petunjuk pelaksanaankotaku.pu.go.id/files/media/pustaka/pos/juklak... · 2.3 prinsip khusus| 10 bab...

ANAN KAWASAN KUMUH PERKOTTAHUN 2016

PENGELOLAAN LINGKUNGAN dan DAMPAK SOSIAL

PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial – Program KOTAKU i

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN DAMPAK SOSIAL PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (PROGRAM KOTAKU )

Diterbitkan Oleh:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal Cipta Karya –Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial – Program KOTAKU iii

KATA PENGANTAR

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai salah satu program pendukung di

lingkungan DJCK, lebih memfokuskan kegiatannya pada upaya penanganan kawasan

permukiman kumuh dan pencegahan tumbuhnya kekumuhan baru di kawasan

permukiman. Program dengan tujuan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk

tercapainya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk dan meningkatkan akses

penduduk terhadap pelayanan sanitasi yang layak pada tingkat kebutuhan dasar.

Mengingat kegiatan Program KOTAKU yang semakin berkembang, dalam pelaksanaan

kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh dan pencegahan tumbuhnya

kekumuhan permukiman memiliki potensi menimbulkan dampak lingkungan dan

dampak sosial. Meskipun tidak signifikan dan sangat kecil kemungkinan akan

menyebabkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan, Program ini

membutuhkan upaya pengelolaan potensi dampak yang terjadi.

Melalui pendekatan berbasis masyarakat, program ini akan mengadopsi kebijakan

pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang sudah diterapkan pada program PNPM

Mandiri Perkotaan yang lalu. Masyarakat diberi peluang dan mendorong munculnya

peran aktif mereka untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola secara

partisipatif dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial ini

dengan mengacu kepada perundang-undangan, peraturan/ketentuan yang berlaku di

Indonesia, sehingga Petunjuk Pelaksanaan ini diterapkan menjadi petunjuk bagi

pelaksana program ditingkat pusat, provinsi, kabupaten /kota sampai ke masyarakat di

kelurahan/desa yang menjadi wilayah sasaran dari program KOTAKU .

Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Program KOTAKU, sehingga

program ini dapat mencapai tujuan dan sasarannya.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ir..Didiet.Arief.Akhdiat,.M.Si.

Jakarta,.Agustus.2017

vi Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial – Program KOTAKU

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pengguna dan Manfaat Penggunaan Petunjuk Pelaksanaan | 5

Tabel 2: Kriteria untuk Proyek Kegiatan dengan Instrumen Pengelolaan Lingkungan |

16

Tabel 3: Pengadaan Tanah beserta Instrumen Pengadaan Tanah dan Permukiman

kembali WTP | 22

Tabel 4: Kriteria Kegiatan untuk Menentukan Instrumen Rencana Penanganan

Masyarakat Hukum Adat | 24

Tabel 5:

Tabel 6:

Data Informasi BCB dan KCB | 26

Pengadaan Tanah beserta Instrumen Pengadaan Tanah Tingkat

Kelurahan/Desa | 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Pengamanan Lingkungan dan Sosial di Tingkat Kota/Kabupaten| 14

Gambar 2: Diagram Bagan Alir Penyaringan dan Upaya pengelolaan Lingkungan yang

Diperlukan | 21

Gambar 3: Diagram Tahapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah | 30

Gambar 4: Diagram Proses Penyusunan dokumen LARAP Konfrehensif, LARAP

Sederhana dan RK-MA | 34

Gambar 5: Contoh Kontrak berkaitan dengan Pengaman Lingkungan | 36

Gambar 6: Pengamanan Lingkungan dan Sosial di Tingkat Kelurahan/Desa | 39

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial – Program KOTAKU vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran2A

Format Penilaian Daftar Kegiatan Dilarang (Negative List) | 52

Format Laporan Penyaringan Lingkungan dan Sosial | 53

Form Laporan Penyaringan Lingkungan | 57

Lampiran 3 Format Inventarisasi Tanah dan Aset di Atasnya | 60

Lampiran 4 FormatIsian Identifikasi Komponen Lingkungan dan Sosial | 62

Lampiran 5 Instrumen untuk Tindakan Pengelolaan Risiko Bencana | 64

Lampiran 6 Format Surat Pernyataan Sumbangan Tanah | 66

Lampiran 7 Format Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah | 68

Lampiran 8 Format Surat Pernyataan Izin Tanah Dilewati | 70

Lampiran 9 Berita Acara Konsultasi dengan Masyarakat Adat | 72

Lampiran 10 Tabel Kompilasi Daftar WTP, Aset-aset dan Nilai Kompensasi

Berdasarkan Hasil Negosiasi | 73

Lampiran 11 Berita Acara Negosiasi | 74

Lampiran 12 Berita Acara Konsultasi Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali | 75

Lampiran 13 Tabel Kompilasi Daftar WTP,dan NilaiAset | 76

Lampiran 14 Surat Pernyataan Pelaksanaan UKL-UPL | 77

Lampiran 15 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan (SPPL)| 78

Lampiran 15A Potensi Dampak Kegiatan Negatif dan Tindakan Mitigasi | 79

Lampiran 16 Definisi dan Kriteria Kawasan Lindungdan Daerah Sensitif Lainnya | 81

Lampiran 17 Format UKL-UPL | 86

Lampiran 18 Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Lingkungan | 89

Lampiran 19 Unsur-unsur Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman

KembaliLARAP Komprehensif | 90

Lampiran 20 Contoh Kerangka Rencana Kerja PengadaanTanah Dan Pemukiman

Kembali LARAP Sederhana | 95

Lampiran 21 Format Studi Kajian Sosial Masyarakat Hukum Adat | 98

Lampiran 22 Format Rencana Penanganan Masyarakat Hukum Adat (Rencana-MA) |

99

viii Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial – Program KOTAKU

Lampiran 23 Contoh Ringkasan Dokumentasi Penanganan Keluhan Lampiran | 101

Lampiran23A Potensi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Peserta

Program | 102

Lampiran 24 Konsolidasi Tanah (Land Consolidation/LC) | 104

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial – Program KOTAKU 9

DAFTAR SINGKATAN

ADB Asian Development Bank

AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BCB/KCB Benda/Kawasan Cagar Budaya

BKM atau LKM Badan / Lembaga Keswadayaan Masyarakat

BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPS Badan Pusat Statistik

Bupati Bupati

CDD Community-driven development

CSP Community Settlement Plan(Rencana Pengembangan Pemukiman)

DED Detailed Engineering Design

DG Direktorat Jenderal

DRM Disaster Risk Management

EMP Environmental Management Plan

ESMF Environment and Social Management Framework

GoI Pemerintah Indonesia

IBRD International Bank for Reconstruction and Development

IDB Islamic Development Bank

IUIDP Integrated Urban Infrastructure Development Program

IP/MA Indigenous Peoples/ Masyarakat Hukum Adat

IPP/RK-MA Indigenous Peoples Plan/ Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat

IPPF Indigenous Peoples Planning Framework

KSM Kelompok Swadaya Masyarakat

LARAP Land Acquisition and Resettlement Action Plan

LARPF Land Acquisition and Involuntary Settlement Policy Framework

LC Land Consolidation

LCIP Land Consolidation Implementation Plan

RK-MA Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat

MIS Management Information Sistem (Sistem Manajemen informasi/SIM)

MPWH Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

ND Neighborhood Development

NMC Konsultan Manajemen Nasional

NSUP National Urban Slum Upgrading Program(Program Penanganan Kawasan

Kumuh Perkotaan)

10 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial – Program KOTAKU

OSP Oversight Service Provider

PAMSIMAS Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat

PAP/WTP Project Affected People (Warga Terkena dampak Proyek)

PDO Project Development Objective

PIU Project Implementation Unit

PMU Project Management Unit

PNPM MANDIRI

Perkotaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - Perkotaan

Pokja PKP Kelompok Kerja untuk Pemukiman

NUWSP National Urban Water and Sanitation Project

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

SIAP Slum Improvement Action Plan

SPPL Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

UKL / UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan

s World Bank Group


BAB I PENDAHULUAN

2 Pet

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial – Program KOTAKU

1.1. LATAR BELAKANG

Kegiatan pembangunan oleh Program KOTAKU dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-‐prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam undang-‐undang dan peraturan yang berlaku.

Pelibatan berbagai pihak secara kolaboratif dalam penyelenggaraan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan diharapkan memberikan berbagai dampak positif, dalam meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun kolaborasi dalam kerangka percepatan penanganan permukiman kumuh; meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program serta hasil pembangunan sarana dan prasarana yang ikut dilaksanakan di wilayahnya.

Mengingat sifat dan skala kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan Program KOTAKU, berpotensi akan menimbulkan dampak pada lingkungan dan dampak sosial yang merugikan. Sehingga dalam tahapan penyelenggaraan kegiatan memerlukan upaya pengelolaan dampak untuk mitigasi dampak negatif dan memastikan kelayakan kegiatan yang direncanakan.

Program KOTAKU dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh ini akan menggunakan kebijakan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang telah diadopsi dari pengalaman PNPM Mandiri Perkotaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada saat pelaksanaan pendampingan kegiatan, pemerintah kota/kabupaten, kelurahan/desa, masyarakat, konsultan dan fasilitator harus menerapkan prinsip dasar pengamanan lingkungan menjadi perhatian utama. Setiap usulan kegiatan yang akan memiliki dampak lingkungan harus dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan sebagai langkah mitigasi dampak.

1.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya pedoman pengamanan ini adalah untuk

a. Memastikan bahwa kegiatan yang didanai oleh Program KOTAKU dapat dipertanggung jawabkan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan sosial.

b. Memastikan proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, monitoring dan evaluasi kegiatan selalu ada dalam koridor ketentuan pengamanan lingkungan dan sosial sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

1.3. KELUARAN

a. Ketentuan pengamanan lingkungan dan sosial yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dipatuhi di dalam setiap kegiatan Program KOTAKU .


b. Setiap pelaku kegiatan Program KOTAKU memahami pengamanan lingkungan dan sosial.

1.4. RUANG LINGKUP

Petunjuk pelaksanaan ini berisi persyaratan, prosedur dan peraturan mengenai pengelolaan lingkungan, pengelolaan benda cagar budaya, pengadaan tanah dan pemukiman kembali serta penanganan Masyarakat Hukum Adat (MHA) pada semua tahapan kegiatan, mulai dari persiapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, monitoring& evaluasi.

1.5. DEFINISI DAN PENGERTIAN

a. Kegiatan adalah sarana prasarana dan utilitas umum yang fokus pada 8 indikator kumuh antara lain: (1) Infrastruktur bangunan; (2) infrastruktur jalan; (3) Infrastruktur Drainase Lingkungan; (4) infrastruktur penyediaan air minum; (5) infrastruktur pengolahan limbah; (6) infrastruktur pengelolaan persampahan; (7) Pengamanan Bahaya Kebakaran; (8) Ruang Terbuka Publik.

b. Pengelolaan Lingkungan, merupakan kegiatan terpadu yang dilakukan untuk mengurangi/meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan, termasuk upaya rehabilitasi dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan Proyek yang didanai oleh Program KOTAKU untuk sektor infrastruktur.

c. Warga Terdampak Proyek, selanjutnya disebut WTP adalah:

(1) Perseorangan/individu kelompok, atau entitas dan/atau badan hukum yang memiliki, menempati, menyewa atau menguasai tanah tertentu, struktur dan atau aset lainnya yang berada di wilayah yang akan digunakan untuk kepentingan kegiatan program, terlepas dari status kepemilikan tanah:

§ dipaksa untuk pindah secara permanen atau sementara;

§ kehilangan tanah mereka baik secara permanen atau sementara;

§ kehilangan aset yang melekat pada tanah/lahanterkait (struktur bangunan, tanaman produktif, pohon, dll) dan

§ kehilangan penghasilan dan / atau mata pencaharian mereka

(2) Setiap penduduk setempat langsung atau tidak langsung terkena dampak dari Kegiatan, dan / atau

(3) Masyarakat Hukum Adat berada di wilayah yang terkena Kegiatan Proyek, baik yang terdampak positif maupun negatif.

4 Pet


d. Masyarakat Hukum Adat (MHA), sering juga disebut sebagai penduduk asli atau Masyarakat Adat Terpencil (KAT), adalah kelompok masyarakat yang tinggal disuatu kawasan tertentu yang secara sosial dan budaya memiliki kekhususan dan kerentanan. Definisi Masyarakat Hukum Adat (MHA), adalah sebagai berikut : a) mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suatu kelompok budaya yang berbeda, dan diakui demikian oleh pihak lain; b) memiliki keterikatan yang kuat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah tersebut; c) memiliki kelembagaan budaya, ekonomi, sosial, atau politik yang berbeda dengan masyarakat umumnya; dan d) memiliki bahasa asli, yang seringkali berbeda dengan bahasa nasional. Kriteria tersebut pada umumnya sesuai dengan kriteria KAT dalam Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999, yaitu: a) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen; b) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; c) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; d) pada umumnya masih hidup dengan ekonomi subsistem; e) peralatan dan teknologinya sederhana; f) ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; g) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

e. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Warga Terkena Proyek adalah kegiatan yang melibatkan pengadaan tanah dan relokasi Warga Terkena Proyek ke lokasi lain karena tanah yang diperlukan oleh proyek infrastruktur yang didanai oleh Program KOTAKU .

f. Rencana Masyarakat Hukum Adat dikembangkan melalui proses terbuka, dengan konsultasi sebelumnya dan informasi yang mengarah ke dukungan masyarakat luas untuk serangkaian kegiatan yang membahas dampak dari kegiatan di Masyarakat Hukum Adat.

g. Cagar Budaya, Berdasarkan Undang-‐Undang Nomor: 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa :

- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

- Benda Cagar Budaya (BCB) adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-‐bagiannya, atau sisa-‐sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

- Kawasan Cagar Budaya (KCB) adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.


1.6. PENGGUNA PETUNJUK PELAKSANAAN

Petunjuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial adalah bagian tidak terpisahkan dari Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial /ESMF (Environmental and Social Management Framework) dan Pedoman Teknis Program KOTAKU . Petunjuk pelaksanaan ini diperuntukan bagi para pelaku program, secara umum pengguna dan manfaat masing-‐masing dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Pengguna dan Manfaat Penggunaan Petunjuk Pelaksanaan

NO. PENGGUNA MANFAAT 1. Pengelola Program

(PMU, Satker dan Pokja PKP) 1. Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan

lingkungan dan dampak sosial program Program KOTAKU .

2. Merencanakan pengelolaan program dengan memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial dilakukan.

3. Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial.

2. Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten dan Desa/kelurahan)

1. Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan lingkungan dan dampak sosial program Program KOTAKU .

2. Memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial pada program Program KOTAKU dilakukan sesuai dengan panduan.

3. Konsultan Pelaksana (KMP, OC/OSP, dan Tim Korkot)

1. Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial.

2. Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial.

3. Memantau dan evaluasi kemajuan program terkait dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial.

4. Tim Fasilitator Kelurahan/Desa 1. Memfasilitasi masyarakat untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan khususnya pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial.

2. Panduan kerja pendampingan masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa/kelurahan terkait pengelolaan lingkungan dan dampak sosial.

3. Pengendalian mutu pekerjaan. 5. Organisasi Masyarakat (LKM/BKM,

TIPP dan KSM) 1. Memahami arti penting pengamanan lingkungan dan

sosial. 2. Memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh

masyarakat, khususnya masyarakat rentan. 3. Memberikan pengamanan terhadap lingkungan dari

dampak negatif yang mungkin timbul dari pembangunan Infrastruktur.

6 Pet


NO. PENGGUNA MANFAAT 1. Pengelola Program

(PMU, Satker dan Pokja PKP) 1. Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan

lingkungan dan dampak sosial program Program KOTAKU .

2. Merencanakan pengelolaan program dengan memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial dilakukan.

3. Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial.

2. Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten dan Desa/kelurahan)

1. Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan lingkungan dan dampak sosial program Program KOTAKU .

2. Memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial pada program Program KOTAKU dilakukan sesuai dengan panduan.

3. Konsultan Pelaksana (KMP, OC/OSP, dan Tim Korkot)

1. Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial.

2. Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial.

3. Memantau dan evaluasi kemajuan program terkait dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial.

4. Tim Fasilitator Kelurahan/Desa 1. Memfasilitasi masyarakat untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan khususnya pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial.

2. Panduan kerja pendampingan masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa/kelurahan terkait pengelolaan lingkungan dan dampak sosial.

3. Pengendalian mutu pekerjaan. 4. Acuan menyusun Perencanaan Skala Masyarakat dan

rencana untuk keberlanjutan program. 6. Para Kelompok Peduli 1. Melakukan kontrol sosial.

2. Melakukan advokasi.


BAB II KETENTUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN

LINGKUNGAN DAN DAMPAK SOSIAL


2.1 KEBIJAKAN DAN PERATURAN TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN DAMPAK SOSIAL

Setiap kegiatan yang didanai oleh Program KOTAKU harus dilaksanakan mengacu pada prinsip-‐prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam undang-‐undang dan peraturan yang berlaku. Kebijakan dan Peraturan terkait Pengamanan Lingkungan dan sosial ini mengadopsi Undang-‐undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia.

a. Dalam hal pengelolaan lingkungan dan sosial, setiap kegiatan infrastruktur permukiman Program KOTAKU harus mengacu kepada :

- Undang-‐Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

- Undang-‐Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya,

- Undang-‐Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan,

- Undang-‐Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Limbah Padat,

- Undang-‐Undang No. 38/2008 tentang Jalan, - Undang-‐Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

- Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Proyek yang wajib memiliki Analisis dampak Lingkungan atau AMDAL

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-‐ UPL, dan SPPL),

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 tentang Jenis Usaha dan/atau Proyek Kegiatan di bawah Pekerjaan Umum yang membutuhkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL),

b. Dalam hal pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan umum, setiap kegiatan Program KOTAKU harus mengacu kepada :

- Undang-‐Undang No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Proyek untuk Kepentingan Umum,

- Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 dan Amandemennya tentang Pengadaan Tanah,

- Peraturan Kepala BPN RI No. 5 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembebasan Tanah.

c. Pembangunan infrastruktur permukiman Program KOTAKU akan dilaksanakan di hampir seluruh daerah di Indonesia, dalam hal Masyarakat Hukum Adat terdapat di dalammnya/ menjadi terkena dampak proyek, maka program harus memberikan manfaat dan melakukan upaya pengelolaan dampak buruk yang ditimbulkannya.


Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Masyarakat Hukum Adat, yang menjadi rujukan antara lain:

- Undang-‐Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mendefinisikan hutan adat.

- Keputusan Presiden (Keppres) No. 111 tahun 1999 tentang Pengembangan Masyarakat Adat Terpencil (KAT) yang memberikan definisi yang luas dari Masyarakat Adat dan perlunya bantuan pemerintah; dan

Potensi dampak lingkungan dan sosial kemungkinan terjadi dari penyelenggaraan pembangunan fisik infrastruktur tersier di kawasan kumuh, infrastruktur primer dan sekunder serta pembangunan infrastruktur pengembangan kawasan. Dilihat dari skala kegiatan, maka dampak yang mungkin ditimbulkan relatif kecil sampai sedang, bersifat lokal, dengan waktu relatif singkat dan tidak signifikan, dapat diperbaiki, atau belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar dampak yang ditimbulkan dapat diatasi dengan perencanaan teknik dan pelaksanaan manajemen konstruksi yang baik, akan tetapi beberapa kegiatan akan memerlukan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial.

2.2 PRINSIP DASAR

a. Setiap Kegiatan sedapat mungkin menghindari atau jika tidak bisa dihindari, meminimalkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali WTP, serta dampak negatif lainnya terhadap pengelolaan lingkungan dan dampak sosial.

b. Jika dampak negatif akibat kegiatan tidak dapat dihindari, maka perlu dipastikan adanya upaya/langkah mitigasi yang dikembangkan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut dan/atau memulihkan akibat dari dampak negatif tersebut, baik pada tahap perencanaan, persiapan maupun tahap pelaksanaan. Infrastruktur yang memiliki dampak negatif yang tidak dapat dipulihkan tidak akan direkomendasikan untuk pembiayaan dari Program KOTAKU .

c. Pengelolaan lingkungan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali WTP, dan pengelolaan Masyarakat Hukum Adat harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan konsultasi dengan WTP dengan informasi yang memadai dan diberikan sedini mungkin, melibatkan pemangku kepentingan terkait, tidak hanya Pemerintah Daerah saja, namun juga dari LSM lokal, Perguruan Tinggi dan masyarakat umum.

d. Proses konsultasi, hasil kesepakatan serta rencana dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan penanganan Masyarakat Hukum Adat harus didokumentasikan dan menjadi bagian dari proposal Kegiatan dan pelaporan Kegiatan.


2.3 PRINSIP KHUSUS

a. Pengelolaan lingkungan

(1) Program KOTAKU tidak akan mendanai kegiatan seperti yang didefinisikan dalam Daftar Negatif yang akan berdampak signifikan atau menciptakan dampak yang tidak dapat dipulihkan.

(2) Program KOTAKU ini tidak akan mendanai kegiatan yang mengakibatkan perubahan habitat alami yang signifikan, menyebabkan penurunan kualitas habitat alami yang kritis, tidak konsisten dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah dan kegiatan yang terletak dilokasi yang belum ditetapkan peruntukannya.

b. Pengelolaan Benda Cagar Budaya

(1) Program KOTAKU sebagai salah satu program pemerintah, mendukung upaya pelestarian cagar budaya. Ketika ada indikasi dampak negatif terhadap cagar budaya, maka masyarakat sebagai pelaku program mengidentifikasi tindakan yang tepat untuk menghindari atau mengurangi dampak tersebut.

(2) Upaya pelestarian benda cagar budaya (BCB) adalah kegiatan untuk mempertahankan wujud secara fisik yang meliputi bentuk, ukuran, warna, dan fungsinya sehingga mendekati pada keadaan semula.

(3) Pembangunan di kawasan lindung (termasuk kawasan cagar budaya) merupakan salah satu daftar negatif yang tidak diperbolehkan dalam Program KOTAKU. Di dalam kawasan cagar budaya tidak diperbolehkan ada pemukiman baru atau perluasan permukiman.

c. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

(1) Apabila memungkinkan pemukiman kembali secara terpaksa harus dihindari, atau diminimalkan sepanjang memungkinkan. Selama proses persiapan kegiatan, identifikasi potensi dampak pengadaan tanah harus sedini mungkin dan dikaji, sehingga apabila memungkinkan dapat menentukan pilihan alternatif perencanaan untuk meminimalkan dampak yang merugikan.

(2) Warga yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat pengadaan tanah untuk kegiatan program harus segera menerima ganti rugi secara adil.

(3) WTP yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kegiatan program, maka harus melakukan : (i) mengajak dan berkonsultasi tentang pilihan-‐pilihan ganti rugi dan relokasi, (ii) memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana relokasi, dan (iii) memperoleh bantuan selama proses relokasi.


(4) Jika WTP memutuskan untuk memberikan tanahnya secara sukarela (hibah) atau memberikan izin pakai atau izin untuk dilewati kegiatan proyek, maka harus memenuhi kriteria seperti yang tercantum di dalam lampiran 6, 7 dan 8.

(5) Jika WTP perlu direlokasi, baik untuk permanen maupun untuk sementara, maka rencana pemukiman kembali perlu memperhatikan lokasi, kemungkinan kehilangan mata pencaharian/pendapatan, kemungkinan berkurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan , sert a keharmonisa n dengan warg a d ilokas i relokas i.

d. Masyarakat Hukum Adat (MHA)

(1) Program KOTAKU harus memberikan informasi seluas-‐luasnya kepada MHA tentang rencana kegiatan tersebut lebih awal sebelum tahap perencanaan kegiatan, sehingga kegiatan yang diusulkan mendapatkan dukungan penuh dari MHA.

(2) Dalam setiap tahapan kegiatan Program KOTAKU (persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keberlanjutan) pelaku/pendamping kegiatan harus melakukan konsultasi dengan MHA secara partisipatif berdasarkan kebiasaan dan nilai-‐nilai adat setempat.

e. Pengelolaan Risiko Bencana

(1) Pengelolaan risiko bencana dalam konteks pengurangan risiko bencana adalah mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas yang diterapkan untuk semua kegiatan di bawah Program KOTAKU .

(2) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana didalam perencanaan kegiatan merupakan persyaratan penting untuk program pengelolaan risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan.

