permintaan gubernur dki untuk publikasi laporan hasil pemeriksaan oleh bpk

PERMINTAAN GUBERNUR DKI UNTUK PUBLIKASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH BPK

LINGKUNGAN BISNIS DAN HUKUM KOMERSIAL

Kelompok :

ANDI AMIRULLAH ARIF TIRO - 15MPAXXXIC08

MEYLIA CANDRAWATI - 15MPAXXXIA12

RIZQY AIDDHA YUNIAWATI - 15MPAXXXIA14

PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS GADJAH MADAYOGYAKARTA


PENDAHULUAN

Kasus Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Di penghujung tahun tahun 2015 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

menjadi sorortan publik terkait dengan kasus pembelihan lahan RS Sumber Waras. Kasus ini

bermula tahun lalu tepatnya 6 Juni 2014, laki-laki yang akrab disapa Ahok ini berminat

membeli sebagian lahan seluas 3,6 hektar milik RS Sumber Waras untuk dijadikan rumah

sakit jantung dan kankermengingat pasien penyakit-penyakit tersebut semakin membutuhkan

pelayanan khusus.

Dinas Kesehatan DKI mengatakan lahan RS Sumber Waras layak dibeli karena

memenuhi sejumlah persyaratan seperti tanah siap pakai, bebas banjir, akses jalan besar,

jangkauan luas, dan luas lahan yang lebih dari 2.500 meter persegi. Namun, menurut

penilaian BPK, lahan RS Sumber Waras tak memenuhi persyaratan-persayaratan di atas.

BPK menilai lahan tersebut tidak siap bangun karena banyak bangunan di sekelilingnya yang

merupakan daerah banjir, serta tidak adanya jalan besar.

Selain tidak memenuhi persyaratan terhadap pembangunan rumah sakit, kasus ini juga

diduga BPK adanya wanprestasi. Dengan pembayaran lahan sebesar Rp755 miliar oleh

Pemprov DKI, BPK menemukan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp191 miliar. Hal

tersebut pertama kali diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD

DKI tahun 2014.

Menurut BPK, lahan yang dibeli Pemprov DKI NJOP-nya sekitar Rp 7 juta. Namun,

kenyataannya DKI malah membayar NJOP sebesar Rp 20 juta. Hal ini dinilai BPK

merupakan NJOP tanah di bagian depan, yang masih menjadi milik pihak Rumah Sakit

Sumber Waras. Hal ini dibantak Ahok dengan bukti formal sertifikat hak guna bangunan

(HGB) atas lahan tersebut menyatakan alamat Jalan Kyai Tapa sesuai dengan hasil appraisal,

nilai pasar lahan tersebut per 15 November 2014 Rp 904 miliar. Ahok merasa nilai pembelian

Pemprov DKI Jakarta jauh di bawah harga pasar.

Dari penemuan inilah Ahok diperiksa BPK. Dalam pemeriksaan itu, Ahok

menyerahkan bukti-bukti pembelian lahan Sumber Waras. Tak hanya itu, Ahok juga

membawa bukti video rekaman saat rapat penentuan keputusan membeli lahan seluas 3,6

hektare di Jakarta Barat itu senilai Rp 755 miliar.

Dalam hal pemeriksaan BPK RI terhadap dirinya, Ahok meminta BPK untuk

mempublikasi video pemeriksaan ke publik. Ahok berharap rakyat dapat mengetahui detail

pemeriksaan, seperti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ia juga berharap rakyat


mengetahui jawaban Ahok kepada para auditor BPK sehingga transparansi pemeriksaan

tercapai. BPK menolak dengan beberapa alasannya yang disampaikan oleh Yudi (juru bicara

BPK).

Identifikasi Masalah

1. Ahok Tantang BPK Buka Rekaman Pemeriksaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang

akrab disapa Ahok mengungkapkan kekesalannya lantaran tidak diperbolehkan

membawa staf untuk merekam pemeriksaan terhadap dirinya. Menurutnya BPK telah

bersikap tendensius dengan enggan membuka pemeriksaan.

