perkembangan pengembangan sistem ossdpmptsp.riau.go.id/media/file/pengembangan-sistem-oss... ·...
TRANSCRIPT
Pengembangan Sistem OSSVer 1.1
Bagus Manik AdjieKasubdit Kerjasama Bimbingan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
PRINSIP DASAR SISTEM OSS
Sistem OSS :
SATU PORTAL (Nasional), SATU IDENTITAS (NIB), dan SATU FORMAT IZIN (Izin Usaha);
Dasar hukum :
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik
PERIZINAN DENGAN KOMITMEN - perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan komitmen yang
harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha; Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/L dan/atau Pemda.
VALIDASI DATA dilakukan melalui konfirmasi ke sistem Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak.
OPERASIONAL SISTEM OSS didukung oleh sistem Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen
Bea & Cukai, Kemendag, INSW, Kementan, dan Kemen. PUPR dll - Januari 2019 dilaksanakan BKPM
Mulai diberlakukan di
seluruh Indonesia sejak
tanggal 09 Juli 2018
01
0304
06
05 02PENGAWALANPENYELESAIAN PERZINAN
Dilakukan di semua level pemerintahan(pusat, provinsi, dan daerah)
MENERAPKAN SISTEMCHECKLISTKegiatan berusaha di KEK, FTZ, KI, KSPNtanpa menunggu kelengkapan perizinan
REFORMASI PERIZINANPERATURAN BERUSAHA
Lebih sederhana, cepat, murah, danpasti
DATA SHARING (DEBIROKRATISASI)
Menghilangkan pengulanganrekomendasi /perizinan
PERUBAHANPARADIGMABIROKRASIDari memberi izin menjadi melayani(civil servant).
MENERAPKAN SISTEMTERINTEGRASI
Sistem perizinan berusaha terintegrasisecara elektronik (online singlesubmission)
Termasukuntuk UKM
KONSEPSI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
4
Perizinan tersebar dan tidak terkoordinir
Belum ada standar perizinan
Belum terintegrasi secara elektronik
Perizinan hanya melalui Sistem OSS
sebagai single portal
Standardisasi proses bisnis, format izin, dan
identitas pelaku usaha
Terintegrasi secara elektronik
Perizinan diterbitkan setelah semua
persyaratan terpenuhiPerizinan diterbitkan dengan komitmen
PENGUASA
& BIROKRAT
PELAYAN
MASYARAKAT
Tidak ada pengawalan Pembentukan Satgas untuk pengawalan
✔️✖️
Perubahan Paradigma Percepatan Pelaksanaan Berusaha
JenisPerusahaanSeluruh jenisperusahaan, baikperseoranganmaupun non perseorangan
Jenis PerizinanIzin Usaha dan izinoperasi/komersil, serta perbitan izinusaha dan izinoperasi/komersil
PerubahanLegalitasPerubahan data legalitas perusahaan.
Perluasan UsahaPerluasan kegiatanusaha
PenutupanUsahaPenutupanperusahaan maupunkegiatan usaha
PendaftaranPerusahaanPendaftaran usahadan penerbitanNIB
CAKUPAN OSS
20 25 34 514
12 4 80
Sektor Kementerian/ Lembaga
Provinsi Kabupaten / Kota
KawasanEkonomiKhusus
Free Trade Zone
KawasanIndustri
IMPLEMENTASI OSS
7
PeraturanMenteri KoordinatorBidangPerekonomianNomor13 Tahun2018 TentangPengalihanPelayananPerizinanBerusahadan PengelolaanSistemOSS kepadaBKPM
a. operasional layanan perizinan berusahaberbantuan (mulai 2 Januari 2019);
b. operasional Sistem OSS (mulai 2 Januari 2019); c. pelaksanaan audit atas perizinan berusaha yang
diterbitkan Sistem OSS (mulai 2 Januari 2019); d. penyediaan infrastruktur Sistem OSS (mulai 1
Maret 2019); dan e. kegiatan terkait lainnya yang disepakati bersama
antara Menteri Koordinator BidangPerekonomian dan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal.
