perubahan rencana strategis kecamatan ......pelayanan perangkat daerah 3.2. telaah visi, misi, dan...
TRANSCRIPT
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN DEPOK
TAHUN 2016-2021
Keputusan Camat Depok Nomor 45/KPTS/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Depok
Nomor 55/KPTS/2016 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Depok Tahun 2016-2021
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN DEPOK
2017
ii
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat
menyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Depok Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini disusun sebagai tindak
lanjut adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Sleman yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
Materi Rencana Strategis Kecamatan Depok terdiri dari 7 (tujuh) bab meliputi
1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
3. Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
4. Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
5. Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif
6. Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
7. Bab VII Penutup
Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, diperlukan
penyesuaian nomenklatur, indikator sasaran, perubahan indikator kinerja sasaran,
penyesuaian penempatan program, dan perubahan indikator sasaran program.
RPJMD sebagaimana dimaksud merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Harapan kami agar penyusunan rencana strategis ini memberikan informasi
yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan atas peran serta
semua pihak yang terkait diucapkan terima kasih.
Depok, 22 Juni 2017
Camat Depok
Drs. Budiharjo Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19631010 199303 1 012
iii
D A F T A R I S I
Halaman Judul ................................................................................................ i
Kata Pengantar ............................................................................................... ii
Daftar Isi .......................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ....................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ................................................................... 1
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................... 2
1.4. Sistematika Penulisan ............................................................ 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .................................................. 5
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ............ 5
2.2. Sumber Daya SKPD .............................................................. 11
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ....................................................... 14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .. 26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI .......................................................................................... 28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .... 28
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah ............................................................. 29
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis ................................................... 32
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis ................................................... 35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN ................................................................................... 36
4.1. Visi dan Misi SKPD ................................................................ 36
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ..................... 37
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............... 39
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD ................................................................ 51
BAB VII PENUTUP ...................................................................................... 52
iv
LAMPIRAN MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN
DEPOK KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja
Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra
Perangakt Daerah ) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat
indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan
nasional dan kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan
bersasaran.
Sebagaimana ketentuan tersebut, Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Depok adalah
rencana pembangunan di Wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman
kepada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sleman yaitu Visi, Misi Bupati Sleman terpilih Tahun 2016–2021, Sasaran
dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan
Arah Kebijakan Kecamatan Depok. Perubahan Perencanaan Strategis ini
disusun sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka
melaksanakan kegiatan – kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu
strategis berdasarkan skala prioritas yang ada dilakukan secara bertahap
selama 5 (lima) tahun.
1.2. LANDASAN HUKUM
Renstra Kecamatan Depok Tahun 2016-2021 disusun atas dasar:
2
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peratuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai
berlakunya UU 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dan hal pembentukkan
Daerah-daerah kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan di Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten sleman tahun 2011 – 2031
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016- 2021
11. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi , Tugas dan Fungsi , serta Tata kerja Kecamatan.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 merupakan dokumen teknis
operasional yang merupakan acuan untuk menentukan arah kebijakan
penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Depok secara realistis di bidang
umum pemerintahan. Setiap Tahunnya selama periode perencanaan
menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
3
dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021 adalah :
1. Menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring,
evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang
rencana program dan rencana kerja Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman dalam mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan
pembangunan di daerah.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman
terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan
kegiatan.
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian
target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan
Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
6. Menyediakan informasi bagi seluruh stake holder / pemangku
kepentingan terkait.
Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Depok Tahun 2016-2021
adalah:
1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah Kecamatan Depok
sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah,
sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 ( Lima )
tahun ke depan dan sebagai pedoman Kecamatan Depok.
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan
5 ( lima ) tahun ke depan;
4
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sleman ke dalam
tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016 – 2021
4. Menetapkan indikator kinerja Kecamatan Depok sebagai dasar penilaian
keberhasilan periode 2016-2021.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaah Tata Ruang
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
4.1. Visi dan Misi Kabupaten
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
5
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF (Matrik Tabel 5.1 terlampir)
(Matrik Tabel 5.2 terlampir )
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
(Matrik Tabel 6.1 terlampir)
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN CASCADING
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR KECAMATAN DEPOK
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun
2016 tentang Perubahan Organisasi Perangkat ditindaklanjuti dengan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 tahun 2016 tentang Kedudukan ,susunan
Organisasi Tata Tugas dan Fungsi , serta Tata kerja Kecamatan Depok
sebagai berikut :
1. Kecamatan Depok merupakan wilayah kerja Camat sebagai
perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kecamatan Depok mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan.
3. Dalam menyelenggarakan tugas, Kecamatan Depok mempunyai
fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah
dan tugas umum pemerintahan,
b. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas
umum pemerintahan,
c. Penyelanggaraan pelayanan umum,
d. Pembinaan dan pengoordinasian wilayah, dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagan Struktur Organisasi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 107 Tahun
Seksi Pemerintahan
7
2016
: Garis Komando
: Garis Koordinasi
Gambar 1: Struktur Organisasi Kecamatan Depok
Berikut ini disampaikan tata laksana / tata kerja Kecamatan Depok
menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 107 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Kecamatan Depok sebagai berikut :
Camat :
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
umum, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Kecamatan.
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum,
pelayanan public, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagai
urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
CAMAT
SEKRETARIAT
Subbag Umum & Kepegawaian
Subbag Keuangan,
Perencanaan & Evaluasi
Kelompok Jabatan
Fungsional
Seksi Perekonomian &
Pembangunan
Seksi Pelayanan Umum
Seksi Kesejahteraan
Masyarakat
Seksi Ketentraman & Ketertiban
8
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
d. Pembinanan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa
e. Pengoordinasiaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
perangkat daerah di tingkat kecamatan.
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.
g. Penggordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan bupati.
h. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup
perekonomian dan pembangunan.
i. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
j. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
k. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum.
l. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang
dilimpahkan Bupati; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sekretariat :
Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan
keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi,dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas satuan organisasi.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Kecamatan.
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
c. Penyelenggaraan urusan umum.
d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian.
e. Penyelenggaraan urusan keuangan.
f. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi.
g. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi lingkup
Kecamatan; dan
h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sekretariat dan
Kecamatan.
9
Subbagian Umum dan Kepegawaian :
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan
kepegawaian
Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Subbagian umum dan kepegawaian.
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan
kepegawaian..
c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
d. Pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan.
e. Pengelolaan dokumentasi dan informasi.
f. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan
pegawai.
g. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
dan
h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan
Kepegawaian.
Subbagian keuangan, perencanaan , dan evaluasi
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan
perencanaan dan evaluasi.
Subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja subbagian keuangan, perencanaan, dan
evaluasi.
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan
perencanaan dan evaluasi.
c. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja
Kacamatan.
d. Pelaksanaan pembendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan.
e. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan
pelaksanaan kerja Kecamatan.
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian
Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
10
Seksi pemerintahan
Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan
mengawasi pelaksanaan kegitan desa, mengoordinasikan pelaksanaan
kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.
Seksi pemerintahan dalam melaskanakan tugas mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Seksi pemerintahan.
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dan
pembinaan dan pengawasan kegiatan desa.
c. Pelaksaan urusan pemerintahan umum.
d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa.
e. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
perangkat daerah ditingkat kecamatan.
f. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang
dilimpahkan Bupati; dan
g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Seksi Pemerintahan
Seksi Ketentraman dan ketertiban
Mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenraman dan
ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
daerah dan peraturan Bupati dan melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan lingkup ketentraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati.
Seksi ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban.
b. Perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan
penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati.
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.
d. Pengoordinasiaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan Bupati.
e. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketentraman dan
ketertiban yang dilimpahkan Bupati; dan
11
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Ketentraman
dan Ketertiban.
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan
prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan
pemerintah lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati.
Seksi perekonomian dan pembangunan dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi
a. Penyusunan rencana kerja seksi perekonomian dan pembangunan.
b. Perumusan kebijakan teknis pengoordinasian pemberdayaan masyarakat
lingkup perkonomian dan pembangunan serta pengoordinasian
pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup
perekonomian dan pembangunan.
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
e. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan
pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perekonomian
dan Pembangunan.
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan
masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan
Bupati.
Seksi kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi
:
a. Penyusunan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat.
b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat lingkup
kesejahteraan masyarakat.
12
c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup
kesejahteraan masyarakat.
d. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan
masyarakat yang dilimpahkan Bupati; dan
e. Evalusai dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesejahteraan
Masyarakat.
Seksi Pelayanan Umum
Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.
Seksi pelayanan umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja seksi pelayanan umum.
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan pelayanan
umum.
c. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum.
d. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang
dilimpahkan Bupati; dan
e. Evaluasi dan penyusan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Umum.
2.2. Sumber Daya Kecamatan Depok
2.2.1. Sumber Daya Manusia
No Nama Jabatan Gol Pendidikan
1. Drs. Budiharjo Camat IV/b S-1
2. R. Budi Pramono, S.I.P ,
M.Si.
Sekretaris Kecamatan IV/b S-2
3. Hari Sujoko, S.Sos Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
III/c S-1
4. Siti Meijatun Staf Pengadministrasi
Umum dan Kepegawaian
III/b SLTA
5. Puri Eliviana, A.Md. Staf Pengadministrasian
Barang Umum dan
Kepegawaian
II/d D-3
13
6. Suradi Staf Pengadministrasi
Umum dan Kepegawaian
I/c SLTP
7. Ngatini, S.E. Staf Penyusunan Program
dan Laporan Keuangan,
Perencanaan, dan Evaluasi
III/a S-1
8. Erna Oktafiya, A.Md. Staf Penatalaksana
Keuangan, Perencanaan,
dan Evaluasi
II/d D-3
9. Munadi, S.Sos. Kasi Pemerintahan III/d S-1
10. Ginoviva Rully Sri
Sulistyaningtyas, S.H.
