permasalahan institusi pengelolaan dan … · daftar laporan hasil penilaian kinerja iuphhk no...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN
269
Lampiran 1. Daftar Nama Perusahaan Contoh No Provinsi Nama Perusahaan Tahun Luas
1 Aceh Alas Helau 2009 152000 2 Gorontalo Sapta Krida Kita 2008 57000 3 Kalimantan Barat Bakti Dwipa Kariza 2009 11010 4 Toras Banua Sukse 2009 24920 5 Harapan Kita Utama 2008 40500 6 Kalimantan Tengah BCT 2009 124950 7 Fitamaya Asmaparma 2009 43880 8 Dasa Intiga 2008 170100 9 Intrado Jaya Intiga 2008 51040
10 Sindo Lumber 2009 76925 11 Pandujaya Gemilang Agung 2009 49500 12 Amprah Mitra Jaya 2009 77700 13 Putra Dayak Jaya 2009 24610 14 Graha Sentosa Permai 2009 44970 15 Lestari Damai Indah Timber 2008 10945 16 Austral Byna 2008 294600 17 Kalimantan Timur ITCI 2009 283000 18 Gunung Gajah Abadai 2008 81000 19 Triwira Asta Bharata 2009 51000 20 Darusalam 2009 21690 21 Utama Damai Indah Timber 2008 49250 22 INHUTANI I 2008 54230 23 Civika Wana Lestari 2008 53000 24 Maluku Utara Poleko YBT 2009 86559 25 Jayanti Intim 2009 70000 26 Papua MSP 2009 94800 27 TSE 2008 244850 28 Mondialindo Setya Pratama 2009 94800 29 Mamberamo Alas Mandiri 2008 295010 30 Salaki Mandiri Sejahtera 2008 79130 31 Papua Barat Yotefa Sarana Timber 2009 182000 32 Hanurata Salawati 2008 51600 33 Hanurata Fakfak 2008 80600 34 Saulawesi Tengah BRR unit 1 2009 72500 35 BRR unit 2 2009 37000 36 Mijaraya Sembada 2009 48140 37 Wahana Sari Sakti I 2008 68000 38 Wahana Sari SAkti II 2008 32000 39 Sulawesi Utara Lembah Hijau Semesta 2009 34000 40 Sumatra Barat Minas Pagai Lumber 2009 83330
Lampiran 1. Daftar Laporan Hasil Penilaian Kinerja IUPHHK No Provinsi Nama Perusahaan Tahun Luas
1 Aceh Alas Helau 2009 152000 2 Gorontalo Sapta Krida Kita 2008 57000 3 Kalimantan Barat Bakti Dwipa Kariza 2009 11010 4 Toras Banua Sukse 2009 24920 5 Harapan Kita Utama 2008 40500 6 Kalimantan Tengah BCT 2009 124950 7 Fitamaya Asmaparma 2009 43880 8 Dasa Intiga 2008 170100 9 Intrado Jaya Intiga 2008 51040
10 Sindo Lumber 2009 76925 11 Pandujaya Gemilang Agung 2009 49500 12 Amprah Mitra Jaya 2009 77700 13 Putra Dayak Jaya 2009 24610 14 Graha Sentosa Permai 2009 44970 15 Lestari Damai Indah Timber 2008 10945 16 Austral Byna 2008 294600 17 Kalimantan Timur ITCI 2009 283000 18 Gunung Gajah Abadai 2008 81000 19 Triwira Asta Bharata 2009 51000 20 Darusalam 2009 21690 21 Utama Damai Indah Timber 2008 49250 22 INHUTANI I 2008 54230 23 Civika Wana Lestari 2008 53000 24 Maluku Utara Poleko YBT 2009 86559 25 Jayanti Intim 2009 70000 26 Papua MSP 2009 94800 27 TSE 2008 244850 28 Mondialindo Setya Pratama 2009 94800 29 Mamberamo Alas Mandiri 2008 295010 30 Salaki Mandiri Sejahtera 2008 79130 31 Papua Barat Yotefa Sarana Timber 2009 182000 32 Hanurata Salawati 2008 51600 33 Hanurata Fakfak 2008 80600 34 Saulawesi Tengah BRR unit 1 2009 72500 35 BRR unit 2 2009 37000 36 Mijaraya Sembada 2009 48140 37 Wahana Sari Sakti I 2008 68000 38 Wahana Sari SAkti II 2008 32000 39 Sulawesi Utara Lembah Hijau Semesta 2009 34000 40 Sumatra Barat Minas Pagai Lumber 2009 83330
270
Lampiran 2. Perbandingan Peraturan Sebelum dan Sesudah Periode Reformasi
Sub Sistem Organisasi
Perturan yang berlaku Sebelum Reformasi (*)
Peraturan yang Berlaku Sesudah Reformasi (**)
(1) (2) (3)
I INSTITUSI A Organisasi Organisasi pengelolaan
hutan produksi diatur dalam UUPK no 5/1967 dan PP 21/1970, ps 1 ayat 1 Keputusan Menteri Kehutanan No. 23/94
Organisasi pengelolaan hutan diatur dalam ps 22 UU.41/1999 dan dalam Rencana Pengelolaan Hutan (Ps 14, PP. 34/2002)
B Aturan Main 1 Property Right a. Pemegang
HPH/Ijin Ditetapkanj persyaratannya tetapi tidak ditetapkan criteria pihak yang bisa mendapatkan hak (PP 21/1970 ps. Ayat 2)
Ditetapkan persyaratan yang merujuk pada : a. bentuk legal formal
badan hokum seperti : Firma, CV, PT, Koperasi
b. Kepemilikan modal seperti : Perorangan, Koperasi, BUMS, BUMD, BUMN
c. Perijinan dari instansi berwenang
d. Kepemilikan NPWP Ragam pemanfaatan hutan
produksi diberikan melalui ijin usaha : a. pemanfaatan kawasan
(IUPK) b. pemanfaatan jasa
lingkungan (IUPJL) c. pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu (IUPHHBK) d. pemanfaatan hasil hutan
kayu (IUPHHK) e. restorasi ekosistem
(SK.159/Menhut-II/2004 Hutan bukan asset
pemegang HPH, konsesi HPH selama 20 tahun dan dapat diperpanjang (PP.