2 JANUARI 2019 - SELANJUTNYA
9 JULI 2018 - 1 JANUARI 2019
PENGALIHAN LEMBAGA OSS
Portal OSS V1.11. Update
tampilandan menu
Registrasi AKUN OSS V1.11. Elemen
data lebihsedikit
2. Sebagianvalidasidilakukanoleh sistem
3. Prosesselanjutnyadariregistrasitidakberubah
BERANDA AKUN user OSS V1.11. Menampilkan
rekapitulasikegiatanpelaku usaha
2. Sistemmemvalidasipilihan jenisusaha
3. Update menutahapanpermohonanperizinan
4. Dilengkapifitur notifikasike pelakuusaha
Webform K/L/D OSS V1.11. Menampilkan
rekapitulasiperizinan yangperlu dan sudahdiproses olehpetugas DPMPTSP
2. Dilengkapi fituruntuk usermanajemen
3. Dilengkapi fituruntuk membantupenerbitan IUMK(membuatkanakun dan ataumeregistrasikan)
Fitur Sistem OSS V.1.1
13
REDESAIN PORTAL OSS*
REDESAIN APLIKASI DAN
DATABASE OSS*
PERUBAHAN PROSES BISNIS*i. Level perizinan sampai dengan level
project
ii. Sekuensial pemenuhan komitmen Izin
Usaha
iii. Redesign output cetakan produk OSS
iv. Integrasi Izin Lingkungan dengan PPLH
PENINGKATAN KAPASITAS
INFRASTRUKTUR*
SINGLE SIGN ON*
*Penyempurnaan dari sistem OSS versi 1.0
PETA DIGITAL RDTR*
Fitur Sistem OSS V.1.1
MONITORINGPengembangan Modul Monitoring
Perizinan Berbasis IT.
MANAJEMEN RISIKO &
PROFILINGPengembangan Modul
Manajemen Risiko dalam Sistem
OSS untuk kepentingan profiling
Pelaku Usaha.
POST AUDITPengembangan modul post audit
dalam Sistem OSS
REPORTINGPenyediaan laporan bagi BKPM,
DPMPTSP dan K/L
Bagi DPMPTSP disediakan
dashboard
PENERAPAN SLA
OTOMATIS
HELPDESKPengembangan modul pelayanan
yang dapat meminimalisir
kedatangan ke BKPM
Fitur Sistem OSS V.1.1
APLIKASI BERBASIS
MOBILE
SINGLE BILLING
PENINGKATAN
KEAMANAN SISTEM
MODUL PELATIHAN /
FITUR SIMULASI
MEMBUKA AKSES UNTUK
SISTEM DI DAERAH
KEBUTUHAN APLIKASI
LAINNYA
16
No v1.0 v1.1
1 Patokan Perusahaan Kegiatan usaha
2 Dasar pengembangan Perseroan Terbatas Tailored ke jenis usaha
3 Kompleksitas kegiatan Rendah Tinggi
4 Izin Lokasi Daratan Daratan, perairan, kawasan hutan, kawasan (KI, KEK, FTZ)
5 Izin Usaha Status efektif / belum efektif Tidak ada status efektif / belum efektif, adacatatan persyaratan / izin prasarana yang belumterpenuhi
6 Izin Komersial / Operasional List komitmen List komitmen dan terbit apabila sudahdinotifikasi
7 Validasi NIK, NPWP, RDTR NIK, NPWP, NPWP Suami, RDTR, KEK, FTZ, keseluruhan
8 Perwakilan KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri KPPA, KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri
9 Pencabutan Izin Likuidasi Likuidasi dan Non Likuidasi
Perbedaan OSS V1.0 dengan V1.1
Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.
18
Data Statistik Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS (1)
Jumlah Rata-Rata (Per Hari)
Registrasi 626.478 1.619
Aktivasi akun 581.782 1.503
Nomor Induk Berusaha (NIB) 541.287 1.399
Izin Usaha 495.854 1.281
Izin Komersial/Operasional 396.673 1.025
Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.
19
Data Statistik Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS (2)
Jenis Penanaman Modal
Lebih dari 50% pelaku usaha yang mengurus perizinan merupakan
Non-Perorangan.
Jenis Usaha
Perorangan
39,38%
(178.651)
Non-Perorangan
60,62%
(275.008)
PMDN
94,91%
(411.193)
PMA
5,09%
(22.049)
Skala Usaha
Non-UMKM
28,14%
(144.282)
UMKM
71,86%
(368.441)
*Non-perorangan: PT, Perum, Badan Usaha Yayasan, BUMD, BHMN, CV, Firma, Koperasi, Lembaga Penyiaran, BLU.
Lebih dari 50% pelaku usaha yang mengurus perizinan merupakan
UMKM.