Kasubbag Keuangan,
Perencanaan, dan Evaluasi
III/c S-1
11. Feri Ferdian, S.I.P. Staf Pelaksana
Pemerintahan
III/b S-1
12. Febriana Van Louski Staf Penyiap Bahan
Pemerintahan
II/c SLTA
13. Ag. Aris Widiyantara,
S.Sos
Kasi Ketentraman dan
Ketertiban
III/d S-1
14. Plaguna Staf Penatalaksana
Ketentraman dan Ketertiban
III/b D-3
15. Supardi Staf Penyiap Bahan
Ketentraman dan Ketertiban
III/a S-1
16. Agung Nugraha Staf Penatalaksana
Ketentraman dan Ketertiban
II/c SLTA
17. Harjana Staf Penatalaksana
Ketentraman dan Ketertiban
II/c SLTA
18. Artoni Suwasti, S.H. Kasi Perekonomian dan
Pembangunan
IV/a S-2
19. Betty Chaterine Messet,
BA
Staf Penatalaksana
Perekonomian dan
Pembangunan
III/c D-3
20. Eva Sari Sandhi, S.P. Staf Penatalaksana
Perekonomian dan
Pembangunan
III/c S-1
21. Isti Fajaroh, S.P. Staf Penyiap Bahan
Perekonomian dan
Pembangunan
III/c S-1
14
22. Tri Joko Saptono Kasi Kesejahteraan
Masyarakat
III/d SLTA
23. Lili Rusdiyah, A.Md. Staf Penatalaksana
Pelayanan Umum
II/d D-3
24. Suroso Staf Penatalaksana
Kesejahteraan Masyarakat
II/b SLTA
25. Limanta Haryanta, SET Kasi Pelayanan Umum III/d S-1
26. Maria Lucia Retno
Mulyasrining
Staf Pramu Pelayanan
Umum
III/b SLTA
27. Kukuh Wahyono Staf Operator Komputer
Pelayanan Umum
III/b SLTA
28. Marhendra Jaya Staf Penatalaksana
Pelayanan Umum
II/b SLTA
29. Norhalidah Hanom Staf Penyiap Bahan
Kesejahteraan Masyarakat
II/b SLTA
30. Sri Soebekti Staf Operator Komputer
Pelayanan Umum
III/b SLTA
31. Andri Afriyanto Staf Operator Komputer
Pelayanan Umum
II/b SLTA
Susunan Kepegawaian
Tabel 1. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai
1. Magister 2
2. Sarjana 11
3. Diploma 3 5
4. SLTA 12
5. SLTP 1
Jumlah 31
Tabel 2. Komposisi pegawai berdasarkan golongan
No. Golongan Jumlah Pegawai
1. IV 3
15
2. III 17
3. II 10
4. I 1
Jumlah 31
Tabel 3. Komposisi pegawai berdasarkan stuktur organisasi
No. Jabatan/Organisasi Jumlah Pegawai
1. Camat 1
2. Sekertaris Kecamatan 1
3. Sekertariat 7
4. Seksi Pemerintahan 3
5. Seksi Perekonomian
dan Pembangunan
4
6. Seksi Ketentraman dan
Ketertiban
5
7. Seksi Kesejahteraan
Masyarakat
3
8. Seksi Pelayanan Umum 7
Jumlah 31
2.2.2. Sarana dan Prasrana
Sarana dan prasarana yang ada pada kecamatan Depok terdiri
dari sarana perkantoran, sarana komunikasi, sarana pengolah data
dan sarana transpotasi. Sarana perkantoran terdiri dari 5 bangunan
gedung beserta pagar halaman yang menempati tanah seluas 9.606
m2, dengan perincian sebagai berikut:
1. Bangunan Kantor 2 lantai luas bangunan 1.148 m2
2. Bangunan rumah dinas camat luas bangunan 126
m2
3. Bangunan pendopo luas bangunan 100 m2
4. Bangunan pagar, pintu masuk, dan keluar luas
bangunan 413 m2
5. Bangunan ruang pertemuan luas bangunan 128 m2
16
6. Bangunan ruang PKK dan depo arsip luas
bangunan 130 m2
Sarana komunikasi yang dimiliki terdiri dari telepon, faximili,
dan radio komunikasi (RIG). Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan 14 unit computer, 3 unit netbook , 14 unit printer, 15
unit almari, 3 unit AC, 4 set meja rapat, 2 set kursi rapat, 20 buah
meja kerja, 19 buah kursi kerja, 3 unit kipas angina, 4 unit mesin
ketik, 1 unit mesin fotokopi, dan 1 buah brangkas.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Sebagai SKPD yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat , maka Kecamatan Depok dalam pencapaian kinerja SKPD tidak
bisa lepas dari kinerja pelayanan sebagai bagian dari tolok ukur pencapaian
kinerja SKPD. Berikut disampaikan kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan
Depok
Kondisi Umum Pelayanan Kecamatan Depok
Kecamatan Depok secara administratif berada di wilayah Kabupaten
Sleman yang terdiri dari 3 Desa yaitu Desa Caturtunggal, Desa
Maguwoharjo dan Desa Condongcatur, dengan 58 Dusun/ Padukuhan, 215
RW dan 648 RT. Luas Wilayah Kecamatan Depok adalah 3,5555 Hektar,
berbatasan langsung dengan : Sebelah Utara Kecamatan Ngaglik , Sebelah
Timur Kecamatan Kalasan Kab.Sleman, Sebelah Selatan Kecamatan
Gondokusuman Kota Yogyakarta & Kecamatan Banguntapan Kab. Bantul
serta Sebelah Barat Kecamatan Mlati Kab.Sleman. Jumlah penduduk
Kecamatan Depok pada tahun 2015 sebanyak 132.189 jiwa dengan
komposisi 68.151 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 64.038 jiwa berjenis
kelamin perempuan. Adapun Kepala Keluarga (KK) sejumlah 41.189 KK.
Kondisi wilayah Kecamatan Depok.
Sebagai instansi yang mengemban tugas pemerintah, yang salah
satunya dalam bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Depok dituntut
untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,
terutama menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan
yang berubah sangat cepat seperti saat ini. Untuk itu Kecamatan Depok
harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan
17
tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan
berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang
berorientasi kepada pencapaian hasil yang maksimal. Dalam rangka
perubahan tersebut Kecamatan Depok terus berbenah dan berusaha
melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dengan merumuskan dan menetapkan suatu
perencanaan strategis yang mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :
modal dasar (sumber daya manusia, IPTEK, dan peraturan perundangan
yang mendukung), tantangan dan masalah yang dihadapi.
Selama tahun 2012, 2013, 2014, 2015 , dan 2016 berbagai pelayanan yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Depok menghasilkan out put yang bisa
diukur melalui kuantitas pelayanan yang telah dilaksanakan seperti jumlah
Pelayanan KTP, KK ,akte kelahiran, pindah penduduk, masuk penduduk ,
jumlah surat masuk/keluar dan lainnya. Kinerja Kecamatan dalam melayani
masyarakat belum pernah diukur secara resmi dengan metode yang
terukur, namun beberapa indikasi dapat disebutkan antara lain bahwa
Kecamatan Depok sering dihadapkan pada kendala jaringan internet dan
padamnya listrik sehingga mengganggu ketepatan pelayanan administrasi
kependudukan.
Berikut ini disampaikan tabel pencapaian kinerja organisasi selama 5 ( lima
) tahun terakhir di Kecamatan Depok yaitu tahun 2012-2016 :
Tabel 6 : pencapaian kinerja organisasi selama lima tahun :
No Jenis /uraian
Pelayananan
Hasil capaian kinerja ( buah )
2012 2013 2014 2015 2016
1 Pelayanan umum KTP 20.557 7.327 9.080 10.395 16.620
2 Pelayanan Umum KK 8.287 7.384 9.067 11.415 14.979
3 Masuk Penduduk 3.666 2.578 2.201 2.011 2.429
4 Pindah Penduduk 2.676 2.209 2.070 1.401 1.704
5 Akte Kelahiran 1.651 2.052 1.642 1.830 2.020
6 SKCK 243 132 98 79 45
7 Akte Kematian 222 423 414 493 679
8 Bea siswa 125 172 70 23
9 Legalisasi KK dan KTP 1.403 1.479
18
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kegiatan pelayanan pemerintah kecamatan berupa pelayanan yang
sifatnya fasilitasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial
kemasyarakatan maupun pelayanan langsung kepada masyarakat.
