pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
NASKAH KEBIJAKAN SOSIAL
PENELITIAN KEBIJAKAN
Ann Majchrzak (1984) mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan
penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu
pengambil kebijakan memecahkan dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada
tindakan atau tingkah laku pragmatik
ANALYSIS OF POLICY ANALYSIS FOR POLICY
Penelitian tentang isi kebijakan Penelitian untuk menilai suatu kebijakan dari sisi muatan atau isinya
Analisis untuk merumuskan kebijakan Analisis untuk mempersiapkan rumusan dari suatu kebijakan tertentu
Penelitian tentang implementasi kebijakan Penelitian tentang bagaimana
suatu kebijakan diterapkan
Analisis untuk memprediksi dampak kebijakan Berkenaan dengan kemungkinan
capaian dari kebijakan
Penelitian tentang kinerja kebijakan Berkenaan dengan pencapaian dari suatu kebijakan dibandingkan dengan target atau rencana pencapaian yang diharapkan
Analisis untuk memperbaiki isi kebijakan Merupakan evaluasi kebijakan yang
tujuannya adalah memberikan perbaikan muatan kebijakan
Penelitian tentang lingkungan kebijakan Berkenaan dengan pengaruh
lingkungan kebijakan terhadap perumusan suatu kebijakan, implementasi dan kinerja suatu kebijakan
Analisis untuk memperbaiki implementasi kebijakan Mengacu kepada
nasihat tentang bagaimana suatu kebijakan publik dilaksanakan
Penelitian tentang proses kebijakan Berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan berproses secara kelembagaan
Analisis untuk memperbaiki proses kebijakan Mencakup analisis untuk perbaikan
isi, implementasi, ditambah lingkungan kebijakan
KEGIATAN PENELITIAN KEBIJAKAN
• ADVOKASI KEBIJAKAN
• INFORMASI UNTUK KEBIJAKAN
• ANALISIS PENENTUAN KEBIJAKAN
• ANALISIS ISI KEBIJAKAN
• MONITORING & EVALUASI KEBIJAKAN
‘Model Gamping’ Dampak dari penelitian kebijakan sosial (John Hills, 2007)
Temuan
penelitian
Pembuat
kebijakan
Kebijakan!
Media
Pressure
groups
Opini
publik
Komunitas
akademik
Mahasiswa
‘Model Rakyat’
pembuat kebijakan
Partai
politik
Pembuat kebijakan Kebijakan!
Kebijakan !
Naskah Kebijakan / Policy Paper
Merupakan alat komunikasi dan pembuatan keputusan
yang bersifat terapan, berorientasi pada masalah
(problem-oriented), dan membela nilai (value-driven).
Ditujukan untuk memberikan argumen komprehensif dan
persuasif yang menjustifikasi rekomendasi-rekomendasi
atau opsi-opsi tindakan pada naskah kebijakan yang
dibuat.
(Edi Suharto, 2010: 91)
PERBEDAAN PENELITIAN KEBIJAKAN (POLICY STUDY)
RINGKASAN KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)
MEMO KEBIJAKAN (POLICY MEMO)
Audien / Sasaran
Spesialis Kebijakan Pembuat keputusan Beragam stakeholder
Fokus Value-driven: Rekomendasi umum dan analisis isu-isu kebijakan
Audience-driven: Pesan kebijakan khusus untuk stakeholder
Audience-driven: Pesan kebijakan untuk stakeholder kunci
Konteks Isu Diseminasi dan debat mengenai hasil-hasil penelitian kebijakan
Digunakan untuk tujuan advokasi dan lobi
Digunakan untuk tujuan advokasi dan lobi
Metodologi Dapat memuat penelitian primer
Jarang memuat penelitian primer
Jarang memuat penelitian primer
Bahasa Sangat akademis/teknis
Harus jelas Harus jelas
Panjang Maksimum 60 halaman
Antara 6-15 halaman Maksimal 2 halaman
Elemen-elemen Struktural Naskah Kebijakan
• Judul
• Daftar Isi
• Abstrak atau Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)
• Pendahuluan
• Deskripsi Masalah
• Pilihan-pilihan Kebijakan
• Kesimpulan dan Rekomendasi
• Catatan Akhir
• Apendik/Lampiran
• Bibliography
Format Naskah Kebijakan
PENGANTAR/LATAR BELAKANG
Ringkas dan to the point. Bagian ini membingkai isu.
PERUMUSAN MASALAH
Bisa terletak di akhir pengantar. Secara tepat mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan. Bisa dalam bentuk pertanyaan.
