peta mutu tahun 2018 dan rekomendasi peningkatan … · peta mutu tahun 2018 dan rekomendasi...
TRANSCRIPT
PETA MUTU TAHUN 2018 DAN REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU
JENJANG SMK TINGKAT JAKARTA PUSAT
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan
bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling
terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan
kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.
Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa pendidikan merupakan urusan pelayanan dasar
yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan urusan pendidikan
ini, dalam lampiran undang-undang tersebut tertera pembagian kewenangan antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, ditegaskan bahwa satuan
pendidikan harus menjalankan budaya mutu pendidikan. Untuk melaksanakan hal tersebut,
satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan, LPMP, dan lembaga
terkait lainnya. Dinas Pendidikan adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap
peningkatan mutu pendidikan di wilayah sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena
itu, dibutuhkan suatu sistem dan mekanisme implementasi penjaminan mutu pendidikan
untuk memberikan arahan/pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam
menjalankan penjaminan mutu pendidikan.
Pemberlakuan regulasi tentang otonomi daerah melalui Undang-undang tentang
Pemerintahan Daerah (terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) berdampak
terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Kebijakan otonomi pendidikan sangat
berpengaruh positif terhadap berkembangnya satuan pendidikan sebagai lembaga
pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah.
Keragaman potensi sumber daya pendidikan di daerah menyebabkan mutu lulusan satuan
pendidikan sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis
yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman
kebutuhan masyarakat, layanan proses pendidikan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik
dan kependidikan, serta mutunya.
Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung
jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat.
Pada level Pemerintah Pusat penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan
menengah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam
Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, sedangkan pada level
pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 28 Tahun 2016, satuan
pendidikan harus menjalankan penjaminan mutu pendidikan. Guna mencapai terjadinya
budaya mutu di satuan pendidikan, satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh
Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di wilayah provinsi.
Guna menjamin terlaksananya penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah di satuan pendidikan, maka perlu disusun rekomendasi peningkatan mutu
berdasarkan hasil analisis rapor mutu untuk mewujudkan budaya mutu pendidikan.
2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang diperbaharui dengan PP Nomor 32
tahun 2013 dan perbaharuan kedua melalui PP Nomor 13 tahun 2015 menyatakan
kewajiban setiap satuan pendidikan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk
memenuhi ataupun melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).
3. Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM) menyatakan bahwa
pemetaan mutu sebagai tahapan pertama dalam SistemPenjaminan Mutu Internal dan
Sistem Penjaminan Mutu Ekesternal.
3. Tujuan
Tujuan disusunnya buku ini adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu
pendidikan di provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten /Kota serta analisisnya dan untuk
menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan
pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun
pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.
4. Manfaat
Pada akhirnya hasil analisis peta capaian mutu Standar Nasional Pendidikan (SNP) ini
diharapkan dapat menjadi salah satu sumber data dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan (SPMP) sebagai elemen yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan
sehingga SPMP dapat terlaksana dengan tepat, baik dan berkelanjutan.
BAB II
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP) DASAR DAN MENENGAH
1. Pengertian SPMP
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah terdiri atas Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI
dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan. Pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah
(SD, SMP, SMA, dan SMK) dilaksanakan sistem penjaminan mutu dengan cara yang sama.
Hal yang berbeda adalah substansi kurikulum.
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Badan/Lembaga Standar Pendidikan, dan Badan/Lembaga Akreditasi. Kedua sistem
penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah tersebut ditunjang oleh Sistem Informasi
Penjaminan Mutu Pendidikan.
Gambar 1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan suatu siklus kontinu yang dilaksanakan oleh
Satuan Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta
terbangunnya budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu
pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan upaya terpadu dan sistematis antara
seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan yang meliputi Kepala Satuan
Pendidikan, Guru, dan Tenaga Kependidikan/Tata Usaha, dan bekerja sama dengan Komite
Satuan Pendidikan.
Gambar 2 Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dibagi menjadi lima
tahapan yaitu:
i) Pemetaan mutu
ii) Penyusunan rencana peningkatan mutu
iii) Implementasi rencana peningkatan mutu/pelaksanaan
iv) Monitoring evaluasi/audit internal
v) Penetapan strategi mutu pendidikan.
Guna mengetahui capaian satuan pendidikan dalam hal mutu pendidikan pada saat akan
menjalankan SPMI yang pertama kali, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan
pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi diri yang di dalamnya termasuk
instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai
standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil pemetaan mutu selanjutnya
dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan visi, misi dan kebijakan satuan pendidikan
dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
Gambar 3 Posisi dan Peran masing-masing Lembaga dalam SPME
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan oleh Badan/Lembaga Standar Pendidikan,
Badan/Lembaga Akreditasi Satuan Pendidikan, Pemerintah (Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah), dan Pemerintah Daerah. Pada Gambar di atas, posisi lembaga-
lembaga tersebut dalam SPME dijelaskan lebih rinci.
Agar tercipta keharmonisan antar lembaga dalam pelaksanaan SPME, disusun pembagian
tugas sebagai berikut. Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah :
a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan
SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen;
b. Menyusun dan mengembangkan pedoman SPMIDikdasmen;
c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan
pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
d. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM
pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;
e. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMIDikdasmen berdasarkan data dan
informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
f. Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya;
g. Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah;
h. dan Menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada
Menteri berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.
Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang bertugas:
a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan
pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan
informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota;
c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM
pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;
d. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat
provinsi dan kabupaten/ kota kepada Dirjen Dikdasmen berdasarkan pemetaan mutu
pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sesuai kewenangan dan wilayahnya;
e. dan Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat
provinsi dan kabupaten/ kota kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi dan Suku Dinas Pendidikan Kab/Kota
sebagai representasi Pemerintah Provinsi dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :
a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan
SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan;
b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian
satuan pendidikan dalam pengembangan SPMIDikdasmen pada satuan pendidikan;
c. Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada
satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu
pendidikan;
d. Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya;
e. dan Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil
pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.
4. Pemetaan Mutu Pendidikan
Pemetaan Mutu Pendidikan adalah proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan,
analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dari
mulai tingkatsatuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pemetaan mutu
pendidikan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang
capaian pemenuhan standar nasional pendidikan.
Hal ini perlu dilakukan untuk: 1) Menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat
dimanfaatkan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan
dalam perencanaan, 2) Sebagai salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan
penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal.
Pemetaan Mutu dilakukan dengan cara:
1. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dengan menggunakan instrumen yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Standar Nasional Pendidikan dijabarkan dalam bentuk indikator mutu dan sub-indikator
mutu. Variabel pertanyaan dalam instrumen dibangun dari sub-indikator mutu dan
diidentifikasi sumber data dan informasi yang mendukung.
3. Berdasarkan sumber data dan informasi, instrumen pemetaan mutu disusun dalam dua
jenis yaitu kuesioner pemetaan mutu dan formulir data pokok pendidikan. Data dan
informasi untuk formulir data pokok pendidikan diambil dari rekam data satuan
pendidikan yang ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Data
dan informasi untuk kuesioner pemetaan mutu perlu dihimpun kembali dari satuan
pendidikan.
4. Satuan pendidikan melakukan kegiatan pemetaan mutu melalui Evaluasi Diri Satuan
Pendidikan (EDS) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut dalam bentuk data dan
informasi sesuai dengan instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Data dan informasi dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan untuk diolah menjadi
peta mutu yang memuat capaian pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan
untuk disampaikan kepada satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah
pusat.
6. Peta mutu dianalisa lebih lanjut sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan
pendidikan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pusat sehingga upaya
pemenuhan mutu pendidikan berjalan sinergis karena berasal dari sumber data dan
informasi yang sama.
Warga satuan pendidikan yang memberikan data dan informasi pada level satuan
pendidikan yaitu :
1. Kepala satuan pendidikan
2. Siswa minimum 5 orang per tingkat kelas. Untuk SD hanya siswa kelas 4-6 (Total
responden siswa minimum 15 orang/satuan pendidikan)
3. Guru SD minimum 1 guru per tingkat kelas dan minimum 1 guru Agama dan Penjaskes
(Total responden guru SD mininum 8 orang)
4. Guru SMP/SMA/SMK minimum 1 guru per mata pelajaran
5. Komite Satuan pendidikan minimal 1 orang perwakilan pimpinan komite dan 2 orang
perwakilan orangtua siswa
6. Pengawas yang merupakan pengawas pembina melakukan proses verifikasi dan validasi
atas data yang akan disampaikan oleh satuan pendidikan.
7. Petugas pemetaan mutu atau operator DAPODIK Tingkat Kecamatan dan tingkat Suku
Dinas yang telah dilatih oleh LPMP DKI Jakarta, dilibatkan untuk menyosialisasikan dan
membantu satuan pendidikan dalam merekam dan mengirimkan data dan informasi
pemetaan mutu melalui aplikasi pengumpulan data yang ada di satuan pendidikan.
8. LPMP DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah yaitu Pusdatikomdik (UPT
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta) untuk mengkoordinasi agar seluruh satuan
pendidikan dapat terpetakan mutunya.
Gambar 4 Alur Pengumpulan Data PMP
Pemetaan mutu dilaksanakan di satuan pendidikan melalui kegiatan Evaluasi Diri Satuan
pendidikan. Pemetaan mutu pada level kewilayahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan
pusat dengan menghimpun hasil evaluasi diri satuan pendidikan melalui instrumen
pemetaan mutu yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan bantuan aplikasi
pengumpulan data terpadu berbasis komputer yang ada di satuan pendidikan (DAPODIK)
dan dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan. Pengolahan dan penyajian hasil pemetaan
mutu dilakukan oleh sistem informasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Gambar 5 Alur Pengiriman Data Peta Mutu
5. Analisis Peta Mutu Pendidikan
Hasil pemetaan mutu Pendidikan melalui aplikasi PMP adalah berupa rapor mutu di tingkat
satuan pendidikan dan agregasi rapor mutu satuan pendidikan dapat menjadi peta mutu
pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
Rapor mutu tahun 2018 disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk radar dan tabel. Rapor
mutu dalam bentuk radar menggambarkan posisi capaian mutu satuan pendidikan terhadap
8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), selama 3 tahun pengisian PMP sejak 2016, 2017 dan
2018.
