perumusan naskah kebijakan dalam peningkatan kualitas pembangunan kessos
DESCRIPTION
Disampaikan untuk Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Jakarta, 21 September 2012TRANSCRIPT
![Page 1: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/1.jpg)
Tri Widodo W. Utomo
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos Disampaikan untuk Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial
Jakarta, 21 September 2012
![Page 2: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/2.jpg)
Contents
1 – Welfare State, Kessos & Kebijakan
2 – Studi Kebijakan: Istilah, Tipe, Output & Siklus
3 – Naskah Kebijakan
4 – Prospek Pengembangan Kebijakan Kessos Berbasis Riset
![Page 3: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/3.jpg)
Bagian 1
Welfare State, Kesejahteraan Sosial, dan Kebijakan
![Page 4: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/5.jpg)
Prolog: Welfare State, Kesejahteraan Sosial, dan Kebijakan
Perkembangan bentuk & fungsi negara: Political State Legal State Welfare State.
Lahirnya paradigma ‘Kesejahteraan Sosial’. Salus populi suprema lex (kesejahteraan dan
keselamatan rakyat adalah hukum yg tertinggi). Freies Ermessen sbg instrumen membangun
kesejahteraan. Freies Ermessen esensinya adalah Kebijakan.
![Page 6: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/6.jpg)
Bagian 2
Kajian/Studi Kebijakan: Istilah, Tipe, Output, dan Siklus
![Page 7: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/7.jpg)
Istilah2 dalam Studi Kebijakan - 1
Research-based Policy: Formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan
yg didasarkan pada sebuah analisa akademik yg dapat dipertanggungjawabkan (kajian).
Policy-oriented Research: Kajian yg bertujuan untuk meningkatkan kualitas &
efektivitas kebijakan, baik dengan cara mengevaluasi kebijakan yg telah ada maupun mengkaji kebutuhan akan kebijakan tertentu.
![Page 8: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/8.jpg)
Istilah2 dalam Studi Kebijakan - 2
Policy-relevant Information: metode analisis kebijakan dengan memperhatikan 5 pertanyaan sbb: Policy Problem (masalah apakah yg dihadapi?) Policy Outcomes (kebijakan apa yg telah ditempuh & apa
hasil yg telah dicapai?) Policy Performance (bagaimana nilai/kinerja dari hasil
kebijakan?) Policy Alternative / Policy Future (alternatif apa yg tersedia
untuk memecahkan masalah & apa kemungkinan untuk masa depan?)
Policy Action (alternatif mana / tindakan apa yg perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah?)
![Page 9: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/9.jpg)
Istilah2 dalam Studi Kebijakan - 3
Symbolic Policy v.s. Evidence-based Policy Symbolic Policy: Kebijakan yg melenceng dari
semangat awal serta menghasilkan keuntungan kepada pihak tertentu secara tidak seimbang.
Evidence-based Policy: kebijakan yg dirumuskan dengan memperhatikan bukti-bukti nyata.
Contoh: kebijakan pendidikan di Brazil vs. Mongolia. Pemekaran di Indonesia: mengapa kesenjangan & kemiskinan tetap eksis?
![Page 10: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/10.jpg)
Apa itu Kajian Kebijakan?
Research: systematic collection & presentation of information.
Policy Research: a special type of research that can provide communities and decision-makers with useful recommendations and possible actions for resolving fundamental problems. It provides policy-makers with pragmatic, action-oriented recommendations for addressing an issue, question, or problem. The primary focus of policy research is linked to the public policy.(Majchrzak, “Technical analysis”, in Methods For Policy Research, Sage: Beverly Hills, 1984: 3).
![Page 11: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/11.jpg)
Tipe2 Kajian Kebijakan
![Page 12: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/12.jpg)
Output Kajian Kebijakan?
Policy Paper, yakni naskah akademik berisi analisis thd permasalahan & berbagai alternatif solusinya.
Policy Recommendation, yakni hasil analisis yg telah mempertimbangkan berbagai aspek (positif & negatif) dan memberi pilihan / opsi kebijakan bagi policy makers sesuai prioritasnya.