Jenis penanaman modal didominasiPMDN, dimana kurang dari 10%
merupakan PMA.
Periode: 9 Juli 2018 s.d. 30 Juli 2019
Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.
20
Data Statistik Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS (3)
Jumlah Rata-Rata (Per Hari)
Registrasi 37.296 1.243
Aktivasi akun 35.008 1.167
Nomor Induk Berusaha (NIB) 36.261 1.209
Izin Usaha 26.604 887
Izin Komersial/Operasional 21.285 709
Periode: 1 - 30 Juli 2019
0500
100015002000250030003500
Nomor Induk Berusaha (NIB) Izin Usaha Izin Komersial/Operasional
Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.
21
Jenis Layanan pada PTSP Pusat di BKPM bulan Juli 2019
No. Jenis Layanan Jumlah yang DilayaniRata-Rata
(Per Hari)
1 Konsultasi
OSS 3.483 tamu 232,20 tamu
KPPA, Rekom Visa 971 tamu 64,73 tamu
Fasilitas 123 tamu 8,20 tamu
Kementerian/LPNK 451 tamu 30,07 tamu
2 Call Center 2.309 telepon diterima 79,00 telepon diterima
3 Email [email protected] 2.574 email dijawab 171,60 email dijawab
Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.
22
Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM (Di Luar OSS)
Periode: Juli 2019
No. Jenis Perizinan dan Non Perizinan Jumlah
1 Izin
Mineral dan Batubara 79
Minyak dan Gas Bumi 63
KPPA 21
2 Fasilitas
Tax
Holiday
Produk/KBLI sesuai Pasal 3 PMK 150/2018 -
Produk/KBLI tidak tercantum dalam Pasal 3 PMK
150/2018 (dibahas dalam Rakor interkem sesuai Pasal
5 PMK 150/2018)
0
Tax Allowance (Surat Usulan dari BKPM)) 0
Masterlist (Baru, Pengembangan, dan Perubahan) 44
3 Rekomendasi
Pemberian visa tinggal terbatas 289
Alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas -
Alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap 6
Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.
24
Temuan Permasalahan OSS
Perizinan yang tidak dipersyaratkan lagi oleh OSS
•Masih diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal yang mengacu kepada Perka BKPM No. 13 Tahun2017 dimana Peraturan tersebut sudah dicabut. Serta masih diterbitkan Izin Prinsip terkait Tata Ruangyang mengacu kepada PP No. 15 Tahun 2010 Pasal 163.
Tarik Ulur NSPK Pusat dan Daerah
•Adanya pemahaman yang berbeda antara Pemda dengan Pemerintah Pusat, dimana PemerintahPusat memandang perlu mengamanatkan dibuatnya Peraturan/ Keputusan yang mengatur NSPKPerizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya. Disisi lain, Pemda merasa jika sudah ada NSPKPusat yang jelas, tidak perlu lagi dibuat peraturan turunan.
Kompetensi SDM
• Belum meratanya pemahaman mengoperasikan OSS dengan baik.
•Belum tersedianya SDM Ahli yang menangani Izin Dasar (TABG, Ahli Sim-BG)
Integrasi Sistem Daerah dengan Pusat / Antar K/L
•Hanya 10 Daerah dari total 542 Daerah yang sudah memiliki RDTR Digital.
•Masing-masing K/L sektor mengembangkan system IT sebagai pendukung OSS.
Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.
25
Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Implementasi OSS
Menyesuaikan Perda dan Perkada perizinan dengan ketentuan dan NSPK pusatterkait perizinan berusaha
•Tidak menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Mendorong kinerja DPMPTSP dan Satgas;
•Pembinaan Teknis oleh K/L terkait dengan pemberian bimbingan teknis,sosialisasi, workshop, dan/atau menerapkan sistem penghargaan dan sangsikepada Daerah
Menyelesaikan perundangan RTRW dan RDTR untuk kemudahan lokasi investasi
• Penyamaan visi dan misi lembaga Eksekutif (Pemimpin Daerah) besertajajarannya dan Legislatif (DPRD)
Deregulasi dan debirokratisasi
•Menyusun Perda dan Perkada dengan pedoman NSPK Perizinan Berusahaturunan PP No. 24 Tahun 2018
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
26
Terima Kasih
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)
26
CONTACT USBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190P.O. Box 3186, Indonesia
One Stop Service Contact CenterP : 0807 100 2576 ATAU 1500765E : [email protected]