permenkes no 3 thn 2020 · 2020. 9. 3. · pmk no 340 tahun 2010 uu no 44 tahun 2009 klasifikasi...
TRANSCRIPT
Disampaikan pada Diskusi Webinar Div. Manajemen RS PKMK FK-KMK UGM
Kamis, 6 Februari 2020
FK-KMK UGM
Dalam PERSPEKTIF PENGELOLA
RUMAH SAKIT
Permenkes
No 3 Thn 2020Klasifikasi & Perizinan RS
Dr. dr. Beni Satria, M.Kes, S.H., M.H.Kes
Hp : 0811 61 3393 | email : [email protected]
Medan, 30 Oktober 1980
1. Founder Achilles Health Law Indonesia (AHLI)
2. Direktur Utama PT. RMH (Regina Maris Hospital) | 2018 - Skrg
3. Direktur RSU Sarah | 2015 – 2019
4. Kepala Pelayanan Medis RS Sarah | 2014 – 2015
5. Kepala Bag.Legal & Umum RS Khusus Mata SMEC | 2013 – 2014
Praktisi
1. Sekretaris Prodi Magister Hukum Pascasarjana UNPAB | 2016 – Skrg
2. Dosen Pascasarjana Magister Hukum UNPAB | 2016 – Skrg
3. Dosen Pascasarjana Institut Kesehatan Helvetia | 2019 – Skrg
4. Dosen Pascasarjana Magister Hukum NTU Academy | 2019 – Skrg
Akademisi
1. TKMKB BPJS Kesehatan Prov. SUMUT | 2014 – Skrg
2. Konsultan dan Pengurus IKKESINDO SUMUT | 2018 – Skrg
3. Sekretaris PERSI SUMUT | 2018 – Skrg
4. Sekretaris MKEK IDI SUMUT | 2016 – Skrg
5. Ketua DPP MHKI Bid.Kajian Hukum Perumahsakitan | 2018 – Skrg
6. Pengurus Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesi (ADHKI)
7. Pengurus ARSSI SUMUT – MHKI SUMUT – PDKI SUMUT
Organisasi
RIWAYAT PENDIDIKAN:
Materi
Yang Baru dari Permenkes 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi
dan Perizinan Rumah Sakit
Pendahuluan01
Hilangnya ”KASTANISASI” Rumah Sakit
PMK No 3/2020 & Perspektif Pengelola03
Problematika dan Dinamika tentang Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit
Problematika dan Dinamika02
Keunggulan setiap Negara – Bangsa di Seluruh Dunia Hari ini
dan di Masa depan ditentukan dari fakta apakah ia mampu
Mengembangkan dan akhirnya memiliki Kebijakan Publik yang
Unggul (Rian N, 2009)
Diskusi04
Problematika & Dinamika
Perlu dikembangkan rujukan parsial berupa
pemeriksaan spesimen dan jejaring konsultasi
kasus ke FKRTL yang memiliki kompetensi.
Rujukan Parsial
dalam memberikan data costing untuk
perhitungan tarif INA CBG masih sangat
kurang
Partisipasi Pengelola RS
Peran belum maksimal untuk melaksanakan
clinical governance dalam rangka kendali mutu
dan kendali biaya dan melaksanakan arahan
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) serta Undang-
Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Komite Medis & Komite Etik
Program rujukan berjenjang belum bisa diterapkan di
seluruh Indonesia secara serentak, karena distribusi
Faskes dan Nakes berdasar kompetensinya sesuai
jejaring rujukan berjenjang belum ideal.
