perwakilan bpkp provinsi bali update/lakip pwk bali tahun 2017.pdf · perjanjian kinerja, pelaporan...
TRANSCRIPT
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
i
ahun 2017 merupakan tahun ketiga bagi pelaksanaan Rencana
Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015-2019
untuk mendukung pencapaian kinerja Renstra BPKP sesuai amanah
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan
Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Tercapainya target-target pembangunan merupakan prioritas pemerintah, khususnya
presiden, selaku stakeholders BPKP. Di samping itu, BPKP juga berperan membina
peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Perbaikan terhadap kedua
komponen tersebut diyakini akan secara signifikan mempercepat tercapainya target-
target pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Hasil pengawasan dan pembinaan yang disajikan dalam laporan kinerja ini
mencakup hasil yang telah dicapai disertai dengan analisis pencapaian sasaran
program terhadap target Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015-2019.
Laporan Kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merujuk pada
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali ini merupakan media akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan serta penggunaan anggaran dalam
menjalankan peran pengawasan intern. Keberhasilan pencapaian kinerja Perwakilan
merupakan integrasi kinerja seluruh pegawai. Segenap ide, gagasan, pandangan, dan
T
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
iii
Kata Pengantar ………………………………….. i A. Kerangka Pengukuran Kinerja 26
Daftar Isi ………….……………………………….. iii B. Akuntabilitas Kinerja ……………………….. 28
Ikhtisar Eksekutif ………………………………. iv 1. Ikhitisar Kinerja …………………………. 28
2. Evaluasi Kinerja …………………………. 30 a. Kinerja Pengawasan ……………. 30 Sasaran Program 1 ………………. 31
A. B. C. D. E.
Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ……………………………….. Aspek Strategis Organisasi ………. Kegiatan dan layanan Produk Organisasi ……………………………….. Struktur Organisasi ………………….. Sistematika Penyajian ……………….
1 4 5 6 9
Sasaran Program 2 ………………. 45
Sasaran Program 3 ………………. Sasaran Program 4 ………………. Sasaran Program 5 ………………. Sasaran Program 6 ………………. Sasaran Program 7 ……………….
49 50 51 52 68
b. Kinerja Dukungan Pengawasan 72
Sasaran Program 8 ………………. 72
C. Realisasi Keuangan ………………………….. 73
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 12 1. Pernyataan Visi ………………….. 13 2. Pernyataan Misi ………………… 13 3. Tujuan Strategis …………………. 17 4. Sasaran Strategis ……………….. 17 5. Sasaran Program ………………… 18 6. Indikator Kinerja Utama .…….. 19 7. Program dan Kegiatan .……….. 21 B. Perjanjian Kinerja …………………….. 23
i - xii
Ikhtisar Kinerja
26 - 75
Akuntabilitas Kinerja
1 - 10
Pendahuluan
76 - 78
Penutup
Lampiran
11- 23
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
iv
erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi
Bali telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015–2019 yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan
indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Bali disusun untuk mendukung pencapaian Renstra dan kegiatan BPKP
sesuai dengan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap
tahun.
Visi BPKP adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.
Sebagai Auditor Internal Pemerintah RI, Perwakilan BPKP Provinsi Bali berperan
membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara,
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi di wilayah Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan
dalam RPJMN 2015-2019.
Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki tiga misi, yaitu
(1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola
Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;
(2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;
serta
(3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional
dan Kompeten.
Dalam mencapai visi misi tersebut, BPKP menetapkan tiga tujuan strategis yang akan
dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu
P
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
v
(1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional yang Bersih dan Efektif;
(2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
dan
(3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
Untuk mencapai tujuan strategis di atas, BPKP telah merumuskan tiga sasaran
program dan menetapkan indikator kinerja utama program sebagai dasar
pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016 ini merupakan
salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk
mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2016. LKj juga
dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif
menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.
Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2017
dapat dilihat pada table IE.1.
Tabel IE.1
Capaian Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
% 55 34,36 62,47
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
% 55 100,00 181,82
Sasaran Program 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 40 55,17 137,93
4. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 70 100,00 142,86
5. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 60 100,00 166,67
6. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70 N/A N/A
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
vi
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
7. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 0 N/A N/A
Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
8. Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
% 70 100 142,86
Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
9. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 50 100 200,00
Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
10. Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 60 100 166,67
Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
11. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 100 100 100,00
12. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) % 56 66,67 119,05
13. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 2) % 11 33,33 200,00 **)
14. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 1)*)
% 33 0,00 200,00 **)
15. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
% 70 100,00 142,86
16. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
% 54 100,00 185,19
17. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 54 70 129,63
18. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 60 100,00 166,67
Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
19. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 0 N/A N/A
20. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
% 22 44,44 200,00
21. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 100 100 100,00
22. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
% 78 55,56 71,23
23. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)*) % 0 N/A N/A
24. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) *)
% 0 N/A N/A
Sasaran Program 8. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
25. Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
skala likert 1-
10
7 7,83 111,86
*) menggunakan rumus minimize
**) capaian maksimal 200%
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
vii
Uraian capaian delapan program tersebut, adalah sebagai berikut.
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negara/korporasi
1) Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan program nasional mencakup tiga IKU yaitu
“Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
Pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman”,
“Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
Pengelolaan program prioritas nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan”, dan “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan
Daerah”. Capaiannya diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut
terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil
Pengawasan termasuk setoran ke Kas Negara dari upaya Optimalisasi
Keuangan Negara (OPN). Pada tahun 2017, realisasi indikator kinerja ini
34,36% atau 62,47% dari target 55%.
2) Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan korporasi
IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko
dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi” diukur dengan menghitung
persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam
laporan hasil Pengawasan. Indikator tersebut mencerminkan upaya BPKP
dalam meningkatkan kinerja korporasi melalui pemberian rekomendasi
perbaikan atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral
atau program prioritas nasional maupun kinerja manajemen korporasi.
Realisasi IKU ini pada tahun 2017 sebesar 100% atau 181,82% dari target
sebesar 55%.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
viii
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
1) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan
IKU persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan dihitung berdasarkan jumlah Pemberian Keterangan Ahli (PKA)
pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah Laporan Hasil PKKN dan
LPEBDE tiga tahun terakhir. Realisasi kinerja IKU “Penyerahan hasil
pengawasan keinvestigasian kepada APH/ K/L/P/K” pada tahun 2017
adalah 55,17 % atau mencapai 137,93% dari target sebesar 40%.
2) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
IKU persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APH dihitung berdasarkan jumlah LHAI yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan
APH tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah LHAI yang terbit pada
tahun berjalan. Realisasi kinerja IKU “Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH” pada tahun 2017 adalah 100%
atau mencapai 142,86% dari target sebesar 70%.
3) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K
IKU persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan
keinvestigasian (jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif/LHAI ditambah
Laporan Hasil Pengawasan atas Current Issues dan Laporan Hasil Pengawasan
dalam rangka pemberian Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2017 dibandingkan dengan Jumlah
laporan hasil pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun 2017
dikalikan dengan 100%. Realisasi IKU “Persentase hasil keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K” pada tahun 2017 adalah 100% atau mencapai
166,67% dari target sebesar 60%.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
ix
4) Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
IKU persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K dihitung berdasarkan jumlah hasil audit penyesuaian harga yang
ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa
pada tahun 2017 dibandingkan jumlah laporan audit penyesuaian harga pada
tahun 2017. Pada tahun 2017 Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi
Bali tidak melakukan penugasan dan menerbitkan laporan hasil audit
penyesuaian harga. Dengan demikian IKU ini tidak dapat direalisasikan
sehingga capaian kinerja tidak dapat dihitung (N/A).
5) Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
IKU persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K dihitung
berdasarkan jumlah hasil audit klaim yang ditindaklanjuti oleh K/L/P/K
pada tahun 2017 dibandingkan jumlah laporan audit klaim pada tahun 2017.
Pada Tahun 2017 Bidang Investigasi Perwakian BPKP Provinsi Bali
menargetkan untuk melaksanakan 1 (satu) penugasan audit klaim. Rencana
penugasan audit klaim disusun dengan pertimbangan adanya potensi
terealisasi karena adanya permintaan audit klaim. Penugasan audit klaim
tersebut tidak dapat terlaksana karena saat dilakukan ekspose masih terdapat
perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Perwakilan BPKP Provinsi Bali
tidak dapat merealisasikan penugasan audit klaim, dengan demikian capaian
kinerja indikator ini tidak dapat dihitung (N/A).
3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
IKU Persentase penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
dihitung berdasarkan persentase laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak pada
tahun 2017 dibandingkan jumlah laporan EHKP pada tahun 2017. Presentase
penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan pada tahun 2017 adalah 100%
atau mencapai 142,86 % dari target sebesar 70%.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
x
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam
pencegahan korupsi
IKU persentase meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pencegahan
korupsi dihitung berdasarkan jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
dibagi jumlah penugasan yang dilakukan (Sosialisasi, Diagnostic Assessment,
Bimbingan Teknis Implementasi, Evaluasi, dan Monitoring) termasuk Fraud Risk
Assessment (FRA) pada Tahun 2017. Prosentase meningkatnya tata kelola
pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi pada tahun 2017 adalah
100% atau mencapai 200% dari target sebesar 50%.
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
IKU persentase meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap
korupsi dihitung berdasarkan jumlah kumunitas pembelajar anti korupsi (KPAK)
dibandingkan dengan jumlah implementasi sistem pengaduan masyarakat.
Prosentase realisasi meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat
terhadap korupsi pada tahun 2017 adalah 100% atau mencapai 166,67% dari target
sebesar 60%.
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
1) Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
Target capaian IKU sasaran program “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
(level 3) pada 2017 adalah 100%. Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada tahun
2017 melakukan evaluasi level maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali.
Dari hasil evaluasi, level maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali berada
pada level 3. Dengan demikian realisasi sasaran maturitas SPIP Pemerintah
Provinsi (level 3) sebesar 100%.
2) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
Indikator Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) di wilayah
Provinsi Bali pada Tahun 2017 terealisasi 66,67% atau 119,05% dari target 56%.
Pemerintah Daerah yang telah mencapai maturitas SPIP level 3 tahun ini
adalah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten
Buleleng, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Jembrana.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
xi
3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 2)
Indikator Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) di wilayah
Provinsi Bali pada Tahun 2017 terealisasi 33,33% atau lebih dari 200% dari
target 11%. Pemerintah Daerah yang telah mencapai maturitas SPIP level 2
tahun ini adalah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan
Kabupaten Bangli.
4) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 1)
Target realisasi IKU Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) di
wilayah Provinsi Bali pada Tahun 2017 sebesar 33%. Pada 2017 Perwakilan
BPKP Provinsi Bali tidak melaksanakan penugasan evaluasi maturitas SPIP
dengan target maturitas level 1 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Bali.
5) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
Pada tahun 2017 target IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor
GCG baik" adalah 70% dengan realisasi sebesar 100% atau 142,86% dari target.
Realisasi tersebut merupakan BUMN yang GCG-nya mendapat skor minimal
baik sebanyak 1 BUMN dari 1 BUMN yang di-assess yaitu PT. Pengembangan
Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC.
6) Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A
(baik)
Realisasi IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya
berpredikat A (baik)" sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 100% atau
mencapai 185,19% dari target sebesar 54%. Selama tahun 2017, BPKP telah
melaksanakan bimtek penilaian mandiri/selfassessment GCG pada PT.
Pengembangan Pariwisata Indonesia sehingga hasil evaluasi kinerja BUMN
yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik memperoleh predikat A (baik).
7) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina
Realisasi IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dari BUMD yang dibina" sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 70,00%
atau mencapai 129,63% dari target sebesar 54%.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
xii
8) Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
Realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD
yang dibina" sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 100% atau mencapai
166,67% dibandingkan dengan target sebesar 60%. Realisasi tersebut
merupakan BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik sebanyak 2
BLUD dari 2 BLUD yang dibina.
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Capaian sasaran strategis meningkatnya kapabilitas pengawasan Intern
Pemerintah Daerah tahun 2017 ditunjukkan dengan IKU meningkatnya
kapabilitas APIP pada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota
di wilayah Provinsi Bali. Realisasi Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2)
sebesar 100% atau 100% dari target 100%. Realisasi Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (level 2) sebesar 55,56% atau 71,23% dari target 78%. dan
Realisasi Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) sebesar 44,44%
atau lebih dari 200% dari target 22%.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan/ketatausahaan” sebesar
7,83 skala likert atau mencapai 111,86% dari target tahun 2017 sebesar 7 skala
likert. Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada
layanan keuangaan, umum, dan kepegawaian
Kinerja yang telah mencapai target secara umum didukung oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Bali secara proaktif menjalin kerjasama dengan K/L/P dalam meningkatkan
akuntabilitas keuangan negara serta kemampuan instansi pemerintah daerah yang
meningkat dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan, peningkatan maturitas SPIP
dan peningkatan kapabilitas APIP.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
1
adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu
Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
dan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait.
Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan
produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian
Laporan Kinerja Tahun 2017 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali
penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang
bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan
penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan
kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
B B
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
2
lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran
keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain
yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah
dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya
terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan
negara/daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset
negara/daerah;
4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern,
dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/
kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau
kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas
penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit
penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,
dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-
sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Pusat;
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern kepada Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan
atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai
peraturan perundang-undangan;
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan
fungsional auditor;
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
3
11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang
pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil
pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
BPKP;
14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,
ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,
hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan. BPKP diamanahkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan
Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian
Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut.
