pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap anggota tentara nasional indonesia

Download Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia

Post on 11-Oct-2015

24 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA TERHADAPANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

    YANG MELAKUKAN DESERSI(Studi Kasus Pengadilan Militer I-03 Padang)

    ARTIKEL

    Oleh :ANNY YUSERLINANO BP. 0921211110

    BP. 09.212.11.110

    PROGRAM PASCA SARJANAUNIVERSITAS ANDALAS PADANG

    2011

  • 2AbstrakAnggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia

    lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjunghukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: Segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjunghukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu tindak pidanayang diancamkan kepada para anggota Tentrara Nasional Indonesia dikelompokkanpada Bab III KUHPM tentang kejahatan-kejahatan seperti yang disebabkan karenaanggota Tentara Nasional Indonesia itu sendiri menghindarkan diri untuk tidakmemenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya, salah satunya mengenai desersi. Tindakpidana desersi diatur di dalam Pasal 87 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut:Dihukum sebagai bersalah karena desersi, anggota tentara yang:1. Pergi denganmaksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajibandinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang pada musuh, atau tanpa hakuntuk itu masuk dinas dalam tentara dari Negara atau kekuasaan lain, 2. Karenasalahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih daritiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat hari lamanya, 3. Bersalahkarena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dank arena itu menyebabkan iasama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yangtelah diperintahkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 No 2 KUHPM.

  • 3A. Latar BelakangAnggota Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia yang

    memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dandiangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinaskeprajuritan diatur di dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004.Disamping itu berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan olehbangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana yangtermuat dalam Sumpah Prajurit yaitu:1

    Demi Allah saya bersumpah/berjanji:1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

    berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin

    keprajuritan;3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau

    putusan;4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa

    tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia;5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

    Berdasarkan hal di atas bahwa para prajurit Tentara Nasional Indonesia harusmematuhi peraturan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota Tentara NasionalIndonesia wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yangdapat menodai nama baik ketentaraan dan kesatuannya. Setiap anggota TentaraNasional Indonesia yang telah digembleng baik fisik dan mental harus mampu dandapat diandalkan untuk melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia baikdalam tugas Operasi Militer untuk perang maupun tugas Operasi Militer Non perang,

    1 Ibid, Pasal 35.

  • 4tentunya tugas berat tersebut haruslah di miliki oleh setiap anggota Tentara NasionalIndonesia untuk bekerja secara professional dan berbasis disiplin yang tinggi.

    Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap anggota Tentara NasionalIndonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (yang selanjutnyadisebut KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (yang selanjutnyadisebut KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (yang selanjutnya disebut PDM) danperaturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum tentara inilah yang diterapkan kepadaTamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikankesatuan.

    Untuk melihat bagaimana KUHPM mengatur tentang jenis pidana terhadaptindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang diatur didalam Pasal 6 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut:2

    Pidana-pidana yang ditetapkan dalam kitab undang-undang ini ialah:a. Hukuman-hukuman Pokok:

    1. Hukuman Mati;2. Hukuman Penjara;3. hukuman Kurungan.

    b. Hukuman-hukuman Tambahan:1. Pemecatan dari dinas tentara dengan disertai atau tidak disertai

    pencabutan hak bekerja pada kekuasaan bersenjata.2. Penurunan pangkat3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) pada

    Nomor 1, 2 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.Salah satu tindak pidana yang diancamkan kepada para anggota Tentrara

    Nasional Indonesia dikelompokkan pada Bab III KUHPM tentang kejahatan-kejahatanseperti yang disebabkan karena anggota Tentara Nasional Indonesia itu sendirimenghindarkan diri untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya, salah

    2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. 1967. Bogor: Gajah Mada, Pasal 6.

  • 5satunya mengenai desersi. Tindak pidana desersi diatur di dalam Pasal 87 KUHPMyang berbunyi sebagai berikut:

    Dihukum sebagai bersalah karena desersi, anggota tentara yang:1. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi

    kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberangpada musuh, atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tentara dariNegara atau kekuasaan lain.

    2. Karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasadamai lebih dari tiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat harilamanya.

    3. Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dank arena itumenyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut sertadalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan seperti yang disebutkandalam Pasal 85 No 2 KUHPM.

    Ayat (2) pasal tersebut memberikan sanksi apabila desersi itu dilakukan dimasa damai dihukum dengan pidana penjara selama-lamannya dua tahun delapanbulan. Tetapi pidana itu akan diperberat apabila desersi itu dilakukan dimasa perangsebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal tersebut yang mengancam dengan pidanapenjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan.3

    Dalam hal ini apabila seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia yangmelakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militersebagaimana terdapat dalam KUHPM, diadili oleh Peradilan Militer (SPPM), tetapidengan keluarnya Ketetapan MPR RI Nomor: VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 Ayat(4) huruf a yang berbunyi, Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepadakekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran kekuasaan peradilan militer dantunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidanaumum.

    3 Ibid, Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3).

  • 6Berdasarkan hal di atas setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yangmelakukan tindak pidana militer akan tunduk pada Peradilan Militer dan diprosesmelalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen(subsistem) terdiri dari Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer,dan Petugas Pemasyarakatan Militer.4 Sedangkan bagi anggota Tentara NasionalIndonesia yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum dandiproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Umum (SPPU) dengankomponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut,Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.5

    Setelah mengetahui subsistem peradilan militer dalam menindak lanjuti perkaratindak pidana militer, sama halnya dengan peradilan umum yang berhak dalampenjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim dengan berdasarkan kepadabukti-bukti dan proses persidangan, begitu juga dengan pelaku desersi dalam hal inihakimlah yang mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan putusan kepada pelakudesersi tersebut. Dalam menetapkan putusan, dasar seorang hakim adalah DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.6 Dengan demikian, dalammenetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT.Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan YangMaha Esa.7

    Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkinketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya

    4 http://www.hukum online.com. (terakhir kali dikunjungi tanggal 3 Januari 2011. Jam 20.00).5Barda Nawawi Arif, 2006. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice

    System). Semarang: Universitas Diponegoro, hlm 20.6Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

    2010, Jakarta: Sinar Grafika, Pasal 2 ayat (2).7 Bambang Sutiyoso, 2010. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia,

    Yogyakarta: UII Press, hlm 95.

  • 7kecakapan teknik membuatnya.8Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuatsesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya.

    Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusanhakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisamemberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbanganitu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untukmenegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.9 Dalammemberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakimtidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patutdalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupunmeringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai padaputusan

Recommended

View more >