah meliputi data kelompok tani dan nilai bantuan;
b. Waktu pengiriman sesuai dengan pengajuan SPP, yang diajukan oleh PPK kepada penerbit SPM.
c. Data dikirim ke Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, melalui email: [email protected] atau [email protected].
2. Perkembangan tanam danpanen
a. Monitoring tanam dan panen dilakukan secara berjenjang mulai dari Ketua Kelompok Tani kepada petugas lapangan sampai dengan Dinas Pertanian Propinsi ke Pusat.
b. Monitoring tanam dan panen dilakukan baik secara harian, mingguan, bulanan maupun akhir tahun.
juklak kacang umbi revisi.indd 35 29/03/18 04.05
![Page 52: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/52.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201836
B. EVALUASI
Evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin. Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
Evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok yang dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Evaluasi meliputi:
1. Komponen kegiatan dalam mendukung pencapaian produksi AKABI tahun 2018,
2. Tingkat pencapaian sasaran areal dan produksi,
3. Kenaikan tingkat produktivitas dan produksi,
4. Permasalahan yang timbul di tingkat lapangan,
5. Kegiatan pendukung lainnya.
C. PELAPORAN
Pelaporan dilaksanakan oleh petugas Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan ketua kelompok tani secara periodik setiap hari dan bulanan maupun laporan akhir kegiatan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari ketua kelompok tani ke penyuluh lapangan ke Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
1. Laporan Tanam
Pelaporan tanam dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang mulai dari Petugas Lapang, KCD, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Propinsi ke Pusat.
2. Laporan Kegiatan
Pelaporan kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan, penyampaian data dan informasi dan laporan akhir kegiatan yang berisi evaluasi, kesimpulan, saran serta data dukung lainnya (dokumentasi foto open camera).
juklak kacang umbi revisi.indd 36 29/03/18 04.05
![Page 53: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/53.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 37
3. Laporan Program
a. Realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi bulanan
1) Petugas penyuluh dan Babinsa meminta laporan realisasi tanam atau panen kepada ketua kelompok tani, selanjutnya dikompilasi dan dilaporkan keatasan masing-masing di Kabupaten (Babinsa ke Dandim c.q. Pasiter di Kodim; Petugas penyuluh ke Dinas Pertanian Kabupaten);
2) Kabupaten/Kota mengirimkan format laporan realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi AKABI bulanan tahun 2018 ke Provinsi (Kodim ke Korem/Kodam; Dinas Pertanian Kabupaten ke Dinas Pertanian Provinsi);
3) Selanjutnya Provinsi mengirimkan format laporan realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi AKABI bulanan tahun 2018 ke Pusat (Korem/Kodam ke Aster Kasad c.q. Paban III/wanwil; Dinas Pertanian Provinsi ke Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q. Direktur Aneka Kacang dan Umbi);
4) Penyampaian laporan realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi tahun 2018 Kab/Kota dilaporkan ke Provinsi dan Pusat setiap bulannya.
b. Kendala dan permasalahan yang dihadapi ditingkat lapangan
1) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kendala dan permasalahan kegiatan Pengelolaan Produksi AKABI Tahun 2018 di lapangan antara lain meliputi ketersediaan benih, tanaman yang terkena OPT, banjir maupun kekeringan dan sebagainya;
2) Laporan Kabupaten/Kota tersebut disampaikan ke Dinas Provinsi dan selanjutnya dilaporkan ke pusat;
3) Laporan kendala dan permasalahan ditingkat lapangan disampaikan ke pusat setiap bulan;
4) Perkembangan serangan OPT dilaporkan periodik 2 mingguan;
5) Laporan hasil perkembangan tersebut dievaluasi oleh Provinsi dan Pusat.
Pengiriman laporan ke Pusat disampaikan ke Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Jl. Raya Ragunan No 15 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520; no. telepon (021) 7805342; faksimili (021) 7805179; email:[email protected]:[email protected].
juklak kacang umbi revisi.indd 37 29/03/18 04.05
![Page 54: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/54.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 38 29/03/18 04.05
![Page 55: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/55.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 39
BAB VII
PENUTUP
Keberhasilan pengembangan aneka kacang dan umbi perludukungan dan peran serta pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sedangkan Pemerintah Pusat berperan sebagai fasilitator, akselerator dan regulator.
Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha sehingga tercipta kepastian harga bagi petani. Selain itu Pemerintah Daerah dapat menjadi penggerak pengembangan komoditas aneka kacang dan umbi di masing-masing daerah, sehingga memberi dampak bagi peningkatan pendapatan petani dan mempercepat pembangunan wilayah pedesaan, kabupaten/kota maupun provinsi.
juklak kacang umbi revisi.indd 39 29/03/18 04.05
![Page 56: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/56.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 40 29/03/18 04.05
![Page 57: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/57.jpg)
LAMPIRAN
juklak kacang umbi revisi.indd 41 29/03/18 04.05
![Page 58: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/58.jpg)
juklak kacang umbi revisi.indd 42 29/03/18 04.05
![Page 59: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/59.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 43
SASARAN KEDELAI TAHUN 2018
Lampiran 1
No Propinsi LUAS TANAM (Ha)
LUAS PANEN (Ha)
PRODUKTIVITAS (Ku/Ha)
PRODUKSI (Ton)
1 Aceh 10,000 33,403 17.93 50,548 2 Sumatera Utara 15,000 47,600 15.06 72,227 3 Sumatera Barat 20,000 33,320 13.30 50,756 4 Riau 4,000 9,520 14.14 14,466 5 Jambi 20,000 22,848 15.61 34,935 6 Sumatera Selatan 50,000 61,880 18.16 94,529 7 Bengkulu 15,000 17,136 13.70 26,201 8 Lampung 130,000 171,300 14.31 261,555 9 Kep. Bangka Belitung 0 0 12.00 -
10 Kepulauan Riau 0 0 10.08 - 11 D.K.I. Jakarta 0 0 - - 12 Jawa Barat 130,000 142,760 19.69 218,420 13 Jawa Tengah 220,000 228,440 21.80 349,739 14 D.I. Yogyakarta 8,000 7,616 15.17 11,673 15 Jawa Timur 181,092 243,677 17.75 371,885 16 Banten 45,000 57,120 16.62 87,234 17 Bali 0 0 15.40 - 18 Nusa Tenggara Barat 80,000 114,240 15.28 174,260 19 Nusa Tenggara Timur 20,000 57,120 10.22 86,714 20 Kalimantan Barat 23,000 21,866 16.90 33,538 21 Kalimantan Tengah 0 0 16.21 - 22 Kalimantan Selatan 30,000 54,234 16.76 82,586 23 Kalimantan Timur 0 0 17.58 - 24 Kalimantan Utara 0 0 13.81 - 25 Sulawesi Utara 40,000 76,160 15.57 115,896 26 Sulawesi Tengah 35,000 52,340 20.37 79,820 27 Sulawesi Selatan 10,000 38,080 15.70 57,740 28 Sulawesi Tenggara 5,000 14,280 22.90 21,678 29 Gorontalo 5,000 4,760 18.44 7,295 30 Sulawesi Barat 125,000 128,420 20.04 196,014 31 Maluku 0 0 10.00 - 32 Maluku Utara 0 0 11.80 - 33 Papua Barat 0 0 12.39 - 34 Papua 200 190 14.15 290
INDONESIA 1,221,292 1,638,290 15.26 2,500,000
SASARAN KEDELAI 2018
juklak kacang umbi revisi.indd 43 29/03/18 04.05
![Page 60: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/60.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201844
SASARANLUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI
KACANG TANAH TAHUN 2018
No ProvinsiLuas Tanam
(Ha)Luas Panen
(Ha)Produktivitas
(Ku/Ha)Produksi
(Ton)
1 Aceh 3.037 2.893 13,33 3.8552 Sumatera Utara 8.662 8.250 13,14 10.8433 Sumatera Barat 5.786 5.510 15,33 8.4454 Riau 1.224 1.166 11,58 1.3505 Jambi 1.179 1.122 13,15 1.4756 Sumatera Selatan 2.668 2.541 14,58 3.7047 Bengkulu 3.459 3.295 11,09 3.6558 Lampung 7.672 7.307 13,78 10.0699 Kep. Bangka Belitung 302 288 11,48 330
10 Kepulauan Riau 156 149 12,11 18011 DKI Jakarta - - - -12 Jawa Barat 50.205 47.814 16,57 79.22813 Jawa Tengah 90.161 85.867 14,40 123.60614 D.I. Yogyakarta 55.131 52.506 10,93 57.39915 Jawa Timur 144.809 137.913 13,81 190.46416 Banten 9.156 8.720 13,84 12.07217 Bali 8.479 8.076 13,25 10.70418 Nusa Tenggara Barat 23.671 22.544 14,16 31.92119 Nusa Tenggara Timur 13.491 12.849 12,58 16.15820 Kalimantan Barat 1.154 1.099 12,63 1.38721 Kalimantan Tengah 613 583 12,02 70122 Kalimantan Selatan 9.048 8.617 12,75 10.98723 Kalimantan Timur 1.133 1.080 13,27 1.43324 Kalimantan Utara 232 220 10,39 22925 Sulawesi Utara 6.274 5.975 13,72 8.20026 Sulawesi Tengah 3.944 3.756 18,33 6.88427 Sulawesi Selatan 17.273 16.450 15,39 25.32428 Sulawesi Tenggara 6.069 5.780 8,27 4.77829 Gorontalo 897 855 12,45 1.06430 Sulawesi Barat 415 395 13,34 52831 Maluku 1.355 1.291 12,29 1.58632 Maluku Utara 3.320 3.162 11,94 3.77533 Papua Barat 479 456 10,99 50134 Papua 1.823 1.736 10,75 1.866