(3) Identifikasi adanya risiko bencana tinggi dengan kemungkinan terjadinya tinggi, harus ada langkah-‐langkah lebih maju yang perlu diambil, yaitu perumusan Rencana Kontinjensi dan SOP untuk penanganan risiko/bahaya di daerah masing-‐masing. Pedoman pengelolaan risiko bencana bisa merujuk ke Perka BNPB No.24 tahun 2010, Petunjuk Teknis PRBBK -‐ PNPM Perkotaan (untuk tingkat masyarakat) dan berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

f. Pemanfaatan Kayu

(1) Program KOTAKU akan meminimalkan penggunaan kayu dalam pembangunan infrastruktur. Dimana pengadaan kayu mutlak diperlukan, maka program akan: a. Melaksanakan peningkatan kesadaran kepada masyarakat untuk

menggunakan kayu legal, memiliki FAKO atau surat resmi setara SKSHH;


b. Pada situasi tertentu, diperkenankan menggunakan kayu yang berasal dari tanah penduduk sendiri sebagai bagian dari swadaya, atau dengan melakukan ganti rugi sesuai kesepakatan masyarakat dan dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang asal-‐usul kayu yang digunakan.

c. Memantau pembelian kayu dengan FAKO;

(2) Pelatihan dan peningkatan kesadaran mengenai isu legalitas kayu sehingga fasilitator kompeten dalam membantu masyarakat dalam pengadaan kayu legal dan berkualitas baik.


BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN


TINGKAT KOTA

3.1 GAMBARAN UMUM PROSES PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN DAMPAK SOSIAL

Proses keseluruhan Pengamanan Lingkungan dan Sosial ditetapkan didalam Kerangka Kerja Pengamanan Lingkungan dan Sosial, dilaksanakan pada kegiatan Program KOTAKU di tingkat Kota dan tingkat masyarakat (Desa/Kelurahan) seperti disajikan dalam diagram di bawah (Gambar 1 dan Gambar 2). Perapan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Lingkungan dan Sosial didalam tahapan kegiatan Program KOTAKU meliputi :Tahap Persiapan,Tahap Perencanaan dan Tahap Pelaksanaan.

Gambar 1. Pengamanan Lingkungan dan Sosial di Tingkat Kota/Kabupaten

3.2 TAHAP PERSIAPAN

Tahapan Persiapan adalah tahapan kegiatan yang paling awal dilakukan pada kegiatan Program KOTAKU di Tingkat Kota dan Masyarakat (Desa/Kelurahan). Dalam tahapan persiapan yang harus dipastikan terjadi adalah; Meningkatnya kapasitas, peran dan kontribusi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan kota dan/atau pembangunan Desa/kelurahan.


Pada tahap ini, kegiatan terkait pengelolaan lingkungan dan dampak sosial, adalah :

1. Mensosialisasikan pentingnya pengelolaan lingkungan dan dampak sosial, pada kegiatan Sosialisasi Awal Program KOTAKU di Tingkat kota/kabupaten dan Desa/Kelurahan.

2. Menumbuhkan pemahaman dan keterampilan tentang pengelolaan lingkungan dan dampak sosial kepada pelaku di tingkat kota dan Desa/kelurahan melalui rangkaian pelatihan Program KOTAKU .

3. 3 TAHAP PERENCANAAN

Pada tahap perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh ditingkat Kota (RP2KP-‐KP), kegiatan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang dilakukan adalah kegiatan :

a. Penyaringan kategori kegiatan b. Penyiapan Instrumen atau dokumen c. Pengajuan dan Penganggaran

3.3.1 PENYARINGAN KATEGORI KEGIATAN

Pada bagian ini proses penyaringan lingkunganyang harus diterapkan pada kegiatan yang diusulkan untuk pendanaan dari Program KOTAKU adalah sebagai berikut :

Aspek Lingkungan

1. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan dan tidak dapat diubah;

2. Penyaringan kegiatan berdasarkan batas fisik;

3. Penyaringan kegiatan berdasarkan dampak lingkungan yang potensial; dan

4. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi risiko bencana.

Aspek Sosial

1. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali

2. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Hasil dari proses penyaringan tahap ini akan menentukan kelayakan dan instrument pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang tepat untuk digunakan pada setiap kegiatan yang direncanakan di dalam Perencanaan RP2KP-‐KP dan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kota dan Desa/Kelurahan.


A. Aspek Lingkungan

1. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan dan tidak dapat diubah

Program KOTAKU ini tidak akan membiayai Kegiatan manapun yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan, sensitif dan tidak dapat dipulihkan. Kegiatan dalam kategori ini akan membutuhkan proses kajian lingkungan yang kompleks, penuh dan/atau langkah-‐langkah pengelolaan lingkungan yang melibatkan/menuntut sumber daya, waktu dan kapasitas yang signifikan. Mengingat terbatasnya siklus pelaksanaan tahunan kegiatan Program KOTAKU , kegiatan dengan dampak lingkungan yang signifikan dan tidak dapat dipulihkan, tidak memenuhi syarat untuk dibiayai Program KOTAKU . Lampiran 1

Program KOTAKU tidak dapat membiayai kegiatan yang masuk daftar kegiatan dilarang (Negatif List), seperti terdapat di dalam Pedoman Teknis Program KOTAKU .

2. Penyaringan Kegiatan Berdasarkan Batas Fisik

Proses penyaringan kegiatan yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan berdasarkan batas fisik, karakteristik teknis, kapasitas, luas hektar yang terkena dampak mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10/PRT/M/2008 atau sesuai dengan Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati yang ditetapkan (Permen LH No. 13/2010 psl 3), seperti contoh yang ditunjukkan pada Tabel 2. dibawah ini.

a. Program KOTAKU tidak akan membiayai kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan yang memerlukan penyiapan AMDAL. Mengingat bahwa proses untuk mempersiapkan instrumen AMDAL membutuhkan keahlian yang khusus dan waktu cukup lama.

b. Program KOTAKU akan membiayai kegiatan dengan kriteria skala besaran kegiatan membutuhkan UKL-‐UPL dan SPPL. Nilai ambang bawah kisaran yang ditunjukkan dalam tabel akan memerlukan penggunaan instrumen SOP/SPPL.

Tabel 2 : Contoh Jenis Kegiatan dengan Instrumen Pengelolaan Lingkungan

JENIS KEGIATAN

Skala besaran Kegiatan (Permen PU No.10/PRT/M/2008)

UKL/UPL SPPL/SOP

I. SUMBER DAYA AIR • Daerah Irigasi a. Pembangunan daerah irigasi baru dengan luas 500 to <2000ha <500 ha b. Peningkatan luas daerah irigasi 500 to <1000ha <500 ha c. Pencetakan sawah, 100 to <500ha < 100 ha II. JALAN DAN JEMBATAN 2. Pembangun Jalan/peningkatan jalan dengan pelebaran yang


JENIS KEGIATAN


UKL/UPL SPPL/SOP

membutuhkan pengadaan tanah a. Kota metropolitan/besar -‐ Panjang jalan -‐ Pengadaaan tanah

1km to <5km 2ha to <5ha

<1km <2ha

b. Kota Sedang -‐ panjang jalan -‐ Pengadaan tanah


<3km <5ha

c. Kota Kecil -‐ Panjang jalan -‐ Pengadaan tanah


<10km <10ha

3. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan

a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/fly over

-‐ Panjang

<2km -‐-‐-‐

b. Pembangunan Jembatan diatas (sungai/badan air) -‐ Panjang

100 to <500m

<100 m

III. PENYEDIAAN AIR BERSIH 1. Air minum/Air bersih a. Pembangunan jaringan distribusi -‐ Luas layanan 100ha to >500ha <100ha b. Pembangunan jaringan pipa transmisi 1. Metropolitan/kota besar, panjang 5km to 10km <5km 2. Kota sedang – kota kecil, panjang 8km to 10km <8km

c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya 1. Sungai dan danau 50 l/sc to 250 l/sc <50 l/sc 2. Mata air 2,5 l/sc to 250 l/sc <2,5 l/sc

d. Pembangunan Instalasi Pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit) 50 l/sc to 100 l/sc <50 l/sc

e. Pengambilan air tanah dalam (debit) untuk kebutuhan 1. Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara PAM 2,5 l/sc to 50 l/sc <2,5 l/sc

2. Kegiatan lain dengan tujuan komersil 1,0 l/sc to 50 l/sc <1,0 l/sc


JENIS KEGIATAN


UKL/UPL SPPL/SOP

IV. AIR LIMBAH 1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang -‐ Luas -‐ Atau kapasitas

<2 ha <11 m3/hari

-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐

2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

-‐ Luas -‐ Atau bahan organik

<3 ha <2.4 ton/hari

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐

3. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-‐site sanitation system) -‐ Luas -‐ Atau debit air limbah

<500 ha <16,000 m3/hari

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Sumber: Permen PU No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-‐UPL.

3. Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Dampak Lingkungan

Tahap ini akan menyaring rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, menerapkan daftar periksa seperti pada Lampiran 2, yaitu :

a. Kegiatan yang akan dilakukan didalam kawasan lindung, berbatasan dan/atau melintasi melalui kawasan lindung, sensitive dan wajib memiliki AMDAL (berdasarkan Pasal 3 Permen LH No.5 Tahun 2012),

b. Memiliki dampak lingkungan yang signifikan dan besaran berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga/instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota (mengacu kepada Pasal 2 Permen LH No.5 Tahun 2012).

Defenisi dan kriteria kawasan lindung dan daerah sensitif dapat dilihat pada Lampiran 16.

4. Penyaringan Kegiatan Berdasarkan Dampak terhadap Benda Cagar Budaya (BCB) Dalam upaya pelestarian BCB adalah mempertahankan wujud secara fisik yang meliputi bentuk, ukuran, warna, dan fungsinya sehingga mendekati pada keadaan semula. Pada tahap ini akan menyaring rencana kegiatan yang akan dilakukan menimbulkan dampak pada kawasan cagar budaya atau benda cagar budaya.

a. Pembangunan di kawasan atau pada benda cagar budaya, merupakan salah satu daftar negatif yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan PROGRAM KOTAKU . Di dalam kawasan cagar budaya tidak diperbolehkan ada kegiatan pemukiman baru atau perluasan permukiman.


b. Pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan atau benda cagar budaya, tetapi tidak menimbulkan dampak yang siginfikan terhadap kawasan/benda cagar budaya dan dapat diatasi dengan memerlukan UKL-‐UPL atau SOP, untuk mempertahankan wujud secara fisik yang meliputi bentuk, ukuran, warna, dan fungsinya sehingga mendekati pada keadaan semula.

5. Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Risiko Bencana

Tahap ini akan menyaring rencana kegiatan yang dilakukan pada lokasi yang rawan bencana atau kegiatan yang dapat memicu terjadinya bencana dan berpotensi menimbulkan risiko/dampak lingkungan. Penyaringan risiko bencana mengacu kepada data dan informasi dari BNPB/BPBD setempat, yaitu :

a. Kegiatan yang akan dilakukan didalam kawasan/lokasi rawan dan memiliki risiko bencana tingkat sedang atau tinggi, harus melakukan kajian penilaian mendalam merumuskan skenario penanggulangan bencana, seperti perencanaan/desain kegiatan.

b. Jika teridentifikasi tingkat risiko bencana tinggi dengan kemungkinan terjadinya tinggi, maka langkah-‐langkah yang perlu diambil adalah penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon) atau SOP untuk penanganan risiko/bahaya.

Hasil proses penyaringan Aspek Lingkungan ini akan menentukan pendekatan pengelolaan lingkungan yang akan digunakan oleh masing-‐masing kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan dari Program KOTAKU , jika memerlukan penilaian lingkungan menyeluruh karena dampak yang signifikan potensi dan harus mempersiapkan AMDAL ;

b. Kegiatan memenuhi syarat, jika membutuhkan UKL-‐UPL karena potensi dampak kurang signifikan dan skala besaran jenis kegiatan : (a) dan memenuhi persyaratan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/ PRT /M/2008 untuk kegiatan yang wajib memiliki UKL-‐UPL; dan

c. Kegiatan memenuhi syarat, jika membutuhkan SOP/SPPL untuk mengurangi potensi dampak kecil.

d. Kegiatan yang terdapat dikawasan/lokasi rawan bencana dengan risiko sedang dan tinggi, membutuhkan kajian mendalam untuk menyusun skenario pengelolaan risiko bencana, seperti penyusunan Rencana Kontinjensi atau SOP untuk penanganan risiko/bahaya.

Berdasarkan hasil tahapan penyaringan diatas, prosedur pengelolaan lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi syarat, adalah :

a. Kegiatan dengan UKL dan UPL: Kegiatan yang membutuhkan UKL-‐UPL menyusun dokumen UKL-‐UPL, mengikuti Format UKL-‐UPL yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012, seperti pada Lampiran 17


b. Kegiatan dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL) : Kegiatan ini di identifikasi akan menimbulkan dampak lingkungan kecil tidak signifikan dan dapat di mitigasi dengan menggunakan SOP. Kementerian Pekerjaan Umum telah mengembangkan SOP standar untuk sub-‐sektor utama, seperti untuk bidang jalan, penyediaan air bersih, irigasi, dan sanitasi. SOP tersebut meliputi : contoh tindakan untuk mengontrol polusi udara & kebisingan dan gangguan lalulintas dilokasi konstruksi, persyaratan untuk rehabilitasi tanah dan tanaman di daerah yang terkena proyek sebagai langkah mitigasi terhadap erosi tanah, metode pembukaan lahan, prosedur pengendalian dampak negatif pada titik pembebanan untuk limbah padat. Khusus untuk pekerjaan sanitasi, instrument penanganan dampak terhadap lingkungan dapat mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, yang dikeluarkan oleh Ditjen CiptaKarya, Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014. Contoh pedoman, panduan atau SOP tersebut dapat ditemukan di Lampiran 18.


Gambar 2: Diagram Bagan Alir Penyaringan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan yang Diperlukan

Fase 1 : Daftar Negatif Fase 2 : Ambang Batas (Ukuran, skala) Fase 3

Fase 4 :

+) Penyaringan berdasarkan ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri No.5/2012 untuk menentukan kegiatan yang memerlukan

ingkungan/KajianPenuh)untuk subsector Jalan, Jembatan,Irigasi dan Bersih (lihat table 2 untuk informasi -untuk pembangunan jalan -untuk pembangunan irigasi>2000 -untuk pembangunan sumberair>250 -untuk peningkatansaluran irigasi eksisting>1000

Proses penyaringan dapat dilaksanakan dengan mengisi format Komponen Lingkungan dan Sosial (Lampiran 23) dan hasil

dari dapat dilaporkan di dalam format diLampiran 2

**) KawasanLindung(KeppresNo,32/1990) dan Daerah sensitive lainnya. daftar dan penjelasan lainnya dapat mengacu ke Lampiran16.

Contoh Lindung dan Daerah Sensitif lainnya 1. Lahan 2. KawasanResapan 3. Sempadan 4. Sempadan sungai 5. Kawasan Sekitar 6. Kawasan Sekitar Mata 7. Kawasan suaka alam terdiri dari Cagar Alam, Suaka Marga Satwa,

Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah,dan Daerah Pengungsian

8. Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainnya termasuk perairan perairan darat, wilayahpesisir, muara sungai, gugusan karang

atau karang, yang mempunyai cirri khas berupa keanekaragaman keunikan

9. Kawasan Pantai berhutan 10. Taman 11. Taman Hutan 12. Taman Wisata 13. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan termasuk daerah

berair, daerah dengan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi purbakala atau peninggalan sejarah yang bernilai

14. Kawasan Rawan Bencana

Komunitas Rentan Daerah Permukiman Padat, Daerah Komersial, Produktif, DaerahBerlereng

***) Kawasan rawan risiko bencana berdasarkan data BNPB/BPBD, tingkat risiko bencana : Tinggi, Sedang dan Rendah. Penilaian tingkat risiko bencana mengacu kepada Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dan Petunjuk Teknis PRBBK-PNPM Mandiri Perkotaan untuk tingkat masyarakat, format pengelolaan risiko bencana seperti pada lampiran 5

+++] Peraturan Menteri PUNo.10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Wajib Dilengkapi dengan

*] Dikonsultasikan dengan instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dampak lingkungan, pengelolaan risiko bencana (BPBD) dan juga berdasarkan evaluasi signifikan.

• PerlumengacupadaLampiran 6 untuk acuan SOP yang • Kegiatan yang membutuhkan AMDAL tidak dapat dibiayai oleh

• Perlu mengacu pada Peraturan Menteri LHNo.16/2012 untuk

UKL/UPL • Pengelolaan risiko bencana tingkat sedang atau tinggi, dengan

upaya pencegahan, pengurangan dan kesiapsiagaan (Perka BNPB No 24 Tahun 2010

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak Memenuhi kriteria wajib

Prosedur standar mitigasi dampak

(SPPL/SOP)*

Pengelolaan Risiko Bencana

(PRB) AMDAL

Memenuhikriteria wajib AMDAL?

Dampak Besar merugikan tidak dapat

Perencanaan

Berbatasan denganKawasan lindung/BCBdan Daerah

lain?

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak Tidak

Ya

Kawasan Rawan Risiko

Bencana?***)

Tingkat Risiko Bencana Tinggi

atau Sedang?***)

UKL dan UPL


B. Aspek Sosial

1. Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Dampak Sosial yang diakibatkan Pengadaan Tanah dan atau Pemukiman Kembali

Penyaringan Kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial yang diakibatkan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali dilakukan dengan menggunakan format inventarisasi lahan dan aset yang terkena dampak yang disajikan pada Lampiran 3.

a. Pengadaan tanah untuk kegiatan dapat diperoleh melalui skema melalui penggantian (kompensasi), melalui hibah tanah, melalui izin pinjam/pakai selama jangka waktu tertentu, dan izin dilewati.

b. Pengadaan tanah melalui konsolidasi tanah yaitu penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Peraturan Ka. BPN No.4 Tahun 1991).

c. Berdasarkan intensitas dampak sosial yang mungkin terjadi, pengadaan tanah dengan skala besar (yang melibatkan >200 pemilik tanah atau > 40 RT) dan skala kecil (yang melibatkan ≤ 200 pemilik tanah atau ≤40 RT).

d. Pengadaan tanah dapat juga dengan relokasi tetap atau sementara dari warga yang terkena, seperti dalam Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3: Pengadaan Tanah beserta Instrumen Pengadaan Tanah dan

Pemukiman Kembali WTP

Kegiatan Pengadaan tanah

Kebutuhan

Lahan

Jumlah Warga Terkena Proyek

(WTP)/Pemilik Tanah

Instrumen Penanganan

Acuan

> 1 Ha

> 200 orang (atau >40RT) atau menghilangkan >10% dari asset produktif

LARAP Komprehensif

Lampiran 19,

1. Dengan penggantian/kompensasi

≤ 200 orang (atau ≤40 KK) atau menghilangkan ≤10% dari asset produktif

LARAP Sederhana Lampiran20,

≤ 1 Ha

> 200 orang (atau >40 KK) atau menghilangkan >10% dari asset produktif

LARAP Komprehensif

Lampiran19,

≤ 200 orang (atau ≤40 KK) atau menghilangkan ≤ 10% assetproduktif

LARAP Sederhana Lampiran 20,

2. Sumbangan/ peminjaman tanah secara sukarela dari pemilik tanah

-‐ Hibah atas sebagian hak tanah

1. Surat pernyataan Sumbangan

Lampiran 6 Lampiran 11


Kegiatan Pengadaan tanah

Kebutuhan

Lahan


(WTP)/Pemilik Tanah


Acuan

Tanah 2. Berita Acara Konsultasi dengan WTP

-‐ Izin PakaiTanah 1. Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah

2. Berita Acara Konsultasi dengan WTP


- Izin Dilewati 1. Surat Pernyataan Izin Tanah Dilewati

2. Berita Acara Konsultasi dengan WTP.


3.Relokasi tetap dan sementara

> 200 orang(atau >40 KK) LARAP Komprehensif

Lampiran 19,

≤ 200 orang(atau ≤40 KK) LARAP Sederhana Lampiran 20, 4.PembangunanKembali

> 200 orang(atau >40 KK) LARAP Komprehensif

Lampiran 19,

≤ 200 orang(atau ≤40 KK) LARAP Sederhana Lampiran 20, 5.Konsolidasi Tanah (Land Consolidation/LC)

Sesuai syarat dan ketentuan LC

Petunjuk Teknis pelaksanaan Konsolidasi Tanah PerKa. BPN No.4/1991

Lampiran 21

2. Penyaringan Kategori untuk Kegiatan Proyek berdasarkan potensi Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Pengelola Program (POKJA PKP dan Tim Korkot) akan melaksanakan identifikasi awal pada keberadaan masyarakat hukum adat di lokasi kegiatan. Pada tahun 2010, World Bank telah melakukan pemetaan lokasi dari masyarakat hukum adat di Indonesia yang dapat dijadikan rujukan keberadaan MHA. Keberadaan kelompok-‐kelompok MHA tersebut di provinsi dapat dilihat pada lampiran 24.

Penyaringan dampak sosial terhadap MHA dilakukan untuk mengetahui dampak positif atau negatif yang mungkin disebabkan oleh kegiatan dan untuk menentukan langkah -‐ langkah apa yang harus diambil serta instrumen yang harus disiapkan. Tabel 4 menjelaskan kriteria untuk pengelolaan dampak sosial pada masyarakat hukum adat berdasarkan kategori kegiatan.


a. Tipe I, usulan Kegiatan berpotensi memberikan dampak, baik positif maupun negatif kepada MHA, terkait dengan tempat tinggalnya, mata pencahariannya, ataupun struktur kelembagaannya.

b. Tipe II, usulan Kegiatan ditujukan untuk MHA sebagai penerima manfaat.

Tabel 4: Kriteria Kegiatan untuk Menentukan Instrumen Rencana Penanganan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

KATEGORI DAMPAK INSTRUMEN PELAKSANAAN ACUAN

I

MHA berpotensi terkena dampak (baik yang positif maupun negatif)

Rencana Kegiatan MHA (RK-‐MHA)

Penyesuaian rancangan/ desain Kegiatan untuk dapat Mengakomodasi kebutuhan spesifik MHA

Lampiran 9, 21, 22

II

MA sebagai penerima manfaat utama dari Kegiatan Proyek

Tidak membutuhkan suatu RK-‐MHA

Penyesuaian rancangan/ desain Kegiatan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik MA

3.3.2 PENYIAPAN INSTRUMEN ATAU DOKUMEN

1. Penyusunan Instrumen Pengelolaan Lingkungan

Hasil proses penyaringan Aspek Lingkungan telah menentukan kegiatan yang memenuhi syarat untuk pendanaan dari Program KOTAKU , yaitu :

- Kegiatan yang memenuhi syarat yang membutuhkan UKL-‐UPL karena potensi dampak kurang signifikan dan tidak besar dan memenuhi persyaratan dari Peraturan Menteri PU Nomor 10/ PRT /M/2008 atau Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati yang berlaku untuk kegiatan yang harus memiliki UKL-‐UPL; dan

- Kegiatan yang memenuhi syarat yang membutuhkan SPPL/SOP untuk mengurangi potensi dampak kecil.

Prosedur Penyusunan UKL-‐UPL dan SPPL, adalah sebagai berikut :

a. Prosedur Penyusunan UKL-‐UPL.

Penyusunan UKL-‐UPL harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup serta ketentuan tambahan yang termasuk dalam Petunjuk Pelaksanaan ini. Dalam penyusunan UKL-‐UPL setiap usaha dan atau kegiatan wajib memiliki Izin Lingkungan hal ini sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Langkah-‐


langkah berikut harus diambil dalam penyusunan dan pelaksanaan UKL-‐UPL adalah sebagai berikut :

(1) POKJA PKP berkoordinasi dengan Bapedalda/Badan Kabupaten Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)/Badan Lingkungan Hidup (BLH)/ Kantor lingkungan hidup setempat dan mengisi formulir UKL-‐UPL yang disediakan oleh Badan/Kantor tersebut. Format UKL-‐UPL dan Pernyataan Jaminan Pelaksanaan UKL-‐UPL disajikan pada Lampiran 17 dan Lampiran 14.

(2) POKJA PKP menyiapkan dokumen UKL-‐UPL yang mempertimbangkan dampak pada lingkungan, habitat alami, di daerah terpengaruh Kegiatan Proyek, termasuk analisis alternatif dan persyaratan tambahan berdasarkan penyaringan dampak potensial.

(3) Dokumen UKL-‐UPL juga harus berisi informasi seperti estimasi anggaran untuk program atau kegiatan pengelolaan lingkungan, program konsultasi publik dan pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan UKL-‐UPL.

(4) POKJA PKP menyerahkan formulir yang telah lengkap kepada Bapedalda / Badan Kabupaten Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)/Badan Lingkungan Hidup (BLH) / Kantor Lingkungan hidup setempat untuk ditinjau/evaluasi.