Gambar 6 Rapor Mutu dalam bentuk radar
Dalam bentuk tabel, pada rapor mutu satuan pendidikan dapat dilihat capaian mutu satuan
pendidikan yang terdiri atas: capaian 8 Standar (Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi,
Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependiidkan,
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, Standar Pengelolaan Pendiidkan dan Standar
Pembiayaan. Selain itu juga dapat dilihat capaian per indikator serta Sub-Indikator dari
setiap standar. Capaian mutu dalam rapor mutu digambarkan dengan bintang dan skor
capaian sebagai berikut:
Tabel 1 Kategori Capaian Rapor Mutu
Tabel 2 Rapor Mutu Per Standar
Tabel 3 Cuplikan Rapor Mutu per Indikator dan Sub-Indikator
Capaian rapor mutu jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di DKI Jakarta pada tahun 2016, 2017
dan 2018 adalah sebagai berikut:
Jenjang Capaian Rapor Mutu Tahun
2016 2017 2018
SD 4.87 5.47 5.59
SMP 4.55 5.27 5.51
SMA 4.91 5.27 5.54
SMK 4.42 5.27 5.42
Tabel 4 Capaian Rapor Mutu Tahun 2016 s.d 2018
Gambar 7 Capaian Rapor Mutu Tahun 2016 s.d 2018
Data tersebut memperlihatkan, bahwa berdasarkan data rapor mutu pendidikan tahun 2016
hingga 2018, mutu pendidikan di DKI Jakarta mengalami tren kenaikan pada seluruh jenjang.
Meskipun demikian, perlu terus dilakukan upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan agar
capaian mutu pendidikan dapat memenuhi SNP (jika skornya lebih besar atau sama dengan
7).
Sebaran mutu satuan pendidikan berdasarkan kategori mutu per jenjang dapat terlihat pada
grafik-grafik berikut ini:
4.87
5.47 5.59
4.55
5.275.51
4.91
5.27
5.54
4.42
5.27
5.42
2016 2017 2018
SD SMP SMA SMK
Gambar 8 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SD
Gambar 9 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMP
Gambar 10 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMA
Gambar 11 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMK
Mutu satuan pendidikan di DKI Jakarta pada periode 2016 hingga 2018 mengalami
pergeseran ke arah kanan (menuju SNP 4) yang signifikan pada seluruh jenjang, tapi upaya
peningkatan mutu harus terus dilanjutkan agar setiap satuan pendidikan dapat memenuhi
SNP seperti yang telah diamanahkan dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
Lembaga-lembaga terkait dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), berfungsi untuk
melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya dan menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan
berdasarkan hasil pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.
Agar fungsi tersebut dapat terlaksana dengan optimal, maka dilakukan telaah serta analisis
mendalam dan menyeluruh terhadap capaian rapor mutu, baik di tingkat provinsi, kab/kota
maupun satuan pendidikan. Telaah dan analisis tersebut akan menghasilkan berbagai
rekomendasi program peningkatan mutu yang sesuai dengan kebutuhan, dan bermuara
pada peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, serta lahirnya budaya mutu
pendidikan di DKI Jakarta.
BAB III
ANALISIS
1. Capaian SNP Jenjang SMK Jakarta Pusat
Di Wilayah Jakarta Pusat, SMK yang mengikuti Program Mutu SNP 2016-2018 sebanyak 61
sekolah. Capaian SNP adalah pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam status
menuju SNP 3 dan pada Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam status menuju SNP
2 yang sangat memerlukan perhatian dan pengembangan yang berkesinambungan serta
berkelanjutan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerindah Daerah.
No Standar/Indikator/Sub-
indikator
DISTRIBUSI TAHUN 2016 DISTRIBUSI TAHUN 2017 DISTRIBUSI TAHUN 2018
M1 M2 M3 M4 SNP M1 M2 M3 M4 SNP M1 M2 M3 M4 SNP
1 Standar Kompetensi Lulusan 17 1 6 38 0 2 2 3 54 0 0 0 0 54 7
2 Standar Isi 17 1 7 37 0 3 0 13 44 1 0 0 3 57 1
3 Standar Proses 17 1 4 40 0 2 1 2 43 13 0 0 0 50 11
4 Standar Penilaian Pendidikan
1 2 26 16 0 1 0 4 52 2 0 0 0 51 10
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4 21 36 1 0 3 12 39 8 0 1 32 28 0 0
6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 1 25 20 16 0 9 29 23 0 0 1 60 0 0 0
7 Standar Pengelolaan Pendidikan
16 7 18 21 0 3 0 5 53 0 0 0 2 59 0
8 Standar Pembiayaan 17 6 39 0 0 1 6 16 38 0 0 1 10 50 0
a. Rerata Capaian SNP 2016-2018
SMK di Kota Administrasi Jakarta Pusat belum ada yang mencapai “bintang 5” , ini
berarti belum memenuhi SNP dengan titik lemah pada :
1. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
No Standar Nasional Pendidikan Kota Jakarta
Pusat
2016
Kota Jakarta Pusat
2017
Kota Jakarta Pusat
2018
1 Standar Kompetensi Lulusan 5,19 5,59 6,34
2 Standar Isi 5,45 5,3 5,7
3 Standar Proses 5,35 6,12 6,49
4 Standar Penilaian Pendidikan 4,61 5,81 6,19
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,35 4,14 3,53
6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 4,1 3,28 3,14
7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4,75 5,46 5,94
8 Standar Pembiayaan 4,09 5,14 5,65
b. 10 SMK Jakarta Pusat dengan Capaian SNP 2018 Tertinggi
SMK yang mencapai SNP tertinggi pertama adalah SMKS Muhammadiyah 5 Jakarta, disusul
SMKN 14 dan SMK Muhammadiyah 11 Jakarta. Hal ini dapat diartikan bahwa SMK swasta di
Wilayah Jakarta Pusat dapat memberikan pelayanan pendidikan yang menyamai bahkan
melebihi sekolah negeri.
No NPSN Sekolah Capaian
2018 Kategori
Kinerja 2016
Kinerja 2017
Kinerja 2018
1 20108509 SMKS MUHAMMADIYAH 5 JAKARTA 5,87 M4 5,23 5,52 5,87
2 20100158 SMKN 14 JAKARTA 5,85 M4 1,93 5,46 5,85
3 20100141 SMKS MUHAMMADIYAH 11 JAKARTA 5,84 M4 4,49 4,41 5,84
4 20100132 SMKS BETHEL 5,7 M4 4,4 5,6 5,7
5 20100118 SMKS SAID NAUM 5,69 M4 4,84 4,42 5,69
6 20107258 SMKS STRADA JAKARTA 5,67 M4 1,49 3,87 5,67
7 20100282 SMKS PSKD 1 JAKARTA 5,61 M4 4,16 5,22 5,61
8 20100167 SMKN 38 JAKARTA 5,61 M4 1,4 5,33 5,61
9 20100108 SMKS JAKARTA PUSAT 1 5,59 M4 4,6 4,69 5,59
10 20100288 SMKS YP IPPI PETOJO 5,57 M4 5,14 5,42 5,57
c. 10 SMK Jakarta Pusat dengan Capaian SNP 2018 Terendah
Pada urutan 10 terendah terdiri dari 2 SMK Negeri dan 8 SMK Swasta. Sepuluh SMK ini
perlu mendapatkan bimbingan dan pendampingan serta pengawasan khusus agar dapat
melayani pendidikan menuju pelayanan memenuhi SNP.
No NPSN Sekolah Capaian
2018 Kategori
Kinerja 2016
Kinerja 2017
Kinerja 2018
1 20100143 SMKN 1 JAKARTA 4,61 M3 1,68 1,79 4,61
2 20108514 SMKS REX MUNDI 4,8 M3 4,65 5,02 4,8
3 20109314 SMKS FARMASI BPK PENABUR 4,94 M3 1,02 3,65 4,94
4 20177909 SMKS KRISTEN KANAAN 4,96 M3 1,44 4,29 4,96
5 20107259 SMKS TUNAS HARAPAN 4,97 M3 3,68 5,09 4,97
6 20100142 SMKS MUHAMMADIYAH 2 JAKARTA 4,99 M3 4,45 5,52 4,99
7 20100307 SMKS PONCOL 5,11 M4 4,52 5,18 5,11
8 20100160 SMKN 19 JAKARTA 5,12 M4 5,14 5,18 5,12
9 20100114 SMKS KSATRYA 5,14 M4 4,1 1,2 5,14
10 20100116 SMKS MUHAMMADIYAH 10 JAKARTA 5,18 M4 4,77 4,98 5,18
2. Capaian per Standar Nasional Pendidikan SMK di Jakarta Pusat
a. Standar Komptensi Lulusan 2016-2018
1. Capaian Standar Kompetensi Lulusan 2016-2018
Nilai Standar Komptensi Lulusan 2016-2018 mengalami kenaikan dari tahun ke
tahun, namun sampai tahun 2018 SKL belum mencapai “bintang 5” yang berarti
belum mencapai SNP.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
5,19 5,59 6,34
2. Indikator dan Sub-indikator Unggulan (bintang 5)
Indikator Lulusan Memiliki Kompetensi pada Dimensi Sikap telah mencapai SNP.