Rujukan Berjenjang
sudah 3 tahun tidak pernah naik, tidak sesuai
ketentuan harus ditinjau setiap 2 tahun
Tarif INACBG’s
belum bisa mengakomodir semua sumber
daya yang dipergunakan oleh dokter dan
RS dalam memberikan pelayanan
Grouping INACBG’s
ketersediaan dan distribusinya sering
terhambat. Bahan Baku Masih Import
Obat dan ALKES
Menghargai hak pasien untuk menentukan faskes
pilihannya, sepanjang sesuai dengan kebutuhan
medisnya. Ada penerapan urun biaya bagi yang memilih
langsung Rumah Sakit dengan kelas yang lebih tinggi dari
yang ditetapkan sistem, atau yang berada di luar
wilayahnya (prinsip portabilitas).
Hak & Keselamatan Pasien
Dinamika Persaingan RS
0203
04
Lokasi Rumah Sakit
Tidak lagi mempertimbangkan
jarak antar Rumah Sakit
Andalan Bersaing
1. Kualitas Pelayanan
2. Biaya Perawatan
3. Tenaga Medis di dlam RS
4. Inovasi
Peta Persaingan
1. Perawatan Pasien R.Inap
2. Jasa Dokter
3. Jasa Apotek
4. Segmen Pasar yang dilayani
01Perizinan
Mudahnya Perizinan
Pendirian Rumah
Sakit Swasta
Prospek Bisnis Rumah Sakit
PROSPEK
BISNIS
RUMAH SAKIT
Masih Banyak, diantaranya Singapura karena kebutuhan
layanan dokter dan Rumah Sakit yang Prima
Masyarakat Berobat ke LN
Ke Indonesia sehingga Membutuhkan Rumah
Sakit yang Memiliki Standar Yang Baik
Banyaknya TKA dan Turis Asing
Dengan Pertumbuhan Penduduk dan
Peningkatan Taraf Hidup yang berkembang Pesat
Perkembangan Wil Pemukiman Baru
Lebih Sederhana dan Mudah
Perizinan
Pendirian
Lebih Sederhana dan Mudah
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Semakin Meningkat (GNP Naik), diperkirakan akan
Meningaktkan Kebutuhan Layanan Kesehatan yang Lebih Baik
Prospek Penyakit
KatastropikPada tahun 2014 jumlah kasus 7.339.017, sedangkan
tahun 2017 sudah mencapai 16.356.969 kasus. Dari data
yang ada, kasus penyakit jantung merupakan penyakit
Katastrofik yang paling tinggi, menempati urutan pertama,
dan terus menerus naik.
64,4%
Jika pada tahun 2014 jumlah kasus penyakit
jantung 4.105.829 (55,9% dari total kasus
penyakit katastropik) pada tahun 2017 mencapai
10.536.985 kasus (64,4%).
Pembiayaan penyakit Katastrofik, menurut data BPJS Kesehatan
menghabiskan biaya 18,44 Triliun Rupiah (2017), dan 16,94 Triliun
Rupiah (2016). Sedangkan tahun 2015, menghabiskan biaya hampir
14,89 Triliun Rupiah. Setiap tahun jumlah kasus bertambah dan
pembiayaan juga bertambah besar. Disatu pihak BPJS mengalami
defisit akibat beban pembiayaan Penyakit Katastrofik dan dipihak lain
terjadi peningkatan yang luar biasa jumlah penyakit katastrofik yang
harus ditangani oleh RS.
PertumbuhanRumah Sakit
Publik vs Private
RS di Indonesia terdiri dari rumah sakit publik
dan rumah sakit privat dengan jumlah total
2,773. Pertumbuhan RS publik selama 6 tahun
terakhir tidak sepesat pertumbuhan RS privat.
Rata-rata pertumbuhan RS publik sebesar
0.4%, karena adanya penurunan jumlah RS
Swasta non profit, sedangkan RS privat
sebesar 15.3%.
Jumlah RS swasta dibandingkan
RS pemerintah lebih banyak,
dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 7%. Sedangkan
pertumbuhan RS pemerintah hanya
sebesar 3%.
Data Nasional
RS berdasarkan Kepemilikan
Sumber : http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/report/ yang diolah.