1. Mempercepat efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
2. Mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka
meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya
pencegahan korupsi;
3. Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/
daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah.
Instruksi Presiden tersebut telah dimuat dalam misi BPKP pada Rencana Strategis
(Renstra) periode 2015-2019.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
4
B. Aspek Strategis Organisasi
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah, BPKP
telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.
Pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh
BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan BPKP juga
diarahkan untuk mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan
intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional,
kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan
sinergis, serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan
nasional yang efisien dan efektif. Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci
sebagai berikut:
1. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM (Internal
Audit Capability Model) APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan
Sistem Pengendalian Intern Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan
Korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dalam melakukan
pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
2. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama-
sama dengan APIP Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi
untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas
bidang di RPJMN 2015-2019;
3. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan
penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran
negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset
negara/daerah; pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan
pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);
4. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking dan
clearing house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
5
Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 adalah memfokuskan
pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui
penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya
manusia BPKP. Sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan
misi, secara lebih spesifik strategi tersebut tertuang dalam empat butir strategi
(fokus dan sinergis).
1. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan
program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP;
2. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan
nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019, termasuk di dalamnya
menguatkan Sistem Pengendalian Intern program lintas;
3. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah;
4. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan kegiatan pengawasan yang disesuaikan
dengan nomenklatur yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon
II/Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan
indikator kinerja yang terukur. Kegiatan dari masing-masing eselon II teknis akan
menghasilkan rekomendasi sebagai indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasi
dihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknis
pengawasan dengan menggunakan berbagai alat (tools) pengawasan seperti audit,
reviu, evaluasi, pemantauan maupun komponen yang mendukung langsung
kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi pedoman, pemantauan pelaksanaan
pengawasan, tabulasi dan lain-lain.
Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur
organisasi, penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan,
penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak
langsung kegiatan teknis pengawasan.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
6
BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi
pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaan
penyelenggaraan SPIP menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk
unggulan antara lain:
1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan;
2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
3. Standar Pelayanan Minimal di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement
Program);
5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;
6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik;
7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD;
8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO;
9. Program Anti Korupsi (PAK);
10. Fraud Control Plan (FCP);
11. Management Assessment Center (MAC);
12. Peningkatan Maturitas SPIP;
13. Peningkatan Kapabilitas APIP.
D. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, dan Peraturan Kepala BPKP
Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 19 September 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan
Provinsi Papua Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah unit organisasi
perwakilan BPKP tipe B untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di
wilayah Provinsi Bali dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP
dengan struktur organisasi sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
7
Dalam menjalankan organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali didukung oleh
pegawai sebanyak 118 orang (per 31 Desember 2017), dengan klasifikasi berdasarkan
golongan, jabatan dan pendidikan yaitu:
1. Berdasarkan Golongan
No Uraian Jumlah per 31 Des 2017
(orang) Persentase
1. Golongan IV 14 11,86%
2. Golongan III 100 84,75%
3. Golongan II 4 3,39%
Jumlah 118 100,00%
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
8
2. Berdasarkan Jabatan
No Uraian
Posisi 31 Des 2016
(Orang)
1. Pejabat Struktural:
a. Eselon II – Kepala Perwakilan 1
b. Eselon III – Kepala Bagian Tata Usaha 1
c. Eselon IV – Kepala Sub Bagian 2
Sub Jumlah Pejabat Struktural 4
2. Pejabat Fungsional Auditor (PFA):
a. Auditor Madya (Koordinator Pengawasan) 5
b. Auditor Madya 11
c. Auditor Muda 18
d. Auditor Pertama 16
e. Auditor Penyelia 14
f. Auditor Pelaksana Lanjutan 11
g. Auditor Pelaksana 3
Sub Jumlah PFA 78
3. Tata Usaha:
a. Arsiparis 2
b. Analis Kepegawaian -
c. Pranata Komputer 2
d. Pelaksana Administrasi dan fungsional Umum 30
e. Pengemudi 2
Sub Jumlah Tata Usaha 36
Jumlah (1 s/d 3) 118
Menurut peran dan jenjang fungsinya, Pejabat Fungsional Auditor (PFA)
sebanyak 78 orang meliputi:
5
11
18
16
14
11
3
a. Auditor Madya (Koordinator…
b. Auditor Madya
c. Auditor Muda
d. Auditor Pertama
e. Auditor Penyelia
f. Auditor Pelaksana Lanjutan
g. Auditor Pelaksana
Peran Auditor dalam Penugasan
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
9
3. Berdasarkan Pendidikan
E. Sistematika Penyajian
Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah maka Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2017
melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2017. Capaian kinerja 2017 diukur dan
dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2017 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan organisasi.
IKU sasaran program untuk Perwakilan berupa outcome dan output . Perbandingan
dengan capaian kinerja tahun 2017 dan analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian
kinerja Tahun 2017 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja
(performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola
pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP Tahun 2017
dapat diilustrasikan sebagai berikut ini.
24%
18% 52%
6%
Pendidikan
SLTA Program D.III Sarjana/DIV S2
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
10
Bab I Pendahuluan
• Rencana Strategis 2015-2019
• Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja 2017
Bab II PERENCANAAN
DAN PERJANJIAN KINERJA
• Capaian Kinerja Organisasi
• Realisasi Keuangan
Bab III AKUNTABILITAS
KINERJA
BAB IV PENUTUP
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
11
ebagai auditor intern pemerintah, BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya
di bidang pengawasan intern untuk mendukung keberhasilan pembangunan
sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2015–2019. Oleh karena itu,
arah kebijakan strategi, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan BPKP
difokuskan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mencapai
keberhasilan sasaran pembangunan yang dicita-citakan selama lima tahun ke depan.
Untuk itu, BPKP merancang strategi pengawasan ke dalam empat fokus atau
dimensi sebagai respon terhadap kompleksitas isu pembangunan nasional sebagai
berikut:
1. Pengawalan Pembangunan Nasional
Pengawalan Pembangunan Nasional diarahkan untuk memastikan diterapkannya
tata kelola yang baik dalam pencapaian target-target pembangunan nasional,
memberikan early warning dan solusi terhadap permasalahan yang mungkin
menghambat jalannya pembangunaan, serta menyediakan informasi yang
mutakhir dan akurat bagi pengambilan keputusan Presiden.
2. Peningkatan Ruang Fiskal
Pengawasan intern diarahkan antara lain untuk memastikan efektivitas kegiatan
peningkatan ruang fiskal dari sektor penerimaan negara/daerah. Kegiatan
pengawasan difokuskan pada kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan
negara/daerah yang berasal dari sektor perpajakan, kepabeanan, dan PNBP.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
12
3. Pengamanan Aset Negara/Daerah
Pengawasan atas pengamanan aset negara/daerah diarahkan untuk memastikan
efektivitas pengamanan terhadap aset-aset negara. Kegiatan pengawasan
difokuskan pada kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan
keuangan negara/daerah, perhitungan kerugian keuangan negara/daerah,
pemberian keterangan ahli, upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan
kualitas manajemen aset negara/daerah, permasalahan terkait aset sebagaimana
hasil audit BPK-RI.
4. Peningkatan Governance System
Pengawasan atas peningkatan governance system diarahkan untuk memastikan
efektivitas SPIP dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan
negara/daerah/desa/BUMN/D. Kegiatan pengawasan diarahkan pada
peningkatan kualitas laporan keuangan pada Kementerian, Lembaga, dan
Pemerintah Daerah yang memperoleh opini disclaimer dari BPK-RI, dan
peningkatan tata kelola yang baik pada BUMN/BUMD/BLU.
Sebagai alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka
mengeksekusi strategi pengawasan tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi Bali
menyusun rencana jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) periode
2015-2019. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor KEP -215/PW22/1/2015
tanggal 27 April 2015 dan Revisinya dengan KEP-462/PW22/1/2016 Tanggal 18
November 2016 dengan mengacu pada Renstra BPKP Tahun 2015-2019 yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 2 April 2015 dan Peraturan
Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Renstra K/L.
A. Rencana Strategis 2015-2019
Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun)
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi. Perwakilan BPKP Provinsi
Bali sebagai suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat,
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
13
mempunyai tugas mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan BPKP Pusat.
Dalam implementasinya, Rencana Strategis 2015-2019 yang telah disusun Perwakilan
BPKP Provinsi Bali seoptimal mungkin dijabarkan mengacu pada Rencana Strategis
BPKP Pusat.
1. Pernyataan Visi
Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan
tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menetapkan suatu komitmen untuk
mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:
Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan
visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional sebagai gambaran
yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya. Visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi
setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya sehingga
terwujudnya visi BPKP merupakan suatu keniscayaan.
2. Pernyataan Misi
Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi, yaitu sebagai pelaksana
fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden
Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga
dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang
Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:
a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola
pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif;
b. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif;
c. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional
dan kompeten.
Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
14
Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:
Misi ini menggambarkan dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP.
Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola
pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam
misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas
penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional.
Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014,
serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP
menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa assurance, jasa consultancy
dan pelaksanaan pengawasan intern. Jasa assurance mencakup pemberian informasi
kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP
tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya
ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan
peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan
keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif
dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya
penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang
memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko
tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019.
MISI 1
Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan
dan Korporasi yang Bersih dan Efektif
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
15
Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif,
termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk
memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif.
Misi dua ini terkait erat dengan misi satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh
program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi,
termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu Sistem
Pengendalian Intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan
berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal,
penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan
PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan
SPIP mendukung penyelenggaraan SPIP KLPK yang menjadi tanggung jawab
masing-masing KLPK.
Seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas
pembinaan menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh
kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan
membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan
pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan
dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler
terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan
menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan
pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi
SPIP secara keseluruhan di KLPK.
MISI 2
Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
16
Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung
dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan
korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik
antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk
penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan
fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan
untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem
Pengendalian Intern.
Misi ini juga terkait dengan dua misi sebelumnya. Unsur pertama SPIP, yaitu
Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap Pimpinan Instansi Pemerintah untuk
membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku
positif dan kondusif bagi penerapan budaya pengendalian di lingkungan
organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan
melalui perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang
efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai Aparat Pengawasan Intern
diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas
dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan
PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP dengan mengarah
pada peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi
auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP melalui peningkatan enam elemen
kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan
auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi
manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan
MISI 3
Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
yang Profesional dan Kompeten
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
17
pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola
APIP termasuk kualitas independensi APIP.
3. Tujuan Strategis
Tujuan merupakan pengejawantahan serta operasionalisasi visi dan misi. Tujuan
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih dari satu sampai dengan lima tahun.
Dalam penetapan tujuan, BPKP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan
beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik BPKP sebagai organisasi
publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis yang berorientasi
kepada profit, BPKP memodifikasi perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat
bagi stakeholders dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat bagi
auditan/pengguna jasa. Dengan menggunakan pendekatan BSC tersebut maka
tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama dan
auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan pendukung yang berada
pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang
berorientasi ke dalam. Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis
sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional yang bersih dan efektif;
b. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
c. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten.
4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan
secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan pencapaiannya dalam kurun
waktu satu tahun. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja pencapaian tujuan
strategis sehingga merupakan dampak (impact) dari sasaran program. Dengan
pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BPKP yang
diharapkan dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
18
Sasaran Strategis BPKP adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional;
b. Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada Kementerian,
Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi;
c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah pada Kementerian,
Lembaga, Pemerintah Daerah serta Korporasi.
5. Sasaran Program
Sasaran program adalah hasil yang akan dicapai dari program dalam rangka
pencapaian sasaran strategis BPKP. Sasaran program mencerminkan berfungsinya
output yang telah direncanakan pelaksanaannya selama tahun 2017. Sasaran
program yang ingin dicapai oleh BPKP adalah sebagai berikut:
a. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negara bidang perekonomian dan kemaritiman;
b. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang perekonomian dan
kemaritiman;
c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L bidang perekonomian dan
kemaritiman;
d. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negara bidang polhukam dan pembangunan manusia dan kebudayaan;
e. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang polhukam dan
pembangunan manusia dan kebudayaan;
f. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L bidang polhukam dan
pembangunan manusia dan kebudayaan;
g. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negara bidang pengawasan keuangan daerah;
h. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada pemerintah daerah;
i. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah;
j. Perbaikan pengelolaan program strategis/program prioritas nasional;
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
19
k. Meningkatnya kinerja korporasi guna mendukung program pembangunan
nasional;
l. Meningkatnya kualitas penerapan SPI pada K/L bidang akuntan negara;
m. Meningkatnya kualitas penerapan SPI pada korporasi;
n. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negara bidang pengawasan keinvestigasian;
o. Meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan.
6. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BPKP ditetapkan dengan Peraturan
Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 yang wajib dijadikan acuan
bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP dalam menyusun Rencana Kinerja
Tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan
rencana kinerja. IKU BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada
perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama BPKP dalam
pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Selaku unit kerja, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyesuaikan IKU sasaran
program dalam Renstra Perubahan (Revisi).
IKU BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKP.
IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu
perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran
utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan
manfaat bagi stakeholders internal BPKP. Penetapan indikator dilakukan dengan
mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis, serta kegiatan-kegiatan yang
mendukung tujuan strategis. IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran
strategis dan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan
menggunakan indikator keluaran (output).
Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel
2.1.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
20
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis dan Sasaran Program
No. Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP
2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
4 Efektivitas SPI Korporasi (Level 3)
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda
5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
Sasaran Program 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
4 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
5 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
6 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
7 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
8 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
9 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
10 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
11 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
12 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
13 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 2)
14 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 1)
15 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
16 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
17 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
21
No. Indikator Kinerja Utama
18 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
Sasaran Program 7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
19 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
20 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
21 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
22 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
23 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
24 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Sasaran Program 8. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
25 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
7. Program dan Kegiatan
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKP, program yang
dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali berupa Program teknis merupakan
program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat
(pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang
bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau
administrasi pemerintahan (pelayanan internal).
Program yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali sesuai dengan
perjanjian kinerja tahun 2017 terdiri dari dua program, yaitu:
1) Program Teknis
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan
anggaran sebesar Rp 1.470.596.000,00;
2) Program Generik
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
dengan anggaran sebesar Rp21.343.358.000,00.
Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran
program sesuai dengan fungsi Perwakilan BPKP adalah:
a. Penyiapan rencana dan program;
b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
22
c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan pengurusan barang milik/ kekayaan pemerintah daerah atas permintaan
daerah;
d. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis
dan/atau lintas kementerian/ lembaga/wilayah;
e. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah
kerjanya;
f. Pemberian asistensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pernerintah;
g. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
h. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan Negara/daerah,
BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pernerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
i. Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah
atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak
kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Evaluasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dan laporan
akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah
atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-perundangan;
k. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan
negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya
terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran
pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan
kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi
penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
l. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta
pengendalian mutu pengawasan;
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
23
m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
Rincian kegiatan yang dilaksanakan dirinci dalam Program Kerja Pengawasan dan
Pembinaan Tahunan (PKP2T) Tahun 2017.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah perjanjian
kinerja yang berisikan penugasan dari Kepala BPKP kepada Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Bali untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.
Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2017 telah menetapkan
target kinerja kegiatan dengan indikator output dan besaran target output-nya
berupa laporan serta target kinerja program dengan indikator outcome, anggaran dan
revisinya adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2017
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2017
A. Sasaran Program Indikator Kinerja Program 1. Perbaikan pengelolaan
program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara
1.1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
% 55
1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
% 55
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
2.1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 40
2.2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 70
2.3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 60
2.4. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70
2.5. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% -
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
24
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2017
3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
3.1. Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
% 70
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
4.1. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 50
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1. Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 60
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
6.1. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
% 100
6.2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
% 56
6.3. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 2)
% 11
6.4. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 1)
% 33
6.5. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
% 70
6.6. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)
% 54
6.7. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 54
6.8. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 60
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
7.1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
% 0
7.2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
% 22
7.3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
% 100
7.4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
% 78
7.5. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
% 0
7.6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
% 0
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 1. Terlaksananya
monitoring evaluasi atas 1.1. Laporan Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP Laporan 100
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
25
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2017
program prioritas yang dilaksanakan di daerah
2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
2.1. LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Laporan 14
2.2. Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 14
3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
3.1. LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Laporan 9
3.2. Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 9
B. Sasaran Program Indikator Kinerja Program 1. Meningkatnya kualitas
pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
Persepsi Kepuasan Layanan kesetmaan (skala likert 1-10)
Skala 7
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
1.1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 12
Uraian Anggaran
A. Program Teknis
1. Anggaran Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Rp 1.470.596.000
B. Program Generik
2. Anggaran Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP
Rp 20.534.531.000
3. Anggaran Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Rp 808.827.000
4. Anggaran Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Rp -
Jumlah Rp 22.813.954.000
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
26
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
ata kinerja yang dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja BPKP
beserta uraian rinci kinerja, target, dan realisasi keuangan, target dan
realisasi penggunaan sumber daya manusia, serta informasi lain yang
terkait dengan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2017.
Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat dan
berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa
meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas.
Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan untuk dapat melihat
sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam Perjanjian
Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2017.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja
yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKP Tahun 2017. Rumus yang
digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari
dua jenis, yaitu:
a. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi
dari nilai target yang ditetapkan, menggunakan rumus maximize.
Persentase Pencapaian Kinerja = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 × 100%
dengan capaian maksimal 200%.
D
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
27
b. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari
nilai target yang ditetapkan, seperti IKU kapabilitas APIP Pemda level 1 dilakukan
dengan menggunakaan rumus minimize:
Persentase Pencapaian Kinerja = 2 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 −𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 × 100%
dengan capaian maksimal 200%.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator
kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala
pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat
pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang.
Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi
kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi
tahun lalu dan pembandingan lain yang diperlukan.
Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara
membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya
baik dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini direpresentasikan dengan
Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi
dari pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi
dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.
Pengukuran pencapaian sasaran strategis/program pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali
dilakukan dengan asumsi:
1. Pengukuran mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh BPKP secara
keseluruhan dengan pengukuran pencapaian indikator kinerja menggunakan rumus
di atas.
2. Dalam menghitung capaian kinerja, capaian kinerja sasaran setiap indikator dan
capaian kinerja IKU dibatasi maksimal 200%. Hal ini dilakukan untuk menghindari
distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali
dan BPKP secara keseluruhan.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
28
B. Akuntabilitas Kinerja
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan
BPKP Provinsi Bali, Kebijakan pengawasan yang diambil dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi serta penggunaan dana, berikut disajikan akuntabilitas kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2017.
1. Ikhtisar Kinerja
Laporan Kinerja tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Bali ini merupakan
akuntabilitas kinerja tahun kedua dalam periode Renstra 2015-2019 Perwakilan.
Dalam renstra periode 2015-2019, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menetapkan 4
sasaran program dan 8 kegiatan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja , capaian atas sasaran program dan output
Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2017 secara ringkas disajikan dalam Tabel
3.1 berikut:
Tabel 3.1
Ikhtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2017
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
% 55 34,36 62,47
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
% 55 100 181,82
Sasaran Program 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 40 55,17 137,93
4. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 70 100,00 142,86
5. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 60 100,00 166,67
6. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70 N/A N/A
7. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 0 N/A N/A
Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
8. Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
% 70 100,00 142,86
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
29
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
9. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 50 100,00 200,00
Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
10. Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 60 100 166,67
Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
11. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 100 100 100,00
12. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) % 56 66,67 119,05
13. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 2) % 11 33,33 200,00 **)
14. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 1) *)
% 33 0,00 200,00 **)
15. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
% 70 100,00 142,86
16. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
% 54 100,00 185,19
17. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 54 70,00 129,63
18. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 60 100,00 166,67
Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
19. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 0 N/A N/A
20. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
% 22 44,44 200,00
21. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 100 100,00 100,00
22. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) % 78 55,56 71,23
23. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)*) % 0 N/A N/A
24. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) *)
% 0 N/A N/A
Sasaran Program 8. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
25. Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
skala likert 1-
10
7 7,83 111,86
Sasaran Kegiatan Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
1. Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Lap 100 100 100,00
Sasaran Kegiatan Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
2. LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Lap 14 14 100,00
3. Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 14 14 100,00
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
4. LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan Lap 9 9 100,00
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
30
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
5. Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 9 9 100,00
Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
6. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Lap 12 12 100,00
*) menggunakan rumus minimize
**) capaian maksimal 200%
2. Evaluasi Kinerja
a. Kinerja Pengawasan
Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran program Perwakilan BPKP
Provinsi Bali ditujukan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran
strategis BPKP dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai auditor intern
pemerintah.
Pencapaian sasaran strategis 1, 2 dan 3 BPKP, didukung oleh pencapaian tiga
sasaran program. Sasaran progam tersebut merupakan perwujudan peran
Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping consultancy
sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan
proses pengendalian intern. Perwujudan peran tersebut mendorong
Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk berperan aktif memberikan peringatan
dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan,
inefektivitas dan kurang memadainya kualitas tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan serta risiko tidak tercapainya sasaran pembangunan nasional
dalam RPJMN 2015-2019 khususnya di wilayah Provinsi Bali dapat diuraikan
sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
31
Sasaran Program 1
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negara/korporasi
Pada tahun 2017, Pencapaian sasaran program “Perbaikan pengelolaan program
prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi” diindikasikan
dalam capaian dua IKU, yaitu:
1) Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Keuangan Negara;
2) Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi;
Sasaran Program 1.1
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program
nasional
Pencapaian IKU Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian
Intern Pengelolaan Keuangan Negara diukur menggunakan tiga IKU yakni
“Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
Pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman”,
“Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
Pengelolaan program prioritas nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan”, dan “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan
Daerah” dengan target tahun 2017 masing-masing sebesar 55% yang diukur
dengan menghitung persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah
disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan termasuk setoran ke Kas Negara
dari upaya Optimalisasi Keuangan Negara (OPN).
Realisasi masing-masing indikator kinerja sampai dengan tahun 2017, adalah
sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
32
Tabel 3.2 Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Program 1.1
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
Capaian
1. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
% 55 87,50 159,09
2. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
% 55 47,92 87,12
3. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah
% 55 5,08 9,24
Jumlah/Rata – rata % 55 34,36 62,47
Dengan perhitungan sebagai berikut:
(1) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan
program strategis dan pengelolaan keuangan negara Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman yang dihitung dari tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan sebanyak 7 rekomendasi dari 8 rekomendasi yang disampaikan;
(2) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan
program strategis dan pengelolaan keuangan negara Bidang Polhukam dan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dihitung dari tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 46 rekomendasi dari 96
rekomendasi yang disampaikan;
(3) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan
program strategis dan pengelolaan keuangan negara Bidang Pengawasan
Keuangan Daerah yang dihitung dari tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan sebanyak 3 rekomendasi dari 59 rekomendasi yang
disampaikan;
(4) Persentase setoran dari hasil pengawasan OPN sebesar 99,98% yang dihitung
dari jumlah setoran sebesar Rp2.245.289.400,00 dibandingkan dengan jumlah
temuan atas potensi optimaliasi keuangan negara sebesar Rp2.245.839.400,00;
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
33
(5) Persentase setoran dari hasil pengawasan OPAD sebesar 0% yang dihitung
dari jumlah setoran sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan jumlah temuan
atas potensi optimaliasi keuangan negara sebesar Rp2.122.078.581,50;
(6) Persentase setoran dari hasil pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK)
sebesar 79,04% yang dihitung dari jumlah setoran sebesar Rp108.422.503,56
dibandingkan dengan jumlah temuan atas pengelolaan DAK sebesar
Rp137.171.090,56.
Perbandingan realisasi IKU “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara” dengan tahun sebelumnya
turun sebesar 34,50% dari tahun sebelumnya sebesar 68,86%.
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program 1.1 dengan Tahun Sebelumnya
Indikator Kinerja Utama Satuan % Realisasi % Capaian Kenaikan
/penurunan 2016 2017 2016 2017
1. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
% 68,09 87,50 200,00 159,09 19,41
2. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
% 73,04 47,92 200,00 87,12 (25,12)
3. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah
% 65,45 5,08 145,45 9,24 (60,37)
Jumlah/Rata-rata % 68,86 34,36 120,00 62,47 (34,50)
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Bali periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.1.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
34
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi IKU
tahun 2017 mencapai 49,08%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah menuju
pencapaian target 2019 namun perlu ditingkatkan lagi upaya dalam mencapai
target tersebut.
Pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance dan consulting dalam
Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dapat diuraikan, antara lain sebagai
berikut:
1. Pengawalan Pembangunan Nasional antara lain reviu tata kelola proyek
strategis nasional, monitoring dan evaluasi program prioritas nasional bidang
kedaulatan pangan, energi serta kemaritiman dan kelautan, probity audit atas
kegiatan pengadaan barang/jasa, reviu dan pemetaan atas penggunaan
produk dalam negeri dan tingkat komponen dalam negeri, reviu atas
pelaksanaan program hibah, reviu /pendampingan atas pengelolaan dana
siap pakai (DSP) penanganan bencana.
2. Memantapkan governance system antara lain audit atas laporan keuangan
penggunaan dana pinjaman luar negeri (loan), pendampingan penyusunan
laporan keuangan pada kementerian/lembaga.
3. Kontribusi peningkatan ruang fiskal antara lain verifikasi atas tunggakan
pembayaran pekerjaan pembangunan nasional.