Hutan bukan asset perusahaan, Ps 34, PP 34/2002 : ijin pemanfaatan pada hutan produksi tidak
271
Sub Sistem Organisasi
Perturan yang berlaku Sebelum Reformasi (*)
Peraturan yang Berlaku Sesudah Reformasi (**)
(1) (2) (3) 21/1970, pasal 10 ayat 1) merupakan hak kepemilikan
atas kawasan hutan IUPK, jangka 5 tahun, luas
50 Ha, maks 2 ijin perorang/kab (Ps.35 PP.34/2002)
IUPJL, jangka 10 tahun, luas 1000 Ha ha, maks 2 ijin per BU (Ps.35 PP.34/2002)
IUPHHK, jangka 55 tahun, luas maks (50000, 100000, 400000) (SK. 05.1/Kpts-II/2000) dan (Ps.35 PP.34/2002)
IUPHHBK, jangka 10 tahun, luas 5000 Ha prov, 20000 Ha Ind) (SK. 05.1/Kpts-II/2000) (Ps.35 PP.34/2002)
Apabila berakhir, ijin-ijin tersebut dapat diperpanjang berdasarkan hasil penilaian kinerja (ps 50, PP 34/2002)
b. Pemerintah Hutan alam produksi yang diusahakan pemerintah adalah milik Negara (UUPK pasal 2 ayat 1)
Semua hutan dikuasai oleh Negara, Negara berwewenang : a. mengatur & mengurus
hutan, kawasan, hasil hutan
b. menetapkan status sebagai kawasan atau non kawasan hutan
c. mengatur dan menetapkan hubungan hokum
2 Batas Juridiksi a. Pemegang
HPH/IUPHHK HPH tidak berhak menentukan system silvikultur (TPTI diatur pelaksanaannya berdasarkan
Perusahaan menerapkan system silvikiultur yang ditentukan pemerintah (ps 47, PP.34/2002) yaitu TPTI
272
Sub Sistem Organisasi
Perturan yang berlaku Sebelum Reformasi (*)
Peraturan yang Berlaku Sesudah Reformasi (**)
(1) (2) (3) SK Dirjen PH. No. 564/1989)
atau TPTJ (SK. 05.1/Kpts-II/2000)
HPH wajib menyusun Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan
Perusahaan wajib melakukan inventarisasi hutan tingkat IUPHHK dan menyusun Rencana Kerja seluruh jangka waktu, Rencana Kerja Usaha, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan atau bagan kerja
HPH tidak berhak menjual Hak yang sudah diberikan, kecuali dengan persetujuan Menteri Kehutanan, (diatur dalam SK HPH)
Ijin tidak boleh diperjual-belikan, tetapi diperbolehkan melakukan pengalihan saham perusahaan, dengan kesanggupan menanggung kewajiban yang terhutang (SK. 47/Menhut II/2004, dan P.19/Menhut-II/2006
HPH dilarang mengontrakkan kegiatannya (diatur dalam SK HPH)
Perusahaan wajib bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dalam bentuk penyertaan saham atau kerjasama usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hutan (ps 42 (7) PP.34/2002), dan SK. 292/Kpts-II/2003
HPH wajib melaksanakan kegiatan pembinaan desa hutan (SK Menteri Kehutanan No. 69/1995
Perusahaan wajib melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, bekerjasama dengan masyarakat melalui pemberian kesempatan usaha (SK.05.01/Kpts-II/2000)
b. Pemerintah Mengatur seluruh aspek :
1. Kawasan hutan (PP No. 21/1970 ps 10 ayat 2
2. Produksi (SK Ditjen PH No. 204/1994)
3. Profesionalisme (SK Ditjen PH no 537/1989
Mengatur : Penggunaan Kawasan Hutan, (ps 72, PP.34/2002) Perijinan Pemanfaatan Kawasan Hutan produksi (ps 29, UU.41/1999) Perencanaan Kehutanan sd
273
Sub Sistem Organisasi
Perturan yang berlaku Sebelum Reformasi (*)
Peraturan yang Berlaku Sesudah Reformasi (**)
(1) (2) (3) tingkat unit pengelolaan (KPHP/IUPHHK) Jatah Produksi 2005: (SK. 207/Menhut-II/2004) Pengendalian pengelolaan hutan (ps 81-83, PP.34/2002) Peredaran Hasil Hutan (SK.132/Menhut-II/2000 dan 13.1/Kpts-II/2000) Tenaga Professional bidangt Kehutanan (ps 47. PP. 34/2002)
Pemerintah dan Daerah Wajib menyelenggarakan bantuan teknis inventarisasi hutan (P.10/Menhut-II/2006, ps 7)
3 Aturan Perwakilan
Ditetapkan per unit HPH dengan ketentuan seperti diatur dalam SK HPH
Ditetapkan per unit pengelolaan (KPHP), atau unit pemanfaatan (IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK)
Pemerintah melaksanakan control pelaksanaan kerja HPH : Pemerintah Pusat, Kanwil & Dinas Kehutanan, TKPH)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan control pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan, dengan mengikut sertakan masyarakat. (Ps. 60 UU no. 41/1999)
II TUJUAN HPH disamping melaksanakan pemanenan kayu juga harus melaksanakan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, minimasi dampak negative terhadap lingkungan dan social (diatur dalam setiap
Memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan (ps 23, UU no 41/1999) dengan kewajiban menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya (ps 32, ps 48, UU
274
Sub Sistem Organisasi
Perturan yang berlaku Sebelum Reformasi (*)
Peraturan yang Berlaku Sesudah Reformasi (**)
(1) (2) (3) SK HPH) 41/1999)
III SUMBERDAYA
MANUSIA Jumlah tenaga teknis kehutanan diatur pemerintah (SK Ditjen PH no. 537/1989)
Jumlah tenaga teknis kehutanan diatur pemerintah (SK Ditjen PH no. 537/1989), SE. no 11 2006 dan peraturan Menteri P.58/2008
Pemerintah wajib menciptakan kondisi yang mendukung penyelenggaraan diklat kehutanan (ps 55, UU41/1999)
IV TEKNOLOGI
DAN INVESTASI
Investasi ditetapkan dalam SK HPH
Wajib menyediakan investasi untuk pelestarian hutan (ps 35, UU 41/1999) dan PP …..