Indonesia 483.277 460.264 13,79 634.704
Lampiran 2
juklak kacang umbi revisi.indd 44 29/03/18 04.05
![Page 61: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/61.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 45
SASARANLUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI
KACANG HIJAU TAHUN 2018
No ProvinsiLuas Tanam
(Ha)Luas Panen
(Ha)Produktivitas
(Ku/Ha)Produksi
(Ton)1 Aceh 1.225 1.166 11,05 1.2892 Sumatera Utara 2.902 2.764 11,52 3.1853 Sumatera Barat 824 785 12,91 1.0144 Riau 797 759 11,12 8445 Jambi 313 298 11,85 3546 Sumatera Selatan 1.815 1.728 14,28 2.4687 Bengkulu 1.885 1.796 10,36 1.8608 Lampung 4.006 3.815 9,56 3.6479 Kep. Bangka Belitung - - - -10 Kepulauan Riau - - - -11 DKI Jakarta - - - -12 Jawa Barat 12.426 11.834 12,79 15.137
13 Jawa Tengah 78.935 75.177 11,78 88.56814 D.I. Yogyakarta 752 716 6,27 44915 Jawa Timur 66.544 63.375 12,52 79.32416 Banten 1.120 1.067 8,60 91717 Bali 1.538 1.465 11,03 1.61618 Nusa Tenggara Barat 26.394 25.137 12,10 30.40919 Nusa Tenggara Timur 16.170 15.400 8,99 13.84420 Kalimantan Barat 999 951 8,29 78821 Kalimantan Tengah 176 167 8,65 14522 Kalimantan Selatan 958 912 11,18 1.02023 Kalimantan Timur 417 398 11,37 45224 Kalimantan Utara 147 139 10,34 14425 Sulawesi Utara 1.659 1.580 13,21 2.08726 Sulawesi Tengah 1.375 1.309 8,74 1.14427 Sulawesi Selatan 19.381 18.458 13,67 25.23528 Sulawesi Tenggara 1.828 1.741 8,57 1.49129 Gorontalo 189 180 13,68 24730 Sulawesi Barat 605 576 14,21 81931 Maluku 1.146 1.091 11,10 1.21232 Maluku Utara 379 361 12,17 43933 Papua Barat 233 222 11,33 25134 Papua 884 842 11,01 927
Indonesia 248.021 236.210 11,91 281.326
Lampiran 3
juklak kacang umbi revisi.indd 45 29/03/18 04.05
![Page 62: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/62.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201846
SASARANLUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI UBI KAYU
TAHUN 2018
No ProvinsiLuas Tanam
(Ha)Luas Panen
(Ha)Produktivitas
(Ku/Ha)Produksi
(Ton)1 Aceh 2.077 1.978 141,10 27.9122 Sumatera Utara 44.635 42.510 365,34 1.553.0443 Sumatera Barat 4.962 4.726 422,86 199.8364 Riau 3.339 3.180 312,46 99.3485 Jambi 1.883 1.793 232,26 41.6516 Sumatera Selatan 8.212 7.821 267,07 208.8707 Bengkulu 3.334 3.175 242,55 77.0148 Lampung 260.642 248.230 285,38 7.083.9789 Bangka Belitung 1.328 1.265 265,61 33.587
10 Kep. Riau 661 629 139,57 8.78111 DKI Jakarta - - - -12 Jawa Barat 79.580 75.790 253,09 1.918.15113 Jawa Tengah 140.776 134.073 255,46 3.425.04514 D.I. Yogyakarta 51.903 49.432 169,43 837.52615 Jawa Timur 136.963 130.441 232,43 3.031.84816 Banten 3.897 3.711 191,65 71.12017 Bali 7.473 7.117 115,97 82.53818 NTB 4.693 4.470 230,10 102.85319 NTT 56.504 53.813 113,57 611.16520 Kalimantan Barat 9.899 9.428 176,43 166.33221 Kalimantan Tengah 2.828 2.693 162,75 43.83622 Kalimantan Selatan 3.245 3.091 222,63 68.80723 Kalimantan Timur 2.224 2.119 244,28 51.75224 Kalimantan Utara 1.613 1.536 227,30 34.92425 Sulawesi Utara 3.353 3.194 132,48 42.31326 Sulawesi Tengah 2.082 1.983 228,77 45.35427 Sulawesi Selatan 24.992 23.802 228,02 542.73628 Sulawesi Tenggara 7.836 7.463 225,00 167.91129 Gorontalo 184 175 145,33 2.54430 Sulawesi Barat 1.035 986 243,11 23.95931 Maluku 4.518 4.303 300,12 129.13632 Maluku Utara 5.184 4.937 233,63 115.34833 Papua Barat 921 877 122,25 10.72234 Papua 3.245 3.091 132,44 40.933