63 % Rumah Sakit Milik SwastaBerdasarkan data Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) di Indonesia terdapat 2.813
rumah sakit (RS) hingga akhir 2018. Jumlah
tersebut terdiri atas 2.269 RS Umum dan 544
RS Khusus. Seperti diketahui, pihak swasta
memiliki 1.787 RS atau 63,5% dari total yang
ada di tanah air.
Adapun sebanyak 529 RS dimiliki Pemerintah
Daerah (Pemda) Kabupaten dan 141 dimiliki
Pemda Provinsi. Sementara jumlah RS yang
dimiliki pemerintah pusat hanya 33 unit, seperti
terlihat pada grafik.
Dengan jumlah penduduk mencapai 265 juta
jiwa, pemerintah tidak mampu memberikan
layanan kesehatan bagi masyarakat karena
terbatasnya anggaran. Untuk itu, dibutuhkan
pihak swasta untuk membangun fasilitas
kesehatan seperti rumah sakit.
J u m l a hT e m p a t
T i d u r
Tempat
Tidur
Jumlah TT RS Pemerintah
memang lebih banyak dibanding
RS swasta, namun pertumbuhan
TT RS swasta lebih tinggi
sebesar rata-rata 10%,
dibandingkan TT RS Publik yang
rata-rata sebesar 4%.
Ketersediaan DokterDalam rentang waktu enam tahun, jumlah
tenaga medis, yakni dokter di Indonesia
telah mengalami peningkatan. Menurut
data Kementerian Kesehatan, pada 2010
terdapat 25.333 dokter umum, 8.403
dokter spesialis, dan 8.731 dokter gigi.
Sedangkan pada 2015, jumlah tersebut
meningkat menjadi 41.026 dokter umum,
47.894 dokter spesialis, dan 11.686 dokter
gigi. Dalam rentang waktu tersebut, jumlah
dokter spesialis mengalami peningkatan
yang terbesar. Bahkan sejak 2014, dokter
spesialis mendominasi jumlah dokter di
tanah air. Meskipun ketersediaan dokter
meningkat dan rasio dokter di Indonesia
terpenuhi, tapi tenaga dokter di Indonesia
masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan
kota-kota besar.
Dari seluruh ketersediaan dokter Pada 2015 (100.561 dokterl), sebanyak 53,98%
atau sekitar 54.281 dokter berasal dari pulau Jawa. Sementara ketersediaan
dokter terendah adalah di Maluku dan Papua, yakni hanya 2.439
dokter.Tantangan untuk pemenuhan rasio ideal beban kerja dokter tidak
hanya berdasar kepada jumlah penduduk Indonesia yang terkonsentrasi di Pulau
Sumatera dan Pulau Jawa. Untuk wilayah Indonesia Timur kasusnya berbeda,
permasalahan terletak pada wilayah yang luas, medan sulit, dan penduduk
terpencar. Tenaga ahli dokter juga cenderung memilih bekerja di daerah
yang mampu memberi insentif besar dan memiliki sarana memadai untuk
menunjang profesi dokter, yakni di kota- kota besar.
Klasifikasi & Perizinan Rumah Sakit
Tentang Klasifikasi Rumah
Sakit
PMK No 340 Tahun 2010
UU No 44
Tahun 2009
Klasifikasi dan
Perizinan
Rumah Sakit
PMK NO 3 Tahun 2020
ttg Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit
Klasifikasi RS Khusus
Masih Menggunakan
PMK No 340 Tahun 2010
Penundaan Pemberlakuan
PMK No 30/2019
Tanggal 4 Nov 2019
SE No
HK.02.02/Menkes/606/2019
Tentang Perizinan Rumah
Sakit
PMK No 147 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit
PMK No. 56 Tahun 2014
Ttg Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit
PMK No 30 Tahun 2019
PMK No 3Tahun 2020
PENINGKATAN AKSES
PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT
2010 2014 2019
2010RS Khusus
2019
2020
KONSEP KLASIFIKASI RUMAH SAKIT PMK No. 3 TAHUN 2020
KEMAMPUAN PELAYANAN RUMAH
SAKITTidak berdasarkan kemampuan pelayanan RS,
tetapi berdasarkan dari kompetensi tenaga
terutama tenaga medis yang dimiliki Rumah
Sakit.
