PERS SEBAGAI PERANGKAT NEGARA DEMOKRASI

Disusun oleh:

Astika Rahayu

(3315126582)

PENDIDIKAN KIMIA NON REGULER 2012

FMIPA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan

karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah Pendidikan Kewarganegaraan dengan

judul “Pers Sebagai Perangkat Negara Demokrasi” dengan baik tanpa adanya kendala apapun

yang berarti.

Tugas makalah ini kami susun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah

Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan lain penyusunan tugas ini adalah supaya para

pembacanya dapat memahami tentang peranan pers di dalam negara Indonesia yang

merupakan negara demokrasi.

Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam

penyelesaian makalah ini. Yang utama kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Tukina

sebagai dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Akhir kata semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kami

sebagai penulis pada khususnya. Kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini

masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima saran dan kritik yang bersifat

membangun demi perbaikan ke arah sempurna. Kami mengucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Rumusan Masalah 1

I.3 Tujuan 1

BAB II. PEMBAHASAN

II.1 Sejarah Pers Indonesia 2

II.2 Pengertian dan Fungsi Pers di Dalam Negara Demokrasi 3

II.3 Kebebasan dan Kode Etik Pers 4

II.4 Bentuk-bentuk Penyimpangan Kode Etik Pers 5

II.5 Diskriminasi Terhadap Hak Asasi Pers 6

BAB III. PENUTUP

III.1 Kesimpulan 8

III.2 Saran 8

DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di dalam sebuah negara demokrasi, warga Negara diizinkan berpartisipasi dalam pemerintahan, pemerintah juga menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, dan berserikat. Salah satu lembaga yang harus disediakan untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi, salah satunya adalah pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Pers merupakan sebuah lembaga sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik, yaitu mencari, mengumpulkan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media massa dalam bentuk apapun.

Keberadaan pers dalam Negara demokrasi juga dapat menimbulkan masalah. Para jurnalis yang diberikan kebebasan terkadang menyalahgunakan hak-hak mereka sehingga menyebabkan pelanggaran kode etik. Namun terkadang pers juga mendapatkan masalah, dimana biasanya para jurnalis mengalami diskriminasi terhadap hak asasi mereka.

I.2 Rumusan masalah

1. Sejarah pers Indonesia2. Pengertian dan fungsi pers di dalam negara demokrasi3. Kebebasan dan kode etik pers4. Bentuk-bentuk penyimpangan kode etik pers5. Diskriminasi terhadap hak asasi pers

I.3 Tujuan

Mengetahui lebih jelas tentang pers dan fungsi-fungsinya di dalam sebuah negara demokrasi, memahami tentang kode-kode etik pers, serta menghindari terjadinya tindakan diskriminasi terhadap para pelaku jurnalistik.

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 Sejarah Pers Indonesia

Pada masa pemerintahan Belanda 1676, sebuah surat kabar bernama Kort Bericht Eropa (berita singkat dari Eropa) telah terbit di Indonesia. Sampai akhir abad 19 berbagai surat kabar menggunakan bahasa Belanda. Namun pada 1903 sebuah surat kabar yang dikelola oleh pribumi bernama “Medan Prijaji” diterbitkan. Pemimpin redaksinya yakni R. M. Tirtoadisuryo dapat dikatakan sebagai pembebas pers Indonesia, karena munculnya surat kabar ini merupakan awal mula bangsa Indonesia terjun dalam dunia pers yang berbau politik.

Hadirnya Medan Prijaji telah disambut hangat oleh bangsa kita, terutama kaum pergerakan yang mendambakan kebebasan mengeluarkan pendapat. Buktinya tidak lama kemudian Tjokroaminoto dari “Serikat Islam” telah menerbitakn harian Oetoesan Hindia. Dan, Bung Karno yang tidak mau ketinggalan juga telah memimpin harian Suara Rakyat Indonesia dan Sinar Hindia yang kemudian diganti namanya menjadi Sinar Indonesia.