INDONESIA 886.021 843.830 247,69 20.900.870
Lampiran 4
juklak kacang umbi revisi.indd 46 29/03/18 04.05
![Page 63: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/63.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 47
SASARANLUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI UBI JALAR
TAHUN 2018
No ProvinsiLuas Tanam
(Ha)Luas Panen
(Ha)Produktivitas
(Ku/Ha)Produksi
(Ton)1 NAD 994 946 157,73 14.9192 Sumatera Utara 9.687 9.213 179,78 165.6333 Sumatera Barat 3.140 2.986 255,53 76.3024 Riau 994 946 124,52 11.7785 Jambi 1.554 1.478 153,14 22.6366 Sumatera Selatan 2.811 2.673 111,26 29.7447 Bengkulu 1.660 1.578 150,93 23.8228 Lampung 3.642 3.464 155,10 53.7229 Bangka Belitung 537 511 123,98 6.331
10 Kep. Riau 144 138 105,55 1.45311 DKI Jakarta - - - -12 Jawa Barat 26.320 25.083 223,19 559.83313 Jawa Tengah 6.907 6.611 259,41 171.49314 D.I. Yogyakarta 417 396 186,48 7.39415 Jawa Timur 12.420 11.833 158,73 187.82216 Banten 2.365 2.249 186,87 42.02617 Bali 4.955 4.712 201,00 94.71718 NTB 794 755 183,01 13.81619 NTT 9.632 9.167 128,56 117.84720 Kalimantan Barat 1.192 1.134 122,65 13.90521 Kalimantan Tengah 1.194 1.136 109,90 12.48022 Kalimantan Selatan 2.066 1.967 182,31 35.85323 Kalimantan Timur 2.054 1.941 153,75 29.83924 Kalimantan Utara 575 565 129,14 7.29825 Sulawesi Utara 3.960 3.771 156,06 58.85426 Sulawesi Tengah 2.383 2.267 169,01 38.32027 Sulawesi Selatan 4.214 4.009 174,57 69.99128 Sulawesi Tenggara 2.440 2.325 121,41 28.22729 Gorontalo 298 284 145,76 4.13330 SulawesiBarat 1.041 990 170,93 16.92731 Maluku 2.002 1.906 135,47 25.82432 Maluku Utara 2.535 2.419 138,21 33.43033 Papua Barat 667 634 158,61 10.06234 Papua 26.285 25.036 159,20 398.570
INDONESIA 141.879 135.123 176,51 2.385.000
Lampiran 5
juklak kacang umbi revisi.indd 47 29/03/18 04.05
![Page 64: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/64.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201848
PERJANJIAN KERJA SAMABANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI
................. TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : ..............(nomor surat dari Dinas Pertanian)NOMOR :...............(nomor surat Kelompok Tani/Gapoktan)
Pada hari ini,......... tanggal ........bulan .......... tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :------------------------(nama)NIP :------------------------(NIP)Jabatan :------------------------(jabatan pada satuan kerja Dinas Pertanian)Alamat :------------------------(alamat kantor tempat kerja)
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama-----------(institusi tempat kerja), berkedudukan di ---- alamat). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : ------------------------(nama Ketua kelompo ktani)Jabatan :------------------------(KetuaKelompoktani)Alamat :------------------------(alamat)
Selaku Ketua kelompok tani ---------- yang bertindak untuk dan atas nama -------(nama kelompok tani), alamat------(alamat). Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi …......tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:
Lampiran 6. Contoh Format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah melalui transfer uang
juklak kacang umbi revisi.indd 48 29/03/18 04.05
![Page 65: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/65.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 49
Pasal 1KETENTUAN UMUM
1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama adalahperjanjian dimana Pihak Pertama mengikat Pihak Kedua,dan Pihak Kedua telah sepakat untuk pelaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi ........... tahun 2018;
2. Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertamadan Pihak Kedua tanpa ada unsur paksaan.
