Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia

Download Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia

Post on 11-Oct-2015

23 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA TERHADAPANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA</p><p>YANG MELAKUKAN DESERSI(Studi Kasus Pengadilan Militer I-03 Padang)</p><p>ARTIKEL</p><p>Oleh :ANNY YUSERLINANO BP. 0921211110</p><p>BP. 09.212.11.110</p><p>PROGRAM PASCA SARJANAUNIVERSITAS ANDALAS PADANG</p><p>2011</p></li><li><p>2AbstrakAnggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia</p><p>lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjunghukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: Segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjunghukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu tindak pidanayang diancamkan kepada para anggota Tentrara Nasional Indonesia dikelompokkanpada Bab III KUHPM tentang kejahatan-kejahatan seperti yang disebabkan karenaanggota Tentara Nasional Indonesia itu sendiri menghindarkan diri untuk tidakmemenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya, salah satunya mengenai desersi. Tindakpidana desersi diatur di dalam Pasal 87 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut:Dihukum sebagai bersalah karena desersi, anggota tentara yang:1. Pergi denganmaksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajibandinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang pada musuh, atau tanpa hakuntuk itu masuk dinas dalam tentara dari Negara atau kekuasaan lain, 2. Karenasalahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih daritiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat hari lamanya, 3. Bersalahkarena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dank arena itu menyebabkan iasama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yangtelah diperintahkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 No 2 KUHPM.</p></li><li><p>3A. Latar BelakangAnggota Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia yang</p><p>memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dandiangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinaskeprajuritan diatur di dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004.Disamping itu berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan olehbangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana yangtermuat dalam Sumpah Prajurit yaitu:1</p><p>Demi Allah saya bersumpah/berjanji:1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang</p><p>berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin</p><p>keprajuritan;3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau</p><p>putusan;4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa</p><p>tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia;5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.</p><p>Berdasarkan hal di atas bahwa para prajurit Tentara Nasional Indonesia harusmematuhi peraturan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota Tentara NasionalIndonesia wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yangdapat menodai nama baik ketentaraan dan kesatuannya. Setiap anggota TentaraNasional Indonesia yang telah digembleng baik fisik dan mental harus mampu dandapat diandalkan untuk melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia baikdalam tugas Operasi Militer untuk perang maupun tugas Operasi Militer Non perang,</p><p>1 Ibid, Pasal 35.</p></li><li><p>4tentunya tugas berat tersebut haruslah di miliki oleh setiap anggota Tentara NasionalIndonesia untuk bekerja secara professional dan berbasis disiplin yang tinggi.</p><p>Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap anggota Tentara NasionalIndonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (yang selanjutnyadisebut KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (yang selanjutnyadisebut KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (yang selanjutnya disebut PDM) danperaturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum tentara inilah yang diterapkan kepadaTamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikankesatuan.</p><p>Untuk melihat bagaimana KUHPM mengatur tentang jenis pidana terhadaptindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang diatur didalam Pasal 6 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut:2</p><p>Pidana-pidana yang ditetapkan dalam kitab undang-undang ini ialah:a. Hukuman-hukuman Pokok:</p><p>1. Hukuman Mati;2. Hukuman Penjara;3. hukuman Kurungan.</p><p>b. Hukuman-hukuman Tambahan:1. Pemecatan dari dinas tentara dengan disertai atau tidak disertai</p><p>pencabutan hak bekerja pada kekuasaan bersenjata.2. Penurunan pangkat3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) pada</p><p>Nomor 1, 2 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.Salah satu tindak pidana yang diancamkan kepada para anggota Tentrara</p><p>Nasional Indonesia dikelompokkan pada Bab III KUHPM tentang kejahatan-kejahatanseperti yang disebabkan karena anggota Tentara Nasional Indonesia itu sendirimenghindarkan diri untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya, salah</p><p>2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. 1967. Bogor: Gajah Mada, Pasal 6.</p></li><li><p>5satunya mengenai desersi. Tindak pidana desersi diatur di dalam Pasal 87 KUHPMyang berbunyi sebagai berikut:</p><p>Dihukum sebagai bersalah karena desersi, anggota tentara yang:1. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi</p><p>kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberangpada musuh, atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tentara dariNegara atau kekuasaan lain.</p><p>2. Karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasadamai lebih dari tiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat harilamanya.</p><p>3. Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dank arena itumenyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut sertadalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan seperti yang disebutkandalam Pasal 85 No 2 KUHPM.</p><p>Ayat (2) pasal tersebut memberikan sanksi apabila desersi itu dilakukan dimasa damai dihukum dengan pidana penjara selama-lamannya dua tahun delapanbulan. Tetapi pidana itu akan diperberat apabila desersi itu dilakukan dimasa perangsebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal tersebut yang mengancam dengan pidanapenjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan.3</p><p>Dalam hal ini apabila seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia yangmelakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militersebagaimana terdapat dalam KUHPM, diadili oleh Peradilan Militer (SPPM), tetapidengan keluarnya Ketetapan MPR RI Nomor: VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 Ayat(4) huruf a yang berbunyi, Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepadakekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran kekuasaan peradilan militer dantunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidanaumum.</p><p>3 Ibid, Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3).