pertemuan iii @fhup - · pdf file- indikasi pidana jelas - kesalahan yang dilakukan relatif...
TRANSCRIPT
1. ASAS LEGALITAS
Asas umum di bidang Ilmu Hukum
Pasal 1 ayat (3) UUD 45
Segala kebijakan yang dilakukan berdasarkan atas hukum ( Reschstaat )
Pasal 1 ayat (1) KUHP
Tidak ada satu perbuatan pun dapat dipidana kecuali terdapat aturan hukum yang mengatur sebelumnya
3
Pertemuan III @FHUP
2. ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA
Negara Penjaga Malam Negara Kesejahteraan
Pasal 27, 28, 31, 33 UUD 45
Pasal 3 UUPLH
State Responsibility for environmental damage
Precautionary Principle to prevent environmental damage
Internal Function
Pertemuan III @FHUP
4
3. ASAS DISKRESI
Prinsip Hukum Administrasi Negara
Pengambilan kebijakan tanpa adanya pemberitahuan kepada Pihak ketiga terlebih dahulu
Dilakukan pada keadaan mendesak
Tidak terdapat alternatif lain
Harus diambil kebijakan dengan segera
Demi kepentingan umum ( majority )
5
Pertemuan III @FHUP
4. ASAS SUBSIDIARITAS Alinea kedua Penjelasan Umum UU 23 / 1997
Upaya Pidana sebagai Ultimum Remedium
Melalui proses penyelesaian secara administrasi, mediasi dan upaya hukum perdata terlebih dahulu
Pidana dapat sebagai Premium Remedium apabila:
- Sanksi administratif dan perdata tidak efektif
- Indikasi Pidana jelas
- kesalahan yang dilakukan relatif besar
- akibat yang ditimbulkan relatif besar
- menyebabkan keresahan di masyarakat
- terjadi berulang kali
Pidana Premium => administrasi ultimum
6
Pertemuan III @FHUP
BENTUK REKOMENDASI
PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN
Kesalahan / belum
Adanya kebijakan
Revisi
Kebijakan
Pejabat yg
berwenang
- Langgar peraturan / izin
- tidak mencemari LH
Penerapan Sanksi
Administrasi
1. Peringatan
2. Paksaan
3. Pemerintahan
4. Pencabutan
Izin
Rekomendasi
kpd
Pejabat lain yg
bersangkutan
- Langgar peraturan / izin
- LH cemar / rusak
- Kerugian org / LH
PSLH Out of Court PSLH in Court
Fasilitasi /
Koordinasi
PSLH di Luar
Pengadilan
Ajukan Gugatan
Fasilitasi
Pengajuan
Gugatan ke PN
- Langgar peraturan / izin
- LH cemar / rusak
- Keresahan masy/
korban
luka/kesalahan/
dampak besar
Penegakan Hukum Pidana
Penyidik
7Pertemuan III @FHUP
5. ASAS STRICT LIABILITY
Konvensi Bassel 1993 tentang Limbah B3
Konsep Kesalahan Konsep Risiko
Keppres 61 Tahun 1993
Pasal 35 jo Pasal 43 UU 23 / 1997
Syarat : Terdapat perbuatan / kegiatan
Menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup
(abnormally dangerous activity )
Menggunakan / menghasilkan bahan / limbah beracun berbahaya B3
Kerusakan lingkungan terlihat secara real, maka tidak harus didasarkan atas kesalahan cukup dengan res ipsa loquitur
8
Pertemuan III @FHUP
ASAS STRICT LIABILITY
Pertemuan III @FHUP
9
BASED ON FAULT
Ps 1365 BWPs 34 UUPLHPembuktian• Adanya PMH
• Kerugian• Kausalitas• Kesalahan
WITHOUT FAULTSTRICT
LIABILITYPs 35 UUPLH
Tanpa Pembuktian
LIABILITY
TANGGUNG
JAWAB
ASAS STRICT LIABILITY
Pertemuan III @FHUP
10
“Pemanfaatan sumber daya alam bersifat di luar kelaziman ( non natural use )
Tidak harus membuktikan kesalahan
Pembuktian yang proporsional ( proportional burden of proof )
Ps 35 UUPLH Tanggung Jawab Mutlak
Pertemuan III @FHUP
11
Dampak Besar & Penting
Menghasilkan / Menggunakan B3
Tanggung jawab mutlak
Without Fault
Ceiling Price
Ps 35
UUPLHLangsung & Seketika
Bukan act of god / pihak ke 3
LANJUTAN ASAS STRICT LIABILITY
Pasal 35 jo Pasal 43 UU 23 / 1997
Tanggung jawab timbul secara mutlak
Tanggung jawab bersifat seketika pada saat terjadi pencemaran
Pengecualian apabila ( Ps 35 ayat 2 UU 23 / 1997 )
- Bencana Alam ( Act of God )
- Keadaan terpaksa ( Force Majeure )
- Tindakan pihak ketiga
12
Pertemuan III @FHUP
Kriteria abnormally dangerous activity
Menimbulkan resiko berbahaya tinggi terhadap manusia, tanah, atau harta benda bergerak
Memungkinkan terjadinya bahaya yang sangat besar
Ketidakmampuan untuk meniadakan resiko dengan sikap kehati hatian yang layak
Bukan merupakan hal yang lazim
Terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan lingkungan sekitar
Sifat sifat bahaya yang ditimbulkan lebih besar dari manfaat yang dirasakan bagi masyarakat
13
Pertemuan III @FHUP
6. ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Absolute Liability
Kasus SHOWA MARU
Pencemar dikenakan tanggung jawab mutlak atas pencemaran yang dilakukan
Untuk limbah Non B3
Pembuktian terlebih dahulu
14
Pertemuan III @FHUP
7. ASAS POLLUTER PAY PRINCIPLE
Pasal 34 ayat ( 1 ) UU 23 / 1997
Upaya preventif dan represif
Externality Cost
Pihak yang mencemarkan diharuskan membayar sejumlah uang secara rutin sebagai ganti rugi atas pencemaran yang dilakukan, atau melakukan tindakan yang dapat berupa
- memasang / memperbaiki unit pengelolaan limbah yang
sesuai BML
- pemulihan fungsi lingkungan
- menghilangkan / memusnahkan penyebab pencemaran
- pembayaran uang paksa setiap hari keterlambatan
tindakan
15
Pertemuan III @FHUP
8. ASAS COORPORATE ENVIRONMENT RESPONSIBILITY
Didasari pada Corporate Social Responsibility
Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007
Value Added for Corporate
Pemberdayaan masyarakat sekitar untuk dijadikan tenaga kerja
Menjaga Kelestarian lingkungan sekitar
Bertanggungjawab atas izin dari Pemerintah
Negara Penjaga Malam Welfare State Bussiness State
16
Pertemuan III @FHUP
9. Environment Impact Assesment
Hasil perumusan KTT Rio, 1992
Keterbatasan tekonologi bukan halangan untuk membiarkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan
Upaya Preventif
Lingkungan menjadi pertimbangan sistem pembangunan
Berada dalam tahapan kebijakan perizinan dan analisis imliah
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Pertemuan III @FHUP
17