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 45,00 45,00 55,00 60,00 70,00
Realisasi 62,77 68,86 34,36
Per
sen
tase
Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 1.1 dengan Target 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
35
4. Pengamanan aset negara antara lain reviu atas aset kementerian/lembaga
yang akan diusulkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dalam fokus pengawalan pembangunan nasional dan perbaikan governance
system pada Kementerian/Lembaga telah dilaksanakan perbaikan sebagai
berikut:
1. Penyetoran kelebihan pembayaran sewa kendaraan atas kegiatan Pelatihan
sebesar Rp4.500.000,00 ke kas negara;
2. Penyetoran dana BOP yang digunakan oleh fasilitator di luar jadwal
kegiatan sebesar Rp208.000,00 ke kas negara;
3. Penyetoran kelebihan pembayaran biaya konsumsi rapat sebesar
Rp4.550.000,00 ke kas negara;
4. Penyetoran dana perguliran atas penyalahgunaan yang dilakukan oleh
Ketua KSM, pelaku dan penerima dana ke Rekening Kas UPK sebesar
Rp30.356.100,00;
5. Penempatan tenaga pendamping di lokasi tugas tidak sesuai dengan lokasi
tempat tinggal;
6. Kualifikasi tenaga pendamping lokal desa tidak sesuai dengan panduan
teknis rekrutmen tenaga pendamping professional;
7. Pembuatan dan pelaporan secara berkala kegiatan dan realisasi keuangan
IFR kepada CPMU Program;
8. Membuat daftar KSM/anggota yang menunggak dalam daftar tunggakan
dan melakukan pemetaan permasalahan dan penyebab terjadinya
tunggakan serta membuat rencana kerja penagihan;
9. Membentuk Tim Khusus Penagihan Tunggakan dengan melibatkan aparat
desa/ kelurahan, pengurus BKM dan petugas UPK;
10. Menagih dengan menggunakan blanko penagihan (PB-08), mempersiapkan
surat pernyataan tunggakan dan kesanggupan pembayaran dari penunggak
dan melaporkan hasil tagihan tersebut;
11. Jadwal Pelatihan Pra Tugas belum memadai;
12. Melengkapi administrasi atas pertanggungjawaban sewa.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
36
Pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance dan consulting dalam
Bidang Polhukam dan PMK, antara lain sebagai berikut:
1. Pengawalan Pembangunan Nasional antara lain monitoring program
prioritas pembangunan nasional pada kementerian/lembaga, Joint Audit
Kinerja Perguruan Tinggi Negeri, Audit kinerja atas Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), Joint Audit Pengelolaan Dana Pencegahan
Bencana dan Dana Siap Pakai (DSP), Monev Pengelolaan Dana BOS dan
Guru Non PNSD, Monitoring Ketepatan Sasaran Penerima Program
Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, Audit Tujuan
Tertentu atas Ketepatan Sasaran Penerimaan PKH dan Komplementarisnya,
dan Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana (KB), Audit Tujuan
Tertentu atas program prioritas nasional, Verifikasi Pembayaran Tunjangan
Profesi Guru, Reviu atas kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan/Peningkatan Kualitas Bangunan.
2. Memantapkan governance system antara lain Pendampingan Rekonsiliasi
Laporan Keuangan, Audit Klaim Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis
Instansi Penerima Wajib Lapor, Reviu dan Audit Tujuan Tertentu serta
Pendampingan Penyusunan dan Inventarisasi atas Laporan Keuangan pada
kementerian/lembaga.
Dalam fokus pengawalan pembangunan nasional dan perbaikan governance
system pada Kementerian/Lembaga telah dilaksanakan perbaikan sebagai
berikut:
1. Penyetoran kelebihan pembayaran biaya konsumsi sebesar Rp14.080.000,00
ke kas negara;
2. Penyetoran kelebihan pembayaran atas biaya hidup mahasiswa penerima
bidikmisi sebesar Rp9.280.000,00 ke kas negara;
3. Penyetoran kelebihan pencairan dana beasiswa bidikmisi atas biaya hidup
mahasiswa sebesar Rp7.200.000,00 dan biaya pendidikan sebesar
Rp4.800.000,00 ke kas negara;
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
37
4. Adanya pembayaran klaim RITP Puskesmas di Kabupaten Gianyar oleh
BPJS Kesehatan Cabang Klungkung sebesar Rp52.580.000,00;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi desa/kelurahan
tangguh bencana sesuai ketentuan;
6. Pengelolaan kegiatan penguatan kelembagaan;
7. Tersalurkannya dana bantuan biaya hidup mahasiswa per semester;
8. Memberikan teguran tertulis kepada pengelola program bidikmisi di
Perguruan Tinggi atas ketidakcermatannya;
9. Tidak dikenakan pembayaran biaya tambahan dana pendidikan dan
melakukan subsidi silang terhadap dana pendidikan dari mahasiswa bukan
penerima bidikmisi;
10. Evaluasi dan monitoring oleh pihak kopertis wilayah VIII;
11. Adanya instruksi kepada seluruh perguruan tinggi swasta untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan program
beasiswa bidikmisi sesuai ketentuan;
12. Pelaksanaan pelatihan aplikasi P-Care untuk seluruh petugas P-Care di
Puskesmas Kabupaten Bangli;
13. Melakukan pengadaan sarana sistem informasi dan pendukung lainnya
dalam mendukung kegiatan operasional pelayanan kesehatan;
14. Pelaksanaan pembayaran klaim / kapitasi secara tepat waktu oleh BPJS
Kesehatan pada Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Bangli dan
Gianyar;
15. Adanya Instruksi dari Bupati Gianyar kepada:
a. Kepala Dinas Kesehatan untuk membentuk Tim Pencegahan Kecurangan
(Tim Fraud JKN);
b. Direktur RSUD Sanjiwani untuk membentuk Tim Pencegahan
Kecurangan (Tim Fraud JKN), menegur secara tertulis petugas internal
JKN di RSUD Sanjiwani atas kelalaiannya;
16. Menganggarkan anggaran bidang kesehatan yang sesuai dengan amanat
Undang-undang di Kabupaten Bangli dan Gianyar;
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
38
17. Melakukan pemetaan ulang dan melaporkan ketersediaan dan kecukupan
fasilitas dan peralatan pada Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten
Bangli dan Gianyar;
18. Melakukan pemetaan atas ketersediaan dan kecukupan tenaga kesehatan
pada rumah sakit sesuai dengan standar di Kabupaten Bangli dan Gianyar;
19. Pelaporan ketersediaan tempat tidur kelas III yang masih belum mencukupi
pada Rumah Sakit di Kabupaten Gianyar;
20. Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang pencegahan kecurangan (fraud)
dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan pada sistem jaminan sosial
nasional di Kabupaten Bangli dan Gianyar;
21. Menganggarkan dan melakukan akreditasi terhadap puskesmas di
Kabupaten Bangli dan Gianyar;
22. Melakukan perencanaan dan pengadaan obat dengan mempertimbangkan
pola penyakit, pola konsumsi obat periode sebelumnya, data mutasi obat
dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas dan Gudang Farmasi;
23. Membuat pelaporan hasil pengadaan obat terkait obat yang ketersediaannya
terbatas dan tidak ada dalam e-catalog pada Rumah Sakit dan Puskesma di
Kabupaten Bangli;
24. Melakukan pengadaan obat dengan lebih memperhatikan masa kedaluarsa
obat yang lebih dari 2 tahun dan menerima obat di gudang farmasi dengan
memperhatikan tanggal kadaluarsa obat yang diterima dari rekanan di
Kabupaten Bangli dan Gianyar;
25. Menerima surat jaminan dari penyedia/supplier untuk melakukan
penukaran obat yang baru untuk obat yang masa kedaluarsanya kurang dari
2 tahun di Kabupaten Gianyar;
26. Peningkatan kinerja di bidang kesehatan untuk mewujudkan standar
pelayanan minimal sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
27. Menyusun pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
secara lengkap dan komprehensif serta tepat waktu di Kabupaten Bangli,
Gianyar;
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
39
28. Penerimaan data peserta PBI di wilayah kerja Puskesmas dari BPJS
Kesehatan di Kabupaten Bangli;
29. Peneguran tertulis kepada Tim Monev terkait pengawasan terhadap
kepesertaan PBI;
30. Peneguran tertulis kepada pejabat/petugas terkait administrasi, pelayanan
dan pelaporan JKN pada Rumah Sakit di Kabupaten Gianyar;
31. Melaksanakan update database obat-obatan 23 hari dan menginputnya pada
aplikasi BPJS;
32. Memusnahkan persediaan obat di gudang farmasi dan apotik sesuai SOP
pemusnahan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di
Kabupaten Bangli;
33. Pembuatan resep obat oleh dokter yang memperhatikan obat-obat yang ada
dimasing-masing gudang obat Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten
Bangli;
34. Membentuk tim pencegahan Kecurangan JKN di Dinas Kesehatan,
Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bangli dan Gianyar;
35. Adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan
terkait format baku pelaporan atas aspek-aspek program yang dilaporkan di
Kabupaten Bangli dan Gianyar;
36. Melakukan kajian dan membuat Standard Operating Procedure (SOP) dan Job
Description (pembagian tugas yang jelas) terkait pelayanan JKN pada Rumah
Sakit di Kabupaten Gianyar;
37. Puskesmas dan rumah sakit membuat pencatatan yang baik atas pengajuan
dan pembayaran klaim di Kabupaten Karangasem yang telah dilakukan
oleh BPJS;
38. Pembayaran dana jasa pelayanan kesehatan Puskesmas yang tertunggak
dengan memperhitungkan pengajuan jasa pelayanan dalam anggaran (DPA)
perubahan serta dalam perhitungan anggaran jasa pelayanan tahun yang
akan datang agar lebih akurat dengan memperhitungkan kenaikan jumlah
peserta JKN.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
40
Jumlah rekomendasi/temuan terkiat Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah
pada tahun 2017 berjumlah 104 rekomendasi dengan nilai saldo sebesar
Rp610.939.120,00 dan telah ditindaklanjuti sejumlah 53 rekomendasi dengan
nilai sebesar Rp127.554.100,00 atau 50,96% dari total temuan.
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa
assurance dan consulting dalam Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah, dapat diuraikan antara lain:
1) Pengawalan Pembangunan Nasional antara lain melalui Audit Kinerja
Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa,
dan Probity Audit;
2) Perbaikan Governance System antara lain melalui Evaluasi Kinerja
Penyelenggaran Pemerintah Daerah, Asistensi/Bimtek Pengelolaan
Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Evaluasi Penyusunan dan Penetapan
APBD TA 2016, dan Penguatan efektivitas SPIP;
3) Peningkatan Ruang Fiskal antara lain melalui Optimalisasi Penerimaan
Daerah dan Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus.
Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa peningkatan ruang fiskal
dengan melakukan asistensi Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD), BPKP
menghasilkan 11 rekomendasi dengan nilai setoran Rp2.122.078.581,50. Namun
sampai dengan tahun 2017 belum ditindaklanjuti.
Rekomendasi terkait Optimalisasi PAD antara lain:
1. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak hotel dan restoran;
2. Membangun kesiapan pemeriksaan pajak daerah mulai dari struktur
organisasi hingga kompetensi SDM;
3. Perbaikan kebijakan dengan membuat pedoman penyusunan potensi PAD
termasuk pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak secara berkala;
4. Melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait pajak
dan retribusi daerah.
Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa peningkatan ruang fiskal
dengan melakukan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK), BPKP menghasilkan
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
41
9 rekomendasi dengan nilai setoran Rp137.171.090,56 sampai dengan tahun 2017
telah ditindaklanjuti 2 rekomendasi dengan setoran Rp108.422.503,56.
Rekomendasi atas pengelolaan DAK antara lain:
1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan teknis bidang ke PU an kepada
pihak terkait;
2. Mengoptimalkan penggunaan sisa DAK untuk mendanai kegiatan DAK
Fisik pada bidang/subbidang/subjenis yang sama atau tertentu sesuai
kebutuhan daerah;
3. Meningkatkan rekonsiliasi antara pengelola keuangan DAK dengan
perangkat daerah pelaksana teknis.
Dalam melaksanakan fokus pengawasan peningkatan governance system, BPKP
melaksanakan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan daerah pada
Pemda yang diantaranya telah dilaksanakan perbaikan sebagai berikut:
1) Penyusunan aturan terkait Metodologi dan Formula Penghitungan Target
Pajak Daerah;
2) Terbitnya Prosedur Operasional Standar Pemutakhiran Data Wajib Pajak;
3) Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak;
4) Terbitnya aturan tentang Sistem Online Pajak Daerah untuk
mengoptimalkan rekonsiliasi data antara pihak terkait dalam rangka
optimalisasi PAD.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 1 selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan
PP 58 244 420,69
2. Anggaran Rp 784.823.000 725.760.000 92,47
3. Penggunaan SDM OH 6.552 5.884 89,80
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
program 1.1 belum efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran program
sebesar 62,47% lebih kecil daripada capaian penggunaan dana sebesar 92,47%
dan penggunaan OH sebesar 89,80%.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
42
Sasaran Program 1.2
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi
IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko
dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi” diukur dengan menghitung
persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam
laporan hasil Pengawasan. Indikator tersebut mencerminkan upaya BPKP dalam
meningkatkan kinerja korporasi melalui pemberian rekomendasi perbaikan atas
pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral atau program
prioritas nasional maupun kinerja manajemen korporasi. Semakin banyak
rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan keputusan oleh
stakeholders maka kinerja BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yang
bertujuan meningkatkan kinerja korporasi yang bersifat lintas sektoral atau
program prioritas nasional semakin baik.
Realisasi masing-masing indikator kinerja sampai dengan tahun 2017, adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.4
Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Program 1.2
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
Capaian
1. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
% 55 100 181,82
Realisasi IKU tersebut adalah sebanyak 43 rekomendasi hasil pengawasan
program strategis/program prioritas nasional ditindaklanjuti dari 43
rekomendasi yang disampaikan atau mencapai 100% dari target.
Perbandingan realisasi IKU “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi dengan” dengan tahun sebelumnya
dapat dilihat pada tabel 3.5.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
43
Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program 1.2 dengan Tahun Sebelumnya
Indikator Kinerja Utama Satuan % Realisasi % Capaian Kenaikan
/penurunan 2016 2017 2016 2017
1. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
% 100 100 100,00 181,82 0
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Bali periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.2.