PELAYANAN RUMAH SAKIT
Pelayanan rumah sakit meliputi: Pelayanan
medik dan penunjang medik, pelayanan
keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan
nonmedik.
1
23
4
DASAR KELAS RUMAH SAKIT
Jumlah tempat tidur,
pelayanan, SDM, bangunan dan
prasarana, serta peralatan.
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
tertentu tidak dibatasi pada kelas
Rumah Sakit tertentu, tetapi dapat
dilakukan pada seluruh rumah sakit
PELAYANAN
KESEHATAN
RUMAH SAKIT
PELAYANAN RS
PELAYANAN
KESEHATAN
o Pelayanan medik dan
penunjang medik
o pelayanan keperawatan
dan kebidanano pelayanan non medik
PELAYANAN MEDIK
DAN PENUNJANG
MEDIK
o Pelayanan medik umum
o pelayanan medik spesialis
o pelayanan medik
subspesialis
PELAYANAN
KEPERAWATAN DAN
KEBIDANAN
o Asuhan keperawatan
generalis dan/atau spesialiso asuhan kebidanan
PELAYANAN
NONMEDIS
o Pelayanan farmasi,
o pelayanan laundri/binatu
o pengolaham
makanan/gizi
o pemulasaran jenazah
o pelayanan nonmedik lain
PENGELOMPOKAN NORMA
UNTUK PELAYANAN
Bukan
Pengelompokan
tenaga
PE
LA
YA
NA
NK
ES
EH
ATA
N
PA
RIP
UR
NA
JENIS RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT KHUSUS
1
2
3
Memberikan pelayanan utama
pada satu bidang atau satu
jenis penyakit tertentu
berdasarkan disiplin ilmu,
golongan umur, organ, jenis
penyakit, atau kekhususan
lainnya
Dapat menyelenggarakan
pelayanan lain di luar
kekhususannya
Pelayanan rawat inap
dari seluruh 40%tempat tidur
RUMAH SAKIT
UMUM
RUMAH SAKIT
KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM
RS yang memberikan
pelayanan kesehatan pada
semua bidang dan jenis
penyakit
RUMAH SAKIT KHUSUS
RUMAH SAKIT KHUSUS, terdiri atas
1
2
3
1. Ibu dan Anak
2. Mata
3. Gigi dan Mulut
4. Ginjal
5. Jiwa
6. Infeksi
7. THT – KL
8. Paru
9. Ketergantungan Obat
10.Bedah
11.Otak
12.Orthopaedi
13.Kanker
14.Jantung & Pembuluh Darah
”Kastanisasi” Rumah Sakitdalam Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2019 – SDM Tenaga Medis
KELAS D
KELAS C
KELAS A
KELAS B
A
B
CD
Runtuhnya “Kastanisasi” dlm PMK No 3/2020
Min 250 TT Min 200 TT Min 100 TT Min 50 TT
A B C D
Rumah Sakit UmumTT Kelas 3RSUD : 30 %
RS Swasta : 20 %
TT > Kelas 1
Max 30 %
Intensive : 8 %ICU : 5 %
Lain : 3 %
Rumah Sakit
Khusus
Min 100 TT Min 75 TT Min 25 TT
BA CPelayanan Lain
diluar Kekhususan
Max 40 % dari TT
Menurut Permenkes No 3 Tahun 2020
Pelayanan Kesehatan di RS, Paling SedikitMenurut Permenkes No 3 Tahun 2020
Secara Keseluruhan SDM Tenaga
Medis ‘bertanda’ (+/-)
Pelayanan Medik & Penunjang Medik
Medik Dasar (+/-)
Dokter Umum (+/-)
Dokter Gigi (+/-)
Medik Umum
Penyakit Dalam (+/-)
Bedah (+/-)
Anak (+/-)
Obgyn (+/-)
Medik Spesialis
Sub Spesialis Dasar (+/-)
Sub Spesialis Lain (+/-)
Medik Sub Spesialis
01
Keperawatan ’bertanda’ (+/-)
sementara Kebidanan (+/-)
Pelayanan Keperawatan & Kebidanan
Asuhan Keperawatan
Generalis
Asuhan Keperawatan
Spesilais
Keperawatan (+)
Asuhan Kebidanan
Kebidanan (+/-)
02
Dalam UU No 44/2009, PMK No
30/2019, Pelayanan farmasi masuk
dalam kelompok Pelayanan
Penunjang Medik.