(5) Bapedalda/Badan Kabupaten Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)/Badan Lingkungan Hidup (BLH) / Kantor Lingkungan hidup setempat menerbitkan persetujuan terhadap UKL-‐UPL yang diajukan.

(6) POKJA PKP menyerahkan salinan final UKL-‐UPL Walikota/Bupati melalui Bapedalda/Badan Kabupaten Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)/Badan Lingkungan Hidup (BLH) /Kantor Lingkungan hidup setempat. Dalam dokumen UKL-‐UPL ini POKJA PKP menyertakan surat pernyataan untuk menjamin pelaksanaan UKL-‐UPL. Surat pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh POKJA PKP. Format untuk surat pernyataan disajikan pada Lampiran 14 : Surat Pernyataan Pelaksanaan UKL-‐UPL.

(7) POKJA PKP mengimplementasikan UKL-‐UPL.

(8) POKJA PKP melaporkan pelaksanaan UKL-‐UPL setiap 6 bulan kepada BLHD dan Walikota/Bupati.

b. Prosedur Penyusunan SPPL/SOP. (1) POKJA PKP berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk menggunakan/

mempersiapkan SPPL untuk Kegiatan Proyek di sub-‐sektor tertentu.

(2) POKJA PKP menyiapkan Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk Kegiatan, seperti format disajikan pada Lampiran 15.


(3) POKJA PKP melaksanakan berbagai upaya mitigasi lingkungan dengan mengacu pada SOP untuk setiap sub-‐sektor. Daftar lengkap mengenai pedoman, panduan atau SOP tercantum didalam lampiran 18.

2. Penyusunan Instrumen Pengamanan Benda Cagar Budaya

a. POKJA PKP mengembangkan rencana pengelolaan BCB dan KCB yang mencakup langkah-‐langkah untuk menghindari atau mengurangi dampak-‐dampak pada Cagar Budaya, penguatan kapasitas kelembagaan, dan sistem monitoring yang dimasukkan kedalam perencanaan Kumuh Kota (seperti RP2KP-‐KP);

b. Langkah Mitigasi dilakukan pada saat penyaringan kegiatan proyek teridentifikasi di dalam perencanaan Renta (Rencana Tahunan) berada di lokasi BCB dan atau KCB, sebagai berikut

(1) Pengumpulan data informasi mengenai BCB dan KCB dari masyarakat dan Dinas terkait

(2) Survey Status BCB dan atau KCB apakah sudah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Perda atau belum.

(3) Survey keadaan fisik apakah pada kondisi terlindungi atau terabaikan

(4) Survey sumber daya dan kondisi sosial masyarakat di sekitar BCB/KCB

(5) Analisis data informasi yang ada sebagai masukan dalam penyusunan Perencanaan Kumuh Kota (RP2KP-‐KP) dan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman di masyarakat (RPLP/RTPLP). Format sederhana pengumpulan data informasi BCB dan atau KCB seperti dibawah ini :

Tabel 5. Data Informasi BCB dan KCB

No. Nama

BCB/KCB Lokasi

Kepemilikan Penetapan BCB/KCB

Perlindungan Masyarakat sekitar BCB/KCB

Analisis & data BCB/KCB yang

ada Perorangan Badan Hukum

Perda/ Lainnya

Tidak ada

Terlindungi Terabaikan

3. Penyusunan Instrumen Pengelolaan Risiko Bencana (PRB)

Semua perencanaan kegiatan di bawah Program KOTAKU memerlukan penilaian risiko bencana. Tindakan untuk PRB yang paling efektif jika terintegrasi dengan program penanggulangan bencana yang ada di kota. Pengarusutamaan PRB kedalam perencanaan kegiatan Program KOTAKU merupakan persyaratan penting untuk program pengelolaan risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan.


a. POKJA PKP melakukan kajian penilaian tingkat risiko bencana1 dilakukan dengan berpedoman kepada Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk tingkat kota dan Petunjuk Teknis PRBBK PNPM Perkotaan untuk kegiatan tingkat masyarakat.

b. Komponen kajian meliputi potensi ancaman, kerentanan dan kapasitas yang terdapat atau terdampak pada diwilayah perencanaan kota.

c. Jika teridentifikasi terdapat risiko bencana tinggi dan kemungkinan terjadinya tinggi, maka perlu penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon) atau SOP untuk penanganan risiko dan pelaksanaan simulasi. Penyusunan Renkon dapat merujuk ke Perka BNPB No. 24 tahun 2010, Pedoman Teknis PRBBK PNPM Perkotaan (untuk tingkat masyarakat), dan berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

d. Upaya pengurangan risiko bencana adalah kegiatan yang difungsikan untuk :

• Mencegah atau memperkecil ancaman kawasan

• Mengurangi kerentanan kawasan terancam

• Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam

e. Memetakan tingkat risiko bencana dalam peta risiko bencana kawasan.

f. Menyusun skenario mitigasi atau pengurangan risiko bencana. Contoh Format instrumen pengelolaan risiko bencana terdapat pada lampiran 5.

2. Penyusunan Instrumen Pengelolaan Dampak Sosial

1. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Penyaringan atau identifikasi awal mengenai potensi dan besaran dampak sosial, baik negatif maupun positif akibat dari pengadaan tanah dan permukiman kembali, maka POKJA PKP dan Tim Korkot menyusun perencanaan pengadaan tanah yang terkait, seperti pada tabel. 3 diatas.

Prosedur Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali :

a. POKJA PKP wajib melaporkan kepada Bappeda tentang hasil proses penyaringan untuk mengidentifikasi potensi dampak dari kegiatan proyek dan pengadaan tanah dan permukiman/ relokasi WTP yang digunakan.

1) BNPB/BPBD sudah menetapkan kota/kabupaten yang memiliki risiko bencana pada dokumen IRBI

(Indeks Risiko Bencana Indonesia).

Risiko = Ancaman x Kerentanan

Kapasitas


b. POKJA PKP menyusun instrumen pengadaan tanah dan pemukiman kembali/ relokasi WTP. Alternatif untuk pembebasan lahan dan instrumen pemukiman / relokasi yang akan digunakan didasarkan pada potensi dampak ditetapkan berdasarkan kriteria dalam tabel 3 diatas, sebagai berikut:

- LARAP Komprehensif, disajikan pada Lampiran 19. - LARAF Sederhana, disajikan pada Lampiran 20.

- Jika pemilik tanah secara sukarela dengan Surat Pernyataan Sumbangan Tanah, Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah, atau Surat Pernyataan Izin Tanah Dilewati disajikan pada Lampiran 6, 7 dan lampiran 8.

- Pengadaan tanah melalui konsolidasi tanah disajikan pada Lampiran 24

c. Prosedur Penyusunan LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhana dapat dilihat pada Lampiran 19 dan 20.

d. Pengadaan tanah berdasarkan dokumen LARAP, dilaksanakan berdasarkan Perpres 40 Tahun 2014 pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 Ha, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Format Berita Acara Negosiasi dapat dilihat pada Lampiran 11;

2. Konsolidasi Tanah (Land Consolidation/LC)

Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Peraturan Ka. BPN No.4 Tahun 1991). Kegiatan konsolidasi tanah bertujuan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatkan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur dan dilengkapi dengan prasarana-‐sarana lingkungan. Proses konsolidasi tanah dilaksanakan oleh POKJA PKP dengan berkordinasi dengan Kantor BPN:

a. Melakukan penyaringan atau identifkasi awal mengenai potensi lokasi LC sesuai dengan RTRW, penjajakan minat awal masyarakat, dukungan dari pemerintah daerah dan para pihak terkait.

b. Melakukan bimbingan masyarakat untuk mendorong masyarakat berperan aktif dalam organisasi/ tim kerja yang akan dibentuk dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah, mendorong terbentuknya organisasi peserta berikut tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta tanggung jawab dengan susunan


pengurus. Selain itu melakukan pendampingan terhadap para peserta Konsolidasi Tanah.

c. Melakukan penjajakan kesepakatan agar lokasi terpilih yang akan ditata telah disepakati para peserta Konsolidasi Tanah, lokasi terpilih sesuai RTRW, diperoleh gambaran lokasi secara umum dan Rencana Pembangunan Daerah pada lokasi terpilih, calon peserta Konsolidasi Tanah menyatakan bersedia memberikan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP).

d. Melakukan pengukuran/pemetaan tanah dan menyusun perencanaan konsolidasi tanah (rencana blok, rencana peruntukan tanah, rencana jaringan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya).

e. Melakukan sosialisasi dan musyawarah untuk menyakinkan kepada para peserta Konsolidasi Tanah bahwa telah diadakan penetapan kavling baru dengan luas dikurangi untuk STUP

f. Memfasilitasi pelepasan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

Langkah-‐langkah atau tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah dapat diringkas seperti pada diagram dibawah ini dan penjelasan rinci terdapat pada lampiran 21.


Gambar 3. Diagram Tahapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

3. Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (RK-‐MHA)

a. POKJA PKP melakukan penyaringan atau identifikasi awal mengenai potensi dan besaran dampak Kegiatan terhadap MHA. Lampiran 24 menyediakan informasi awal


tentang keberadaan MHA. Berdasarkan konsep RK serta kajian cepat di calon lokasi Kegiatan.

b. POKJA PKP melakukan identifikasi mendalam dan verifikasi lanjutan tentang keberadaan MHA di calon lokasi kegiatan dan pengkategorian potensi dampak Kegiatan terhadap MHA berdasarkan pada kriteria Tabel 4. diatas.

c. POKJA PKP menyampaikan kepada Bappeda, tentang hasil pengkategorian kegiatan berdasarkan potensi dampak, serta informasi instrumen penanganan MHA yang akan digunakan.

d. POKJA PKP menyusun instrumen penanganan MHA untuk mengatasi dampak Kegiatan, dengan berkonsultasi dengan komunitas MHA yang terdampak. Alternatif instrumen penanganan MA yang akan digunakan bergantung pada seberapa jauh komunitas MHA akan terlibat atau akan terkena dampak dari kegiatan:

(1) Tipe I, usulan Kegiatan berpotensi memberikan dampak, baik positif maupun negatif kepada MHA, terkait dengan tempat tinggalnya, mata pencahariannya, ataupun struktur kelembagaannya. Pengelola Kegiatan perlu menyusun Rencana Masyarakat Hukum Adat, yang isinya memuat upaya-‐upaya mitigasi dampak negatif atau upaya-‐upaya untuk meningkatkan dampak positif. Lihat Lampiran 22;

(2) Tipe II, usulan Kegiatan ditujukan untuk MHA sebagai penerima manfaat, sehingga tidak diperlukan penyusunan RKP-‐MHA, namun berbagai aspirasi dan kebutuhan MHA harus dimasukkan di dalam desain Kegiatan.

e. Secara singkat, prinsip dan tahapan penyusunan Rencana MHA adalah sebagai berikut:

(1) Penunjukan Fasilitator. POKJA PKP menunjuk fasilitator (beberapa orang atau suatu tim) untuk melaksanakan survey, kajian sosial, inventarisasi dan konsultasi publik. MHA seringkali menggunakan bahasa dan budaya tertentu untuk berkomunikasi, oleh karena itu maka fasilitator yang ditunjuk memahami kebiasaan budaya MHA, dan dapat menggunakan bahasa yang digunakan oleh MHA. Fasilitator ini dapat berasal dari LSM setempat, pemerhati MHA, atau pihak-‐pihak yang pernah bekerja bersama MHA dalam proyek lainnya;

(2) Sosialisasi kepada Masyarakat Hukum Adat. POKJA PKP melakukan konsultasi dengan MA dan mendiseminasikan informasi kepada MHA dengan difasilitasi oleh fasilitator dalam cara-‐cara sesuai dengan kebiasaan budaya MHA dan menggunakan bahasa MHA. Menyampaikan informasi antara lain: rancangan kegiatan, dampak yang mungkin timbul akibat kegiatan, upaya alternatif untuk meminimalisasi dampak dan berdiskusi dengan MA dalam menyusun Rencana MHA. Ada kemungkinan bahwa kegiatan konsultasi dan sosialisasi ini dilaksanakan berulang kali;


(3) Kajian Sosial Ekonomi. POKJA PKP dengan dibantu oleh fasilitator dapat memulai melakukan kajian sosial (social assesment) dalam rangka memperoleh informasi dasar tentang MHA, termasuk: jumlah populasi, karakteristik kehidupan, mata pencaharian, budaya, keterikatan kepada habitat alami juga dengan kelompok MHA lainnya; menilai dampak yang merugikan dan memperkirakan manfaat yang didapat dari Kegiatan sesuai dengan kebudayaan mereka; mendapatkan informasi lainnya untuk memahami jenis, cakupan dan besaran dampak yang mungkin ditimbulkan oleh Kegiatan. Contoh Format studi analisis dampak dan kajian sosial terhadap MHA dapat dilihat pada Lampiran 21;

(4) Konsultasi dengan MHA. POKJA PKP yang dibantu oleh fasilitator, melakukan konsultasi dengan MHA untuk mengidentifikasi berbagai alternatif rencana mitigasi dampak, untuk menyiapkan Rencana MHA, dan untuk mendapatkan dukungan yang luas terhadap kegiatan dan Rencana MHA dari komunitas MHA. Penyesuaian rancangan ini dilakukan berdasarkan konsultasi dengan MHA, yang difasilitasi oleh fasilitator. Format Berita Acara Konsultasi dengan MHA dapat dilihat pada Lampiran 9;

(5) Publikasi Draft Rancangan Kegiatan. Konsep rancangan kegiatan, yang sudah mengakomodasi kebutuhan MA kemudian diinformasikan kembali kepada MHA untuk mendapatkan tanggapan, untuk selanjutnya dapat memperbaiki lagi konsep rancangan Kegiatan serta untuk mengkonfirmasikan dukungan penuh dari MHA. MHA dan masyarakat lainnya yang tertarik dalam penanganan MHA harus diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau masukan terhadap Konsep Rancangan Kegiatan tersebut dalam pertemuan terpisah, dengan difasilitasi oleh fasilitator. POKJA PKP juga dapat melakukan konsultasi publik mengenai Konsep Rancangan Kegiatan dengan masyarakat pemerhati MHA dalam bentuk lokakarya, diskusi atau seminar;

(6) Finalisasi Rancangan Kegiatan. Kegiatan yang sudah memasukkan rekomendasi yang diberikan oleh MHA dan kelompok masyarakat pendukung lainnya;

(7) Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan MHA. Seluruh proses dari tahap (1) sampai dengan (6) yang dilakukan oleh POKJA PKP dan Tim Korkot menyusun dalam bentuk Rencana MHA yang lengkap dan disampaikan kepada Bappeda untukpersetujuan, disertai dengan seluruh dokumentasinya. POKJA PKP harus melaporkan berbagai penyesuaian terhadap pelaksanaan RKP-‐MHA yangterjadi di lapangan;

(8) Pengesahan dan Penganggaran. Dokumen Rencana MHA harus diajukan kepada Bappeda untuk mendapatkan persetujuan. Seluruh pembiayaan yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan Rencana MA berasal dari APBD.


(9) Pemukiman kembali untuk MHA harus dihindari. Jika tidak dapat dihindari, maka harus menyiapkan Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) untuk merelokasi komunitas MHA atau asset atau sumber mata pencahariannya. Keputusan untuk melakukan pemukiman kembali atau tidak harus ditentukan oleh komunitas MHA berdasarkan konsultasi/rembug untuk mendapatkan dukungan penuh dari MHA yang terkena dampak. LARAP untuk komunitas MA disiapkan berdasarkan kesepakatan konsultasi/rembug dengan MA dan mendapatkan dukungan penuh dari MHA. Untuk Kegiatan yang termasuk dalam Tipe II (lihat Tabel 4.), hasil kesepakatan dengan MHA harus dicantumkan di dalam Rencana Kegiatan MHA;

Secara ringkas, proses penyusunan dokumen LARAF Komprehensif dan LARAF Sederhana, RK-‐MHA disajikan dalam Diagram 3. dibawah ini.


Gambar 4: Diagram Proses Penyusunan dokumen LARAP Konfrehensif, LARAP Sederhana dan RK-‐MHA


3. 4 TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI

3.4.1 Pengelolaan Lingkungan

Seluruh proses penyusunan kajian lingkungan harus diselesaikan sebelum Pengelola Kegiatan (Satker/PPK Program KOTAKU ) menandatangani perjanjian kontrak pelaksanaan konstruksi. Rekomendasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan bagian dari kontrak Kegiatan yang harus ditandatangani oleh Pengelola Kegiatan dan kontraktor dan disupervisi oleh konsultan supervisi. Kontraktor perlu membuat Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) untuk disetujui oleh Satker/PPK program KOTAKU Pekerjaan pada saat PCM (Pre Construction Meeting) untuk kemudian diawasi pelaksanaannya oleh Konsultan Supervisi dan menjadi bagian dari seritifikat penagihan setiap bulannya oleh Kontraktor. Perjanjian kontrak dengan kontraktor dan konsultan pengawas harus memuat pasal/klausal, seperti:

1. Persyaratan pengamanan Lingkungan; 2. Sanksi; 3. Jaminan.

Contoh perjanjian tersebut dapat dilihat pada box Gbr 4. Daftar aturan lingkungan yang dapat diacu dalam perjanjian kontrak dapat dilihat dalam lampiran 18, misalnya adalah (i) Petunjuk Praktis Pengelolaan Hidup Bidang Jalan No. 01/P/BM/2014 tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada saat konstruksi. Petunjuk Praktis tersebut juga memuat petunjuk pengelolaan lingkungan saat konstruksi base camp, stockpile, pengambilan material di quarry dan penanganan limbah. (ii) Pedoman Sistem Pengelolaan Air Minum sederhana (iii) Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

Gambar 5: Contoh Kontrak berkaitan dengan Pengamanan Lingkungan

Persyaratan Pengamanan Lingkungan: Pihak kedua telah memahami dengan jelas dan harus mengikuti rekomendasi dari dokumen UKL-‐UPL dan hasil studi lingkungan ......... sebagaimana ditentukan dalam dokumen ...... halaman ...... Dalam melakukan pekerjaan konstruksi, pihak kedua harus selalu mengikuti pedoman untuk perlindungan lingkungan, sebagaimana ditentukan dalam dokumen ............

Sanksi: Bila Pihak kedua melakukan penyimpangan dari rekomendasi yang disebutkan pada persyaratan lingkungan dalam kontrak ini maka pihak kedua harus melakukan perbaikan dengan dana sendiri dan membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak seperti tercantum dalam butir-‐butir dibawah ini :

(1) ....

(2) .... Sanksi : Pihak kedua harus menjamin bahwa pelaksanaan konstruksi sudah mengikuti aturan lingkungan yang tertera pada dokumen-‐dokumen berikut :

(1) .....

(2) .....

Pihak kedua harus menjamin bahwa dalam pra-‐konstruksi dan konstruksi tahap, tidak akan ada dampak negatif akibat kerja yang dilakukan oleh pihak kedua, sebagaimana diatur oleh dokumen ........Jika dampak negatif terjadi, maka pihak kedua harus mengambil langkah-‐langkah, yang diperlukan dan disetujui oleh pihak pertama, dengan biaya sendiri.


3.4.2 Pengelolaan Kayu

Beberapa hal penting yang menyangkut Pengelolaan Perkayuan antara lain:

a. Pemakaian kayu 3m3 atau lebih untuk satu kegiatan usulan wajib dengan melampirkan bukti sahnya kayu, seperti FAKO, SKSHH atau dokumen sejenis;

b. Photocopy bukti sahnya kayu dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap kelompok penerima bantuan yang membeli kayu.

c. POKJA PKP/Pengelola kegiatan wajib memeriksa ada tidaknya bukti sahnya kayu ini pada setiap supervisi ke lapangan.

d. Koordinator kota wajib memeriksa bahwa dokumen bukti sahnya kayu yang dilampirkan berasal dari supplier/toko yang tercantum dalam kuitansi pembelian.

e. Apabila kayu yang digunakan tidak memiliki dokumen yang sah (ilegal) maka akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara proses pelaksanan kegiatan sampai ada penyelesaian penggunaan kayu yang ilegal.

f. Pengadaan kayu yang bukan berasal dari pembelian, misalnya kayu bekas bangunan lama tetapi masih layak pakai (kuat) atau kayu lokal maka pengaturannya adalah sebagai berikut :

- Kayu bekas bangunan lama yang masih layak pakai, boleh digunakan dengan rekomendasi dari POKJA atau Tim Korkot.

- Kayu lokal seperti jati rakyat, sonokeling, akasia, mahoni, suren/surian, nangka dan durian dapat digunakan tetapi dilengkapi dengan Surat Ijin Tebang dari aparat Kelurahan/Desa setempat dimana pohon tersebut berasal.

3.4.3 Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Mengikuti persyaratan di bawah perlu diperhatikan oleh POKJA PKP dalam pelaksanaan LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana pada tahap pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi :

a. Seluruh proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus diselesaikan sebelum pengelola Kegiatan melakukan kontrak konstruksi. Pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk relokasi (jika diperlukan) serta pemberian kompensasi harus diselesaikan sesuai dengan hasil kesepakatan dan hasil kesepakatan tersebut diumumkan secara luas;

b. Desain Teknis Kegiatan serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan batas-‐batas tanah dan mengakomodasi berbagai upaya yang telah disepakati sebagaimana direkomendasikan di dalam LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana;

c. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi untuk perencanaan program dan/atau kegiatan mitigasi, sebagaimana direkomendasikan di dalam LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana, misalnya: program/kegiatan pemulihan


penghidupan WTP yang terganggu akibat adanya Kegiatan. Bappeda membantu Pengelola Kegiatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana dengan instansi terkait termasuk memastikan dimasukkannya kegiatan-‐kegiatan tersebut ke dalam program-‐program instansi terkait tersebut dan anggaran yang cukup disediakan dalam program-‐program instansi terkait tersebut;

d. Tim Pemantau Program KOTAKU berkoordinasi dengan Bappeda di tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan LARAP sebagai bagian dari keseluruhan kegiatan pemantauan Kegiatan Proyek. Laporan Pelaksanaan Kegiatan tentang pelaksanaan LARAP harus menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir mengenai Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

3.4.4 Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat

Aspek-‐aspek berikut perlu dipertimbangkan oleh Pengelola Proyek dalam pelaksanaan Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (RK-‐MHA) selama tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi :

a. Rencana Masyarakat Hukum Adat harus menjadi bagian dari perjanjian kontrak antara kontraktor dan Pengelola Proyek. Rekomendasi dari Rencana Masyarakat Hukum Adat yang mencerminkan kesepakatan bersama/rekomendasi dari RK-‐MHA harus dimasukkan dalam desain teknis Kegiatan Proyek yang mengakomodasi kesepakatan-‐kesepakatan dengan MHA.

b. Selama masa konstruksi, MHA perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa kesepakatan dan rekomendasi dari RK-‐MHA dilaksanakan secara konsisten, atau jika perlu ada perubahan, langsung dikonsultasikan dengan MHA pada saat konstruksi.

c. POKJA PKP dan Tim Korkot berkoordinasi dengan Bappeda di tingkat Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan terhadap kualitas pelaksanaan Rencana Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari kegiatan pemantauan keseluruhan kegiatan Program KOTAKU di Kabupaten/Kota. Laporan pelaksanaan Kegiatan mengenai pelaksanaan Rencana Masyarakat Hukum Adat menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir mengenai Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan).