Beberapa hari setelah pembacaan teks proklamasi, sampai akhir tahun 1945, kondisi pers RI semakin kuat. Dimasa itulah koran dipakai sebagai alat untuk mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Memasuki tahun 1948 situasi dan kondisi Negara RI mulai diwarnai oleh suasana perpecahan. Di masa itu semakin terasa ada dua golongan yang saling bertentangan yakni golongan kanan (Front Naional) dan golongan ekstrem kiri (komunis) yang disebut Front Demokrasi Rakyat. Puncak konflik ini ditandai oleh meletusnya pemberontakan, Peristiwa Madiun yang didalangi oleh PKI Muso. Peristiwa ini sempat mengguncang pemerintah. Betapa tidak, sementara rakyat kita sedang kita sedang sibuk menghadapi agresi Belanda, tiba-tiba PKI menusuk dari belakang. Pidato Presiden Soekarno yang berbunyi, “Pilih Soekarno-Hatta atau Muso dengan PKI-nya” sempat menjadi berita utama dalam setiap koran. Di masa konflik pertama inilah terjadi pembredelan koran dalam sejarah pers Indonesia dengan alasan terlalu banyak mengkritik pemerintah.

Pada tahun 1946, pihak pemerintah mulai merintih hubungan dengan pers. Disusun peraturan yang tercantum dalam Dewan Pertahanan Negara Nomor 11 Tahun 1946 yang mengatur soal percetakan, pengumuman, dan penerbitan. Mengikuti perkembangan politik, pada 14 September 1956, Kepala Staf Angkatan Darat, selaku Penguasa Militer, mengeluarkan peraturan No. PKM/001/0/1956. Pasal 1 peraturan ini menegaskan larangan untuk mencetak, menerbitkan, dan menyebarkan serta memiliki tulisan, gambar, klise atau lukisan yang memuat atau mengandung kecaman atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Pada masa orde baru, segala penerbitan di media massa berada dalam pengawasan pemerintah. Bila ingin tetap hidup, maka media massa tersebut harus memberitakan hal-hal

yang baik tentang pemerintahan orde baru. Pers seakan-akan menjadi alat pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga pers tidak dapat menjalankan fungsi sesungguhnya yaitu sebagai pendukung dan pembela masyarakat.

Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat BJ Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul. Kalangan pers kembali bernafas lega karena pemerintah mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dan UU no. 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam UU Pers tersebut dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai Hak asasi warga negara (pasal 4) dan terhadap pers nasioal tidak lagi diadakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2). 

II.2 Pengertian dan Fungsi Pers di Dalam Negara Demokrasi

Negara demokrasi adalah negara yang mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan serta menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Salah satu hak dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan.

Secara harfiyah, jurnalistik artinya kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasarnya “jurnal” (journal), artinya laporan atau catatan, atau “jour” dalam bahasa Prancis yang berarti “hari” (day). Asal-muasalnya dari bahasa Yunani kuno, “do jour” yang berati hari, yakni kejadian hari yang diberitakan dalam lembaran tercetak.

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers, menyebutkan bahwa yang dimaksud pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sarta data, dan grafik maupun dengan bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Suatu negara hukum akan menjamin kebebasan pers sebagai hak demokrasi. Pada Sidang Umum ke-IV MPRS/1996 dengan ketetapannya No. XXXII/MPRS/1996 tentang pembinaan Pers, dinyatakan oleh konsideransinya, bahwa mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui media pers adalah hak asasi tiap-tiap warga negara.

Fungsi pers didalam sebuah negara dan khususnya bagi sebuah negara demokrasi antara lain;

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui2. Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan

HAM, serta menghormati kebhinekaan3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar4. Melakukan pengawasa, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan

dengan kepentingan umum5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Menurut Mochtar Lubis, pers di negara berkembang memiliki 5 fungsi:

1. Sebagai pemberi isyarat, pemberi tanda-tanda dini, pembentuk opini, dan pengarah agenda kedepan

2. Fungsi pendidik, yaitu memberikan informasi perkembangan ilmu dan tekhnologi3. Fungsi pemersatu, yaitu memperlemah kecenderugan perpecahan4. Fungsi pengahapus mito dan mistik dari kehidupan politik negara berkembang5. Fungsi sebagai forum untuk membicarakan masalah politik yang ada di negara Asia

II.3 Kebebasan dan Kode Etik Pers

Kebebasan pers berarti kekebalan media komunikasi meliputi surat kabar, radio, dan televisi dari kontrol pemerintah. Kebebasan pers dianggap sebagai hal yang fundamental dalam hak-hak individu, tanpa media yang bebas masyarakat dan pemerintah yang demokratis tidak mungkin terwujud. Melalui pengakuan atas hak untuk bersebrangan pendapat, pemerintah demokratis mendorong perubahan politik dan sosial yang damai dan tertib, meskipun kebebasan pers dapat membawa pengaruh buruk seperti mengekspos pornografi dan pornoaksi yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat.