Dua indikator yang lain belum mencapai SNP. Sebanyak 14 Sub-indikator telah
mencapai SNP.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6,89
1.1.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
6,9
1.1.2. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter 6,95
1.1.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin 6,87
1.1.4. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun 6,93
1.1.5. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur 6,82
1.1.6. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli 6,94
1.1.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri 6,84
1.1.8. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
6,92
1.1.9. Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat 6,75
1.1.10. Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani 6,97
1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 6,6
1.3.3. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis 6,77
1.3.4. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri 6,93
1.3.5. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif 6,95
1.3.6. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif 6,75
3. Indikator dan Sub-indikator yang Perlu Ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pencapaian SKL terendah adalah menuju SNP 3.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
1.2. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 4,71
1.2.1. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
4,71
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 6,6
1.3.1. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif 6,37
1.3.2. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif 5,85
4. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
Rekomendasi untuk meningkatan mutu adalah sebagai berikut:
a. Peningkatkan kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan tentang
pencapaian peserta didik memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual,
metakognitif melalui pengemangan proses pembelajaran.
b. Peningkatan dapat dilakukan oleh Kemendikbud dengan direktorat PSMK,
Puskur , Pusbangtendik.
c. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pendidikan dapat melakukan penguatan
dan peningkatan kompetensi akademik dan pedagogik dalam bentuk workshop
atau pelatihan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan
melalui BPSDM dan P2KPTK2.
b. Standar Isi
1. Capaian Standar Isi 2016-2018
Pencapaian Standar ISI SMK di Jakarta Pusat selama 2016-2018 fluktuatif, yakni
turun dari 5,45 pada 2016 menjadi 5,3 pada 2017, lalu naik menjadi 5,7 pada
2018. Namun demikian, belum mencapai “bintang 5” yang berarti belum
mencapai SNP.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
5,45 5,3 5,7
2. Indikator dan Sub-indikator Unggulan (bintang 5)
Dari 3 indikator, belum ada yang mencapai SNP atau bintang 5. Namun ada 3
Sub-indikator telah mencapai SNP.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur
6,08
2.2.2. Mengacu pada kerangka dasar penyusunan 6,96
2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 5,77
2.3.1. Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
6,99
2.3.4. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa 6,74
3. Indikator dan Sub-indikator yang Perlu Ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pada Standar Isi, pencapaian terendah adalah menuju SNP 3.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan
5,26
2.1.1. Memuat karakteristik kompetensi sikap 5,15
2.1.2. Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan 5,53
2.1.3. Memuat karakteristik kompetensi keterampilan 5,49
2.1.4. Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa 5,1
2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran 5,02
2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur
6,08
2.2.1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
5,51
2.2.3. Melewati tahapan operasional pengembangan 5,45
2.2.4. Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
6,42
2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 5,77
2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi
4,33
2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal 5,01
2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal 5,91
4. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
a. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu adalah meningkatkan kemampuan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan tentang pencapaian mengatur beban
belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi melalui pembagian tugas
pada proses pemelajaran.
b. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pendidikan dapat melakukan
penguatan dan peningkatan pengelolaan sekolah dalam bentuk workshop
atau pelatihan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan
melalui BPSDM dan P2KPTK2.
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Instansi
1. 2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
Meningkatkan kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Sekolah hendaknya memperhatikan perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi
Menyelenggarakan workshop terhadap guru. Melakukan program parenting.
LPMP P2KPTK2 MGMP Sekolah
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Instansi
sekolah dan lingkungan siswa.
2 2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi
Mengoptimalkan kompetensi pedagogik pendidik. Pendidik wajib menyusun sendiri rencana pembelajaran. Meningkatkan pengetahuan pendidik tentang berbagai macam bentuk pendalaman materi .
Menyelenggarakan Workshop terhadap pendidik Melakukan program parenting
LPMP P2KPTK2
3 2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
Meningkatkan kompetensi guru dan pemahaman tentang manfaat pelajaran muatan local.
Menyelenggarakan Workshop terhadap pendidik Melakukan program parenting
LPMP P2KPTK2
c. Standar Proses
1. Capaian Standar Proses 2016-2018
Standar Proses belum mencapai “bintang 5” yang berarti belum mencapai SNP,
meskipun dari tahun ke tahun berhasil meningkat.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
5,35 6,12 6,49
2. Indikator dan Sub-indikator Unggulan pada Standar Proses ini (bintang 5)
Terdapat 3 indikator dan 25 sub-indikator di Standar Proses, namun belum ada
indikator yang telah memenuhi SNP. Sebanyak 9 Sub-indikator telah mencapai SNP.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan
6,62
3.1.1. Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan 6,84
3.1.2. Mengarah pada pencapaian kompetensi 6,85
3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 6,62
3.2.3. Mendorong siswa mencari tahu 6,69
3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi 6,75
3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu 6,74
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
3.2.9. Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat
6,81
3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
6,8
3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
6,74
3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran 6,76
3. Indikator dan Sub-indikator yang perlu ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pencapaian Standar Proses terendah adalah menuju SNP 4.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan
6,62
3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
6,5
3.1.4. Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah
6,28
3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 6,62
3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
6,57
3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran 6,58
3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah 6,66
3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
6,63
3.2.8. Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
6,61
3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
6,35
3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
6,21
3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar 6,45
3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran
6,24
3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif 5,6
3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik 6,52
3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran 6,55
3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru 5,88
3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran 6,3
3.3.6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran 6,61
4. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Pihak yang
terlibat
1. 3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
Pendidik wajib menyusun RPP secara mandiri atau tidak menjiplak dari pendidik lainnya. Pendidik wajib memahami mekanisme penyusunan RPP Memberikan kesempatan bagi pendidik untuk mengaktualisasi diri dalam menyusun RPP.
Sudin menginstuksikan sekolah untuk menyelenggarakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran setiap awal tahun
Sudin mengadakan Workshop penyusunan Silabus setiap mata pelajaran Sudin membuat program workshop penyusunan RPP dengan memberdayakan KKG dan MGMP Wilayah, dan bekerja sama dengan LPMP atau Perguruan Tinggi
Sekolah Suku Dinas Suku Dinas Kelompok Kerja Guru (KKG) MGMP LPMP Perguruan Tinggi
2. 3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
Revitalisasi Sarana dan prasarana yang belum memadai. Mmeningkatkan kompetensi pendidik dalam menguasai berbagai macam metode pembelajaran.
P2KPTK2 memprogramkan Bimtek “Penggunaan Metode Pembelajaran dalam kegiatan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran”
P2KPTK2
3. 3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
Revitalisasi Sarana dan prasarana yang belum memadai. Meningkatkan kompetensi pendidik dalam menguasai berbagai macam metode pembelajaran
P2KPTK2 membuat program Workshop tentang “Penggunaan dan Pemanfaatan Media Pembelajaran yang tepat, efektif dan efisien dalam Proses Pembelajaran” bagi guru mata pelajaran
P2KPTK2
4. 3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar
Pendidik wajib memanfaatkan sumberdaya yang ada. Meningkatkan kompetensi pendidik dalam menguasai metode pemanfaatan
Sudin memprogramkan workshop tentang Penggunaan aneka Sumber belajar dalam proses pembelaajaran Pembelajaran dengan Praktik Kompetensi
Suku Dinas Pendidikan Guru Kepala sekolah Wakil Kesiswaan
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Pihak yang
terlibat
sumber belajar yang tepat
Pembelajaran berbasis Internet Program kegiatan ekstrakurikuler berupa :
Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR)
Kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik
Penelitian
Kelompok pencinta teknologi informasi dan komunikasi
Rekayasa
Kelompok pecinta alam
6. 3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
Meningkatkan pemahaman pendidik tentang prosedur penilaian otentik dengan baik. Penyederhanaan Instrumen yang digunakan
Workshop Penyusunan instrumen Penilaian Otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan : *Angket, *observasi, *Catatan anekdot, dan *Refleksi.
Guru Kepala Sekolah Pengawas
7. 3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik
Meningkatkan kompetensi pendidik dalam melakukan penilaian otentik secara komprehensif.
Bimbingan Teknis “Pemanfaatan Hasil Penilaian Otentik untuk merencanakan program remedial, pengayaan, atau pelayanan konseling”
Guru Kepala Sekolah Pengawas
8. 3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran
Penguatan komitmen kepala sekolah dalam menjalankan tugas supervisi. Kunjungan dan pembinaan dari pengawas sekolah harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
P2KPTK2 membuat Program Pelatihan Pemantapan Tugas Manajerial Kepala Sekolah
P2KPTK2
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Pihak yang
terlibat
9. 3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
Penguatan komitmen kepala sekolah dalam menjalankan tugas supervisi. Kunjungan dan pembinaan dari pengawas sekolah harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
P2KPTK2 membuat Program Penguatan Kepala Sekolah dalam rangka pelaksanaan Supervisi Kelas
Pembinaan Guru oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Sekolah menyusun Jadwal Supervisi proses pembelajaran
Pengoptimalan Pelaksanaan Supervisi Kelas oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
P2KPTK2 Pengawas Kepala sekolah Guru
10. 3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran
Penguatan komitmen kepala sekolah dalam menjalankan tugas supervisi. Kunjungan dan pembinaan dari pengawas sekolah harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
Supervisi Kelas oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Pengawas Kepala Sekolah
11. 3.3.6. Menindak lanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran
Laporan hasil pengawasan proses pembelajaran wajib dibuat. Kunjungan dan pembinaan dari pengawas sekolah harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan..
Rapat Kerja Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Supervisi dan Evaluasi Pembelajaran
Program Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar.
Program Pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Pengawas Kepala sekolah Guru
d. Standar Penilaian Pendidikan
1. Capaian Standar Penilaian Pendidikan 2016-2018
Pada tahun 2018, Standar Penilaian Pendidikan belum mencapai “bintang 5”
yang berarti belum mencapai SNP. Namun capaian dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4,61 5,81 6,19
2. Indikator dan Sub-indikator Unggulan (bintang 5)
Terdapat 5 indikator dan 12 sub-indikator di Standar Penilaian, namun hanya 1
Sub-indikator telah mencapai SNP.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 6,54
4.1.1. Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan 6,69
3. Indikator dan Sub-indikator yang perlu ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pencapaian Standar Penilaian Pendidikan terendah adalah menuju SNP 4
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 6,54
4.1.2. Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah 6,39
4.2. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel 5,98
4.2.1. Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
6,34
4.2.2. Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap 5,62
4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 6,42
4.3.1. Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian 6,57
4.3.2. Melakukan pelaporan penilaian secara periodik 6,26
4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 5,8
4.4.1. Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap 5,84
4.4.2. Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan 5,92
4.4.3. Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan 5,64
4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 6,19
4.5.1. Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
6,28
4.5.2. Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur 6,4
4.5.3. Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
5,88
4. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu Pelibatan
1. 4.2.2. Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
Peningkatan Pemahaman pendidik terhadap proses penilaian yang masih belum maksimal. Sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian. Sekolah belum mampu mengembangkan perangkat penilaian secara mandiri
Kekuatan : Semua guru menyadari tentang tugas penilaian Semua guru sudah mendapatkan sosialisasi kur 13 Kelemahan : Sebagian guru masih belum memahami sistim penilaian kur 13 permen no34 tahun 2018 Masih ada Pendidik yang belum menguasai IT Peluang : Adanya lembaga diklat dan Nara sumber di DKI Adanya MGMP Rintangan : Lembaga diklat yang ada belum mampu menyelenggarakan diklat untuk semua pendidik, sehingga diklat yang dilaksanakan bertahap. Rekomendasi : Rapat Kerja, Workshop penyusunan/Perangkat Penilaian Rapat Kerja/ Workshop dalam Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi, Menidaklanjuti dan Menyusun Laporan Penilaian Menyelenggarakan workshop terhadap guru. Penilaian Kurikulum 13
Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, BPSDM, PP KPTKK,
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu Pelibatan
revisi 2017 berbasis kinerja Kontrol melekat dari Kepala Sekolah , wakil Kurikulum dan Kaprof Keahlian.
