PERMASALAHAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL

(Sumber : Perpres 72/2012)

Budi Perdana, MM, MPHBureau of Planning and Budgeting

Ministry of health, Indonesia

Ascobat Gani/PTS/AIPHSS

SISTEM KESEHATAN NASIONAL(Perpres 72, 2012)

MANAJEMEN, REGULASIINFORMASI KESEHATAN

SDM KESEHATAN

FARMASI, ALKES, MAKANAN

PEMBIAYAAN KESEHATAN

LITBANGKESUpaya Kesehatan

PEMBERDAYAAN MASY

DERAJATKESEHATAN

MASYARAKATSETINGGI-2NYA

PERMASALAHAN

UPAYA KESEHATAN

1. Disparitas geografi; kapasitas fiskal; belanja daerah; pendidikan; infrastruktur; akses dan fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Ketimpangan akses kepada fasilitas kesehatan antar Provinsi dan Kabupaten, terutama di DTPK.

3. Disparitas sumber daya terutama listrik dan air bersih. 4. Disparitas kependudukan antara lain: contraceptive prevalence rate, total

fertility rate dan unmet-need. 5. Disparitas Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan cakupan imunisasi. 6. Masih tingginya penyakit infeksi menular. 7. Penyakit yang kurang mendapat perhatian (neglected diseases), antara lain

filariasis, kusta, dan frambusia cenderung meningkat kembali.8. Peningkatan PTM menjadikan Indonesia mempunyai beban ganda (double

burden).

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Masih rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi kesehatan oleh tenaga kesehatan.

2. Masih rendahnya sumbangan hasil penelitian kesehatan bagi pembangunan kesehatan.

3. Masih lemahnya sinergi kebijakan pemanfaaat hasil penelitian, bagi pembangunan kesehatan.

4. Terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam menjalankan profesi peneliti kesehatan.

5. Terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi dan produk teknologi kesehatan.

6. Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan hasil penelitian.

7. Masih lemahnya dukungan penyelenggaraan penelitian kesehatan.8. Hasil penelitian kesehatan belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar

perumusan kebijakan kesehatan.

PEMBIAYAAN KESEHATAN

1. Belum seluruh masyarakat terlindungi secara optimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.

2. Terbatasnya dana operasional Puskesmas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target nasional.

3. Belum terpenuhinya kecukupan pembiayaan kesehatan yang diikuti efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

4. Belum adanya pertimbangan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan terutama program prioritas sebagaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5. Masih terbatasnya peraturan perundangan yang mendukung pencapaian jaminan kesehatan.

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan terutama di DTPK dan DBK.

2. Perencanaan kebijakan dan program SDM kesehatan belum didukung dengan data dan informasi yang memadai.

3. Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan SDM kesehatan.

4. Kualitas hasil pendidikan dan pelatihan belum merata.5. Pemerataan SDM kesehatan masih kurang.6. Pengembangan karier, sistem penghargaan, dan sanksi belum

dilaksanakan.7. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan masih kurang..

SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN

1. Tingginya penggunaan bahan baku impor (mencapai 85% dari kebutuhan).

2. Upaya perlindungan masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan belum maksimal.

3. Penggunaan obat rasional belum dilaksanakan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Konsep obat esensial generik belum sepenuhnya diterapkan.

MANAJEMEN, INFORMASI, DAN REGULASI KESEHATAN

1. Perencanaan pembangunan jangka panjang/menengah kesehatan antara pusat dan daerah belum sinkron.

2. Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah menerapkan kebijakan desentralisasi.

3. Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Siknas) yang berbasis fasilitas sudah mencapai tingkat kabupaten/kota namun belum dimanfaatkan secara optimal.

4. Surveilans belum dilaksanakan secara baik dan menyeluruh.5. Hukum kesehatan belum tertata secara sistematis dan belum

mendukung pembangunan kesehatan secara utuh. 6. Pemerintah belum sepenuhnya dapat menyelenggarakan

pembangunan kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Rumah tangga yang telah melaksanakan PHBS masih jauh dari sasaran yang harus dicapai, yakni sekurang-kurangnya 60%.

2. Jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu, Poskesdes, dan Poskestren semakin meningkat, tetapi pemanfaatan dan kualitasnya masih rendah.

3. peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan kesehatan, terutama melalui CSR belum dikoordinasikan secara maksimal.

4. kemitraan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat dalam berbagai program kesehatan perlu ditingkatkan.

Contact me:Email : budiperdana@gmail.comCell : +62 811902127Skype : budi_perdanaLinkedin : Budi Perdana