perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak …
TRANSCRIPT
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana
OLEH :
MUHAMMAD FAJRIN RISKY SUPRAPTO NIM. 502016235
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020
ii
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH DOKTER
Nama : Muhammad Fajrin Risky S.
NIM : 502016235
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing,
1. Soleh Idrus, SH., MS. ( )
2. H. Samsul Hadi, SH., MH. ( )
Palembang, Maret 2020
PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :
Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshall NG, SH., MH. ( )
Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum. ( )
2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH. ( )
Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201
iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Muhammad Fajrin Risky Suprapto
NIM : 502016235
Tempat,Tanggal Lahir : Maros, 26 Maret 1996
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER
Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademik.
Palembang, 25 Februari 2020
Yang Menyatakan,
Muhammad Fajrin Risky Suprapto
iv
ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Perlindungan
Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Dokter. bentuk
pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana medis
sebagaimana yang diatur di dalam (UU Kesehatan dan Peraturan Perundang-
undangan). Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang berupa
studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan
penarikan kesimpulan secara induktif Hasil penelitian yang diperoleh adalah
Peraturan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban terhadap tindak
pidana yang dilakukan oleh pihak medis (Dokter) Malpraktek belum diatur secara
khusus oleh peraturan perundang-undangan. namun jika dilihat dan sudut pandang
hukum secara keseluruhan maka, beberapa peraturan perundang-undangan sangat
terkait dengan tindak pidana ini yaitu KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan/UUK) dan Undang-undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan berbagai peraturan perundang-
undangan lainnya termasuk pula Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor:
434/Men.Kes/SK/X11993 tentang Pengesahan dan pemberlakuan Kode Etik
Kedokteran Indonesia. Seorang dokter hanya dapat dipidana apabila dia terbukti
telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa DOLUS dan CULPA sesuai
unsur-unsur 359 KUFIP. Dan perbuatan melawan hukum berupa DOLUS
(Kesengajaan) Atau CULPA (Kealpaan) barulah bisa diproses lebih lanjut bila
memang didapatkan dan dapat dibuktikan adanya kealpaan di dalamnya dan dapat
diproses secara pidana berdasarkan pasal 59 KUHP yaitu Barang siapa karena
kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling
lama satu tahun penjara serta kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia dapat
diselesaikan secara mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di hidang
medis dan yang hanya berakhir sampai pemberian ganti kerugian terhadap keluarga
korban tindak pidana di bidang medis.
Kata kunci: Perlindungan Hukum dan Korban Tindak Pidana
v
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum, wr wb.
Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat
dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM
PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH DOKTER”. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat
mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang.
Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak
kekurangan. kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan
pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat
adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dan berbagai pihak,
akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N,MH selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang.
vi
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Siti Mardiyati, SH.,M.H selaku Penasihat Akademik.
6. Bapak Soleh Idrus, SH.,M.M dan Samsulhadi, SH.,M.Hum selaku
Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam
penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawati Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahandaku Serka Suprapto dan Ibunda Daryuni terima kasih sudah
menjadi prioritas mama dan motivasi untukku.
9. Serta saudaraku Muhammad Fadly Dwi Suprapto, Siti Fadilah Trini
Suprapto dan M Fio Fatir Ar Rasyid Suprapto telah membantu dalam
penulisan ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku Briptu Arif Kurniawan, Ichsan Fadril,
Serda Rizky Ramadhona, Serda Chaca, Briptu Putra Hartada, SH, Briptu
Mahendra, Prayuda Fajar Ramadhan. S.Kel, Fasha Qari Barda, A.Md. dan
SIX LINE yang telah banyak memberikan semangat, canda tawa serta
memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kekasihku Desvita Rizani S.Tr.Keb terima kasih sudah memberikan
semangat yang sangat luar biasa.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah
memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam
penyusunan skripsi ini.
vii
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang
membacanya, terutama bagi saya sendiri, amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Palembang, Februari 2020
Penulis,
Muhammad Fajrin Risky Suprapto
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ......................................................... ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN............................................................ iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .............................................. iv
ABSTRAK ....................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi
DAFTAR ISI .................................................................................................... ix
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................ 1
B. Permasalahan ........................................................................... 4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .................................................... 4
D. Definisi Konseptual ................................................................ 5
E. Metode Penelitian .................................................................... 6
F. Sistematika Penulisan .............................................................. 8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Tindak Pidana........................................................ 11
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .................................................... 15
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana ....................................................... 18
D. Tempat dan Waktu Tindak Pidana .......................................... 19
ix
BAB III : PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
Terhadap Korban ..................................................................... 26
1. Beberapa Pandangan Tentang Korban .............................. 26
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban ........................... 26
B. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Pasien ......................... 34
C. Hubungan Antara Pasien Dengan Dokter ............................... 35
D. Tanggung Jawab Medis Dalam Pelayanan Medis................... 37
BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan.............................................................................. 52
B. Saran-saran .............................................................................. 52
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang
kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. Satu demi satu terdapat
beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang tidak
mendapatkan pelayanan semestinya, yang terburuk dan kadang-kadang akan
berakhir dengan kematian.