2 4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 1. Aspek Sikap 2. Aspek Pengetahuan 3. aspek Ketrampilan
Peningkatan Pendidik yang belum mampu menyusun instrumen penilaian dengan benar pada aspek Sikap.
Sekolah hendaknya
memperhatikan Jumlah siswa yang melebihi kemampuan pendidik dalam melakukan penilaian sikap
Peningkatan kemampuan Pendidik yang belum mampu menyusun instrumen penilaian dengan benar.pada aspek pengetahuan .
Sekolah memiliki Jumlah siswa melebihi kemampuan pendidik dalam melakukan penilai Pengetahuan Pendidik pada umumnya tidak menyusun Instrumen penilaian dengan benar.
Jumlah siswa melebihi kemampuan pendidik melakukan penilaian Indikator
Kekuatan : Semua guru menyadari akan tugasnya dalam menilai Banyak Nara sumber yang bersedia untuk memberikan penguatan kemampuan Guru dalam menilai (BPSDM,LPMP dan P4TK)
Kelemahan : Masih banyak Guru yang belum memahami system penilaian yang sesuai Permen.
Peluang : Adanya lembaga diklat di DKI Adanya MGMP Rintangan : Lembaga diklat yang ada belum mampu menyelenggarakan diklat untuk semua pendidik, sehingga diklat yang dilaksanakan bertahap. Rekomondasi : Rapat Kerja Workshop penilaian Kurikulum 13 revisi 2017 berbasis kinerja Kontrol melekat dari Kepala Sekolah , wakil Kurikulum dan Kaprof Keahlian.
Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, BPSDM, PP KPTKK,
e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2016-2018
Capaian pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengalami fluktuasi
dalam 3 tahun. Pada 2016, mendapat nilai 3,35, naik menjadi 4,14 pada tahun
berikutnya, namun turun menjadi 3,53 pada tahun 2018.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
3,35 4,14 3,53
2. Indikator dan Sub-indikator Unggulan (bintang 5)
Terdapat 5 indikator dan 52 sub-indikator di Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, dengan pencapaian tertinggi pada sub-indikator Berkualifikasi
minimal S1/D4 yang telah mencapai SNP (bintang 5)
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan
5,36
5.2.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 6,88
3. Indikator dan Sub-indikator yang perlu ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pencapaian terendah adalah
menuju SNP 1, sehingga perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan 3,49
5.1.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 6,08
5.1.3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran 0
5.1.4. Bersertifikat pendidik 4,73
5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik 4,61
5.1.6. Berkompetensi kepribadian minimal baik
5.1.7. Berkompetensi profesional minimal baik 5,06
5.1.8. Berkompetensi sosial minimal baik 0
5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan
5,36
5.2.2. Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan 6,42
5.2.3. Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan 5,04
5.2.4. Berpangkat minimal III/c atau setara 2,18
5.2.5. Bersertifikat pendidik 4,7
5.2.6. Bersertifikat kepala sekolah 2,52
5.2.7. Berkompetensi kepribadian minimal baik 2,7
5.2.8. Berkompetensi manajerial minimal baik 3,14
5.2.9. Berkompetensi kewirausahaan minimal baik 3,24
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
5.2.10. Berkompetensi supervisi minimal baik 2,39
5.2.11. Berkompetensi sosial minimal baik 2,88
5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan
2,09
5.3.1. Tersedia Kepala Tenaga Administrasi 0
5.3.2. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/sederajat
0
5.3.3. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
5.3.4. Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi 6,19
5.3.5. Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan
5,45
5.3.6. Berkompetensi kepribadian minimal baik
5.3.7. Berkompetensi sosial minimal baik
5.3.8. Berkompetensi teknis minimal baik
5.3.9. Berkompetensi manajerial minimal baik
5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan 0,73
5.4.1. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium 0
5.4.2. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai 3,44
5.4.3. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
5.4.4. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
2,18
5.4.5. Tersedia Tenaga Teknisi Laboran 0
5.4.6. Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
5.4.7. Tersedia Tenaga Laboran 0,91
5.4.8. Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
5.4.9. Berkompetensi kepribadian minimal baik
5.4.10. Berkompetensi sosial minimal baik
5.4.11. Berkompetensi manajerial minimal baik
5.4.12. Berkompetensi profesional minimal baik
5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan
1,18
5.5.1. Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan 2,86
5.5.2. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai 2,4
5.5.3. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
5.5.4. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
1,14
5.5.5. Tersedia Tenaga Pustakawan 0
5.5.6. Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
1,49
5.5.7. Berkompetensi manajerial minimal baik
5.5.8. Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
5.5.9. Berkompetensi kependidikan minimal baik
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
5.5.10. Berkompetensi kepribadian minimal baik
5.5.11. Berkompetensi sosial minimal baik
5.5.12. Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik
4. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
No Sub-indikator Strategi
Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu Pihak yang
Terlibat
1. 5.1.3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran
Komitmen yang kuat dari penyelenggara pendidikan terhadap ketersediaan guru untuk tiap mata pelajaran Penyelenggara pendidikan wajib menghindarkan diri dari kepentingan bisnis.
Sudin mengadakan Program pengangkatan Tenaga Honorer /KKI pada SMK Negeri yang Jumlah Guru belum memenuhi kebutuhan. Mengintruksikan kepada SMK Swasta pemenuhan guru harus sesuai kualifikasi DIV/S1 program studi yang sesuai dengan pelajaran yang diampu dan penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
Dinas Pendidkan MKKS Pengawas Perguruan Tinggi
2 5.1.4. Bersertifikat pendidik
Tidak membatasi kuota terhadap jumlah guru yang disertifikasi. Meningkatkan kemampuan pembiayaan PLPG yang cukup besar. Menambah tenaga untuk menyelenggarakan diklat guru.
Sudin mengusulkan program sertifikasi melalui PLPG.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan P2KPTK2 P4TK LPMP
4 5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik
Meningkatkan pemahaman tentang kompetensi pedagogik Penguatan paradigma guru
Sudin menyelenggarakan program pelatihan guru ilmu pedagogik, Tentang Pelatihan Menyusun Perangkat Pembelajaran : program tahunan, program semester, silabus, RPP, buku yang
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan P2KPTK2 P4TK LPMP
No Sub-indikator Strategi
Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu Pihak yang
Terlibat
dalam pengembangan Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan
digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran, lembar tugas terstruktur dan kegiatan mandiri, handout, alat evaluasi dan buku nilai Pelatihan Pemanfaatan Media dan Sumber Belajar dalam Pembelajaran Abad 21 Pelatihan Pemanfaatan Teknologi dan informasi dalam Pembelajaran dan Penilaian serta Pengolahan Hasil Belajar
5 5.1.7. Berkompetensi profesional minimal baik
Meningkatkan pemahaman tentang kompetensi profesional. Membentuk paradigma guru terhadap kompetensi profesional Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.
Sudin menyelenggaran Bimtek Pengembangan Kompetensi professional guru yang meliputi pembelajaran kreatif, Penulisan Karya Ilmiah dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk komunikasi dan pengembangan diri.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan P2KPTK2 P4TK LPMP
f. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
1. Capaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 2016-2018
Capaian Standar Sarana dan Prasarana dari SMK di Jakarta Pusat pada 2016
mendapat nilai 4,1, turun menjadi 3,28 pada 2017 dan pada 2018 mendapat nilai
3,14. Capaian ini belum mencapai “bintang 5” yang berarti belum mencapai SNP
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4,1 3,28 3,14
2. Indikator dan Sub-indikator Unggulan (bintang 5)
Terdapat 3 indikator dan 47 sub-indikator di Standar Sarana dan Prasarana. Namun
hanya ada 3 sub-indikator yang mendapat bintang 5 atau mencapai SNP.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 3,11
6.1.3. Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan 6,83
6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak
2,59
6.2.13. Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai 6,8
6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak
3,87
6.3.20. Kondisi ruang sirkulasi layak pakai 6,69
3. Indikator dan Sub-indikator yang Perlu Ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan terendah adalah menuju SNP
1
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 3,11
6.1.1. Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
6.1.2. Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa 0
6.1.4. Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa 0
6.1.5. Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan 6,55
6.1.6. Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan 4,37
6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak
2,59
6.2.1. Memiliki ruang kelas sesuai standar 5,49
6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar 0,04
6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar 2,55
6.2.4. Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar 0,03
6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar 0,05
6.2.6. Memiliki laboratorium fisika sesuai standar 0,22
6.2.7. Memiliki laboratorium kimia sesuai standar 0,31
6.2.8. Memiliki laboratorium komputer sesuai standar 3,95
6.2.9. Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar 1,66
6.2.10. Kondisi ruang kelas layak pakai 5,84
6.2.11. Kondisi laboratorium IPA layak pakai 0
6.2.12. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai 2,47
6.2.14. Kondisi laboratorium biologi layak pakai 2,33
6.2.15. Kondisi laboratorium fisika layak pakai 1,91
6.2.16. Kondisi laboratorium kimia layak pakai 0
6.2.17. Kondisi laboratorium komputer layak pakai 2,52
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
6.2.18. Kondisi laboratorium bahasa layak pakai 1,54
6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak
3,87
6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 4,91
6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar 2,63
6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar 2,14
6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar 2,48
6.3.5. Memiliki jamban sesuai standar 4,96
6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar 1,8
6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar 3,17
6.3.9. Memiliki ruang konseling sesuai standar 4,07
6.3.10. Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar 2,08
6.3.11. Menyediakan kantin yang layak 6,3
6.3.12. Menyediakan tempat parkir yang memadai 5,88
6.3.13. Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja 6,2
6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai 2,75
6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai 2,53
6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai 2,15
6.3.17. Kondisi tempat ibadah layak pakai 1,6
6.3.18. Kondisi jamban sesuai standar 3,51
6.3.19. Kondisi gudang layak pakai
6.3.21. Kondisi ruang tata usaha layak pakai 2,47
6.3.22. Kondisi ruang konseling layak pakai 0,03
6.3.23. Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai 1,49
4. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Pihak Yang
Terlibat 1. 6.1.2 Rasio
luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
Penemukan lahan dengan luas yang sesuai dan harga yang terjangkau untuk sekolah dengan pemukiman padat penduduk. Pemakaian lahan sekolah diupayakan hanya untuk sekolah yang bersangkutan. Mengoptimalkan peraturan zonasi
Penambahan lahan sekolah yang luasnya sesuai dengan standar minimal yang sesuai dengan aturan yang berlaku Adanya kepastian aturan tentang lahan sekolah dipergunakan bersama dengan sekolah lainnya ( sekolah kolaborasi )
Pengoptimalan peraturan zonasi dalam
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Pihak Yang
Terlibat
dalam perencanaan tata ruang wilayah.