Data kegiatan fasilitasi dalam rangka pelayanan diberbagai bidang dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel Kegiatan Sekretariat Tahun 2015 dan 2016
No Nama Kegiatan Target Capaian Target
Realisasi
Tahun
2015
Realisasi
Tahun
2016
1 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Arsip
Indeks Kepeuasan
terhadap Layanan
Surat Menyurat
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 %
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya
Pembayaran
Langganan Listrik,
Telepon dan Air
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
70 %
3 Penyedia Jasa
Administrasi
Keuangan
Terpenuhinya
Pembayaran
Pengelola
Anggaran
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 %
100%
4 Penyedia Jasa
Kebersihan Kantor
Terlaksananya
penanganan
kebersihan kantor
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 %
100%
5 Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Indeks Kepuasan
Pegawai Terhadap
Peralatan dan
Perlengkapan
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
95 %
19
Kantor
6 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Terpenuhinya
Kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 %
7 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Terpenuhinya
Kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 %
8 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terpenuhinya
Kebutuhan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran 100 %
9 Penyediaan
Makanan dan
Minuman Rapat
Terpenuhinya
Kebutuhan
Makanan dan
Minuman Rapat
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 %
90,73%
10 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
Terpenuhinya
kebutuhan Rapat-
rapat Koordinasi
dan konsultasi
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
50 %
92,59%
11 Penyediaan Jasa
Keamanan Kantor
Keamanan Kantor
Terjaga
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 %
100%
12 Pengelolaan
Dokumen SKPD
Terlaksananya
Pengelolaan Arsip
di SKPD
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
100 %
99,54 %
20
Perkantoran
13 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor dan
Rumah Dinas
Indeks Kepuasan
Pegawai terhadap
Fasilitas Gedung
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Untuk Menunjang
Pelayanan
Pemerintahan
100 %
71,62%
14 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Indeks Kepuasan
Pegawai terhadap
Fasilitas
Kendaraan
Dinas/Operasional
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Untuk Menunjang
Pelayanan
Pemerintahan
95 %
99,25%
15 Pengkajian
Kompetensi
Kepegawaian
Terlaksanannya
Pengelolaan
Administrasi Dan
Pembinaan
Kepegawaian
Meningkatnya
Kompetensi
Aparatur dalam
Pelayanan
kepada
Masyarakat
100 %
16 Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Terlaksananya
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Meningkatnya
Tertib
Administrasi
Keuangan dan
Pelaporan
100 %
100%
17 Penyusunan
Laporan Keuangan
dan Realisasi
Terlaksananya
Penyusunan
Laporan Keuangan
Meningkatnya
Tertib
Administrasi
100 %
21
Keuangan Dan Realisasi
Keuangan
Keuangan dan
Pelaporan
18 Penyusunan
Perencanaan Kerja
SKPD
Terlaksananya
Penyusunan
Perencanaan Kerja
Meningkatnya
Tertib
Administrasi
Keuangan dan
Pelaporan
100 %
100%
19 Penyusunan
Monografi
Kecamatan
Terlaksananya
Penyusunan
Monografi
Kecamatan
Ketersediaan
data dan
Informasi
Pembangunan
yang valid dan
outentik
100 %
20 Pembinaan Arsip
dan Perpustakaan
Desa
Terlaksananya
pembinaan arsip
desa
Meningkatnya
Teritb
Pengelolaan arsip
di desa
3 desa
21 Rapat Koordinasi
Pimpinan Instansi
Terlaksananya
koordinasi rencana
kegiatan
pemerintahan dan
kebutuhan
pelaksanaan
pemerintahan di
tingkat kecamatan
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan Publik 100 %
22 Penyediaan Bahan
dan Jasa
Administrasi
Perkantoran
97,19%
23 Penyediaan Jasa 95,92%
22
Langganan
24 Penyediaan Jasa
Keamanan dan
Kebersihan Kantor
78,83%
25 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor dan Rumah
Dinas
90,91%
26 Penyusunan
Renstra SKPD
100%
27 Pengelolaan
Kepegawaian
91,47%
28 Penyusunan
Pengendaian dan
Evaluasi
Perencanaan SKPD
100%
Tabel 5. Kegiatan Seksi Pemerintahan
No Nama Kegiatan Target Capaian Target
Realisasi
Tahun
2015
Realisasi
Tahun
2016
1 Pemantauan
Penyelenggaraan
Pemilihan Dukuh
dan Pengisian
Perangkat Desa
Terlaksananya
Pemilihan Dukuh
dan Pengisian
Perangkat Desa
Keamanan dan
Ketertiban
Masyarakat
Terpelihara
100 %
2 Sosialisasi Terlaksananya Meningkatnya 100 % 100%
23
Peraturan
Perundang-
Undangan
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Pemahaman dan
kesadaran untuk
mematuhi
peraturan
Perundang-
undangan
3 Rapat Koordinasi
Pemerintahan
Terlaksananyakoor
dinasi rencana
kegiatan
pemerintahan dan
kebutuhan
pelaksanaan
pemerintahan di
tingkat kecamatan
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan Publik 100 %
4 Pembinaan dan
Pengawasan Tertib
Administrasi
Pemerintahan Desa
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengawasan Tertib
Administrasi
Pemerintahan
Desa meliputi
Penyusuna Siklus
Tahunan Desa,
Pengelolaan
Keuangan dan
Kekayaan Desa,
Pengelolaan ADD,
Inventarisasi
TKD/SG dan
Masalah
Pertanahan
Meningkatnya
Teritb
Pengelolaan
Administrasi di
desa
100 %
24
5 Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Pedesaan
Terlaksananya
Pembinaan Badan
Permusyawaratan
Dsa
Meningkatnya
Kapasitas
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
100 %
100%
6 Monitoring, Evaluasi,
dan Penyelesaian
Permasalahan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
100%
7 Monitoring dan
Evaluasi Tata Guna
Tanah
8 Pembinaan dan
Pengawasan
terhadap Kepala dan
Perangkat Desa
100%
9 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
100%
Tabel 6. Kegiatan Seksi Tramtib
No Nama Kegiatan Target Capaian Target
Realisasi
Tahun
2015
Realisasi
Tahun
2016
1
Pembinaan Satuan
Keamanan
Lingkungan di
Masyarakat
Terlaksananya
Pembinaan Satuan
Keamanan
Lingkungan di
Meningkatnya
kejadian /kasus
yang dapat
terselesaikan
95 %
25
Masyarakat
2 Pengamanan
Wilayah dan Patroli
Terpadu
Terlaksananya
Pengamanan
Wilayah dan Patroli
Terpadu
Keamanan dan
Ketertiban
Masyarakat
Terpelihara
100 %
3 Monitoring
Penyelenggaraan
Pemilihan Dukuh
dan Pengisian
Perangkat Desa
Terlaksananya
Pemilihan Dukuh
dan Pengisian
Perangkat Desa
Keamanan dan
Ketertiban
Masyarakat
Terpelihara
100 %
71,26%
4 Implementasi
Wawasan
Kebangsaan
Terlaksananya
Kegiatan Upacara
setiap tanggal 17
dan Hari Besar
Meningkatnya
Wawasan
Kebangsaan
sehingga bias
meminimalisir
Timbulnya Konflik
di Masyarakat
100 %
5 Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat
Terlaksananya
Kegiatan Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat
Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan 100 %
6 Koordinasi
Penegakan
Peraturan
Perundang-
undangan
Terlaksananya
Koordinasi
Penegakan
Peraturan
Perundang-
undangan di
lapangan
Menurunnya
Tingkat
Pelanggaran
Peraturan
Perundang-
undangan
100 %
7
Penataan PKL Pendataan dan
pemantauan PKL
Tertatanya PKl
sehingga 100 %
26
Ketertiban dan
Kebersihan
Wilayah
Meningkat
8 Pengawasan dan
Pengendalian
Keamanan
95,36%
9 Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang-
undangan
93,36%
10 Pencegahan dan
Pengurangan
Resiko Bencana
91,03%
11 Operasi Penertiban 94,82%
12 Peningkatan
Kerjasama dengan
Aparat Keamanan
dalam Teknik
Pencegahan
Kejahatan
100%
13 Penyelenggaraan
Upacara
Kenegaraan dan
Kegiatan
Kemasyarakatan
99,78%
14 Forum
Kewaspadaan Dini
100%
27
Masyarakat (FKDM)
Tabel 7. Kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan
No Nama Kegiatan Target Capaian Target
Realisasi
Tahun
2015
Realisasi
Tahun
2016
1 Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
dan Pengendalian
Pembangunan
Kecamatan
Meningkatnya
Peran Serta
Masyarakat dalam
Perencanaan
Pembangunan
Perencanaan
Pembangunan
Sesuai
Kebutuhan
Masyarakat
100 %
100%
2 Koordinasi
Penilaian Kota
Sehat/Adipura
Terlaksananya
Koordinasi
Penilaian Kota
Sehat/Adipura
Meningkatnya
peran serta dan
kesadaran
masyarakat
dalam
pengelolaan
Kebersihan
Lingkungan
100 %
3 Fasilitasi Lomba
Antar Wilayah
Terlaksananya
Lomba Wajah
Padukuhan dan
Lomba Desa
Meningkatnya
Pretasi wilayah 100 %
4 Koordinasi/Monito
ring dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Terlaksananya
Pendampingan dan
Monev Industri
Meningkatnya
Peran Serta
Masyarakat dan
100 %
100%
28
Kegiatan Bidang
Ekonomi
Kecil dan
Ketahanan Pangan
Kapasitas
Kelembagaan
5 Pembinaan
Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang Fisik
Terlaksananya
Kegiatan
Pembangunan dan
Gotong Royong
yang difasilitasi
Meningkatnya
Peran Serta
Masyarakat
dalam
Pembangunan
100 %
100%
6 Pembinaan
Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang Ekonomi
Terlaksananya
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat Melalui
Program PNPM
dan Pameran
Potensi daerah
Meningkatnya
Peran Serta
Masyarakat (IKM)
dalam PAmeran
Potensi Daerah
dan Program
PNPM dalam
rangka
Mengentaskan
Kemiskinan
100 %
100%
7 Fasilitasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang
Lingkungan Hidup
Terlaksananya
Kegiatan
Koordinasi
Program Kali
Bersih dan
Pengendalian
Penyelesaian
Masalah
Pencemaran dan
kerusakan
Lingkungan Hidup
Meningkatnya
Peran Serta dan
Kepedulian
Masyarakat
dalam
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dari
Sampah dan
Limbah
100 %
8 Penyusunan Profil Data Profil Desa Ketersediaan 100 %
29
Desa Tersusun Tepat
Waktu, akurat dan
Valid
Data dan
Informasi
9 Pembinaan dan
Pengembangan
Gapoktan
Terlaksananya
Pembinaan
Gapoktan
Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan
100 %
10 Penatausahaan
Keuangan dan
Aset SKPD
99,58%