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern pengelolaan
program prioritas nasional Bidang Akuntan Negara yang disampaikan dan
ditindaklanjuti pada tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Verifikasi Pelaksanaan Hibah Air Minum APBN Tahun 2017, yaitu:
a) Hibah Air Minum APBN Kabupaten Gianyar pada PDAM Kabupaten
Gianyar sebanyak 956 sambungan rumah yang dinyatakan diterima
(memenuhi syarat) dalam laporan konsultan verifikasi disimpulkan bahwa
seluruh sambungan rumah telah memenuhi persyaratan untuk
mendapatkan rekomendasi pencairan.
b) Hibah Air Minum APBN Kabupaten Buleleng pada PDAM Kabupaten
Buleleng sebanyak 1.367 sambungan rumah yang memenuhi syarat dalam
konsultan verifikasi disimpulkan bahwa hanya 1.366 sambungan rumah
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 100,00 100,00 55,00 100,00 100,00
Realisasi 100,00 100,00 100,00
Per
sen
tase
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 1.2
dengan Target 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
44
yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan
dan sebanyak 1 sambungan rumah tidak mendapatkan rekomendasi
pencairan karena telah memilih menjadi sambungan rumah regular.
c) Hibah Air Minum APBN Kabupaten Klungkung pada PDAM Kabupaten
Klungkung sebanyak 1.273 sambungan rumah yang memenuhi syarat dalam
laporan konsultan verifikasi disimpulkan bahwa hanya 1.270 sambungan
rumah yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi
pencairan dan sebanyak 3 sambungan rumah, belum dapat disimpulkan
karena belum terbit dua bulan rekening air.
d) Hibah Air Minum APBN Kabupaten Karangasem pada PDAM Kabupaten
Karangasem sebanyak 700 sambungan rumah yang memenuhi syarat dalam
laporan konsultan verifikasi disimpulkan bahwa seluruhnya telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan.
e) Hibah Air Minum AUSAID tahap II Kabupaten Gianyar pada PDAM
Kabupaten Gianyar sebanyak 1.140 sambungan rumah yang dinyatakan
diterima (memenuhi syarat) dalam laporan konsultan verifikasi disimpulkan
bahwa hanya 1.121 sambungan rumah yang memenuhi persyaratan untuk
mendapatkan rekomendasi pencairan dan sebanyak 19 sambungan rumah
tidak direkomendasikan.
2) Kewajiban Pemerintah berupa Subsidi Bunga Kredit Perumahan sebagai
Konversi atas Penyelesaian Tagihan FLPP Tahun 2015 pada Bank BTN Kantor
Cabang Denpasar, yaitu dari 37 debitur yang diaudit dengan nilai
Rp370.448.242,23 terdapat koreksi untuk 16 debitur dengan nilai
Rp156.091.707,92 sehingga subsidi bunga yang layak bayar sebesar
Rp208.838.019,48 untuk 21 debitur.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 1.2 selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan
PP 4 26 650,00
2. Anggaran Rp 42.583.000 66.527.000 156,23
3. Penggunaan SDM OH 278 636 228,78
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
45
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
program 1.2 telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran program
sebesar 181,82% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar
156,23% dan penggunaan OH sebesar 228,78%.
Sasaran Program 2
Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
Pada tahun 2017, Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Meningkatnya
efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian” diindikasikan dalam capaian lima
IKU, yaitu:
1) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan;
2) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH;
3) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K;
4) Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K;
5) Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.
Sasaran Program 2.1
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
IKU persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan dihitung berdasarkan jumlah Pemberian Keterangan Ahli (PKA)
pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah Laporan Hasil PKKN dan
LPEBDE tiga tahun terakhir. Realisasi kinerja IKU pada tahun 2015 s.d. Tahun
2017 Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyerahkan 29 (dua puluh sembilan)
Laporan Hasil PKKN kepada Penyidik Kepolisian maupun Kejaksaan di
Wilayah Bali. Penugasan Pemberian Keterangan Ahli dalam persidangan yang
dilakukan oleh auditor Perwakilan BPKP Perwakilan Bali selama tahun 2017
sebanyak 16 (enam belas) kali “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
46
yang dimanfaatkan di persidangan” pada tahun 2017 adalah 55,17 % atau
mencapai 137,93% dari target sebesar 40%.
Perbandingan realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan
karena pada tahun 2016 tidak terdapat IKU tersebut.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 2.1 selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan
PP 17 62 364,71
2. Anggaran Rp 152.787.000 175.448.000 114,83
3. Penggunaan SDM OH 983 988 100,46
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
program 2.1 telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran program
sebesar 137,93% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar
114,83% dan penggunaan OH sebesar 100,46%.
Sasaran Program 2.2
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
IKU persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
dihitung berdasarkan jumlah LHAI yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan APH
tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah LHAI yang terbit pada tahun
berjalan. Pada tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Bali menerbitkan 2 LHAI
kepada penyidik kepolisian Resor Badung dan Kepolisian Resor Buleleng. LHAI
tersebut telah dipergunakan APH sebagai dasar untuk meningkatkan kasus ke
tahap penyidikan. Realisasi kinerja IKU “Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH” pada tahun 2017 adalah 100%
atau mencapai 142,86% dari target sebesar 70%.
Perbandingan realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan
karena pada tahun 2016 belum terdapat IKU tersebut.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
47
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 2.2 selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan
PP 2 2 100,00
2. Anggaran Rp 43.091.000 38.905.000 90,29
3. Penggunaan SDM OH 250 174 69,60
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
program 2.1 telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran program
sebesar 142,86% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 90,29%
dan penggunaan OH sebesar 69,60%.
Sasaran Program 2.3
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
IKU persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan
keinvestigasian (jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif/LHAI ditambah
Laporan Hasil Pengawasan atas Current Issues dan Laporan Hasil Pengawasan
dalam rangka pemberian Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2017 dibandingkan dengan Jumlah
laporan hasil pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun 2017
dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2017 jumlah Laporan hasil pengawasan
keinvestigasian Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 1 (satu) laporan. Jumlah laporan hasil
pengawasan keinvestigasian pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali atas
permintaan K/L/P/K yang diterbitkan pada tahun 2017 sebanyak 1 (satu)
laporan yaitu Laporan atas Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi di Bidang Perijinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Provinsi
Bali. Realisasi IKU “Persentase hasil keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K pada tahun 2017 adalah 100% atau mencapai 166,67% dari target
sebesar 60%.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
48
Perbandingan realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan
karena pada tahun 2016 belum terdapat IKU tersebut.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 2.3 selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan PP 2 2 100,00
2. Anggaran Rp 15.480.000 10.350.000 66,86
3. Penggunaan SDM OH 112 83 74,11
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
program 2.3 telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran program
sebesar 166,67% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 66,86%
dan penggunaan OH sebesar 74,11%.
Sasaran Program 2.4
Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
IKU persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K dihitung berdasarkan jumlah hasil audit penyesuaian harga yang
ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa
pada tahun 2017 dibandingkan jumlah laporan audit penyesuaian harga pada
tahun 2017. Pada tahun 2017 Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Bali
tidak melakukan penugasan dan menerbitkan laporan hasil audit penyesuaian
harga karena tidak terdapat permintaan dari mitra kerja. Dengan demikian IKU
ini tidak dapat direalisasikan sehingga capaian kinerja tidak dapat dihitung
(N/A).
Sasaran Program 2.5
Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
IKU persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K dihitung
berdasarkan jumlah hasil audit klaim yang ditindaklanjuti oleh K/L/P/K pada
tahun 2017 dibandingkan jumlah laporan audit klaim pada tahun 2017. Pada
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
49
Tahun 2017 Bidang Investigasi Perwakian BPKP Provinsi Bali menargetkan
untuk melaksanakan 1 (satu) penugasan audit klaim. Rencana penugasan audit
klaim disusun dengan pertimbangan adanya potensi terealisasi karena adanya
permintaan audit klaim. Penugasan audit klaim tersebut tidak dapat terlaksana
karena saat dilakukan ekspose masih terdapat perbedaan pendapat antara
kedua belah pihak. Sehingga Perwakilan BPKP Provinsi Bali tidak dapat
merealisasikan penugasan audit klaim, dengan demikian capaian kinerja
indikator ini tidak dapat dihitung (N/A).
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 2.5 selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan
PP 1 0 0,00
2. Anggaran Rp 13.950.000 0 0,00
3. Penggunaan SDM OH 55 0 0,00
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
program 2.5 tidak efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran program
sebesar 0% sama daripada capaian penggunaan dana sebesar 0% dan
penggunaan OH sebesar 0%.
Sasaran Program 3
Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
IKU Persentase penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
dihitung berdasarkan persentase laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak
pada tahun 2017 dibandingkan jumlah laporan EHKP pada tahun 2017.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada tahun 2017 menerbitkan 2 (dua) laporan
EHKP yang telah ditindaklanjuti dengan kesepakatan pihak-pihak terkait.
Presentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan pada tahun 2017
adalah 100% atau mencapai 142,86 % dari target sebesar 70%.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
50
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 3.1 selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan
PP 2 2 100,00
2. Anggaran Rp 17.410.000 11.970.000 68,75
3. Penggunaan SDM OH 222 135 60,81
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
program 2.1 telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran program
sebesar 100% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 79,51%
dan penggunaan OH sebesar 95,68%.
Sasaran Program 4
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan
korupsi
IKU persentase meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dalam
pencegahan korupsi dihitung berdasarkan jumlah K/L/P/K yang
mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP) dibagi jumlah penugasan yang
dilakukan (Sosialisasi, Diagnostic Assessment, Bimbingan Teknis Implementasi,
Evaluasi, dan Monitoring) termasuk Fraud Risk Assessment (FRA) pada Tahun
2017. Perwakilan BPKP Provinsi Bali melakukan penugasan FRA atas
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali tahun
anggaran 2018. Berdasarkan penugasan tersebut Pemerintah Provinsi Bali telah
menerapkan FRA.
Prosentase meningkatnya tata kelola pemerintah dan korporasi dalam
pencegahan korupsi pada tahun 2017 adalah 100% atau mencapai 200% dari
target sebesar 50%.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 4.1 selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan PP 1 1 100,00
2. Anggaran Rp 8.200.000 7.050.000 85,98
3. Penggunaan SDM OH 55 95 172,73
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
51
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
program 4.1 telah efisien. Hal ini terlihat capaian IKU sasaran program sebesar
200% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 85,98% dan
penggunaan OH sebesar 172,73%.
Sasaran Program 5
Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
IKU persentase meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap
korupsi dihitung berdasarkan jumlah kumunitas pembelajar anti korupsi
(KPAK) dibandingkan dengan jumlah implementasi sistem pengaduan
masyarakat. Perwakilan BPKP Provinsi Bali melakukan kegiatan Pengembangan
Masyarakat Pembelanjar Anti Korupsi (MPAK) Program Penanggulangan
Kemiskinan di Kota Denpasar. Dalam penugasan tersebut, pimpinan K/L/P/K
berkomitmen untuk melakukan pencegahan korupsi melalui pengembangan
sistem pengaduan/sistem whistleblowing dalam kerangka fraud control plan dan
pengembangan Budaya organisasi anti korupsi.
Prosentase realisasi meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat
terhadap korupsi pada tahun 2017 adalah 100% atau mencapai 166,67% dari
target sebesar 60%.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 5.1 selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan
PP 2 2 100,00
2. Anggaran Rp 11.921.000 13.360.000 112,07
3. Penggunaan SDM OH 320 38 11,88
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
program 5.1 telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran program
sebesar 166,67% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar
112,07% dan penggunaan OH sebesar 11,88%.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
52
Sasaran Program 6
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP
Pemda/korporasi” diindikasikan dalam capaian delapan IKU, yaitu:
1) Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3);
2) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3);
3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2);
4) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1);
5) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik;
6) Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal
A (baik);
7) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina;
8) Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina.
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran program ini adalah sebagai berikut:
Sasaran Program 6.1
Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
IKU "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)" mencerminkan kualitas
penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Provinsi, diharapkan berada pada
Level 3. Maturitas SPIP diukur menggunakan skala 0-5. Semakin tinggi nilai
maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.
Tingkat maturitas SPIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat maturitas yang
dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP
Pemda dengan quality assurance dari BPKP menggunakan pedoman penilaian
maturitas SPIP yang dikembangkan oleh BPKP.
Target capaian IKU sasaran program “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level
3) pada 2017 adalah 100%. Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada tahun 2017
melakukan evaluasi level maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali. Dari
hasil evaluasi, level maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali berada pada
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
53
level 3. Dengan demikian realisasi sasaran maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
(level 3) sebesar 100%.
Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)” sama dengan
tahun sebelumnya, tidak terdapat peningkatan/penurunan.
Perbandingan IKU dengan target Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali
periode 2015 – 2019 disajikan dengan gambar 3.3 berikut:
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi IKU
pada tahun 2017 telah mencapai target maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
(level 3).
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan evaluasi
terhadap maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3), antara lain sebagai
berikut:
1) Ada praktik pengendalian intern, utamanya pada kegiatan pokok/strategis;
2) Adanya penerapan penyusunan penilaian risiko dalam pelaksanaan
kegiatan;
3) Pengendalian intern tersebut telah terdokumentasi secara baik.
Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja
sebagai berikut:
1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP melalui diklat maupun bimbingan teknis;
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi 0,00 100,00 100,00
Pro
sen
tase
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.1
dengan Target 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
54
2) Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas
penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah;
3) Mengoptimalkan peran Satgas SPIP untuk meningkatkan maturitas SPIP.
Sasaran Program 6.2
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)” mencerminkan
kualitas penerapan SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Indikator “Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota ” diukur
dengan menghitung jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah
memperoleh capaian tingkat kematangan/maturitas level 3 dibandingkan
jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP di wilayah
Provinsi Bali.
Target realisasi IKU Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) tahun
2017 sebesar 56%.
Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali
melaksanakan penugasan evaluasi maturitas SPIP pada Kota Denpasar,
Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten
Gianyar, dan Kabupaten Jembrana.
Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang mencapai tingkat
maturitas SPIP Level 3 sebanyak 6 Pemda yaitu Kota Denpasar, Kabupaten
Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, dan
Kabupaten Jembrana atau 66,67% dari 9 Kabupaten/Kota. Dengan demikian
capaian kinerja sasaran program “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota
(level 3)” adalah 119,05% dari target sebesar 56%.
Perbandingan realisasi IKU program “Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 3)” dengan tahun sebelumnya naik sebesar 44,45%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
digambarkan dalam gambar 3.4 sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
55
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka realisasi IKU pada tahun
2017 mencapai 95,24% atau telah menuju pencapaian target 2019.
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka realisasi IKU pada tahun
2017 telah menuju pencapaian target 2019.
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan evaluasi
level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) tahun 2017 , sebagai
berikut:
1) Ada praktik pengendalian intern, utamanya pada kegiatan pokok/strategis;
2) Adanya penerapan penyusunan penilaian risiko dalam pelaksanaan
kegiatan;
3) Pengendalian intern tersebut telah terdokumentasi secara baik.
Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja
sebagai berikut:
1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP melalui diklat maupun bimbingan teknis;
2) Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas
penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah;
3) Mengoptimalkan peran Satgas SPIP untuk meningkatkan maturitas SPIP.
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 5,00 10,00 56,00 50,00 70,00
Realisasi 0,00 22,22 66,67
Pro
sen
tase
Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.2
dengan Target 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
56
Sasaran Program 6.3
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)” mencerminkan
kualitas penerapan SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Indikator “Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota ” diukur
dengan menghitung jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah
memperoleh capaian tingkat kematangan/maturitas level 2 dibandingkan
jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP di wilayah
Provinsi Bali.
Target realisasi IKU Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) tahun
2017 sebesar 11%.
Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali
melaksanakan penugasan evaluasi maturitas SPIP pada Kabupaten Klungkung,
Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli.
Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang mencapai tingkat
maturitas SPIP Level 2 sebanyak 3 Pemda yaitu Kabupaten Klungkung,
Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli atau 33,33% dari 9
Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian kinerja sasaran program “Maturitas
SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)” adalah 200% (maksimal) dari target
sebesar 11%.
Perbandingan realisasi IKU program “Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 2)” dengan tahun sebelumnya naik sebesar 200%.
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan
mengevaluasi level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) tahun
2017 , sebagai berikut:
1) Ada praktik pengendalian intern, utamanya pada kegiatan pokok/strategis;
2) Pengendalian intern tersebut telah terdokumentasi secara baik.
Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja
sebagai berikut:
1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP melalui diklat maupun bimbingan teknis;
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
57
2) Penyusunan identifikasi risiko pada setiap kegiatan disertai rencana tindak
pengendaliannya;
3) Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas
penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah;
4) Mengoptimalkan peran Satgas SPIP untuk meningkatkan maturitas SPIP.
Sasaran Program 6.4
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)” mencerminkan
kualitas penerapan SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Indikator “Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota ” diukur
dengan menghitung jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah
memperoleh capaian tingkat kematangan/maturitas level 1 dibandingkan
jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP di wilayah
Provinsi Bali.
Realisasi IKU Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) tahun 2017
sebesar 0% atau mencapai 200% dari target 33%.
Pada 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan penugasan
evaluasi/asistensi peningkatan maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah di
Provinsi Bali sehingga telah berada pada level 2 atau level 3.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program Maturitas SPIP (program 6.1 s.d. 6.4) selama tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan
PP 11 15 136,36
2. Anggaran Rp 100.750.000 130.136.100 129,17
3. Penggunaan SDM OH 847 774 91,38
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
program 6.1 s.d. 6.4 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU
sasaran program sebesar 154,76% lebih tinggi daripada capaian penggunaan
dana sebesar 129,17% dan penggunaan OH sebesar 91,38%.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
58
Sasaran Program 6.5
Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
Penerapan tata kelola GCG pada BUMN/anak perusahaan didasarkan pada
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus
2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris
Kementerian BUMN Nomor 16/S.MBU/2012 tanggal 16 Juni 2012 tentang
Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik
Negara. Assesment GCG meliputi penilaian atas 572 faktor yang diuji kesesuaian
penerapannya. Hasil assessment GCG berupa skor GCG sebagai dasar penentuan
kategori penerapan GCG pada BUMN, yang terdiri dari lima kategori yaitu
sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik.
IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik" diukur
dengan menghitung jumlah BUMN/anak perusahaan yang mendapat skor
minimal baik atas penerapan GCG dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak
perusahaan yang di-assess oleh BPKP.
Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali
melaksanakan penugasan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Evaluasi Mandiri/Self
Assessment GCG pada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC
Tahun 2016.
Realisasi IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik"
pada tahun 2017 sebesar 100% atau 142,86%dari target 70%. Realisasi tersebut
merupakan BUMN yang GCG-nya mendapat skor minimal baik sebanyak 1
(satu) BUMN dari 1 (satu) BUMN yang di-assess.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
disajikan pada gambar 3.5.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
59
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 75%, maka realisasi IKU
tahun 2017 telah mencapai 133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun
2017 telah mencapai target tahun 2019.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 6.5 selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan
PP 0 1 ~
2. Anggaran Rp 0 12.855.000 ~
3. Penggunaan SDM OH 0 44 ~
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
program 6.5 belum efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran program
sebesar 142,86% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana dan
penggunaan OH.
Sasaran Program 6.6
Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
Pemberian predikat kesehatan BUMN/Anak Perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik) dilaksanakan mengacu pada Surat Keputusan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP- 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni
2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Tingkat
kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 65,00 65,00 70,00 70,00 75,00
Realisasi 100,00 100,00 100,00
Pro
sen
tase
Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.3
dengan Target 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
60
Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian
aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.
IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal
A (baik)" diukur dengan menghitung jumlah BUMN/anak perusahaan yang
kinerjanya berpredikat minimal A (baik) dibandingkan dengan jumlah
BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya dievaluasi oleh BPKP.
Selama tahun 2017, BPKP telah melaksanakan bimtek penilaian mandiri/
selfassessment GCG pada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia sehingga hasil
evaluasi kinerja BUMN yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan
predikat A (baik).
Dengan demikian, realisasi IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang
kinerjanya berpredikat minimal A (baik)" sampai dengan tahun 2017 adalah
sebesar 100% atau mencapai 185,19% dari target sebesar 54%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
disajikan pada gambar 3.6.
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 75%, maka realisasi IKU
tahun 2017 telah mencapai 133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun
2017 telah mencapai target tahun 2019.
0,00
50,00
100,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00
Realisasi 100,00 100,00 100,00
Pro
sen
tase
Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.4
dengan Target 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
61
Sasaran Program 6.7
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan
ekonomi daerah. BPKP melakukan pengawasan terhadap BUMD dalam rangka
meningkatkan kinerja agar BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu
kesejahteraan masyarakat di daerah.
IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina" diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang
kinerjanya dievaluasi oleh BPKP.
Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali
melaksanakan penugasan evaluasi kinerja BUMD.
Realisasi IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dibina" sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 70,00% atau
mencapai 129,63% dari target sebesar 54%.
Realisasi tersebut merupakan BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
sebanyak 7 BUMD dari 10 BUMD yang dievaluasi.
Realisasi kinerja sebesar 70%, menurun 7,78% dibandingkan dengan realisasi
tahun 2016.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
disajikan pada gambar 3.7.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
62
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 56%, maka realisasi IKU
tahun 2017 telah mencapai 125,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun
2017 telah mencapai target tahun 2019.
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan evaluasi
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dibina, antara lain sebagai berikut:
1) Terjaminnya Air Baku, terdiri dari:
a. PDAM Kota Denpasar dan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung
agar melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi
Bali/Dinas Pekerjaan Umum mengenai belum terpenuhinya air curah
untuk mengupayakan terjaminnya air baku sehingga PDAM dapat
mendukung komitmen pemerintah atas akses sanitasi layak 100% di
Tahun 2019.
b. PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana agar berkoordinasi
dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya untuk mencari
alternatif sumber air baku sehingga dapat mengoptimalkan kapasitas
yang terpasang.
2) Pengamanan Aset, terdiri dari:
a. Permasalahan penggunaan lahan milik PDAM Kota Denpasar di Desa
Belusung yang digunakan oleh PDAM Tirta Mangutama Kabupaten
Badung sebagai instalasi pengolahan air.
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00
Realisasi 77,78 77,78 70,00
Pro
sen
tase
Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.5
dengan Target 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
63
b. PDAM Kabupaten Bangli agar melakukan klarifikasi kepada Pemerintah
Kabupaten Bangli untuk memperoleh nilai penyertaan modal daerah
yang sebenarnya dan mengusulkan kepada pemilik/Bupati Bangli agar
mengajukan permohonan hibah atas aset ke pemerintah pusat
c. PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana dan PDAM Kabupaten
Bangli agar melakukan updating data aset melalui kegiatan inventarisasi
aset, agar data aset menyajikan informasi yang akurat.
d. PDAM Kabupaten Klungkung agar melakukan koordinasi dengan
Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM)
Bali untuk memastikan kepemilikan aset yang masih berstatus PPYBDS
e. PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana agar membuat daftar
tersendiri atas aset yang diserahkan oleh Satker PSPAM Provinsi Bali,
diluar daftar aset perusahaan dan dilakukan update setiap tahun, serta
mengusulkan kepada pemilik/Bupati Jembrana agar mengajukan
permohonan hibah atas aset tersebut ke pemerintah pusat.
3) Peningkatan Kinerja, terdiri dari:
a. PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung agar menertibkan
penagihan seluruh piutang perusahaan, menetapkan standar baku atau
Standar Operasional Prosedur penagihan piutang non air serta
melakukan evaluasi lebih lanjut atas pendapatan non air.
b. PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung melakukan pengecekan
atas semua sambungan pelanggan dan melakukan verifikasi atas kondisi
pelanggan yang sebelumnya merupakan pelanggan PT Tirtaartha
Buanamulia serta menyesuaikan dengan kriteria dan aturan yang
berlaku di perusahaan.
c. PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung agar melakukan evaluasi
dan memperbaiki sistem pengendalian intern perusahaan atas
pembacaan water meter dan pemakaian air pelanggan.
d. PDAM Kabupaten Gianyar agar meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia berdasarkan analisa jabatan sesuai Key Performance Indicator
baik corporate maupun individu melalui keikutsertaan dalam kegiatan-
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
64
kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, atau bimbingan
teknis yang diselenggarakan secara internal maupun oleh pihak
eksternal.
e. PDAM Kabupaten Gianyar agar melakukan langkah koordinasi berupa
rekonsiliasi periodik bulanan antar bagian terhadap data jumlah
produksi air dan distribusi air antara Bagian Produksi, Bagian Transmisi
Distribusi, Bagian Langganan, dan Bagian Keuangan sebagai validasi
penerbitan laporan bulanan yang handal dan dapat
dipertanggungjawabkan.
f. PDAM Kabupaten Tabanan agar mengganti meter air induk yang rusak
dan melengkapi meter air induk di unit produksi dan distribusi serta
melakukan penggantian instalasi distribusi yang telah melebihi umur
teknisnya.
g. PDAM Kabupaten Buleleng agar melakukan evaluasi atas pelaksanaan
Business Plan dan melakukan revisi jika Business Plan sudah tidak sesuai
dengan perkembangan usaha perusahaan.
h. PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana agar menyempurnakan
standar operasi dan prosedur yang mampu meningkatkan kecepatan
penyambungan baru dan pembenahan sistem pengelolaan persediaan
peralatan dan asesoris sambungan baru.
4) Kerja Sama Operasional (KSO), yaitu sehubungan dengan Kesepakatan
Kerjasama Operasi dengan PT Bali Bangun Tirta agar melakukan koordinasi
formal dengan para pihak terkait berkenaan dengan tindak lanjut atas hak
dan kewajiban para pihak;
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 6.7 selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan
PP 11 11 100,00
2. Anggaran Rp 155.070.000 121.437.000 78,31
3. Penggunaan SDM OH 456 360 78,95
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
65
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
program 6.7 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran
strategis sebesar 129,63% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana
sebesar 78,31% dan penggunaan OH sebesar 78,95%.
Sasaran Program 6.8
Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
BLUD dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan
produktivitas sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat. Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah
Sakit yang didirikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit
Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, dengan
pengelolaan berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, BPKP melakukan
pengawasan terhadap BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
dan kinerja BLUD.
Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali
melaksanakan penugasan evaluasi kinerja Rumah Sakit/BLUD.
IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina"
diukur dengan menghitung jumlah BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat
baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dibina oleh BPKP.
Realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang
dibina" sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 100% atau mencapai 166,67%
dibandingkan dengan target sebesar 60%. Realisasi tersebut merupakan BLUD
yang kinerjanya minimal berpredikat baik sebanyak 2 BLUD dari 2 BLUD yang
dibina.
Perbandingan realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik
dari BLUD yang dibina" dengan tahun sebelumnya sama, dengan realisasi 100%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
disajikan pada gambar 3.8.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
66
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 62%, maka kemajuan
kinerja tahun 2017 telah mencapai 161,29%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
tahun 2017 telah mencapai target tahun 2019.
