SENIN, 1 SEPTEMBER 2014CHRISTIAN CHANDRA13011040TK4103 EKONOMI DAN MANAJEMEN PROYEK TEKNIK KIMIAPERSEROAN TERBATAS (PT)

DefinisiBerdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. PT menjalankan usahanya dengan modal yang terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian perusahaan sebanyak saham yang dimilikinya.

Mekanisme Pendirian

PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akte pendirian yang dibuat di depan notaris dan selanjutnya dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan. Setelah mendapat pengesahan, pendiri PT berkewajiban mengumumkan akte pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Meskipun pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM belum diperoleh, namun sebuah PT sudah dapat beroperasi melakukan kegiatannya.

Akte pendirian PT memuat anggaran dasar perseroan yang memuat tentang maksud, tujuan, serta jangka waktu pendirian PT, jumlah modal dasar, jumlah lembar saham, dan nilai nominalnya. Selain itu akte pendirian juga memuat tentang wewenang dan tanggung jawab pengurus (termasuk komisaris), perhitungan tahunan, rapat umum pemegang saham, pembagian keuantungan, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran PT.

Jenis PerusahaanAda 6 jenis Perseroan Terbatas, yaitu:1. PT TertutupPT Tertutup adalah Perseroan Terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tetapi setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya.2. PT TerbukaPT Terbuka adalah Perseroan Terbatas yang saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Jadi, setiap orang dapat ikut ambil bagian dalam modal perusahaan.3. PT KosongPT Kosong adalah Perseroan Terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, tinggal namanya saja. Namun, karena masih terdaftar, PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi.4. PT AsingPT Asing adalah Perseroan Terbatas yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana, dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga.5. PT DomestikPT Domestik adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri, juga mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.6. PT PerseoranganPT Perseorangan adalah Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya jatuh di satu tangan sehingga kekuasaan direktur tidak terpisah dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

Struktur Organisasi dan Pembagian Wewenang

Gambar 1. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas (PT)

RUPS adalah kelengkapan organisasi PT yang paling utama dan merupakan forum rapat dari para pemegang saham atau pemilik perusahaan (pemilik modal) yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas yang tidak diserahkan atau diberikan pada Direksi atau Komisaris, serta RUPS berhak memperoleh segala penjelasan yang berkaitan dengan semua kegiatan PT. Kewenangan RUPS yaitu: Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris. Membuat dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Perusahaan. Menyetujui atau mengesahkan laporan tahunan perusahaan. Menyetujui dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang akan datang. Menetapkan merger (penggabungan) akuisisi, konsolidasi, pemisahan perusahaan, dan pembubaran perusahaan.

Direksi (pengurus) adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Tugas direksi adalah sebagai berikut: Sebagai perwakilan perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai pengurusan (pengelola perusahaan). Pengelolaan suatu PT dilaksanakan oleh Direksi dan berpedoman pada Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan RUPS.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi baik diminta ataupun tidak dalam menjalankan perseroan. Apabila Direksi berhalangan, Komisaris dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan atau pengelolaan sesuai dengan keputusan RUPS.