Dunia usaha wajib menyediakan dana investasi untuk Litbang, Diklat, luh (ps 57, UU 41/1999)
Peralatan Eksploitasi di monitor pemerintah
Ijin peralatan diatur dalam SK. 428/Kpts-II/2003 dan SK.401/Menhut-II/2004
Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat wajib mempublikasikan hasil penelitian dan membangunun system informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan
Pemerintah wajib melindungi hasil temuan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan
V INFORMASI
DAN KONTRAK Informasi mengenai sumberdaya hutan di gali dan dibiayai oleh pemegang HPH (PP. No. 21 pasal 2
Informasi tentang Standing Stock diperoleh dari inventarisasi hutan 5 tahunan dan tahunan yang
275
Sub Sistem Organisasi
Perturan yang berlaku Sebelum Reformasi (*)
Peraturan yang Berlaku Sesudah Reformasi (**)
(1) (2) (3) ayat 2) dilaksanakan oleh pengelola
KPHP dan pemegang IUPHHK. (ps 4, P.10/Menhut-II/2006) Pemerintah dan Daerah me-nyelenggarakan bantuan teknis (ps 4, P.10/Menhut-II/2006)
VI LINGKUNGAN Tata ruang wilayah diatur
melalui UU No. 24/92 dan fungsi melalui TGHK
Tata ruang wilayah diatur melalui UU No. 24/92 dan fungsi melalui TGHK
Kontribusi pembangunan kehutanan bagi daerah diatur dalam PP. 41/1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 271/1993
HPH diwajibkan membangun pabrik pengolahan kayu atau sahamnya dijual kepada pa-brik pengolahan kayu (PP21/ 970 dan SK Menhut253/1993)
Perusahaan wajib menjamin pasokan bahan baku industri primer (ps.37.PP.34/2002)
276
Lampiran 2. Lanjutan Lampiran 2. Lanjutan Lampiran 2. Lanjutan Lampiran 2. Lanjutan
Lampiran 4 Daftar Peraturan Sebagai Bahan Kajian
No Tahun Perihal NomorUNDANG-UNDANG
1 1999 Kehutanan 41 tahun 1999
21999
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi 6 tahun 1999
32002 Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
pamanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan 34 tahun 20024 2002 Dana Reboisasi 35 tahun 20025 Perencanaan Kehutanan 44 tahun 2004
62007
Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pamanfaatan hutan 6 tahun 2007
PERATURAN MENTERI
71999
Tatacara pemberian HPH melalui permohonan312/kpts-II/1999, 7-05-1999
81999
Sistem Silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi 309/kpts-II/1999
9
2000
Pemberlakuan SKSHH sebagai pengganti SKAB,SAKO dan SAHHBK, dan mencabut SK no. 402/kpts-IV/1990 jo 525/kpts-II/1991 dan Keputusn Dirjen PH No. 85/kpts/IV-PPHH/98
132/kpts-II/2000, 22-05-2000
102000
Kriteria dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan di Hutan Produksi Alam
05.01/Kpts-II/2000, 6-11-2000
112000
Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Produksi Lestari
08.1/Kpts-II/2000, 6-11-2000
122000
Kriteria dan standar pengelolaan hutan produksi secara lestari
09.1/kpts-II/2000, 6/11/2000
132000
Kriteria dan Standar Tarif Dana Reboisasi11.1/kpts-II/2000, 06-11-2000
142000
Kriteria dan standar tarif Iuran Pemanfaatan Hutan12.1/kpts-II/2000, 06-11-2000
152000
Kriteria dan standar peredaran dan pemasaran hasil hutan
13.1/kpts-II/2000, 06-11-2000
16 2000 Kriteria dan standar tarif provisi sumberdaya hutan 14.1/kpts-II/20001718 2001 Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan 32/kpts-II/200119
202002
Kriteria dan indikator pengelolaan hutan alam produksi lestari pada unit pengelolaan 4795/kpts-2/2002
212002
cara penilaian pengelolaan hutan alam produksi lestari pada unit pengelolaan 4796/kpts-2/2002
22 2002 Tatacara dan persyaratan perpanjangan IUPHHK 6885/kpts-II/2002
232002
Kriteria potensi hutan alam pada hutan produksi yang dapat diberikan IUPHHK pada hutan alam 8171/kpts-2/2002
278
Lampiran 4 Daftar Peraturan Sebagai Bahan Kajian
No Tahun Perihal Nomor UNDANG-UNDANG
1 1999 Kehutanan 41 tahun 1999
PERATURAN PEMERINTAH
2 1999 Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
6 tahun 1999
3 2002 Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pamanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
34 tahun 2002
4 2002 Dana Reboisasi 35 tahun 2002 5 Perencanaan Kehutanan 44 tahun 2004 6 2007 Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
hutan, pamanfaatan hutan 6 tahun 2007
PERATURAN MENTERI
7 1999 Tatacara pemberian HPH melalui permohonan 312/kpts-II/1999, 7-05-1999
8 1999 Sistem Silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi
309/kpts-II/1999
9 2000 Pemberlakuan SKSHH sebagai pengganti SKAB,SAKO dan SAHHBK, dan mencabut SK no. 402/kpts-IV/1990 jo 525/kpts-II/1991 dan Keputusn Dirjen PH No. 85/kpts/IV-PPHH/98
132/kpts-II/2000, 22-05-2000
10 2000 Kriteria dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan di Hutan Produksi Alam
05.01/Kpts-II/2000, 6-11-2000
11 2000 Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Produksi Lestari
08.1/Kpts-II/2000, 6-11-2000
12 2000 Kriteria dan standar pengelolaan hutan produksi secara lestari
09.1/kpts-II/2000, 6/11/2000
13 2000 Kriteria dan Standar Tarif Dana Reboisasi 11.1/kpts-II/2000, 06-11-2000
14 2000 Kriteria dan standar tarif Iuran Pemanfaatan Hutan 12.1/kpts-II/2000, 06-11-2000
15 2000 Kriteria dan standar peredaran dan pemasaran hasil hutan
13.1/kpts-II/2000, 06-11-2000
16 2000 Kriteria dan standar tarif provisi sumberdaya hutan 14.1/kpts-II/2000 17 18 2001 Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan 32/kpts-II/2001 19 20 2002 Kriteria dan indikator pengelolaan hutan alam
produksi lestari pada unit pengelolaan 4795/kpts-2/2002
21 2002 cara penilaian pengelolaan hutan alam produksi lestari pada unit pengelolaan
4796/kpts-2/2002
22 2002 Tatacara dan persyaratan perpanjangan IUPHHK 6885/kpts-II/2002
279
23 2002 Kriteria potensi hutan alam pada hutan produksi yang dapat diberikan IUPHHK pada hutan alam
8171/kpts-2/2002
24 2002 Sistem Silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi
10172/kpts-II/2002
25 2003 Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun,
Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
16/kpts-2/2003
26 2003 Pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan
32/kpts-II/2003
27 2003 Penyelenggaraan kerjasama pemegang IUPHHK dengan Kperasi
292/kpts-II/2003
28 2003 29 2003 Ijin peralatan untuk kegiatan pemanfaatan hasil
hutan pada hutan alam dan atau tanaman atau kegiatan ijin pemanfaatan kayu
428/kpts-II/2003