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan evaluasi
kinerja BLUD yang dibina, antara lain sebagai berikut:
1) BRSU Kabupaten Tabanan agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tabanan untuk menetapkan struktur organisasi disertai
dengan uraian jabatan, tugas fungsi, tanggung jawab dan wewenang dari
masing-masing jabatan jika Peraturan Presiden terkait organisasi dan tata
hubungan kerja rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota telah disahkan.
2) BRSU Kabupaten Tabanan agar menyusun RSB periode Tahun 2016 sampai
dengan Tahun 2020.
3) BRSU Kabupaten Tabanan agar menyusun RBA sesuai format yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013.
4) BRSU Kabupaten Tabanan agar mempedomani sepenuhnya Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 129 tahun 2008 dan Peraturan Bupati Tabanan
Nomor 31 Tahun 2013 tanggal 22 April 2013 dalam menyusun hasil evaluasi
SPM BRSU Kabupaten Tabanan.
5) BRSU Kabupaten Tabanan agar meningkatkan tata kelola pengendalian
melalui peningkatan kemampuan SDM di SPI dengan mengikutsertakan
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 58,00 59,00 60,00 61,00 62,00
Realisasi 100,00 100,00 100,00
Pro
sen
tase
Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.6
dengan Target 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
67
dalam pelatihan di bidang audit dan lainnya serta melaporkan seluruh
tindak lanjut hasil audit SPI dan melengkapi dengan bukti pendukung
tindak lanjut tersebut.
6) RSUD Wangaya Kota Denpasar agar menyampaikan RBA definitif kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan menyimpan bukti tanda
terimanya.
7) RSUD Wangaya Kota Denpasar agar menjaga ketersediaan kas untuk
pembiayaan operasional atau pembayaran kewajiban rumah sakit, baik
jangka pendek maupun panjang dan melakukan langkah-langkah strategis
untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan persediaan melalui
pengendalian atas jumlah persediaan dengan memperhatikan rasio idealnya
8) RSUD Wangaya Kota Denpasar agar memerintahkan bagian pengendali
mutu untuk berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian serta Bagian
Pendidikan Dan Pelatihan untuk memantau masa berlaku sertifikat yang
disyaratkan pegawai yang ditempatkan di IGD, ICU dan PPI dan segera
mengusulkan pendidikan dan pelatihannya jika sertifikat tersebut telah
berakhir masa berlakunya.
9) RSUD Wangaya Kota Denpasar agar menginstruksikan kepada dokter
yang menangani pasien agar mengisi data rekam medis pasien dengan
lengkap dan tepat waktu.
10) RSUD Wangaya Kota Denpasar agar menginstruksikan bagian terkait agar
melakukan konfirmasi dengan UPT. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi
Bali terkait standar pengujian yang berbeda.
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 6.8 selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan
PP 3 3 100,00
2. Anggaran Rp 30.345.000 16.410.000 54,08
3. Penggunaan SDM OH 118 90 76,27
Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran
program 6.8 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
68
program sebesar 166,67% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana
sebesar 54,08% dan penggunaan OH sebesar 76,27%.
Sasaran Program 7
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern
Pemda” diindikasikan dalam capaian enam IKU, yaitu:
1) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3);
2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3);
3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2);
4) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2);
5) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1);
6) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1).
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran program ini adalah sebagai berikut:
IKU "Kapabilitas APIP Pemerintah Pemerintah Daerah" mencerminkan kualitas
kapasitas dan kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern pada instansinya masing-
masing.
Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas
yang dilaksanakan oleh BPKP dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP
K/L/Pemda dengan quality assurance dari BPKP menggunakan pedoman
penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh BPKP yang diadaptasi dari
framework Internal Audit-Capability Model (IACM), The Institute of Internal Auditor.
Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai
kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam
menjalankan perannya sebagai auditor intern.
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah Daerah ” diindikasikan dalam capaian enam IKU, yaitu “Kapabilitas
APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), Kapabilitas APIP Pemerintah
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
69
Kabupaten/Kota (Level 3), Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2),
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2); Kapabilitas APIP
Pemerintah Provinsi (Level 1), dan Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)”. Pengukuran capaian program dihitung berdasarkan
jumlah APIP Daerah yang telah mencapai level kapabilitas tertentu
dibandingkan dengan jumlah APIP yang ada di wilayah Provinsi Bali dengan
rumus sebagaimana diungkapkan di atas.
Capaian indikator kinerja program Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan
BPKP Provinsi Bali tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6 Ikhtisar Capaian Program 3
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
Capaian
1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % - - -
2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
% 22 44,44 200
3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 100,00 100,00 100,00
4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
% 78 55,56 71,23
5. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 0 0 0
6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1)
% 0 0 0
Gambaran pencapaian level kapabilitas masing-masing APIP di wilayah
Provinsi Bali sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:
Tabel 3.7 Capaian Level Kapabilitas APIP di Wilayah Provinsi Bali
Inspektorat Daerah Level Kapabilitas Target Level 3
Th Level Th
1. Inspektorat Provinsi Bali 2017 2 2018
2. Inspektorat Kabupaten Tabanan *) 2017 3 (dgn perbaikan) 2017
3. Inspektorat Kabupaten Gianyar 2017 3 (dgn perbaikan) 2017
4. Inspektorat Kabupaten Badung *) 2017 3 (dgn perbaikan) 2017
5. Inspektorat Kota Denpasar 2017 2 2019
6. Inspektorat Kabupaten Jembrana *) 2017 3 (dgn perbaikan) 2019
7. Inspektorat Kabupaten Buleleng 2017 2 2019
8. Inspektorat Kabupaten Bangli 2017 2 2019
9. Inspektorat Kabupaten Karangasem 2017 2 2019
10. Inspektorat Kabupaten Klungkung 2017 2 2019
*) Hasil monitoring Perwakilan BPKP Provinsi Bali, namun masih dalam proses reviu oleh BPKP
Pusat
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
70
Perbandingan capaian sasaran program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemerintah Daerah dengan capaian tahun sebelumnya adalah:
Tabel 3.8 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Program
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi Capaian Kenaikan
/penurunan
2016 2017 2016 2017
1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
% - - - - -
2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
% 0 44,44 0 200 200
3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
% 0 100,00 0 100,00 100,00
4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
% 88,89 55,56 100,00 71,23 (33,33)
5. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
% 100,00 0 100,00 0 100,00
6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1)
% 11,11 0 166,33 0 11,11
Realisasi tahun 2017 jika dibanding dengan target akhir Renstra Perwakilan
BPKP Provinsi Bali periode 2015-2019 menunjukan telah mengarah pada
pencapaian sasaran program untuk mewujudkan seluruh APIP di Provinsi Bali
telah mencapai Level 3 pada tahun 2019 yang disajikan dalam gambar 3.9.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
71
Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian
sasaran program 7 selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Uraian Satuan Target Realisasi % tase
1. Jumlah Penugasan Pengawasan
PP 9 20 222,22
2. Anggaran Rp 94.186.000 93.324.000 99,08
3. Penggunaan SDM OH 527 785 148,96
Dari sisi penggunaan dana pencapaian kinerja sasaran program 7 efisien. Hal ini
terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 123,74% lebih tinggi
daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,08%. Namun tidak efisien dalam
penggunaan OH, capaian IKU sasaran lebih rendah dari penggunaan OH
sebesar 148,96%.
BPKP Perwakilan Provinsi Bali pada tahun 2017 melaksanakan monitoring dan
Quality Assurance peningkatan kapabilitas APIP pada 6 Inspektorat
2015 2016 2017 2018 2019
L3 Prov 0% 0% 0% 100% 100%
R L3 Prov 0% 0% 0%
L2 Prov 0% 0% 100% 0% 0%
R L2 Prov 0% 0% 100%
L1 Prov 100% 100% 0% 0% 0%
R L1 Prov 100% 100% 0%
L3 Kab/Kota 0% 0% 22% 33% 100%
R L3 Kab/Kota 0% 0% 44%
L2 K 0% 67% 78% 67% 0%
R L2 Kab/Kota 33% 89% 56%
L1 K 100% 33% 0% 0% 0%
E L1 Kab/Kota 67% 11% 0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
%
Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 3
dengan Target 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
72
Kabupaten/Kota dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP menuju
level 3 pada 6 Inspektorat Kabupaten.
b. Kinerja Dukungan Pengawasan
Sasaran Program 8
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
Sasaran program “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam
pengawasan BPKP diukur dengan IKU berupa “Persepsi Kepuasan Layanan
Kesetmaan” meliputi dua kegiatan yaitu tersedianya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan dan
termanfaatkannya Aset secara optimal”.
Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu
keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan
dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui
survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para penerima layanan dalam
hal ini pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP Perwakilan Provinsi
Bali secara uji petik dan dihitung menggunakan metode skala likert 1-10.
Realisasi IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan” sebesar 7,83 skala likert
atau mencapai 111,86% dari target tahun 2017 sebesar 7 skala likert. Capaian
tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada tiga Sub Bagian
layanan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9
Capaian Kinerja IKU Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan/Ketatausahaan Tahun 2017
NO SUB BAGIAN
SKOR PERSEPSI (SKALA LIKERT
1 – 10)10)
TARGET SKALA LIKERT (1 – 10)
CAPAIAN %
1 Kepegawaian 7,76 7 110,86%
2 Keuangan 8,23 7 117,57%
3 Umum 7,67 7 109,57%
Jumlah 7,83 7 111,86%
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
73
No. BSkor Persepsi
Realisasi sebesar 7,83 skala likert mencapai 97,88% dibandingkan dengan target
IKU tahun 2019 sebesar 8 skala likert. Untuk itu, perlu terus meningkatkan
kualitas layanan agar target tahun 2019 sebesar 8 skala likert dapat dicapai.
Capaian IKU “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan” menyerap dana sebesar
Rp20.640.544.957,00 atau 96,71 % dari anggaran sebesar Rp21.343.358.000,00 dan
SDM sebanyak 10.765 OH atau 110,79% dari rencana sebanyak 9.717 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan” telah
dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 109,57% lebih
tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 97,27%, namun
lebih rendah dari capaian OH sebesar 110,79%.
Kinerja dukungan dalam lingkup Ketatausahaan meliputi kegiatan tersedianya
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai
kepuasan layanan.
C. Realisasi Keuangan
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2017 sebesar Rp22.813.954.000,00
dengan realisasi sebesar Rp22.064.077.057 (netto) atau sebesar 96,71% dari jumlah
anggaran. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.10
dan Tabel 3.11.
6,406,606,807,007,207,407,607,808,00
2015 2016 2017 2018 2019
target 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00
Realisasi 7,56 7,60 7,83
Pro
sen
tase
Gambar 3.10 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 4
dengan Target 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
74
Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program
NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya- BPKP
21.343.358.000,00 20.640.544.957,00
2 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1.470.596.000,00 1.423.532.100,00
Jumlah 22.813.954.000,00 22.064.077.057,00
Dari Tabel 3.11 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP sebesar
Rp20.640.544.957,00 atau 96,71% dari rencana sebesar Rp21.343.358.000,00 dan
program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp1.423.532.100,00
atau 96,80% dari rencana sebesar Rp1.470.596.000,00.
Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja
NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI CAPAIA
N
1 Belanja Pegawai 17.685.900.000,00 17.378.462.442,00 98,26%
2 Belanja Barang 5.128.054.000,00 4.685.614.615,00 91,37%
3 Belanja Modal - - -
Jumlah 22.813.954.000,00 22.064.077.057,00 96,71%
Jenis Belanja Anggaran Realisasi Tabel 3.14 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp17.378.462.442,00 atau
98,26% dari rencana sebesar Rp17.685.900.000,00, realisasi belanja barang sebesar
Rp4.685.614.615,00 atau 91,37% dari rencana sebesar Rp5.128.054.000,00, dan tidak
ada realisasi belanja modal.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
75
Tidak tercapainya target penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2017
sebesar 3,29% disebabkan:
Belanja Pegawai tidak terserap 1,74% atau sebesar Rp307.437.558,00 karena
berkurangnya jumlah pegawai akibat mutasi dan pensiun;
Belanja Barang tidak terserap 8,63% atau sebesar Rp442.439.385,00 karena adanya
efisiensi.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
76
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali, di samping
merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan dalam mencapai sasaran
strategis tahun 2017, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah
diimplementasikan.
Perhitungan capaian kinerja tahun 2017 dilakukan melalui pembandingan realisasi
dengan target dalam perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Realisasi
kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2017 tercermin dari pencapaian sasaran
program sebagai berikut:
Sasaran Program
IKU Capaian IKU
1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1) Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
Tercapai 62,47
2) Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
Tercapai 181,82
Sasaran program 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
3) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
Tercapai 137,93
4) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
Tercapai 142,86
5) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Tercapai 166,67
6) Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Tercapai N/A
7) Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Tercapai N/A
Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
8) Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
Tercapai 142,86
Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
9) Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
Tercapai 200,00
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
77
Sasaran Program
IKU Capaian IKU
Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
10) Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
Tercapai 166,67
Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
11) Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) Tercapai 100,00
12) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
Tercapai 119,05
13) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 2)
Tercapai 200,00
14) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (Level 1) *)
Tercapai 200,00
15) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
Tercapai 142,86
16) Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
Tercapai 185,19
17) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
Tercapai 129,63
18) Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
Tercapai 166,67
Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
19) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Tercapai N/A
20) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
Tercapai 200,00
21) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Tercapai 100,00
22) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
Tercapai 71,23
23) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)*) Tercapai N/A
24) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) *)
Tercapai N/A
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 25) Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama
(skala likert 1-10) Tercapai 111,86
Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran program memerlukan upaya dan
kerja keras yang berkesinambungan. Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam
pencapaian sasaran program di Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Laporan Kinerja Tahun 2017
78
Guna lebih mengoptimalkan capaian kinerja program, Perwakilan BPKP Provinsi
Bali menyusun Rencana Tindak untuk meningkatkan capaian kinerja dan kualitas
penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:
1. Melakukan monitoring tindak lanjut secara berkala dan membuat surat atensi
kepada Kepala Daerah di wilayah Provinsi Bali untuk optimalisasi tindak lanjut
rekomendasi yang telah disampaikan;
2. Menjalin komunikasi intensif dengan Kepala Daerah dan APIP di Provinsi Bali;
3. Pembinaan penyelenggaraan SPIP melalui diklat maupun bimbingan teknis;
4. Pendampingan penyusunan identifikasi risiko pada setiap kegiatan disertai
rencana tindak pengendaliannya;
5. Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas
penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah;
6. Mengoptimalkan peran Satgas SPIP untuk meningkatkan maturitas SPIP;
7. Memberikan kesempatan kepada pegawai BPKP dan APIP untuk mengikuti
diklat SPIP.