11 Evaluasi
Rancangan
Peraturan Desa
tentang APBDes
95,86%
Tabel 8. Kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat
No Nama Kegiatan Target Capaian Target
Realisasi
Tahun
2015
Realisasi
Tahun
2016
1 Fasilitasi
Pemberdayaan
Perempuan dan
PKK
Terlaksananya
Kegiatan
Pembinaan PKK,
Perwosi,PAUD,BK
S dan Sekolah
Jumat serta
Koordinasi
Kecamatan layak
Anak
Meningkatnya
Peran Serta
Perempuan
dalam Kegiatan
PKK untuk
Mewujudkan
Keluarga
Sejahtera dan
Kecamatan layak
Anak melalui
Gugus Tugas
100 %
30
2 Lomba Antar
Wilayah
Terlaksananya
Kegiatan
Pengiriman
Peserta Lomba
Tingkat Kabupaten
Meningkatnya
Prestasi Wilayah
100 %
89,59%
3 Koordinasi/Monitori
ng dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Kegiatan Sosial
Budaya
TerlaksananyaKoor
dinasi/Monitoring
dan Evaluasi
Kegiatan Ormas
dan Kelompok
Keagamaan,
Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesra,
Penanggulangan
Napza, Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan,
Komunikasi Antar
Umat Beragama,
Monitoring dan
Evaluasi
Pelayanan KB dan
Pemantauan
Bencana Alam
Meningkatnya
Peran Serta
Masyarakat dan
Kapasitas
Kelembagaan
100 %
100%
4 Pembinaan
Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Sosial
Terlaksananya
Kegiatan
Peningkatan
Pendidikan Non
Formal, UKS,
Pencegahan
Meningkatnya
Kesadaran dan
Peran Serta
Masyarakat
dalam
Peningkatan
100 %
100%
31
Penyakit dan
Imunisasi serta
Penanggulangan
Kemiskinan
Pendidikan Non
Formal,
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat dan
Penanggulangan
Kemiskinan
5 Pembinaan
Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Budaya
Terlaksananya
Kegiatan
Pelestarian Adat
dan Budaya
Meningkatnya
Kesadaran dan
Peran Serta
Masyarakat
dalam
Melestarikan
Kebudayaan dan
Prestasi
100 %
99,76 %
6 Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Pedesaan
100%
7 Pembinaan
Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Fisik
91,67%
8 Pembinaan
Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Ekonomi
100%
9
Pembinaan dan
Pengawasan
100%
32
terhadap kepala
dan perangkat
desa
Tabel 9. Kegiatan Seksi Pelayanan Umum
No Nama Kegiatan Target Capaian Target
Realisasi
Tahun
2015
Realisasi
Tahun
2016
1 Pelayanan Umum
dan Administrasi
Kependudukan
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
kependudukan
Meningkatnya
Tertib
Admisnistrasi
Kependudukan
100 %
100%
2 Pemutakhiran Data
Kependudukan
melalui SIAK
Terlaksananya
Pemutakhiran Data
Kependudukan
Melalui SIAK
Meningkatnya
Tertib
Admisnistrasi
Kependudukan
100 %
3 Pelayanan
Perijinan
Terlaksananya
Pelayanan
Perijinan
Meningkatnya
Pemahaman
Masyarakat
Terhadap
Prosedur
Pelayanan
Perijinan
100 %
4 Pengelolaan
Perijinan
100%
5 Peningkatan
Pelayanan Publik
dalam Bidang
Kependudukan
99,36%
33
Tabel 10. Kegiatan Pajak dan Retribusi Tahun 2014
No Nama Kegiatan Target (Rp) Capaian (Rp) Realisasi
1 Intensifikasi Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan
25.015.404.8
03
12.875.430.69
7
51,47 %
2 Penanganan retribusi Parkir
Ruas Jalan 128.550.000 176.268.000 137,12 %
3 Penanganan Warung Makan
Non Pembukuan 88.824.000 86.242.000 97,29 %
. Kegiatan Pajak dan Retribusi Tahun 2015
No Nama Kegiatan Target (Rp) Capaian (Rp) Realisasi
1 Intensifikasi Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan
26.984.693.822
9.147.375.820 33,89 %
2 Penanganan retribusi Parkir
Ruas Jalan 442.630.000 142.010.000 32,08 %
3 Penanganan Warung Makan
Non Pembukuan 103.620.000 104.867.000 101,20 %
*. s/d 12 September 2015
. Kegiatan Pajak dan Retribusi Tahun 2016
No Nama Kegiatan Target (Rp) Capaian (Rp) Realisasi
1 Intensifikasi Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan
22.081.624.991 8.085.324.084 25%
2 Penanganan retribusi Parkir
Ruas Jalan - 11.150.000 -
3 Penanganan Warung Makan 50.040.000 25.020.000 50%
34
Non Pembukuan
2.3.3. Jenis Pelayanan
Sedangkan pelayanan langsung kepada masyarakat diselenggarakan di kantor
Kecamatan Depok berupa Pelayanan Umum meliputi :
1. Pelayanan Dokumen kependudukan antara lain :
a. Permohonan KTP
b. Permohonan KK
c. SKTS
d. Pengajuan Akta Kelahiran
e. Pengajuan Akta kematian
f. Permohonan Pindah Penduduk
g. Permohonan Masuk Penduduk
2. Rekomendasi berbagai perizinan antara lain :
a. Permohonan Ijin HO
b. Permohonan IMB
c. Permohonan IPPT/IPT
d. Ijin Penelitian
e. Permohonan SKCK
3. Leglisasi surat-surat antara lain :
a. Legalisasi Surat waris dan pengurusan tanah.
b. Legalisasi Kredit Bank
c. Dispensasi Nikah
d. Legalisasi Surat Keterangan, Legalisasi Foto Copy KK/KTP
4. Peizinan
a. Izin Gangguan dengan kriteria tertentu
b. Izin Mendirikan Bangunan dengan kriteria tertentu
35
Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2015
dapat kami tampilkan dalam table sebagai berikut :
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
2.4.1. Tantangan
a. Tidak /belum singkronisasi kebijakan Pemerintahan pusat dengan
daerah, yang cenderung pemerintah pusat memaksakan kehendak
tanpa melihat kondisi rill di masyarakat dan tanpa disertai dengan
fasilitas/sarana penunjang.
b. Masyarakat menuntut layanan yang cepat tanpa memahami
proses.
c. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena
adanya kasus yang menimpa pejabat di tingkat daerah maupun
nasional.
d. Adanya rasa ketidak puasan masyarakat terhadap aparat birokrasi
dalam hal pelayanan administrasi kependudukan karena adanya
kebijakan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal di wilayah.
e. Bertambahnya angka pengangguran sebagai akibat dari tidak
seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan
kesempatan kerja.
f. Semakin majunya teknologi informasi, sehingga ada kemudahan
akses masyarakat terhadap informasi yang belum diimbangi
tingkat pemahaman dan selektifitas terhadap informasi.
g. Dinamika masyarakat yang sangat dinamis dalam merespon
perkembangan jaman dan kemajuan teknologi.
h. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan multikultur
yang merupakan konsekwensi Kabupaten Sleman sebagai
penyangga Kota Yogyakarta, sebagai pusat pendidikan serta
pusat pengembangan perekonomian serta perumahan.
2.4.2. Peluang
a. Adanya penambahan pelimpahan kewenangan dari pemerintah
kabupaten ke pemerintah kecamatan.
b. Perkembangan wilayah akan nampak semakin pesat dengan
adanya otonomi daerah.
36
c. Terbukanya peluang bagi kecamatan untuk dapat mencipatakan
strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk
mempercepat pembangunan wilayah.
d. Pemerintah kecamatan memiliki keleluasan untuk melaksanakan
program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah
direncanakan
e. Letak Kecamatan Depok yang sangat strategis, berbatasan dengan
Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman
DIY
f. Ketersediaan anggaran, baik APBN maupun APBD dalam rangka
mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan
infrastruktur wilayah
g. Kebijakan otonomi daerah, memberikan kesempatan adanya
penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari
Bupati kepada Camat
h. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka mendorong dan
menggerakkan pembangunan, serta adanya tokoh-tokoh
masyarakat yang mampu memberikan motivasi dan memberikan
semangat bergotong royong
i. Banyaknya perguruan tinggi negeri maupun swasta di kecamatan
Depok yang membuka peluang untuk diajak bekerjasama dan
bersinergi memajukan wilayah.
37
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KECAMATAN DEPOK
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Depok
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kecamatan adalah
sebuah Perangkat Daerah (PD), tetapi tugas dan fungsinya agak berbeda
dengan Perangkat Daerah lainnya (Badan, Dinas) perbedaan tersebut yaitu
bahwa Perangkat Daerah lainnya melaksanakan urusan yang bersifat
sektoral dan spesifik, sedangkan kecamatan melaksanakan tugas bersifat
territorial (kewilayahan) dan bersifat umum.
Kecamatan sebagai bagian perangkat daerah kabupaten tentunya
tidak bisa berdiri sendiri sebagai organisasi perangkat daerah yang terlepas
dari kesatuan organisasi perangkat daerah kabupaten. Kecamatan
menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang
ada di wilayah dengan tetap berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan
oleh pemerintah kabupaten. Terdapat beberapa tugas dan fungsi
kecamatan yang melekat menjadi kewenangan kecamatan secara atributif
yaitu kewenangan yang melekat pada kecamatan seperti halnya
kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan
kewenangan yang berasal dari pelimpahan dari pemerintah kabupaten yang
bersifat delegatif. Sehingga diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan
antar perangkat daerah termasuk kecamatan untuk mewujudkan visi, misi,
maupun program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten.
Sinkronisasi program dan kegiatan tentunya memerlukan proses
yang diawali dari proses perencanaan yang dicanangkan. Sinkronisasi
proses perencanaan ini diharapkan akan dapat memadukan perencanaan
pada seluruh perangkat daerah kabupaten dan dapat menampung aspirasi
masyarakat setempat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan potensi yang
ada di wilayah. Diharapkan dengan model perencanan tersebut akan
menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan termasuk
didalamnya pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pelayanan
kepada masyarakat. Perencanaan menjadi bagian penting dari seluruh
proses pelaksanaan kegiatan, dengan perencanaan yang tepat akan
menentukan pada pelaksanaan kegiatan yang kemudian dilaksanakan
38
evaluasi untuk mengetahui efektivitas dari kegiatan dan menjadi pedoman
untuk kegiatan berikutnya.