Pelayanan Non Medik Farmasi (+) Laundry/Binatu (+) Makanan/Gizi (+)
03 Informasi & Komunikasi (+) Pemulasaran Jenazah (+) Non Medik Lain (+)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan (+)
Sumber Daya Manusia
SDM
Dokter
(+/-)Dokter Gigi
(+/-)
Keperawatan
(+)
Kebidanan
(+/-)
Kefarmasian
(+)Kesehatan
Masyarakat (+)
Dokter Spesialis
(+/-)
Dokter Gigi
Spesialis (+/-)
Psikologi
Klinis (+/-)Gizi (+)
Ketrapian
Fisik (+)
Kesh. Lingk
(+)
Dokter
Subspesialis
(+/-)
Dokter Gigi
Subspesialis
(+/-)
Non Kesehatan
(+/-)
Teknik
Biomedika (+)
Keteknisian
Medik (+)
Kesehatan
Lain (+)
Dokter Spesialis dgn Kualifikasi Tambahan
diberi kewenangan dapat memberikan
Pelayanan Medik Subspesialis tertentu dalam
hal belum terdapat dokter subspesialis
dasar dan dokter subspesialis lain untuk
melakukan pelayanan medik subspesialis
Jumlah dan Kualifikasi SDM
disesuaikan dengan Hasil Analisis Beban
Kerja, Kebutuhan dan Kemampuan
Pelayanan Rumah Sakit.
PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT
Peningkatan kelas RumahSakit dilakukan dengan
pemenuhan Jumlah
tempat tidur, pelayanan,
SDM, bangunan dan
prasarana, peralatan
sesuai dengan klasifikasi
Rumah Sakit
hanya dapat dilakukan
terhadap Rumah Sakit
yang telah terakreditasi
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan
PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT INAP
TEMPAT TIDUR PERAWATAN INTENSIF
01TEMPAT TIDUR PERAWATAN KELAS III
• paling sedikit 30 % dari seluruh tempat tidur untuk
Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
• paling sedikit 20 % dari seluruh tempat tidur untuk
Rumah Sakit milik swasta
TEMPAT TIDUR PERAWATAN DI ATAS KELAS I
paling banyak 30% (tiga puluh persen)
dari seluruh tempat tidur untuk Rumah
Sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan swasta
• paling sedikit 8% (delapan persen) dari
seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit baik
milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan swasta.