perencanaan tata ruang wilayah
2. 6.1.4 Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
Mengusahakan rasio luas bangunan sekolah sesuai dengan jumlah siswa
Adanya kesesuaian aturan dan turunannya
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
3.
6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
Memperluas lahan dan bangunan sekolah. Proses pembangunan harus dilakukan secara profesional Penataan kembali Jumlah siswa dan rombongan belajar agar tidak melebihi kapasitas. Pemeliharaan sarana dan prasarana wajib dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Pengadaan sarana bisa melibatkan CSR perusahaan dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Meningkatkkan Sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah. Meningkatkan kompetensi kepala tenaga laboratorium, tenaga teknisi laboratorium dan
Luas lahan dan bangunan laboratorium IPA disesuaikan dengan aturan yang berlaku
Adanya kepastian bahwa proses pembangunan laboratorium dilakukan secara profesional
Kepastian Jumlah siswa dan rombel sesuaikapasitas
Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Pihak Yang
Terlibat
tenaga laboran dalam mengelola laboratorium.
5. 6.2.3. Memiliki
ruang perpustakaan sesuai standar
Memperluas lahan dan bangunan sekolah. Proses pembangunan wajib dilakukan secara professional Wajib dituangkan dalam rencana pokok (master plan) pengelolaan sarana prasarana. Penataan Jumlah siswa dan rombongan belajar agar tidak melebihi kapasitas. Pemeliharaan sarana dan prasarana wajib dilakukan berkala dan berkelanjutan. Pengadaan sarana bisa melibatkan CSR perusahaan dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah rendah. Penguatan kompetensi kepala tenaga pustakawan dan tenaga pustakawan dalam mengelola perpustakaan
Luas lahan dan bangunan perpustakaan disesuaikan dengan aturan yang berlaku (1,5x ruang kelas)
Adanya kepastian bahwa proses pembangunan laboratorium dilakukan secara profesional
Kepastian Jumlah siswa dan rombel sesuaikapasitas
Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
17. 6.3.1. Memiliki ruang pimpinan
Memperluas lahan dan bangunan sekolah.
Perluasan luas ruang pimpinan dilakukan sesuai aturan jenjang
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Pihak Yang
Terlibat
sesuai standar Proses pembangunan wajib dilakukan secara professional Wajib dituangkan dalam rencana pokok (master plan) pengelolaan sarana prasarana. Penataan Jumlah siswa dan rombongan belajar agar tidak melebihi kapasitas. Pemeliharaan sarana dan prasarana wajib dilakukan berkala dan berkelanjutan. Pengadaan sarana bisa melibatkan CSR perusahaan dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Penguatan kompetensi pengelolaan administrasi sarana dan prasarana oleh tenaga kependidikan urusan administrasi kurang memadai
smk minimal 18m2
Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional
Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Realisasi usulan perluasan ruang pimpinan sesuai standar
Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
18. 6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai
Kompetensi pengelolaan administrasi sarana dan prasarana oleh kepala sekolah dalam urusan administrasi berjalan baik dan memadai.
Peningkatan kompetensi pengelolaan administrasi sarana dan prasarana oleh kepala sekolah dalam urusan administrasi yang baik dan benar
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
19. 6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar
Perluasan luas ruang sesuai aturan 56m2 Proses pembangunan dilakukan secara profesional
Perluasan luas ruang guru dilakukan sesuai aturan jenjang smk = 56m2
Ada kepastian atau monev proses
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Pihak Yang
Terlibat
Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang guru dilakukan secara berkala dan berkelanjutan Pengajuan usulan ke dinas terkait
pembangunan dilakukan secara profesional
Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Realisasi usulan perluasan ruang pimpinan sesuai standar
Pendidikan
20. 6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai
Kompetensi pengelolaan administrasi oleh guru dalam urusan administrasi berjalan baik dan memadai.
Peningkatan kompetensi pengelolaan administrasi oleh guru dalam urusan administrasi yang baik dan benar
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
21. 6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar
Perluasan luas ruang sesuai aturan 12 m2
Proses pembangunan dilakukan secara profesional
Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang UKS dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
Pengajuan usulan ke dinas terkait
Perluasan luas ruang UKS dilakukan sesuai aturan jenjang smk = 12m2 Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Realisasi usulan perluasan ruang pimpinan sesuai standar
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
22. 6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai
Kompetensi pengelolaan ruang UKS berjalan baik dan memadai sesuai aturan
Peningkatan kompetensi pengelolaan ruang UKS
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
23. 6.3.4. Memiliki Perluasan luas ruang Perluasan luas ruang Kementrian
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Pihak Yang
Terlibat
tempat ibadah sesuai standar
ibadah sesuai aturan minimal 24 m2 Proses pembangunan dilakukan secara profesional
Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang ibadah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
Pengajuan usulan ke dinas terkait
ibadah dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 24m2
Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional
Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Realisasi usulan perluasan ruang pimpinan sesuai standar
Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
24. 6.3.17. Kondisi tempat ibadah layak pakai
Kompetensi pengelolaan ruang ibadah berjalan baik dan memadai sesuai aturan
Ketersediaan ruang ibadah bagi seluruh warga sekolah dengan berbagai agama yang diakui pemerintah layak digunakan
Peningkatan kompetensi pengelolaan ruang ibadah Peningkatan pengadaan berbagai tempat ibadah
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
25. 6.3.5. Memiliki jamban sesuai standar
Ketersediaan jamban untuk smk sesuai aturan 30 siswi= 1 unit jamban, dan 40 siswa = 1 unit jamban dengan ukuran luas 2m2
Pengadaan jamban untuk peserta didik sesuai dengan jenis kelamin dan sesuai aturan yang berlaku untuk smk
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
26. 6.3.18. Kondisi jamban layak pakai
Kompetensi pengelolaan sesuai aturan dan kondisi jamban berjalan baik dan layak pakai
Peningkatan pengelolaan petugas dalam menjamin jamban yang layak pakai sesuai aturan untuk jenjang smk
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
27. 6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar
Perluasan luas ruang gudang untuk smk sesuai aturan minimal
Perluasan luas ruang gudang dilakukan sesuai aturan jenjang smk
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Pihak Yang
Terlibat
24 m2
Proses pembangunan dilakukan secara profesional
Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang gudang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
Pengajuan usulan ke dinas terkait
minimal 24m2
Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional
Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Realisasi usulan perluasan ruang pimpinan sesuai standar
Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
28. 6.3.19.Kondisi gudang layak pakai
Kompetensi pengelolaan ruang gudang berjalan baik dan memadai sesuai aturan
Ketersediaan ruang gud ang layak digunakan
Peningkatan Kompetensi pengelolaan ruang gudang harus sesuai aturan
Ketersediaan ruang gudang layak digunakan menjadi keharusan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
29. 6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
Perluasan luas ruang sirkulasi untuk smk sesuai aturan berdasarkan aturan yang berlaku
Peningkatan perluasan ruang sirkulasi berdasarkan aturan yang berlaku untuk jenjang smk
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
30. 6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
Perluasan luas ruang tata usaha untuk smk sesuai aturan minimal 4m2/petugas tata usaha
Proses pembangunan dilakukan secara profesional
Pengajuan usulan ke dinas terkait
Perluasan luas ruang tata usaha dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 4m2/petugas tata usaha
Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional
Realisasi usulan perluasan ruang tata usaha sesuai aturan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Pihak Yang
Terlibat
31. 6.3.21. Kondisi
ruang tata usaha layak pakai
Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang tata usaha dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar layak pakai
Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
32. 6.3.9. Memiliki ruang konseling sesuai standar
Perluasan luas ruang konseling untuk smk sesuai aturan minimal 12m2
Proses pembangunan dilakukan secara profesional Pengajuan usulan ke dinas terkait
Perluasan luas ruang konseling dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 12m2
Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional
Realisasi usulan ruang konseling sesuai aturan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
33. 6.3.22. Kondisi ruang konseling layak pakai
Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang konseling dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar layak pakai
Adanya ruang privacy untuk konseling
Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Pengadaan ruang privacy untuk konseling
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
34. 6.3.10. Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
Perluasan luas ruang organisasi kesiswaan untuk smk sesuai aturan minimal 12m2
Proses pembangunan dilakukan secara profesional Pengajuan usulan ke dinas terkait
Perluasan luas ruang konseling dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 12m2
Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional
Realisasi usulan ruang konseling sesuai aturan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
35. 6.3.23. Kondisi ruang organisasi
Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang organisasi kesiswaan
Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
No Sub-indikator Strategi Pemenuhan Rekomendasi Pihak Yang
Terlibat
kesiswaan layak pakai
dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar layak pakai
secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan
g. Standar Pengelolaan Pendidikan
1. Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan 2016-2018
Pada tahun 2018 Standar Pengelolaan Pendidikan belum mencapai “bintang 5” yang
berarti belum mencapai SNP, meskipun mengalami peningkatan signifikan dibanding
2016.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4,75 5,46 5,94
2. Indikator dan Sub-indikator Unggulan (bintang 5)
Indikator pada standar Pengelolaan Pendidikan belum memenuhi SNP,
2 Sub-indikator Unggulan pada standar Pengelolaan Pendidikan berhasil mencapai
SNP.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 6,35
7.1.1. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan 6,67
7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan 6,37
7.2.2. Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan 6,72
3. Indikator dan Sub-indikator yang perlu ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pencapaian Standar Pengelolaan Pendidikan terendah adalah menuju SNP 1
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 6,35
7.1.2. Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
6,47
7.1.3. Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah
5,91
7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan 6,37
7.2.1. Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap 6,15
7.2.3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan
6,45
7.2.4. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri 6,45
7.2.5. Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta 6,31
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
masyarakat serta lembaga lain yang relevan
7.2.6. Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran
6,14
7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan
2,13
7.3.1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik
7.3.2. Berjiwa kepemimpinan 6,2
7.3.3. Mengembangkan sekolah dengan baik 0
7.3.4. Mengelola sumber daya dengan baik 6,58
7.3.5. Berjiwa kewirausahaan 0
7.3.6. Melakukan supervisi dengan baik 0
7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen 6,36
7.4.1. Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan 6,36
4. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
No Sub-indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
7
Standar Pengelolaan Pendidikan
Penguatan Kepemimpinan Kepala Sekolah SMK DKI dalam Perencanaan Pengelolaan
Melakukan Diklat/Worskhop/Bimtek/ Pendampingan Penguatan Kepemimpinan kepala Sekolah , dengan struktur program antara lain: TAM (Teknik Analisis Manajemen) Penyusuna Rencana Kerja Sekolah mencakup RKJM,RKT dan RKAS Teknik pelibatan Stakeholder (termasuk DU/DI)dalam Pengelolaan Sekolah
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK Pengawas LPMP DKI Jakarta Kemendikbud DU/DI
7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan
Seluruh SMK di DKI menyusun perencanaan pengelolaan sekolah dengan melakukan analisis SWOT untuk melihat potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan sekolah.