TINGKAT MASYARAKAT (KELURAHAN/DESA)

Tahapan pelaksanaan pengelolaan pengamanan lingkungan dan sosial di tingkat Masyarakat (Desa/Kelurahan) mengikuti tahapan pelaksanaan Program KOTAKU ditingkat Masyarakat, yaitu Tahap Persiapan, Perencanaan (melalui penataan lingkungan/ RPLP atau RTPLP), pelaksanaan dan keberlanjutan. Gambar 6. dibawah ini menggambarkan tahapan pengelolaan pengamanan lingkungan dan sosial di tingkat masyarakat (Desa/kelurahan)

Gambar 6. Pengamanan Lingkungan dan Sosial di Tingkat Kelurahan/Desa

Aspek Lingkungan

AspekSosial

Daftar Negatif KOTAKU

Evaluasi Dampak Lingkungan*

SPPL/SOP

Potensi Dampak Sosial bagi MHAPengadaan Tanah

Potensi Dampak pada MHA

Rencana MHA

Kegiatan Proyek untuk MHA

Hibah Ijin dilalui atau ditempati

Surat Pernyataan Hibah

Surat Pernyataan Ijin

Surat Pernyataan Sewa

Detail Engineering Design (DED)

Pengajuan Dokumen Pengelolaan Dampak sosial dan Lingkungan

Penganggaran untuk Pelaksanaan konstruksi dan Rekomendasi Pengelolaan Dampak

Sosial dan Lingkungan

Integrasi SOP ke dalam Perjanjian Pelaksanaan Konstruksi

§ Pengadaan Tanah

§ Proses Administrasi Tanah

§ Integrasi Rekomendasi untuk Rencana MHA dalam Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Konstruksi

§ Pelaksanaan Rencana MHA yang perlu dilakukan sebelum Konstruksi dimulai

Pelaksanaan SOP sesuai Perjanjian Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Proses Administrasi Tanah

Konsultasi dengan MHA selama pelaksanaan Konstruksi

TAHAPAN PENGELOLAAN PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TINGKAT MASYARAKAT

PE

NY

IAP

AN

D

OK

UM

EN

SK

RIN

ING

KE

GIA

TAN

PR

OY

EK

B

ER

DA

SA

RK

AN

PO

TEN

SI D

AM

PA

KP

EN

GA

JUA

N D

AN

P

EN

GA

NG

GA

RA

NP

RA

KO

NS

TRU

KS

IK

ON

STR

UK

SI

MO

NITO

RIN

G D

AN

EV

ALU

AS

I

KonsolidasiTanahSewa

Dokumen Konsolidasi Tanah

3.5 TAHAP PERSIAPAN

Seperti halnya pada tingkat kota, tahapan persiapan adalah tahapan kegiatan yang paling awal dilakukan pada kegiatan Program KOTAKU di Tingkat masyarakat (Desa/kelurahan). Dalam tahapan persiapan yang harus dipastikan terjadi adalah; Meningkatnya kapasitas, peran dan kontribusi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan pembangunan Desa/kelurahan.

Pada tahap ini, kegiatan terkait pengelolaan pengamanan lingkungan dan sosial, adalah :

1. Mensosialisasikan pentingnya Pengelolaan Pengamanan Lingkungan dan Sosial pada kegiatan Sosialisasi Awal Program Tingkat Desa/Kelurahan.

2. Menumbuhkan pemahaman dan keterampilan tentang Pengelolaan Pengaman Lingkungan dan Sosial kepada pelaku di tingkat Desa/kelurahan melalui rangkaian kegiatan pelatihan Program KOTAKU .


3. 6 TAHAP PERENCANAAN

Pada tahap perencanaan Program KOTAKU ditingkat masyarakat Desa/Kelurahan (melalui penataan lingkungan, seperti RPLP/RTPLP), kegiatan pengelolaan pengamanan lingkungan dan sosial yang harus dilakukan BKM/TIPP dan KSM, adalah :

a. Penyaringan kategori Kategori kegiatan Proyek b. Penyiapan Instrumen atau dokumen c. Pengajuan dan Penganggaran

3.6.1 PENYARINGAN KATEGORI UNTUK KEGIATAN PROYEK

Pada bagian iniBKM/TIPP atau KSM melakukan prosespenyaringan kategori kegiatan yang diusulkan layak untuk pendanaan dari Program KOTAKU adalah :

a. Aspek Lingkungan

- Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan dan tidak dapat diubah;

b. Aspek Sosial

- Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi Pengadaan Tanah

- Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial bagi Masyarakat Hukum Adat

Hasil dari proses penyaringan tahap ini akan menentukan kelayakan dan instrument pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang tepat digunakan untuk setiap kegiatan yang direncanakan di dalam Perencanaan Penataan Lingkungan ditingkat Desa/Kelurahan (RPLP/RTPLP) dan dilaksanakan oleh KSM ditingkat Desa/Kelurahan.

ASPEK LINGKUNGAN

1. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan dan tidak dapat diubah

Penyaringan tahap ini dilakukan untuk menseleksi rencana kegiatan ditingkat kelurahan/desa untuk mendapatkan pembiayaan dari Program KOTAKU , untuk kegiatan sebagai berikut :

a. Program KOTAKU tidak akan membiayai kegiatan yang masuk dalam daftar negatif Program KOTAKU

b. Program KOTAKU tidak akan membiayai kegiatan yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan, sensitif dan tidak dapat dipulihkan, sehingga wajib memerlukan penyiapan AMDAL.


2. Penyaringan Kegiatan Berdasarkan Batas Fisik

Proses penyaringan kegiatan yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan berdasarkan batas fisik, karakteristik teknis, kapasitas, luas hektar yang terkena dampak mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10/PRT/M/2008, seperti contoh yang ditunjukkan pada Tabel 2 diatas :

a. Kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan yang tidak signifikan tetapi memerlukan penyiapan UKL-‐UPL dapat dilaksanakan apabila dokumen UKL UPL sudah disusun dan disetujui oleh dinas/lembaga terkait.

b. Program KOTAKU akan membiayai kegiatan yang cukup memerlukan SOP/SPPL dengan kriteria skala besaran dibawah kegiatan yang membutuhkan UKL-‐UPL.

3. Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Dampak Lingkungan

Tahap ini akan menyaring rencana kegiatan di tingkat kelurahan/desa yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan (daftar periksa seperti pada Lampiran2), sebagai berikut :

a. Kegiatan yang akan dilakukan didalam kawasan lindung, berbatasan dan/atau melintasi melalui kawasan lindung dan sensitif sehingga wajib memiliki AMDAL (berdasarkan berdasarkan Pasal 3 Permen LH No.5 Tahun 201),dan

b. Memiliki dampak lingkungan yang tidak signifikan dan pengelolaannya cukup dengan memerlukan SOP/SPPL. (mengacu kepada Pasal 2 Permen LH No. 5 Tahun 2012).

4. Penyaringan Kegiatan Berdasarkan Dampak terhadap Benda Cagar Budaya (BCB)

Pada tahap ini akan menyaring rencana kegiatan yang akan dilakukan menimbulkan dampak pada kawasan cagar budaya atau benda cagar budaya :

a. Pembangunan di kawasan atau pada benda cagar budaya, merupakan salah satu daftar negatif yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan Program KOTAKU . Di dalam kawasan cagar budaya tidak diperbolehkan ada kegiatan pemukiman baru atau perluasan permukiman.

b. Pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan atau benda cagar budaya, tetapi tidak menimbulkan dampak yang siginfikan terhadap kawasan/benda cagar budaya dan dapat diatasi dengan memerlukan SOP/SPPL, untuk menghindari dampak dari pada kawasan dan benda caar budaya.

5. Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Risiko Bencana

Penyaringan risiko bencana mengacu kepada data dan informasi dari BNPB/BPBD setempat, yaitu :

a. Kegiatan yang akan dilakukan didalam kawasan/lokasi rawan dan memiliki risiko bencana tingkat sedang atau tinggi, maka harus melakukan kajian penilaian


mendalam merumuskan skenario penanggulangan bencana, seperti pada perencanaan RPLP/RTPLP.

b. Jika teridentifikasi tingkat risiko bencana tinggi maka langkah-‐langkah yang perlu diambil adalah SOP/SPPL untuk memitigasi risiko/bahaya.

Hasil proses penyaringan dari Aspek Lingkungan ini akan menentukan pendekatan pengelolaan lingkungan yang akan digunakan di tingkat kelurahan/desa, pada masing-‐masing kegiatan, adalah :

- Kegiatan yang memenuhi syarat, adalah kegiatan yang membutuhkan SPPL/SOP untuk mengurangi potensi dampak lingkungan kecil.

Contoh format SOP/SPPL dapat ditemukan di Lampiran 18.

ASPEK SOSIAL

1. Penyaringan Kategori Kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial yang diakibatkan Pengadaan Tanah

Penyaringan Kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial yang diakibatkan Pengadaan Tanah dilakukan dengan menggunakan Format inventarisasi lahan dan aset yang terkena dampak yang disajikan pada Lampiran 2

Pengadaan tanah yang memenuhi syarat untuk kegiatan Program KOTAKU ditingkat kelurahan/desa dapat diperoleh dengan skema pengadaan tanah melalui :

a. hibah tanah b. izin pinjam/pakai c. izin dilewati, (biasanya untuk penempatan pipa)

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Pengadaan Tanah beserta Instrumen Pengadaan Tanah tingkat Kelurahan/Desa

Kegiatan Pengadaan

tanah

Kebutuhan Lahan


(WTP)/Pemilik Tanah


Acuan

1. Sumbangan/ peminjaman tanah secara sukarela dari pemilik tanah

-‐ Hibah atas sebagian hak tanah

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐

1. Surat pernyataan Sumbangan Tanah

2. Berita Acara konsultasi denganWTP


-‐ Izin Pakai Tanah

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐

1. Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah

2. Berita Acara Konsultasi denganWTP


- Izin -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 1. Surat Pernyataan Izin Lampiran 8


Kegiatan Pengadaan

tanah

Kebutuhan Lahan


(WTP)/Pemilik Tanah


Acuan

Dilewati Tanah Dilewati 2. Berita AcaraKonsultasi denganWTP

Lampiran 12

2. Penyaringan Kategori untuk Kegiatan Proyek berdasarkan potensi Dampak Sosial

Terhadap Masyarakat Hukum Adat

Penyaringan berdasarkan dampak sosial terhadap Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan ditingkat komunitas (Desa/Kelurahan) mengikuti dan menerapkan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang telah disusun pemrakarsa ditingkat kota yaitu Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (RK-‐MHA).

3.6.2 PENYIAPAN INSTRUMEN ATAU DOKUMEN

1. Penyusunan Instrumen Pengelolaan Lingkungan

1.1. Penyusunan Surat Pernyataan Pengelolaan Dampak Lingkungan (SPPL)

Kegiatan usulan yang akan didanai oleh Program KOTAKU ditingkat kelurahan/desa, maka pengelola kegiatan (BKM dan Lurah/Kepala Desa) harus melakukan hal sebagai berikut :

a. Berkoordinasi dengan POKJA PKP/Dinas terkait penyiapan SPPL untuk penyelenggaraan kegiatan pada sub-‐sektor tertentu.

b. Menyiapkan Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk Kegiatan, seperti format disajikan pada Lampiran 15.

c. Melaksanakan berbagai upaya mitigasi lingkungan dengan mengacu pada SOP pada setiap sub-‐sektor. Daftar mengenai panduan atau SOP tercantum didalam lampiran 18.

1.2. Pengelolaan Kayu

Pengelolaan kayu ditingkat Masyarakat adalah sama seperti pengelolaan kayu ditingkat Kota, dengan memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut :

a. Pemakaian kayu 3 m3 atau lebih untuk satu kegiatan usulan wajib dengan melampirkan bukti sahnya kayu FAKO atau SKSHH (atau dokumen sejenis: SAKO);

b. Copy SKSHH dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap KSM yang membeli kayu

c. Koordinator Kota wajib memeriksa ada tidaknya SKSHH ini pada setiap supervisi ke lapangan.


d. Koordinator kota wajib memeriksa bahwa dokumen SKSHH yang dilampirkan berasal dari supplier/toko yang tercantum dalam kuitansi pembelian.


f. Pengadaan kayu yang bukan berasal dari pembelian, misalnya kayu bekas bangunan lama tetapi masih layak pakai (kuat) atau kayu lokal maka pengaturannya adalah : 1. Kayu bekas bangunan lama yang masih layak pakai, boleh digunakan

dengan rekomendasi dari POKJA atau Tim Korkot. 2. Kayu lokalseperti jati rakyat, sonokeling, akasia, mahoni, suren/surian,

nangka dan durian dapat digunakan tetapi dilengkapi dengan Surat Ijin Tebang dari aparat Kelurahan/Desa setempat dimana pohon tersebut berasal.

2. Penyusunan Instrumen Pengelolaan Dampak Sosial

2.1 Pengadaan Tanah

Penyaringan atau identifikasi awal mengenai potensi dan besaran dampak sosial, baik negatif maupun positif akibat dari pengadaan tanah, maka BKM/TIPP dan KSM menyusun perencanaan pengadaan tanah yang terkait, seperti pada tabel 3.

Prosedur Pengadaan Tanah:

a. BKM wajib melaporkan kepada POKJA PKP dan Kordinator Kota tentang hasil proses penyaringan untuk mengidentifikasi potensi dampak dari kegiatan proyek dan pengadaan tanah yang digunakan.

b. BKM dan KSM melengkapi instrumen pengadaan tanah. Alternatif untuk pengadaan tanah yang akan digunakan didasarkan pada potensi dampak ditetapkan berdasarkan kriteria dalam tabel 3 diatas, yaitu :

1. Surat Pernyataan Sumbangan Tanah, (Lampiran 6), 2. Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah (lampiran 7), atau 3. Surat Pernyataan Izin Tanah Dilewati lampiran (lampiran 8)

2.2 Konsolidasi Tanah (Land Consolidation/LC)

Proses konsolidasi tanah ditingkat masyarakat adalah sama dengan proses konsolidasi tanah ditingkat kabupaten/Kota. Konsolidasi tanah di tingkat masyarakat dilaksanakan secara swadaya yaitu konsolidasi tanah dibiayai sendiri masyarakat peserta konsolidasi tanah.


Proses pelaksanaan konsolidasi tanah ditingkat masyarakat juga didasarkan pada Peraturan Ka.BPN No.4 tahun 1991, tentang pelaksanaan konsolidasi tanah, peserta konsolidasi tanah harus mengajukan surat permohonan kepada Kantor BPN Kabupaten/Kota.

Langkah-‐langkah pelaksanaan konsolidasi tanah lebih rinci dapat diihat pada lampiran 21.

2.3 Rencana Masyarakat Hukum Adat (RK-‐MHA)

Instrumen untuk Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (RK-‐MHA) ditingkat masyarakat adalah menggunakan instrumen yang sudah di buat dan ditetapkan oleh POKJA PKP di tingkat Kota.

BKM dan tim fasilitator, memfasilitasi dan bersama-‐sama dengan tim POKJA PKP/fasilitator yang ditunjuk POKJA PKP untuk melakukan proses penyusunan RK-‐MHA, seperti dalam tahapan dibawah ini :

a. Melakukan konsultasi/rembug dengan MHA dan mendiseminasikan informasi kepada MHA dengan difasilitasi oleh fasilitator dalam cara-‐cara sesuai dengan kebiasaan budaya MHA dan menggunakan bahasa MHA.

b. Membantu POKJA PKP dalam melakukan kajian sosial (social assessment) dalam rangka memperoleh informasi dasar tentang MHA, termasuk: jumlah populasi, karakteristik kehidupan, mata pencaharian, budaya, keterikatan kepada habitat alami serta dengan kelompok MHA lainnya;

c. Memfasilitasi pelaksanaan konsultasi/rembug dengan MHA untuk mengidentifikasi berbagai alternatif rencana mitigasi dampak, untuk menyiapkan Rencana MA, dan untuk mendapatkan dukungan yang luas terhadap kegiatan dan Rencana MA dari Masyarakat MHA.

d. Mensosialisaikan konsep rancangan kegiatan, yang sudah mengakomodasi kebutuhan MHA untuk mendapatkan tanggapan, untuk selanjutnya dapat memperbaiki lagi konsep rancangan Kegiatan serta untuk mengkonfirmasikan dukungan penuh dari MHA.

3. 7 TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI

3.7.1. Pengelolaan Lingkungan

Seluruh proses penyusunan kajian lingkungan harus diselesaikan sebelum BKM atau KSM melaksanakan kegiatan pembangunan. Proposal yang diajukan oleh KSM sudah diverifikasi oleh tim Koordinator Kota dan dinyatakan layak untuk dilaksanakan. KSM perlu membuat rencana kerja pelaksanaan yang disepakati dalam MP2K (Musywarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan). Perjanjian kerjasama BKM dan KSM (Surat Perjanjian Pemanfaatan dana Lingkungan/ SPPDL) harus memuat bagian dari pasal/klausal seperti dibawah ini :


3.7.2. Pengelolaan Kayu

Pengelolaan kayu ditingkat Masyarakat adalah sama seperti pengelolaan kayu ditingkat Kota, dengan memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut :

a. Pemakaian kayu 3m3 atau lebih untuk satu kegiatan usulan wajib dengan melampirkan bukti sahnya kayu yaitu FAKO atau dokumen setara SKSHH.

b. Photo bukti sahnya kayu dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap KSM yang membeli kayu.

c. Koordinator Kota wajib memeriksa ada tidaknya bukti sahnya kayu pada setiap supervisi ke lapangan.

d. Koordinator kota wajib memeriksa bahwa dokumen bukti sahnya kayu yang dilampirkan berasal dari supplier/toko yang tercantum dalam kuitansi pembelian.


f. Pengadaan kayu yang bukan berasal dari pembelian, misalnya kayu bekas bangunan lama tetapi masih layak pakai (kuat) atau kayu lokal maka pengaturannya adalah :

1. Kayu bekas bangunan lama yang masih layak pakai, boleh digunakan dengan rekomendasi dari POKJA atau Tim Korkot.

2. Kayu lokalseperti jati rakyat, sonokeling, akasia, mahoni, suren/surian, nangka dan durian dapat digunakan tetapi dilengkapi dengan Surat Ijin Tebang dari aparat Kelurahan/Desa setempat dimana pohon tersebut berasal.

3.7.3. Pengadaan Tanah

a. Seluruh proses pengadaan tanah harus diselesaikan sebelum KSM melakukan pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan pengadaan tanah harus diselesaikan sesuai dengan hasil kesepakatan dan hasil kesepakatan tersebut diumumkan secara luas;

b. Desain Teknis Kegiatan serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan batas-‐batas tanah dan mengakomodasi berbagai upaya yang telah

"Pihak Kedua (atau /KSM...) telah memahami dengan jelas dan harus mengikuti rekomendasi dari SOP/SPPL yang ditetapkan dalam kegiatan ini. Dalam melakukan pekerjaan pembangunan, pihak kedua harus selalu mengikuti ketentuan atau peraturan yang berlaku untuk perlindungan lingkungan, sebagaimana ditentukan dalam SOP/SPPL pengamanan lingkungan"


disepakati sebagaimana direkomendasikan di dalam Surat pernyataan Hibah atau pernyataan izin dari pemilik;

3.7.4. Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (RK-‐MHA)

Aspek-‐aspek berikut perlu dipertimbangkan oleh BKM atau KSM dalam pelaksanaan RK-‐MHA selama tahap perencanaan dan pelaksanaan konstruksi :

a. Rekomendasi dari Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (RK-‐MHA) yang mencerminkan kesepakatan bersama atau rekomendasi dari MHA harus dimasukkan dalam perencanaan teknis kegiatan yang mengakomodasi kesepakatan dari Masyarakat Hukum Adat.

b. Selama masa konstruksi, MHA perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa kesepakatan dan rekomendasi dari MA dilaksanakan secara konsisten, atau jika ada perubahan harus langsung dikonsultasikan dengan MA pada saat pelaksanaan konstruksi.

c. Koordinator Kota berkoordinasi dengan POKJA dan Bappeda di tingkat Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan terhadap kualitas pelaksanaan RK-‐MA sebagai bagian dari kegiatan pemantauan keseluruhan kegiatan Program KOTAKU di Kabupaten/Kota. Laporan pelaksanaan Kegiatan mengenai pelaksanaan RK-‐MA menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir mengenai Pemantauan, Evaluasi.

3.8 MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

3.8.1. Keluhan dan Instansi yang Bertanggung jawab.

Proyek Infrastruktur Program KOTAKU harus membuka saluran informasi untuk dapat diakses publik dan memberikan mekanisme penanganan keluhan untuk WTP, Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat luas. Penanganankeluhan akan dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Unit Pengelolaan PengaduanMasyarakat (PPM) yang selama ini telah ada di Program KOTAKU dan dalam sistem pemerintahanKabupaten/Kota. Jenis pengaduan atau keluhan yang dikelola oleh unit ini tidak terbatas hanyapada hal-‐hal yang terkait pada pengamanan lingkungan dan sosial, namun dapat juga untukisu-‐isu lain yang terkait dengan kegiatan. Pengelolaan keluhan atau pengaduan dari masyarakat dan lainnya telah diatur tersendiri dalam mekanisme dan prosedur PPM dari Program KOTAKU .

3.8.2. Media Penyampaian dan Proses Penanganan Pengaduan.

Unit Pengaduan/Penanganan Keluhan menerima pengaduan masyarakat melalui berbagai cara,antara lain dapat melalui saluran telepon khusus, nomor khusus untuk sms, surat kabar lokal,kotak pengaduan, radio lokal, dan/atau website, termasuk cara yang biasa dipakai dilingkungan MA. Keberadaan Unit PPM serta cara-‐cara pengaduandisosialisasikan secara


luas kepada masyarakat. Bappeda akan memantau danmendokumentasikan pengaduan atau keluhan masyarakat yang terkait dengan Kegiatan, sertamengkoordinasikan dengan instansi terkait yang mempunyai kewenangan untukmenindaklanjuti pengaduan atau keluhan tersebut. Tindak lanjut terhadap pengaduan ataukeluhan masyarakat harus diumumkan kepada publik dan Pihak pemberi aduan harus diberi informasisecara tertulis mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap aduan yang disampaikan.

3.8.3. Dokumentasi dan Keterbukaan Informasi.

Bappeda akan mendokumentasikan pengaduan atau keluhan dan tindak lanjutnya danmengumumkannya secara luas baik melalui surat kabar lokal, buletin PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota dan/atau website Pemerintah Kabupaten/Kota, atau media-‐media lainyang dapat menjangkau masyarakat secara luas, termasuk di lokasi dimana MA berada. Dokumentasi pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya disampaikan juga dalam LaporanTriwulanan dan Laporan Akhir bidang infrastruktur Program KOTAKU .

3.8.4. Pemanfaatan sistem pengaduan yang telah ada.

Dalam hal Provinsi/Kabupaten/Kota telah memiliki sistem pengaduan atau penanganan keluhanyang cukup baik dan ditangani oleh instansi selain Bappeda, maka instansi inilah yang bertanggung jawab untuk menampung, mengkoordinasikan tindak lanjutnya, mendokumentasikan serta mengumumkan pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnyakepada masyarakat luas. Dalam situasi ini, Bappeda memastikan bahwa dokumentasipengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya yang terkait dengan DAK bidang infrastrukturini menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir. Lampiran 22 menyajikan contoh ringkasan Dokumentasi Penanganan Keluhan serta penanganannya dalam infrastruktur Program KOTAKU . 3.9 MONITORING DAN EVALUASI

(1) Lingkup pemantauan dan tatacara evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali, dan Masyarakat Hukum Adat harus mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 dan 6 dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk Infrastruktur. Ruang lingkup pemantauan meliputi, antara lain:

a. Kesesuaian antara proses keseluruhan dalam penyusunan UKL-‐UPL atau SPPL/SOP, LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana dan RK-‐MHA dengan prosedur yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

b. Kesesuaian antara instrumen pengelolaan lingkungan (UKL-‐UPL atau SPPL/SOP), instrumen pengadaan tanah dan permukiman kembali (LARAP Komprehensif


dan LARAP Sederhana) dan RK-‐MHA yang disetujui atau SOPdengan pelaksanaannya di lapangan,

c. Kelengkapan dan validitas dokumen pendukung dari UKL-‐UPL atau SOP/SPPL, LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhana, dan RK-‐MHA.

(2) Bappeda Kabupaten/Kota akan memantau keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan UKL-‐UPL atau SOP/SPPL, LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhana dan RK-‐MHA.

Bappeda akan melakukan pemantauan di bidang-‐bidang berikut:

a. Kegiatan sosialisasi mengenai Kegiatan kepada WTP dan MHA yang berpotensi terkena dampak;

b. Konsultasi selama penyiapan dan pelaksanaan UKL-‐UPL dan SOP;

c. Konsultasi selama penyiapan dan pelaksanaan LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhanadan skema lainnya dalam pengadaantanah (sumbangan tanah sukarela, izin pakai tanah dan atau izin tanah dilewati), termasuknegosiasi kompensasi dan pelaksanaan skema pengadaan tanah lainnya, sebagaimana yangdisepakati ;

d. Konsultasi/rembug dilakukan untukmemperdalam kajian sosial dan penyiapan RK-‐MA dengan komunitas Masyarakat Hukum Adat yang terkena dampak dan menghasilkan dukungan luas dari MHA terhadap upaya mitigasi dan RK-‐MHA;

e. Penyebaran informasi kepada publik atas dokumen-‐dokumen rencana kerja pengelolaan lingkungan dan sosial: UKL-‐UPL, LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhana dan skema lainnya dalam pengadaan tanah (sumbangan tanah sukarela, izin pakai tanah dan atau izin tanah dilewati), RK-‐MHA dan pelaksanaannya;

f. Dokumentasi atas konsultasi, pengaduan dan penyelesaian dari berbagai isu yang disampaikan oleh berbagai pihak selama pelaksanaan UKL-‐UPL, SOP, LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhana, dan skemalainnya dalam pengadaan tanah tanah (sumbangan tanah sukarela, izin pakai tanah danatau izin tanah dilewati), RK-‐MHA; dan

g. Pelaporan hasil pelaksanaan pemantauan yang disebutkan dalam butir (a)-‐(f) kepada Walikota atau Bupati yang difasilitasi oleh Koordinator Kota.


LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 PENILAIAN TERHADAP DAFTAR KEGIATAN DILARANG (NEGATIVE LIST)

PROGRAM KOTAKU

No. Uraian Ya Tidak

1. Kegiatan infrastruktur yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll);

2. Kegiatan untuk Pembebasan lahan;

3. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM/LKM;

4. Kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan lindung kecuali secara eksplisit sebelumnya sudah ada persetujuan tertulis dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan atau perlindungan yang ada didaerah. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di lokasi tersebut, seperti:

a. Taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, kebun raya, hutan konservasi, hutan lindung dan daerah aliran sungai;

b. Cagar budaya nasional, tradisional/ bangunan keagamaan;

c. Taman laut, garis pantai dan sistem gundukan pasir, hutan bakau, dan daerah rawa.

5. Kegiatan infrastruktur dasar yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam pengamanan lingkungan dan pengamanan sosial;

6. Pengadaan yang berbahaya, seperti:

a. Pengadaan produk apapun yang mengandung asbes; dan

b. Pengadaan pestisida atau herbisida;

8. Kegiatan Destruktif, seperti:

a. Pertambangan atau penggalian karang hidup;

b. Pembangunan jalan menuju kawasan yang dilindungi (hutan lindung, cagar alam);

c. Pembangunan sumber daya air pada sungai-sungai, yang masuk atau keluar dari negara-negara lain; dan

d. Pengubahan aliran sungai.

9. Lain-lain :

a. Reklamasi tanah yang lebih besar dari 50 hektar (ha); dan

b. Konstruksi penampungan atau penyimpanan air kapasitas lebih besar dari 10.000 m

3.


LAMPIRAN 2 LAPORAN PENYARINGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

A. RENCANA KEGIATAN

1. Nama Rencana Kegiatan (No/Nama Ruas)

………….........................................………..… .………........................................................

2. Lokasi

a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota

a. ……………………………………………………… b. ……………………………………………………… c. ………………………………………………………

3. Panjang Ruas 4. Lebar

Eksisting Rencana

a. ……..……………. m

b. ……..……………. m

a. ……..……………. m

b. ……..……………. m

5. Keberadaan Perencanaan Teknis Rinci (DED)

a. Ada, dengan status tahun ………………..

b. Belum Ada

6. Luas areal Pengadaan Tanah ………………………………………… ha

7. Penggunaan Pengadaan Tanah

a. Permukiman Padat, Jumlah KK b. Daerah Komersial c. Areal Pertanian d. Lain-lain (………………………….)

a. ……..…………... ha, ............ KK b. ……..……………. ha c. ……..……………. ha d. ……..……………. ha

8. Pengelolaan Lingkungan :

a. Wajib AMDAL Alasan: …………………………………………………………

b. Wajib UKL-UPL Alasan: …………………………………………………………

c. Bebas AMDAL maupun UKL-UPL cukup SPPL

Alasan: …………………………………………………………

9. Mekanisme Pengadaan Tanah

a. Hibah dan Perijinan

a. Hibah ……………..............ha b. Ijin Pakai ........................ha c. Ijin dilalui .......................ha

b. LARAP Komprehensif c. LARAP Sederhana

a. Luas ..............., Jumlah ...........KK b. Luas ..............., Jumlah ...........KK


LAMPIRAN 2A

LAPORAN PENYARINGAN LINGKUNGAN Contoh untuk Pekerjaan Jalan

A. RENCANA KEGIATAN

1. Nama Rencana Kegiatan (No/Nama Ruas)1)

Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan/ Jembatan/Flay Over/ Tunel .………........................................................ .………........................................................

2. Lokasi a. Nama Kota b. Kabupaten c. Provinsi

a. ……………………………………………………… b. ……………………………………………………… c. ………………………………………………………

3. Status Jalan 1) Nasional / Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Strategis Nasional/ Strategis Nasional Rencana

4. Fungsi Jalan 2) Arteri/ Kolektor/ Lokal

5. Kelas Jalan .……….....................................................

6. Panjang Ruas .……….........................Km

7. Lebar

a. Lebar Vadan Jalan b. Jenis Perkerasan 2

c. ROW / RUMIJA 2)

d.RUMIJA rencana

Eksisting Rencana

c. ……..……………. m d. ……..……………. e. ……..……………. m f. ……..……………. m

a. ……..……………. m b. ……..…………….m

c. ……..……………. m d. ……..……………. m

8. LHRT a. Eksisting 2)

b. Rencana

a. ……..……………. smp/hari b. ……..……………. smp/hari


9. Kecepatan Rencana Jalan

a. Eksisting 2)

b. Rencana

a. ……..……………. Km/jam b. ……..……………. Km/jam

10. Keberadaan Perencanaan Teknis Rinci (DED)

Ada, dengan status tahun ………………..

Belum Ada

B. RONA LINGKUNGAN (Sepanjang jalan dan sekitarnya)

1. Fisiografi a. Tanah Stabil b. Tanah tidak stabil

a. ……..…………… Km b. ……..……………. Km

2. Penggunaan Lahan a. Permukiman Padat b. Daerah Komersial c. Areal Pertanian d. Lain-lain

(………………………….)

a. ……..……………. Km b. ……..……………. Km c. ……..……………. Km d. ……..……………. Km

3. Kawasan Lindung a. Jenis/nama kawasan lindung b. Letak jlan terhadap kawasan

lindung 1)

a. ……..…………………………………………………….. b. Melalui/berbatasan/berdekatan/jauh

4. Komponen lingkungan lain yang sensitif terhadap perubahan 1)

a. …….……………………………………………………..

b. Melalui/berbatasan/berdekatan/jauh

5. Luas areal Pengadaan Tanah ………………………………………… ha


C. KESIMPULAN (pilih salah satu)

1. Wajib AMDAL

Alasan: …………………………………………………………

2. Wajib UKL-UPL

Alasan: …………………………………………………………

3. Bebas AMDAL maupun UKL-UPL cukup SPPL

Alasan: …………………………………………………………

D. ISU POKOK LINGKUNGAN YANG PERLU DIKAJI LEBIH LANJUT

1. Dampak lingkungan pada tahap pra-konstruksi

a. ………………………………………………………………………………………………………….

b. ………………………………………………………………………………………………………….

2. Dampak lingkungan pada tahap konstruksi a. ……………………………………………………………………………….…………………………. b. ……………………………………………………………………………..………………………..….

3. Dampak lingkungan pada tahap pasca konstruksi a. ……………………………………………………………………….…………………………………

b. …………………………………………………………………………….……………………………

E. KEBUTUHAN PERIZINAN LAINNYA

Izin: ……….………………………………….

Perjanjian Kerjasama/ Kolaborasi:

……….………………………………….

Alasan: …………………………………………………………

Alasan: …………………………………………………………


LAMPIRAN 3 INVENTARISASI TANAH DAN ASET DI ATASNYA

No : Nama Kegiatan : Lokasi Kegiatan : Nama : Alamat Lengkap : Lama Tinggal : Nama Pewawancara : Hari/Tanggal :

Informasi Isi/Keterangan

1. Tanah a. Luas tanah keseluruhan

b. Luas tanah yang terkena Kegiatan

c. Luas tanah dikurangi yang terkena Kegiatan

d. Status kepemilikan tanah

Hak milik Disertakan salinan dan nomor sertifikat.

HGB

Hak pakai

Sewa

Hak adat

Tanah negara

Tanpa status formal

Lainnya (sebutkan)

e. Penggunaan tanah Sebutkan jenis penggunaan tanah, misalnya: untuk kebun, tempat tinggal, tanah kosong, dan lainnya. f. Untuk tanah kebun, berapa

nilai produksi per tahun Sebutkan nilai produksi dan penggunaan hasil tanaman (dijual, konsumsi pribadi, dan lainnya). 2. Bangunan

a. Luas bangunan keseluruhan

b. Luas bangunan yang terkena Kegiatan

c. Luas bangunan dikurangi yang terkena Kegiatan

d. Status kepemilikan bangunan Milik sendiri atau sewa

e. Status bangunan IMB/tanpa IMB

f. Kondisi bangunan Permanen/Semi Permanen/Sementara


Informasi Isi/Keterangan

3. Tanaman a. Jenis tanaman Sebutkan jenis-jenis tanaman produktif yang terkena

Kegiatan.

b. Jumlah Jumlah untuk setiap jenis tanaman.

c. Umur tanaman Untuk memperkirakan jumlah produksi.

4. Jenis Aset yang Lainnya

a. Jenis aset Sebutkan jenis aset lainnya yang akan dimintai kompensasinya, misalnya: sumur, pagar, instalasi listrik, dan lainnya.

b. Jumlah Jumlah untuk setiap jenis aset.

c. Umur aset

5. Bentuk Kompensasi yang Diinginkan

a. Uang

b. Tanah

c. Kavling Siap Bangun

d. Rumah Susun

e. RSS

f. Lainnya, sebutkan

6. Jika ada pemukiman kembali, jenis aset yang ingin dipindahkan

Sebutkan jenis aset yang ingin dipindahkan ke lokasi yang baru.

Catatan:

Hasil wawancara dengan format diatas kemudian dikompilasi ke dalam satu tabel yang memuat seluruh informasi mengenai tanah dan aset-aset yang ada diatasnya yang terkena proyek, untuk kemudian informasi ini menjadi bahan untuk menaksir harga atau nilai aset-aset tersebut, yang dilakukan oleh Penilai Pertanahan.

Tabel kompilasi ini menjadi salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam laporan RKPT. (Lampiran 13)


.

5

LA

MP

IR

AN

4

FO

RM

AT

IS

IAN

ID

EN

TIF

IK

AS

I K

OM

PO

NE

N L

IN

GK

UN

GA

N D

AN

SO

SIA

L

Conto

h :

Apakah r

uas

jala

n y

ang m

asu

k d

ala

m p

rogra

m ini m

elin

tasi

daera

h s

ensi

tif

berikut

dib

aw

ah ini?

No

Melin

tasi

Huta

n

Konse

rva

si T

am

an

Nasi

onal

/ Cagar

Ala

m/

Tam

an

Baru

Melin

tasi

Huta

n

Lin

dung/

Pro

duksi

/

Suaka

Ala

m/

Wis

ata

Melin

tasi

Perb

ukitan

dengan

Kela

ndaia

n

Tin

ggi

Melin

tasi

/

Mendekati

Sepadan

Sungai

Melin

tasi

Perm

ukim

an

Padat

Melin

tasi

Pers

aw

ahan

/ Perk

ebunan

/ Tam

bak

Melin

tasi

KA (

Kere

ta

Api)

Melin

tasi

Kaw

asa

n

Perk

anto

ran

/ D

aera

h

Indust

ri/

Pabrik

Melin

tasi

Rum

ah

Ibadah

Melin

tasi

Sekola

h

Melin

tasi

Pasa

r

Melin

tasi

Tepi

Panta

i,

Mangro

ve

, R

aw

a,

Gam

but

Melin

tasi

Are

a

Cagar

Budaya

Melin

tasi

Kom

unitas

Renta

n

(KAT/K

el

Fakir

Mis

kin

)

Kegitan

Pem

bebasa

n

Lahan

1

Tid

ak

Tid

ak

Tid

ak

Tid

ak

Tid

ak

Tid

ak

Tid

ak

Tid

ak

Tid

ak

Tid

ak

Tid

ak

Tid

ak

Tid

ak

Tid

ak

Tid

ak A

da

2

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

3

Jika “

Ya”

lanju

tkan

: Nam

a

Huta

n

tsb

Jika “

Ya”

lanju

tkan

: Je

nis

Huta

n

tsb

Jika “

Ya”

lanju

tkan:

Tin

gkat

Kela

ndaia

n

Jika “

Ya”

lanju

tkan:

Jara

k t

epi

sungai

dengan

perk

era

sa

n jala

n

Jika “

Ya”

lanju

tkan:

Nam

a D

esa

/ Keca

mata

n:

Jika “

Ya”

lanju

tkan:

Jenis

yang

dile

wati:

Saw

ah

Abadi:

Saw

ah (

non

abadi)

kebun

Jika “

Ya”

lanju

tkan:

Bentu

k

perlin

tasa

n

sebid

ang /

underp

ass

/

overp

ass

Jika “

Ya”

lanju

tkan:

Nam

a /

Jenis

kanto

r/

Pabrik:

Jika “

Ya”

lanju

tkan

: Je

nis

/

Nam

a

Rum

ah

Ibadah

Jika “

Ya”

lanju

tkan

: N

am

a/

Jenis

Sekola

h:

Jika “

Ya”

lanju

tkan

: Nam

a

Pasa

r:

Jika “

Ya”

lanju

tkan:

Sebutk

an

:

Jika “

Ya”

lanju

tkan

: Je

nis

Cagar

Budaya:

Jika “

Ya”

lanju

tkan

: Nam

a

KAT:

Jika “

ada”

lanju

tkan:

Luas

terb

ebask

an

: Jum

lah P

TP:

4

Panja

ng

& L

uas

huta

n

yang

terlew

ati

(Km

/ha)

Panja

ng

& L

uas

huta

n

yang

terlew

ati

(Km

/ha)

Panja

ng

kela

ndaia

n y

ang

terlew

ati

(Km

/m)

Panja

ng

Jala

n

yang

terlew

ati

(Km

/m)

Panja

ng

Jala

n y

ang

terlew

ati

(Km

/m)

Panja

ng

Jala

n y

ang

terlew

ati

(Km

/m)

Jum

lah

Perlin

tasa

n

:

Jum

lah

Kanto

r/

Pabrik:

Jum

lah

Rum

ah

Ibadah:

Jum

lah

Sekola

h:

Jum

lah

Pasa

r:

Panja

ng

(Km

/m)

Panja

ng

Jala

n

yang

terlew

ati

(Km

/m)

Jum

lah

KK

Jum

lah K

K

6

5

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

III

KE

BU

TU

HA

N P

ER

IZIN

AN

LA

INN

YA

Apakah r

uas

jala

n y

ang m

asu

k d

ala

m p

rogra

m ini m

em

butu

hkan izi

n b

erikut

di baw

ah ini ?

Ya

Tid

ak

1.

Izin

melin

tasi

kaw

asa

n

kehuta

nan

:

a.

Izin

Pin

jam

Pakai (m

ele

wati H

uta

n L

indung d

an H

uta

n P

roduksi

)

b.

Kola

bora

si (

mele

wati k

aw

asa

n H

uta

n K

onse

rvasi

Tam

an N

asi

onal /

Cagar

Ala

m/

Suaka A

lam

/

Wis

ata

/ T

am

an B

uru

)

2.

Izin

melin

tasi

lahan p

angan

: pert

ania

n b

erk

ela

nju

tan

3.

Izin

lain

nya (

sebutk

an)

:

IV

K

ES

IM

PU

LA

N H

AS

IL P

EN

YA

RIN

GA

N

Tulis

kan k

esi

mpula

n b

erd

asa

rkan h

asi

l penyaringan:

AM

DAL

U

KL-U

PL

SPPL

Sum

ber:

Petu

nju

k P

raktis

Pengelo

laan L

ingkungan H

idup B

idang J

ala

n N

o. 01/P

/BM

/2014

………………….,……………………..

Pela

ksa

na P

enyaringan

Diis

i dengan t

em

pat,

tanggal, b

ula

n, dan tahun

Pela

ksanaan p

enya

ringan s

ert

a n

am

a d

an N

IP

Petu

gas

yang m

ela

kukan p

enyaringan

Kebutu

han d

okum

en lin

gkungan h

idup

(…………

…………

……

……)

NIP

. :

.


6

5

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

s.d

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

Lokasi:…

.

Sta

:……

Koord

inat:

…….

III

KE

BU

TU

HA

N P

ER

IZIN

AN

LA

INN

YA

Apakah r

uas

jala

n y

ang m

asu

k d

ala

m p

rogra

m ini m

em

butu

hkan izi

n b

erikut

di baw

ah ini ?

Ya

Tid

ak

1.

Izin

melin

tasi

kaw

asa

n

kehuta

nan

:

a.

Izin

Pin

jam

Pakai (m

ele

wati H

uta

n L

indung d

an H

uta

n P

roduksi

)

b.

Kola

bora

si (

mele

wati k

aw

asa

n H

uta

n K

onse

rvasi

Tam

an N

asi

onal /

Cagar

Ala

m/

Suaka A

lam

/

Wis

ata

/ T

am

an B

uru

)

2.

Izin

melin

tasi

lahan p

angan

: pert

ania

n b

erk

ela

nju

tan

3.

Izin

lain

nya (

sebutk

an)

:

IV

K

ES

IMP

UL

AN

HA

SIL P

EN

YA

RIN

GA

N

Tulis

kan k

esi

mpula

n b

erd

asa

rkan h

asi

l penyaringan:

AM

DAL

U

KL-U

PL

SPPL

Sum

ber:

Petu

nju

k P

raktis

Pengelo

laan L

ingkungan H

idup B

idang J

ala

n N

o. 01/P

/BM

/2014

………………….,……………………..

Pela

ksa

na P

enyaringan

Diis

i dengan t

em

pat,

tanggal, b

ula

n, dan tahun

Pela

ksanaan p

enya

ringan s

ert

a n

am

a d

an N

IP

Petu

gas

yang m

ela

kuka

n p

enya

ringan

Kebutu

han d

okum

en lin

gku

ngan h

idup

(…………

…………

……

……)

NIP

. :

.


10

Tabel&3:&Contoh&Indeks&Kapasitas)

Jenis&Hazard) Diukur&Komponen)Indeks)

Scoring) Referensi)Rendah) Sedang) Tinggi)

Semua)bahaya) Aturan)dan)lembaga)) Daya)tahan)

rendah)/)

kapasitas)

Mengatasi)

Daya)tahan)

media)/)

kapasitas)

Mengatasi)

Daya)tahan)

tinggi)/)

kapasitas)

Mengatasi)

) )Sumber)keuangan)untuk)DRM) ) )Peringatan)dini)dan)evakuasi)sistem)rute)&)

situs)) )

Dilatih)relawan)dan)kelompok)sosial) ) )Kesadaran)kesiapan)telah)dihasilkan)di)semua)

tingkatan)) )

&&Tabel&4:&Contoh&Tingkat&Risiko&Pengukuran)

Jenis&Hazard) Tempat)Indeks&Tingkat)

Tingkat&Risiko)Bahaya/Ancaman) Kerentanan) Kapasitas)

Banjir) ) ) ) ) )Gempa)bumi) ) ) ) ) )Tanah)longsor) ) ) ) ) )Kebakaran)di)pemukiman) ) ) ) ) )Kekeringan) ) ) ) ) )Bahaya)lainnya) ) ) ) ) )Berdasarkan"Pengukuran"Tingkat"Indeks"Risiko,"skenario"mitigasi"akan"dirumuskan,"terintegrasi"dalam"perencanaan"tata"ruang,"dan"dimasukkan"ke"dalam"SIAP."Di"bawah"ini"adalah"contoh"dari"skenario"mitigasi."

)

)

)

)

)

)

)

)

Tabel&5:&Contoh&skenario&Mitigasi!

Bahaya! Infrastruktur&yang&akan&terkena&dampak&(menghancurkan&atau&rusak)&oleh&bencana! Skenario&mitigasi!

Banjir! · perumahan:!

· persediaan-air:!

· kebersihan:!

· limbah-padat:!

· drainase:!

· sewerage:!

· pencegahan-kebakaran:!

!Gempa!bumi! !Tanah!longsor! !Kebakaran!di!pemukiman! !Kekeringan! !Bahaya!lainnya! !

! !


LAMPIRAN 6 SURAT PERNYATAAN HIBAH TANAH

Yang Bertanda tangan dibawah ini saya: Nama : …………………………………………………………………………………………………………..…………………… No KTP : …………………………………………………………………………………………………………..………………….. Pekerjaan : …………………………………………………………………………………………………………..………………….. Alamat : ...........………………………………….. T/RW/Dusun:………………………….............. ……….………. Desa/kelurahan : ………………………………………… Kabupaten/Kota ……………………..…………...………….……..... Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah Nomor:……………………………………... Tanggal ……… dari Sertifikat/Notaris/PPAT/................... yang sah, dengan ini menyatakan bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk tanah untuk dimanfaatkan pembangunan............................bagi kepentingan masyarakat umum.

Nama Kegiatan : ............................................................................................ Lokasi tanah : ............................................................................................ Luas tanah yang disumbangkan : ............................................................................................ Luas tanah sisa : ............................................................................................ Nilai aset lain yang disumbangkan : ............................................................................................ Penggunaan tanah saat ini : .............................................................................................

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dasar dipergunakan sebagaimana mestinya.

........., .....................2016

Yang Memberi Hibah Tanah, Yang Menerima Hibah Tanah Atas Nama Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemilik tanah Camat sebagai PPAT

Materai 6000

(-------------------------------------) (-----------------------------------) Mengetahui,

Lurah/Kepala Desa

(--------------------------------------)

Mengetahui:

Nama : Tanda tangan Nama : Tanda tangan

Saksi-saksi:

1................................

2. ................................

3. ................................

................................

................................

................................

Ahli Waris :

1................................

2. ................................

3. ................................

................................

................................

................................

Catatan: -Wajib melampirkan foto copy KTP( Pemilik, Ahli waris dan Saksi) -Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 dan disimpen di Kantor Kelurahan/Desa, Sekretariat BKM/LKM dan pemilik tanah -Wajib melampirkan sketsa peta lokasi


Lampiran Sketsa Peta Lokasi

Sketsa Peta Lokasi* Keterangan

Batas-batas Tanah :

Sebelah Timur : .........................................

Sebelah Barat : .........................................

Sebelah Utara : .........................................

Sebelah Selatan : .........................................

*) Sketsa peta lokasi berisi batas dan status kepemilikan tanah, jalan sekitar lahan dan denah yang jelas dengan orientasi lokasi yang

jelas ( arah mata angin)


LAMPIRAN 7

FORMANT SURAT PERNYATAAN IZIN PAKAI TANAH

Yang Bertanda tangan dibawah ini saya: Nama : ……………………………………………………………………………………………………………………….............. No KTP : ……………………………………………………………………………………………………………………................. Pekerjaan : …………………………………………………………………………………………………………………...............….. Alamat : ............………………………………….. RT/RW/Dusun:…………………………....................... ............ Desa/kelurahan :……………………….. Kabupaten/Kota ……………………………………………….................................... Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah Nomor:……………………………………...

Tanggal ……… dari Sertifikat/Notaris/PPAT/................... yang sah, dengan ini menyatakan bersedia

meminjamkan tanah dan aset lain kepada Pemerintah Kabupaten/Kota …….............. (sebutkan) untuk

kegiatan pembangunan............................ selama................................ tahun bagi kepentingan masyarakat

umum.

Lokasi tanah : ............................................................................................................. Luas tanah yang dipinjamkan : ............................................................................................................ Penggunaan tanah saat ini : .............................................................................................................


..................,......................2016

Yang Memberi Izin Pakai Tanah, Yang Menerima Izin Pakai Tanah Atas Nama

Pemerintah Kabupaten/Kota Pemilik Tanah Lurah/Kepala Desa

Materai 6000

(--------------------------------) (---------------------------------)

Mengetahui:


Saksi-saksi:

1................................

2. ................................

3. ................................

................................

................................

................................

Ahli Waris :

1................................

2. ................................

3. ................................

................................

................................

................................





Batas-batas Tanah :

Sebelah Timur : .........................................

Sebelah Barat : .........................................

Sebelah Utara : .........................................

Sebelah Selatan : .........................................




LAMPIRAN 8

SURAT PERNYATAAN IZIN TANAH DILEWATI

Yang Bertanda tangan dibawah ini saya: Nama : …………………………………………………………………………………………………………………................. No KTP : ……………………………………………………………………………………………………………….….................. Pekerjaan : …………………………………………………………………………………………………………………................... Alamat : .............…………………………………..RT/RW/Dusun:……………………………..……………................ Desa/kelurahan ……………………….. Kabupaten/Kota …………………………………………………..…….......................... Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah Nomor:…………………………………………… Tanggal ………............ dari Sertifikat/Notaris/PPAT/................... yang sah, dengan ini menyatakan bersedia tanahnya dilewati fasilitas/pembangunan ........................................yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ...................... untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat umum.

Lokasi tanah : ............................................................................................................. Luas tanah yang dipinjamkan : ............................................................................................................. Penggunaan tanah saat ini : .............................................................................................................


