perubahan politik hukum dalam pengaturan ......untuk menguji kelayakan skripsi ini. 6. orang tua dan...
TRANSCRIPT
PERUBAHAN POLITIK HUKUM
DALAM PENGATURAN INVESTASI
PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana
Febry Mardiana Nainggolan
NIM: 312015157
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
Desember 2018
ii
iii
iv
v
vi
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Febry Mardiana Nainggolan
NIM : 312015157
Judul Skripsi : Perubahan Politik Hukum Dalam Pengaturan Investasi
Pada Sektor Pertambangan Di Indonesia
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.
Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.
Salatiga, 17 Desember 2018
Febry Mardiana Nainggolan
vi
Ucapan Terima Kasih
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memampukan,
menuntun, dan memberkati Penulis dalam pengerjaan skripsi ini dari awal hingga
akhirnya penulisan ini dapat selesai. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Neil Semuel Rupidara, S.E., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas
Kristen Satya Wacana Salatiga;
2. Bapak Arie Siswanto S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga;
3. Bapak Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, SH., M.Hum., selaku Ketua Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga;
4. Dr. Dyah Hapsari Prananingrum, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing
yang telah meluangkan waktu, tenaga, kesabaran, dan pikiran untuk Penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum., dan Bapak Arie Siswanto S.H., M.Hum.,
selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran
untuk menguji kelayakan skripsi ini.
6. Orang tua dan keluarga Penulis, atas segala bantuan dan doa-doanya agar
Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, atas segala pengajaran yang
telah diberikan kepada Penulis selama Penulis belajar di Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
8. Ingrid Kezia Regina sebagai sahabat Penulis yang membantu dan
mendukung Penulis serta menyediakan rumahnya sebagai tempat Penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ratu Essanoviea, Maria Fernanda, Margaretha Laurentcia, dan Jesicha Latia
sebagai sahabat Penulis yang membantu dan mendukung Penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
vii
10. Keluarga Besar Angkatan 2015 yaitu Iqbal Yuman Saputra, Moses
Simanjuntak, Eric Sanjaya, Asa Anggoro dan rekan-rekan lain yang
membantu dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Besar Parsadaan Horja Batak Toba Salatiga (Parhobas) yaitu
Amos Risky H. Tamba, Rizki Pangihutan Sihaloho, Eftrida Pasaribu, Jessica
Sinaga, Welldy Pasaribu, Kelvin Simatupang, Albert Harianja dan rekan-
rekan lain yang membantu dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
12. Keluarga Besar Ikatan Generasi Muda Karo (IGMK) yaitu Dewi Kacaribu,
Paulus Printista Ginting, Roi Sinukaban, Veronica S. Tarigan, Rizkandi
Sitepu, Jhon E Frederik, Abigail Singarimbun, Eunike Singarimbun,
Mostow Sinulingga, Valentine Sembiring, Daniel Bowo, Dorothea Sibero,
Bob Sitepu dan rekan-rekan lain yang membantu dan mendukung Penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Bethany Salatiga yaitu Angela Rahmawati, Dellia Putri
Reunita, Jessica Shierly, Bapak dan Ibu Pendeta Hengky, dan rekan-rekan
lain yang membantu dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi
ini.
14. Keluarga Besar Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya
Wacana yaitu Mendra Siagian, Jehoash Cussoy, Natalia Sari Nadeak, dan
dan rekan-rekan lain yang membantu dan mendukung Penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga Besar Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya
Wacana.
16. Keluarga Besar Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya
Wacana.
17. Keluarga Besar Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya
Wacana.
18. Serta seluruh rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah
memberikan dukungan kepada Penulis agar Penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini.
viii
Kata Pengantar
Skripsi ini mengangkat judul “Perubahan Politik Hukum Dalam
Pengaturan Investasi Pada Sektor Pertambangan Di Indonesia”. Skripsi ini terbagi
dalam 4 (empat) bab yang diuraikan sebagai berikut. Bab I membahas mengenai
pendahuluan dari skripsi ini. Di dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai
latar belakang masalah berisi urgensi dilakukannya perubahan politik hukum
dalam pengaturan investasi pada sektor pertambangan di Indonesia. Di dalam bab
ini Penulis juga menuliskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan metode penelitian dari skripsi ini.
