PERLUNYA PROFESI GEOLOGI PADA PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Masalah yang sering muncul berkaitan dengan pengembangan wilayah adalah

benturan kepentingan antar pengguna lahan. Di dunia pertambangan misalnya,

seringkali wilayah ijin kuasa pertambangan (KP) yang dimiliki perusahaan

pertambangan ternyata berada pada kawasan konservasi hutan atau berada pada

kawasan perkebunan sawit. Dengan demikian investasi yang dikeluarkan oleh

perusahaan pertambangan tersebut baik untuk perijinan KP maupun untuk kegiatan

eksplorasi terpaksa tidak dapat kembali karena barang tambangnya tidak dapat

dimanfaatkan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pengembang seringkali juga belakangan

digugat karena ternyata terletak di kawasan resapan air tanah. Atau tidak jarang

terjadi, penduduk yang tinggal di suatu pemukiman ternyata berada pada zona

bencana geologi yang membahayakan.

Benturan kepentingan semacam ini akan menimbulkan proses adu kekuatan,

proses negoisasi dan proses ‘bawah meja’ lainnya, supaya masing-masing bisa

mempertahankan kepentingannya. Hasil proses tersebut dapat ditebak; bahwa yang

benar belum tentu yang dimenangkan. Dan ujung-ujungnya, tidak jarang masyarakat

umum yang dirugikan.

Kejadian ini bukanlah semata-mata kesalahan mereka yang berebut

kepentingan, karena di dalam dunia bisnis kepentingan yang utama adalah

menyelamatkan investasi yang telah ditanamkan. Lantas kesalahan siapa ? Kesalahan

pantas ditimpakan kepada para pemberi ijin usaha dan para pembuat perencanaan

pengembangan wilayah.

Di Indonesia, penataan ruang telah ditetapkan melalui UU No.26/2007 yang

kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) untuk

operasionalisasinya. Pada prakteknya kejadian yang digambarkan di atas yaitu konflik

antar sektor dan antar wilayah serta konflik yang terjadi karena kerugian yang timbul

karena degradasi lingkungan hingga saat ini masih terjadi. Konflik semacam ini tidak

bisa diatasi hanya dengan memberikan himbauan kepada para pelaku usaha melainkan

juga harus dilakukan dengan membuat perencanaan yang baik yang melibatkan

berbagai sektor terkait. Dan, sektor yang masih belum diperhatikan dengan baik pada

saat ini adalah sektor sumberdaya geologi.

Pengembangan wilayah yang baik adalah yang dibuat dengan

mempertimbangkan kondisi di bawah permukaan. Struktur geologi dan kondisi

geomorfologi perlu diperhatikan sehubungan dengan potensi bencana wilayah

tersebut. Kandungan sumberdaya mineral, batubara maupun minyak dan gas bumi di

wilayah juga harus menjadi pertimbangan penataan wilayah. Karena bagaimanapun

ketatnya rencana konservasi di suatu wilayah kalau ternyata sumberdaya mineral yang

ada di bawahnya mempunyai nilai strategis, niscaya rencana konservasi dan

pertambangan akan berbenturan di suatu hari nanti. Dan ini sudah banyak contohnya.

Dan, yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan masukan mengenai

potensi sumberdaya geologi ini sudah seharusnya adalah para ahli geologi. Para

geolog seharusnya terlibat mulai dari proses perencanaan tata ruang wilayah yang

menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW), pada proses pemanfaatan ruang

yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan

pembangunan itu sendiri, serta pada proses pengendalian pemanfaatan ruang yang

terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan

agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya. (Agus

Kuswanto, anggota IAGI no. 1981)