a. Perawatan intensif untuk RS umum 5%
(lima persen) untuk ICU, dan 3% (tiga
persen) untuk pelayanan intensif lainnya
b. Ketentuan paling sedikit 8% dikecualikan
untuk RS khusus mata dan RS Khusus
Gigi dan mulut
03
02
PENYELENGGARAAN
RS PENDIDIKAN (PP No. 93 Tahun 2015)Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit
01pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit pendidikan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
TKWNA (PMK No. 67/2013)Rumah Sakit dapat mendayagunakan tenaga
kesehatan dan tenaga nonkesehatan warga negara
02
Pengembangan pelayanan medik
spesialistik dengan klinik utama PMA
(KBLI 86109, 86202) yang didirikan di
area RS dan terintegrasi dengan
pelayanan RS
PMA (PERPRES No. 44 Tahun
2016RS milik swasta (RS umum dan RS khusus kelas A dan
B) dapat berupa RS PMA (KBLI 86103) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
RS PMA memiliki paling sedikit 200 tempat tidur atau
berdasarkan kesepakatan/kerjasama internasional
03
PENYELENGGARAAN
Pimpinan Tidak boleh Merangkap Jabatan Manajerial
di RS Lain. Pemilik RS Tidak boleh Merangkap
sebagai Kepala atau Direktur RS.
PIMPINAN DAN PEMILIK RUMAH SAKIT
Pemilik dapat Melakukan Kerjasama
dengan Pihak Ketiga dalam Rangka
Pengelolaan
KERJASAMA
RS Milik Pemerintah Pusat dan PEMDA dpt
menyelenggarakan UTD yg izinnya Melekat pada izin
Operasional setelah memenuhi syarat
UNIT TRANSFUSI DARAH
RS yang Memiliki Izin Operasional harus TEREGISTRASI
di Kemenkes melalui Aplikasi Registrasi Online. RS Wajib
Terakreditas sesuai dengan Ketentuan perundang -
undangan
REGISTRASI dan AKREDITASI
Setiap RS harus memiliki Peraturan Internal dan
Organisasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel sesuai
Ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
PERATURAN INTERNAL & ORGANISASI RS
Pimpinan & Pemilik Rumah Sakit
Tidak boleh Merangkap Jabatan Manajerial di
Rumah Sakit Lain
Pemilik Rumah Sakit Tidak Boleh Merangkap
menjadi Kepala / Direktur Rumah Sakit
Kepala/ Direktur dan Pimpinan Unsur pelayanan
Medik di Rumah Sakit harus Seorang Tenaga medis
yang Mempunyai Kemampuan dan keahlian di
bidang Perumahsakitan yang dapat diperoleh
melalui Pendidikan Formal, Pelatihan dan/atau
Pengalaman Bekerja
01
02
03
04
DILARANG
Menambahkan kata Internasional,
International, Kelas Dunia, world Class,
Global, dan/atau yang disebut nama lainnya
yang bermakna sama.
Menggunakan Nama Orang Yang Masih
Hidup
DIPERBOLEHKAN
Disesuiakan dengan Kepemilikan, Jenis dan
Kekhususannya.
Untuk Rumah Sakit Khusus harus
mencantumkan Kekhususannya
Pemberian nama harus memperhatikan
Nilai dan Norma, Agama, Sosial Bidaya
dan Etika
PEMBERIAN NAMA
RUMAH SAKIT
01RS TELAH
MEMILIKI IZIN
RS yang telah
memiliki izin
operasional
berdasarkan PMK
No. 56/2014, PMK
No. 26/2018, dan
PMK No. 30/2019
tetap berlaku
sampaihabis
masaberlakunya
izin
02RS PROSES
PENGAJUAN IZIN
RS yang sedang
dalam proses
pengajuanIzin
mendirikan dan/atau
izin operasional baru,
atau perpanjangan
izin operasional
berdasarkan PMK
No. 26/2018 dan
PMK No. 30/2019
tetap diberikan izin
sesuai dengan PMK
No. 26/2018 dan
PMK No. 30/2019
03PENYESUAIAN
KETENTUAN
• RS yang telah memiliki
izin berdasarkan PMK
No. 56/2014, PMK No.
26/2018, dan PMK No.
30/2019 harus
menyesuaikandengan
ketentuan PMK ini 1
tahun sejak PMK No.
3/2020 diundangkan.
