perubahan rencana kerja 2021
TRANSCRIPT
PERUBAHAN RENCANA
KERJA 2021 DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK Jln. Raya Parigi No. 24 Tlp./ Fax. (0265) 7500624 Ds. Karangbenda Parigi - 46393
2020
Kasubag. Progam dan Keuangan DKBP3A Kab. Pangandaran
11/18/2020
x PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jln. Raya Parigi No. 24 Tlp/Fax.(0265) 7500624 Ds. Karangbenda Parigi - 46393
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR :050/027.a-DKBP3A/2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021
KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANGANDARAN,
Menimbang :
a.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142
ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
disusun Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
b. bahwa Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun
berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor
65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja ( Renja )
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2021, Renstra DKBP3A Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah
yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang
berasal dari masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf
b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pangandaran tentang Rencana Kerja Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun
2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2091 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesian Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 590);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 87);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E,Tambahan
lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
24);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2019 Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 tahun
2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
34. Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor
53 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
Nomor 62);
36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2020 Nomor 67);
37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
Nomor 80).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2021
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Kepala DKBP3A Kabupaten Pangandaran ini, yang
dimaksud dengan :
1. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut
Renstra DKBP3A adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 yang selanjutnya disebut
Perubahan Renja DKBP3A adalah dokumen perencanaan DKBP3A untuk
periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB II
SISTEMATIKA RENJA
Pasal 2
Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan
sistematika sebagai berikut :
I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Penulisan
II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah
2.3 Isu-isuPenting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
V. Penutup
BAB III
ISI DAN URAIAN RENJA
Pasal 3
Isi beserta uraian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4
Perubahan Renja DKBP3A Tahun 2021 dijadikan pedoman penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DKBP3A Tahun 2021.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala DKBP3A ini
sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala
DKBP3A.
Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 16 November 2020
KEPALA DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN,
Drs. HERI GUSTARI, M.Si
NIP. 19680817 199301 1 001
Tembusan:
Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Pangandaran
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan
karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja
(RENJA) yang telah ditetapkan untuk Tahun anggaran 2021.
Perubahan Rencana Kerja ini didalamnya merupakan penentuan
indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kulitatif
untuk menggambarkan tingkat pencapaian dan keberhasilan suatu kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini kami telah
berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya kami
mengalami hambatan, karena keterbatasan yang ada, harapan kami semoga
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan acuan oleh semua
pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam
upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program, kegiatan dan sub
kegiatan yang dilaksanakan.
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) DKBP3A Kabupaten Pangandaran ini
kami sadari masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan
didalamnya, untuk itu kami mohon masukan dan saran yang dapat dijadikan
bahan perbaikan oleh kami untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja
(RENJA) yang akan datang agar lebih baik.
Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Perubahan
Rencana Kerja (RENJA) DKBP3A Kabupaten Pangandaran ini dapat
memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya
untuk lebih meningkatkan kinerja pada DKBP3A Kabupaten Pangandaran.
Parigi, 18 November 2020
KEPALA DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN
Drs. HERI GUSTARI, M.Si
NIP. 19680817 199301 1 001
Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1 LATAR BELAKANG .................................................................... 1
1.2 LANDASAN HUKUM .................................................................. 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................ 7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ...................................................... 7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DKBP3A
TAHUN LALU .................................................................................... 10
2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU ........................................................................................... 10
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH ..................................................................................... 22
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI PERANGKAT DAERAH ............................................... 26
2.4 REVIEW TERHADAP RKPD ...................................................... 26
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT ........................................................................... 48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DKBP3A ................................................... 50
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN
NASIONAL .................................................................................. 50
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DKBP3A ............................. 53
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................... 54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH ............................................................................................. 63
BAB V PENUTUP ........................................................................................... 72
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang selanjutnya diuraikan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 20121.
Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan
penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk
mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan
Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan
yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 2
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun
2021 DKBP3A adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 3
Indonesia Tahun 2091 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 4
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 590);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 5
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-
2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM) Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E,Tambahan lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 6
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
34. Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 53 tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
Nomor 62);
36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
Nomor 67);
37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020 Nomor 80).
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 7
1.3 Maksud dan Tujuan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah DKBP3A Kabupaten
Pangandaran disusun dengan maksud :
a. Mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kabupaten
Pangandaran Khususnya pada Urusan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; dan
b. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun.
Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah DKBP3A
adalah :
a. Memperoleh dokumen rencana kerja untuk satu tahun;
b. Memberikan arah dan acuan untuk pelaksanaan program dan
kegiatan pada DKBP3A; dan
c. Memberikan pedoman operasional sebagai dasar bagi Perangkat
Daerah dalam mengoperasionalisasikan RKPD sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
1.4 Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Kerja DKBP3A tahun 2021 secara garis besar
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a) BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menjelaskan secara ringkas pengertian Perubahan Renja
Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja
Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renja Perangkat
Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah, Renstra Perangkat
Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi dan tindak lanjutnya
dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 8
1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Perubahan Renja Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
b) BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target
Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun
berjalan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
Renstra Perangkat Daerah.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah,
permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak
terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian
program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium
Development Goals), serta tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
2.4 Penelaahan terhadap RKPD
Menjelaskan hasil penelaahan terhadap RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah.
2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan.
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 9
c) BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat
Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
Menjelaskan program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun
rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan
yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.
d) BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
e) BAB V PENUTUP
Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Perubahan Renja
Perangkat Daerah, penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, serta
penegasan Renja Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan RKA
Perangkat Daerah pada tahun rencana.
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 10
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DKBP3A TAHUN LALU
Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban
mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini
bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan
Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya,
mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan
Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.
Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja
Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan
Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tiap urusan dijabarkan kembali
dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja DKBP3A secara detail dapat
dilihat dalam form berikut ( TC-29 ) :
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 11
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DKBP3A dan
Pencapaian Renstra DKBP3A s/d Tahun 2020
Kab. Pangandaran
DKBP3A
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisas
i Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