Dalam Bab II dari skripsi ini, Penulis membahas mengenai kajian pustaka
yang berisi kajian teori dari skripsi ini. serta hasil penelitian dan analisis dari
skripsi ini. Dalam tinjauan pustaka, Penulis menjelaskan kajian teori mengenai
negara kesejahteraan, konstitusi dalam tata urutan perundang-undangan, hukum
dan politik hukum, aspek pengaturan dalam pertambangan (aspek hukum kontrak
dalam pertambangan, aspek hukum kontrak karya, dan aspek hukum perijinan).
Hal-hal yang Penulis jelaskan pada bagian kajian pustaka Penulis jadikan dasar
untuk menganalisis rumusan masalah yang akan dijelaskan pada Bab III.
Dalam Bab III dari skripsi ini, Penulis menyampaikan analisa dan
pembahasan dari rumusan masalah yang ada. Bagian analisis berisi tesis Penulis
terhadap masalah yang Penulis temukan dalam rumusan masalah yaitu mengenai
apa yang dikehendaki konstitusi terhadap pengaturan pertambangan di Indonesia
dan dinamika politik hukum pada pengaturan pertambangan khususnya di bidang
perizinan dan kewajiban pembangunan smelter. Dalam Bab III ini, Penulis juga
menyampaikan argumentasinya terhadap perubahan politik hukum dalam
pengaturan investasi pada sektor pertambangan di Indonesia untuk menguatkan
hasil analisanya. Bab IV dari skripsi ini adalah Penutup yang diisi dengan
kesimpulan dan saran.
Salatiga, 17 Desember 2018
Febry Mardiana Nainggolan
ix
DAFTAR ISI
Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH............................................................................i-ii
KATA PENGANTAR......................................................................................iii
DAFTAR PERATURAN/KASUS...................................................................iv-v
BAB I. PENDAHULUAN.............................................................................
A. Latar Belakang Masalah..................................................................1-11
B. Rumusan Masalah............................................................................11
C. Tujuan Penelitian.............................................................................11
D. Manfaat Penelitian...........................................................................12
E. Metode Penelitian.............................................................................12-15
BAB II. KAJIAN PUSTAKA-......................................................................
A. Kajian Teori....... .............................................................................
1. Negara Kesejahteraan..................................................................16-20
2. Konstitusi Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan.................20-25
3. Politik Hukum..............................................................................26-31
4. Aspek Pengaturan Dalam Pertambangan.....................................32-41
BAB III. ANALISA DAN PEMBAHASAN…................................................
1. Yang dikehendaki Konstitusi Terhadap Pengaturan Pertambangan
di Indonesia ...............................................................................42-59
x
2. Dalam Politik Hukum Pada Pengaturan Pertambangan Khususnya
di Bidang Perizinan dan Kewajiban Pembangunan Smelter
..................................................................................................59-84
BAB IV. PENUTUP....................................................................................
A. Kesimpulan..................................................................................85-86
B. Saran.............................................................................................87
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................88-91
xi
DAFTAR PERATURAN/KASUS
DAFTAR PERATURAN
A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
C. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan
E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara
F. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013
xii
Abstrak
Dalam dunia investasi, sektor pertambangan merupakan modal utama yang
memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Indonesia. Sumber daya alam
tambang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan sehingga pengelolaan
dan penguasaannya harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
Indonesia lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sebagai payung hukum
pengaturan pertambangan Indonesia membawa perubahan besar dalam sistem
perizinan. Dasar adanya perubahan pada pengaturan pertambangan Indonesia
adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagai payung hukum perekonomian dan pembangunan nasional.
Kata-kata kunci: Perizinan, kontak karya.