• Ketentuan harus
menyesuaikandengan
ketentuan PMK ini 1
tahun, tidak berlaku bagi
RS yang sudah memiliki
izin operasioal tetapi
bangunan tidak saling
terhubung
04REVIU KELAS
• Reviu kelas RS yang telah
memiliki izin berdasarkan
PMK No. 56/2014, PMK No.
26/2018, dilakukan dengan
menggunakan klasifikasi
yang ada pada PMK No.
56/2014 dan PMK No.
340/Menkes/Per/III/2010
• Reviu kelas RS yang telah
memiliki izin berdasarkan
PMK No. 30/2019,
dilakukandengan
menggunakanklasifikasi
yang ada pada PMK No.
30/2019
• Reviu kelas dengan
menggunakan klasifikasi
berdasarkan PMK No.
56/2014, PMK No.
340/Menkes/Per/III/2010
dan PMK No. 30/2019
hanya untuk 1 tahun sejak
PMK ini diundangkanKE
TE
NTU
AN
PE
RA
LIH
AN
HARMONISASI PENGATURAN LAIN TERHADAP PELAKSANAAN
PERMENKES NO. 3 TAHUN 2020
01 SISTEM RUJUKAN
PELAYANN KESEHATAN
PMK No. 001 Tahun
2012
02 IZIN PRAKTIK TENAGA
KESEHATAN TU.
DOKTER
PMK No. 2052
/Menkes/Per/I/2011, dan
PMK Izin Nakes lain
03PELAYANAN
PROGRAM JKN
Diantaranya: PMK No.
52 TAHUN 2016,
KMK No. 373 Tahun
2019 tentang Reviu
Kelas RS, dan
peraturan lain yang
terkait dengan
program JKN
PELAYANAN
KESEHATAN TERTENTU
Diantaranya : PMK No.
812/Menkes/Per/VII/2010 tentang
Dialisis, PMK No.
780/Menkes/Per/VIII/2008
tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Radiologi, KMK No.
1778/Menkes/SK/XII/2008
tentang Pedoman
Penyelenggaraan ICU Rumah
sakit
04
PMK Nomor 3 Tahun 2020
PEMBERLAKUANAmanah UU No 44 Tahun 2009
PMK No 3 Tahun 2020 Mencabut PMK No
30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit.
Berlaku Sejak tanggal 16 Januari 2020
(diundangkan)
PMK No 3 Tahun 2020 Melaksanakan
ketentuan lebih lanjut mengenai
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
yang ada dalam Pasal; 24 ayat (4) dan
Pasal 28 UU Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit.
Perspektif Pengelola
HOSPITAL ORIENTED
DOKTER ORIENTED
PERLINDUNGAN HUKUM bagi RS & PEKERJA
12
34
Rumah Sakit dgn Karakteristik dan Organisasi
yang KOMPLEKS sangat membutuhkan
KEPASTIAN dan PERLINDUNGAN HUKUM
dalam Rangka Meningkatkan Pengelolaannya.
- Selama ini berdasarkan Kelas RS
- Rujukan Berjenjang?
- Penanganan Sengketa Klaim? Tim Fraud?
Rujukan Berjenjang & Tarif INACBG’s
Pelayanan Rumah Sakit, Prasarana dan
Sarana yang dimiliki, Kenyamanan, Parkir
yang Luas, Petugas yang Ramah,
Administrasi yang Cepat, Waktu Tunggu,
Bersih, Indah, dan Green, Sesuai Syariah??
Pertambahan Penduduk dan Kelas Menengah
Masyarakat Bebas Memilih Dokter?
Perilaku Dokter Shopping?
Dokter lebih Memilih bekerja di Perkotaan?
Dengan Sarana Prasarana yang Memadai?
Sistem Salary yang Memuaskan?
DOKTER ORIENTED
KEBIJAKAN JKN – BPJS Kesehatan
Perilaku Dokter Shoping (?)