2 08
02
08
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08
02
08
01
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08
2 08
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran
100 % 90 % 90.5 % 90.5 % 100.00 100 % 100 % 100
2 08
2 08
01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang dikelola 1,932
lembar 300 lembar 0 lembar 0 lembar 0 511 lembar 811 lembar 41.98
2 08
2 08
01
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan
144 rekening 36 rekening 36 rekening 36 rekening 100 36 rekening 36 rekening 25
2 08
2 08
01
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin
60 unit 2 unit 5 unit 5 unit 100 25 unit 25 unit 41.67
2 08
2 08
01
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan
4 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100 2 orang 2 orang 50
2 08
2 08
01
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diservis
37 unit 0 unit 37 unit 34 unit 0 10 unit 37 unit 100
2 08
2 08
01
01
10
Penyediaan alat tulis kantor Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 59 jenis 20 jenis 51 jenis 18 jenis 35 43 jenis 43 jenis 73
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisas
i Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
2 08
2 08
01
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan
12 jenis 3 jenis 8 jenis 4 jenis 50 10 jenis 10 jenis 83
2 08
2 08
01
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli
12 jenis 3 jenis 6 jenis 3 jenis 50 1 jenis 4 jenis 33
2 08
2 08
01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis dan jumlah peralatan dan perlegkapan kantor yang dibeli
14 jenis 5 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 jenis 5 jenis 36
2 08
2 08
01
01
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli
30 jenis 7 jenis 0 jenis 0 jenis 0 7 jenis 7 jenis 23
2 08
2 08
01
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan
2 jenis 2 jenis 2 jenis 1 jenis 50 2 jenis 2 jenis 100
2 08
2 08
01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli
2 Jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 2 jenis 100
2 08
2 08
01
01
18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti
458 kali 54 kali 108 kali 43 kali 40 115 kali 212 kali 46
2 08
2 08
01
01
19
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti
541 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 0 kali 0 kali 0
2 08
2 08
01
01
20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah SDM pengamanan setiap bulan
4 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100 2 orang 2 orang 50
2 08
2 08
01
01
21
Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga
Jumlah SDM pengemudi setiap bulan
1 orang 1 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
2 08
2 08
01
01
22
Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah SDM pengemudi setiap bulan
1 orang 0 orang 1 orang 1 orang 100 1 orang 1 orang 100
2 08
2 08
01
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik
100 % 90 % 90.5 % 90.5 % 100 100 % 100 % 100
2 08
2 08
01
02
05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jenis dan jumlah kendaraan yang dibeli
41 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0
2 08
2 08
01
02
07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli
7 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 jenis 0 jenis 0
2 08
2 08
01
02
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli
45 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0
2 0 2 0 0 0 1 Pengadaan mebeleur Jumlah dan jenis mebeleur yang 215 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisas
i Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
8 8 1 2 0 dibeli
2 08
2 08
01
02
11
Penyediaan Gedung Kantor Jumlah gedung yang disewa 3 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100 3 unit 3 unit 100.00
2 08
2 08
01
02
12
Pengadaan Komputer Jumlah unit komputer yang dibeli 36 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0
2 08
2 08
01
02
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara
12 unit 4 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 4 unit 33.33
2 08
2 08
01
02
23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 1 unit 100
2 08
2 08
01
02
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara
60 unit 9 unit 10 unit 10 unit 100 7 unit 10 unit 16.67
2 08
2 08
01
02
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
15 unit 4 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 4 unit 27
2 08
2 08
01
03
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat disiplin aparatur 94.42
% 0 % 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0
2 08
2 08
01
03
02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah stel pakaian/m 1550 stel 0 stel 0 stel 0 stel 0 0 stel 0 stel 0
2 08
2 08
01
03
04
Pengadaan pakaian KORPRI Jumlah meter (volume ) 240 M 0 m 0 m 0 m 0 0 m 0 m 0
2 08
2 08
01
03
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah stel pakaian 1250 stel 0 stel 0 stel 0 stel 0 0 stel 0 stel 0
2 08
2 08
01
05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi
87 % 0 % 0 % 0 % 0 87 % 87 % 100
2 08
2 08
01
05
02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah peserta 100 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
2 08
2 08
01
05
03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah peserta 100 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
2 08
2 08
01
05
04
Pendidikan dan Pelatihan Formal
JumlahPeserta yang mengikuti pelatihan
19 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 19 orang 19 orang 100
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 14
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisas
i Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
2 08
2 08
01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
80.50
% 70.7 % 80 % 80 % 100 80.5 % 80.5 % 100.00
2 08
2 08
01
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen laporan kinerja 12 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 3 dokumen 9 dokumen 75.00
2 08
2 08
01
06
02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Dokumen laporan keuangan semesteran
4 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0
2 08
2 08
01
06
03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
3 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0
2 08
2 08
01
06
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen laporan keuangan akhir tahun
4 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0
2 08
2 08
01
06
05
Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
Dokumen perencanaan SKPD 9 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 7 dokumen 77.78
2 08
2 08
01
06
06
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dokumen laporan rekon keuangan
48 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 36 dokumen 75
2 08
2 08
01
06
07
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
Dokumen laporan rekon aset 48 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 36 dokumen 75
2 08
2 08
01
06
08
Penyusunan RENSTRA SKPD Dokumen Renstra 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
2 08
2 08
01
15
Program Keluarga Berencana
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi
perempuan menikah usia 15 - 49
75.64
% 75.12
% 75.60
% 75.60
% 100.00 75.64
% 75.64
% 100
2 08
2 08
01
15
03
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
Jumlah pasangan usia subur yang telah mendapatkan pelayanan papsmear
300 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
2 08
2 08
01
15
06
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
Jumlah kendaraan 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 unit 0
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisas
i Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
2 08
2 08
01
15
09
Monitoring, Evaluasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Jumlah dokumen 0 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 0 dokumen 24 dokumen 0
2 08
2 08
01
15
11
Peningkatan Kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan Melalui JUMBARA IMP
Jumlah peserta 660 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 300 orang 300 orang 45
2 08
2 08
01
15
12
Pemberdayaan Melalui Jalur Lintas Sektor ( Bakti IBI dan KB Kes Bhayangkara )
Jumlah peserta 300 orang 100 orang 100 orang 50 orang 50 50 orang 200 orang 67
2 08
2 08
01
15
13
Pemberdayaan Melalui Momentum Bhakti TNI KB-Kes
Jumlah peserta 550 orang 150 orang 100 orang 100 orang 100 50 orang 300 orang 54.55
2 08
2 08
01
15
14
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Momentum Harganas
Jumlah peserta 655 orang 140 orang 140 orang 60 orang 43 25 orang 225 orang 34.35
2 08
2 08
01
15
15
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok UPPKS
Jumlah anggota 120 orang 35 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 35 orang 29
2 08
2 08
01
15
16
Pembinaan Pengelola Program KB
Jumlah peserta 0 orang 41 orang 100 orang 54 orang 54 0 orang 95 orang 0
2 08
2 08
01
15
17
Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan
jumlah peserta 180 orang 60 orang 60 orang 50 orang 83 50 orang 160 orang 88.89
2 08
2 08
01
15
21
Biaya Operasional KB Fasilitas Kesehatan (DAK Non Fisik)
Jumlah faskes yang mendapatkan Biaya Operasional
0 faskes 15 faskes 15 faskes 15 faskes 100 28 faskes 28 faskes 0
2 08
2 08
01
15
22
Biaya Operasional KB Balai Penyuluhan (DAK Non Fisik)
Jumlah Balai yang menerima Dana Operasional
0 balai 10 balai 10 balai 10 balai 100 0 balai 10 balai 0
2 08
2 08
01
15
23
Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK Non Fisik)
Jumlah Kampung KB yang menerima Biaya Operasional
0 kampung KB
10 kampung KB
10 kampung KB
10 kampung KB
100 0 kampung KB
10 kampung KB
0
2 08
2 08
01
15
24
Biaya Operasional Pembinaan Program KB (DAK Non Fisik)
Jumlah kader yang dibina 0 orang 120 orang 6,600
orang 6,600
orang 100 0 orang 6,600
orang 0
2 08
2 08
01
15
25
Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)
Jumlah jenis media luar ruang 0 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis 100 0 jenis 8 jenis 0
2 08
2 08
01
15
28
Pengadaan Mobil Pelayanan KB (Muyan) (DAK)
Jumlah unit kendaraan Mobil Pelayanan KB
0 Unit 0 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 1 unit 0
2 08
2 08
01
15
29
Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon (DAK)
Jumlah unit kendaraan Distribusi Alokon
0 Unit 0 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 1 unit 0
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 16
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisas
i Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
2 08
2 08
01
15
45
Pengadaan IUD KIT (DAK) Jumlah IUD KIT 0 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 20 unit 20 unit 0
2 08
2 08
01
15
46
Pengadaan Implan Removal KIT (DAK)
Jumlah unit Implant Removal KIT 0 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 20 unit 20 unit 0
2 08
2 08
01
15
47
Pengadaan Lemari Obat (Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi) (DAK Fisik)
Jumlah unit Tempat Penyimpanan KIT/alat dan obat kontrasepsi
0 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 20 unit 20 unit 0
2 08
2 08
01
15
48
Pengandaan Personal Computer (DAK)
Jumlah paket komputer 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 12 paket 12 paket 0
2 08
2 08
01
15
49
Pengadaan Note Book/Laptop (DAK)
Jumlah unit Note Book/ Laptop 0 Unit 0 unit 0 paket 0 paket 0 12 unit 12 unit 0
2 08
2 08
01
15
50
Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB (DAK)
Jumlah unit Sarana Kerja PKB/PLKB
0 Unit 0 unit 0 paket 0 paket 0 58 unit 58 unit 0
2 08
2 08
01
16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Ratio Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja pada kelompok PIK-R
9.33 % 6.67 % 0 % 0 % 0 0 % 6.67 % 71.49
2 08
2 08
01
16
01
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Jumlah orang 155 orang 30 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 30 orang 19
2 08
2 08
01
17
Program pelayanan kontrasepsi
Unmet Need KB 15.50
% 18.12
% 16 % 14.82
% 93 15.5 % 15.5 % 100.00
2 08
2 08
01
17
02
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Jumlah akseptor 600 akseptor 150 akseptor 200 akseptor 170 akseptor 85 100 akseptor 420 akseptor 70.00
2 08
2 08
01
20
Program pengembangan pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR
Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif
35 % 0 % 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0
2 08
2 08
01
20
02
Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Jumlah kelompok 15 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 0 kelompok 0 kelompok 0
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 17
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisas
i Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
2 08
2 08
01
21
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Ratio Peningkatan Pemahaman mengenai penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIVAIDS
9.33 % 0 % 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0
2 08
2 08
01
21
01
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Jumlah peserta 350 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
2 08
2 08
01
23
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Persentase Peningkatan pemahaman kelompok Tribina Keluarga Berencana
26.24
% 0 % 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0
2 08
2 08
01
23
02
Evaluasi dan Pembinaan Kelompok Bina Bina Keluarga
Jumlah kelompok 40 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 0 kelompok 0 kelompok 0
2 08
2 08
01
26
Program Integrasi Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Keluarga
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun
1.85 % 1.87 % 1.86 % 1.86 % 100 1.85 % 1.85 % 100
2 08
2 08
01
26
02
Pelayanan KIE Jumlah jenis media luar ruang 1 jenis 2 jenis 0 jenis 0 jenis 0 1 jenis 1 jenis 100
2 08
2 08
01
26
04
Promosi Pelayanan Khiba Jumlah peserta 125 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
2 08
2 08
01
26
05
Pembinaan Keluarga Berencana
Jumlah peserta 300 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
2 08
2 08
01
26
07
Pendataan Keluarga Jumlah dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0
2 08
2 08
01
26
08
Bimbingan Teknis Lini Lapangan
Jumlah peserta 551 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
2 08
2 08
01
26
09
Monitoring, Evaluasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Jumlah dokumen 36 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 12 dokumen 33
2 08
2 08
01
26
10
Rapat Teknis Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Jumlah dokummen 3 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 1 dokumen 1 dokumen 33
2 08
2 08
01
26
16
Pembinaan Pengelola Program KB
Jumlah peserta 300 orang 41 orang 100 orang 100 orang 100 147 orang 288 orang 96
2 08
2 08
01
26
18
Pengelolaan Data Mikro Kependudukan
jumlah dokumen 4 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 18
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisas
i Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
2 08
2 08
01
26
19
Pembentukan Kampung KB Jumlah lokasi 3 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100 0 lokasi 2 lokasi 67
2 08
2 08
01
26
20
Publikasi Program Keluarga Berencana
Jumlah artikel yang dimuat 170 artikel 4 artikel 50 artikel 50 artikel 100 0 artikel 54 artikel 32
2 08
2 08
01
26
21
Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Media Integrasi Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Keluarga
Jumlah jenis media luar ruang 3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 jenis 0 jenis 0
2 08
2 08
01
26
22
Pengelolaan Sarana Mobilitas Penerangan/Penyuluhan KB
Jumlah desa 25 desa 0 desa 0 desa 0 desa 0 25 desa 25 desa 100
2 08
2 08
01
26
23
Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)
Jumlah jenis Media Luar Ruang
0 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis 100 6 jenis 22 jenis 0
2 08
2 08
01
26
24
Biaya Operasional KB Balai Penyuluhan (DAK Non Fisik)
Jumlah balai yang menerima biaya operasional
0 balai 10 balai 10 balai 10 balai 100 10 balai 10 balai 0
2 08
2 08
01
26
25
Biaya Operasional Penggerakan di Kampung Kb (Dak Non Fisik)
Jumlah kampung KB yang menerima biaya operasional
0 kampung KB
10 kampung KB
10 kampung KB
10 kampung KB
100 28 kampung KB
10 kampung KB
0
2 08
2 08
01
26
26
Biaya Operasional Pembinaan Program KB (DAK Non Fisik)
Jumlah kader IMP yang mendapatkan biaya operasional
0 orang 465 orang 6600 orang 6600 orang 100 465 orang 6600 orang 0
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 02
2 08
01
15
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)
28.85
% 10.6 % 9.62 % 9.62 % 100 9.62 % 21.18
% 73.41
2 02
2 08
01
15
01
Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
Jumlah Perda yang dibuat 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 19
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisas
i Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
2 02
2 08
01
15
02
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
Jumlah Perda yang dibuat 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0
2 02
2 08
01
15
03
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Jumlah peserta 400 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
2 02
2 08
01
15
04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen 18 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0
2 02
2 08
01
15
05
Kegiatan Forum Anak Daerah Jumlah kelompok yang dibentuk 30 kelompok 1 kelompok 10 kelompok 5 kelompok 50 10 kelompok 16 kelompok 53.33
2 02
2 08
01
15
06
Pembentukan Desa Layak Anak Dan Sekolah Ramah Anak
Jumlah Desa 6 desa 1 desa 2 desa 1 desa 50 1 desa 3 desa 50
2 02
2 08
01
15
07
Data Terpilah Gender, Perempuan Dan Anak
Jumlah data partisipasi perempuan dan anak
1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0
2 02
2 08
01
15
08
Integrasi pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan KB
Jumlah KK binaan 0 desa 0 desa 100 KK 100 KK 100 100 KK 100 KK 0
2 02
2 08
01
17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
20 % 0 % 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0
2 02
2 08
01
17
02
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
Jumlah peserta 50 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
2 02
2 08
01
17
04
Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
Jumlah peserta 110 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
2 02
2 08
01
17
05
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
Jumlah peserta 50 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
2 02
2 08
01
17
06
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
Jumlah peserta 60 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 20
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisas
i Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
2 02
2 08
01
17
08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Jumlah kasus 3 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 0 kasus 0 kasus 0
2 02
2 08
01
17
09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0
2 02
2 08
01
18
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Persentase peningkatan pemahaman Perempuan dalam Peningkatan ekonomi keluarga
30 % 10 % 20 % 20 % 100 30 % 30 % 100.00
2 02
2 08
01
18
01
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
Jumlah organisasi 5 organisasi
5 organisasi
5 organisasi
5 organisasi
100 5 organisasi
5 organisasi
100
2 02
2 08
01
18
02
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
Jumlah peserta 150 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 0 orang 0 orang 0
2 02
2 08
01
18
03
Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
Jumlah KK binaan 300 kk 100 kk 100 kk 100 kk 100 100 kk 300 kk 100
2 02
2 08
01
18
04
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
Jumlah kali kegiatan 21 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 0 kegiatan 0 8 kegiatan 12 kegiatan 57
2 02
2 08
01
18
05
Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
Jumlah kali kegiatan 9 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 kegiatan 0
2 02
2 08
01
16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Kelembagaan PUG aktif
41.67
% 29.2 % 29.17
% 29.2 % 100 41.67
% 41.67
% 100
2 02
2 08
01
16
01
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
Jumlah kelompok 25 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 0 kelompok 0 kelompok 0
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 21
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2020)
Tingkat Capaian Realisas
i Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
2 02
2 08
01
16
02
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Jumlah kali kegiatan 6 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100 2 kegiatan 6 kegiatan 100
2 02
2 08
01
16
05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Jumlah kelompok 3 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 100 1 kelompok 3 kelompok 100
2 02
2 08
01
16
06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
Jumlah kelompok 2 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 0 kelompok 0 kelompok 0
2 02
2 08
01
16
08
Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
Jumlah dokumen Gender dan Anak
3 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 0 dokumen 0
2 02
2 08
01
16
10
Jambore Anak Jumlah kali kegiatan 3 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 kegiatan 0
2 02
2 08
01
16
11
Peningkatan Pembinaan Ketahanan Keluarga
Jumlah kali kegiatan 30 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 kegiatan 0
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 22
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SKPD DKBP3A Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan
program / kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun seluruh
capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan
hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) dapat dilihat diform
sebagai berikut ( T-C 30 ):
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan DKBP3A
Kab. Pangandaran
No. Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Cakupan layanan administrasi perkantoran
- 100 % 90 % 90,5 % 100 % 100 % 90 % 90 % 100 % 100 % -
2 Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik
- 100 % 90 % 90,5 % 100 % 100 % 90 % 90 % 100 % 100 % -
3 Tingkat disiplin aparatur
- 87 % 90,13 % 92,27 % 94,42 % 94,42 % 0 % 0 % 94,42 % 94,42 % -
4 Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi
- 87 % 83,00 % 85 % 87 % 87 % 0 % 0 % 87 % 87 % -
5 Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
- 80,5 % 70,70 % 80 % 80,50 % 80,50 % 70,70 % 70,70 % 80,50 % 80,50 % -
6 Penurunan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun
- 1,85 % 1,87 % 1,86 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % -
7 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49
- 75,64 % 75,56 % 75,60 % 75,64 % 75,64 % 75,12 % 75,12 % 75,64 % 75,64 % -
8 Ratio Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja pada kelompok PIK-R
- 9,33 % 6,67 % 8 % 9,33 % 9,33 % 6,67 % 8 % 9,33 % 9,33 % -
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 24
No. Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
9 Unmet Need KB - 15,5 % 16,5 % 16 % 15,5 % 15,5 % 18,12 % 18,12 % 15,5 % 15,5 % -
10 Persentase Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB
- 65,43 % 65,43 % 0 % 0 % 65,43 % 0 % 64,84 % 0 % 65,43 % -
11 Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif
- 35 % 25 % 30 % 35 % 35 % 0 % 0 % 35 % 35 % -
12 Ratio Peningkatan Pemahaman mengenai penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIVAIDS
- 9,33 % 6,67 % 8 % 9,33 % 9,33 % 0 % 0 % 9,33 % 9,33 % -
13 Persentase Peningkatan pemahaman kelompok Tribina Keluarga Berencana
- 26,24 % 18,1 % 22,17 % 26,24 % 26,24 % 18,1 % 18,1 % 26,24 % 26,24 % -
14 Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)
- 28,85 % 9,62 % 9,62 % 9,62 % 28,85 % 10,6 % 21,18 % 9,62 % 28,85 % -
15 Persentase perempuan di lembaga legislatif
- 17,14 % 0 % 17,14 % 0 % 17,14 % 0 % 14,29 % 0 % 17,14 % -
16 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
- 20 % 4 % 8 % 8 % 20 % 0 % 0 % 8 % 20 % -
17 Persentase peningkatan pemahaman Perempuan dalam Peningkatan ekonomi keluarga
- 30 % 10 % 20 % 30 % 30 % 10 % 10 % 30 % 30 % -
18 Persentase Kelembagaan PUG aktif
- 41,67 % 2,83 % 29,17 % 41,67 % 41,67 % 29,2 % 29,2 % 41,67 % 41,67 % -
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 26
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan
DKBP3A Kabupaten Pangandaran, permasalahan dan hambatan dalam
penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian program nasional, tantangan
dan peluang maka ditentukan isu strategis DKBP3A Kabupaten
Pangandaran sebagai berikut:
1. Makin berkurangnya jumlah tenaga PKB/PLKB
2. Kualitas sumber daya manusia (PLKB) belum memadai.
3. Belum berjalannya pola kemitraan secara optimal.
4. Rendahnya kemandirian dalam ber-KB.
5. Masih rendahnya peran serta organisasi perempuan.
6. Mekanisme pencatatan dan pelaporan belum maksimal.
7. Rendahnya pembinaan terhadap kelompok usaha masyarakat.
8. Rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari
tindak kekerasan.
9. Masih rendahnya kesertaan pria dalam ber KB.
10. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor
UPTB.
2.4 REVIEW TERHADAP RKPD
Untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi
kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang
telah mempertimbangkan kinerja pencapaian tingkat kinerja yang dicapai
oleh DKBP3A dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan
kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk DKBP3A berdasarkan
RKPD.
RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini( TC-31 ) :
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 27
Review Terhadap RKPD Tahun 2021
Kab. Pangandaran
DKBP3A
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Rp.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Rp.
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran
100% 1.310.250.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
1. 80% 2. 100% 3. 80% 4. 100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
DKBP3A Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan
100%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
DKBP3A Jumlah surat yang dikelola 562 lembar 4.950.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
DKBP3A Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan
700 buah 3.900.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
DKBP3A Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan
36 rekening 44.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
DKBP3A Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan
36 rekening dan 12 bulan
30.599.612
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
DKBP3A Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi
100%
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
DKBP3A Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin
60 unit 187.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
DKBP3A Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan
37 unit 170.047.323
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
DKBP3A Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan
100%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
DKBP3A Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan
4 orang 55.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
DKBP3A Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
12 bulan dan 5 orang
142.380.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
DKBP3A Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi
100%
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
DKBP3A Jumlah peralatan kerja yang diservis
37 unit 60.500.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
DKBP3A Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola
258 unit 15.000.000
6 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
DKBP3A Jumlah SDM pengamanan setiap bulan
4 orang 46.200.000
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 28
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Rp.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Rp.
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
DKBP3A Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik
100%
7 Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga
DKBP3A Jumlah SDM pengelola administrasi umum setiap bulan
2 orang 39.200.000 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
DKBP3A Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan
12 Kegiatan dan 12 Laporan
42.720.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah
DKBP3A Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik
100%
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor
DKBP3A Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli
59 jenis 60.500.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
DKBP3A Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan
50 Jenis dan 1.273 Unit
33.660.377
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
DKBP3A Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan
12 Jenis 33.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
DKBP3A Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
6 Jenis dan 17.439 Unit/ Buah
15.496.650
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
DKBP3A Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli
12 Jenis 26.400.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
DKBP3A Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
3 Jenis dan 15 unit 3.718.295
11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
DKBP3A Jenis dan jumlah peralatan dan perlegkapan kantor yang dibeli
14 Jenis 265.100.000
12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
DKBP3A Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli
30 jenis 27.500.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
DKBP3A Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
22 Jenis dan 254 Unit
9.328.019
13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
DKBP3A Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan
2 jenis 19.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
DKBP3A Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
1 jenis dan 1008 eksemplar
14.520.000
14 Penyediaan Makanan dan Minuman
DKBP3A Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli
2 jenis 39.600.000
15 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
DKBP3A Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti
122 kali 264.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
DKBP3A Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan
84 kegiatan dan 84 laporan
115.284.700
16 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
DKBP3A Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti
141 kali 110.000.000
17 Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi
DKBP3A Jumlah SDM pengemudi setiap bulan
1 orang 27.500.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik
100% 1.667.000.000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
DKBP3A Jenis dan jumlah kendaraan yang dibeli
20 unit 825.000.000
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
DKBP3A Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli
3 jenis 90.000.000
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 29
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Rp.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Rp.
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
3 Pengadaan peralatan gedung kantor
DKBP3A Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli
20 unit 65.000.000
4 Pengadaan mebeleur DKBP3A Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli
20 unit 85.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
DKBP3A Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara
12 Unit 50.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
DKBP3A Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi
100%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
DKBP3A Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara
1 unit 55.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
DKBP3A Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
1 unit 48.634.718
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
DKBP3A Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara
60 unit 147.000.000
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
DKBP3A Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
15 unit 20.000.000
9 Pengadaan Komputer DKBP3A Jumlah unit komputer yang dibeli
15 unit 180.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
DKBP3A Cakupan pemenuhan Barang Milik Daerah
80%
10 Penyediaan Gedung Kantor
DKBP3A Jumlah gedung yang disewa 3 Unit 150.000.000 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
DKBP3A Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan
3 Unit dan 1194 m2 120.000.000
III Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat disiplin aparatur 94,42% 185.000.000
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
DKBP3A Jumlah 460 stel 70.000.000
2 Pengadaan pakaian KORPRI
DKBP3A Jumlah 80 potong 80.000.000
3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
DKBP3A Jumlah 360 stel 35.000.000
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi
87% 129.500.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
DKBP3A Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
19 orang 57.500.000
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 30
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Rp.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Rp.
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
DKBP3A Jumlah Pegawai yang mengikuti
100 orang 30.000.000
3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
DKBP3A Jumlah Pegawai yang mengikuti
100 orang 42.000.000
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
80,5% 306.000.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
DKBP3A Dokumen laporan kinerja 3 dokumen 18.000.000
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
DKBP3A Dokumen laporan keuangan semesteran
1 dokumen 19.000.000
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
DKBP3A Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
1 dokumen 21.000.000
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
DKBP3A Dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 19.000.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
DKBP3A 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu
1. 100% 2. 100% 3. 100%
5 Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
DKBP3A Dokumen perencanaan SKPD 2 dokumen 78.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
DKBP3A Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
2 dokumen 46.800.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
DKBP3A Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik
100%
6 Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
DKBP3A Dokumen laporan rekon keuangan
12 dokumen 73.000.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
DKBP3A Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
12 dokumen 66.600.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
DKBP3A Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik
32 Jenis dan 380 Unit
7 Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
DKBP3A Dokumen laporan rekon aset 12 dokumen 63.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
DKBP3A Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola
32 Jenis dan 410 Unit
27.000.000
8 Penyusunan RENSTRA SKPD
DKBP3A Dokumen Renstra 1 dokumen 15.000.000
VI Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)
9,62% 1.719.615.000
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 31
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Rp.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Rp.
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase Kelembagaan PUG aktif
1. 11,27% 2. 92,31%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
4394 orang
1 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
Kab. Pangandaran Jumlah Perda yang dibuat 1 dokumen 200.000.000 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kab. Pangandaran
Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi peningkatan partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi
4 Organisasi 349.999.857
2 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
Kab. Pangandaran Jumlah Perda yang dibuat 1 dokumen 200.000.000
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah regulasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun
2 dokumen
3 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Kab. Pangandaran Jumlah peserta 300 orang 200.000.000
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Kab. Pangandaran
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG
100 orang 125.000.000 APBD Prov.
4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab. Pangandaran Jumlah dokumen 6 dokumen 60.000.000
5 Kegiatan Forum Anak Daerah
Kab. Pangandaran Jumlah kelompok yang dibentuk
10 kelompok 219.615.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Persentase pemenuhan kelompok hak anak
100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan
2 lembaga
6 Pembentukan Desa Layak Anak Dan Sekolah Ramah Anak
Kab. Pangandaran Jumlah Desa 2 Desa 90.000.000 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatkan KHA yang mendapatkan penguatan jejaring
2 lembaga 249.828.900 APBD Kab. + APBD Prov.
Kab. Pangandaran Jumlah Kabupaten Layak Anak
1 Kabupaten Layak Anak
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 32
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Rp.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Rp.