Berdasarkan pemetaan terhadap permasalahan dalam proses
penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Depok,
terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, diantaranya sebagai
berikut :
1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).
a. Terbatasnya jumlah pegawai, belum sesuai dengan jumlah beban
kerja yang ada.
b. Keterbatasan pengetahuan pegawai pada pengetahuan teknis
seperti; pengelola keuangan dan barang, kearsipan, perpustakaan
dan tenaga teknis operasional.
c. Masih kurangnya pemahaman pegawai yang memberikan pelayanan
langsung kepada masyarakat, perlu ada perubahan pemahaman dan
mindset pegawai sebagai pelayan masyarakat, sehingga dapat
memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
d. Masih rendahnya responsifitas pegawai dalam memahami perubahan
regulasi, dengan perubahan regulasi yang begitu cepat diperlukan
respon cepat pegawai dalam memahami dan melaksanakannya.
e. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap pentingnya beberapa
kegiatan yang dianggap kurang menarik seperti; kearsipan,
perpustakaan, dan kegiatan lainnya yang bersifat rutinitas.
f. Kurangnya SDM yang mampu untuk melaksanakan kegiatan yang
berkaitan dengan pemanfaatan system informasi.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi.
a. Jaringan internet dan intranet yang sering bermasalah dan kecepatan
akses yang tidak stabil.
b. Keterbatasan jumlah lcd proyektor untuk mendukung kegiatan yang
memerlukan tampilan layar.
c. Keterbatasan jumlah computer portable yang bisa dimanfaatkan
untuk kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi.
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
39
Telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih di kabupaten Sleman dalam hubungannya dengan tugas
pokok dan fungsi dari Kecamatan Depok dapat dilihat pada Tabel 3.2 :
Tabel 3.2
Faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Tahap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Derah dan Wakil Kepala
Daerah
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Depok yang lebih sejahtera , mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya
sistem e-goverment menuju smart regency pada tahun 2021
No. Misi dan program KDH
dan Wakil KDH Terpilih
Permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah
Faktor
Pendorong Penghambat
1 1) Misi 1 : Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan yang
baik melalui
penignkatan kualitas
birokrasi yang
responsive dan
penerapan e-govt
yang terintegrasi
dalam memberikan
pelayanan bagi
masyarakat .
Program :
Program perencanaan
Pembangunan daerah
Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
Program pengembangan
data /informasi/statistik
daerah
Program peningkatan
administrasi pemerintahan
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
Program penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
Rendahnya tingkat
pemahaman petugas
dalam melaksanakan
tugas pelayanan
Adanya aturan yang
berubah secara cepat
tanpa melihat kondisi
riil di lapangan dan
tanpa adanya
dukungan sarana dan
prasarana
Rendahnya kesadaran
pegawai terhadap
pentingnya kearsipan
SDM yang kurang
memenuhi persyaratan
penggunaan sistem
dalam rangka
meningkatkan
pengelolaan keuangan
desa yang lebih baik
Terbukanya sistem
pelayanan melalui IT
Tuntutan masyarakat
yang ingin dilayani
secara cepat
Anggaran kearsipan
yang memadai
Anggaran keuangan
desa yang besar
Komitmen diri terhadap
pelaksanan tugas
pelayanan rendah
Faktor usia sangat
berpengaruh terhadap
kecepatan tugas
pelayanan
Banyaknya ketugasan
lain yang diluar
kearsipan
Usia yang tidak lagi
muda , sehingga
kurang cepat dalam
mengikuti sistem
keuangan desa yang
sesuai juklak / juknis
40
dan keuangan
Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
desa
Program penataan
administrasi
kependudukan
Program penataan
perundang – undangan
Program penegakan
hukum
Program pelayanan
administrasi perkantoran
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Program peningkatan
kualitas
1) Misi 3 : Meningkatkan
penguatan sistem
ekonomi kerakyatan ,
aksesibilitas dan
kemampuan ekonomi
rakyat , dan
penanggulangan
kemiskinan.
Program :
Program Peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam rangka
membangun desa
Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
Saat ini kewenangan
kecamatan sebatas
tahap koordinasi
(TPK Kec, Desa,
Pedukuhan)
sehingga belum
mampu
mengentaskan
kemiskinan
Pemerintah sangat
memperhatikan
masyarakat untuk
membangun
Secara riil masih
terdapat masyarakat
dengan kategori
miskin
Adanya kekhawatiran
masyarakat terhadap
penjaminan
pendidikan dan
kesehatan
Bantuan dari
pemerintah belum
tepat sasaran dan
belum tepat guna
1) Misi 4 : Memantapkan
dan meningkatkan
kualitas pengelolaan
prasarana dan
sarana, sumber daya
Rendahnya
kepedulian
masyarakat
terhadap upaya
pencegahan tindak
Pola pikir dan pola
hidup individualis
Pengaruh budaya
asing dalam
perkembangan
Manajemen
penanganan kasus
yang masih belum
optimal
Budaya masyarakat
41
alam, penataan ruang
dan lingkungan hidup.
Program :
Program pemeliharan
katrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Program pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan
keamanan
Program pencegahan dini
dan penanggulangan
korban bencana alam
Program penataan
penguasaan, pemilikan ,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
kriminal
Belum maksimal /
optimal dalam
memberdayakan
lembaga pemerintah
dan swasta serta
masyarakat untuk
menjaga keamanan
dan ketertiban
Masih rendahnya
pemahaman
masyarakat
terhadap
pengetahuan
mengenai
kebencanaan
Kepedulian
masyarakat
terhadap lingkungan
sangat rendah
teknologi IT
Penambahan jumlah
penduduk yang
cepat
Keterbatasan
kemampuan
masyarakat secara
umum
1) Misi 5 :
Meningkatkan kualitas
budaya masyarakat
dan kesetaraan
gender yang
proposional
Program :
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
Program pendidikan
politik masyarakat
Kurangnya
sosialisasi kepada
masyarakat melalui
pendidikan formal
maupun non formal
Masih rendahnya
jalinan kerjasama
antara pemerintah
dan swasta serta
masyarakat
Pengaruh budaya
luar yang tidak
sesuai dengan nilai –
nilai di negara kita
Jiwa nasionalis yang
mulai luntur
Berkembangnya
teknologi yang tidak
diimbangu dengan
penambahan
pengetahuan yang
berwawasan nasional
Culture masyarakat
kita yang kadang
bertentangan dengan
perkembangan
modern
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi
implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan
setiap Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang
eksisting, maka setiap Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (
42
geografis ) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan ,
prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun
mendatang. Jika dikaitkan dengan indikasi program pemanfaaatan ruang
jangka menengah dalam RT RW, SKPD dapat menyusun rancangan
program beserta targetnya yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
setiap SKPD
Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain: (1) belum
lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah;
(2) rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan
rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor; (3)
masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang; dan (4) masih lemahnya
kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Kebijakan Umum Penataan Ruang
Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW
Kabupaten Sleman 2011-2031, penataan ruang wilayah Kabupaten
bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang tanggap terhadap bencana
dan berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang
sejahtera, demokratis, dan berdaya saing.
Tujuan tersebut di atas dijabarkan dalam Kebijakan Penataan Ruang
meliputi 10 butir Kebijakan Penataan Ruang sebagai berikut:
1. Kebijakan pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar
kawasan bencana,
2. Kebijakan pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan
lindung geologi,
3. Kebijakan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup,
4. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan
dan ketahanan pangan,
5. Kebijakan pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi,
6. Kebijakan pengembangan kawasan pendidikan,
7. Kebijakan pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang
ramah lingkungan,
8. Kebijakan pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman,
dan berwawasan lingkungan,
9. Kebijakan pemantapan prasarana wilayah,
10. Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan
keamanan negara.
43
Rencana Struktur Ruang Wilayah
a. Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan
Di dalam Arah Pengembangan Sistem Perkotaan Kabupaten, Kawasan
Perkotaan Kecamatan Depok, ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal
(PKL).
b. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama.
(1) Sistem Jaringan Transportasi Darat
Kecamatan Depok terletak di pinggir Ring Road Utara yang
merupakan akses jalan utama yang dilalui kendaraan roda
empat.
Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa:
Terminal Bis Trans Jogja di wilayah Desa Condongcatur
c. Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya.
(1) Pengembangan bio-energi
(2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi
(3) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air
(4) Pengembangan sistem jaringan irigasi
(5) Pengembangan prasarana pengelolaan lingkungan
Rencana Pola Ruang Wilayah
a. Kawasan Lindung
Berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Kecamatan Depok
ditetapkan dalam Kawasan Lindung berupa:
(1) Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan sungai
(2) Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan sekitar mata air
(3) Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan sekitar embung
(4) Kawasan Perlindungan Setempat Ruang terbuka hijau perkotaan
(5) Kawasan Cagar budaya
(6) Kawasan rawan bencana alam rawan tanah longsor
(7) Kawasan rawan bencana alam rawan kekeringan
(8) Kawasan rawan bencana gunung api, Kawasan rawan bencana
Merapi
(9) Kawasan lindung geologi rawan gempa bumi.
b. Kawasan Budidaya
44
Berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Kecamatan
Depok ditetapkan mengemban Kawasan Budidaya sebagai:
(1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan berupa padi,
jagung, kedelai, kacang tanah, umbi-umbian, bawang merah
(2) Kawasan peruntukan hortikultura berupa jambu air, rambutan, sayur-
sayuran, bio farmako
(3) Kawasan peruntukan peternakan
(4) Kawasan peruntukan budidaya perikanan darat
(5) Kawasan peruntukan pariwisata, wisata budaya berupa cagar
budaya, wisata edukasi, mice
(6) Kawasan peruntukan permukiman
(7) Kawasan peruntukan lainnya berupa Komando Rayon Militer,
Kepolisian Sektor
Kawasan Strategis Wilayah
Berdasarkan Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten, Kecamatan
Depok ditetapkan mengemban Kawasan Strategis sebagai:
Tabel 3.3.
Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan telaahan rencana tata ruang
wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.