Pasal 2HAK DAN KEWAJIBAN
1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMAa. Berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan/aturan (Petunjuk
Teknis) untuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi…............ tahun 2018 serta menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA;
b. Berhak menerima laporan penggunaan dana Bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi .............. tahun 2018 dari PIHAK KEDUA;
c. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan dana Bantuan Pemerintah program/Kegiatan program pengelolaan produksi ........... tahun 2018 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
d. Berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan dana Pemerintah program/Kegiatan program pengelolaan produksi .......... tahun 2018 kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan;
e. Berkewajiban membayar nilai bantuan yang telah ditetapkan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua persyaratan pencairan.
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUAa. Berkewajiban mengelola Bantuan Pemerintah program/Kegiatan
pengelolaan produksi ..........tahun2018 yang diterima dari Pihak Pertama secaraefisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan
juklak kacang umbi revisi.indd 49 29/03/18 04.05
![Page 66: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/66.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201850
ketentuan dalam Petunjuk Teknis penggunaan bantuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Berkewajiban melaksanakan Bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi .............tahun 2018 dalam waktu selambat-lambatnya ………………. (dalam huruf) hari, setelah Perjanjian ini ditandatangani; (disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak)
c. Jika tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada poin (a) bersedia mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan menerima sanksi yuridis berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
d. Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
Pasal 3NILAI BANTUAN
1. Nilai Bantuan Pemerintah program/Kegiatan program pengelolaan produksi ............ tahun 2018 tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp.-------(nominal),-(-----------rupiah);
2. Bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi .................tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam ayat (1) merupakan nilai yang telah ditetapkan dan pasti sepanjang tidak terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian Propinsi/ Pertanian Dinas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
Pasal4JENIS DAN SPESIFIKASI BANTUAN
1. Jenis bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi ...........tahun 2018 adalah: (pilih salah satu sesuai alokasinya)a. Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai
• Benih kedelai bersetifikat• Rhizobium• Pupuk Urea• Bahan Organik/Dolomit
juklak kacang umbi revisi.indd 50 29/03/18 04.05
![Page 67: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/67.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 51
b. Kegiatan Peningkatan Produksi Kacang Hijau• Benih bersetifikat• Pupuk Urea• Pupuk SP-36• Pupuk KCL• Bahan Organik
c. Kegiatan Peningkatan Produksi Ubi Kayu• Bahan Organik
d. Kegiatan Peningkatan Produksi Ubi Jalar• Bahan Organik
e. Kegiatan Pengembangan Budidaya Talas• Bahan Organik
2. Spesifikasi bantuan paket sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi ........... program pengelolaan produksi ............. tahun 2018 sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.
Pasal5JANGKA WAKTUPELAKSANAAN
1. Pekerjaan bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi .............. tahun 2018 dilaksanakan dalam jangka waktu -------- (dalam huruf) hari kalender dimulai sejak ditanda tanganinya perjanjian ini;
2. Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal6TATACARA DAN SYARATPENCAIRAN
1. Pencairan bantuan dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Pihak Kedua melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
2. Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada Pihak Kedua dilakukan dengan 2 (dua) tahap;
3. Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap pertama sebesar 70% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
juklak kacang umbi revisi.indd 51 29/03/18 04.05
![Page 68: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/68.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201852
a. Surat Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani olehPihak Pertama dan Pihak Kedua;
b. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh PihakPertama.
4. Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap kedua sebesar 30% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang
bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama;
b. Pihak Kedua telah melaporkan dan menandatangani kemajuan penyelesaian pekerjaan minimal telah mencapai prestasi pekerjaan 50%.
Pasal7KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN
1. Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi .............. tahun 2018 sesuai petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi ............2018.
2. Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan bantuan Pemerintah program/Kegiatan pengelolaan produksi .............. tahun 2018 sesuai dengan nilai bantuan sebagaimana tercantum dalam PetunjukTeknis
Pasal8SISA DANABANTUAN
1. Pihak Kedua diperbolehkan menggunakan sisa dana bantuan untuk perluasan areal tanam, jika pengadaan sarana prasarana telah dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis;
2. Penggunaan sisa dana bantuan oleh Pihak Kedua harus mendapatkan persetujuan Pihak Pertama;
3. Pihak Kedua siap dan sanggup menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara jika sudah tidak digunakan.
Pasal 9SANKSI
1. Pihak Kedua siap menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, jika
juklak kacang umbi revisi.indd 52 29/03/18 04.05
![Page 69: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/69.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 53
pelanggarannya bersifat administratif, Pihak Kedua siap dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akan datang;
2. Pihak Kedua siap menggembalikan dana bantuan jikati dak dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis.
Pasal 10LAPORAN
3. Pihak Kedua siap dan sanggup memberikan laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala (sesuai dengan tahapan pembayaran) kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis;
4. Pihak Kedua siap dan sanggup laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran
Pasal 11FORCE MAJEURE
1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah antara lain adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan Pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
3. Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure;
4. Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini
juklak kacang umbi revisi.indd 53 29/03/18 04.05
![Page 70: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/70.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201854
Pasal 12KETENTUANLAIN-LAIN
1. Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah
melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.