</p></li><li><p>6Berdasarkan hal di atas setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yangmelakukan tindak pidana militer akan tunduk pada Peradilan Militer dan diprosesmelalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen(subsistem) terdiri dari Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer,dan Petugas Pemasyarakatan Militer.4 Sedangkan bagi anggota Tentara NasionalIndonesia yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum dandiproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Umum (SPPU) dengankomponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut,Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.5</p><p>Setelah mengetahui subsistem peradilan militer dalam menindak lanjuti perkaratindak pidana militer, sama halnya dengan peradilan umum yang berhak dalampenjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim dengan berdasarkan kepadabukti-bukti dan proses persidangan, begitu juga dengan pelaku desersi dalam hal inihakimlah yang mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan putusan kepada pelakudesersi tersebut. Dalam menetapkan putusan, dasar seorang hakim adalah DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.6 Dengan demikian, dalammenetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT.Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan YangMaha Esa.7</p><p>Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkinketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya</p><p>4 http://www.hukum online.com. (terakhir kali dikunjungi tanggal 3 Januari 2011. Jam 20.00).5Barda Nawawi Arif, 2006. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice</p><p>System). Semarang: Universitas Diponegoro, hlm 20.6Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.</p><p>2010, Jakarta: Sinar Grafika, Pasal 2 ayat (2).7 Bambang Sutiyoso, 2010. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia,</p><p>Yogyakarta: UII Press, hlm 95.</p></li><li><p>7kecakapan teknik membuatnya.8Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuatsesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya.</p><p>Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusanhakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisamemberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbanganitu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untukmenegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.9 Dalammemberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakimtidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patutdalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupunmeringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai padaputusannya.</p><p>Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan denganbagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi rohdari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yangcukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu bandingmaupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapatdibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.10</p><p>Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, padadasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut:11</p><p>1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatanyang dilakukan oleh pelakunya;</p><p>8 Ahmad Rifai, 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif,Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94.</p><p>9 Nanda Agung Dewantara, 1987. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani SuatuMasalah Perkara Pidana. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm 50.</p><p>10Ahmad Rifai, Op Cit, hlm 111.11 Ibid, hlm 112.</p></li><li><p>82. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jeradan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;</p><p>3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindakpidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;</p><p>4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan danpelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindakpidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.</p><p>Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yangkompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakahseorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedomanpada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan olehpelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakimakan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataanhakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenanguntuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan padaketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.12</p><p>A. Perumusan Masalah</p><p>Agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas dan pembahasan tidakmenyimpang, maka perlu dirumuskan permasalahan pokok, yaitu:</p><p>a. Bagaimana penerapan pidana oleh Hakim Militer terhadap anggota TentaraNasional Indonesia yang melakukan desersi di Pengadilan Militer I-03Padang?</p><p>b. Apasaja pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelakutindak pidana desersi di Pengadilan Militer I-03 Padang?</p><p>12 Bambang Sutiyoso, Op Cit, hlm 95.</p></li><li><p>9B. Tujuan PenelitianAgar data-data yang diperoleh melalui penelitian benar-benar dapat memberi</p><p>jawaban atas permasalahan perlu ditetapkan dahulu apa yang menjadi tujuanpenelitian. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian inibertujuan untuk:</p><p>a. Untuk menjelaskan penerapan pidana oleh Hakim Militer terhadap anggotaTentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi di Pengadilan MiliterI-03 Padang</p><p>b. Untuk menjelasakan pertimbangan hakim dalam menerapkan pidanaterhadap pelaku tindak pidana desersi di Pengadilan Militer I-03 Padang.</p><p>C.Manfaat PenelitianAdapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:</p><p>1. Secara TeoritisDiharapakan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnyahukum pidana dalam penerapan pidana terhadap Anggota TentaraIndonesia yang melakukan Desersi.</p><p>2. Secara PraktisDiharapkan dapat bermanfaat sekaligus menjadi acuan dan saran bagipraktisi hukum dalam penyelesaian pidana desersi yang di lakukan olehanggota Tentara Nasional Indonesia.</p><p>D. Kerangka Teoritis dan Konseptual1. Kerangka Teoritis</p><p>Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatankaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yangsiciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat</p></li><li><p>10</p><p>menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabilatidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilanyang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagaipelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangandalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukanoleh hakim melalui putusannya.13</p><p>Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkarayang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas darisistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atauperistiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat buktimenurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.</p><p>Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yangterkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman,yaitu:14</p><p>a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau</p><p>mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan</p><p>fungsi yudisialnya.Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan</p><p>m...</p></li></ul>