............., ...................2016

Yang Memberi Izin Tanah Dilewati , Yang Menerima Izin Tanah Dilewati Atas Nama

Pemerintah Kabupaten/Kota Pemilik tanah Lurah/Kepala Desa

Materai 6000

(--------------------------------) (---------------------------------)

Mengetahui:


Saksi-saksi:

1................................

2. ................................

3. ................................

................................

................................

................................

Ahli Waris :

1................................

2. ................................

3. ................................

................................

................................

................................





Batas-batas Tanah :

Sebelah Timur : .........................................

Sebelah Barat : .........................................

Sebelah Utara : .........................................

Sebelah Selatan : .........................................




LAMPIRAN 9

BERITA ACARA KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT ADAT

Judul Kegiatan : Tanggal/ Bulan/ tahun : Waktu : Tempat : Sosialisasi kegiatan sub proyek a. Pengelola Kegiatan melakukan diseminasi kepada Masyarakat Adat tentang tujuan dan

manfaat dari Kegiatan secara rinci dan potensi dampak positif dan negatif, fisik dan non fisik yang timbul, Batas wilayah cakupan dampak terutama yang akan “menimpa” mereka.

b. Pengelola Kegiatan menginformasikan kerangka kerja penanganan Masyarakat Adat. c. Panitia menyediakan peta/sketsa, alat peraga bantu, agar menjadi lebih jelas. d. Disarankan menggunakan bahasa lokal.

Konsultasi a. Tim Pengelola Kegiatan diwajibkan mendorong mereka untuk berbicara, pro aktif. b. Seluruh tanya jawab dan usulan dicatat di Format ini.

No 1

Nama Warga Jabatan Kepala Suku

Tanda tangan

2 Kepala Desa

3 Kepala Dusun

4

5

Lampiran

Daftar hadir lengkap Foto foto


16

LA

MP

IRA

N 1

0

TA

BE

L K

OM

PILA

SI D

AFT

AR

WT

P,

AS

ET

-AS

ET

DA

N N

ILA

I K

OM

PE

NS

AS

I B

ER

DA

SA

RK

AN

HA

SIL

NE

GO

SIA

SI

Nam

a K

egia

tan

: Lokasi

:

NamaW

TP

JenisAset

KesepakatanHasilNegosiasiKompensasi

Tanah

Bangunan

Tanaman

AsetLainnya

Tanah

Bangunan Tanaman

Lainnya

Ukuran Status

Fungsi

Kondisi

Ukuran Status

FungsiPindah

/Tidak

Jenis

Jumlah

Jenis

Jumlah

tem

pat,

tanggal/bula

n/t

ahun,

M

engeta

hui,

Pengesa

han:

Ke

pa

la B

ap

pe

da

(P

en

ge

lola

Ke

gia

tan

/B

up

ati

/W

ali

ko

ta)


LAMPIRAN 11 BERITA ACARA NEGOSIASI

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nama : Pekerjaan : Jabatan/instansi : Alamat : Alamat :

Perwakilan kelompok masyarakat Perwakilan Pemerintah Daerah

Nama Kegiatan

Lokasi Kegiatan

menyatakan bahwa kami telah bersepakat untuk mendapatkan dan memberikan kompensasi atas aset (tanah dan aset-aset diatasnya) yang terkena Kegiatan. Kesepakatan diraih atas dasar konsultasi dan musyawarah antara masyarakat dengan pihak Kegiatan tanpa paksaan dari pihak manapun. Konsultasi dan musyawarah telah diselenggarakan pada: (sebutkan hari/tanggal/bulan/tahun) dan jam, bertempat di: (sebutkan alamat atau lokasi pertemuan dengan kelompok masyarakat secara lengkap). Tanah yang terkena proyek berlokasi di:......................................................(sebutkan lokasi tanah dengan spesifik), seluas:..........................................................(m2) dan bernilai per meter persegi Rp.:............................................................................................................................ Aset lainnya yang terkena Kegiatan adalah:.................................................(sebutkan jenis aset lainnya di atas tanah yang terkena, misalnya: bangunan dan tanaman produktif), dengan nilai (sebutkan satuan nilainya, misalnya bangunan dengan harga per meter persegi) Rp.:.....................................................................................................................................

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan tidak adanya paksaan apapun dari siapa pun. (lampiran: pihak-pihak yang bersepakat dalam konsultasi dan musyawarah mengenai kompensasi dapat dilihat pada halaman berikutnya). tempat, tanggal, tahun Mengetahui, Yang memberi pernyataan,

(Tandatangan) (Tandatangan)

(Nama Jelas: Pemilik Tanah) (Nama Jelas dan Posisi):

POKJA PKP Lampiran: Daftar dan tandatangan pihak-pihak yang bersepakat dalam konsultasi mengenai kompensasi. Nama jelas dan alamat serta tandatangan pihak-pihak yang bersepakat dalam konsultasi dan

musyawarah mengenai kompensasi (bukan daftar hadir).


LAMPIRAN 12 BERITA ACARA KONSULTASI RENCANA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI

Judul Kegiatan : Tanggal/ Bulan/ tahun : Waktu Konsultasi : Tempat Konsultasi :

Pengelola Kegiatan/Pelaksana Pengadaan tanah memberikan sosialisasi Kegiatan dan Rencana Pengadaan Tanah:

a. Diseminasi tentang tujuan dan manfaat dari Kegiatan secara rinci dan potensi dampak positif dan negatif, fisik dan non fisik yang timbul, batas wilayah cakupan dampak terutama yang akan berdampak kepada mereka.

b. Informasi mengenai kerangka kerja Pengadaan tanah dan relokasi, jika ada. c. Informasi mengenai kemungkinan skema Pengadaan tanah, misal dikompensasi, dibeli,

kemungkinan hibah dari pemilik tanah atau dipinjamkan oleh pemilik tanah atau tanahnya hanya dilewati.

d. Peta/sketsa Kegiatan Proyek, alat peraga/bantu agar menjadi lebih jelas.

Konsultasi: a. Tim Pengelola Kegiatan diwajibkan mendorong peserta pertemuan untuk berbicara

secara pro aktif, terutama berkaitan dengan dampak terhadap mereka dan aspirasi warga untuk minimalisasi dampak dan kemungkinan bentuk skema Pengadaan tanah dan kompensasi;

b. Seluruh tanya jawab dan usulan dicatat di Format ini; c. Berita Acara sosialisasi ini akan menjadi lampiran dalam Rencana Kegiatan. Catatan Proses Diskusi/Tanya Jawab: 1. ........................................... .............................................

2. . ........................................... ............................................. Hasil Kesepakatan (jika ada yang disepakati):

1. ........................................... ............................................. 2. ........................................... .............................................

Kami semua yang hadir setuju dengan Berita Acara yang dibuat bersama dengan pengelola Kegiatan/Pelaksana Pengadaan tanah, dengan daftar hadir terlampir.

Menyetujui, Jabatan di Desa Tanda Tangan 1. Nama 1 Kepala Desa 2. Nama 2 Perwakilan warga/tokoh masyarakat 3. Nama 3 .............

Mengetahui,

(Nama)

POKJA PKP Lampiran • Daftar hadir lengkap (Nama, jenis kelamin, alamat, status dalam keluarga, tanda tangan)

• Foto-foto


19

LA

MP

IR

AN

13

T

AB

EL K

OM

PIL

AS

I D

AFT

AR

WT

P D

AN

NIL

AI A

SE

T

Na

ma

Ke

gia

tan

:

Lo

ka

si

:

NamaW

TP

JenisAset

HasilPenaksiranNilaiAset

Tanah

Bangunan

Tanaman

Lainnya

Ukuran

Asli

Ukuran

Terkena

Proyek

%

Ukuran

Sisa

Tanah

Status

Fungsi K

ondisi

Ukuran

Asli

Ukuran

Terkena

Proyek

%

Ukuran

Sisa

Bngn

Kondisi

Fungsi P

indah

/Tidak Je

nis

Jumlah Je

nis

Jumlah T

anah Bangunan Tanaman Lainnya

tem

pat,

tanggal/bula

n/t

ahun

M

engeta

hui,

Pengesa

han:

Ke

pa

la B

ap

pe

da

(

Pe

ng

elo

la K

eg

iata

n/B

up

ati

/W

ali

ko

ta)


LAMPIRAN 14 SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN UKL-UPL

No. …………………………..

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………………………………………………………………………………. Jabatan : ………………………………………………………………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………………………………………………………………. Nomor telp. : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Selaku penanggung-jawab atas kegiatan pembangunan dan operasional termasuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan :

Nama Kegiatan : ………………………………………………………………………………………………………………………. Lokasi Kegiatan : ………………………………………………………………………………………………………………………. Kabupaten : ………………………………………………………………………………………………………………………. Provinsi : ………………………………………………………………………………………………………………………. Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Akan melaksanakan upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pematauan

Lingkungan Hidup (UPL) dalam bentuk memasukkan rekomendasi UKL-UPL ke dalam Detail Desain;

2. Kami telah memahami seluruh maksud yang tertuang dalam Dokumen UKL dan UPL; 3. Kami sanggup melaksanakan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen ini dan bersedia secara berkala melaporkan hasinya kepada instansi terkait;

4. Kami bersedia dipantau terhadap kegiatan usaha kami sebagaimana tertuang di dalam dokumen ini oleh pejabat atau pihak yang berwenang sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Apabila kami lalai dalam melaksanakan pernyataan butir 3 sampai 4 yang kami kemukan di dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Linkungan (UKL-UPL) ini, kami bersedia menghentikan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat kelalaian kami serta sanggup menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Kami bersedia memperbaharui dokumen UKL-UPL ini apabila terjadi perubahan mendasar dalam kegiatan kami, serta kami bersdia merevisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat , tanggal , bulan, tahun Dinas/ Instansi terkait

Pemrakarsa/Pengelola Kegiatan

Materai 6000

………………………


LAMPIRAN 15 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (SPPL) (Untuk Rencana Kegiatan yang tidak memerlukan UKL-UPL, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Jabatan : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Alamat : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Nomor telp. : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari: Nama perusahaan/BKM : …………………………………………………………………………………………………..… Alamat perusahaan/BKM : …………………………………………………………………………………………………..… Nomor telp.perusahaan : ……………………………………………………………………..…………………………..… Jenis usaha/ sifat usaha : ……………………………………………………………………….………………………..… Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk: 1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga

sekitar; 2. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan usaha;

3. Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut;

4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan oleh pejabat atau instansi yang berwenang;

5. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 4 di atas, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan: Dampak lingkungan yang terjadi

1. 2. dst (lihat contoh Lampiran 15a) Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui 1. 2. dst. (lihat contoh Lampiran 15a) SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Tanggal, Bulan, Tahun Pengelola Kegiatan,

Materai Rp, 6.000,-

Tanda tangan, Cap perusahaan/BKM NAMA

Nomor registrasi dari Kantor Lingkungan Hidup setempat

Tanggal

Penerima


LAMPIRAN 15A

POTENSI DAMPAK NEGATIF DAN TINDAKAN MITIGASI (Contoh kegiatan yang banyak dijumpai pada pelaksanaan Program KOTAKU)

Potensi Dampak Negatif Tindakan mitigasi

Jalan, jembatan dan Drainase

Erosi dari jalan yang sedang melakukan cut and fills dan menyebabkan sedimentasi di saluran

Batasi kegiatan pemindahkan tanah hanya pada waktu musim kering/panas

Lindungi permukaan tanah yang rentan dengan jerami

Lindungi saluran drainasi dengan pembatas atau berm

Instalasi ruang sedimentasi, tanami permukaan yang rawan erosi secepat mungkin

Pilih jalur yang lebih aman dari gangguan

Lakukan pemeliharaan tepat waktu

Terjadinya genangan air yang menjadi tempat pertumbuhan nyamuk dan vektor penyakit lainnya

Lakukan tindakan untuk mencegah dengan perbaikan pertamanan, pengisian dan drainasi

Jalan dan jembatan di lokasi yang rawan erosi dan longsor

Ubah jalur untuk menghidari kemiringan yg curam

Bangun turap penyangga dinding tanah

Gunakan tanaman untuk mencegah erosi dan longsor pada kemiringan

Gunakan teknologi khusus seperti sistem pengeringan (drain)

Saluran yg tersumbat karena kesalahan perencanaan dan pemeliharaan yg menyebabkan genangan air yg berdampak ke kesehatan

Pemeliharaan harus membersihkan sumbatan secara berkala

Gunakan saluran dari beton atau tembokan, saluran tanah membutuhkan tempat lebih banyak pemeliharaan yang lebih intensif.

Gunakan kemiringan alami yg lebih tanah terhadap erosi

Toilet Umum, Sanitasi, dan Penyediaan Air Bersih :

Permukaan air sumur hampir sama dengan rembesan, sumur terlalu dekat dgn tangki septik

Cek arah aliran air tanah. Sumur harus diletakkan hulu aliran

Bangun rembesan sejauh mungkin dari sumur

Sumur dalam kakus yang pasti rawan kontaminasi

Bangun bak air yg diissi dari melalui pipa atau ember

Jaga agar kakus tetap bersih dan jauh dari sumur

Pipa sanitasi dipermukaan tanah yang sangat rawan thd sinar matahari, terinjak, dan kenakalan manusia

Tanam pipa sanitasi dari kakus ke tangki septik

Buat lubang kontrol dan pipa udara utk tangki septik

Tangki septik yang tidak bagus strukturnya

Tangki septik yang bagus paling tidak terdiri dari:

Ada lubang kontrol dengan penutup

Pipa masuk kotoran

Bilik yang terbagi dgn dinding pembatas

Pipa luapan disambung dgn rembesan

Pipa udara (ventilasi)


Potensi Dampak Negatif Tindakan mitigasi

(Untuk memenuhi SNI - 2398 -2002 tentang jaringan septic tank)

MCK yang tidak memenuhi syarat Semua unsur utama MCK harus ada;

Kakus

Ventilasi kakus

Bak air dgn kran air/sambungan air dan lubang pembuangan

Ada tempat untuk mencuci yg lebih tinggi

Ada kran air utk isi ember

Ada parit sekeliling lantai untuk membuang air ke saluran pembuangan

Saluran limbah manusia mengandung limbah patogen harus dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke saluran air yang ada

Saluran libah manusia harus disalurkan ke tempat pengolahan/ tangki septik

Tangki septik juga berfungsi sebagai pengolah limbah manusia

lindi dan bau dari pengelolaan limbah padat rumah tangga sementara harus dirawat sehingga tidak mencemari air permukaan tanah

Melakukan pemisahan sampah organik dan sampah anorganik

Limbah yang mengandung lindi disalurkan ke tangki yang lantainya dicor

Lindi disalukan ke tangki pengendapan yang lantainya dicor sebelum dibuang

Menutup sampah organik untuk mencegah bau dan menjadi kompos


LAMPIRAN 16

DEFINISI DAN KRITERIA KAWASAN LINDUNG DAN DAERAH SENSITIF LAINNYA

NO. DEFINISI DAN KRITERIA

1 Hutan Lindung: Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,

mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburuan tanah

Sumber: UU No. 41/1999

2 Lahan Basah: Daerah-daerah perairan rawa, air payau, lahan gambut, baik alami maupun buatan, tetap atau sementara, dengan air tergenang atau mengalir, tawar, payau atau asin, termasuk daerah-daerah perairan laut yang kedalamannya pada saat air surut tidak lebih dari enam meter. Kriteria:

Rawa air tawar, rawa air payau, rawa air asin, lahan gambut, perairan laut

Sumber: Konvensi Ramsar

3 Kawasan Resapan Air: Kawasan yang mempunyai kemampuan tingi untuk meresapkan air

hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber

air.

Kriteria:

Curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan

bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Sumber: Keppres No. 32/1990

4 Sempadan Pantai: Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting

untuk mempertahankan kelsestarian fungsi pantai.

Krieteria: Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dnegan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kea rah darat.


5 Sempadan Sungai: Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai

buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting

untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria: - Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak

sungai yang berada di luar permukiman;

- Untuk sungai di kawasan permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan

cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10-15 meter)


6 Kawasan sekitar Danau/Waduk: Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.

Kriteria: Daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk

dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 m dari titik pasang tertinggi. Sumber: Keppres No. 32/1990



7 Kawasan sekitar Mata Air: Kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting

untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Kriteria: sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.


8 Cagar Alam: Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan

tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi

perkembangannya secara alami.

Kriteria:

- Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe

ekosistemnya

- Mewakili formasi biota terntentu dan/atau unit-unit penyusun

- Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum

diganggu manusia;

- Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan

daerah penyangga yang cukup luas;

- Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta

keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Sumber: UU No. 5/1990, Keppres 32/1990

- Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe

9 Suaka Margasatwa: Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa

keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat

dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Sumber: UU No.5/1990

10 Taman Buru: Kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Kriteria:

- Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidka membahayakan;

dan/atau

- Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan

perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian

satwa.

Sumber: UU No. 41/1999

11 Daerah Pengungsian Satwa: Kawasan suaka alam yang merupakan tempat

berkembangbiaknya satwa yang sejak semula menghuni kawasan tersebut.

Kriteria: - Merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;

- Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup

dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut.




12 Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya: Daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.

Kriteria: Kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai,

gugusan arang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau

keunikan ekosistem.

Sumber: Keppres No.32/1990

13 Kawasan Pantai Berhutan Bakau: Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami

hutan bakau (mangrove) yang berfungsi mempberi perlindungan kepada perikehidupan

pantai dan lautan. Kriteria: Minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. Sumber: Keppres No. 32/1990

14 Taman Nasional: Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola

dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang

budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Kriteria: Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap, yang memiliki flora dan fauna yang

beraneka ragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik

untuk keperluan pariwisata (Keppres No. 32/1990)

Sumber: UU No.5/1990 dan Keppres No.32/1990

15 Taman Hutan Raya: Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau

satwa alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan

rekreasi. (UU No.5/1990)


beranekaragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik

untuk keperluan pariwisata.

Sumber: UU No. 5/1990 dan Keppres No. 32/1990

16 Taman Wisata Alam: Kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama

dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.


beranekaragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik

untuk keperluan pariwisata.

Sumber: UU No. 5/1990 dan Keppres No. 32/1990

17 Cagar Budaya dan Bangunan-bangunan Monumental, Tradisional dan Keagamaan: Kawasan

dimana lokasi bangunan-bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi dan

monumental serta bentukan geologi alami yang khas eksistensinya secara local maupun

nasional.



18 Daerah-daerah dan tempat-tempat yang dilindungi: Areal dan tempat yang secara

tradisional dianggap memiliki kaitan dengan system religi kelompok social masyarakat.

Kriteria: - Dianggap sebagai tempat keramat yang dipercayai masyarakat;

- Sebagai tempat acara ritual tradisional.

19

Komunitas Rentan: Kelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan memiliki identitas social budaya yang berbeda dari masyarakat umumnya, dan sangat rentan terhadap proses pembangunan jalan. Kriteria:

- Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogeny;

- Pranata social bertumpu pada hubungan kekerabatan;

- Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit dijangkau;

- Pada umumnya masih hidup dengan system ekonomi subsisten;

- Peralatan teknologinya sederhana;

- Ketergantungan pada lingkungan hidup dan SDA setempat relative tinggi;

- Terbatasnya akses pelayanan social, ekonomi, dan politik.

Selain kelompok diatas, yang termasuk kelompok Masyarakat Rentan ini adalah kelompok

miskin yang memiliki 3 dari 8 kriteria, serta tinggal di kawasan sensitive.

20 Kawasan Permukiman: Kawasan yang digunakan atau diperuntukkan sebagai tempat

permukiman dengan segala prasarana pendukungnya. Kriteria: Kepadatan penduduk minimal 250 jiwa/ha dan dilengkapi fasos dan fasum.

21 Kawasan Rawan Bencana Alam: Kawasan yang berpotensi tinggi dan sangat rentan

mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam.

Kriteria: Berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa

bumi dan/atau longsor.

Sumber: Keppres No. 32/1990 dan Perka BNPB No 2 Tahun 2012 22 Lahan Produktif: Sawah, kebun dan/atau tambak milik masyarakat umum yang

mennghasilkan komoditas bernilai ekonomi dan diandalkan sebagai sumber penghasilan bagi

pemiliknya.

Kriteria:

- Perlindungan dilakukan untuk mencegah penciutan luas areal produktif karena alih fungsi

lahan, dan mempertahankan tingkat produktivitasnya;

- Diandalkan sebagai sumber pendapatan ekonomi untuk kehidupan pemiliknya;

- Diandalkan sebagai kawasan penghasil komoditas dengan nilai ekonomi tinggi

- Mempunyai peran social yang tinggi khususnya dalam penyediaan lapangan kerja

bagi masyarakat petani.



23 Daerah Berlereng Curam: Kawasan dengan kemiringan permukaan tanah yang

curam/terjal ≥ 40%.

Kriteria: Kemiringan lereng ≥ 40%; Umumnya berada di daerah pegunungan; Rawan longsor.


24 Kawasan Komersial: Kawasan yang digunakan atau diperuntukkan sebagai tempat

perdagangan dan jasa (komersial).

Kriteria: - Kegiatan transaksi barang atau jasa yang tinggi

- Pengumpulan dan distribusi komoditas perdagangan yang tinggi

- Dilengkapi fasilitas pendukung yang baik.

Sumber: Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 01/P/BM/2014


28

LAMPIRAN 17

FORMAT UKL-UPL

(UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN)

Format berikut ini adalah contoh Format Isian untuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)

dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Format ini mendeskripsikan dampak lingkungan dari

Kegiatan yang direncanakan upaya pengelolaannya. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UKL-

UPL ini, suatu Surat Pernyataan Pelaksanaan UKL-UPL akan dilampirkan dengan menggunakan contoh

format di Lampiran 2. Format ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

No.16/2012 yang dapat dijadikan acuan selanjutnya.

Judul Bab/Sub Bab Isi/Keterangan

Surat Pernyataan dari Pengelola Kegiatan Pengelola Kegiatan a. Surat pernyataan dari Pengelola Kegiatan yang menyatakan bahwa mereka bertanggung-jawab

untuk memastikan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL)

akan dilaksanakan. Surat pernyataan ini ditulis di atas kertas bermaterai dengan diketahui oleh

Kepala Bapedalda dan Kepala Daerah setempat (Gubernur/Bupati/Walikota).

b. Pengelola Kegiatan dalam kerangka pengamanan lingkungan terdiri dari penyusun dan pelaksana

Kegiatan serta pihak yang bertanggungjawab di dalam pengoperasian dan pemeliharaan Kegiatan

serta pihak-pihak lainnya yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

I. IDENTITAS PENGELOLA/PEMRAKARSA KEGIATAN 1.1 Nama Perusahaan

1.2 Nama Pengelola/

Pemrakarsa

Kegiatan

1.3 Alamat, Nomor

Telepon dan Fax,

Website dan Email

Nama institusi Pengelola/Pemrakarsa Kegiatan serta uraian

tanggungjawabnya pada setiap tahapan Kegiatan, meliputi:

a. Dinas atau instansi yang bertanggungjawab di dalam penyusunan

dan pelaksanaan Kegiatan;

b. Dinas atau instansi yang bertanggungjawab di dalam pengoperasian dan pemeliharaan Kegiatan setelah konstruksi selesai;

c. Dinas atau instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan

pemantauan lingkungan.

Alamat jelas untuk dari dinas atau instansi terkait dengan Kegiatan sesuai

dengan poin 1.1.

II. RENCANA KEGIATAN DAN DAMPAKNYA 2.1 Nama Kegiatan Nama Kegiatan secara lengkap dan jelas.

2.2 Lokasi Kegiatan a. Lokasi Kegiatan disebutkan dengan jelas: Kelurahan/ Desa,

Kabupaten/ Kota, dan Provinsi tempat Kegiatan dan komponen

kegiatannya dilangsungkan.

b. Rencana Kegiatan digambarkan melalui peta dalam skala yang memadai

(skala peta dicontohkan dalam 1:50.000 dan letak lokasi berdasarkan

Garis Lintang dan Garis Bujur).


29


2.3 Skala Kegiatan Perkiraan komponen dan skala pekerjaan Kegiatan dengan ukuran yang

jelas (dalam satuan tertentu), misalnya: pembangunan pasar dengan

kapasitas tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung

upaya pengelolaan lingkungan (disebutkan jenis atau komponen beserta

skalanya).

2.4 Garis besar

Komponen

pekerjaan Kegiatan

Uraian secara singkat dan jelas komponen pekerjaan Kegiatan yang

berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Komponen

pekerjaan Kegiatan ini dibagi berdasarkan tahap-tahap berikut ini:

a. Pra-konstruksi, misalnya: mobilisasi tenaga kerja dan material, pengangkutan, dan lainnya;

b. Konstruksi , misalnya: penggunaan air tanah, pemasangan pipa air dan gas, dan lainnya;

c. Operasional dan Pemeliharaan: Pasca-Konstruksi, contohnya:

pembersihan sisa-sisa material dan timbunan, dan lainnya.