Di dalam UU Tentang Pers pasal 2 dinyatakan bahwa, “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.

Sejak lahirnya, pers Indonesia adalah pers berjuang; berjuang melawan ketidakadilan, ketidakbenaran, menghendaki kejujuran, menuju ke arah pangkuan martabat dan derajat Bangsa Indonesia. Ia mampu mengintegrasikan diri dengan rakyat, membawa suara dari “geluidloze massa”, dapat merefleksikan dan menggambarkan perasaan rakyat. Pers adalah pejuang nasional.

Kebebasan berpikir dan berbicara, jadi kebebasan pers, ditegaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar dalam pasal 28 yang terkenal, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang”.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya ini, tampaknya ada cukup ruang untuk kebebasan pers. Bahkan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi kebebasan pers merupakan dua hal yang menunjukkan interpedensi satu sama lain;

1. Tanpa kebebasan pers, kita sulit mengadakan kritik dan koreksi2. Tanpa kebebasan pers, ia sulit untuk berfungsi sebagai barometer, karena ia harus bisa

mencerminkan apa yang hidup dalam masyarakat.

KODE ETIK PERS (Analisi Jurnalis Independen)

1. Menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar2. Selalu mempertahankan prinsip kebebasan berimbang dalam peliputan3. Memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk

menyuarakan pendapatnya4. Hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya5. Tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat6. Menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen7. Mengormati hak narasumber untuk memberi informasi8. Segera meralat setiap pemberitaan yang diketahui tidak akurat9. Menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial identitas korban kejahatan seksual

dan pelaku tindak pidana dibawah umur10. Menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi SARA, bangsa,

politik, kecacatan dan latar belakang sosial lain yang negativ11. Menghormati privasi kecuali hal yang merugikan masyarakat12. Tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan dan

seksual13. Tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimiliki untuk mencari keuntungan

pribadi14. Tidak dibenarkan menerima suap15. Tidak dibenarkan untuk menjiplak16. Harus menghindari fitnah dan pencemaran nama baik17. Menolak campur tangan pihak lain mengenai hal di atas18. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis kode

etik

Ketentuan-ketentuan di atas cukup memberikan landasan hukum yang kuat bagi kebebasan pers, asal dalam “actual practice”-nya hal-hal tersebut benar di junjung tinggi.

II.4 Bentuk-bentuk Penyimpangan Kode Etik Pers

Segala bentuk kebebasan di negara manapun tak terkecuali di Negara Indonesia adalah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Kata kebebasan tersebut tidaklah benar-benar mutlak melainkan tetap merupakan kebebasan terbatas. Kebebasan terbatas ini dimaksudkan agar memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran. Indonesia merupakan negara hukum. Berbagai kegiatan warga negara telah di atur didalam undang-undang yang berlaku.

Seluruh kegiatan jurnalistik telah memiliki batasan-batasan yang disebut dengan Kode Etik Jurnalistik. Namun terkadang masih saja terus terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik tersebut.

Beberapa faktor yang menyebabkan penyimpangan kode etik:

- Unsur kesengajaan yang berniat tidak baik

- Tuntutan deadline yang mengurangkan waktu untuk meninjau ulang berita- Ketidaktepatan dalam memilih padanan kata- Rendahnya kemampuan dalam mengolah berita- Mancampurkan fakta dan opini

Tujuh dosa menurut Paul Johson yang dapat mematikan pers;

1. Distorsi : menambah dan mengurangi informasi2. Dramatisasi fakta palsu : membangun citra negative terhadap suatu pemberitaan

melalui kalimat atau foto

3. Mengganggu privasi : meliput kehidupan kaum elit yang tengah terlibat masalah4. Pembunuhan karakter : memperbesar sisi buruk seseorang5. Eksploitasi seks : memuat hal-hal yang mengandung seks di halaman awal6. Meracuni pikiran anak : menjadikan figure anak pada berbagai isu pemberitaan7. Penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di kalangan pemegang kontrol kebijakan

pemberitaan di media massa

II.5 Diskriminasi Terhadap Hak Asasi Pers

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dan para pelaku kegiatan jurnalistik adalah seorang manusia yang sama haknya untuk memiliki perlindungan dalam segala kegiatannya untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi. Hal tersebut juga telah diatur di dalam UU No. 28I pasal 2, yang berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”.