No. Rencana Tata Ruang
Wilayah terkait tugas dan
fungsi Perangkat Daerah
Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daeran
Faktor
Penghambat Pendorong
a. Pengembangan Sistem
Pusat Kegiatan
Sarana Prasarana
sebagai kegiatan
belum memadai
Saluran air belum
tertata dengan baik
Penataan PKL belum
bisa tertata dengan
baik
Masyarakat belum
paham bahwa
Kecamatan Depok
sebagai Pusat
Kegiatan Lokal
Tingkat kepedulian
masyarakat dalam
menjaga
Sudah lama
terbentuk kawasan
sistem kegiatan
lokal
Animo masyarakat
yang tinggi
terhadap
pengembangan dan
45
kebersihan
kawasan perkotaan
masih rendah
Belum tersedianya
lapak Pedagang
Kaki Lima yang
memadai
Aparat kecamatan
masih kurang
personil dalam
pemahaman
tentang Pusat
Kegiatan Lokal
ketersediaan
kebutuhan pokok di
Kawasan kegiatan
Lokal
Budaya Gotong
royong masyarakat
yang masih tinggi
b. Pengembangan Sistem
Jaringan Prasarana
Utama
Terjadi kemacetan
yang tinggi di saat hari
besar / Libur panjang
Penataan kawasan
terminal yang belum
rapi ( masih semrawut
)
Jalur alternatif
/pengalihan jalur di
saat terjadi
kemacetan waktu
libur panjang belum
dimanfaatkan
secara maksimal
Masyarakat belum
semua tahu adanya
jalur alternatif pada
saat terjadi
kemacetan
Tidak ada
sosialisasi pada
saat terjadi
perbaikan rel kereta
api
Kurangnya
kesadaran dari
pengemudi pada
saat keluar masuk
terminal dan
mencari
penumpang
Sudah ada markas
POLANTAS di pos
–pos strategis
Adanya Jalur
alternatif bila terjadi
kemacetan
c. Pengembangan Sistem
Prasarana Lainnya
Sistem irigasi yang
masih sering macet
Pembangunan
rumah/toko kios di
atas jaringan irigasi
Sistem Geografis
Kecamatan Depok
yang sebagian berupa
gunung/bukit yang
merupakan daerah
rawan bencana
Kesadaran
masyarakat yang
kurang terhadap
kebersihan saluran
irigasi dengan
membuang sampah
pada saluran irigasi
Kesadaran
masyarakat yang
kurang akan
tanggap bencana
Adanya kelompok
yang membantu
kesulitan terhadap
saluran irigasi
Adanya komunitas
tanggap bencana
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
46
Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari
kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi
peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.
Berbagai permasalahan yang ada di lingkungan Perangkat Daerah , jika tidak
diperhatikan dan dicari solusinya , akan berkembang menjadi isu strategis , berikut
disampaikan isu strategis yang relevan dengan Kecamatan Depok , yaitu :
1. Rendahnya tingkat pemahaman petugas dalam melaksanakan tugas
pelayanan
2. Adanya aturan yang berubah secara cepat tanpa melihat kondisi riil di
lapangan dan tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminal
Masih rendahnya jalinan kerjasama antara pemerintah dan swasta serta
masyarakat
4. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pemerintah dengan
kompetensinya yang tidak merata, serta kondisi prasarana dan prasarana
kantor yang kurang memadai,
5. Belum optimalnya pelaksanaan SOP yang telah disusun oleh SKPD
6. Belum optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang (alih fungsi lahan) serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan, administrasi kependudukan serta berbagai perizinan terkait,
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa yang belum optimal serta peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan,
8. Belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sara prasarana perekonimian) serta pengelolaan koperasi dan UKM
9. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni budaya dan pelestarian tradisi serta pembinaan pemuda dan olah raga,
10. Belum optimalnya penegakkan perda, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan belum semua masyarakat terlatih dalam penanggulangan kebencanaan
47
Untuk melihat kinerja Pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Depok pada tahun renstra 2011-2015 bisa dilihat dari indikator yang
disampaikan dalam tabel 9 di bawah ini :
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
Satuan TAHUN TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatkan 1 Meningkatnya
persentase % 33 50 66 83 100 100 100 100 100
pengelolaan
pengelolaan PAUD
pemutakhiran data
pembangunan daerah
pelaksanaan PAUD
di kecamatan
2 Meningkatnya 1 jumlah organisasi Jumlah 7 7 7 7 7 7 7 7 7
pemberdayaan
perempuan yang aktif organisasi
perempuan dan anak
3 meningkatnya persentase % 17 33 50 67 83 100 100 100 100
pembinaan sosial
pemutakhiran data
budaya sosial budaya
4 tersedianya data
persentase % 33 50 67 83 100 85 100 100 90
bidang infrastruktur
pemutakhiran data
yang aktual infrastruktur
5 tersedianya data
persentase % 17 33 50 67 83 85 85 100 100
bidang ekonomi yang
pemutakhiran data
aktual
ekonomi
6 Meningkatnya 1 persentase % 60 70 80 90 100 86.25 86.25 100 90
partisipasi
keterlibatan warga
masyarakat dan
dalam musrenbang
swasta dalam kecamatan
penyusunan
48
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan
pembangunan dan
kebijakan daerah
7 meningkatnya status persentase desa % 33 67 67 83 100 66.66 66.66 67 67
desa
berstatus
swasembada
2 Menjaga ketertiban, 1 Penerapan K3 1 persentase desa % 33 50 67 83 100 88 93 100 98
ketentraman,
yang melaksanakan
keindahan (K3)
K3
lingkungan kecamatan
2 meningkatnya hari 365 365 365 365 365 365 365 365 365
keamanan kantor
kecamatan
2 Menjaga keamanan 1 persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
proses demokrasi
penyelenggaraan
pilduk aman
2 persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
penyelenggaraan
pilkades aman
3 Meningkatnya 1 jumlah pelatihan jumlah 2 2 3 4 5 2 3 4 5
penanggulangan
bencana
bencana
2 jumlah sosialiasi jumlah 2 3 4 5 6 3 4 5 6
kebencanaan
3 jumlah bencana alam jumlah 3 3 3 3 3 3 3 3 3
yang ditangani/terjadi
49
MISI 2 : Meningkatkan pelayanan masyarakat
3 Meningkatkan 1 Penerapan 1 Meningkatnya nilai skor 70 75 80 85 90 73.39 73.80 74
kapasitas pemerintah
manajemen kerja
LAKIP
kecamatan
sesuai standar
2 Meningkatnya skor skor 15 17 18 19 20
hasil evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan
2 meningkatnya tertib 1 persentase % 95 95 96 97 98 97 82.52 96.61 95.29
administrasi
kepemilikan KTP
kependudukan
2 persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
kepemilikan Kartu
Keluarga (KK)
3 Meningkatnya Tingkat kepuasan % 75 80 85 90 95 100 100 100 100
pelayanan
masyarakat terhadap
masyarakat
pelayanan di
kecamatan
50
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Kecamatan Depok
Visi Kecamatan Depok adalah gambaran dari arah pembangunan atau
kondisi masa depan Kabupaten Sleman yang ingin dicapai melalui
penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang
akan datang. Visi dan Misi Perangkat Daerah menunjukkan apa yang
menjadi citacita layanan terbaik Perangkat Daerah Kecamatan Depok baik
dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya
mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan
dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan
permasalahan dan isu strategis yang relevan.
4.1.1 Visi
Dalam konteks untuk tercapainya peningkatan mutu dan produktivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, maka
telah ditetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Sleman. Adapun visi yang akan dicapai oleh Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SLEMAN YANG
LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI, BERBUDAYA DAN TERINTEGRASIKANNYA SISTEM
E-GOVERNMENT MENUJU SMART REGENCY PADA TAHUN 2021”.
Penjelasan visi:
a. Sejahtera : Suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhinya
kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin,
secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur
pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan
Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi,
menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas
lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi.
b. Mandiri : Suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Sleman
memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan
sumber daya yang ada serta memiliki ketahanan
terhadap dinamika yang berlangsung. Beberapa indikator
untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah
51
meningkatnya daya saing daerah, meningkatnya
kontribusi sektor lokal ekonomi daerah.
c. Berbudaya : Suatu keadaan dimana didalam masyarakat tertanam
dan terbina nilai nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa
meninggalkan warisan budaya dan seni. Beberapa
indikator yang dapat mencerminkan sikap berbudaya
masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan
ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap
bencana, penanaman nilai nilai karakter, meningkatnya
kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi
masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak
yang semakin terlindungi.
d. Terintegrasikannya Sistem E-Goverment menuju smart Regency :
Terintegrasikannya sistem e-Govt menuju smart regency,
bahwa dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik
yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan,
sikap dan perilaku, yang didukung dengan teknologi
informasi yang modern yang mampu memberikan respon
dan efektivitas yang tinggi dalam penyelenggaraan
pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola
Pemerintahan yang baik dalam rangka menuju Smart
Regency.
52
4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Depok
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan suatu
strategi, dimana strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan
selama 5 (lima) tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu
untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi
keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Program merupakan
penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan
kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam
merealisasikan program.
Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai
upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program
operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber
daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dari pemahaman
ini, maka cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting
dalam proses perencanaan strategis. Dalam upaya pencapaian tujuan dan
sasaran diperlukan adanya strategi sesuai dengan kondisi dan potensi
daerah. Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan
Depok dalam periode 5 (lima) tahun ke depan adalah :
53
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
Visi : Terwujudnya masyarakat sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya
sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021
1) Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penignkatan kualitas birokrasi yang
responsif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat .
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Menguatkan tata kelola
pemerintahan daerah di
Kecamatan Depok
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan
keuangan di Kecamatan
Depok
Pembinaan dan
pengembangan
kapasitas sumber daya
aparatur
Meningkatkan pelayanan
dan tertib administrasi
keuangan, asset,
perijinan dan
kepegawaian serta
administrasi umum
berbasis elektronik dan
pengembangan aplikasi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Depok
Peningkatan pelayanan
dan tertib administrasi
Meningkatkan pelayanan
berbasis elektronik dan
pengembangan aplikasi
1) Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan , aksesibilitas dan kemampuan ekonomi
rakyat , dan penanggulangan kemiskinan.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat
Meningkatnya kegiatan keberdayaan masyarakat
Peningkatan pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat bidang fisik,
ekonomi, budaya dan
sosial
3) Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana, sumber daya alam,
penataan ruang dan lingkungan hidup.
Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dan kenyamanan masyarakat
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di Kecamatan Depok
Meningkatkan pelatihan
masyarakat agar terlatih
menghadapi bencana
alam
Meningkatkan kapasitas
masyarakat di bidang
pelatihan serta sosialisasi
kepada masyarakat
dalam hal kebencanaan
1) Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proposional.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan
pelestarian budaya yang
ada di masyarakat dan
kerukunan masyarakat
Meningkatnya pengelolan
budaya dan kerukunan
masyarakat
Peningkatan kerukunan
dan ketertiban
masyarakat
Meningkatkan ketertiban
masyarakat,
pemeliharaan keamanan ,
peningkatan kerja sama
dengan aparat keamanan
Meminimalkan konflik
SARA
Memberdayakan FKUB,
menekan isu SARA dan
ipoleksosbudhankam
Meningkatkan
pemahaman masyarakat
terhadap wawasan
Sosialisasi tentang
wawasan kebangsaan
54
kebangsaan
Meningkatkan
pengelolaan potensi
kebudayaan yang ada di
masyarakat
Memfasilitasi pelestarian
nilai tradisi yang ada di
masyarakat
55
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Depok
Tujuan Indikator Tujuan Target
Sasaran Indikator Sasaran/Kinerja Target
2016 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Menguatkan tata
kelola pemerintah di
Kecamatan Depok
Predikat LAKIP
Kecamatan
Depok
A A Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan
Presentase tindak lanjut
atas rekomendasi
BPK/APIP
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Predikat LAKIP A/4 A/4 A/4 A/4 A/4 A/4
Siklus Tahunan Desa Tepat
Waktu
3 3 3 3 3 3
Meningkatkya Kualitas
Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan
Masyarakat
78 78 78 78 78 78
Prosentase
keluhan/pengaduan
keamanan dan ketertiban
yang ditindaklanjuti
60% 60% 60 60% 60% 60%
Meningkatkan
pemerataan
ekonomi masyarakat
PDRB
Kecamatan
1.579.687 1.945.389 Meningkatnya
keberdayaan masyarakat
Jumlah kegiatan
masyarakat yang difasilitasi
60 65 70 75 80 85
Meningkatnya
kepasitas
Jumlah
masyarakat
55.81 75 Meningkatnya kapasitas
masyarakat dalam
Jumlah masyarakat yang
terlatih kebencanaan
55 75 75 75 75 75
56
masyarakat dalam
pengurangan resiko
bencana
yang terlatih
kebencanaan
pengurangan resiko
bencana
Meningkatnya
pengelolaan budaya
dan kerukungan
masyarakat
Jumlah Konflik
SARA
0 0 Meningkatnya
pengelolaan budaya dan
kerukunan masyarakat
Konflik SARA 0 0 0 0 0 0
Kasus gangguan ketertiban
masyarakat
<0 - - - - -
Persentase nilai
tradisi yang
difasilitasi
- 85 Persentase nilai tradisi yang
difasilitasi
100 100 100 100
57
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah
sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program
kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk
pencapaian sasaran dan tujuan.
Dalam rangka mengimplementasikan program Kecamatan Depok yang
telah ditetapkan, maka untuk dapat merealisasikannya perlu dilaksanakan
kegiatan untuk periode tahun 2016 - 2021 yang mewadahinya. Selanjutnya, untuk
mencerminkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur perlu adanya
indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro.
Adapun rincian program dan kegiatan 2016 – 2021 serta indikator kinerja adalah
sebagai berikut :
Tabel 5.1 No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja
A Program pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan layanan
administrasi perkantoran
Kegiatan :
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran Pengelola
Anggaran/Bendahara
2 Penyediaan makanana dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat tamu
Rakorpim
Rakorpem
3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat koordinasi
4 Penyediaan bahan dan jasa administrasi
perkantoran
Layanan surat menyurat
Penyediaan ATK
Cetak
Penggandaan
Penyediaan ATK untuk pelayanan
terpadu kecamatan
Penunjang pelayanan administrasi
perkantoran 2018
5 Penyediaan jasa langganan Pembayaran langganan listrik
Pembayaran langganan telepon
Pembayaraan langganan surat kabar
6 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan
kantor
Pembayaran jasa keamanan
Pembayaran jasa kebersihan
58
Pembelian peralatan keamanan dan
kebersihan
B Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Presentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik
Kegiatan :
7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
dan rumah dinas
Pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rumah dinas camat
Pemeliharaan gedung pertemuan
8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan kendataan roda 2
Pemeliharaan kendaraan roda 4
Pembelian BBM
9 Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan
dan peralatan gedung kantor dan rumah
dinas
Pemeliharaan mesin ketik
Pemeliharaan mebelair
Komponen instalasi listrik
pemeliharaaan laptop, komputer
Gas
Pemeliharaan AC
Pemeliharaan printer
Pemeliharaan mesin potong rumput
Pemeliharaan rutin/berkala gedung,
kendaraan, peralatan , mesin dan
meubelair 2018
C Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Presentase pengelolaan yang
dilaksanakan tepat waktu
Kegiatan :
10 Pengelolaan kepegawaian Dokumen kepegawaian
Buku penjagaan kenaikan gaji berkala
Pembinaan rohani pegawai
Pembinaan jasmani pegawai
Buku penjagaan kenaikan pangkat
Laporan usulan gaji berkala
Laporan penusunan SKP
Laporan rekapan absensi pegawai
Laporan penyelesaian izin cuti
Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan
kapasitas pegawai 2018
D Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Presentase pelaporan capaian kinerja
dan keuangan dilaksanakan tepat
waktu
59
Kegiatan :
11 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan bulanan
Laporan Tahunan
LAKIP
RFK / TEPPA
Sinkronisasi SKPD
Realisasi Anggaran
12 Penyusunan perencanaan kerja SKPD Dokumen rencana kerja SKPD
RKA SKPD
RKA Perubahan SKPD
DPA SKPD
DPPA Perubahan SKPD
13 Penyusunan pengendalian dan evaluasi
perencanaan SKPD
Dalev kebijakan
Dalev pelaksanaan
Dalev hasil
E Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Jumlah kelompok jaga warga
14 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Jumlah Poskamling yang dipantau
Jumlah linmas yang dibina
F Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Presentase kondisi sarana dan
prasarana penanggulangan bencana
baik
Kegiatan :
15 Pencegahan dan pengurangan resiko
bencana
Jumlah peserta gladi lapang
penanggulangan bencana alam
Pembinaan SAR Linmas
Jumlah komunitas peduli bencana
Monev bencana alam
Fasilitasi PRB Bandung Bondo Woso
G Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Tertib administrasi pertanahan
Kegiatan :
16 Monitoring dan evaluasi tata guna tanah Monitoring pertanahan
H Program Penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
Presentase konflik pertanahan yang
difasilitasi
Kegiatan :
17 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi konflik pertanahan
I Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Cakupan penerbitan kartu keluarga
60
Cakupan penerbitan kartu tanda
penduduk ( KTP) elektronik
Cakupan penerbitan kutipan akta
kelahiran
Cakupan penerbitan kutipan akta
kematian
18 Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang Kependudukan
Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan
administrasi Kependudukan
Verifikasi data SIAK
Jumlah KTP yang diproses selesai mak 3
hari
Jumlah KK yang diproses selesai mak 3
hari
Sosialisasi kependudukan
Permohonan SKCK
Penataan dokumen kependudukan
Akte kelahiran
Pindah penduduk
Masuk penduduk
Sosialisasi UU No 4 tahun 2012 ttg
Kependudukan
Pelaksanaan kebijakan kependudukan
2018
J Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase jumlah kader
pembangunan masyarakat ( KPM )
yang terlatih
Kegiatan :
19 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Pembinaan BPD
Pembinaan LPMD
Pembinaan RT / RW
K Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Persentase KK Miskin
Keaktifan tim penanggulangan
kemiskinan ( TPK ) desa
Kegiatan :
20 Pembinaan pemberdayaan Masyarakat
Bidang Fisik
Pembinaan P3A dan kelompok tani
Jaringan pipa OPPA
koordinasi penilaian kota sehat / adipura
Frekuensi kegiatan gotong royong
masyarakat yang difasilitasi
Pembinaan pengelola lingkungan hidup
61
Pendampingan PNPM
Pelaksanaan pembangunan kec
difasilitasi
Pengelolaan sampah mandiri ( PIK )
21 Pembinaan pemberdayaan Masyarakat
Bidang Sosial
Kegiatan yang memenuhi resiko sosial
difasilitasi
Kegiatan UKS difasilitasi
Data dan laporan penanggulangan
kemiskinan
Fasilitasi data miskin
Bimbel pendata KK Miskin(PUPM)
Kegiatan forum anak
Fasilitasi desa siaga
Fasilitasi Posyandu
Sosialisasi hak anak
Sosialisasi KDRT
Fasilitasi dan koordinasi FPA2PK
Pembinaan PKK kecamatan
Peningkatan kapasitas PKK Kecamatan
Jumlah kelompok USEP
Monitoring raskin
Pendampingan KKN
Pelaksanaan MTQ
Fasilitasi camat
Penyuluhan Narkoba dan HIV AIDS
Fasilitasi kegiatan TPA
Kegiatan kelompok informasi masyarakat
22 Pembinaan pemberdayaan Masyarakat
Bidang Ekonomi
Kegiatan pemberdayaan ekonomi
produktif masyarakt difasilitasi
Kegiatan pameran potensi daerah
difasilitasi
Pendataan dan pembinaan PKL
Daialog Sembada
Informasi komunikasi masyarakat
difasilitasi
Sertifikasi Perizinan industri kecil(PUPM)
Pendampingan BUMDES (PUPM)
Festival angkringan
23 Pembinaan pemberdayaan Masyarakat
Bidang budaya
Hari jadi Kab Sleman
Pelestarian Seni Tradisional
Fasilitasi Festival Lagu Dolanan Anak
Pengiriman Bregodo
62
Gelar Budaya
Festifal seni Budaya
Sarasehan seni dan budaya tradisional