7.1.1. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan
Seluruh Kepala Sekolah SMK DKI : Membentuk Tim pengembang Sekolah
No Sub-indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
Melibatkan warga sekolah dalam menyusun Visi, Misi dan tujuan yang merupakan arah kepemimpinan KS. Mensosialisasikan Visi, Misi dan tujuan sekolah
7.1.2. Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
Kepala Sekolah SMK DKI menyusun RKS berupa RKJM dan RKT dan menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan sekolah Penyusunan RKS berbasis tahapan dalam pelaksanaan SPMI. Dimulai dari Pemetaan Mutu, Perencanaan Pemenuhan Mutu, Pelaksanaan pemenuhan Mutu, Suoervisi dan Monitoring Evaluasi. Melakukan evaluasi program-program tahun lalu yang hasil analisisnya menjadi acuan bagi penyusunan RKAS tahun berikutnya.
7.1.3. Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah
Penyusunan RKS melibatkan seluruh stakeholder yang terdiri dari Komite Sekolah, Pengawas, Alumni, DU/DI, Asosisasi Profesi dan disahkan oleh penyelenggara Pendidikan
No Sub-indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
Mensosialisasikan RKS kepada seluruh warga sekolah.
7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan
Penguatan Kepala Sekolah SMK dalam Pengelolaan Sekolah
Program penyusunan Juknis/Juklak,Pedoman,SOP dan Dokumen Pengelolaan Sekolah, antara lain: Kurikulum, Struktur Organisasi, Peraturan Akademik, Pengelolaan Kesiswaan, Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Supervisi, Monev kegiatan Pengelolaan Sekolah
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK Pengawas LPMP DKI Jakarta Kemendikbud DU/DI
7.2.1. Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap
Selueuh SMK di DKI memiliki dokumen pedoman pengelolaan yang meliputi: a. KTSP b. Kalender
Pendidikan c. Struktur
Organisasi sekolah
d. Pembagian tugas guru
e. Pembagian tugas tendik
f. Peraturan Akademik
g. Tata Tertib sekolah
h. Kode etik seekolah
i. Pengelolaan Pembiayaan
j. SOP per kegiatan k. Biaya
Operasional Sekolah
7.2.2. Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan
Seluruh SMK di DKI memiliki pengelolaan kesiswaan meliputi: a. Layanan
Bimbingan Konseling
b. Layanan Bimbingan Karier
c. Layanan kegiatan ekstra Kurikuler
No Sub-indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
d. Penerimaan Peserta Didik BAru
e. Layanan Penelusuran TAmatan
7.2.3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan
Seluruh SMK di DKI: a. Menyusun
perencanaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
b. Mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan sekolah. Bagi pendidik meliputi wakil kepala bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana dan bidang hubungan industri yang mengacu kepada peraturan yang berlaku. Selain itu Ketua Kompetensi Keahlian, Teknisi dan LAboran . BAgi Tenaga Kependidikan, meliputi Kepala Tata Administrasi Sekolah, Staf Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Kesiswaan ndan sebagainya.
c. Melakukan
Melakukan Diklat/Bimtek/Pendampingan Pengelolaan Sekolah
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK Pengawas LPMP DKI Jakarta Kemendikbud DU/DI
No Sub-indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
penilaian tenaga pendidik dan kependidikan, meliputi: kesesuaian penugasan, keseimbangan beban kerja, pencapaian prestasi dan mengikuti berbagai lomba.
7.2.4. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri
a. Melakukan evaluasi proses pebelajaran secara periodic sekurang-kurangnya evaluasi tengah semester dan evaluasi setiap semester
b. Melakukan evaluasi diri sekolah secara periodic berdasarkan kebutuhan sekolah
7.2.5. Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan
a. Membangun kemitraan dengan DU/DI
b. Membangun kemitraan dengan Lembaga-lembaga pendukung seperti kepolisian, kesehatan, unsur kecamatan, kelurahan, RT/RW, pemuka agama dan masyarakat
Membangun Kemitraan dengan DU/DI,Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Olah Raga, Kecamatan, Keluraha, TNI, masyarakat setempat, tokoh masyarakat dan pemuka agama dan seebagainya
7.2.6. Melaksanakan a. SMK di DKI
No Sub-indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran
memiliki peraturan akademik yang meliputi: kehadiran minimal siswa, ketentuan nilai minimal, kenaikan kelas, hak dan kewajiban siswa
b. SMK di DKI memiliki pedoman tata tertib pendidik , tenaga kependidikan dan peserta didik.
c. SMK di DKI memiliki Kode Etik Sekolah yang memuat antara lain hubungan sesama warga sekolah, norma-norma yang harus dibangun dan dijaga oleh seluruh warga sekolah.
7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
Pengawas LPMP DKI Jakarta Kemendikbud DU/DI Para Profesional Kepribadian seperti Ary Ginanjar, Mien
7.3.1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik
a. Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah;
b. Bertanggung jawab atas perencanaan
Melakukan Diklat/Worskhop/Bimtek/Pendampingan kepala Sekolah , terkait dengan: Kompetensi Kepribadian Kepala Sekolah Kompetensi
No Sub-indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum
c. Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
d. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
e. Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.
Managerial kepala Sekolah Kompetensi Kewirausahaan kepala sekolah Kompetensi Supervisi Kepemimpinan Kepala Sekolah Pengembangan Sekolah berbasis SPMI
Uno dsb
7.3.2. Berjiwa kepemimpinan
a. Membangun tujuan bersama.
b. Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah serta penyelenggara sekolah;
c. Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan
No Sub-indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
memobilisasi sumber daya masyarakat
7.3.3. Mengembangkan sekolah dengan baik
a. Mengembangkan motivasi pendidik dalam mengembangkan kompetensi.
b. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;
c. Meningkatkan mutu pendidikan.
d. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi siswa.
7.3.4. Mengelola sumber daya dengan baik
a. Mengambil keputusan berbasis data.
b. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;
7.3.5. Berjiwa kewirausahaan
a. Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
No Sub-indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
b. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
c. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
d. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;
e. Meningkatkan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum.
f. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;
g. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran
No Sub-indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
peraturan dan kode etik
7.3.6. Melakukan supervisi dengan baik
a. Menjamin pelaksanaan mutu proses pembelajaran melalui pelaksanaan monitoring atau supervisi.
b. Mengembangkan sistem penilaian dalam memantau perkembangan belajar siswa.
c. Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah
7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen
7.4.1. Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan
a. Mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;
b. Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses;
c. Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani
Pelatihan Sistem Informasi MAnajemen dan pemanfaatannya dalam Manajemen Sekolah maupun Proses pembelajaran di kelas. Pengadaan perangkat, fasilitas, sarana prasarana yang men-support Sistem Informasi MAnajemen di setiap sekolah dan Digitalisasi Learning di tiap kelas, perpustakaan dan laboratorium
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK Pengawas LPMP DKI Jakarta Kemendikbud DU/DI SEAMOLEC
No Sub-indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan;
d. Melaporkan data informasi sekolah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
sekolah di Provinsi DKI Jakarta
h. Standar Pembiayaan
1. Capaian Standar Pembiayaan 2016-2018
Pada tahun 2018 Standar Pembiayaan belum mencapai “bintang 5” yang berarti belum
mencapai SNP, namun dibandingkan dengan 2016 mengalami kenaikan signifikan.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4,09 5,14 5,65
2. Indikator dan Sub-indikator Unggulan (bintang 5)
Indikator pada Standar Pembiayaan ada satu yang memenuhi SNP, di sam[ing itu ada 1
Sub-indikator unggulan.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
8.2. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan 6,68
8.2.1. Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan 6,68
3. Indikator dan Sub-indikator yang perlu ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pencapaian Standar Pembiayaan terendah adalah menuju SNP 1
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang 6,19
8.1.1. Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu 5,96
8.1.2. Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
5,96
8.1.3. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
6,65
8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 4,09
8.3.1. Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya
0
8.3.2. Memiliki laporan pengelolaan dana 6,27
8.3.3. Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan
6,01
4. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
No Sub-indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan instansi Terkait
1 8.1.1.Membebaskan biaya bagi siswa yg tidak mampu
Pendataan siswa kurang mampu . Pendataan siswa penerima beasiswa Layanan subsidi silang. Meningkatkan Kemitraan sekolah Membuat laporan lengkap pengelolaan dana bagi siswa yg tdk mampu
Sekolah agar membebaskan biaya bagisiswa tidak mampu,sekolah juga perlu memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
Komite, Sudin,Dinas,Yayasan,LSM
2 8.3.1Mengatur alokasi Dana yg berasal dari APBD/APBN/Yayasan/Sumber lainnya
Bimtek pengelolaan dana. Menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yg mengacu pada standar Penyusunan dan penganggaran program dan kegiatan yang mengacu pencapaian SNP dan kebutuhan sekolah
Sekolah agar menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional
Agar dalam pengambilan keputusan penetapan besarnya dana yg digali dari masyarakat sebagai biaya operasional dgn melibatkan berbagai pihak yg terkait (stakeholders)
Komite, Sudin,Dinas,Inspektorat,
No Sub-indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan instansi Terkait
Kemitraan sekolah
Membuat laporan lengkap pengelolaan dana
Agar pengelolaan dana dr masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara transparan, akuntabel yg ditunjukkan dalam RKAS
3 8.3.3 Memiliki laporan yg dapat di akses oleh pemangku kepentingan
Penyusunan dan penganggaran program dan kegiatan yang mengacu pencapaian SNP dan kebutuhan sekolah
Meningkatkan Kemitraan sekolah
Membuat laporan lengkap pengelolaan dana
Sekolah agar memiliki laporan pengelolaan dana, dan memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan
Komite, Sudin,Dinas, Inspektorat, LSM
DRAFT KATALOG PROGRAM PENINGKATAN MUTU (berdasarkan rapor mutu tahun 2018)
Jenjang : SMK
No Program Peningkatan Mutu
Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan
(Kode dan deskripsi Sub-indikator)
Penanggung jawab/pelaksana program
Kemdikbud
ditPSMK
LPMP/ P4TK
Dinas Pendidik
an
Sudin Pendidikan
P2KPTK2 BPSDM
KKG/ MGMP/
KKKS
Satuan Pendidikan
STANDAR ISI
1 Monev implementasi hasil pelatihan oleh dinas/sudin/pengawas
2.1 Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan 2.1.1 Memuat karakteristik kompetensi sikap 2.1.2 Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan 2.1.3 Memuat karakteristik kompetensi keterampilan 2.1.4 Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa 2.1.5 Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
v V
2 Program parenting/psikologi pendidikan
2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran 2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi 2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan local
V tidak
V tidak
V tidak
v
3 Workshop Penyusunan Perangkat 2.1.5. Menyesuaikan ruang V v v v
No Program Peningkatan Mutu
Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan
(Kode dan deskripsi Sub-indikator)
Penanggung jawab/pelaksana program
Kemdikbud
ditPSMK
LPMP/ P4TK
Dinas Pendidik
an
Sudin Pendidikan
P2KPTK2 BPSDM
KKG/ MGMP/
KKKS
Satuan Pendidikan
pembelajaran
lingkup materi pembelajaran 2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi 2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan local
tidak
4 Workshop Penyusunan Bahan Ajar
2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran 2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi 2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan local
V tidak
iya V
v v
5 Bimtek kompetensi professional guru (khususnya penguasaan materi yang terintegrasi dengan nilai sikap, pengetahuan faktual-konseptual-prosedural-metakognitif, HOTS dan keterampilan abstrak maupun konkrit)
2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran 2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi 2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan local
iya V iya v iya iya
6 Kebijakan pembatasan rasio rombongan belajar dan ruang belajar
2.3.1 Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
iya v
Diklat penguatan kompetensi pedagogik guru sasaran di Provinsi DKI Jakarta melalui daring dan non daring
v
No Program Peningkatan Mutu
Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan
(Kode dan deskripsi Sub-indikator)
Penanggung jawab/pelaksana program
Kemdikbud
ditPSMK
LPMP/ P4TK
Dinas Pendidik
an
Sudin Pendidikan
P2KPTK2 BPSDM
KKG/ MGMP/
KKKS
Satuan Pendidikan
Bencmark pengelolaan kelas v
Evaluasi dampak diklat peningkatan kompetensi pedagogik guru sasaran
v
STANDAR PROSES
1 Workshop Pengembangan Silabus dan RPP
3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
v V v V hilang
iya iya
2 Bimtek supervisi bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah
3.1.4 Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah
tambah tambah tambah V tambah
3 Pengkajian aturan jumlah rombel per kelas oleh pemda menyesuaikan ketentuan standar
3.2.1 Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
tambah v
4 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru SMK
3.2.10 Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
V
v v tambah
5 Workshop Penggunaan dan Pemanfaatan Media Pembelajaran yang tepat, efektif dan efisien dalam Proses Pembelajaran bagi guru mata
3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
tambah tambah tambah V hilang
V tambah tambah
No Program Peningkatan Mutu
Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan
(Kode dan deskripsi Sub-indikator)
Penanggung jawab/pelaksana program
Kemdikbud
ditPSMK
LPMP/ P4TK
Dinas Pendidik
an
Sudin Pendidikan
P2KPTK2 BPSDM
KKG/ MGMP/
KKKS
Satuan Pendidikan
pelajaran
3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar
6 Program kegiatan ekstrakurikuler berupa:
Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR)
Kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik
Penelitian
Kelompok pencinta teknologi informasi dan komunikasi
Rekayasa
Kelompok pecinta alam
3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar
v
7 Workshop Penyusunan instrumen Penilaian Otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan : Angket, observasi, Catatan anekdot, dan Refleksi.
3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
tambah tambah tambah tambah tambah V
8 Bimbingan Teknis “Pemanfaatan Hasil Penilaian Otentik untuk merencanakan program remedial, pengayaan, atau pelayanan konseling”
3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik
tambah tambah Tambah tambah tambah v
9 Pelatihan Pemantapan Tugas Manajerial Kepala Sekolah
3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran
tambah tambah tambah v
10 Pendampingan Penguatan kompetensi Kepala Sekolah dalam rangka
3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada
tambah tambah tambah v
No Program Peningkatan Mutu
Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan
(Kode dan deskripsi Sub-indikator)
Penanggung jawab/pelaksana program
Kemdikbud
ditPSMK
LPMP/ P4TK
Dinas Pendidik
an
Sudin Pendidikan
P2KPTK2 BPSDM
KKG/ MGMP/
KKKS
Satuan Pendidikan
pelaksanaan Supervisi Kelas guru
11 Optimalisasi Pelaksanaan Supervisi Kelas oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru 3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran
tambah tambah tambah tambah V hilang
12 Rapat Kerja Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Supervisi dan Evaluasi Pembelajaran
3.3.6. Menindak lanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran
v
13 Program Penguatan dan penghargaan bagi guru berkinerja memenuhi atau melampaui standar.
3.3.6. Menindak lanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran
tambah tambah tambah v
Diklat penguatan kompetensi kepala sekolah sasaran di provinsi DKI Jakarta melalui daring dan non daring
tambah v
FGD extra kurikuler abad 21 v
Program sustainability kinerja guru/ Program peningkatan kinerja guru berkelanjutan ( beasiswa, kesempatan study banding, jenjang karir)
v
STANDAR PENILAIAN
1 Workshop penyusunan/pengembangan Perangkat Penilaian
4.2.2 Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
tambah tambah v V hilang
V BPSDM
v tambah
2 Workshop penilaian Kurikulum 13 4.4.1 Instrumen penilaian tambah tambah v V v
No Program Peningkatan Mutu
Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan
(Kode dan deskripsi Sub-indikator)
Penanggung jawab/pelaksana program
Kemdikbud
ditPSMK
LPMP/ P4TK
Dinas Pendidik
an
Sudin Pendidikan
P2KPTK2 BPSDM
KKG/ MGMP/
KKKS
Satuan Pendidikan
revisi 2017 berbasis kinerja menyesuaikan aspek sikap 4.4.1 Instrumen penilaian menyesuaikan aspek pengetahuan 4.4.1 Instrumen penilaian menyesuaikan aspek keterampilan
hilang
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1 Pengangkatan Tenaga Honorer /KKI pada SMK Negeri
5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan 5.1.3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran
tambah v
2 Penerbitan instruksi bagi Satuan Pendidikan swasta untuk melakukan pemenuhan tenaga pendidik harus berkualifikasi minimal S1/D4 dengan program studi sesuai mata pelajaran yang diampu
5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan 5.1.3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran
V
3 Program sertifikasi melalui PPG
5.1.4. Bersertifikat pendidik
v v
4 Pelatihan Pedagogik bagi Guru 5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik
V (P4TK)
tambah V BPSDM
tambah tambah
5 Bimtek Pengembangan Kompetensi professional guru yang meliputi pembelajaran kreatif, Penulisan Karya
5.1.7. Berkompetensi profesional minimal baik
v V tambah V hilang
v tambah tambah
No Program Peningkatan Mutu
Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan
(Kode dan deskripsi Sub-indikator)
Penanggung jawab/pelaksana program
Kemdikbud
ditPSMK
LPMP/ P4TK
Dinas Pendidik
an
Sudin Pendidikan
P2KPTK2 BPSDM
KKG/ MGMP/
KKKS
Satuan Pendidikan
Ilmiah dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk komunikasi dan pengembangan diri.
