Permasalahan gizi yang banyak terjadi di Indonesia adalah kasus gizi buruk atau manultrisi.

Keadaan gizi yang buruk akan menurunkan daya tahan anak sehingga anak mudah sakit hingga

bisa berakibat pada kematian Kasus ini merupakan hal yang tidak dapat disepelkan begitu saja

karena Indonesia adalah salah satu Negara berkembang terlebih dalam bidang pangan. Pada

sebuah artikel dijelaskan bahwa konsumsi protein hewani yang rendah banyak terjadi pada anak

usia bawah lima tahun (balita), sehingga terjadi kasus busung lapar dan malnutrisi. Usia balita

disebut sebagai periode “the golden age” (periode emas pertumbuhan), dimana sel-sel otak anak

manusia sedang berkembang pesat. Fase ini, otak membutuhkan suplai protein hewani yang

cukup agar berkembang optimal. Asupan kalori-protein yang rendah pada anak balita berpotensi

menyebabkan gangguan pertumbuhan, meningkatkan risiko terkena penyakit, mempengaruhi

perkembangan mental, menurunkan kecerdasan dan performa mereka di sekolah serta

produktivitas tenaga kerja setelah dewasa ( Ahmad Rusfidra, 2005 ).

Permasalahan gizi dan pangan Indonesia tentu dapat diselesaikan dengan pengorganisasian

kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang baik. Untuk mencapai status perbaikan gizi dan

pangan nasional peran pemerintah saja tidak cukup, karena proses pengawasan dan pendanaan

yang setingkat nasional tidaklah mudah. Disini peran daerah diperlukan untuk dapat

melaksanakan maupun menginovasikan program gizi dan pangan. Selama ini program tingkat

nasional belum memberikan hasil yang baik dibandingkan program nasional di era orde baru

seperti posyandu, KB, imunisasi, karena dipandang kebutuhan dan permasalahan di daerah

berbeda-beda. Pemerintah daerah yang dianggap lebih memahami permasalahan daerahnya

dituntut akan inovasinya serta jalinan hubungan kemitraan dengan swasta.

Di beberapa daerah, pengelolaan pangan seperti Klaten dengan swasembada beras dan

Yogyakarta dengan berbagai program seperti Rumah Pemulihan Gizi, akan terwujud karena

perhatian pemerintah daerah serta pengalokasian dana daerah yang baik. Apabila setiap daerah

memiliki prestasi akan program gizi dan pangannya, tentu lebih memudahkan pemerintah pusat

tercapainya status gizi dan pangan yang baik. Seperti halnya bidang kesehatan, jika pemerintah

pusat harus menanggung biaya kesehatan nasional, maka anggaran dana cepat habis sebelum

digunakan untuk kesejahteraan. Untuk itu lebih bijak dilaksanakan program pencegahan daripada

pengobatan, kaitannya dengan gizi dan pangan tadi, tindakan pencegahan berupa pemerintahan

daerah yang baik dalam melakukan program.