Lampiran 1/1 - 2
Anggaran Realisasi Anggaran % Rencana Realisasi %
1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen
Risiko, dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Keuangan Negara
% 55,00 34,36 62,47 784.823.000,00 725.760.000,00 92,47 6.552 5.884 89,80
2 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen
Risiko, dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Korporasi
% 55,00 100,00 181,82 42.583.000,00 66.527.000,00 156,23 278 636 228,78
3 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan
di persidangan Persentase hasil
pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH
% 40,00 55,17 137,93 152.787.000,00 175.448.000,00 114,83 983 988 100,46
4 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh APH
% 70,00 100,00 142,86 43.091.000,00 38.905.000,00 90,29 250 174 69,60
5 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K
% 60,00 100,00 166,67 15.480.000,00 10.350.000,00 66,86 112 83 74,11
6 Persentase hasil audit penyesuaian
harga yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K
% 70,00 N/A N/A - - - - - -
7 Persentase hasil audit klaim yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% - N/A N/A 13.950.000,00 - - 55 - -
3 Meningkatnya
penyelesaian
hambatan
pelaksanaan
pembangunan
nasional
8 Persentase penyelesaian
hambatan kelancaran
pembangunan
% 70,00 100,00 142,86 17.410.000,00 11.970.000,00 68,75 222 135 60,81
4 Meningkatnya
kualitas tata kelola
pemerintah dan
korporasi dalam
pencegahan
korupsi
9 Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)
% 50,00 100,00 200,00 8.200.000,00 7.050.000,00 85,98 55,00 95,00 172,73
KeteranganIndikator Kinerja
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
No. Sasaran ProgramUraian IKU
Satuan Target Realisasi % CapaianSDM (OH)
ProgramKeuangan
1 Meningkatnya
Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
2 Meningkatnya
efektivitas hasil
pengawasan
keinvestigasian
Perbaikan
pengelolaan
program
prioritas
nasional dan
pengelolaan
keuangan
negara/korpor
asi
Lampiran 1/2 - 2
Anggaran Realisasi Anggaran % Rencana Realisasi %Keterangan
Indikator KinerjaNo. Sasaran Program
Uraian IKUSatuan Target Realisasi % Capaian
SDM (OH)Program
Keuangan
1 Meningkatnya
Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Perbaikan
pengelolaan
program
prioritas
nasional dan
pengelolaan
keuangan
negara/korpor
asi
5 Meningkatnya
kepedulian
K/L/P/K dan
masyarakat
terhadap korupsi
10 Persentase K/L/P/K anggota
Komunitas Pembelajar Anti Korupsi
(KPAK) yang mengimplementasikan
sistem pengaduan masyarakat
% 60,00 100,00 166,67 11.921.000,00 13.360.000,00 112,07 320,00 38,00 11,88
11 Maturitas SPIP Pemerintah
Propinsi (level 3)
% 100,00 100,00 100,00
12 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 3)
% 56,00 66,67 119,05
13 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (Level 2)
% 11,00 33,33 200,00
14 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (Level 1) *)
% 33,00 - 200,00
15 Persentase BUMN/anak
perusahaan dengan skor GCG baik
% 70,00 100,00 142,86 - 12.855.000,00 - - 44,00 -
16 Persentase BUMN/anak
perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik)
% 54,00 100,00 185,19 - - - - - -
17 Persentase BUMD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dibina
% 54,00 70,00 129,63 155.070.000,00 121.437.000,00 78,31 456,00 360,00 78,95
18 Presentase BLUD yang kinerjanya
minimal baik dari BLUD yang dibina
% 60,00 100,00 166,67 30.345.000,00 16.410.000,00 54,08 118,00 90,00 76,27
19 Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 3)
% - - N/A
20 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)
% 22,00 44,44 200,00
21 Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 2)
% 100,00 100,00 100,00
22 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2)
% 78,00 55,56 71,23
23 Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 1)
% - - N/A
24 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)
% - - N/A
4 Meningkatnya
kualitas pelayanan
dukungan teknis
dalam pengawasan
BPKP
25 Persepsi kepuasan layanan
kesetmaan/ketatausahaan
Skala
Likert
(1-10)
7,00 7,67 109,57 21.343.358.000,00 20.640.544.957,00 96,71 9.717,00 10.765,00 110,79
22.813.954.000,00 22.064.077.057,00 96,71 20.492 20.850 101,75
3 Meningkatnya
Kapabilitas
Pengawasan Intern
Pemerintah
Meningkatnya
kapabilitas
pengawasan
intern Pemda
Meningkatnya
kualitas
penerapan
SPIP
Pemda/korpo
rasi
Meningkatnya
kualitas penerapan
SPIP
Pemda/korporasi
6 100.750.000,00 130.136.100,00 129,17 847,00 774,00 91,38
94.186.000,00 93.324.000,00 99,08 527,00 785,00 148,96
Lampiran 2/1 - 3
1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko,
dan Pengendalian Intern Pengelolaan
Keuangan Negara
% 34,36 68,86 (34,50) 70,00 49,09
2 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko,
dan Pengendalian Intern Pengelolaan
Korporasi
% 100,00 100,00 - 100,00 100,00
3 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APH
% 55,17 85,37 (30,20) 80,00 68,96
4 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APH
% 100,00 N/A N/A N/A N/A
5 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K
% 100,00 N/A N/A N/A N/A
6 Persentase hasil audit penyesuaian harga
yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% N/A N/A N/A N/A N/A
7 Persentase hasil audit klaim yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% N/A N/A N/A N/A N/A
3 Meningkatnya
penyelesaian hambatan
pelaksanaan
pembangunan nasional
8 Persentase penyelesaian hambatan
kelancaran pembangunan
% 100,00 N/A N/A N/A N/A
4 Meningkatnya kualitas
tata kelola pemerintah
dan korporasi dalam
pencegahan korupsi
9 Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 100,00 N/A N/A N/A N/A
Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
2
PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2017 DENGAN REALISASI TAHUN 2016 DAN DENGAN TARGET 2019PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Meningkatnya
efektivitas hasil
pengawasan
keinvestigasian
Pengawasan Intern
Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan
Nasional Serta
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
1
No. Sasaran Program
Uraian IKU
Satuan Realisasi
2017
Kenaikan
(Penurunan
)
Target
2019
% Capaian
Realisasi
2017 thd
Target 2019
ProgramIndikator Kinerja
Realisasi
2016
Lampiran 2/2 - 3
Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan
Nasional Serta
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
1
No. Sasaran Program
Uraian IKU
Satuan Realisasi
2017
Kenaikan
(Penurunan
)
Target
2019
% Capaian
Realisasi
2017 thd
Target 2019
ProgramIndikator Kinerja
Realisasi
2016
5 Meningkatnya
kepedulian K/L/P/K dan
masyarakat terhadap
korupsi
10 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas
Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan
masyarakat
% 100,00 N/A N/A N/A N/A
11 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level
3)
% 100,00 100,00 - 100,00 100,00
12 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota
(level 3)
% 66,67 22,22 44,45 70,00 95,24
13 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota
(Level 2)
% 33,33 N/A N/A N/A N/A
14 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota
(Level 1) *)
% - N/A N/A N/A N/A
15 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan
skor GCG baik
% 100,00 33,33 66,67 75,00 133,33
16 Persentase BUMN/anak perusahaan yang
kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
% 100,00 100,00 - 100,00 100,00
17 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 70,00 100,00 (30,00) 56,00 125,00
18 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal
baik dari BLUD yang dibina
% 100,00 100,00 - 62,00 161,29
6 Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP
Pemda/korporasi
Pengawasan Intern
Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan
Nasional Serta
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Lampiran 2/3 - 3
Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan
Nasional Serta
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
1
No. Sasaran Program
Uraian IKU
Satuan Realisasi
2017
Kenaikan
(Penurunan
)
Target
2019
% Capaian
Realisasi
2017 thd
Target 2019
ProgramIndikator Kinerja
Realisasi
2016
19 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level
3)
% - - - 100,00 -
20 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)
% 44,44 - 44,44 100,00 44,44
21 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level
2)
% 100,00 - 100,00 - N/A
22 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2)
% 55,56 88,89 (33,33) - N/A
23 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level
1)
% - 100,00 100,00 - N/A
24 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)
% - 11,11 11,11 - N/A
8 Meningkatnya kualitas
pelayanan dukungan
teknis dalam
pengawasan BPKP
25 Persepsi kepuasan layanan
kesetmaan/ketatausahaan
Skala
Likert
(1-10)
7,67 7,60 0,07 8,00 95,88
Pengawasan Intern
Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan
Nasional Serta
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
7 Meningkatnya
Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemerintah
Lampiran 4
Terlaksananya monitoring evaluasi atas
program prioritas yang dilaksanakan di
daerah
1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Lapora
n
100 108
2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Lapora
n
14 N/A
3 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan
penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kab/Kota
Surat 14 2
4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan Lapora
n
9 N/A
5 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 9 2
2 Meningkatnya kualitas
pelayanan dukungan
teknis dalam
pengawasan BPKP
Tersedianya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan
BPKP
Lapora
n
12 112
PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2016PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
No. Sasaran Strategis Sasaran Kegiatan Uraian IKU
Satuan Realisasi
2017
Realisasi
2016 Indikator Kinerja
Terlaksananya asistensi dan penilaian
untuk meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kota/Kab
Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
d an Pembangunan
Nasional
1
Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
Anggaran Realisasi Anggaran % Rencana Realisasi %
Terlaksananya monitoring
evaluasi atas program prioritas
yang dilaksanakan di daerah
1 Rekomendasi Pengawasan
Perwakilan BPKP
Lapora
n
100 100 100,00 1.233.140.000,00 1.201.162.000,00 97,41 9.401 8.526 90,70
2 LHP Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilan
Lapora
n
14 14 100,00 143.270.000,00 129.046.100,00 90,07 847 774 91,38
3 Surat kepala Perwakilan BPKP
kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kab/Kota
Surat 14 14 100,00 - - - - - -
4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP Perwakilan
Lapora
n
9 9 100,00 94.186.000,00 93.324.000,00 99,08 527 785 148,96
5 Surat kepala perwakilan BPKP
kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/Kab/Kota
Surat 9 9 100,00 - - - - - -
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan
dukungan teknis
dalam pengawasan
BPKP
Tersedianya dukungan
manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan
6 Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP
Lapora
n
12 12 100,00 21.343.358.000,00 20.640.544.957,00 96,71 9.717 10.765 110,79
22.813.954.000,00 22.064.077.057,00 96,71 20.492 20.850 101,75
Keuangan SDM (OH)Keterangan
Lampiran 3
CAPAIAN KINERJA OUTPUTPERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
TAHUN 2017
No. Sasaran Program Sasaran Kegiatan Uraian IKU
Satuan Target
Perbaikan
pengelolaan
program
prioritas
nasional dan
pengelolaan
keuangan
negara/korpor
asi
Meningkatnya
kualitas
penerapan
SPIP
Pemda/korpor
asi
Realisasi % Capaian Program
Terlaksananya asistensi dan
penilaian untuk meningkatkan
level maturitas
penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kota/Kab
Terlaksananya Bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/Kota/Kab
Indikator Kinerja
1 Meningkatnya
Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan d an
Pembangunan
Nasional
Lampiran 5
2014 2015 2016 2017
1 Provinsi Bali Belum evaluasi 2,824 2,777 3,045
2 Kota Denpasar 2 Belum evaluasi Belum evaluasi 3,239
3 Kabupaten Gianyar Belum evaluasi Belum evaluasi 2,8 3,233
4 Kabupaten Badung Belum evaluasi Belum evaluasi 2,786 3,303
5 Kabupaten Tabanan Belum evaluasi Belum evaluasi 2,375 3,326 *)
6 Kabupaten Buleleng Belum evaluasi Belum evaluasi 2,608 3,4 *)
7 Kabupaten Jembrana Belum evaluasi Belum evaluasi 3,16 3,16
8 Kabupaten Klungkung Belum evaluasi Belum evaluasi 2,375 2,28
9 Kabupaten Karangasem Belum evaluasi Belum evaluasi 2,608 2,069
10 Kabupaten Bangli Belum evaluasi Belum evaluasi 3,16 2,005
*) Belum di QA oleh Pusat
No. Pemerintah DaerahNilai Maturitas SPIP
DATA NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIPDAN DATA KEUANGAN/KINERJA LAINNYA
PADA PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI BALITAHUN 2014 - 2016