Kejadian itu pun membuat Ahok kemudian menantang BPK bersedia membuka hasil

pemeriksaan dirinya. Menurutnya, pemeriksaan dapat diungkap karena hanya bersifat

mengumpulkan data.

"Sekarang saya tantang BPK untuk buka ke publik jika memang

menganggap ini suatu pengumpulan data dan mencari kebenaran," kata

Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/11).

Ahok menyebut akan membiarkan masyarakat untuk menentukan apakah tuduhan

tendensius yang dilontarkan kepada dirinya benar atau tidak. Menurutnya masyarakat

berhak mengetahui apa saja yang menjadi pertanyaan BPK dan bagaimana jawaban

dari sang Gubernur. (Sumber: http://www.cnnindonesia.com)

2. BPK Berkeras Tolak Publikasi Rekaman Pemeriksaan Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan dengan tegas mengatakan, tak

bisa mempublikasikan hasil pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki

Tjahaja Purnama. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Raden Yudi

Ramdan mengungkapkan, rekaman tersebut tidak bisa dipublikasikan lantaran

termasuk dalam berkas pemeriksaan.

"Yang dilakukan tim adalah proses pemeriksaan dan rekaman itu masuk

bagian pemeriksaan jadi tak bisa dipublikasikan," kata Yudi saat

dihubungi, Selasa (24/11).

Yudi menyatakan, hasil pemeriksaan akan segera diserahkan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang mengusut dugaan korupsi

Rumah Sakit Sumber Waras. Namun hasil tersebut belum akan dikirimkan dalam

waktu dekat.

http://www.cnnindonesia.com/


Menurut Yudi, saat ini tim auditor BPK masih melakukan pengumpulan data. Setelah

semua data terkumpul, barulah berkas akan dilimpahkan ke BPK.

"Kami harap secepatnya, penegakan hukum kan ada dalam ranah KPK,"

katanya. (Sumber: http://www.cnnindonesia.com)

Rumusan Masalah

Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tanggal Senin (23/11/2015) kemarin,

Ahok menantang BPK untuk membuka rekaman pemeriksaannya terkait kasus pembelian

lahan RS Sumber Waras. Namun Badan Pemeriksa Keuangan dengan tegas mengatakan, tak

bisa mempublikasikan hasil pemeriksaan tersebut lantaran termasuk dalam berkas

pemeriksaan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka timbul pertanyaan

sebagai berikut:

1. Apakah rekaman hasil pemeriksaan oleh BPK dapat dipublikasikan?

2. Bentuk publikasi seperti apakah yang ideal dikeluarkan oleh BPK untuk konsumsi

publik?



PEMBAHASAN

Untuk mengkritisi permintaan Ahok terhadap BPK untuk membuka rekaman

pemeriksaannya terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dan apakah rekaman

pemeriksaan dapat dipublikasikan, kami mengacu kepada 2 (dua) Undang-Undang, yaitu

1. Undang-undang nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

2. Undang-undang 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (PPTJKN).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dijelaskan

bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kemudian dalam ayat

(3), DPR, DPD dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. Dan Ayat (5)

menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara yang diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD dinayatakan terbuka untuk umum.

Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk keperluan tindak lanjut hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil

pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur. Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya. Dalam ayat (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota

kepada BPK.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara.

Dalam Pasal 10 pada bagian (d) dan (e) terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan,

dijelaskan bahwa pemeriksa dapat meminta keterangan kepada seseorang; dan memotret,

merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Pada pasal 17 ayat (6) UU ini dijelaskan mengenai laporan hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada

Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian dalam ayat

(7) diatur mengenai tatacara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana


dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur bersama oleh BPK

dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian di pasal 19 ayat (1), dijelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang

telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, dan ayat

(2) menjelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

Dari pemahaman beberapa pasal pada kedua undang-undang tersebut akan digarisbawahi

poin-poin penting sebagai berikut:

Apakah rekaman hasil pemeriksaan oleh BPK dapat dipublikasikan?

Dalam UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 7 disebutkan hasil pemeriksaan

atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR,

DPD dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian UU nomor 15 tahun 2004

tentang PTJKN pasal 19 disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan

kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan dua hal

pertimbangan tersebut maka seluruh hasil pemeriksaan dapat dipublikasikan kepada publik

dalam hal ini masyarakat.