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
7 Data Terpilah Gender, Perempuan Dan Anak
Kab. Pangandaran Jumlah data partisipasi perempuan dan anak
1 dokumen 150.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Persentase pemenuhan kelompok hak anak
100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan
2 lembaga
8 Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Kab. Pangandaran Jumlah KK Binaan di lokasi P2WKSS
100 KK 300.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dilaksanakan
27 kali kegiatan 200.000.000 APBD Prov.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)
20%
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan
1 kelompok
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga yang dikembangkan
1 kali kegiatan 100.000.000 APBD Prov.
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Persentase pemenuhan kelompok hak anak
100%
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk
20 lembaga
9 Kabupaten/Kota Layak Anak
Kab. Pangandaran Jumlah perda kota layak anak 1 dokumen 300.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA yang dilaksanakan
2 kali kegiatan 150.000.000 APBD Prov.
VII Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Kelembagaan PUG aktif
41,67% 937.000.000
1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
Kab. Pangandaran Jumlah kelompok 10 kelompok 110.000.000
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 33
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Rp.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Rp.
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase Kelembagaan PUG aktif
1. 11,27% 2. 92,31%
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah regulasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun
2 dokumen
2 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kab. Pangandaran Jumlah kelompok 1 Kelompok 22.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG yang dilaksanakan
3 kali kegiatan 49.524.800
3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kab. Pangandaran Jumlah kelompok 1 Kelompok 155.000.000
4 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
Kab. Pangandaran Jumlah dokumen Gender dan Anak
1 dokumen 200.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
83%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia
2 kasus
5 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Kab. Pangandaran Jumlah kali kegiatan 2 kegiatan 200.000.000 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan yang tersedia
1 lembaga 19.800.000
6 Jambore Anak Kab. Pangandaran Jumlah kali kegiatan 1 kegiatan 250.000.000
VIII Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Rasio kekerasan terhadap perempuan
0,010 Per 1000 Perempuan
943.700.000
Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
20%
Persentase anak korban kekerasan
0,03%
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 34
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Rp.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Rp.
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar
16%
1 Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
Kab. Pangandaran Jumlah peserta 70 orang 77.000.000
2 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
Kab. Pangandaran Jumlah peserta 150 orang 50.000.000
3 Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Kab. Pangandaran Jumlah kasus 10 kasus 110.000.000
4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab. Pangandaran Jumlah dokumen 1 dokumen 22.000.000
5 Pengadaan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN)dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN)(DAK)
DKBP3A Jumlah unit kendaraan roda 4,Jumlah unit kendaraan roda 2
3 Unit 684.700.000
IX Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Persentase peningkatan pemahaman Perempuan dalam Peningkatan ekonomi keluarga
30% 1.100.000.000
1 Pembinaan Organisasi Perempuan
Kab. Pangandaran Jumlah organisasi 2 Organisasi 650.000.000
2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
Kab. Pangandaran Jumlah peserta 150 orang 80.000.000
3 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Kab. Pangandaran Jumlah KK binaan 100 KK 280.000.000
4 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
Kab. Pangandaran Jumlah kali kegiatan 9 kegiatan 90.000.000
X Program Keluarga Berencana
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49
75,64% 3.525.800.000
1 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
Kab. Pangandaran Jumlah pasangan usia subur yang telah mendapatkan pelayanan papsmear
100 orang 55.000.000
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 35
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Rp.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Rp.
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
Kab. Pangandaran Jumlah kendaraan 1 unit 1.300.000.000
3 Peningkatan Kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan melalui Jumbara
Kab. Pangandaran Jumlah peserta 250 orang 200.000.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Prevalensi peserta KB aktif 75,64%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan
204 kali kegiatan
4 Pemberdayaan melalui Jalur Lintas Sektor Bhakti IBI KB-Kes Bayangkara
Kab. Pangandaran Jumlah peserta 100 orang 120.000.000 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kab. Pangandaran
Jumlah peserta KB pengguna MKJP yang terlayani
12637 akseptor 1.160.054.758 PENDAPATAN ASLI DAERAH dan DAK Non Fisik
5 Pemberdayaan Melalui Momentum Bhakti TNI KB-Kes
Kab. Pangandaran Jumlah peserta 150 orang 55.000.000
6 Pemberdayaan Masyarakat melalui Momentum Harganas
Kab. Pangandaran Jumlah peserta 385 orang 245.000.000
7 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok UPPKS
Kab. Pangandaran, Kecamatan Cimerak (Seluruh Desa)
Jumlah anggota 50 orang 95.000.000
8 Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan
Kab. Pangandaran jumlah peserta 60 orang 108.000.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan
204 kali kegiatan
9 Biaya Operasional KB Fasilitas Kesehatan (DAK Non Fisik)
Kab. Pangandaran Jumlah Faskes yang mendapatkan biaya operasional
28 Faskes 75.000.000 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Kab. Pangandaran
Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
17 Faskes 66.052.000 DAK Non Fisik
10 Pengadaan IUD KIT (DAK)
DKBP3A Jumlah IUD KIT 20 Unit 90.000.000
11 Pengadaan Implan Removal KIT (DAK)
DKBP3A Jumlah unit Implant Removal KIT
20 Unit 72.000.000
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 36
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Rp.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Rp.
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
12 Pengadaan Lemari Obat (Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi)(DAK Fisik)
DKBP3A Jumlah unit Tempat Penyimpanan KIT/alat dan obat kontrasepsi
20 Unit 310.000.000
13 Pengandaan Personal Computer (DAK)
DKBP3A Jumlah paket komputer 12 paket 145.200.000
14 Pengadaan Note Book/Laptop (DAK)
DKBP3A Jumlah unit Note Book/ Laptop
12 Unit 90.000.000
15 Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB (DAK)
DKBP3A Jumlah unit Sarana Kerja PKB/PLKB
58 Unit 533.600.000
16 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan sub PPKBD
DKBP3A Jumlah sarana Penunjang 2 paket 32.000.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Prevalensi peserta KB aktif 75,64%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Pangandaran
Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan
204 kali kegiatan
17 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
DKBP3A Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB 29 unit 1.034.608.000 DAK Fisik
XI Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Ratio Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja pada kelompok PIK-R
9,33% 100.000.000
1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Kab. Pangandaran Jumlah orang 100 orang 100.000.000
XII Program Pelayanan Kontrasepsi
Unmet Need KB 15,5% 122.000.000
1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Kab. Pangandaran Jumlah akseptor 200 Akseptor 122.000.000
XIII Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif
35% 150.000.000
1 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Kab. Pangandaran Jumlah kelompok 5 kelompok 150.000.000
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 37
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Rp.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Rp.
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
XIV Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Ratio Peningkatan Pemahaman mengenai penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
9,33% 140.000.000
1 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Kab. Pangandaran Jumlah peserta 200 orang 140.000.000
XV Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Persentase Peningkatan pemahaman kelompok Tribina Keluarga Berencana
26,24% 95.000.000
1 Evaluasi dan Pembinaan Kelompok Bina Bina Keluarga
Kab. Pangandaran Jumlah kelompok 15 kelompok 95.000.000
XVI Program Integrasi Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Keluarga
Penurunan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun
1,85% 5.430.500.000
1 Pelayanan KIE Kab. Pangandaran Jumlah jenis media luar ruang 1 Jenis 450.000.000
2 Promosi Pelayanan Khiba
Kab. Pangandaran Jumlah peserta 100 orang 150.000.000
3 Pembinaan Keluarga Berencana
Kab. Pangandaran Jumlah peserta 100 orang 65.000.000
4 Pendataan Keluarga Kab. Pangandaran Jumlah dokumen 1 dokumen 500.000.000
5 Bimbingan Teknis Lini Lapangan
Kab. Pangandaran Jumlah peserta 200 orang 200.000.000
6 Monitoring, Evaluasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Kab. Pangandaran Jumlah dokumen 12 dokumen 75.000.000
7 Rapat Teknis Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Kab. Pangandaran Jumlah dokumen 1 dokumen 100.000.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Prevalensi peserta KB aktif 75,64%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Kab. Pangandaran
jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan
4 kali kegiatan
8 Pembinaan Pengelola Program KB
Kab. Pangandaran Jumlah peserta 100 orang 35.000.000 Pengendalian Program KKBPK
Kab. Pangandaran
Jumlah Petugas pengelola bangga kencana yang terkelola dan melakukan pengendalian program KKBPK
147 orang 555.400.000
9 Pengelolaan Data Mikro Kependudukan
Kab. Pangandaran jumlah dokumen 4 dokumen 30.000.000
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 38
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Rp.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Rp.