Lampirkan bagan alir/sketsa yang menjelaskan alur pekerjaan Kegiatan tersebut, jika relevan.

Diuraikan secara singkat dan jelas mengenai Kegiatan dengan potensi

dampak terhadap lingkungan, jenis dampak yang dapat terjadi, ukuran

yang menyatakan besaran dampak, dan hal-hal lainnya yang perlu untuk

menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan

hidup dan sosial. Penjelasan ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel

dengan kolom yang berisi aspek-aspek tersebut. Ukuran atau besaran

dampak dilengkapi dengan satuan pengukuran yang didasarkan pada

peraturan perundangan yang berlaku atau kajian ilmiah tertentu. Aspek

pengendalian hama tanaman perlu diperhatikan oleh pemrakarsa proyek

saat penyusunan dokumen UKL-UPL (sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum No.10/PRT/M/2008, Lampiran 1, hal.1).

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1 Upaya Pengelolaan

Lingkungan

4.2 Upaya Pemantauan

Lingkungan

a. Rencana upaya pengelolaan lingkungan (UKL) berisi rencana itu

sendiri, beserta pihak penanggungjawab, frekuensi intervensi/

pelaksanaan pengelolaan lingkungan, jadwal pelaksanaan dan

mekanisme pengelolaan (tata cara pengelolaan, metode, dan

lainnya) dampak lingkungan terkait dengan berbagai jenis dampak

yang sudah diidentifikasi dalam poin III.

b. Rencana ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel yang minimal

berisi kolom-kolom sebagai berikut: jenis dampak, sumber, besaran,

tolok ukur, upaya pengelolaan, frekuensi, penanggung-jawab, dan

keterangan.

a. Rencana upaya pemantauan lingkungan (UPL) berisi rencana itu

sendiri, beserta pihak penanggungjawab, frekuensi intervensi

pelaksanaan pemantauan lingkungan, jadwal pelaksanaandan

mekanisme pemantauan (tata cara pemantauan, metode, dan

lainnya) dampak lingkungan terkait dengan jenis upaya pengelolaan

lingkungan yang sudah diidentifikasi dalam poin 4.1.



tolok ukur, upaya pengelolaan, frekuensi dan jadwal pemantauan,

penanggung-jawab, dan keterangan. Dalam pemantauan ini, tolok

ukur disesuaikan dengan peraturan perundangan tertentu mengenai

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

29

Diuraikan secara singkat dan jelas mengenai Kegiatan dengan potensi

dampak terhadap lingkungan, jenis dampak yang dapat terjadi, ukuran

yang menyatakan besaran dampak, dan hal-hal lainnya yang perlu untuk

menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan

hidup dan sosial. Penjelasan ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel

dengan kolom yang berisi aspek-aspek tersebut. Ukuran atau besaran

dampak dilengkapi dengan satuan pengukuran yang didasarkan pada

peraturan perundangan yang berlaku atau kajian ilmiah tertentu. Aspek

pengendalian hama tanaman perlu diperhatikan oleh pemrakarsa proyek

saat penyusunan dokumen UKL-UPL (sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum No.10/PRT/M/2008, Lampiran 1, hal.1).

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1 Upaya Pengelolaan

Lingkungan

4.2 Upaya Pemantauan

Lingkungan

a. Rencana upaya pengelolaan lingkungan (UKL) berisi rencana itu

sendiri, beserta pihak penanggungjawab, frekuensi intervensi/

pelaksanaan pengelolaan lingkungan, jadwal pelaksanaan dan

mekanisme pengelolaan (tata cara pengelolaan, metode, dan

lainnya) dampak lingkungan terkait dengan berbagai jenis dampak

yang sudah diidentifikasi dalam poin III.



tolok ukur, upaya pengelolaan, frekuensi, penanggung-jawab, dan

keterangan.

a. Rencana upaya pemantauan lingkungan (UPL) berisi rencana itu

sendiri, beserta pihak penanggungjawab, frekuensi intervensi

pelaksanaan pemantauan lingkungan, jadwal pelaksanaandan

mekanisme pemantauan (tata cara pemantauan, metode, dan

lainnya) dampak lingkungan terkait dengan jenis upaya pengelolaan

lingkungan yang sudah diidentifikasi dalam poin 4.1.



tolok ukur, upaya pengelolaan, frekuensi dan jadwal pemantauan,

penanggung-jawab, dan keterangan. Dalam pemantauan ini, tolok

ukur disesuaikan dengan peraturan perundangan tertentu mengenai


30


V. TANDA TANGAN

DAN CAP

VI. DAFTAR PUSTAKA

dampak lingkungan yang teridentifikasi dalam point III.

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, Pengelola Kegiatan wajib

menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan

yang bersangkutan.

Masukkan berbagai rujukan atau referensi yang digunakan

dalam penyusunan UKL-UPL.

VII. LAMPIRAN Lampirkan berbagai dokumen atau informasi yang relevan dengan UKL- UPL, misalnya: lembar hasil pemantauan, dan lainnya.


LAMPIRAN 18

PROSEDUR OPERASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Jalan dan Jembatan:

Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 01/P/BM/2014

mencakup antara lain:

a. Prosedur Penyaringan Lingkungan (Screening)

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.

c. Perizinan Terkait Penyelenggaraan Jalan di Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan.

d. Penyusunan Dokumen LARAP Bidang Jalan.

e. Pembuatan Basecamp yang Berwawasan Lingkungan pada Pekerjaan Jalan.

2. Air Minum:

a. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007, mengenai Sistem

Pengelolaan Air Minum, yang mencakup:

- Pedoman Pengembangan Rencana Induk, Penyiapan Studi Kelayakan, Fase

Konstruksi.

b. Pedoman untuk Sistem Pengelolaan Air Minum Sederhana;

- Pedoman untuk pembangunan mata air, broncaptering, sumur air dalam,

pengolahan air sederhana, hidran publik, instalasi perpipaan, dan operasional dan

pemeliharaan.

3. Irigasi:

a. Pedoman rehabilitasi/peningkatan sistem irigasi, untuk mencegah dampak efek hilir

yang merugikan. Dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

15/PRT/M/2010, Bagian III.3.2.2 dan III.3.3.2.

4. Sanitasi:

a. Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis

Masyarakat –Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, 2014.


LAMPIRAN 19 UNSUR-UNSUR RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI

LARAP KOMPREHENSIF LARAP Komprehensif mencakup unsur-unsur di bawah ini, sebagaimana yang sesuai. Bila suatu unsur tidak sesuai dengan keadaan proyek, hal tersebut perlu dicatat pada LARAP Komprehensif. Semua unsur di bawah ini perlu dicakup dalam LARAP Sederhana, kecuali butir 5, 6, 11, 12, 13, dan 14: 1. Uraian tentang Kegiatan Proyek. Uraian umum tentang Kegiatan dan identifikasi kawasan

Kegiatan. 2. Dampak yang mungkin terjadi. Identifikasi (a) komponen Kegiatan yang akan membutuhkan

pengadaan tanah atau menyebabkan pemukiman kembali; (b) kawasan yang terkena dampak Kegiatan tersebut; (c) alternatif-alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali; dan (d) mekanisme yang ditetapkan untuk meminimalkan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, sampai ke tingkat yang mungkin diupayakan.

3. Tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan utama LARAP Komprehensif. 4. Sensus Warga Terkena Proyek (WTP) dan inventaris aset terkena dampak. Hasil-hasil sensus dan

inventaris aset, termasuk informasi berikut ini:

a. daftar WTP, yang membedakan antara WTP yang berhak atas tanah dan para penghuni tanpa hak atas tanah;

b. inventaris bidang tanah dan bangunan terkena dampak termasuk informasi berikut ini:

- Ukuran total bidang tanah terkena dampak, ukuran kawasan yang akan diambil untuk Kegiatan Proyek, dan ukuran tanah sisa;

- Status kepemilikan tanah/bangunan yang terkena dampak dan bukti kepemilikan; - Fungsi tanah/bangunan yang terkena dampak;

- Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, sementara, dsb.); - Aset lain yang terkena dampak (pohon, tanaman pangan, sumur, pagar, dsb.).

c. jumlah total WTP dan Rumah Tangga Terkena Proyek (RTP);

d. jumlah RTP yang harus pindah, dengan membedakan antara (1) mereka yang akan dapat membangun kembali rumah mereka di tanah sisa dari bidang tanah yang terkena dampak Kegiatan dan (2) mereka yang akan terpaksa pindah ke lokasi lain; dan

e. jumlah RTP yang akan kehilangan lebih dari 10% aset produktif mereka.

Informasi di atas perlu diringkaskan dalam suatu tabel sebagaimana ditampilkan di Lampiran 10 5. Kajian sosio-ekonomi. Temuan-temuan pada sebuah kajian sosioekonomi yang mencakup RTP

yang mengalami kehilangan lebih dari 10% dari aset produktif mereka dan/atau terpaksa pindah ke lokasi lain. Kajian sosioekonomi tersebut perlu mencakup unsur-unsur berikut ini: a. hasil sensus terhadap WTP di butir (4) diatas;

b. suatu uraian tentang sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga;

c. pola-pola interaksi sosial di dalam masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terkena dampak Kegiatan;

d. informasi tentang kelompok-kelompok atau warga yang rentan (misal perempuan, kelompok warga sangat miskin, orang cacat);


e. sistem kepemilikan hak atas tanah dan sistem pengalihan, termasuk suatu inventaris sumber daya alam milik bersama, yang darinya warga memperoleh mata pencaharian dan makanan mereka, sistem hak pakai berbasis non-hak-milik (termasuk penangkapan ikan, memetik hasil tanaman untuk dimakan, atau penggunaan kawasan hutan) yang diatur dengan mekanisme alokasi tanah yang diakui setempat, dan setiap masalah yang timbul karena berbagai sistem hak untuk menempati tanah;

f. infrastruktur publik dan pelayanan sosial yang akan terkena dampak;

g. ciri-ciri sosial dan budaya WTP, termasuk suatu uraian tentang lembaga-lembaga formal dan informal (mis, organisasi-organisasi masyarakat, kelompok-kelompok ritual, organisasi- organisasi non-pemerintah (LSM) yang mungkin terkait dengan strategi konsultasi serta proses desain dan implementasi kegiatan pemukiman kembali;

h. informasi awal mengenai mata pencaharian (termasuk, bila sesuai, tingkat produksi dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal maupun informal) serta tingkat kehidupan (termasuk status kesehatan) WTP; dan

i. penyediaan informasi yang diperbaharui secara berkala mengenai mata pencaharian dan standar hidup warga yang dipindahkan sehingga informasi terbaru tersedia pada saat mereka dipindahkan.

6. Analisis secara hukum. Temuan dari suatu analisa terhadap kerangka hukum, a. Ruang lingkup kekuasaan yang unggul dan sifat kompensasi yang terkait dengan hal

terssebut, baik dari segi metodologi penilaian dan waktu pembayaran; b. Prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk deskripsi cara remediasi yang

tersedia untuk WTP dalam proses peradilan, kerangka waktu normal untuk prosedur tersebut, dan alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia yang mungkin relevan dengan mekanisme skema pemukiman kembali dalam Proyek ini;

c. Hukum yang relevan (termasuk hukum adat dan tradisional) yang mengatur kepemilikan lahan, penilaian aset dan kerugian, kompensasi dan penggunaan alami dari hak, hukum adat pribadi yang berkaitan dengan perpindahan, dan undang-undang lingkungan dan peraturan kesejahteraan sosial;

d. Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembebasan lahan dan pemukiman kembali ;

e. Langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan secara efektif dari pengadaan tanah dan pemukiman kembali dalam Kegiatan, termasuk, sebagaimana sesuai dengan proses untuk mengakui klaim atas hak-hak hukum atas tanah, termasuk klaim yang diperoleh sesuai dengan hukum adat dan penggunaan tradisional.

7. Kerangka Kelembagaan. Temuan-temuan analisis terhadap kerangka kelembagaan yang

mencakup:

a. identifikasi lembaga-lembaga yang bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan pengadaan tanah, pembayaran kompensasi/ ganti kerugian, pemukiman kembali (dan program rehabilitasi, bila ada) dan LSM-LSM yang mungkin mempunyai peran dalam pelaksanaan Kegiatan;

b. suatu kajian terhadap kapasitas kelembagaan dari lembaga-lembaga dan LSM-LSM

tersebut; dan

c. setiap langkah yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari lembaga- lembaga dan LSM-LSM yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemukiman kembali.

8. Keberhakan. Identifikasi WTP yang akan berhak mendapatkan kompensasi, bantuan

pemukiman kembali/relokasi dan dukungan rehabilitasi serta penjelasan mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan keberhakan WTP, termasuk waktu untuk mengumumkan WTP


sebagai pihak yang terkena dampak dan layak untuk mendapatkan kompensasi (the cut-off- date).

9. Penilaian aset dan perhitungan kompensasi atas aset yang terkena. Suatu uraian tentang prosedur yang akan diikuti untuk menentukan bentuk dan jumlah kompensasi yang akan ditawarkan kepada WTP, yang merupakan hasil penilaian dari tim penilai independen.

10. Kompensasi, bantuan relokasi/pemukiman kembali dan dukungan rehabilitasi. Suatu uraian mengenai (1) berbagai paket kompensasi untuk ditawarkan bagi WTP yang kehilangan tanah dan aset lain, (2) bantuan relokasi untuk ditawarkan kepada warga yang secara fisik dipindahkan, dan (3) dukungan rehabilitasi bagi warga yang kehilangan sumber penghasilan atau mata pencaharian sebagai akibat pengadaan tanah untuk Kegiatan. Paket-paket kompensasi, digabung dengan bantuan dan dukungan lain yang ditawarkan untuk setiap kategori WTP harus memadai agar kehidupan WTP tidak menjadi lebih buruk. Pilihan-pilihan relokasi dan bantuan lain yang ditawarkan kepada WTP harus dipersiapkan dengan berkonsultasi dengan mereka dan harus layak secara teknis dan ekonomi, serta sesuai dengan pilihan-pilihan yang lebih disukai dari sudut budaya WTP.

11. Seleksi lokasi, persiapan lokasi dan relokasi. Alternatif tempat relokasi yang dipertimbangkan

serta penjelasan mengenai lokasi-lokasi yang dipilih tersebut, yang mencakup: a. pengaturan kelembagaan dan teknis untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan

tempat relokasi, apakah di pedesaan atau perkotaan, dimana terdapat suatu kombinasi potensi produktif, manfaat-manfaat di lokasi yang baru, serta kombinasi faktor-faktor lain, yang sejauh memungkinkan, setidaknya sebanding dengan manfaat-manfaat di lokasi yang lama, dengan suatu perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mengalihkan tanah serta sumber daya tambahan;

b. setiap langkah yang perlu untuk mencegah spekulasi tanah atau membanjirnya orang- orang yang tidak memenuhi syarat di lokasi yang dipilih;

c. prosedur untuk relokasi fisik berdasarkan Kegiatan, termasuk jadwal untuk persiapan lokasi dan pengalihan; dan

d. penyelenggaraan hukum untuk meresmikan hak menempati tanah dan untuk mengalihkan hak kepada para pemukim kembali.

12. Perumahan, infrastruktur, dan pelayanan sosial. Rencana untuk menyediakan (atau membiayai

para pemukim kembali untuk mendapatkan penyediaan) perumahan, infrastruktur (mis: air bersih, jalan pendukung), serta pelayanan sosial (mis, sekolah, pelayanan kesehatan); rencana untuk memastikan adanya pelayanan-pelayanan sebanding dengan yang didapatkan oleh penduduk penerima; setiap pengembangan lokasi, teknik, dan desain arsitektur untuk fasilitas- fasilitas ini.

13. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Suatu uraian mengenai batas-batas kawasan

relokasi; dan penilaian mengenai dampak lingkungan hidup akibat pengadaan tanah yang diusulkan serta langkah-langkah untuk mengurangi dan mengatasi dampak-dampak ini (dikoordinasikan sebagaimana perlu dengan penilaian lingkungan hidup mengenai investasi utama yang membutuhkan pengadaan tanah).

14. Proses partisipatif Keterlibatan warga yang terkena proyek dan warga/masyarakat penerima:

a. Suatu deskripsi mengenai strategi untuk berkonsultasi dengan dan partisipasi warga yang dipindahkan maupun warga penerima (host community) dalam desain maupun pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah;


b. Suatu ringkasan terhadap pandangan-pandangan yang dinyatakan oleh WTP dan bagaimana pandangan-pandangan ini turut diperhitungkan dalam mempersiapkan Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali;

c. Tinjauan terhadap alternatif-alternatif pengadaan tanah yang ditawarkan serta keputusan yang dibuat oleh WTP mengenai berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka, termasuk pilihan-pilihan yang berkaitan dengan bentuk kompensasi dan bantuan akibat kegiatan pengadaan tanah, pemindahan sebagai keluarga, orang-perorangan atau sebagai bagian masyarakat yang ada sebelumnya atau kelompok-kelompok kekerabatan, upaya untuk mempertahankan pola-pola organisasi kelompok yang ada, serta upaya untuk mempertahankan akses ke tanah milik budaya (mis tempat ibadat, pusat-pusat ziarah, pemakaman);

d. Pengaturan yang dilembagakan yang dengannya warga yang dipindah dapat menyampaikan keprihatinannya kepada pihak berwenang dalam proyek selama perencanaan dan pelaksanaan, serta langkah-langkah untuk memastikan bahwa kelompok- kelompok yang rentan diwakili secara memadai; dan

e. Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak pengadaan tanah pada warga/komunitas penerima (jika ada relokasi), termasuk konsultasi dengan warga penerima dan Pemerintah Daerah. Terdapat pengaturan untuk mempercepat pembayaran kepada warga/masyarakat untuk tanah atau aset lain yang terkena dampak, yang kemudian dibeli untuk warga yang dipindahkan, sebagaimana pengaturan untuk mengatasi setiap konflik yang mungkin timbul antara warga yang dimukimkan kembali dan masyarakat penerima; serta setiap langkah yang perlu untuk melengkapi pelayanan (mis, pendidikan, air, kesehatan, dan pelayanan-pelayanan produksi) di lokasi tersebut agar fasilitas milik warga/masyarakat penerima sebanding dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan bagi warga yang dimukimkan kembali.

15. Prosedur penanganan keluhan. Prosedur yang dapat diakses (murah dan mudah) oleh pihak

ketiga untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari Kegiatan, sebagaimana tercantum dalam LARAP Komprehensif. Prosedur penanganan keluhan tersebut perlu mempertimbangkan ketersediaan pilihan penyelesaian melalui pengadilan serta mekanisme penyelesaian lainnya, seperti penyelesaian perselisihan berbasis masyarakat dan secara tradisional.

16. Tanggung jawab organisasi. Kerangka organisasi untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali, termasuk identifikasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan LARAP Komprehensif, pelaksanaan prosedur pengadaan tanah dan penyediaan pelayanan; rencana untuk memastikan koordinasi yang memadai antara berbagai lembaga dan yurisdiksi yang terlibat dalam pelaksanaan; serta setiap langkah (termasuk bantuan teknis) yang dibutuhkan untuk memantapkan kapasitas Pengelola Kegiatan guna mendesain dan melaksanakan kegiatan pengadaan tanah; ketentuan-ketentuan untuk mengalihkan kepada pihak berwenang di daerah atau kepada para pemukim kembali tanggungjawab atas pengelolaan fasilitas dan pelayanan yang disediakan berdasarkan proyek dan untuk mengalihkan tanggung jawab lain dari pihak pelaksana pengadaan tanah, bila ada.

17. Jadwal pelaksanaan. Suatu jadwal pelaksanaan yang mencakup semua kegiatan pengadaan tanah, mulai dari persiapan sampai ke pelaksanaan, termasuk tanggal yang ditargetkan untuk pencapaian manfaat-manfaat yang diharapkan bagi para pemukim kembali dan tuan rumah serta penghentian berbagai bentuk bantuan. Jadwal perlu menunjukkan bagaimana kegiatan


pengadaan tanah dan pemukiman kembali dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan konstruksi secara keseluruhan.

18. Biaya dan anggaran. Tabel yang memperlihatkan perkiraan biaya yang dicantumkan untuk semua kegiatan pengadaan tanah, termasuk pertimbangan terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan biaya tak terduga lainnya; jadwal pengeluaran; sumber dana; dan rencana untuk arus dana yang tepat waktu, dan pendanaan untuk pengadaan tanah, bila ada, pada bidang-bidang di luar yurisdiksi pengelola Kegiatan (dapat dilihat pada Matriks Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali).

19. Pemantauan dan evaluasi. Rencana pemantauan terhadap kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali oleh instansi pelaksana, yang didukung oleh para pemantau independen sesuai peraturan yang berlaku, untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif; indikator-indikator pemantauan kinerja guna mengukur input, output, dan hasil untuk kegiatan Pengadaan tanah; keterlibatan WTP dalam proses pemantauan; evaluasi dampak pengadaan tanah selama jangka waktu yang ditentukan setelah semua kegiatan Pengadaan tanah dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan diselesaikan; menggunakan hasil pemantauan pengadaan tanah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan selanjutnya.

Catatan: informasi mengenai contoh jadwal pelaksanaan LARAP Komprehensif dan sumber pendanaan dapat diringkaskan pada Lampiran 19.


LAMPIRAN 20 CONTOH KERANGKA RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI

LARAP SEDERHANA

Catatan: Kerangka ini terutama dipergunakan untuk LARAP Sederhana. Untuk LARAP Komprehensif, perlu ditambahkan hasil dari kajian sosial ekonomi terhadap Warga Terkena Proyek, serta paparan lain yang dibutuhkan sesuai dengan Format LARAP KomprehensiF (Lampiran 18) di atas.

I. Deskripsi Kegiatan

Identifikasi lokasi Kegiatan, termasuk Kabupaten/Kota dan Provinsi Komponen dalam Kegiatan yang memerlukan pengadaan tanah

II. Sensus terhadap Warga Terkena Proyek, kehilangan aset, dan penilaian asset: Nama pemilik aset yang terkena dampak; Luas tanah/bangunan eksisting;

Luas tanah/bangunan yang terkena dampak dari Kegiatan; Luas tanah/bangunan sisa setelah terkena Kegiatan (jika sisa bangunan/tanah tidak

layak untuk dihuni/ditanami lagi, maka dianggap bahwa bangunan/tanah tersebut terkena seluruhnya);

Berapa % tanah/bangunan yang terkena dampak dari Kegiatan; Status kepemilikan dari tanah/bangunan tersebut;

Fungsi tanah/bangunan yang terkena dampak; Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, temporer, IMB, non IMB); Tanaman/pohon yang terkena proyek Kegiatan (jenis, jumlah, kondisi, usia,

produktivitas); Aset lain yang terkena dampak, misal sumur, instalasi listrik, pagar, dll, serta biaya

untuk memperolehnya.

Hasil identifikasi & inventarisasi ini akan didiseminasikan di tempat yang mudah dilihat oleh Warga Terkena Proyek. Lihat contoh tabel untuk penyajian hasil identifikasi/inventarisasi, atau dapat mengikuti tabel Daftar Nominatif dalam Lampiran V Peraturan Kepala BPN No. 5/2012, sesuai kebutuhan.

III. Nilai aset & Skema Kompensasi: Alternatif kompensasi yang ditawarkan (uang tunai, tanah pengganti, atau bentuk lain). Nilai NJOP tanah/bangunan bersangkutan. Harga tanah, tanaman, bangunan dan aset di atas bangunan berdasarkan penilaian

tim penilai independen. Bentuk kompensasi yang diinginkan warga sebagai hasil dari konsultasi Proses sertifikasi Proses sertifikasi tanah. Hasil musyawarah/negosiasi akan didiseminasikan di tempat yang mudah dilihat oleh

WTP.

IV. Proses konsultasi mengenai alternatif kompensasi: Bagaimana proses konsultasi dilakukan Kapan dilakukan dan seberapa sering

Dimana konsultasi dilakukan Siapa saja yang menghadiri


Perlu dibuat berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta, serta daftar hadir peserta untuk setiap konsultasi yang dilakukan

V. Mekanisme Penyampaian Keluhan VI. Pembiayaan VII. Pemantauan dan Evaluasi VIII. Kelembagaan pelaksanaan pengadaan tanah dan penanganan keluhan

Organisasi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk orang/pihak yang bisa dihubungi langsung oleh WTP;

Organisasi yang bertanggungjawab untuk pelaporan dan pemantauan; Mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan, termasuk orang/pihak yang

bisa dihubungi jika warga menyampaikan keluhan.