Kemudian untuk kasus permintaan Ahok terhadap BPK untuk membuka rekaman

pemeriksaannya terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang kemudian ditolak

oleh BPK. Dalam peraturan atau undang-undang tidak ada yang secara jelas mengatur terkait

rekaman pemeriksaan, apakah dapat dipublikasikan ke publik atau tidak. Namun dalam Pasal

10 UU nomor 15 tahun 2004 tentang PTJKN pada bagian (d) dan (e) terkait pelaksanaan

tugas pemeriksaan, dijelaskan bahwa pemeriksa dapat meminta keterangan kepada

seseorang; dan memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu

pemeriksaan. Mengacu pada peraturan tersebut maka jelas pihak yang dapat mengakses

rekaman tersebut hanyalah pemeriksa (dalam hal ini BPK). Dan berdasarkan penjelasan

tersebut maka yang dilakukan oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK

Raden Yudi Ramdan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu rekaman

tersebut tidak bisa dipublikasikan karena masih dalam berkas pemeriksaan.


Bentuk publikasi seperti apakah yang ideal dikeluarkan oleh BPK untuk konsumsi

publik?

Adanya kewajiban BPK untuk mempublikasikan seluruh hasil pemeriksaan BPK

kepada publik sesuai dengan amanat Undang-undang 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (PTJKN) membawa dampak positif dimana pihak

eksekutif akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dan

rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat mengetahui apabila terjadi penyimpangan

dalam pengelolaan keuangan negara. Tetapi disisi lain publikasi tersebut juga membawa

dampak negatif seperti potensi terjadinya pemerasan oleh pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawab dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK yang dipublikasikan.

Sekarang yang menjadi pertanyaan bentuk publikasi seperti apakah yang ideal bagi

BPK untuk menghindari risiko penyalahgunaan publikasi, berikut ini rekomendasi atas UU

tersebut mengenai bentuk publikasi yang tepat:

1. Laporan hasil pemeriksaan tidak harus seluruhnya disampaikan secara terbuka kepada

masyarakat, dalam hal ini perlu dilakukan penyaringan informasi sebelum hasil

pemeriksaan tersebut dipublikasikan.

2. Hasil pemeriksaan yang dipublikasikan kepada masyarakat seharusnya hasil

pemeriksaan yang sudah mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah.

3. Perlu dibuat undang-undang atau peraturan apabila terjadi penyalahgunaan informasi

dan perlunya sosialisasi agar pemahaman masyarakat mengenai hasil pemeriksaan

BPK adalah bukan sebagai vonis bersalah, tetapi keputusan hukum hanya ada di

pengadilan.


KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan,

dinyatakan terbuka untuk umum dapat dipublikasikan kepada publik yang sesuai

dalam UU nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU

no 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (PPTJKN). Kemudian terkait pemeriksaan, pihak yang dapat mengakses

rekaman kejadian pada saat pemeriksaan hanyalah pemeriksa (BPK) dan tidak ada

yang secara jelas mengatur, apakah rekaman pemeriksaan dapat dipublikasikan ke

publik atau tidak.

2. Dan dalam publikasi laporan hasil pemeriksaan BPK secara terbuka kepada

masyarakat harus ada pembatasan-pembatasan informasi dan peraturan yang tegas

terjadi penyalahgunaan informasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang

tidak bertanggungjawab.


DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Undang-undang nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (PPTJKN)

Metro News Viva. 2015. BPK: Hasil Pemeriksaan Ahok Tak Bisa Diungkap ke Publik, (http://metro.news.viva.co.id diakses 1 dec 2015

CNN Indonesia. 2015. Ahok Tantang BPK Buka Rekaman Pemeriksaan, (Online),

(http://www.cnnindonesia.com, diakses 1 dec 2015)

CNN Indonesia. 2015. BPK Berkeras Tolak Publikasi Rekaman Pemeriksaan Ahok, (Online),

(http://www.cnnindonesia.com, diakses 1 dec 2015)



permintaan gubernur dki untuk publikasi laporan hasil pemeriksaan oleh bpk

Documents