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
10 Pembentukan Kampung KB
Kab. Pangandaran Jumlah lokasi 2 lokasi 90.000.000
11 Publikasi Program Keluarga Berencana
Kab. Pangandaran Jumlah artikel yang dimuat 50 artikel 60.500.000
12 Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Media Integrasi Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Keluarga
Kab. Pangandaran Jumlah jenis media luar ruang 3 jenis 500.000.000
13 Pengelolaan Sarana Mobilitas Penerangan/Penyuluhan KB
Kab. Pangandaran Jumlah desa 25 desa 250.000.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Prevalensi peserta KB aktif 75,64%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Kab. Pangandaran
jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan
4 kali kegiatan
14 Biaya Operasional KB Balai Penyuluhan (DAK Non Fisik)
Kab. Pangandaran Jumlah balai yang menerima biaya operasional
10 Balai 1.100.000.000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
Kab. Pangandaran
jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang terkelola
10 unit 736.440.000 DAK Non Fisik
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Kab. Pangandaran
Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
5 kampung KB
15 Biaya Operasional Penggerakan di Kampung Kb (Dak Non Fisik)
Kab. Pangandaran Jumlah kampung KB yang menerima biaya operasional
28 kampung KB 1.100.000.000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
Kab. Pangandaran
Jumlah kali kegiatan 12 kali kegiatan 509.200.000 DAK Non Fisik
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Kab. Pangandaran
Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan 63 orang
16 Biaya Operasional Pembinaan Program KB (DAK Non Fisik)
Kab. Pangandaran Jumlah kader IMP yang mendapatkan biaya operasional
465 orang 565.000.000 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Kab. Pangandaran
Jumlah kader IMP yang digerakkan 1123 orang 446.400.000 DAK Non Fisik
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Kab. Pangandaran
jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan
4 kali kegiatan
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 39
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Rp.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
Rp.
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
17 Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)
Kab. Pangandaran Jumlah jenis Media Luar Ruang
6 jenis 160.000.000 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
Kab. Pangandaran
jumlah sarana KIE 4 Set 162.299.000 DAK Non Fisik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
1. 80% 2. 100% 3. 80% 4. 100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
DKBP3A Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik
100%
18 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
DKBP3A Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan
20 orang 2.729.471.256
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 40
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian
usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan
jarring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku
kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan
pembangunan tahun 2021, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari
DKBP3A Kabupaten Pangandaran.
Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para
pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung
dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi.
Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap
keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kabupaten.
Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari
masyarakat disajikan dalam table berikut ( T-C 32 ) :
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 41
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kab. Pangandaran
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Desa Purbahayu Dsn. Sukamanah RT/RW 06/01
Jumlah kegiatan 1 kegiatan Pokok-pokok Pikiran DPRD (Rp. 20.000.000,-)
2 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
Kecamatan Cimerak (Seluruh Desa)
Jumlah orang yang dibina 50 orang Pokok-pokok Pikiran DPRD (Rp. 5.000.000,-)
3 Pembentukan Kampung KB dan Pembangunan Kampung KB
Desa Karangjaladri Jumlah Kampung KB yang dibentuk 1 Unit Rencana Pembangunan Kecamatan (Rp.100.000.000,-)
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 42
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DKBP3A
Perubahan Rencana Kerja disusun dengan maksud untuk mengarahkan
seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran Khususnya
urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak sebagai pedoman taktis dalam penyelenggaraan, pengelolaan serta
pelayanan Publik Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak.
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan
nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah
kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN IV
2020-2024, maupun yang dirumuskan dalam RANWAL (rancangan
awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan
nasional tahun 2020-2024 yang memeiliki Tema “Indonesia
Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan
Berkesinambungan”, yang diimplementasikan melalui 4 (Empat) Pilar
dan merupakan amanat RPJPN 2005-2025. 4 (Empat) Pilar RPJMN IV
tahun 2020-2024;
1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.
Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda
pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan
prioritas, dan proyek prioritas. 7 (Tujuh) agenda pembangunan tersebut
yakni ;
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing;
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 43
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim;dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik.
Tujuan RPJMN IV tahun 2020-2024 telah sejalan dengan
Sustainable Development Goals (SDGs). Taret-target dari 17 tujuan
(goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta
indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan tersebut
diatas.
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak secara substantif dapat mengimplentasikan salah
satu agenda Pembangunan Nasional yakni agenda nomor 3 (tiga) yaitu
“Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing”. Karena melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga serta Program Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter sehingga
Sumber Daya Manusia Indonesia mampu menjawab segala bentuk
tantangan dimasa yang akan datang.
Berdasarkan 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun sumber daya
manusia (SDM) melalui;
1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju
cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan Kemiskinan;dan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 44
b. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi
Prioritas Pembangunan di Provinsi Jawa Barat 2021 yang memiliki
Tema “Peningkatan Daya Saing Daerah”, yang diimplementasikan
melalui 9 Prioritas, yakni:
1. Akses pendidikan untuk semua;
2. Desentralisasi layanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi;
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
6. Infrastruktur konektivitas wilayah;
7. Gerakan membangun desa;
8. Subsidi gratis golekmah;dan
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.
Prioritas Pembangunan di Provinsi Jawa Barat 2021 tidak lepas
dari adanya Isu-isu Strategis yang dijadikan dasar didalam
mengidentifikasi arah kebijakan yang ditentukan pada setiap proses
tahapan perencanaan tahunan. Adapun yang menjadi isu strategis pada
tahun 2021 yakni :
1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah social;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung
dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;dan
5. Reformasi Birokrasi.
c. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten
Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran
berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Pangandaran Tahun
2021 yang memiliki Tema “Pemantapan Capaian RPJMD 2016-2021,
Mewujudkan Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia
Menuju Pembangunan Berkesinambungan”, yang diimplementasikan
melalui 9 Prioritas, yakni:
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 45
1. Reformasi Birokrasi;
2. Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan
dan Pariwisata;
4. Penurunan Resiko Bencana;
5. Penguatan Kearifan Lokal;
6. Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan;
7. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk serta Pemberdayaan dan
Kesetaraan Gender;
8. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM);dan
9. Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial.
Kegiatan program strategis tersebut saling bersinergi dalam
kesatuan proses, dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DKBP3A
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi
dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja DKBP3A selama Satu tahun
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.
DKBP3A mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Keluarga Berencana, Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai azas otonomi
dan tugas pembantuan.
DKBP3A melaksanakan tugas dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
Pemerintahan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 46
a. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
Tujuan Sasaran
Mengendalikan laju
pertumbuhan penduduk
Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP)
c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan Sasaran
Meningkatkan kesetaraan
gender
Meningkatnya kesetaraan
gender
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk
mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program
dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna
mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan,
diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan
peluang yang ada.