Policy Actions, yakni agenda yg harus dijabarkan oleh instansi/aparat pemerintah lengkap dengan kerangka kerja implementasinya.
Policy Draft / Legal Draft, yakni konsep pengaturan dalam format tertentu sesuai jenis, tingkatan maupun kepentingan.
![Page 13: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/13.jpg)
Siklus Kajian (Analisis) Kebijakan - 1
Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah, terjemahan Muhadjir Darwin, Yogyakarta : Hanindita.
![Page 14: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/14.jpg)
Siklus Kajian (Analisis) Kebijakan - 1
Carl V. Patton and David S. Sawicki, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice Hall, 1 Feb 1993.
![Page 15: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/15.jpg)
Bagian 3
Naskah Kebijakan
![Page 16: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/16.jpg)
Naskah Kebijakan - 1
UU No. 12/2011 Naskah Akademik adalah:
• naskah hasil penelitian/pengkajian hukum & hasil penelitian lainnya
• terhadap suatu masalah tertentu • yg dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah • mengenai pengaturan masalah tersebut dalam
suatu Rancangan kebijakan• sebagai solusi terhadap permasalahan dan
kebutuhan hukum masyarakat.
![Page 17: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/17.jpg)
Naskah Kebijakan - 2
JudulKata PengantarDaftar Isi
Bab I PendahuluanBab II Kajian Teoretis dan Praktik EmpirisBab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan
TerkaitBab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan YuridisBab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup
Materi Muatan Undang-Undang, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota
Bab VI Penutup
(UU 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Per-UU-an)
![Page 18: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/18.jpg)
Naskah Kebijakan - 3
ILatar Belakang Masalah A. Deskripsi situasi masalahB. Hasil sebelum upaya pemecahan masalah
IILingkup dan Ragam Masalah A. Penilaian Kinerja Kebijakan masa laluB. Pentingnya situasi masalahC. Kebutuhan untuk analisis
III
Pernyataan Masalah A. Definisi masalah B. Pelaku utama C. Tujuan dan SasaranD. Ukuran AktivitasE. Solusi yang tersedia
(William Dunn)
![Page 19: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/19.jpg)
Naskah Kebijakan - 4
IV
Alternatif Kebijakan A. Deskriptif AlternatifB. Perbandingan konsekuensi kebijakanC. Dampak ganda dan ekternalitasD. Hambatan dan viabilitas politik
V
Rekomendasi Kebijakan A. Kriteria Alternatif RekomendasiB. Deskripsi Alternatif yg dipilihC. Kerangka Strategi implementasiD. Penyediaan pemantauan dan evaluasiE. Keterbatasan dan konsekuensi yg terantisipasi
(William Dunn)
![Page 20: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/20.jpg)
Penuangan Hasil Kajian dalam Naskah Kebijakan
• Tetap dalam batas kewenangan (UU, PP, Permen?);
• Memperhatikan keluasan/kedalaman dampak yg diharapkan dari kebijakan tsb;
• Memperhatikan adanya delegasi dari per-UU-an tertentu.
![Page 21: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/21.jpg)
Bagian 4
Prospek Pengembangan Kebijakan Kessos Berbasis
Riset
![Page 22: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/22.jpg)
Prospek Pengembangan Kebijakan Kessos Berbasis Riset - 1
RPJM 2009-2014, Buku I hlm. 37: ”pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yg lebih besar pada kelompok masyarakat yg kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin & masyarakat yg tinggal di wilayah terpencil, tertinggal & wilayah bencana. … disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yg didukung oleh peraturan perundang-undangan, pendanaan, serta penerapan sistem nomor induk kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yg sudah berakar di masyarakat.“
![Page 23: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/23.jpg)
Peran apa yg harus dimainkan Kemensos untuk dapat mengemban amanat tsb? Regulasi? (research-based policy) Pengembangan/inovasi? Consultancy; Service/Subsidy Provider? Training Center?
Prospek Pengembangan Kebijakan Kessos Berbasis Riset - 2
![Page 24: Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081413/547b6a6fb4795983098b4dd8/html5/thumbnails/24.jpg)
Terimakasih
Semoga Bermanfaat …