30 2003 Perubahan Kepmenhut No. 6887/kpts-II/2002, tentang tatacara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, ijin pemungutan hasil hutan dan ijin usaha industri primer hasil hutan
59/kpts-II/2003, 5-11-2003
31 2003 Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, mencabut SK. No.650/Kpts-II/90
87/kpts-II/2003, 12-03-2003
32 2003 Kriteria Potensi Hutan alam pada hutan produksi yang dapat dilakukan pemanfaatan hutan secara lestari
88/kpts-II/2003, 12-03-2003
33 2003 Tatacara penilaian kelangsungan IUPHHK pada hutan alam
149/kpts-II/2003, 22-04-2003
34 2003 Tatacara penyerahan dan penerimaan IUPHHK pada hutan alam sebelum ijin berakhir
150/kpts-II/2003, 02-05-2003
35 2003 Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, mencabut Sk No. 311/kpts-IV/1995; 574/kpts-II/1997, 707/kpts-II/1997
163/kpts-II/2003, 26-05-2003
36 2003 Tatacara penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan kayu pada hutan alam di unit manajemen dalam rangka pengelolaan hutan lestari, mencabut Kepmenhut 4796/kpts-II/2002
208/kpts-II/2003, 10 juli 2003
37 2003 Perubahan Kepmenhut N0. 16/kpts-II/2003, tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
280/kpts-II/2003, 10-06-2003
38 2003 Pembentukan KPHP, mencabut Kepmenhut 308/kpts-II/1999
230/kpts-II/2003, 14-07-2003
39 2003 Denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman dan penjadwalan kembali pinjaman DR ole perusahaan
308/kpts-II/2003
40 2003 Jaminan Pasokan Bahan Baku yang berkelanjutan dan rencana pemenuhan bahan baku industri primer, mencbut kepmenhut no. 594/kpts-II/1996
326/kpts-II/2003
280
41 2004 Tatacara pengenaan penagihan dan pembayaran
iuran ijin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi
SK 149/Menhut-II/04, 24-05-2004
42 2004 Restorasi Ekosistem di kawasan hutan produksi SK 159/Menhut-II/04, 04-06-2004
43 2004 Penetapan Jatah Produksi SK.207/Menhut-II/04, 14-06-2004
44 2004 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan P01/Menhut-II/04, 12-07-2004
45 2004 Perubahan SK.126/Menhut-II/2003, Penatausahaan Hasil Hutan
279/Menhut-II/04, 2-08-2004
46 2004 Kewajiban membayar pengganti biaya tatabatas dan cintra lansad, bagi perusahaan yang menyerahkan ijinnya
P06/Menhut-II/04, 20-08-2004
47 2004 Tatacara penetapan PSDH persatuan hasil hutan kayu dan bukan kayu
P09/Menhut-II/04, 16-09-2004
48 2004 Ijin pembuatan dan penggunaan koridor untuk kegiatan IUPHHK pada hutan alam atau hutan tanaman
SK352/Menhut-II/04, 28-09-2004
49 2004 Pencabutan keputusan Menteri Kehutanan No. 523/kpts-2/1997 dan No. 165/kpts-2/1998
P.11/Menhut-II/04, 29-09-2004
50 2004 Pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan, dan mencabut Keputusan Menhut no. 32/kpts-II/2003
P.15/Menhut-II/04, 15-10-2004
51 2004 Perubahan Kepmenhut n0. 428/kpts-II/2003, tentang Ijin peralatan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam dan atau tanaman atau kegiatan ijin pemanfaatan kayu
SK.401/Menhut-II/2004, 18-10-2004
52 2004 Kriteria Hutan Produksi yang dapat diberikan ijin usaha pemanfatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kegiatan restorasi ekosistem
P.18/Menhut II/2004, 19-10-2004
53 2006 Inventarisasi Hutan Produksi Tungkat Unit Pengelolaan
P.10./Menhut-II/06, tanggal 24-02-2006
54 2006 Perubahan Permenhut N0.P.15/Menhut-II/2004 tentang IUPHHK pada Hutan Alam Melalui Penawaran
P.13/Menhut-II/06, tanggal 09-03-2006
55 2006 Pinjam Pakai Kawasan P.14/Menhut-II/06, tanggal 10-03-2006
56 2006 Tatacara Penghapusan Piutang Macet yang beraasal dari DR dan IHH
P.15/Menhut-II/06, tanggal 16-03-2006
57 2006 Perubahan Keputusan /Menhut No. SK47 -II/2004 tentang Tatacara dan Persyaratan Pengambilan Alihan Saham pada perusahaan IUPHHK pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman yang berbentuk PT
P.19/Menhut-II/06, tanggal 04-04-2006
58 2006 Perubahan Keputusan /Menhut No. SK149 -II/2004 tentang Tatacara Pengenaan, Penagihan dan Pembayaran IUPHH pada Hutan Produksi
P.57/Menhut-II/06, tanggal 29-08-2006
281
59 2006 Penatausahaan haasil hutan yang berasal dari hutan negara
P.55/menhut-II/06,
60 2006 Perubahan P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan haasil hutan yang berasal dari hutan negara
P.63/Menhut-II/06, 17 Oktober 2006
61 2006 Perubahan Permenhut N0.P.14/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
P.64/Menhut-II/06, tanggal 17-10-2006
62 2006 Krietria dan Standar Inventarisasi Hutan P.67/Menhut-II/2006, 06-11-2006
63 2006 Perubahan Keputusan Menhut No. SK450/Menhut-II/05, tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 445/Kpts-II/03 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 124/Kpts-II/03, tentang Juknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan ….. PSDH
P.79/Menhut-II/06, tanggal 29-12-2996
64 2006 Perubahan Keputusan Menhut No. SK451/Menhut-II/05, tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 446/Kpts-II/03 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 128/Kpts-II/03, tentang Juknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan ….. DR
P.80/Menhut-II/06, tanggal 29-12-06
65 2007 Petunjuk Teknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan
dan Pemayaran PSDH dan DR, mencabut kepmenhut : 124/kpts-II/2003 jo No. 445/kpts-II/2003; No. 450/menhut-II/2005; No. 79/Menhut-II/2006; 128/Kpts-II/2003 jo 446/kpts-II/2003; No. 451/Menhut-II/2005 dan No. 80/Menhut-II/2006
P18/Menhut-II/07, 12-05-2007
66 2007 Tatacara Pemberian ijin usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam produksi melalui permohonan, mencbut P..15/menhut-II/2004 jo P.13/Menhut-II/2006
P.20/Menhut-II/2007, 06-06-2007
67 2007 Tatacara pengenaan, pemungutan dan pemnayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, mencbut P.149/menhut-II/2004
P.32/menhut-II/2007, 24-08-2007,
68 2008 Tatacara pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan, mencabut SK. No. 159/menhut-II/2004 dan P.18 Menhut-II/2004
61/Menhut-II/2008,28-10-2008
242002
Sistem Silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi 10172/kpts-II/2002
252003
Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam 16/kpts-2/2003
262003
Pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan 32/kpts-II/2003
272003
Penyelenggaraan kerjasama pemegang IUPHHK dengan Kperasi 292/kpts-II/2003