Program, kegiatan, dan sub kegiatan DKBP3A Kabupaten
Pangandaran yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 dalam form
berikut (TC-33):
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 47
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DKBP3A Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kab. Pangandaran
DKBP3A
KODE Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
Sumber Dana Target Capaian
kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.549.768.265 36.870.748.117
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.149.843.251 3.567.954.877
2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase
perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
1. 80% 2. 100% 3. 80% 4. 100%
905.689.694 1. 85% 2. 100% 3. 85% 4. 100%
999.058.660
2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu
DKBP3A 1. 100% 2. 100% 3. 100%
46.800.000 1. 100% 2. 100% 3. 100%
51.480.000
2 08 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
DKBP3A 2 dokumen 46.800.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 2 dokumen 51.480.000
2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik
DKBP3A 100% 66.600.000 100% 73.260.000
2 08 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
DKBP3A 12 dokumen 66.600.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 12 dokumen 73.260.000
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 48
KODE Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
Sumber Dana Target Capaian
kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 08 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik
DKBP3A 32 Jenis dan 380 Unit 27.000.000 32 Jenis dan 390 Unit
32.500.000
2 08 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola
DKBP3A 32 Jenis dan 410 Unit 27.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 32 Jenis dan 420 Unit
32.500.000
2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik
DKBP3A 100% 42.720.000 100% 46.992.000
2 08 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan
DKBP3A 12 Kegiatan dan 12 Laporan
42.720.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 12 Kegiatan dan 12 Laporan
46.992.000
2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik
DKBP3A 100% 192.008.041 100% 211.208.843
2 08 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
DKBP3A 3 Jenis dan 15 unit 3.718.295 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 3 Jenis dan 15 unit 4.090.124
2 08 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan
DKBP3A 50 Jenis dan 1.273 Unit
33.660.377 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 50 Jenis dan 1.273 Unit
37.026.414
2 08 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
DKBP3A 22 Jenis dan 254 Unit 9.328.019 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 22 Jenis dan 264 Unit
10.260.820
2 08 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
DKBP3A 6 Jenis dan 17.439 Unit/ Buah
15.496.650 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 6 Jenis dan 17.449 Unit/ Buah
17.046.315
2 08 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
DKBP3A 1 jenis dan 1008 eksemplar
14.520.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 1 jenis dan 1044 eksemplar
15.972.000
2 08 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan
DKBP3A 84 kegiatan dan 84 laporan
115.284.700 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 84 kegiatan dan 84 laporan
126.813.170
2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Cakupan pemenuhan Barang Milik Daerah
DKBP3A 80% 120.000.000 85% 132.000.000
2 08 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan
DKBP3A 3 Unit dan 1194 m2 120.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 3 Unit dan 1194 m2 132.000.000
2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan
DKBP3A 100% 176.879.612 100% 194.567.573
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 49
KODE Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
Sumber Dana Target Capaian
kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 08 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan
DKBP3A 700 buah 3.900.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 700 buah 4.290.000
2 08 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan
DKBP3A 36 rekening dan 12 bulan
30.599.612 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 36 rekening dan 12 bulan
33.659.573
2 08 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
DKBP3A 12 bulan dan 5 orang 142.380.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 12 bulan dan 5 orang
156.618.000
2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi
DKBP3A 100% 233.682.041 100% 257.050.244
2 08 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
DKBP3A 1 unit 48.634.718 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 1 unit 53.498.189
2 08 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang disediakan
DKBP3A 37 unit 170.047.323 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 37 unit 187.052.055
2 08 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola
DKBP3A 258 unit 15.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 258 unit 16.500.000
2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase Kelembagaan PUG aktif
1. 11,27% 2. 92,31%
524.524.657 1. 13,14 2. 93,85
1.579.084.427
2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah regulasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun
Kab. Pangandaran 2 dokumen 174.524.800 1 dokumen 893.395.272
2 08 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG yang dilaksanakan
Kab. Pangandaran 3 kali kegiatan 49.524.800 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 3 kali kegiatan 464.215.717
2 08 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG
Kab. Pangandaran 100 orang 125.000.000 APBD Prov. - 100 orang 429.179.555
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 50
KODE Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
Sumber Dana Target Capaian
kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Kab. Pangandaran 4394 orang 349.999.857 4478 orang 685.689.155
2 08 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi peningkatan partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi
Kab. Pangandaran 4 Organisasi 349.999.857 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 4 Organisasi 685.689.155
2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
83% 19.800.000 84% 220.000.000
2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia
Kab. Pangandaran 2 kasus 19.800.000 2 kasus 220.000.000
2 08 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan yang tersedia
Kab. Pangandaran 1 lembaga 19.800.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 1 lembaga 220.000.000
2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)
20% 100.000.000 40% 110.000.000
2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah PEKKA yang
mendapatkan pelatihan
Kab. Pangandaran 1 kelompok 100.000.000 1 kelompok 110.000.000
2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga yang dikembangkan
Kab. Pangandaran 1 kali kegiatan 100.000.000 APBD Prov. 1 kali kegiatan 110.000.000
2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA)
Persentase pemenuhan
kelompok hak anak
100% 599.828.900 100% 659.811.790
2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk
Kab. Pangandaran 20 lembaga 150.000.000 21 lembaga 165.000.000
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 51
KODE Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
Sumber Dana Target Capaian
kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 08 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA yang dilaksanakan
Kab. Pangandaran 2 kali kegiatan 150.000.000 APBD Prov. 2 kali kegiatan 165.000.000
2 08 02 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan
Kab. Pangandaran 2 lembaga 449.828.900 2 lembaga 494.811.790
2 08 02 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dilaksanakan
Kab. Pangandaran 27 kali kegiatan 200.000.000 APBD Prov. 29 kali kegiatan 220.000.000
2 08 02 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatkan KHA yang mendapatkan penguatan jejaring
Kab. Pangandaran 2 lembaga 249.828.900 APBD Kab. + APBD Prov.
2 lembaga 274.811.790
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.399.925.014 33.302.793.240
2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
1. 80% 2. 100% 3. 80% 4. 100%
2.729.471.256 1. 85% 2. 100% 3. 85% 4. 100%
2.956.138.540
2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik
100% 2.729.471.256 100% 2.956.138.540
2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan
DKBP3A 20 orang 2.729.471.256 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
- 22 orang 2.956.138.540
2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA (KB)
Prevalensi peserta KB
aktif
75,64% 4.670.453.758 75,69% 30.346.654.700
2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan
Kab. Pangandaran 4 kali kegiatan 1.454.139.000 4 kali kegiatan 23.116.084.000
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 52
KODE Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
Sumber Dana Target Capaian
kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
jumlah sarana KIE Kab. Pangandaran 4 Set 162.299.000 DAK Non FISIK - 8 set 64.000.000
2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang terkelola
Kab. Pangandaran 10 unit 736.440.000 DAK Non FISIK - 10 unit 1.301.124.000
2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Petugas pengelola bangga kencana yang terkelola dan melakukan pengendalian program KKBPK
Kab. Pangandaran 147 orang 555.400.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 1177 orang 21.750.960.000
2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan
Kab. Pangandaran 63 orang 446.400.000 63 orang 1.235.300.000
2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Jumlah kader IMP yang digerakkan
Kab. Pangandaran 1123 orang 446.400.000 DAK Non FISIK - 1123 orang 1.235.300.000
2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan
Kab. Pangandaran 204 kali kegiatan 2.260.714.758 216 kali kegiatan 3.949.270.700
2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Kab. Pangandaran 17 Faskes 66.052.000 DAK Non FISIK - 18 Faskes 1.280.990.700
2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Jumlah peserta KB pengguna MKJP yang terlayani
Kab. Pangandaran 12637 akseptor 1.160.054.758 PENDAPATAN ASLI DAERAH dan DAK Non Fisik
- 12889 akseptor 368.280.000
2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB
DKBP3A 29 unit 1.034.608.000 DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB
- 36 unit 2.300.000.000
2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
Kab. Pangandaran 5 kampung KB 509.200.000 6 kampung KB 2.046.000.000
2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
Jumlah kali kegiatan Kab. Pangandaran 12 kali kegiatan 509.200.000 DAK Non FISIK - 12 kali kegiatan 2.046.000.000
JUMLAH 9.549.768.265 36.870.748.117
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 53
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis
daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah
kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang
selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
Dalam Perubahan Rencana Kerja 2021 DKBP3A Kab. Pangandaran
terdapat 6 Program, 17 Kegiatan dan 34 sub kegiatan, 1 Program, 8 kegiatan
dan 18 sub kegiatan merupakan Penyelenggaraan Non Urusan. Sedangkan 5
Program, 9 kegiatan dan 16 sub kegiatan merupakan Penyelenggaraan Urusan
Wajib Bukan Pelayanan Dasar. Dari jumlah Program dan Kegiatan diatas,
DKBP3A Kab. Pangandaran memiliki usulan Pagu indikatif dengan total Rp.
9.549.768.265,-. Jika dibagi kedalam Urusan maka DKBP3A memiliki Pagu
Indikatif yakni, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak dengan total Pagu Rp. 2.149.843.251,- dan Urusan
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
memiliki total Pagu Indikatif sebesar Rp. 7.399.925.014,-.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota memiliki outcome/hasil yakni Persentase sarana
prasarana kantor yang terpenuhi sebesar 80%, Persentase laporan
keuangan dengan kualitas baik sebesar 100%, Persentase
peningkatan kompetensi aparatur sebesar 80% dan Persentase
perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas sebesar 100%.
Program ini memiliki sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak dengan NILAI A. Terdiri dari 8 kegiatan dan 18
sub kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten sebesar
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 54
Rp. 3.635.160.950 ,-. Berikut adalah kegiatan-kegiatan dan sub
kegiatan yang akan menunjang indikator hasil dalam Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah;
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.
46.800.000,- , dengan keluaran 2 dokumen
perencanaan perangkat daerah yang tersusun.
Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan
Tahunan baik yang Rencana Kerja SKPD dan
Perubahan Rencana Kerja SKPD.
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub
kegiatan sebagai berikut;
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini
memiliki masukan Rp. 2.729.471.256,- , dengan
keluaran 20 orang pegawai yang menerima gaji dan
tunjangan;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD, sub kegiatan ini memiliki masukan
Rp. 66.600.000,- , dengan keluaran 12 dokumen
penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD.