6 Diklat Penguatan kompetensi kepala sekolah
5.2.10 Berkompetensi supervisi minimal baik
tambah tambah v
7 Pelatihan Tenaga Pustakawan 5.5.5 Tersedia Tenaga Pustakawan 5.5.6 Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
tambah v v
Program kaji ulang data kebutuhan , kualifikasi dan pemenuhan SDM sekolah negeri dan swasta
v
STANDAR SARANA PRASARANA
1 Penambahan lahan sekolah yang luasnya sesuai dengan standar minimal yang sesuai dengan aturan yang berlaku
6.1.2 Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
v
2 Penerbitan peraturan tentang lahan sekolah dipergunakan bersama dengan sekolah lainnya ( sekolah kolaborasi )
6.1.2 Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
v v
3 Optimalisasi peraturan zonasi dalam perencanaan tata ruang wilayah
6.1.2 Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
v v
4 Penyelarasan peraturan terkait luas lahan dan turunannya
6.1.4 Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
v v V hilang
5 Monitoring pembangunan sarana/prasarana untuk memastikan proses pembangunan dilakukan secara profesional
6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar 6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
tambah v v
No Program Peningkatan Mutu
Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan
(Kode dan deskripsi Sub-indikator)
Penanggung jawab/pelaksana program
Kemdikbud
ditPSMK
LPMP/ P4TK
Dinas Pendidik
an
Sudin Pendidikan
P2KPTK2 BPSDM
KKG/ MGMP/
KKKS
Satuan Pendidikan
6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar 6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar 6.2.6. Memiliki laboratorium fisika sesuai standar 6.2.7. Memiliki laboratorium kimia sesuai standar 6.2.8. Memiliki laboratorium komputer sesuai standar 6.2.9. Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar 6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar 6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar 6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar 6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar 6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar 6.3.9. Memiliki ruang konseling sesuai standar 6.3.10. Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
No Program Peningkatan Mutu
Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan
(Kode dan deskripsi Sub-indikator)
Penanggung jawab/pelaksana program
Kemdikbud
ditPSMK
LPMP/ P4TK
Dinas Pendidik
an
Sudin Pendidikan
P2KPTK2 BPSDM
KKG/ MGMP/
KKKS
Satuan Pendidikan
Perluasan ruang sesuai ketentuan 6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar 6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar 6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar 6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar 6.2.6. Memiliki laboratorium fisika sesuai standar 6.2.7. Memiliki laboratorium kimia sesuai standar 6.2.8. Memiliki laboratorium komputer sesuai standar 6.2.9. Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar 6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar 6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar 6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar 6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar 6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar 6.3.9. Memiliki ruang
v v V hilang
No Program Peningkatan Mutu
Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan
(Kode dan deskripsi Sub-indikator)
Penanggung jawab/pelaksana program
Kemdikbud
ditPSMK
LPMP/ P4TK
Dinas Pendidik
an
Sudin Pendidikan
P2KPTK2 BPSDM
KKG/ MGMP/
KKKS
Satuan Pendidikan
konseling sesuai standar 6.3.10. Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
6 Diklat Peningkatan kompetensi kepala tenaga laboratorium, tenaga teknisi dan tenaga laboran Penambahan dan rehabilitasi ruangan dan penambahan alat
6.2.11. Kondisi laboratorium IPA layak pakai 6.2.14. Kondisi laboratorium biologi layak pakai 6.2.15. Kondisi laboratorium fisika layak pakai 6.2.16. Kondisi laboratorium kimia layak pakai 6.2.17. Kondisi laboratorium komputer layak pakai 6.2.18. Kondisi laboratorium bahasa layak pakai
Tambah P4TK
V hilang
v
7 Bimtek Penyusunan rencana pokok (master plan) pengelolaan sarana prasarana perpustakaan layak pakai
6.2.12. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
v v V hilang
8 Bimtek Peningkatan kompetensi pengelolaan administrasi sarana dan prasarana oleh kepala sekolah dalam urusan administrasi
6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai
v tambah v V hilang
tambah
9 Bimtek Peningkatan kompetensi pengelolaan administrasi oleh guru dalam urusan administrasi
6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai
v tambah v V hilang
tambah
10 Workshop Peningkatan kompetensi pengelolaan ruang UKS
6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai
V hilang
v V hilang
tambah
11 Pengadaan Jamban untuk peserta didik 6.3.5. Memiliki jamban V V tambah
No Program Peningkatan Mutu
Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan
(Kode dan deskripsi Sub-indikator)
Penanggung jawab/pelaksana program
Kemdikbud
ditPSMK
LPMP/ P4TK
Dinas Pendidik
an
Sudin Pendidikan
P2KPTK2 BPSDM
KKG/ MGMP/
KKKS
Satuan Pendidikan
sesuai dengan jenis kelamin dan sesuai aturan yang berlaku
sesuai standar hilang
12 Perluasan ruang sirkulasi berdasarkan aturan yang berlaku untuk jenjang smk
6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
V hilang
v tambah
13 Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang tata usaha dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
6.3.21. Kondisi ruang tata usaha layak pakai
V hilang
V tambah
FGD sarana dan prasarana satuan Pendidikan negeri dan swasta
v
Revitalisasi sarana prasarana pendidikan
v
Sinkronisasi tata ruang
Diklat peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
v v
STANDAR PENGELOLAAN
1 Diklat/Worskhop/Bimtek/ Pendampingan Penguatan Kepemimpinan kepala Sekolah , dengan struktur program antara lain:
TAM (Teknik Analisis Manajemen)
Penyusuna Rencana Kerja Sekolah mencakup RKJM,RKT dan RKAS
Teknik pelibatan Stakeholder (termasuk DU/DI)dalam Pengelolaan Sekolah
7.1 Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan
V P4TK
V hilang
v
2 Penyusunan Juknis/Juklak,Pedoman,SOP dan Dokumen Pengelolaan Sekolah, antara
7.2.1 Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap 7.2.2 Menyelenggarakan
V V V V hilang
iya
No Program Peningkatan Mutu
Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan
(Kode dan deskripsi Sub-indikator)
Penanggung jawab/pelaksana program
Kemdikbud
ditPSMK
LPMP/ P4TK
Dinas Pendidik
an
Sudin Pendidikan
P2KPTK2 BPSDM
KKG/ MGMP/
KKKS
Satuan Pendidikan
lain: Kurikulum, Struktur Organisasi, Peraturan Akademik, Pengelolaan Kesiswaan, Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Supervisi, Monev kegiatan Pengelolaan Sekolah
kegiatan layanan kesiswaan
3 Diklat/Bimtek/Pendampingan Pengelolaan Sekolah
7.2.3 Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan
V P4TK
V hilang
iya
4 Membangun Kemitraan dengan DU/DI,Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Olah Raga, Kecamatan, Keluraha, TNI, masyarakat setempat, tokoh masyarakat dan pemuka agama dan seebagainya
7.2.5 Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan
V hilang
V
5 Diklat/Worskhop/Bimtek/Pendampingan kepala Sekolah , terkait dengan:
Kompetensi Kepribadian Kepala Sekolah
Kompetensi Managerial kepala Sekolah
Kompetensi Kewirausahaan kepala sekolah
Kompetensi Supervisi
Kepemimpinan Kepala Sekolah
Pengembangan Sekolah berbasis SPMI
7.3 Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan
v V hilang
iya
6 Pelatihan Sistem Informasi 7.4.1 Memiliki sistem V v V V iya
No Program Peningkatan Mutu
Sub-indikator Yang Akan Ditingkatkan
(Kode dan deskripsi Sub-indikator)
Penanggung jawab/pelaksana program
Kemdikbud
ditPSMK
LPMP/ P4TK
Dinas Pendidik
an
Sudin Pendidikan
P2KPTK2 BPSDM
KKG/ MGMP/
KKKS
Satuan Pendidikan
MAnajemen dan pemanfaatannya dalam Manajemen Sekolah maupun Proses pembelajaran di kelas.
informasi manajemen sesuai ketentuan
hilang hilang hilang
7 Pengadaan perangkat, fasilitas, sarana prasarana yang men-support Sistem Informasi MAnajemen di setiap sekolah dan Digitalisasi Learning di tiap kelas, perpustakaan dan laboratorium sekolah di Provinsi DKI Jakarta
7.4.1 Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan
v V tidak
v V hilang
iya
STANDAR PEMBIAYAAAN
1 Beasiswa bagi siswa tidak mampu 8.1.1.Membebaskan biaya bagi siswa yg tidak mampu
iya V
V tidak
2 Penyusunan pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional
8.3.1Mengatur alokasi Dana yg berasal dari APBD/APBN/Yayasan/Sumber lainnya
iya v V tidak
3 Penyusunan laporan pengelolaan dana, dan memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan
8.3.3 Memiliki laporan yg dapat di akses oleh pemangku kepentingan
V tidak
V tidak
v
Membangun website beasiswa v
Sosialisasi kebijakan pengelolaan standar pembiayaan
v
BAB IV PENUTUP
1. Simpulan
a. SMK di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018 belum memenuhi 8 SNP
b. Pencapaian 8 SNP meningkat dari tahun 2016, 2017 dan 2018
c. Pencapaian 8 SNP jenjang SMK di Wilayang Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun
2018 :
Menuju SNP 1 0 2,04
Menuju SNP 2 2,05 3,7
Menuju SNP 3 3,71 5,06
Menuju SNP 4 5,07 6,66
SNP 6,67 7
No Standar Nasional Pendidikan Kota Jakarta Pusat 2018
Kategori
1 Standar Kompetensi Lulusan 6,34 ****
2 Standar Isi 5,7 ****
3 Standar Proses 6,49 ****
4 Standar Penilaian Pendidikan 6,19 ****
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,53 **
6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 3,14 **
7 Standar Pengelolaan Pendidikan 5,94 ****
8 Standar Pembiayaan 5,65 ****
d. Pencapaian terendah adalah :
1. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. Rekomendasi :
a. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan berpedoman pada SPM SMK
b. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dgn katalog kegiatan
pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.
c. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu adalah meningkatkan kemampuan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan tentang pencapaian peserta didik memiliki pengetahuan faktual,
prosedural, konseptual, metakognitif melalui pengemangan proses pemelajaran.
d. Peningkatan diatas dapat dilakukan oleh Kemendikbud dengan direktorat PSMK, Puskur ,
Pusbangtendik.
e. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pendidikan dapat melakukan penguatan dan
peningkatan kompetensi akademik dan pedagogik dalam bentuk workshop atau pelatihan
yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui BPSDM dan P2KPTK2.