28 2003
292003
Ijin peralatan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam dan atau tanaman atau kegiatan ijin pemanfaatan kayu 428/kpts-II/2003
30
2003
Perubahan Kepmenhut No. 6887/kpts-II/2002, tentang tatacara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, ijin pemungutan hasil hutan dan ijin usaha industri primer hasil hutan
59/kpts-II/2003, 5-11-2003
312003
Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, mencabut SK. No.650/Kpts-II/90
87/kpts-II/2003, 12-03-2003
322003 Kriteria Potensi Hutan alam pada hutan produksi yang
dapat dilakukan pemanfaatan hutan secara lestari88/kpts-II/2003, 12-03-2003
332003
Tatacara penilaian kelangsungan IUPHHK pada hutan alam
149/kpts-II/2003, 22-04-2003
342003
Tatacara penyerahan dan penerimaan IUPHHK pada hutan alam sebelum ijin berakhir
150/kpts-II/2003, 02-05-2003
352003
Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, mencabut Sk No. 311/kpts-IV/1995; 574/kpts-II/1997, 707/kpts-II/1997
163/kpts-II/2003, 26-05-2003
36
2003
Tatacara penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan kayu pada hutan alam di unit manajemen dalam rangka pengelolaan hutan lestari, mencabut Kepmenhut 4796/kpts-II/2002
208/kpts-II/2003, 10 juli 2003
37
2003
Perubahan Kepmenhut N0. 16/kpts-II/2003, tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
280/kpts-II/2003, 10-06-2003
382003
Pembentukan KPHP, mencabut Kepmenhut 308/kpts-II/1999
230/kpts-II/2003, 14-07-2003
392003 Denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman dan
penjadwalan kembali pinjaman DR ole perusahaan 308/kpts-II/2003
402003
Jaminan Pasokan Bahan Baku yang berkelanjutan dan rencana pemenuhan bahan baku industri primer, mencbut kepmenhut no. 594/kpts-II/1996 326/kpts-II/2003
412004 Tatacara pengenaan penagihan dan pembayaran iuran
ijin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksiSK 149/Menhut-II/04, 24-05-2004
422004
Restorasi Ekosistem di kawasan hutan produksiSK 159/Menhut-II/04, 04-06-2004
432004
Penetapan Jatah ProduksiSK.207/Menhut-II/04, 14-06-2004
442004
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar HutanP01/Menhut-II/04, 12-07-2004
452004
Perubahan SK.126/Menhut-II/2003, Penatausahaan Hasil Hutan
279/Menhut-II/04, 2-08-2004
462004
Kewajiban membayar pengganti biaya tatabatas dan cintra lansad, bagi perusahaan yang menyerahkan ijinnya
P06/Menhut-II/04, 20-08-2004
472004
Tatacara penetapan PSDH persatuan hasil hutan kayu dan bukan kayu
P09/Menhut-II/04, 16-09-2004
482004 Ijin pembuatan dan penggunaan koridor untuk kegiatan
IUPHHK pada hutan alam atau hutan tanamanSK352/Menhut-II/04, 28-09-2004
492004
Pencabutan keputusan Menteri Kehutanan No. 523/kpts-2/1997 dan No. 165/kpts-2/1998
P.11/Menhut-II/04, 29-09-2004
502004
Pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan, dan mencabut Keputusan Menhut no. 32/kpts-II/2003
P.15/Menhut-II/04, 15-10-2004
51
2004
Perubahan Kepmenhut n0. 428/kpts-II/2003, tentang Ijin peralatan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam dan atau tanaman atau kegiatan ijin pemanfaatan kayu
SK.401/Menhut-II/2004, 18-10-2004
522004
Kriteria Hutan Produksi yang dapat diberikan ijin usaha pemanfatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kegiatan restorasi ekosistem
P.18/Menhut II/2004, 19-10-2004
532006
Inventarisasi Hutan Produksi Tungkat Unit PengelolaanP.10./Menhut-II/06, tanggal 24-02-2006
542006 Perubahan Permenhut N0.P.15/Menhut-II/2004 tentang
IUPHHK pada Hutan Alam Melalui PenawaranP.13/Menhut-II/06, tanggal 09-03-2006
552006
Pinjam Pakai KawasanP.14/Menhut-II/06, tanggal 10-03-2006
562006
Tatacara Penghapusan Piutang Macet yang beraasal dari DR dan IHH
P.15/Menhut-II/06, tanggal 16-03-2006
57
2006
Perubahan Keputusan /Menhut No. SK47 -II/2004 tentang Tatacara dan Persyaratan Pengambilan Alihan Saham pada perusahaan IUPHHK pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman yang berbentuk PT
P.19/Menhut-II/06, tanggal 04-04-2006
582006
Perubahan Keputusan /Menhut No. SK149 -II/2004 tentang Tatacara Pengenaan, Penagihan dan Pembayaran IUPHH pada Hutan Produksi
P.57/Menhut-II/06, tanggal 29-08-2006
592006
Penatausahaan haasil hutan yang berasal dari hutan negara P.55/menhut-II/06,
602006 Perubahan P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan
haasil hutan yang berasal dari hutan negaraP.63/Menhut-II/06, 17 Oktober 2006
612006
Perubahan Permenhut N0.P.14/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
P.64/Menhut-II/06, tanggal 17-10-2006
622006
Krietria dan Standar Inventarisasi HutanP.67/Menhut-II/2006, 06-11-2006
63
2006
Perubahan Keputusan Menhut No. SK450/Menhut-II/05, tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 445/Kpts-II/03 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 124/Kpts-II/03, tentang Juknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan ….. PSDH
P.79/Menhut-II/06, tanggal 29-12-2996
64
2006
Perubahan Keputusan Menhut No. SK451/Menhut-II/05, tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 446/Kpts-II/03 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 128/Kpts-II/03, tentang Juknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan ….. DR
P.80/Menhut-II/06, tanggal 29-12-06
65
2007
Petunjuk Teknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan dan Pemayaran PSDH dan DR, mencabut kepmenhut : 124/kpts-II/2003 jo No. 445/kpts-II/2003; No. 450/menhut-II/2005; No. 79/Menhut-II/2006; 128/Kpts-II/2003 jo 446/kpts-II/2003; No. 451/Menhut-II/2005 dan No. 80/Menhut-II/2006
P18/Menhut-II/07, 12-05-2007
66
2007Tatacara Pemberian ijin usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam produksi melalui permohonan, mencbut P..15/menhut-II/2004 jo P.13/Menhut-II/2006
P.20/Menhut-II/2007, 06-06-2007
672007
Tatacara pengenaan, pemungutan dan pemnayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, mencbut P.149/menhut-II/2004
P.32/menhut-II/2007, 24-08-2007,
68
2008
Tatacara pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan, mencabut SK. No. 159/menhut-II/2004 dan P.18 Menhut-II/2004
61/Menhut-II/2008,28-10-2008
Lampiran 5. Pemetaan Penempatan Kewenangan dari Peraturan Menteri
Substansi Aturan Tingkat Urusan Letak Kewenangan KP Lin
KP Lin-Kab
Lin-Pro
KP Bup Gub Ment
(1) Standardisasi dokumen angkutan (2) Penerbit dokumen (3) Pemakai dok
