KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIAT JENDERALBIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASIJI. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710Telepon (021) 3449230 ext. 6347/48; Fax: (021) 3500847Website:www.kemenkeu.go.id; email: humas@kemenkeu.go.id

SIARAN PERSNomor: oa. IKLII2013Tanggal : \b Januari 2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 TentangPembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan

yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya

Dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentukusaha tetap, tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali untukcadangan tertentu yang dibentuk oleh bidang usaha tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 9ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam perubahan terakhir Undang-UndangPajak Penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, ketentuan mengenaipembentukan atau pemupukan cadangan yang diperbolehkan diperluas, dengan menambahkanjenis cadangan yang dapat dikurangkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, yang antaralain adalah cadangan piutang tak tertagih untuk badan usaha yang menyalurkan kredit.

Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang PajakPenghasilan, sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009(PMK 81/PMK.03/2009) tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang BolehDikurangkan Sebagai Biaya. Dalam PMK 81/PMK.03/2009 tersebut, diatur bahwa cadanganpiutang untuk badan usaha yang menyalurkan kredit kepada masyarakat selain bank umum danbank perkreditan rakyat, diatur hanya meliputi Koperasi simpan pinjam dan PT PermodalanNasional Madani (Persero). Dalam perkembangannya, sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah,terdapat badan usaha selain koperasi simpan pinjam dan PT Permodalan Nasional Madani, yangusahanya melakukan penyaluran kredit, akan tetapi belum diatur dalam PMK 81/PMK.03/2009.Berdasarkan hal tersebut, untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, maka MenteriKeuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan atauPemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya (PMK 219/PMK.011/2012).

Dalam PMK 219/PMK.011/2012, ketentuan dalam Pasal 1 huruf a angka 2 PMK81/PMK.03/2009 diubah dengan menambahkan cakupan badan usaha selain bank umum dan bankperkreditan rakyat yang menyalurkan kredit, yang diperbolehkan membebankan cadangan piutangtak tertagih untuk kepentingan penghitungan Pajak Penghasilan. Tambahan badan usaha tersebutadalah (I) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), (if) perusahaan pembiayaan infrastrukturyang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur, dan (iii) PTPerusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dibentuk berdasarkan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sedangkan PT PerusahaanPengelola Aset (PPA) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentangPend irian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedua

1/2

badan usaha tersebut merupakan badan usaha yang khusus didirikan Pemerintah dengan salahsatu fungsinya memberikan pinjaman atau menyalurkan kredit sesuai kegiatan usahanya.Selanjutnya, Perusahaan pembiayaan infrastruktur diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 9tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor100/PMK.01 012009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Diatur dalam ketentuan tersebutbahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur antara lain memberikan pinjamanlangsung, refinancing, dan pinjaman subordinasi untuk infrastruktur. Dengan mengingat bahwabadan-badan usaha tersebut merupakan badan usaha yang menyalurkan kredit, makasebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan,diperkenankan bagi badan usaha tersebut untuk membentuk cadangan piutang tak tertagih yangdapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak.

Besarnya cadangan piutang tak tertagih yang dapat dibiayakan dalam penghitungan PajakPenghasilan bagi ketiga bidang usaha tambahan tersebut, sebagai berikut:

Badan Usaha Besar Cadangan

Lembaga Pembiayaan a)Ekspor Indonesia (LPEI) b)

PerusahaanPembiayaanInfrastruktur

PT PerusahaanPengelola Aset (PTPPA)

1% dari piutang dengan kualitas lancar;5% dari piutang dengan kualitas dalam perhatian khusus setelahdikurangi nilai agunan;

c) 15% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelahdikurangi nilai agunan;

d) 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikuranginilai agunan; dan

e) 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi nilaiagunan.

a) 1% dari piutang dengan kualitas lancar;b) 5% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan dalam

perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;c) 15% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan kurang

lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;d) 50% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukan

setelah dikurangi dengan nilai agunan; dane) 100% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan macet

setelah dikurangi dengan nilai agunan.

a) 15% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan kuranglancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;

b) 50% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukansetelah dikurangi dengan nilai agunan; dan

c) 100% dari piutang dengan kualitas yang digolongkan macetsetelah dikurangi dengan nilai aqunan.

Selanjutnya, secara lengkap PMK 219/PMK.011/2012 tersebut dapat diakses melaluiwebsite Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id).

dl ~111983111001

2/2