PIHAK KESATUPejabat Pembuat Komitmen,
Provinsi/Kabupaten
--------------------(namajelas)
PIHAK KEDUAKetua Kelompok Tani Dinas
Pertanian/ Gapoktan
--------------------(namajelas)
Materai6000
Materai6000
juklak kacang umbi revisi.indd 54 29/03/18 04.05
![Page 71: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/71.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 55
SURAT KEPUTUSANKEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR :.............................................2018TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOKTANI PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI......................................................................)*
TAHUN ANGGARAN 2018
Menimbang : a. Bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
b. Bahwa peningkatan produksi ............ tahun 2018 difokuskan pada intensifikasi dalam upaya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi ....... serta ekstensifikasi melalui PAT.............
c. Bahwa pelaksanaan program pengelolaan produksi ............ dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam
d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu untuk ditetapkan kelompok tani penerima Bantuan Pemerintah pengelolaan produksi kedelai tahun 2018.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor .............. Tahun ............. tentang................;
2. Surat Keputusan .......... Nomor.............. Tahun ............. tentang................;
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor .............. Tahun.............tentang................;
4. dst
Memperhatikan: 1. DIPA Dinas Pertanian Kabupaten /Kota Nomor ............. Tanggal............. Bulan ................ Tahun............
2. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi ................... dan Bantuan Pemerintah Tahun 2018.
Lampiran 7. Contoh Format SK Pengukuhan Calon Petanidan Calon Lahan Pelaksana Kegiatan
juklak kacang umbi revisi.indd 55 29/03/18 04.05
![Page 72: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/72.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201856
Menetapkan :MEMUTUSKAN
PERTAMA : Penetapan Kelompoktani Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Produksi.............tahun anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi............ dengan bimbingan, pembinaan, dan monitoring dari Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota/…......
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di:...............................Pada Tanggal :..........................Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
NIP.................................
Tembusan:1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta2. Gubernur3. Bupati / Walikota di..............4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi di................5. dst.
*) Coret yang tidak perlu**) Disesuaikan dengan sumber bantuan
juklak kacang umbi revisi.indd 56 29/03/18 04.05
![Page 73: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/73.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 57
Lampiran SK Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Pelaksana Kegiatan........
No.Nama Poktan/
GapoktanNama Ketua
Alamat Titik KoordinatKab Kec Desa
1
2
3
4
5
dst
Jumlah
Ditetapkan,……, Bln…….2018Kepala Dinas Pertanian Kabupaten /Kota……
....................................... (nama)NIP.
Lampiran 8. Contoh Format Lampiran SK Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Pelaksana Kegiatan........
juklak kacang umbi revisi.indd 57 29/03/18 04.05
![Page 74: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/74.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201858
SURAT KEPUTUSANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
NOMOR :.............................................2018TENTANG
PENETAPAN KELOMPOKTANI PENERIMABANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENGELOLAAN PRODUKSI.............
TAHUN ANGGARAN 2018PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, SATKER DINAS PERTANIAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Menimbang : a. Bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
c. Bahwa peningkatan produksi ............ tahun 2018 difokuskan pada intensifikasi dalam upaya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi ....... serta ekstensifikasi melalui PAT.............
d. Bahwa pelaksanaan program pengelolaan produksi kedelai dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam
e. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu untuk ditetapkan kelompok tani penerima Bantuan Pemerintah pengelolaan produksi......... tahun 2018.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor .............. Tahun ............. tentang................;
2. Surat Keputusan .......... Nomor.............. Tahun ............. tentang................;
3. Peraturan Daerah Kabupaten / KotaNomor .............. Tahun............. tentang ................;
4. dst
Memperhatikan: 1. DIPA Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Nomor.............. Tanggal............. Bulan ................ Tahun............
Lampiran 9. Contoh Format SK Penetapan Calon Petanidan Calon Lokasi Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi..............
juklak kacang umbi revisi.indd 58 29/03/18 04.05
![Page 75: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/75.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 59
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya Tahun 2018
Menetapkan :MEMUTUSKAN
PERTAMA : Penetapan Kelompok tani penerima Bantuan Pemerintah Pengelolaan Produksi ............ tahun anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berhak menerimadana Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana berupa sarana produksi kegiatan peningkatan produksi........ yang dibiayai dari dana APBN Kementerian Pertanian melalui anggaran tugas pembantuan pada DIPA **) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Nomor ..................... Tanggal.................. bulan .............. tahun..............