(3) (1) (2)
(3) (2) (1)
(4) Permohonan IUPHHK (5) Ijin lapor hasil survey (6) Penyusunan RKD,RKL, RKT, (7) Pengesahan RKD,RKL,RKT (8) standard kegiatan
(4) (5) (6) (7)
(8) (4) (5) (6) (7)
(4) (5) (6) (7)
(4) (5) (6)
(7)(8) (9) Standar Pemanfaatan (9) (9) (10) Standar Pengelolaan KPHP (10) (10) (11) Standar tarif & prosedur (11) (11) (12) Standar Tarif & Prosedur (12) (12) (13) Standar & Prosedur (13) (13) (14) Standar & Prosedur (14) (14) (15) Pilihan teknologi operasional (15) (15) (16) Penyusunan RKU,RKL,RKT (16) (16) (16) (16) (17) Syarat Pemohon IUPHHK, (18) Rekomendasi Kelayakan Areal (19) Rekomendasi kemampuan pemohon.(20) Pengumuman Lelang,(21) Pengujian Kelayakan (22) Penetapan pemenang (23)Pembatalan pemenang (24) Penerbitan IUPHHK (kontrak/transaksi komoditas)
(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
(18) (19)
(18) (19)
(17)(20)
(21)(22)
(23)(24)
(25) Penilaian BAP pelanggaran (25) (25) (26) Standar Prosedur Pelatihan penguji & pengawas (27) Standar dan Prosedur Pengukuran
(26)(27)
(26)(27)
(28) Kriteria Potensi minimal (28) (28)
283
(29) Pembentukaan Kelompok krja penilai IUPHHK (30) Keputusan hasil penilaian
(29) (30) (29) (30)
(31) Pembentukan Kelompok Kerja Audit Komprehensif (32) Keputusan
(31) (32) (31) (32)
(33) Standarisasi kelompok jenis kayu (33) (33) (34) Standar penilaian (35) Penetapan LPI mampu (36) Tim Evaluasi (37) Keputusan Hasil Penilaian (kepentingan indicidual KPHP)
(36) (37)
(34) (35)
(34) (35) (36) (37)
(38) Standar & Kriteria Pembentukan KPHP, (39) Penyusunan Rancang Bangun KPHP (40) Penetapan KPHP
(39) (40)
(39) (40)
(39) (40)
(3) (39) (40)
(38) (39) (40)
(41) Standar dan Prosedur pengembalian pinjaman DR
(41) (41)
(42) Prosedur pelaksanaan dan pengawasan kebijakan
(42) (42) (42) (42) (42)
(43) Standar dan Prosedur pengenaan & penagihan Iuran IUPHK. (44) Pejabat Penagih
(44) (44) (44) (43)(44)
(44) (44) (43)(44)
(45) Standar & Prosedur restorasi ekosistem. (46) Perijinan restorasi
(46) (45) (45)(46)
(47) Penetapan JPT Nasional (48) Alokasi JPT (49) Alokasi JPT Perusahaan)
(49) (48) (47) (48) (47)(49)
(50) Prinsip-prinsip HKm (51) Perijinan HKm (51) (50) (51) (50)
(52) Standarisasi dokumen SKSHH (53) Penanggung jawab distribusi di provinsi
(52)(53)
(53) (52)
(54) Standar biaya ganti kerugian. (55) laporan bukti pembayaran
(55) (54) (54)(55)
(56) Prosedur Penetapan PSDH (56) (56)
284
(57) Ijin Koridor (57) (57) (57) (57) (58) Syarat Pemohon IUPHHK, (59) Kriteria Areal (60) Rekomendasi areal & kemampuan pemohon.(61) Pengumuman Lelang,(62) Pengujian Kelayakan (63) Penetapan pemenang (64)Pembatalan pemenang (65) Penerbitan IUPHHK
(60) (61) (62) (63) (64) (65)
(58) (59)
(60) (60) (58)(59)(61)(62
) (63)(64)(6
5) (66) Pilihan Teknologi (67) Ijin Penggunaan alat (66)(
67) (67) (66)(
67) (68) Kriteria Hutan Produksi untuk IUPHHK Restorasi (68) (68)
(69) KPHP/IUPHHK wajib inventarisasi hutan (70) Standar metoda (71) Pemerintah, Provinsi, Kab menyelenggarakan bantuan teknis (72) pengelolaan PUP (73) Pengawasan oleh Menteri
(69) (72)
(69) (72)
(71) (71) (70)(71)(7
3)
perubahan tata waktu (74) Pernyataan tidak keberatan pemegang IUPHHK (75) Rekomendasi Teknis Bupati, gubernur (76) Kajian teknis (77) Biaya ditanggung pemohon (78) Monev Tahunan oleh provinsi (79) Monev 5 tahunan oleh provinsi, (80)Persetujuan
(74) (76) (77) (78) (79) (80)
(75) (76) (77) (78) (79) (80)
(75) (76) (77) (78) (79) (80)
(75) (76) (77) (78) (79) (80)
(74) (75) (75)(78)(7
9)
(77)(80)
Lampiran Daftar Peraturan Sebagai Bahan Kajian
No Tahun Perihal Nomor Substansi Tingkat urusan
Individual KPHP/Binis
Lintas KPHP
Lintas Kab
Lintas Prov KPHP Bupati Gubernur Menteri
UNDANG-UNDANG1 1999 Kehutanan 41 tahun 1999
21999 Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil
Hutan pada Hutan Produksi 6 tahun 1999Rencana Pengelolaan & Pemanfaatan Hutan tk Unit Kriteria Potensi Hutan Alam Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu (komoditas) Pelengan ijin
Membuat Rencana Usaha
Menyetujui rencana usaha Perpanjangan ijin usaha
32002
Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pamanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan 34 tahun 2002
4 2002 Dana Reboisasi 35 tahun 20025 Perencanaan Kehutanan 44 tahun 2004
62007
Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pamanfaatan hutan 6 tahun 2007
PERATURAN MENTERI
71999
Tatacara pemberian HPH melalui permohonan
312/kpts-II/1999, 7-05-1999
81999
Sistem Silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi 309/kpts-II/1999
9
2000
Pemberlakuan SKSHH sebagai pengganti SKAB,SAKO dan SAHHBK, dan mencabut SK no. 402/kpts-IV/1990 jo 525/kpts-II/1991 dan Keputusn Dirjen PH No. 85/kpts/IV-PPHH/98
132/kpts-II/2000, 22-05-2000
(1) Standardisasi dokumen angkutan (2) Penerbit dokumen (3) Pemakai dok (3) (1) (2) (2) -1
10
2000Kriteria dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan di Hutan Produksi Alam
05.01/Kpts-II/2000, 6-11-2000
(4) Permohonan IUPHHK (5) Ijin lapor hasil survey (6) Penyusunan RKD,RKL, RKT, (7) Pengesahan RKD,RKL,RKT (8) standard kegiatan (4) (5) (6),(7) (8)
(4) (5) (6) (7)
(4) (5) (6) (7)
(4) (5) (6)
(7)(8)
Letak Kewenangan
112000 Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hasil
Hutan Dalam Hutan Produksi Lestari08.1/Kpts-II/2000, 6-11-2000 (9) Standar Pemanfaatan (9) (9)
122000
Kriteria dan standar pengelolaan hutan produksi secara lestari
09.1/kpts-II/2000, 6/11/2000
(10) Standar Pengelolaan KPHP (10) (10)
132000
Kriteria dan Standar Tarif Dana Reboisasi11.1/kpts-II/2000, 06-11-2000
(11) Standar tarif & prosedur (11) (11)
142000
Kriteria dan standar tarif Iuran Pemanfaatan Hutan
12.1/kpts-II/2000, 06-11-2000
(12) Standar Tarif & Prosedur (12) (12)
152000
Kriteria dan standar peredaran dan pemasaran hasil hutan
13.1/kpts-II/2000, 06-11-2000 (13) Standar & Prosedur (13) (13)
162000
Kriteria dan standar tarif provisi sumberdaya hutan 14.1/kpts-II/2000 (14) Standar & Prosedur (14) (14)
17
182001
Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan 32/kpts-II/2001
19
202002 Kriteria dan indikator pengelolaan hutan
alam produksi lestari pada unit pengelolaan 4795/kpts-2/2002
212002
cara penilaian pengelolaan hutan alam produksi lestari pada unit pengelolaan 4796/kpts-2/2002
222002