IX. Matriks Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali X. Jadwal pelaksanaan dan pembayaran

Berikut jadwal tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Jenis aktivitas disesuaikan

dengan pelaksanaan di lapangan :

Contoh jadwal kegiatan untuk LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhana

Program

Ke

giatan

Ke

luaran

Lokasi

Un

it

Pe

nan

ggun

g jawab

Waktu

Pe

laksanaan

Ke

bu

tuh

an B

iaya

Sum

be

r

Biaya

Ke

teran

gan

1. Tim Pengadaan tanah

2. Pembentukan Tim Penilai Independen

3. Sosialisasi kepada WTP

4. Pengukuran dan Pematokan tanah

5. Musyawarah

6. Penilaian tanah dan asset

7. Negosiasi

8. Pembayaran kompensasi

9. Penyerahan tanah yang terkena dampak dan sertifikasi untuk sisa tanah

10. Pemindahan dan Perlindungan Utilitas Terkena Proyek

11. Pemantauan

12. Pelaporan


36

MA

TR

IK

S R

EN

CA

NA

TIN

DA

K P

EN

GA

DA

AN

TA

NA

H D

AN

PE

MU

KIM

AN

KE

MB

ALI K

OM

PR

EH

EN

SIF

/S

ED

ER

HA

NA

(Conto

h:

Pro

yek J

ala

n)

No.

Pro

gra

m

Lokasi

Kegia

tan

Unit

Penanggung

jaw

ab

Waktu

pela

ksa

naan

Sum

ber

bia

ya (

000)

Kete

rangann

Pem

erinta

h

APBN

APBD

Pro

v

APBD

Kab

1.

PEM

UKIM

AN

KEM

BALI

RU

SU

NAM

I

“MAKM

UR”

KELU

RAH

AN

SEJA

HTER

A

RELO

KASI

12

KK D

AR

I D

ESA T

ILAS

12 U

NIT

U

PT D

INAS

CIP

TA K

ARYA

JAN

2015

-

120 J

UTA

-

-


LAMPIRAN 21 FORMAT STUDI KAJIAN SOSIAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

• Deskripsi Kegiatan Proyek

• Informasi tentang lokasi Kegiatan Proyek dan kondisi MA

1. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Adat a. Karakteristik Umum Masyarakat Adat b. Karakteristik Khusus Masyarakat Adat

Institusi Sosial Budaya Kondisi Ekonomi dan Sumber mata Pencaharian Praktek Budaya dll

c. Asesmen Pemangku Kepentingan 2. Proses konsultasi selama Kajian Sosial yang mencerminkan prinsip konsultasi/rembug

agar mendapatkan dukungan luas dari kelompok MA yang terkena dampak untuk usulan Kegiatan

3. Temuan dan Dampak Kegiatan (positif dan negatif)

a. Potensi negatif (beri contoh) Dominasi ekonomi dari kaum pendatang Alih hak ulayat …………………

b. Usulan Mitigasi (beri contoh) Mitigasi terkait dominasi kaum pendatang ………………….

c. Potensi dampak positif dan upaya untuk memaksimalkan dampak tersebut

4. Rencana Tindakan: berupa tabel yang berisi (untuk dimasukkan di dalam konsep RKP-MA):

a. Rencana memaksimalkan dampak positif; b. Isu negatif sebagaimana teridentifikasi dari studi, yang perlu dimitigasi; c. Program mitigasinya;

d. Kegiatan-kegiatan dalam program mitigasi tersebut; e. Lokasi dimana dampak berada dan mitigasi akan dilakukan; f. Kerangka kerja konsultasi (musyawarah) untuk menyusun dan melaksanakan RKP-MA;

g. Institusi yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakan RKP-MA; h. Jadwal pelaksanaan ;

i. Anggaran; j. Sumber anggaran; k. Keterangan (hal-hal lain yang perlu dimasukkan).


LAMPIRAN 23 CONTOH RINGKASAN DOKUMENTASI

PENANGANAN KELUHAN

No Tanggal Pengaduan

Jenis Pengaduan

Nama/ Asal/ Alamat

Pengaduan

Tindak Lanjut Pengaduan

Instansi yang Menangani

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut Diberitahu

Melalui

Tanggal Tindak Lanjut

1 3 Desember

20xx

Jalan yang

dibuat

kontraktor

merusak

pagar tanpa perbaikan

Amir

(diterima dari

sms 0813

555 xxx

Kontraktor sudah

diminta

memperbaiki

dan di lapangan sudah diperbaiki

SKPD ……… SMS dari Unit

Pengaduan/Pe

nanganan

Keluhan ke

nomor alamat

pengirim

aduan/keluhan

6

Desember 20xx

Dst


LAMPIRAN 24 KONSOLIDASI TANAH

(LAND CONSOLIDATION/LC)

Dasar Hukum

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang

Konsolidasi Tanah, konsep konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan mengenai penataan

kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk

kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan

sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pada hakikatnya,

konsolidasi tanah adalah penataan tanah yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan

fasilitas sosial. Alasan diadakannya konsolidasi tanah adalah untuk membantu pemerintah

daerah untuk menata bagian wilayahnya yang tidak teratur menjadi teratur sesuai Rencana

Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan demikian, kewenangan negara

dalam Undang-undang Pertanahan dan Agraria (UUPA) ini untuk melakukan pengaturan,

penataan, penguasaan, dan penggunaan tanah yang ditafsirkan termasuk penataan melalui

konsolidasi tanah.

Konsolidasi Tanah merupakan alternatif strategis yang ditawarkan dalam penyediaan tanah

untuk pembangunan, karena melalui konsolidasi, masyarakat tidak tergusur tetapi turut

serta berpartisipasi menyumbangkan tanahnya, turut serta menikmati hasil-pembangunan,

nilai tanahnya menjadi naik, dan yang jelas memeperoleh jaminan kepastian hak atas tanah

karena menerima sertipkat, serta memperoleh lingkungan yang tertata, serasi, selaras dan

seimbang. Konsolidasi tanah/lahan di program KOTAKU menjadi bagian dari dokumen

perencanaan pembangunan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/RTPLP.

Definisi

Konsolidasi Tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali

penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan

pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya

alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Peraturan KaBPN No. 4 tahun 1991

pasal 1 ayat 1).

Tujuan Konsolidasi Tanah

Kegiatan konsolidasi tanah memiliki tujuan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara

optimal melalui peningkatkan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah. Sedangkan

sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan

tanah yang tertib dan teratur dan dilengkapi dengan prasarana-sarana lingkungan


Manfaat Konsolidasi Tanah, Untuk kawasan perumahan dan permukiman, konsolidasi tanah

dapat member manfaat berupa :

1. Kesempatan kepada pemilik tanah untuk menikmati secara langsung keuntungan

dari konsolidasi tanah, baik kenaikan harga tanah maupun kenikmatan lainnya

karena terciptanya lingkungan yang teratur;

2. Terhindar dari ekses-ekses yang sering timbul dalam penyediaan tanah secara

konvensional;

3. Adanya percepatan laju pembangunan wilayah permukiman;

4. Tertib administrasi pertanahan serta menghemat pengeluaran dana Pemerintah

untuk biaya pembangunan prasarana, fasilitas umum, ganti rugi dan operasional.

Prinsip-Prinsip Dasar Konsolidasi Tanah

Prinsip dasar pelaksanaan Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali bentuk, luas dan

letak, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah, sehingga tertata apik dan teratur

dilengkapi sarana prasarana dan semua kapling menghadap jalan. Tanah untuk kepentingan

pembangunan berupa jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial diperoleh dari sumbangan

peserta konsolidasi tanah dalam bentuk Sumbangan Tanah untuk Pembangunan (STUP)

yang besarnya disepakati bersama dengan jalan musyawarah. Adapaun prinsip Dasar

konsolidasi Tanah sbb:

1. Membangun tanpa menggusur;

2. Kegiatan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;

3. Dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama (musyawarah);

4. Penyediaan tanah melalui STUP (Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan) ;

5. Pembangunan dibiayai melalui TPBP (Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan);

6. Transparansi;

7. Keadilan;

8. Kepastian hak atas tanah dengan lingkungan yang tertata.

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

A. Persyaratan

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Bidang Pengaturan

Penguasaan Tanah, menyatakan bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam permohonan

konsolidasi tanah adalah :

1. Surat Permohonan konsolidasi tanah.

2. Gambar lokasi tanah.

3. Sketsa Rencana Desain Konsolidasi Tanah.

4. Foto copy Sertipikat/Petuk/Leter C.

5. Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama.

6. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan).

7. Syarat Pernyataan Persetujuan ikut kegiatan konsolidasi tanah perkotaaan.


8. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan apabila obyek konsolidasi tanah belum

bersertipikat.

9. Daftar Peserta.

10. Surat Keterangan Waris, dilengkapi apabila subyek hak telah meninggal dunia.

11. Tanda bukti diri/KTP.

12. Surat Pernyataan Kesanggupan membayar biaya Konsolidasi Tanah Swadaya

B. Tahap-tahap dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan

Pelaksanaan Konsolidasi secara fungsional oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Setiap

langkah ataupun prosedur Konsolidasi Tanah perkotaan dilaksanakan secara teratur yaitu

mulai dari pemilihan calon lokasi sampai dengan penerbitan sertipikat Konsolidasi Tanah

Perkotaan. Adapun tahap-tahap Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410–245 tanggal

7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah adalah sebagai berikut:

1) Penjajagan penetapan lokasi/pemilihan lokasi

Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan diawali dengan pemilihan calon lokasi.Dalam

pemilihan calon lokasi tersebut harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan

dengan memperhatikan faktor fisik wilayah dan faktor non fisik untuk menghindari

sebaiknya lebih dari satu lokasi. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota beserta tim

koordinasi Konsolidasi Tanah Perkotaan menentukan lokasi Konsolidasi Tanah

Perkotaan. Pemilihan lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

a. Lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan harus wilayah pemukiman yang pesat

perkembangannya.

b. Daerah yang direncanakan menjadi daerah pemukiman yang baru.

c. Wilayahnya diperkirakan akan berkembang sesuai dengan tata kota tersebut.

d. Daerah pinggiran kota yang mempunyai potensi untuk berkembang sebagai tempat

pemukiman.

2) Penyuluhan

Dengan mengadakan kegiatan lapang dengan diawali adanya penyuluhan kepada pserta

KTP, penyuluhan tersebut dilakukan secara berulang-ulang agar peserta Konsolidasi

Tanah dapat mengetahui maksud dan tujuan dari adanya Konsolidasi Tanah.

Kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Penyuluhan diberikan kepada seluruh masyarakat dan aparat pelaksana pada lokasi

yang dipilih agar masyarakat mengerti tentang manfaat konsolidasi tanah dan bagi

aparat mengerti tugas dan tanggung jawab dalam konsolidasi tersebut. Penyuluhan

dilakukan oleh Tim Koordinasi dan petugas yang ditunjuk serta diupayakan secara

langsung. Penyuluhan secara tidak langsung dapat melalui Ketua RT/RW dan pemuka

masyarakat setempat.


b. Materi Penyuluhan yang terdiri dari:

1. Tentang Konsolidasi Tanah secara umum.

2. Arti pentingnya Konsolidasi Tanah bagi peserta Konsolidasi Tanah itu sendiri.

3. Rencana Umum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (RUPKT) terhadap calon lokasi

yang telah dipilih.

4. Adanya Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) untuk sarana dan

prasarana jalan atau fasilitas umum atau sosial lainnya. Besarnya STUP sudah

diinformasikan pada saat penyuluhan dan sudah diberi pengarahan bagaimana

cara perhitungannya. Sedangkan perkiraan besarnya STUP yang di informasikan

kepada masyarakat harus berdasarkan hasil laporan dari lokasi yang telah di pilih

(penjajagan lokasi).

5. Hal lain-lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

3) Penjajagan Kesepakatan

Membuat Surat pernyataan secara tertulis oleh peserta Konsolidasi Tanah tentang

persetujuan diadakannya kegiatan konsolidasi tanah dan kesanggupan peserta untuk

memberikan sumbangan berupa sebagian tanahnya untuk pengadaan prasarana jalan

dan prasarana umum lainnya yang penting. Dalam Konsolidasi Tanah sudah ditentukan

sekurang-kurangnya 85% untuk proyek dan 100% untuk swadaya dan peserta

menyatakan persetujuannya.

4) Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah

Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah adalah dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota

setempat.

5) Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah (DURK)

a. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat menyampaikan DURK kepada Kantor

Wilayah BPN Propinsi paling lambat bulan juli pada tahun yang bersangkutan.

b. Kemudian Kanwil BPN Propinsi melakukan, menyampaikan, koreksi dan rekapitulasi

DURK Kantor Wilayah Propinsi dalam lembar organisasi atau lokasi dengan

dilengkapi daftar yang berisikan Unit Kerja, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

(KPKN), lokasi kegiatan, penerimaan, penggunaan dan saldo/jumlah yang disetorkan

kepada ke Kas Negara, Kepala

c. BPN, dan Departemen Keuangan.

d. Setelah DURK yang telah dibahas dan disetujui, Kepala BPN menyiapkan DRK dan

penyampaikannya kepada Menteri Keuangan.

e. Kepala BPN menyampaikan DRK dan petunjuk operasional yang telah dibubuhi Surat

pengesahan dari Menteri Keuangan kepada Kakanwil BPN Propinsi dan unit satuan

pelaksana dipusat.


6) Identifikasi subyek dan obyek

Diadakaannya pendataan berupa identifikasi subyek dan obyek tanah agar diketahui

jumlah peserta, tempat tinggal, bukti kepemilikan tanah, luas dan letaknya masing-

masing bidang tanah, jumlah bidang, batas-batas bidang pemilikan tanah. Persyaratan

bagi peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan adalah sebagai berikut:

a. Peserta tersebut mempunyai surat atau bukti kepemilikan tanah.

b. Peserta tersebut bersedia melepaskan hak atas tanahnya sebagai dasar pemberian

hak baru setelah dikonsolidasi.

c. Peserta tersebut bersedia menyumbangkan sebagian tanahnya untuk prasarana

umum misalnya untuk jalan dan untuk fasilitas umum lainnya.

d. Jika tanah yang dalam keadaan sengketa maka kedua belah pihak harus

menyatakan persetujuannya dan ikut bersedia dalam Konsolidasi Tanah.

e. Peserta harus memenuhi syarat khusus:

1. Daftar nama peserta

2. Surat permohonan

3. Identitas peserta

4. Pernyataan kesanggupan peserta

5. Bukti kepemilikan tanah

6. Sketsa lokasi atau bidang tanah

7) Pengukuran/pemetaan keliling

Dilakukan pengukuran keliling lokasi Konsolidasi Tanah karena hal ini bertujuan untuk

mengetahui luas tanah yang akan di Konsolidasikan dan sebagai dasar untuk

menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan lokasi. Para pemilik

tanah tidak diperkenankan melakukan perubahan penguasaan dan penggunaan

tanahnya selama kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut dilaksanakan baik dengan cara

mengalihkan hak atas tanahnya maupun mendirikan bangunan diatas lokasi Konsolidasi

Tanah Perkotaan. Agar perubahan tersebut tidak terjadi maka pada awal kegiatan perlu

dipasang suatu papan pengumuman tentang larangan perubahan penguasaan tanah.

8) Pemetaan rincikan

Adanya pengukuran rincikan bidang yang bertujuan untuk mengetahui secara luas

bidang tanah masing-masing peserta. Semua yang ada diatas bidang tanah harus

terlihat jelas agar memudahkan dalam pembuatan rencana desain tata ruang

Konsolidasi Tanah Perkotaan.

9) Pengukuran topografi dan pemetaan penggunaan tanah

Diadakannya pengukuran topografi atau kemiringan tanah untuk mengetahui

kemiringan dan lereng areal yang akan di Konsolidasikan serta memudahkan rencana

jaringan jalan dan saluran air. Membuat pemetaan penggunaan tanah agar diketahui


jenis apa penggunaan tanahnya yamg ada dilokasi sekaligus sebagai pertimbangan

dalam penyusunan desain tata ruang.

10) Membuat peta rencana jaringan jalan dan fasilitas pendukung lainnya seperti fasilitas

umum dan sosial (pra desain tata ruang).

11) Pembuatan Desain Tata Ruang (DTR)

Rencana desain penataan bidang-bidang tanah harus di musyawarahkan terlebih

dahulu dengan peserta. Setelah dapat diterima barulah desain tata ruang disahkan oleh

Bupati/Walikota dan digunakan sebagai dasar/pedoman penataan selanjutnya.

12) Musyawarah mengenai besarnya Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP)

Besarnya STUP yang dikenakan kepada peserta ditetapkan secara musyawarah tetapi

STUP juga ditentukan oleh:

a. Status Tanah

Jika tanah hak/yasan maka besarnya STUP ditetapkan dengan kesepakatan bersama

peserta konsolidasi tanah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Daerah..

b. Rata-rata luas pemilikan kapling tanah

Jika rata-rata kepemilikan tanah kecil-kecil maka STUP menjadi besar, banyak jalan

yang dibangun karena jarak antara dua jalan relatif dekat.

c. Prasarana dan fasilitas umum

Semakin banyak dibutuhkan prasarana dan fasilitas umum maka STUP semakin

besar.

13) Pelepasan hak atas tanah oleh peserta

Pada saat pelepasan HAT maka sertipikat tanah/bukti pemilikan tanah harus diserahkan

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan akhirnya nanti dikembalikan lagi

dengan luas dan letak tanah yang baru.

14) Penegasan tanah sebagai obyek konsolidasi

Tanah tersebut ditetapkan menjadi tanah negara obyek konsolidasi tanah perkotaan.

15) Setelah tanah dilepaskan menjadi tanah negara maka BPN melaksanakan penataan

kembali (realokasi/penerapan kapling baru) setelah itu akan

dikembalikan/diredistribusikan kembali kepada peserta KTP dengan luas, bentuk dan

letak yang baru sesuai dengan Desain Tata Ruang.

16) Pekerjaan Kontruksi

Yaitu pembentukan badan jalan, parit dan fasilitas umum lainnya agar tujuan

Konsolidasi Tanah Perkotaan benar-benar bisa terwujud.

17) Redistribusi/penerbitan SK pemberian hak

Setelah terbit Surat Keputusan KBPN tentang penegasan Tanah Negara obyek

Konsolidasi, maka Kakanwil Propinsi atas usul Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan pemberian HAT kepada peserta


Konsolidasi Tanah Perkotaan tanpa melalui permohonan dari masing-masing peserta

KTP yang semula sudah memiliki suatu hak dibebaskan dari kewajiban membayar uang

pemasukan kepada negara dan hanya dikenai biaya administrasi yang sudah ditentukan

dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 dan biaya pendaftaran

tanah.

18) Sertifikasi

Sesuai dengan Surat keputusan pemberian HAT, maka Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota menerbitkan sertipikat tanah dan diberikan kepada peserta konsolidasi

yang berhak.

C. Kewajiban Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan

Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaaan mempunyai beberapa kewajiban yang harus

dipenuhi oleh setiap peserta konsolidasi tanah diantaranya yaitu :

1. Bersedia menyumbangkan sebagian tanahnya sebagai partisipasinya untuk

penyediaan fasilitas jalan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan

(STUP).

2. Bersedia membuat pernyataan tertulis untuk menjadi peserta konsolidasi tanah.

3. Bersedia melepaskan Hak Atas Tanahnya terlebih dahulu, sebagai dasar pemberian

hak baru melalui konsolidasi tanah.

4. Apabila tanah dalam sengketa harus diselesaikan dahulu dari kedua belah pihak

menyatakan persetujuan tertulis untuk bersedia ditata dengan cara Konsolidasi

Tanah Perkotaan.

5. Melengkapi surat-surat tanda bukti pemilikan tanah/penguasaan tanah.

6. Bersedia membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas

tanah yang diperolehnya.

D. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana konsolidasi tanah adalah organisasi seperti yang dimaksud dalam

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 pasal 5, yang terdiri dari

:

1. Tim Pengendali Konsolidasi Tanah Provinsi

2. Tim koordinasi Pengendali Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

3. Pelaksana atau Satuan Tugas (Satgas) Konsolidasi Tanah

Pembiayaan Konsolidasi Tanah mengandung konsekuensi bahwa masyarakat bersedia

menanggung pembiayaan secara mandiri (swadaya), sesuai PerKa BPN No.4 Tahun 1991

: “Pada asasnya pembiayaan Konsolidasi Tanah ditanggung para peserta Konsolidasi

Tanah, melalui sumbangan berupa tanah dan atau berupa uang maupun bentuk-bentuk

sumbangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.


Diagram Tahapan Konsolidasi Tanah:

Penjajakan/pemilihan lokasi

Penjajakan Kesepakatan

Penetapan lokasi Konsolidasi Lahan

Pengajuan DURK

Identifikasi subyek dan obyek tanah

Pengukuran/ pemetaan keliling

SK Bupati/Walikota

DRK dan petunjuk operasional dari Ka

BPN

Peserta memenuhi syarat umum dan syarat

khusus.

Pemetaan Rincikan

Keseluruhan Luas tanah yang akan LC

kan

Luas tanah masing- masing peserta LC

Pemetaan topografi dan penggunaan tanah

Pemetaan kemiringan lahan dan penggunaan

tanah eksisting.

Pembuatan Desain Tata Ruang (DTR)

Rencana jaringan infrastruktur dan

fasilitas pendukung lainnya

Musyawarah STUP Luas pelepasan HAT

Realokasi/penerapan kapling baru

- SK Pemberian Hak dari Ka. BPN

- Sertifikasi

Lokasi memenuhi syarat

- Arti pentingnya LC - RUPKT - STUP & informasi lain

yg terkait

Surat Pernyataan Persetujuan dari peserta

LC

Penyuluhan kepada peserta LC


Pembiayaan :

Pada dasarnya pembiayaan konsolidasi tanah oleh para perserta konsolidasi tanah

melalui: ( Pasal 7 ayat 1 ): Sumbangan berupa tanah, Sumbangan uang,

Sumbangan dalam bentuk-bentuk lainnya

Sumbangan berupa tanah ini, para peserta konsolidasi dilepaskan Hak Atas

Tanahnya atau garapannya kepada Negara dihadapan Kepala Kantor Pertanahan

setempat. (Pasal 7 ayat 2)

Tanah pengganti biaya pelaksanaan diperuntukan bagi pembiayaan pelaksanaan

konsolidasi yang penggunaannya diserahkan bagi peserta yang memiliki persil tanah

terlalu kecil. ( Pasal 7 ayat 3 )

Penyerahan sumbangan tanah untuk pembangunan dilakukan oleh Kepala Kantor

Pertanahan setempat dengan menerbitkan Surat Izin Menggunakan Tanah, yang

menjadi dasar pemberian hak Atas Tanah kepada yang bersangkutan (Pasal 7 ayat 4)

Sumbangan berupa uang diterima oleh bendaharawan khusus serta merupakan uang

penerimaan Negara, dapat dipergunakan langsung untuk pembiayaan pelaksanaan

konsolidasi tanah berdasarkan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah. ( Pasal 7

ayat 5 )

Dana konsolidasi tanah disimpan dalam rekening bendaharawan khusus pada Bank

Pemerintah dan dibukukan dalam buku kas umum dan buku pembantu dana

konsolidasi tanah. ( Pasal 7 ayat 6 )

Pertanggung jawaban dana konsolidasi tanah disampaikan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala

Biro Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasioanl Provinsi secara bulanan berdasarkan Keppres No 29 Tahun

1984. ( Pasal 7 ayat 7 )

Penyelesaian Hak Atas Tanah :

Proses penetapan objek konsolidasi tanah, para peserta konsolidasi tanah harus

melepaskan Hak Atas Tanahnya. Hal ini dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan

Nasional atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat melalui

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi. ( Pasal 8 ayat 1 )

Hak Atas Tanah objek konsolidasi tanah diberikan kepada peserta konsolidasi tanah

sesuai dengan rencana penataan kapling yang disetujui para peserta konsolidai tanah.

( Pasal 8 ayat 2 )

Pemberian Hak Atas Tanah dilkasanakan secara kolektif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. ( Pasal 8 ayat 3 )

Peserta konsolidasi tanah dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan

kepada Negara dan hanya diwajibkan membayar biaya administrasi dan biaya

pendaftaran tanah. ( Pasal 8 ayat 4 ).

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110 | www.pu.go.id

www.kotatanpakumuh.id

petunjuk pelaksanaankotaku.pu.go.id/files/media/pustaka/pos/juklak... · 2.3 prinsip khusus| 10 bab...

Documents