Magic Bullet
Anggapan pasien bahwa obat atau tindakan
medis dapat menyembuhkan secara
seketika (magic bullet), yg mengharapkan
sembuh dalam hitungan menit setelah
minum obatPhisician Related Factors
1. Berhubungan dengan Dokter
2. Jam Praktek Dokter yg Tidak bisa diikuti Pasien
3. Lokasi tempat Praktik Dokter
4. Waktu Tunggu Yang lama
5. Terbatasnya Waktu Komunikasi Dokter dan Pasien
Prevalensi
Hongkong (53 %)
INDONESIA (…?)
Patient Related Factors
1. Psikologis Pasien, mis: kebiasaan yang menetap
2. Kurangnya Pemahaman dari diagnosis yang disampaikan
maupun rencana perawatannya
3. Tidak ada Perbaikan dari kesembuhan Penyakitnya
4. Pasien tidak percaya terhadap diagnosis dan rencana
perawatan dokter
Pengobatan/Perawatan Kurang Optimal
sering kali merasa bahwa dia tidak pernah
memperoleh perawatan yang optimal, akibat
berpindah dari satu dokter ke dokter lain
dalam periode singkat, mereka tidak
mendapat pengobatan total dari tiap dokter
yang dikunjunginya.
What to do
S
W
O
T
STRENGTHS
WEAKNESS
OPPORTUNITIES
THREATS
SWOT
Identifikasi Segmen Pasar
Masyarakat yang terdapat dalam
Radius Pelayanan.
Tentukan Target Segmen
Menentukan Target Segmen yang
Menjadi focus Pelayanan
Posisioning Jelas
Menentukan Posisioning yang
Jelas sehingga Masyarakat
Mengetahui Bagaimana
Pelayanan yang dapat diberikan
Prog. Pemasaran Inovatif
Saat ini Rumah Sakit memiliki
Persaingan Bisnis yang ketat
sehingga diperlukan Program
Pemasaran yang Mampu
Mendatangkan Pelanggan/Pasien
bagi Rumah Sakit tersebut
Kunci Persaingan Bisnis RS
Kualitas Pelayanan
Tenaga Perawat
04
Kemudahan untuk Pengurusan
Adminsitrasi
05
Segmen Pasar yang Dilayani08
Kualitas dan Kuantitas
Dokter Yang Melayani 01
Lokasi Rumah Sakit 03
Pengenalan Nama Rumah Sakit 04
02Kualitas Peralatan dan
Teknologi Yang ditawarkan
Harga atau Biaya Perawatan
yang ditawarkan
05
06
07
Selama ini RS Kelas A adalah termasuk RS dengan Kasta
TERTINGGI sehingga ‘merendahkan’ RS Kelas C/D
karena; kurangnya SDM Medis baik umum, spesialis,
subspesialis, sarana dan prasarana lain..
Hilangnya ”KASTANISASI” Rumah Sakit
Kekhawatiran Pengelola RS yang selama ini “sulit”
mencari dokter dan beberapa dokter “jual mahal” karena
merasa sangat dibutuhkan, telah hilang dan telah
memberikan kepastian dalam hal perpanjangan ijin dan
operasional, karena SDM Medis diberi pilihan : ( +/- )
Hilangnya Rasa Khawatir
boleh bernafas lega karena dapat berpraktik di RS Kelas C/D yang
mungkin lebih dekat dengan tempat tinggalnya atau milik sendiri,
karena dlm PMK No 56/2014 dan PMK No 30/2019 sebelumnya
telah dibatasi/dilarang bagi spesialis/subspesialis/konsultan hanya
diizinkan praktik di RS Kelas A dan B. Masyarakat akan terlayani dan
Hak Pasien terpenuhi
Dokter Spesialis & Subspesialis
Diskusi….
Terima KasihKeunggulan setiap negara – bangsa diseluruh Dunia hari ini dan
dimasa depan ditentukan dari fakta apakah ia mampu Mengembangkan
dan akhirnya memiliki Kebijakan Publik yang Unggul
(Rian N, 2009)