Tatacara dan persyaratan perpanjangan IUPHHK 6885/kpts-II/2002
232002
Kriteria potensi hutan alam pada hutan produksi yang dapat diberikan IUPHHK pada hutan alam 8171/kpts-2/2002
242002
Sistem Silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi
10172/kpts-II/2002
(15) Pilihan teknologi operasional (15) (15)
25
2003
Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam 16/kpts-2/2003
(16) Penyusunan RKU,RKL,RKT (16) (16) (16) (16)
26
2003
Pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan 32/kpts-II/2003
(17) Syarat Pemohon IUPHHK, (18) Rekomendasi Kelayakan Areal (19) Rekomendasi kemampuan pemohon.(20) Pengumuman Lelang,(21) Pengujian Kelayakan (22) Penetapan pemenang (23)Pembatalan pemenang (24) Penerbitan IUPHHK 9) (20) (21) (22) (23) (24) (18) (19) (18) (19)
(17)(20) (21)(22) (23)(24)
272003
Penyelenggaraan kerjasama pemegang IUPHHK dengan Kperasi 292/kpts-II/2003
28 2003
29
2003
Ijin peralatan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam dan atau tanaman atau kegiatan ijin pemanfaatan kayu 428/kpts-II/2003
30
2003
Perubahan Kepmenhut No. 6887/kpts-II/2002, tentang tatacara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, ijin pemungutan hasil hutan dan ijin usaha industri primer hasil hutan
59/kpts-II/2003, 5-11-2003
(25) Penilaian BAP pelanggaran (25) (25)
31
2003Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, mencabut SK. No.650/Kpts-II/90
87/kpts-II/2003, 12-03-2003
(26) Standar Prosedur Pelatihan penguji & pengawas (27) Standar dan Prosedur Pengukuran (26)(27) (26)(27)
322003
Kriteria Potensi Hutan alam pada hutan produksi yang dapat dilakukan pemanfaatan hutan secara lestari
88/kpts-II/2003, 12-03-2003
(28) Kriteria Potensi minimal (28) (28)
33
2003Tatacara penilaian kelangsungan IUPHHK pada hutan alam
149/kpts-II/2003, 22-04-2003
(29) Pembentukaan Kelompok krja penilai IUPHHK (30) Keputusan hasil penilaian (29) (30) (29) (30)
34
2003Tatacara penyerahan dan penerimaan IUPHHK pada hutan alam sebelum ijin berakhir
150/kpts-II/2003, 02-05-2003
(31) Pembentukan Kelompok Kerja Audit Komprehensif (32) Keputusan (31) (32) (31) (32)
35
2003
Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, mencabut Sk No. 311/kpts-IV/1995; 574/kpts-II/1997, 707/kpts-II/1997
163/kpts-II/2003, 26-05-2003
(33) Standarisasi kelompok jenis kayu (33) (33)
36
2003
Tatacara penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan kayu pada hutan alam di unit manajemen dalam rangka pengelolaan hutan lestari, mencabut Kepmenhut 4796/kpts-II/2002
208/kpts-II/2003, 10 juli 2003
(34) Standar penilaian (35) Penetapan LPI mampu (36) Tim Evaluasi (37) Keputusan Hasil Penilaian (36) (37) (34) (35) (34) (35) (36) (37)
37
2003
Perubahan Kepmenhut N0. 16/kpts-II/2003, tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
280/kpts-II/2003, 10-06-2003
38
2003Pembentukan KPHP, mencabut Kepmenhut 308/kpts-II/1999
230/kpts-II/2003, 14-07-2003
(38) Standar & Kriteria Pembentukan KPHP, (39) Penyusunan Rancang Bangun KPHP (40) Penetapan KPHP (39) (40)
(39) (40)
(39) (40)
(3)(39) (40)
(38)(39)(40)
392003
Denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman dan penjadwalan kembali pinjaman DR ole perusahaan 308/kpts-II/2003
(41) Standar dan Prosedur pengembalian pinjaman DR (41) (41)
40
2003
Jaminan Pasokan Bahan Baku yang berkelanjutan dan rencana pemenuhan bahan baku industri primer, mencbut kepmenhut no. 594/kpts-II/1996 326/kpts-II/2003
(42) Prosedur pelaksanaan dan pengawasan kebijakan (42) (42) (42) (42) (42)
41
2004Tatacara pengenaan penagihan dan pembayaran iuran ijin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi
SK 149/Menhut-II/04, 24-05-2004
(43) Standar dan Prosedur pengenaan & penagihan Iuran IUPHK. (44) Pejabat Penagih (44) (44) (44) (43)(44) (44) (44) (43)(44)
422004 Restorasi Ekosistem di kawasan hutan
produksiSK 159/Menhut-II/04, 04-06-2004
(45) Standar & Prosedur restorasi ekosistem. (46) Perijinan restorasi (46) (45) (45)(46)
43
2004
Penetapan Jatah ProduksiSK.207/Menhut-II/04, 14-06-2004
(47) Penetapan JPT Nasional (48) Alokasi JPT (49) Alokasi JPT Perusahaan) (49) (48) (47) (48) (47)(49)
442004
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar HutanP01/Menhut-II/04, 12-07-2004
(50) Prinsip-prinsip HKm (51) Perijinan HKm (51) (50) (51) (50)
45
2004Perubahan SK.126/Menhut-II/2003, Penatausahaan Hasil Hutan
279/Menhut-II/04, 2-08-2004
(52) Standarisasi dokumen SKSHH (53) Penanggung jawab distribusi di provinsi (52)(53) (53) (52)
462004
Kewajiban membayar pengganti biaya tatabatas dan cintra lansad, bagi perusahaan yang menyerahkan ijinnya
P06/Menhut-II/04, 20-08-2004
(54) Standar biaya ganti kerugian. (55) laporan bukti pembayaran (55) (54) (54)(55)
472004
Tatacara penetapan PSDH persatuan hasil hutan kayu dan bukan kayu
P09/Menhut-II/04, 16-09-2004
(56) Prosedur Penetapan PSDH (56) (56)
482004
Ijin pembuatan dan penggunaan koridor untuk kegiatan IUPHHK pada hutan alam atau hutan tanaman
SK352/Menhut-II/04, 28-09-2004 (57) Ijin Koridor (57) (57) (57) (57)
492004
Pencabutan keputusan Menteri Kehutanan No. 523/kpts-2/1997 dan No. 165/kpts-2/1998
P.11/Menhut-II/04, 29-09-2004
50
2004
Pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan, dan mencabut Keputusan Menhut no. 32/kpts-II/2003
P.15/Menhut-II/04, 15-10-2004
(58) Syarat Pemohon IUPHHK, (59) Kriteria Areal (60) Rekomendasi areal & kemampuan pemohon.(61) Pengumuman Lelang,(62) Pengujian Kelayakan (63) Penetapan pemenang (64)Pembatalan pemenang (65) Penerbitan IUPHHK
(60)(61)(62)(63(64)(65
(58) (59)
(60) (60)
(58)(59)(61)(62) (63)(64)
(65)
51
2004
Perubahan Kepmenhut n0. 428/kpts-II/2003, tentang Ijin peralatan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam dan atau tanaman atau kegiatan ijin pemanfaatan kayu
SK.401/Menhut-II/2004, 18-10-2004
(66) Pilihan Teknologi (67) Ijin Penggunaan alat (66)(67) (67) (66)(67)
52
2004
Kriteria Hutan Produksi yang dapat diberikan ijin usaha pemanfatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kegiatan restorasi ekosistem
P.18/Menhut II/2004, 19-10-2004
(68) Kriteria Hutan Produksi untuk IUPHHK Restorasi (68) (68)
53
2006Inventarisasi Hutan Produksi Tungkat Unit Pengelolaan
P.10./Menhut-II/06, tanggal 24-02-2006