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: ...............................Pada Tanggal : ................................Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten /Kota
.............................................NIP. .....................................
DiketahuiKuasa PenggunaAnggaran/ Kepala DinasPertanian Provinsi/Kabupaten /Kota
.............................................NIP. .....................................
juklak kacang umbi revisi.indd 59 29/03/18 04.05
![Page 76: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/76.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201860
Tembusan:1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta2. Gubernur
3. Bupati / Walikota di..............4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi di................5. dst.
*) Coret yang tidak perlu**) Disesuaikan dengan sumber bantuan
juklak kacang umbi revisi.indd 60 29/03/18 04.05
![Page 77: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/77.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 61
Format Lampuran SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah
No.Alamat Nama
Poktan/ Gapoktan
Nama Ketua
Nomor Rekening
Nama Bank
Jumlah (Rp)
Alamat Bank Cabang,
UnitKec Desa
1
2
3
4
5
dst
Jumlah
Diketahui: Ditetapkan,……,Bln…….2018Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota……., Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kab/Kota/Propinsi
Nama NamaNIP. NIP.
Lampiran 10. Contoh
juklak kacang umbi revisi.indd 61 29/03/18 04.05
![Page 78: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/78.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201862
Lampiran 11. Contoh Kuitansi Penerimaan Bantuan Pemerintah
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan72
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai Dan Aneka Kacang Umbi Lainnya2018
69
Lampiran 11. Contoh Kuitansi Penerimaan Bantuan Pemerintah
KUITANSINPWP :………………………MAK :………………………T.A. :……………………… KUITANSINo. : ……………..SudahTerima : Kuasa Pengguna Anggaran………………
Kabupaten/Kota…………………………..
Uangsebanyak :
Untukpembayaran : Dana Bantuan Pemerintah untuk Pertanian . Di Desa/Kelurahan…………………………Kecamatan …………………………………… Kabupaten/Kota ……………………………. Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No.Tanggal …………….
TerbilangRp :
…………………….. 2018
Mengetahui/Menyetujui, Yang menerima, PejabatPembuatKomitmen Petani/Ketua Kelompok Kabupaten/Kota……………..
Meterai Rp. 6.000,-……………………………………. ……………………………….. NIP.
Setuju dibayar,Kuasa Pengguna Anggaran,
……………………………. NIP.
*) Format kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai Dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 2018
70
Lampiran 12. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PENGADAAN BANTUAN SARANA PRODUKSI KEGIATAN
PENINGKATAN PRODUKSI ................. TA.2018NOMOR:……………………………..
Pada hari ini ……….tanggal ………….. bulan………….. tahun…………. Bertempat di …………… Desa/Kelurahan……… Kecamatan……….. Kabupaten/Kota……………., Provinsi…………………., yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama :------------------------ (nama)Jabatan :------------------------ (jabatan pada Perusahaan saprodi)Alamat :------------------------(alamat kantor tempat kerja) Selaku Direktur/…….., yang bertindak untuk dan atas nama -----------(institusi tempat kerja), berkedudukan di ---- alamat). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :------------------------(nama Ketua kelompoktani)Jabatan :------------------------(Ketua KelompokTani)Alamat :------------------------((alamat)Selaku Ketua kelompok tani ---------- yang bertindak untuk dan atas nama -------(nama kelompok tani), alamat ------(alamat). Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Sepakat mengadakan serah terima barang dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa sarana produksi dalam keadaan baik dengan jumlah dan spesifikasi sesuai petunjuk teknis, dengan rincian dan nilai sebagai berikut:
No Jenis Sarana ProduksiVolume Harga
satuan (Rp)
TotalAnggaran
(Rp)
Jumlah dan SpesifikVolume satuan
1 Benih bersertifikat sesuai2 Rhozobium3 Kapur Pertanian/Bahan Organik
Jumlah
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
juklak kacang umbi revisi.indd 62 29/03/18 04.05
![Page 79: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/79.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 63
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PENGADAAN BANTUAN SARANA PRODUKSI KEGIATAN
PENINGKATAN PRODUKSI .................TA.2018NOMOR:……………………………..