TUJUAN
Mengidentifikasi tujuan dari entitas yang mencoba memecahkan masalah. Biasanya entitas adalah bangsa atau aliansi dan dapat juga aktor transnasional.
OPSI
Menghitung pilihan dan menyebutknnya secara ringkas. Umumnya tiga pilihan, tetapi tidak harus terpaku pada bilangan tersebut.
ANALISIS OPSI
Bagaimana masing-masing opsi mencapai tujuan yang disebutkan diatas dan bagaimana biaya dikaitkan dengan masing-masing opsi tersebut. Pertimbangkan positif dan negatifnya.
REKOMENDASI
MEMILIH OPSI TERBAIK & MERANGKUM. Lakukan pengecekan realitas.
POLICY BRIEF
The policy brief is a document which outlines the rationale for choosing a particular policy alternative or course of action in a current policy debate.
The purpose of the policy brief is to convince the target audience of the urgency of the current problem and the need to adopt the preferred alternative or course of action outlined and therefore, serve as an impetus for action
Policy brief adalah dokumen pendek yang menyampaikan temuan dan rekomendasi suatu proyek penelitian kepada pembaca biasa.
Policy brief sering direkomendasikan sebagai instrumen penting untuk mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembuat kebijakan (Young and Quinn, 2007).
Merupakan alat komunikasi tertulis yang paling efektif dan paling umum digunakan dalam kampanye kebijakan, meskipun demikian
merupakan alat kebijakan yang paling sulit untuk ditulis
Kerangka RAPID* dalam menjembatani penelitian dan kebijakan
* Kelompok Penelitian dan Kebijakan Pembangunan ODI (ODI’s Research and Policy in Development Group)
Bahan Utama Policy Brief yang efektif
Kunci Policy Brief yang efektif
Syarat Policy Brief
• Fokus
• Profesional, tidak akademis
• Berbasis bukti
• Ada batasan
• Ringkas
• Bisa dipahami
• Bisa diakses
• Promosional
• Praktis & feasibel
Elemen Struktur Policy Brief
• Judul naskah
• Ringkasan eksekutif/Executive summary
• Konteks dan pentingnya masalah
• Kritik terhadap opsi-opsi kebijakan
• Rekomendasi kebijakan
• Apendiks
• Sumber yang direkomendasikan
www.smeru.or.id
Overseas Development Institute – www.odi.org.uk
Rujukan Jones, Nicola & Walsh, Cora (2008) ‘Policy briefs as a communication tool for development research’
dalam Background Note, London: ODI (Overseas Development Institute), May 2008 Suharto, Edi (2010) Analisis Kebijakan Publik – Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.
Bandung: Alfabeta. .
Tugas INDIVIDU : Kunjungan
• Sebagai ganti pertemuan tanggal 23 Desember 2013
• Melakukan kunjungan ke lembaga/panti tempat PPS
• Melihat bagaimana peran serta dan keterlibatan lembaga tersebut sebagai stakeholder kebijakan dalam:
a. Perencanaan
b. Agenda Setting
c. Formulasi Kebijakan
d. Implementasi Kebijakan
e. Evaluasi Kebijakan
• Tambahkan saran dari Anda terhadap lembaga tersebut agar optimal dalam partisipasi dalam kebijakan
• Dikumpulkan pada hari Senin (30 Desember 2013). Tidak ada toleransi keterlambatan.
Tugas KELOMPOK : Naskah Kebijakan
• Kelompok Anda merupakan LSM/lembaga sosial yang menjadi stakeholder sekunder/primer dari suatu kebijakan yang ada. Ada masalah sosial tertentu di daerah/lingkungan sosial Anda yang menuntut upaya perubahan segera. Anda menyusun naskah kebijakan (policy paper) dalam bentuk ringkasan kebijakan (policy brief) sebanyak 6 – 9 halaman (tidak termasuk halaman cover dan referensi, font 12, spasi 1,5), ditujukan kepada para stakeholder, termasuk stakeholder kunci (pimpinan instansi/kepala daerah dst) yang berisikan: Judul, Abstrak atau Ringkasan Eksekutif (Executive Summary), Pendahuluan, Deskripsi Masalah, Pilihan-pilihan Kebijakan, Kesimpulan dan Rekomendasi, Catatan Akhir, Apendik/Lampiran (jika ada), Bibliography
• Dikumpulkan pada hari UAS (Jumat, 3 Januari 2014). Tidak ada toleransi keterlambatan.