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
dengan sub kegiatan sebagai berikut;
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, sub
kegiatan ini memiliki masukan Rp. 27.000.000,- ,
dengan keluaran 32 Jenis dan 410 Unit Barang Milik
Daerah pada SKPD yang dikelola
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub
kegiatan sebagai berikut;
1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
Kepegawaian, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.
42.720.000,- , dengan keluaran 12 Kegiatan dan 12
Laporan koordinasi pelaksanaan sistem informasi
kepegawaian yang dilaksanakan.
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 55
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
sebagai berikut;
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor, sub kegiatan ini memiliki masukan
Rp. 3.718.295,- , dengan keluaran 3 Jenis dan 15 unit
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang disediakan;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub
kegiatan ini memiliki masukan Rp. 33.660.377, -,
dengan keluaran 50 Jenis dan 1.273 Unit Peralatan
dan Perlengkapan Kantor disediakan;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, sub kegiatan ini
memiliki masukan Rp. 9.328.019, -, dengan keluaran
22 Jenis dan 254 Unit Peralatan Rumah Tangga yang
disediakan;
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, sub
kegiatan ini memiliki masukan Rp. 15.496.650, -,
dengan keluaran 6 Jenis dan 17.439 Unit/ Buah
Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.
14.520.000,- , dengan keluaran 1 jenis dan 1008
eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan yang disediakan;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.
115.284.700,- , dengan keluaran 84 kegiatan dan 84
laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang
diselenggarakan.
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 120.000.000,-
, dengan keluaran 3 Unit dan 1194 m2 Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang diadakan.
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 56
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
dengan sub kegiatan sebagai berikut;
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sub kegiatan ini
memiliki masukan Rp. 3.900.000,- , dengan keluaran
700 buah Jasa Surat Menyurat yang disediakan;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.
30.599.612,- , dengan keluaran 36 rekening dan 12
bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
disediakan;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sub
kegiatan ini memiliki masukan Rp. 142.380.000,- ,
dengan keluaran 12 bulan dan 5 orang Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan, sub kegiatan ini memiliki
masukan Rp. 48.634.718, dengan keluaran 1 unit
Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang disediakan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan, sub kegiatan ini memiliki masukan
Rp. 170.047.323,- , dengan keluaran 37 unit Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang disediakan;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sub
kegiatan ini memiliki masukan Rp. 15.000.000,- ,
dengan keluaran 258 unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang dikelola.
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 57
B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan
Perempuan
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan
Perempuan memiliki outcome/ hasil yakni Persentase partisipasi
perempuan di lembaga pemerintah sebesar 11,27% dan
Persentase Kelembagaan PUG aktif sebesar 92,31%. Program ini
memiliki sasaran meningkatnya kesetaraan gender sebesar 66.55.
Terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 524.524.657,- . Berikut adalah kegiatan-
kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator hasil
dalam Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan
Perempuan:
a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan
sub kegiatan sebagai berikut;
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG
Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini
memiliki masukan Rp. 49.524.800,- , dengan
keluaran 3 kali kegiatan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan PUG yang dilaksanakan;
2. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk
PPRG, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.
125.000.000,- , dengan keluaran 100 orang peserta
yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan
PUG.
b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, sub
kegiatan ini memiliki masukan Rp. 349.999.857,- ,
dengan keluaran 4 Organisasi yang mengikuti
sosialisasi peningkatan partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi.
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 58
C. Program Perlindungan Perempuan
Program Perlindungan Perempuan memiliki outcome/ hasil
yakni Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani
sesuai dengan standar sebesar 80%. Program ini memiliki sasaran
meningkatnya kesetaraan gender sebesar 66.55. Terdiri dari 1
kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
19.800.000,- . Berikut adalah kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan
yang akan menunjang indikator hasil dalam Program
Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan:
a. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai
berikut;
1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memiliki masukan
Rp. 19.800.000,- , dengan keluaran 2 kasus Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota yang tersedia.
D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program Peningkatan Kualitas Keluarga memiliki outcome/
hasil yakni Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala
Keluarga) sebesar 20%. Program ini memiliki sasaran
meningkatnya kesetaraan gender sebesar 66.55. Terdiri dari 1
kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
100.000.000,- . Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang
akan menunjang indikator hasil dalam Program Peningkatan
Kualitas Keluarga:
a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memiliki masukan
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 59
Rp. 100.000.000,- , dengan keluaran 1 kali kegiatan
masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga
yang dikembangkan.
E. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) memiliki outcome/
hasil yakni Persentase pemenuhan kelompok hak anak sebesar
100%. Program ini memiliki sasaran meningkatnya kesetaraan
gender sebesar 66.55. Terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 599.828.900,- . Berikut
adalah kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator
hasil dalam Program Pemenuhan Hak Anak (PHA):
a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan
Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan
ini memiliki masukan Rp. 150.000.100,- , dengan
keluaran 2 kali kegiatan koordinasi dan sinkronisasi
pelembagaan PHA yang dilaksanakan.
b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini
memiliki masukan Rp. 200.000.000,- ,dengan
keluaran 27 kali kegiatan koordinasi dan sinkronisasi
dalam pelaksanaan Pendampingan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak yang dilaksanakan;
2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memiliki masukan
Rp. 249.828.900,- , dengan keluaran 2 lembaga
penyedia layanan peningkatkan KHA yang
mendapatkan penguatan jejaring.
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 60
F. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) memiliki
outcome/ hasil yakni Prevalensi peserta KB aktif sebesar 75.64%.
Program ini memiliki sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
sebesar 0.57%. Terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 4.670.453.758,- . Berikut adalah
kegiatan dan sub kegiatan yang akan menunjang indikator hasil
dalam Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB):
a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan
Budaya Lokal, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
1. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media
Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang,
sub kegiatan ini memiliki masukan Rp. 162.299.000,-
,dengan keluaran 4 kali kegiatan promosi dan KIE
program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan
Elektronik serta Media Luar Ruang yang dilakukan;
2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK
melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok), sub kegiatan ini memiliki
masukan Rp. 509.200.000,- ,dengan keluaran 2
dokumen pelaksanaan mekanisme operasional
Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi
Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang
disusun;
3. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai
Penyuluhan KKBPK, sub kegiatan ini memiliki
masukan Rp. 1.182.840.000,- ,dengan keluaran 10
unit Balai Penyuluhan KKBPK yang terkelola;
4. Pengendalian Program KKBPK, sub kegiatan ini
memiliki masukan Rp. 555.400.000,- ,dengan
keluaran 147 orang Petugas pengelola bangga
kencana yang terkelola dan melakukan pengendalian
program KKBPK.
Perubahan Rencana Kerja 2021
DKBP3A Kab.. Pangandaran Page 61
b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan
KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan sebagai berikut;
1. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional
PKB/PLKB, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.
554.804.000,- , dengan keluaran 10 unit sarana
pendukung Operasional PKB/PLKB.
c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah
Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya, sub kegiatan ini memiliki masukan Rp.
1.164.537.000,- , dengan keluaran 17 Faskes yang
mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi
dan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), sub kegiatan ini
memiliki masukan Rp. 61.569.758,- , dengan
keluaran 126367 akseptor peserta KB pengguna
MKJP yang terlayani;
3. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, sub
kegiatan ini memiliki masukan Rp. 479.804.000,- ,
dengan keluaran 19 unit Sarana Penunjang
Pelayanan KB.
DKBP3A Kab. Pangandaran Page 62
BAB V
PENUTUP
Demikian Perubahan Rencana Kerja DKBP3A Kabupaten
Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu)
tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya
akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (LAKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran
sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi
media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan
Pembangunan, selanjutnya. yang nantinya akan dievaluasi bertujuan agar
diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam
rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan
pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Sehingga dapat
diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam
pelaksanaan.
Selain dari pada itu dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan
kegiatan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan komitmen para
pemangku kepentingan, dari seluruh masyarakat guna tercapainya
pelaksanaan kegiatan dalam Akan tetapi dalam menentukan keberhasilan,
selain adanya penambahan anggaran biaya tambahan atau kegiatan transisi
juga ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat yang telah diberikan
pelayanan atau semangat dan kualitas kerja para penyelenggara serta derajat
jaringan kerja yang berhasil dibangun. Oleh karena itu prinsip penata kelolaan
(governance) yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran,
ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi perlu dijunjung tinggi sebagai
rambu-rambu bagi setiap penanggung jawab dalam pelaksana program dan
kegiatan.
Kiranya Perubahan Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan/
pedoman di DKBP3A Kabupaten Pangandaran sehingga dapat berhasil guna
bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di
Kabupaten Pangandaran.
Parigi, 18 November 2020
KEPALA DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN
Drs. HERI GUSTARI, M.Si NIP. 19680817 199301 1 001