(69) KPHP/IUPHHK wajib inventarisasi hutan (70) Standar metoda (71) Pemerintah, Provinsi, Kab menyelenggarakan bantuan teknis (72) pengelolaan PUP (73) Pengawasan oleh Menteri
(69) (72)(69) (72)
(71) (71)(70)(71)
(73)
542006
Perubahan Permenhut N0.P.15/Menhut-II/2004 tentang IUPHHK pada Hutan Alam Melalui Penawaran
P.13/Menhut-II/06, tanggal 09-03-2006
perubahan tata waktu
55
2006 Pinjam Pakai KawasanP.14/Menhut-II/06, tanggal 10-03-2006
(74) Pernyataan tidak keberatan pemegang IUPHHK (75) Rekomendasi Teknis Bupati, gubernur (76) Kajian teknis (77) Biaya ditanggung pemohon (78) Monev Tahunan oleh provinsi (79) Monev 5 tahunan oleh provinsi, (80)Persetujuan
(74)(76)(77)(78)(79)(80)
(75)(76)(77)(78)(79)(
80)
(75)(76)(77)(78)(79)(
80)
(75)(76)(77)(78)(79)(80)
(74) (75)(75)(78)(
79)(77)(80)
562006
Tatacara Penghapusan Piutang Macet yang beraasal dari DR dan IHH
P.15/Menhut-II/06, tanggal 16-03-2006
57
2006
Perubahan Keputusan /Menhut No. SK47 -II/2004 tentang Tatacara dan Persyaratan Pengambilan Alihan Saham pada perusahaan IUPHHK pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman yang berbentuk PT
P.19/Menhut-II/06, tanggal 04-04-2006
58
2006
Perubahan Keputusan /Menhut No. SK149 -II/2004 tentang Tatacara Pengenaan, Penagihan dan Pembayaran IUPHH pada Hutan Produksi
P.57/Menhut-II/06, tanggal 29-08-2006
592006
Penatausahaan haasil hutan yang berasal dari hutan negara
P.55/menhut-II/06,
602006
Perubahan P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan haasil hutan yang berasal dari hutan negara
P.63/Menhut-II/06, 17 Oktober 2006
612006
Perubahan Permenhut N0.P.14/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
P.64/Menhut-II/06, tanggal 17-10-2006
622006 Krietria dan Standar Inventarisasi Hutan
P.67/Menhut-II/2006, 06-11-2006
63
2006
Perubahan Keputusan Menhut No. SK450/Menhut-II/05, tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 445/Kpts-II/03 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 124/Kpts-II/03, tentang Juknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan ….. PSDH
P.79/Menhut-II/06, tanggal 29-12-2996
64
2006
Perubahan Keputusan Menhut No. SK451/Menhut-II/05, tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 446/Kpts-II/03 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 128/Kpts-II/03, tentang Juknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan ….. DR
P.80/Menhut-II/06, tanggal 29-12-06
65
2007
Petunjuk Teknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan dan Pemayaran PSDH dan DR, mencabut kepmenhut : 124/kpts-II/2003 jo No. 445/kpts-II/2003; No. 450/menhut-II/2005; No. 79/Menhut-II/2006; 128/Kpts-II/2003 jo 446/kpts-II/2003; No. 451/Menhut-II/2005 dan No. 80/Menhut-II/2006
P18/Menhut-II/07, 12-05-2007
66
2007
Tatacara Pemberian ijin usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam produksi melalui permohonan, mencbut P..15/menhut-II/2004 jo P.13/Menhut-II/2006
P.20/Menhut-II/2007, 06-06-2007
67
2007
Tatacara pengenaan, pemungutan dan pemnayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, mencbut P.149/menhut-II/2004
P.32/menhut-II/2007, 24-08-2007,
68
2008
Tatacara pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan, mencabut SK. No. 159/menhut-II/2004 dan P.18 Menhut-II/2004
61/Menhut-II/2008,28-10-2008
287
Lampiran 7. Kriteria Klasifikasi Nilai VerifyerKode Nama Verivier BURUK (5) SEDANG (7) BAIK (9)
112 AFP Kesesuaian Areal dengan fungsi Produksi sesuai fungsi produksi <70%, >10% lainsesuai fungsi produksi 70-90%, >10% lain sesuai fungsi produksi 100%, <10% lain
113 TAT Realisasi Tata Batas Realisasi <80% Realisasi 80-90% Realisasi 100%
114 PAL Kondisi Tata Batas Jumlah Pal Batas <70%, rintis tak jelasJumlah Pal Batas 70-90%, rintis jelas Jumlah Pal Batas >90%, rintis jelas
115 AKU Pengakuan para pihak atas existensi areal UM konflik, tak ada upaya penyelesaian Konflik, ada upaya penyelesaian Tak ada konflik123 VMI Kesesuaian Visi, Misi dg Implementasi PHL Hanya sebagian yang sesuai Sebagian Besar sesuai Seluruhnya sesuai
131 MOD Peningkatan modal perusahaan Modal turun Modal tetap Modal naik
132 RIV Re-investasi ke hutan Tak ada saldo kewajiban pembinaan hutAda saldo kewajiban pembinaan & linhut Saldo meningkat
133 BIN Realisasi Fisik Pembinaan dan Perlindungan Hutan Secara fisik buruk Secara fisik sedang Secara fisik baik142 TEK Kesesuaian implementasi teknis dg aturan Hanya sebagian yang sesuai Sebagian Besar sesuai Telah sesuai143 POT Kecukupan potensi tegakan menurut peraturan Kurang dibanding aturan sama dengan aturan Lebih tinggi dari aturan
152 SDM Keberadaan tenaga profesional di lapangan < 80% 80-90 sesuai ketentuan
164 EVAMekanisme pengambilan keputusan, Evaluasi, Feed back Tak ada sinkronisasi antar bidang
ada sinkronisasi, tapi feed back tak jalan ada sinkronisasi, feed back efektif
211 PAKRencana Penataan areal kerja, pertimbangkan ekologi-sos hanya formalitas
pertimbangkan eko-sos, tak sesuai lapang pertimbangkan eko-sos, sesuai aktual
22 PELTingkat Pemanenan Lestari jenis kayu/hhbk per jenis ada unsur buruk ada unsur sedang, tanpa buruk semua baik
232 SIL Implementasi SOP seluruh tahapan Silvikultur < 70% 70-90% >90%
233 RUS Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal tinggi >30% sedang 20-30 % rendah <20%
241 TTG Penerapan teknologi tepat guna Tak tersedia teknologi tepat guna Ada TTG tetapi tidak digunakanTTG dimanfaatkan dalam pengelolaan hut
252 LIK Likuiditas keuangan perusahaan <100% 100-150% >150%253 SOL Solvabilitas keuangan perusahaan <100 % 100-150 % >150%
254 REN Rentabilitas < suku bunga sama dengan suku bunga > suku bunga
262 RASKesesuaian realisasi tebangan dengan rencana tahunan <70% atau >100% 70-90 % 90-100%
263 RIAKesesuaian realisasi tebangan dengan riap tegakan <70% atau >100% 70-90 % 90-100%
27 INV Investasi pemanfaatan, administrasi, litbang, SDM <70% dari kebutuhan 70-90 % dari kebutuhan 90-100% dari kebutuhan
324 LIM Implementasi perlindungan hutan tidak ada tindakanada tindakan pada sebagian gangguan ada tindakan untuk seluruh gangguan
325 GNG Eskalasi gangguan hutan gangguan tak terkendali gagngguan terkendali sebagian gangguan terkendali sepenuhnya
453 PAR Mekanisme partisipasi masyarakat dlm ekonomitak ada mekanisme proses dan implemntasi
ada mekanisme, tidak dimplementasikan ada mekanisme dan diimplemantasikan