Beberapa waktu lalu terjadi kasus diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh jurnalis. Enam orang jurnalis dianiaya oleh oknum TNI AU pada saat meliput tragedi jatuhnya pesawat Hawk 200 (16/10/2012). Para jurnalis yang hendak mengambil gambar kondisi pesawat yang baru saja jatuh dipukuli dan dirampas kameranya oleh oknum TNI tersebut. Salah satu korban yang mendapatkan perlakuan kekerasan bernama Didik harus segera dibawa ke rumah sakit. Aksi ini terekam oleh video amatir yang di unggah ke dunia maya. Berbagai persatuan jurnalis dan seluruh masyarakat sangat mengecam perbuatan tersebut. Sikap seorang prajurit TNI yang seharusnya melindungi masyarakat justru menunjukkan sikap yang berbeda.

Kekerasan dan perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para jurnalis Indonesia telah terjadi sejak lama. Pada tahun 2003 seorang jurnalis bernama Ersa Siregar menjadi bukti nyata keburukan perlindungan terhadap jurnalis. Ersa tewas pada saat baku tembak antara TNI dan GAM di Aceh setelah menjadi korban penyandraan GAM selama enam bulan.

Di dalam UU Tentang Pers pasal 6 telah dijelaskan bahwa, “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Namun kisah Ersa jauh berbeda,

kematiannya seolah-olah dikesankan sebagai kecelakaan dan sebuah resiko jurnalis dalam meliput konflik. Hal ini sangat menggambarkan betapa murahnya nyawa jurnalis karena rendahnya perlindungan terhadap jurnalis.

BAB III

PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Pers adalah perangkat penting yang dimiliki oleh sebuah negara. Pers berperan dalam menghubungkan kehidupan pemerintahan di dalam badan negara dengan kehidupan masyarakat. Kebebasan pers di dalam Negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi berlandaskan hukum telah di atur di dalam UUD 1945 dan UU Khusus Tentang Pers. Sehingga kebebasan pers merupakan kebebasan bertanggung jawab yang mematuhi aturan hukum. Keberadaan Kode Etik Jurnalistik juga membantu dalam mengukur kebebasan segala kegiatan pers yang ada.

Penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh para jurnalis adalah wujud dari tidak patuhnya jurnalis terhadap batasan-batasan yang telah berlaku dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat merugikan orang lain. Dan perlakuan diskriminasi terhadap jurnalis merupakan bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Saling menghormati dalam menjalankan tugasnya masing-masing adalah kunci utama untuk menghindari perlakuan diskriminasi.

III.2 Saran

- Pers harus menjalankan fungsi sebagaimana mestinya- Ketelitian jurnalis dalam mengolah berita harus ditingkatkan- Kebebasan pers tetap harus mengimbangi hak-hak orang lain- Meningkatkan sikap saling menghormati kegiatan orang lain

DAFTAR PUSTAKA

Pradjoto. 1983. Kebebasan Berserikat Di Indonesia. Jakarta: Sinar Agape Press

Magniz, Franz dan Suseno. 1995. Mencari Sosok Demokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Luwarso, Lukas. 2004. Pers Terhukum, Kekerasan Terhadap Pers Indonesia 2003. Jakarta: The Southeast Asian Press Alliance

Adji, Oemar Seno. 1977. Mass Media Dan Hukum. Jakarta: Erlangga

Tim Dosen Kewarganegaraan UNJ. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: UNJ

Lima Adi Sekawan. 2007. UUD 1945 (dalam Lintasan Amandemen) Dan UUD Di Indonesia (Sejak Tahun 1945). Jakarta: LIMAS

http://www.radioprssni.com/prssninew/internallink/legal/uu_pers.htm

http://nfhgirl.blogspot.com/2012/06/peranan-pers-dalam-kehidupan-masyarakat.html

http://reporter.lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86:pelanggaran-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik&catid=1:etika-media&Itemid=6

http://www.goriau.com/berita/dunia/komnas-ham-pemukulan-wartawan-terjadi-jauh-dari-pesawat-jatuh.html