Padahari ini………. tanggal………….. bulan………….. tahun………….Bertempat di…………… Desa/Kelurahan……… Kecamatan………..Kabupaten/Kota……………., Provinsi…………………., yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama :------------------------(nama)
Jabatan :------------------------(jabatan pada Perusahaan saprodi)Alamat :------------------------(alamat kantor tempat kerja)
Selaku Direktur/…….., yang bertindak untuk dan atas nama ----------- (institusi tempat kerja), berkedudukan di ---- alamat). Selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA
2. Nama :------------------------(nama Ketuakelompoktani)
Jabatan :------------------------(KetuaKelompokTani)Alamat :------------------------(alamat)
Selaku Ketua kelompok tani ---------- yang bertindak untuk dan atas nama -------(nama kelompok tani), alamat ------ (alamat). Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Sepakat mengadakan serah terima barang dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa sarana produksi dalam keadaan baik dengan jumlah dan spesifikasi sesuai petunjuk teknis, dengan rincian dan nilai sebagai berikut:
Lampiran 12. Contoh Berita Acara Serah TerimaBarang
juklak kacang umbi revisi.indd 63 29/03/18 04.05
![Page 80: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/80.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201864
No Jenis Sarana ProduksiVolume Harga
satuan (Rp)Total Anggaran
(Rp)Jumlah dan
SpesifikVolume satuan
1 Benih bersertifikat sesuai
2 Rhozobium
3 Kapur Pertanian/Bahan Organik
Jumlah
Pasal 2
Bahwa serah terima ini dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk digunakan dalam kepentingan Kementeriaan Pertanian RI, khususnya program pengelolaan produksi...................tahun anggaran 2018.
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi dalam rangkap 4 (empat) agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAKKEDUA PIHAKPERTAMA
(Nama Ketua Kelompok) (Nama dari Perusahaan/ penyedia barang)
SAKSI
(Petugas Pendamping)
juklak kacang umbi revisi.indd 64 29/03/18 04.06
![Page 81: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/81.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 65
Rencana Usaha Kelompok (RUK)Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai
Tahun 2018
Nama Kelompok tani : Alamat Kelompok tani :Luas Lahan :Jumlah Anggota Poktan :Rincian Kebutuhan Kel. :Komoditi :Varietas :
No Uraian Kebutuhan JenisVolume
(Kg)
Harga Satuan (Rp.)
Jumlah (Rp.)
1.
2.
3.
dst
Jumlah
Mengetahui,Penyuluh/Petugas Pertanian Bendahara
Nama NIP
………….,…………..
Ketua Kelompok,
Nama
Kelompok,
Nama
Lampiran 13. Contoh Format Rencana UsahaKelompok (RUK)
juklak kacang umbi revisi.indd 65 29/03/18 04.06
![Page 82: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/82.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201866
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan dibawah ini adalah nama………………….. selaku Ketua Kelompo ktani .......................... Desa ……………………. Kecamatan ……………….. Kabupaten ………………… dengan ini menyatakan bahwa dana yang kamiterima akan kami gunakan:
Untuk pembelian sarana produksi kegiatan peningkatan produksi................Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman, pemeliharaan sampai panen di areal............ dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui Petugas Lapangan ................,.....................2018 Ketua Kelompok tani
Materai6.000
(......................................) (.....................................)
Lampiran 14. Contoh Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan Pemerintah
juklak kacang umbi revisi.indd 66 29/03/18 04.06
![Page 83: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/83.jpg)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI 67
REKAPITULASI RUK
Kelompok : …………………………… Desa/Kelurahan : ……………………………Kecamatan : ……………………………Kabupaten/Kota : ……………………………Provinsi :……………………………
REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)……………………………………Kepada Yth:Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota………………………..
Sesuai dengan Surat Keputusan *)……. No. …….. tanggal …..tentang penetapan kelompok pelaksana kegiatan ………… dengan ini kami mengajukan permohonan Bantuan Pemerintah untuk Pertanian sebesar Rp.…………….. (terbilang………..) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan berikut:
No. Kegiatan Jumlah Biaya (Rupiah)
1.
2.
Jumlah
Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor ….. tanggal …., Dana Bantuan Pemerintah kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening petani/kelompok ……………………… No. Rekening ……….. pada cabang/unit Bank…………. di…………
Menyetujui, Ketua Kelompok,Ketua TimTeknis,
…………………….. ……………………..NIP. NIP.
MENGETAHUI/MENYETUJUI,
Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota…………….
………………………………… NIP.
Lampiran 15. Contoh Rekapitulasi RUK
juklak kacang umbi revisi.indd 67 29/03/18 04.06
![Page 84: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN · vi Petunjuk Teknis Pelaksanaan egiatan edelai dan Aneka acang mbi Lainnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052615/60876e355302ce115047933c/html5/thumbnails/84.jpg)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kedelai dan Aneka Kacang Umbi Lainnya 201868
juklak kacang umbi revisi.indd 68 29/03/18 04.06