Lomba pidato bahasa jawa
Pentas wayang kulit dalang cilik
Lomba wiru kain dan busana jawa
Festival seni budaya sabang merauke
Festival paduan suara lagu perjuangan
SD-SMP
Pentas kethoprak gabungan forum
pimpinan kecamatan dan perguruan tinggi
Pemeliharaan gamelan
L Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Presentase aparatur pemerintah desa
yang telah mengikuti pelatihan sesuai
tupoksinya
Kegiatan :
24 Pembinaan dan Pengawasan terhadap
Kepala dan Perangkat Desa
Pembinaan dan pengawasan Kepala
Desa dan Perangkat Desa
Pembinaan Perangkat Desa dan lembaga
Desa (PUPM)
pembinaan dan peningkatan Perangkat
Desa dan Dukuh
Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Dukuh
M Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Presentase dokumen statistik daerah
tersedia tepat waktu
Kegiatan :
25 Penyusunan dan pengumpulan data
statistik daerah
Data Monografi Kecamatan
N Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Presentase jumlah dokumen arsip
yang mempunyai nilai guna yang
diselamatkan
Kegiatan :
26 Pengelolaan dokumen SKPD Pelayanan arsip & Perpustakaan
Jumlah Arsip aktif yang dikelola
Perjalanan Dinas Luar daerah
Jumlah arsip in aktif yang dikelola
Jumlah Arsip in aktif yang dikelola
O Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Presentase perda yang ditetapkan
sesuai dengan amanan peraturan
diatasnya
Kegiatan :
27 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan pelanggaran per UU
63
Peraturan Perundang-undangan
JDIH terdokumentasi
28 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah lembaga yang disosialisasi
Koordinasi penegakan perrundang-
undangan
Jumlah peraturan perundang-undangan
yang disosialisasikan
P Program peningkatan kualitas pelayanan
publik
Presentase unit pelayanan publik (
UPP) yang memiliki standar pelayanan (
SP )
Hasil survei kepuasan masyarakat dalam
kategori “ baik”
Presentase tindak lanjut pengaduan
sesuai dengan peraturan bupati tentang
pelayanan, pengelolaan , dan
penanganan aduan
Indeks kepuasan masyarakat
Kegiatan :
29 Pengelolaan Perijinan Jumlah perizinan yang dilayani
Fasilitasi Paten
30 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraann
kegiatan bidang sosial budaya
Koordinasi/monev kelompok agama
Pembinaan penanggulangan NAPZA
Pembinaan pemuda dan olahraga
pembinaan rois
pembinaan pelayanan KB
monitoring dan evaluasi pelaksanaan
PAUD dan TK
Pembinaan keagamaan(safari Jum'at dan
Tarling)
Pembinaan kesegaran Jasmani
Pembinaan FKUB
Pamitan calon haji
Pembinaan pelayanan dan rehabilitasi
kesra
31 monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
bidang fisik
Monev fasilitas fisik
Kegiatan gotong royong masyarakat desa
difasilitasi
Kegiatan pelaksanaan pembangunan di
kecamatan difasilitasi
Monef pengendalian perubahan
pemanfaat tanah
64
Monef fasilitas umum
Monev sampah dan limbah
32 monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
kegiatan bidang ekonomi
Pandampingan dan monev industri kecil
Pendampingan dan monev ekonomi
pasar desa
Monev fasilitas ekonomi
Monev bid ketahanan pangan perkebunan
Jumlah lomba
Lomba tk kabupaten yang difasilitasi
Lomba desa
Lomba wajah padukuhan
33 Lomba antar wilayah Jumlah lomba
Q Program peningkatan administrasi
pemerintahan
Jumlah kecamatan dengan nilai hasil
evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan di atas 70
Kegiatan :
34 Pembinaan Tertib Administrasi
Pemerintahan Desa
Penyusunan Siklus tahunan desa yang
dimonitor dan dibina
Pembinaan dan pendampingan
Penyelenggaraan administrasi desa
Penyusunan perencanaan tepat waktu
35 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa
Laporan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Administrasi desa
Persentase aparatur pemerintahan
desa yang mengikuti pelatihan seesuai
tupoksinya
Kegiatan :
36 Pembinaan dan pengawasan terhadap
kepala dan perangkat desa
Frekuensi pembinaan dan monitoring
kinerja kepala desa dan perangkat desa
Pemilihan dukuh
Pemilihan kepala desa
37 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Laporan Evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa
Jumlah peraturan desa yang disupervisi
R Program penegakan hukum Presentase pelanggaran Perda yang
ditangani
Kegiatan :
38 Operasi penertiban Penegakkan peraturan perundang-
undangan
S Program peningkatan sistem Persentase unit kerja dengan tingkat
65
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
akuntabilitas minimal A
Kegiatan :
39 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi Laporan Pemantauan dan monev
pelaksanaan SOP dan SP
Penyelenggaraan informasi publik
Audit internal SOP
Sosialisasi SOP
Pengawasan internal dan pengawasan
kebijakan dari kabupaten
Penyelenggaraan informasi publik
T Program perencanaan pembangunan
daerah
Presentase konsistensi perencanaan
pembangunan daerah
Kegiatan :
40 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Dokumen hasil musyawarah perencanaan
pembangunan desa dan kecamatan
Pembinaan Perencanaan desa
Pengendalian Pembangunan
41 Penyusunan Renstra SKPD Dokumen renstra 2016-2021
U Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah
Opini BKP terhadap laporan
pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah
Persentase temuan hasil pemeriksaan
yang ditindaklanjuti
Kegiatan :
42 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD Dokumen Laporan Keuangan semester I
dan II
Laporan pertanggungjawaban / SPJ
Honorarium PTT
Entry laporan SPJ SIADINDA
Dokumen laporan aset /BMD semester I
dan II
Perjalanan dinas penatausahaan
keuangan dan aset daerah
Laporan aset
V Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
Jumlah desa yang telah melaksanakan
pengelolaan keuangan sesuai PP no 43
tahun 2014 atau peraturan perundang-
undangan perubahan terkini apabila
nantinya akan diubah
Kegiatan :
43 Evaluasi rancangan peraturan Desa
tentang APBDes
Evaluasi APBDes
66
Evaluasi perubahan APBDes
Evaluasi pertanggungjawaban APBDes
Pembinaan dan pendampingan
penyusunan APBDes
Pembinaan dan pengelolaan keuangan
desa
W Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan kapasitas anggota linmas
Kegiatan :
44 Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
Patroli Terpadu dilaksanakan
Frekwensi Posko trantib disiagakan
Piket kantor
Pengamanan hari raya, kegiatan tertentu,
kunjungan pejabat
Laporan tindak kriminal
45 Pemantauan dan Pengamanan Pilkada,
Pildukuh, dan Pengisian Perangkat Desa
Pemilihan / pengangkatan / pengisian
perangkat desa yang dipantau
X Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Jumlah Konflik SARA
Kegiatan :
46 Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan
kegiatan kemasyarakatan
Upacara tanggal 17
Upacara hari besar dilaksanakan
Latihan paskibra dilaksanakan
Latihan upacara bendera
Tersedianya pakaian paskibraka
kecamatan
Y Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Presentase penanganan
IPOLEKSUDBUD HANKAM
Kegiatan :
47 Pemantauan dan pendataan WNA/WNI
Keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga
Asing
Data WNA, OT, Ormas, Orpol dan LSM
Pendataan WNA,OT,Ormas,Orpol dan
LSM
Z Program pendidikan politik masyarakat Tingkat Partisipasi masyrakat dalam
Pileg, Pilpres , Pilkada , Pilkades ,
Pilduk
Kegiatan :
48 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM)
Data Kegiatan FKDM Desa
67
Pertemuan FKDM Kecamatan
AA Program Pengembangan Nilai Budaya
49 Pelestarian Warisan budaya dan
pengembangan nilai budaya lokal
Berikut disampaikan rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah : Kecamatan
Depok yang terlihat dalam Tabel 5.2 (LIHAT LAMPIRAN)
68
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai SKPD dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui pelaksanaan
program dan kegiatan adalah:
- Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti;
- Predikat LAKIP Kecamatan;
- Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu;
- Indeks Kepuasan Masyarakat;
- Persentase keluhan/pengaduan keamanan dan ketertiban
ditindaklanjuti
- Jumlah kegiatan masyarakat yang difasilitasi
- Jumlah masyarakat yang terlatih dalam kebencanaan
- Jumlah konflik SARA
- Persentase nilai tradisi yang difasilitasi
Indikiator Kinerja SKPD-Kecamatan Depok beserta target kinerjanya
selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
69
BAB VII
PENUTUP
Perubahan struktur organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman menurut konsekwensi penigkatan kinerja
dalam mewujudkan Visi Misi Kabupaten Sleman. Kecamtan Depok merupakan
SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan penerintah
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Mengingat bahwa Renstra perubahan ini merupakan penyempurnaan dari
Renstra yang telah ada sebelumnya sebagai panduan panduan tidak saja bagi
aparat Kecamatan tapi juga segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan
proses perencanaan pembanguan di Wilayah Kecamatan Depok. Kecamatan
Depok telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam
melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang menengah dan rencana
pembangunan tahunan.
Demikian penyusunan Renstra perubahan ini, kritik dan saran yang sifatnya
membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada waktu yang akan
dating dan semoga bermanfaat. Atas peran serta semua pihak yang terkait
diucapkan terima kasih.
Depok, 22 Juni 2017
Camat Depok
Drs. Budiharjo Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19631010 199303 1 012