Kasus tindak pidana di bidang medis yang banyak terjadi dan
diekspos di berbagai media ]ianya merupakan beberapa kasus yang
menguap, sehingga dapat dikatakan seperti gunting es (iceberg).
Menguapnya kasus-kasus tindak pidana tersebut juga merupakan suatu
pertanda kemajuan dalam masyarakat. atas kesadarannya akan hak-haknya
yang berkenaan dengan kesehatan dan pelayanan medis, sekaligus kesadaran
akan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama di
bidang kesehatan. Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan,memberi peluang bagi pengguna jasa atau barang untuk
mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap pelaku usaha apabila terjadi
konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang dianggap telah
melanggar hak-haknya, terlambat melakukan / tidak melakukan/ terlambat
melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa/barang,
2
baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian. Hal ini
memberikan arti bahwa pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan
dapat menuntut/menggugat rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan
lainnya jika terjadi konflik. Pada era global dewasa ini. tenaga medis
merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat, karena
sifat pengabdiannya kepada masyarakat sangat kompleks. Akhir-akhir ini,
masyarakat banyak yang menyoroti kinerja tenaga medis, baik sorotan yang
disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk
organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun
media elektronik. Kebanyakan orang kurang dapat memahami bahwa
sebenarnya masih banyak faktor lain di luar kekuasaan tenaga medis yang
dapat mempengaruhi hasil upaya medis, seperti misalnya stadium penyakit,
kondisi fisik, daya tahan tubuh, kualitas obat dan juga kepatuhan pasien
untuk menaati nasihat dokter. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan
upaya medis (yang terbaik sekali pun) menjadi tidak berarti apa-apa, oleh
sebab itu tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya
medis penuh dengan ketidakpastian (uncertainty) dan tidak dapat
diperhitungkan secara matematika.1
Begitu pula halnya dengan proses diagnosis (mencari dan
mendefinisikan gangguan kesehatan), yang pada hakikatnya merupakan
1 Sutrisno, Tanggung Jawab Dokter di bidang Hukum Perdata, Segi-segi Hukum
Pembuktian, Makalah dalam Seminar Malapraktek Kedokteran, Semarang 29 Juni 1991, hlm.
22.
3
bagian dari pekerjaan tenaga medis yang paling sulit. Meskipun sudah
banyak alat canggih yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan ini,
tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya tingkat kesalahan (perbedaan
klinik dan diagnosis otopsi klinik) di berbagai rumah sakit di negara-negara
maju. Sama halnya dengan tindakan terapi, hasil diagnosis yang salah juga
tidak secara otomatis menimbulkan adanya tindak pidana. Harus dilakukan
penelitian terlebih dahulu apakah tindakan malapraktek tersebut merupakan
akibat tidak dilaksanakannya standar prosedur diagnosis.
Penilaian pasien terhadap rumah sakit/tenaga medis yang dikeluhkan
tersebut di atas, sudah barang tentu tidak seluruhnya benar dan bersifat
subyektif. Namun keluhan tersebut secara faktual tidak dapat diabaikan
begitu saja agar tidak menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan
dan melelahkan. Tindakan malapraktek menimbulkan kerugian baik materiil
maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban.
Kasus malapraktek yang ada sering kali berujung kepada penderitaan pasien.
Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana upaya untuk memberikan
perlindungan hukum bagi pasien, terutama yang menyangkut masalah
hubungan hukum pasien dengan rumah sakit, hak dan kewajiban para pihak,
pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.
Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian
skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER.
4
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di alas, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pihak medis (Dokter)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak
pidana medis sebagaimana yang diatur dalam (UU Kesehatan dan
Peraturan Perundang-undangan)?
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
1. Ruang Lingkup
Agar penulisan ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi
ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pada kajian bidang hukum
pidana. Adanya permasalahan tersebut diperlukan data dan pembahasan,
maka subjek penelitian ini pada perlindungan hukum pidana terhadap
korban tindak pidana yang dilakukan oleh dokter studi pada rumah sakit
pertamina kota Palembang.
2. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum
yang diberikan kepada korban terhadap tindak pidana yang dilakukan
oleh pihak medis (Dokter)
5
b. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pelaksanaan
perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana medis
sebagaimana yang diatur di dalam (UU Kesehatan dan Peraturan
Perundang-undangan)
D. Kerangka Konseptual
Definisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu
penulisan yang memuat istilah-istilah. batasan-batasan serta pembahasan
yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi
kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka
dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-
batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:
1. Perlindungan Hukum adalah tindak atau upaya untuk melindungi
masyarakat dan perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak
sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati
martabatnya sebagai manusia.2
2. Tindak Pidana adalah Kelakuan (hendeling) yang diancam dengan
pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung
jawab.3
2 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2004, hlm. 3 3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 56
6
3. Rumah sakit menurut peraturan Menteri Kesehatan No. 1
47/Men.Kes/PER/I/2010, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan
rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan secara
paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promoti
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan), preventive (pencegahan
penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit), dan rehabilitasi pemulihan
kesehatan)
E. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka
metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu
normatif karena penelitian ini bertitik tolak dan peraturan-peraturan yang
ada sebagai norma hukum positif untuk dijadikan dasar hukum, sedangkan
yuridis berarti analisis data yang menggali informasi pada narasumber secara
langsung.
2. Sumber dan Jenis Data
a. Sumber Data
1) Penelitian Lapangan
Penelitian yang dilakukan di lapangan dengan tujuan untuk
memperoleh data. Penelitian lapangan dilakukan di Rumah Sakit
Pertamina Kota Palembang.
7
2) Penelitian Kepustakaan
Penelitian melalui kepustakaan bertujuan untuk penunjang data
sekunder, mendapat gambaran atau informasi tentang penelitian.
Penelitian pustaka dilakukan di Perpustakaan Daerah Palembang
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang.
b. Jenis Data
1) Data Primer
Merupakan data yang diperoleh setelah melakukan wawancara
dengan pihak Dokter Rumah Sakit Pertamina Kota Palembang
2) Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh dan penelitian kepustakaan.
Data sekunder dibagi 3:
a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang,
peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang
berlaku.
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum seperti, hipotesa. pendapat para ahli maupun
penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam
skripsi ini.
8
c) Bahan hukum tersier
Bahan-bahan yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yang ada relevansi dengan
masalah yang diteliti seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.
F. Sistematika Penulis
Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara
keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang
permasalahan, perumusan permasalahan, ruang lingkup
data dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian,
dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam Bab III diuraikan mengenai pengertian dari kata-
kata kunci yang berhubungan dengan judul dan
perumusan permasalahan sehingga dicapai Tinjauan
Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban,
9
Tinjauan Tentang Malapraktek Tenaga Medis Tindak
Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam
Malapraktek Medis. Dasar Hukum Perlindungan
Terhadap Pasien, Hubungan Hukum Antara Pasien
Dengan Dokter, Tanggung Jawab Dokter Dalam Upaya
Pelayanan
BAB III PEMBAHASAN
Bab tiga berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan
yang disajikan tidak secara terpisah melainkan menjadi
satu. Dalam bab ini di sampaikan mengenai yang
melatarbelakangi Perlindungan Hukum Pidana Terhadap
Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Dokter Studi
Pada Rumah Sakit Pertamina Kota Palembang
BAB IV PENUTUP
Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristalisasi
dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan
berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran
berdasarkan kesimpulan terutama yang berkaitan dengan
perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak
10
pidana yang dilakukan oleh dokter studi pada Rumah Sakit
Pertamina Kota Palembang
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education
Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
Andi Hamzah, 1993. Peranan Hukum dan Peradilan, Bina Askara, Jakarta.
Andi Hamzah, 2001. Hukum Pidana dan Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Arief Gosita, 1993.Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademika, Presindo
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2007
Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 1996,
Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan (Antara Norma dan Realita), Jakarta : PT. Radja Grafindo
Persada, 2006
Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan
Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Endang Kusuma Astuti, Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Upaya
Pelayanan Medis Kepada Pasien: Aneka Wacana tentang Hukum,
Kanisius, Yogyakarta, 2003
Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada
Hermien Hardiati Koeswadi, Hukum Kedokteran, Studi tentang Hubungan
Hukum dalam Malapraktek Dokter sebagai Salah Satu Pihak, PT. Aditya
Bakti, Jakarta, 1998
JE. Sahetapy, Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimasi,
Bandung, 1995
Teguh Prasetyo, 2011. Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Bandungan
- Ambarawa 14 s/d 30 November 1994
Moeljaino R., Asas-asas Hukum Pidana, 2008, Jakarta
Muladi, 2005, Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung,
Refika Aditama
Ninik Maryati, Malapraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata,
PT. Bina Aksara, Jakarta, 1998
R. Tresna, 1990, Asas-asas Hukum Pidana, Cet ke-3, Tiara Ltd., Jakarta
S. Sutrisno, Tanggung Jawab Dokter di Bidang Hukum Perdata, Segi-segi
Hukum
Safitri Hariyani, Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian antara Dokter dan
Pasien, Diadit Media, Jakarta, 2005
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret2004
Tongat, 2010, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif
Pembaharuan, UMM Press, Malang
PAF. Lamitang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Titra Aditya
Bakti, Bandung
Pembuktian, Makalah dalam Seminar Malapraktek Kedokteran, Semarang 29
Juni 1991
B. INTERNET
http://feris-en.blogspot.com/2013/05/makalah-hukum-kesehatan-
khususnya.html